Raharjo Sugeng Utomo

Kisah seorang Pemeriksa Pajak Melawan Korupsi

2009-12-31T18:23:00.000+07:00

Catatanku:
Ini kisah nyata salah seorang teman seangkatanku di STAN. Thumbs up for him!!!
Kalau baca mesti sampai selesai. Dijamin Anda akan meneteskan air mata.
Aku kagum sama istrinya, ketika ia tidak membuka sama sekali amplop pemberian teman suaminya.... selama dua tahun!!! Padahal sang suami menganggap bahwa tidak ada apa-apa atas 'hadiah' dari sohib suaminya itu.... Betapa sakit hatinya Anda, ketika Anda punya 'trusted friends' tiba-tiba terkuak kalau doi 'betray you'.
Selamat membaca........

Sebagai pegawai Departemen Keuangan, saya tidak gelisah dan tidak kalang kabut akibat prinsip hidup [anti] korupsi. Ketika misalnya, tim Inspektorat Jenderal datang, BPKP datang, BPK datang, teman-teman di kantor gelisah dan belingsatan, kami tenang saja. Jadi sebenarnya hidup tanpa korupsi itu menyenangkan sekali. Hidup tidak korupsi itu sebenarnya lebih menyenangkan. Meski orang melihat kita sepertinya sengsara, tapi sebetulnya lebih menyenangkan. Keadaan itu paling tidak yang saya rasakan langsung.
Saya Arif Sarjono, lahir di Jawa Timur tahun 1970, sampai dengan SMA di Mojokerto, kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan selesai pada 1992. Pada 17 Oktober 1992 saya menikah dan kemudian saya ditugaskan di Medan. Saya ketika itu mungkin termasuk generasi pertama yang mencoba menghilangkan dan melawan arus korupsi yang sudah sangat lazim. Waktu itu pertentangan memang sangat keras. Saya punya prinsip satu saja, karena takut pada Allah, jangan sampai ada rezeki haram menjadi daging dalam diri dan keturunan. Itu saja yang selalu ada dalam hati saya.
Kalau ingat prinsip itu, saya selalu menegaskan lagi untuk mengambil jarak yang jelas dan tidak menikmati sedikit pun harta yang haram. Syukurlah, prinsip itu bisa didukung keluarga, karena isteri juga aktif dalam pengajian keislaman. Sejak awal ketika menikah, saya sampaikan kepada isteri bahwa saya pegawai negeri di Departemen Keuangan, meski imej banyak orang, pegawai Departemen Keuangan kaya, tapi sebenarnya tidak begitu. Gaji saya hanya sekian, kalau mau diajak hidup sederhana dan tanpa korupsi, ayo. Kalau tidak mau, ya sudah tidak jadi.
Dari awal saya sudah berusaha menanamkan komitmen kami seperti itu. Saya juga sering ingatkan kepada isteri, bahwa kalau kita konsisten dengan jalan yang kita pilih ini, pada saat kita membutuhkan maka Allah akan selesaikan kebutuhan itu. Jadi yang penting usaha dan konsistensi kita. Saya juga suka mengulang beberapa kejadian yg kami alami selama menjalankan prinsip hidup seperti ini kepada istri. Bahwa yg penting bagi kita adalah cukup dan berkahnya, bahwa kita bisa menjalani hidup layak. Bukan berlebih seperti memiliki rumah dan mobil mewah.
Menjalani prinsip seperti ini jelas banyak ujiannya. Di mata keluarga besar misalnya, orangtua saya juga sebenarnya mengikuti logika umum bahwa orang pajak pasti kaya. Sehingga mereka biasa meminta kami membantu adik-adik dan keluarga. Tapi kami berusaha menjelaskan bahwa kondisi kami berbeda dengan imej dan anggapan orang. Proses memberi pemahaman seperti ini pada keluarga sulit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya pernah mereka berkunjung ke rumah saya di Medan, saat itulah mereka baru mengetahui dan melihat bagaimana kondisi keluarga saya, barulah perlahan-lahan mereka bisa memahami.
Jabatan saya sampai sekarang adalah petugas verifikasi lapangan atau pemeriksa pajak. Kalau dibandingkan teman-teman seangkatan sebenarnya karir saya bisa dikatakan terhambat antara empat sampai lima tahun. Seharusnya paling tidak sudah menjabat Kepala Seksi, Eselon IV. Tapi sekarang baru Eselon V. Apalagi dahulu di masa Orde Baru, penentangan untuk tidak menerima uang korupsi sama saja dengan karir terhambat. Karena saya dianggap tidak cocok dengan atasan, maka kondite saya di mata mereka buruk. Terutama poin ketaatannya, dianggap tidak baik dan jatuh.
Banyak pelajaran yang bisa saya petik dari semua pengalaman itu. Antara lain, orang-orang yang berbuat jahat akan selalu berusaha mencari kawan apa pun caranya. Cara keras, pelan, lewat bujukan atau apa pun akan mereka lakukan agar mereka mendapat dukungan. Mereka pada dasarnya tidak ingin ada orang yang bersih. Mereka tidak ingin ada orang yang tidak seperti mereka.
Pengalaman di kantor yang paling berkesan ketika mereka menggunakan cara paling halus, pura-pura berteman dan bersahabat. Tapi belakangan, setelah sekian tahun barulah ketahuan, kita sudah dikhianati. Cara seperti inI seperti sudah direkayasa. Misalnya, pegawai-pegawai baru didekati. Mereka dikenalkan dengan gaya hidup dan cara bekerja pegawai lama, bahwa seperti inilah gaya hidup pegawai Departemen Keuangan. Bila tidak berhasil, mereka akan pakai cara lain lagi, begitu seterusnya. Pola-pola apa saja dipakai, sampai mereka bisa merangkul orang itu menjadi teman.
Saya pernah punya atasan. Dari awal ketika memperkenalkan diri, dia sangat simpatik di mata saya. Dia juga satu-satunya atasan yang mau bermain ke rumah bawahan. Saya dengan atasan itu kemudian menjadi seperti sahabat, bahkan seperti keluarga sendiri. Di akhir pekan, kami biasa memancing sama-sama atau jalan-jalan bersama keluarga. Dan ketika pulang, dia biasa juga menitipkan uang dalam amplop pada anak-anak saya. Saya sendiri menganggap pemberian itu hanya hadiah saja, berapalah hadiah yang diberikan kepada anak-anak. Tidak terlalau saya perhatikan. Apalagi dalam proses pertemanan itu kami sedikit saja berbicara tentang pekerjaan. Dan dia juga sering datang menjemput ke rumah, mangajak mancing atau ke toko buku sambil membawa anak-anak.
Hingga satu saat saya mendapat surat perintah pemeriksaan sebuah perusahaan besar. Dari hasil pemeriksaan itu saya menemukan penyimpangan sangat besar dan luar biasa jumlahnya. Pada waktu itu, atasan melakukan pendekatan pada saya dengan cara paling halus. Dia mengatakan, kalau semua penyimpangan ini kita ungkapkan, maka perusahaan itu bangkrut dan banyak pegawai yang di-PHK. Karena itu, dia menganggap efek pembuktian penyimpangan itu justru menyebabkan masyarakat rugi. Sementara dari sisi pandang saya, betapa tidak adilnya kalau tidak mengungkap temuan itu. Karena sebelumnya ada yang melakukan penyimpangan dan kami ungkapkan. Berarti ada pembedaan. Jadwal penagihannya pun sama seperti perusahaan lain.
Karena dirasa sulit mempengaruhi sikap saya, kemudian dia memakai logika lain lagi. Apakah tidak sebaiknya kalau temuan itu diturunkan dan dirundingkan dengan klien, agar bisa membayar pajak dan negara untung, karena ada uang yang masuk negara. Logika seperti ini juga tidak bisa saya terima. Waktu itu, saya satu-satunya anggota tim yang menolak dan meminta agar temuan itu tetap diungkap apa adanya. Meski saya juga sadar, kalau saya tidak menandatangani hasil laporan itu pun, laporan itu akan tetap sah. Tapi saya merasa teman-teman itu sangat tidak ingin semua sepakat dan sama seperti mereka. Mereka ingin semua sepakat dan sama seperti mereka. Paling tidak menerima. Ketika sudah mentok semuanya, saya dipanggil oleh atasan dan disidang di depan kepala kantor. Dan ini yang amat berkesan sampai sekarang, bahwa upaya mereka untuk menjadikan orang lain tidak bersih memang direncanakan.
Di forum itu, secara terang-terangan atasan yang sudah lama bersahabat dan seperti keluarga sendiri dengan saya itu mengatakan, Sudahlah, Dik Arif tidak usah munafik. Saya katakan, “Tidak munafik bagaimana Pak? Selama ini saya insya Allah konsisten untuk tidak melakukan korupsi?” Kemudian ia sampaikan terus terang bahwa uang yang selama kurang lebih dua tahun ia berikan pada anak saya adalah uang dari klien. Ketika mendengar itu, saya sangat terpukul, apalagi merasakan sahabat itu ternyata berkhianat. Karena terus terang saya belum pernah mempunyai teman sangat dekat seperti itu, kecuali yang memang sudah sama-sama punya prinsip untuk menolak uang suap. Bukan karena saya tidak mau bergaul, tapi karena kami tahu persis bahwa mereka perlahan-lahan menggiring ke arah yang mereka mau. Ketika merasa terpukul dan tidak bisa membalas dengan kata-kata apa pun, saya pulang. Saya menangis dan menceritakan masalah itu pada isteri saya di rumah. Ketika mendengar cerita saya itu, isteri langsung sujud syukur.
Ia lalu mengatakan, Alhamdulillah. Selama ini uang itu tidak pernah saya pakai, katanya. Ternyata di luar pengatahuan saya, alhamdulillah, amplop-amplo itu tidak digunakan sedikit pun oleh isteri saya untuk keperluan apa pun. Jadi amplop-amplop itu disimpan di sebuah tempat, meski ia sama sekali tidak tahu apa status uang itu. Amplop-amplop itu semuanya masih utuh. Termasuk tulisannya masih utuh, tidak ada yang dibuka. Jumlahnya berapa saya juga tidak tahu. Yang jelas, bukan lagi puluhan juta. Karena sudah masuk hitungan dua tahun dan diberikan hampir setiap pekan.
Saya menjadi bersemangat kembali. Saya ambil semua amplop itu dan saya bawa ke kantor. Saya minta bertemu dengan kepala kantor dan kepala seksi. Dalam forum itu, saya lempar semua amplop itu di hadapan atasan saya hingga bertaburan di lantai. Saya katakan, makan uang itu, satu rupiah pun saya tidak pernah gunakan uang itu. Mulai saat ini, saya tidak pernah percaya satu pun perkataan kalian! Mereka tidak bisa bicara apa pun karena fakta obyektif, saya tidak pernah memakai uang yang mereka tuduhkan. Tapi esok harinya, saya langsung dimutasi antar seksi. Awalnya saya diauditor, lantas saya diletakkan di arsip, meski tetap menjadi petugas lapangan pemeriksa pajak. Itu berjalan sampai sekarang. Ketika melawan arus yang kuat, tentu saja da saat tarik-menarik dalam hati dan konflik batin. Apalagi keluarga saya hidup dalam kondisi terbatas. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang saya tidak tergoda untuk menggunakan uang yang tidak jelas.
Ada pengalaman lain yang masih saya ingat sampai sekarang. Ketika saya mengalami kondisi yang begitu mendesak. Misalnya, ketika anak kedua lahir. Saat itu persis ketika saya membayar kontrak rumah dan tabungan saya habis. Sampai detik-detik terakhir harus membayar uang rumah sakit untuk membawa isteri dan bayi kami ke rumah, saya tidak punya uang serupiah pun. Saya mau bcara dengan pihak rumah sakit dan terus terang bahwa insya Allah pekan depan akan saya bayar, tapi saya tidak bisa ngomong juga. Akhirnya saya keluar sebentar ke masjid untuk sholat dhuha. Begitu pulang dari sholat dhuha, tiba-tiba saja saya ketemu teman lama di rumah sakit itu. Sebelumnya kami lama sekali tidak pernah jumpa. Dia dapat cerita dari teman bahwa isteri saya melahirkan, maka dia sempatkan datang ke rumah sakit. Wallahua'lam apakah dia sudah diceritakan kondisi saya atau bagaimana, tetapi ketika ingin menyampaikan kondisi saya pada pihak rumah sakit, saya malah ditunjukkan kwitansi seluruh biaya perawatan isteri yang sudah lunas. Alhamdulillah.
Ada lagi peristiwa hampir sama, ketika anak saya operasi mata karena ada lipoma yang harus diangkat. Awalnya, saya pakai jasa askes. Tapi karena pelayanan pengguna Askes tampaknya apa adanya, dan saya kasihan karena anak saya baru berumur empat tahun, saya tidak pakai Askes lagi. Saya ke Rumah Sakit yang agak bagus sehingga pelayanannya juga agak bagus. Itu saya lakukan sambil tetap berfikir, nanti uangnya pinjam dari mana? Ketika anak harus pulang, saya belum juga punya uang. Dan saya paling susah sekali menyampaikan ingin pinjam uang. Alhamdulillah, ternyata Allah cukupkan kebutuhan itu pada detik terakhir. Ketika sedang membereskan pakaian di rumah sakit, tiba-tiba Allah pertemukan saya dengan seseorang yang sudah lama tidak bertemu. Ia bertanya bagaimana kabar, dan saya ceritakan anak saya sedang dioperasi. Dia katakan, kenapa tidak bilang-bilang?? Saya sampaikan karena tidak sempat saja. Setelah teman itu pulang, ketika ingin menyampaikan penundaan pembayaran, ternyata kwitansinya juga sudah dilunasi oleh teman itu. Alhamdulillah.
Saya berusaha tidak terjatuh ke dalam korupsi, meski masih ada tekanan keluarga besar, di luar keluarga inti saya. Karena ada teman yang tadinya baik tidak memakan korupsi, tapi jatuh karena tekanan keluarga. Keluarganya minta bantuan, karena takut dibilang pelit, mereka terpaksa pinjam sana sini. Ketika harus bayar, akhirnya mereka terjerat korupsi juga. Karena banyak yang seperti itu, dan saya tidak mau terjebak begitu, saya berusaha dari awal tidak demikian. Saya berusaha cari usaha lain, dengan mengajar dan sebagainya. Isteri saya juga bekerja sebagai guru.
Di lingkungan kerja, pendekatan yang saya lakukan biasanya lebih banyak dengan bercanda. Sedangkan pendekatan serius, sebenarnya mereka sudah puas dengan pendekatan itu, tapi tidak berubah. Dengan pendekatan bercanda, misalnya ketika datang tim pemeriksa dari BPK, BPKP, atau Irjen. Mereka gelisah sana-sini kumpulkan uang untuk menyuap pemeriksa. Jadi mereka dapat suap lalu menyuap lagi. Seperti rantai makanan. Siapa memakan siapa. Uang yang mereka kumpulkan juga habis untuk dipakai menyuap lagi. Mereka selalu takut ini takut itu. Paling sering saya hanya mengatakan dengan bercanda.. Uang setan ya dimakan hantu! Dari percakapan seperti itu ada juga yang mulai berubah, kemudian berdialog dan akhirnya berhenti sama sekali. Harta mereka jual dan diberikan kepada masyarakat. Tapi yang seperti itu tidak banyak. Sedikit sekali orang yang bisa merubah gaya hidup yang semula mewah lalu tiba-tiba miskin. Itu sulit sekali.
Ada juga diantara teman-teman yang beranggapan, dirinya tidak pernah memeras dan tidak memakan uang korupsi secara langsung. Tapi hanya menerima uang dari atasan. Mereka beralasan toh tidak meminta dan atasan itu hanya memberi. Mereka mengatakan tidak perlu bertanya uang itu dari mana. Padahal sebenarnya, dari ukuran gaji kami tahu persis bahwa atasan kami tidak akan pernah bisa memberikan uang sebesar itu. Atasan yang memberikan itu berlapis-lapis. Kalau atasan langsung biasanya memberi uang hari Jum'at atau akhir pekan. Istilahnya kurang lebih uang Jum’atan. Atasan yang berikutnya lagi pada momen berikutnya memberi juga. Kalau atasan yang lebih tinggi lagi biasanya memberi menjelang lebaran dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih besar uang dari atasan dibanding gaji bulanan. Orang-orang yang menerima uang seperti ini yang sulit berubah. Mereka termasuk rajin sholat, puasa sunnah dan membaca Al-Qur'an. Tetapi mereka sulit berubah.
Ternyata hidup dengan korupsi memang membuat sengsara. Di antara teman-teman yang korupsi, ada juga yang akhirnya dipecat, ada yang melarikan diri karena dikejar-kejar polisi, ada yang isterinya selingkuh dan lain-lain. Meski secara ekonomi mereka sangat mapan, bukan hanya sekadar mapan.
Yang sangat dramatis, saya ingat teman sebangku saya saat kuliah di STAN. Awalnya dia sama-sama ikut kajian keislaman di kampus. Tapi ketika keluarganya mulai sering minta bantuan, adiknya kuliah, pengobatan keluarga dan lainnya, dia tidak bisa berterus terang tidak punya uang. Akhirnya ia mencoba hutang sana-sini. Dia pun terjebak dan merasa sudah terlanjur jatuh, akhirnya dia betul-betul sama dengan teman-teman di kantor. Bahkan sampai sholat ditinggalkan. Terakhir, dia ditangkap polisi ketika sedang mengkonsumsi narkoba. Isterinya pun selingkuh. Teman itu sekarang dipecat dan dipenjara.
Saya berharap akan makin banyak orang yang melakukan jihad untuk hidup yang bersih. Kita harus bisa menjadi pelopor dan teladan di mana saja. Kiatnya hanya satu, terus menerus menumbuhkan rasa takutmenggunakan dan memakan uang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari hasil rejeki yang haram. Saya berharap, mudah-mudahan Allah tetap memberikan pada kami keistiqomahan (matanya berkaca-kaca).

Sumber: (Majalah Tarbawi Edisi 111 Th. 7/Jumadal Ula 1426 H/23 Juni 2005)

2009-01-16T08:38:00.000+07:00

JAKARTA ULTAH KE-480

2008-06-22T10:50:00.000+07:00

Inilah kumpulan foto Jakarta JADUL. Pas buka-buka files, eh gak sengaja nemu gambar-gambar berikut. Saya sendiri lupa darimana dapatnya. Milis kali ya....

Met Ultah, my JAKARTA....

Airbus ...

2007-12-31T10:05:00.000+07:00

Kegemaranku yang lain selain 'nyetek' euphorbia milii (http://euphorbiaku.blogspot.com) adalah dunia aviasi, terutama penerbangan sipil. Apalagi ketiga anakku juga suka kalau melihat gambar-gambar berbagai jenis pesawat. Meski bukan spotters, aku bisa mendapatkan ratusan jenis pesawat terbang beserta livery-nya dari masing-masing airlines dari internet.

OK, aku mulai cerita tentang pabrikan pesawat sipil paling kesohor saat ini. Yang satu bermarkas di AS (www.boeing.com), yang satu di Eropa (www.airbus.com). Kiranya dua pabrikan inilah yang menguasai burung besi di angkasa.

Kembali ke.... Airbus

Untuk memudahkan Anda, berikut serial Airbus:
A300
A310
A320
A330
A340
A380

Seri A320 memiliki beberapa varian: A320 sendiri, A321 (lebih panjang), A319 (lebih pendek), A318 (paling pendek, si-baby dari Airbus).
Seri A330 dan A340 sebenarnya memiliki 'lingkar tabung' yang sama. Bedanya, A330 bermesin ganda (twin jet), sedangkan A340 bermesin empat.
Varian A330 adalah A330-200 dan A330-300 (Garuda punya varian ini). Sedangkan varian A340 adalah A340-200, A340-300, A340-500, dan A340-600). Tidak ada A340-400!
Yang sudah mulai proses produksi dan telah dipesan airlines namun belum 'into services' adalah Airbus A-380, si superjumbo dan merupakan pesawat penumpang terbesar yang ada saat ini.!

Sentani, the new frontier

2007-12-30T10:10:00.000+07:00

Kolom BISNIS MINGGU
Jumat, 11/05/2007 09:34 WIB

oleh : Y. W. Junardy
President Indonesia Marketing Association (IMA)

Sentani adalah nama sebuah suku di Papua. Tapi Sentani juga dikenal sebagai nama sebuah danau tempat suku Sentani berdiam. Dalam perang dunia kedua, Sentani menjadi markas besar dan basis kekuatan tentara sekutu di Pasifik Selatan yang dipimpin Jendral Douglas McArthur.

Saat mengunjungi Sentani pertama kalinya, baru-baru ini, saya sangat terkesan dengan panorama yang begitu indah dari danau alam yang luasnya 9,36 hektare ini. Sejauh mata memandang tampak hamparan air biru yang tenang dan dikelilingi deretan gunung. Menambah keindahannya, terdapat pulau-pulau yang berbukit di tengah danau. Sungguh tempat yang eksotik, asri, dan memukau.

(... Catatan saya: Di atas merupakan foto-foto keindahanan danau Sentani yang sempat saya jepret dari kabin Garuda ketika saya berkunjung ke Jayapura beberapa tahun lalu. Komentar saya atas keindahan Sentani... Wow...amazing ...)

Tetapi, saya tidak melihat orang bersampan, mengail ikan atau sekadar rekreasi menikmati alam. Apalagi bermain ski air. Hotel, restoran, ataupun fasilitas pantai di mana orang bisa berenang atau berjemur pun tidak tampak. Tidak ada gemerlap lampu di malam hari. Danau Sentani sepi. Alam yang sunyi senyap. Bak putri yang tidak pernah dikunjungi sang Pangeran. Alangkah sayangnya.

Padahal, Sentani pantas menjadi kawasan wisata yang tak kalah dengan kawasan wisata lain di dunia. Dengan perkampungan dan rumah panggung khas penduduk di sekitarnya, Sentani dan daerah Jayapura punya keunikan untuk dijual sebagai destinasi wisata alam, bahari, dan budaya. Tapi, kenapa tidak ada investor yang meliriknya?

Lalu saya teringat Marina Bay di Singapura, Victoria Bay di Hong Kong, De Bund di Shanghai, dan Phuket di Thailand. Daerah pantai dan sepanjang sungai pada umumnya menjadi pusat kawasan perdagangan atau wisata.

Akhir tahun yang lalu saya sempat bertandang ke Zhangjiajie, cagar alam nasional di utara Provinsi Hunan, Tiongkok Barat yang sebetulnya baru ditemukan 25 tahun lalu. Menyadari keunikan hutan dan alamnya yang termasuk langka di dunia, daerah yang semula pertanian tradisionil itu dikembangkan dengan industri turisme sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Sebagai kawasan turis dengan katagori AAAA, mereka membangun infrastruktur secara terpadu antarkabupaten menjadi mega resor kelas dunia seluas 500 kilometer persegi. Lebih dari 20 scenic spots dan 30 rute tur telah terbentuk dan ditunjang jalan akses sepanjang lebih dari 500 km.

Pada 1992, Unesco menetapkan kawasan itu sebagai World Natural Heritage dan kini menjadi salah satu destinasi ecotourism yang terkenal di dunia. Pertanyaannya, apa sih yang dijual? Tidak lain barisan gunung-gunung terjal dan gua-gua stalactite dan stalagmite yang memang spektakuler, anggun dan berukuran serba raksasa yang dikemas dengan budaya tradisionil suku minoritas yang tinggal di kawasan itu.

Layak jual

Kalau Zhangjiajie menjual gunung dan gua, kenapa kita tidak bisa menjual danau dan pantai yang indah yang juga dikelilingi gunung yang tidak kalah uniknya? Sudah tentu Danau Sentani bukan satu-satunya yang bisa kita kembangkan untuk objek pariwisata. Jayapura mempunyai banyak objek wisata yang bisa dikemas dan dipasarkan. Turisme seharusnya menjadi salah satu pilar untuk mencapai visi Pemkot Jayapura: Warga kota yang maju, mandiri, sejahtera, beriman, bersih.

Bahkan, keinginan untuk membangun secara terpadu juga telah dituangkan dalam kesepakatan Mansiman antara Provinsi Papua (Barnabas Suebu) dan Papua Barat (Abraham Ataruri) pada butir lima yang berbunyi: Satu konsep pembangunan terpadu di tanah Papua yang meliputi tata ruang termasuk pembangunan infrastruktur terpadu, strategi pengembangan ekonomi sosial budaya dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, Gubernur Suebu telah mengalokasikan anggaran APBD 2007 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,3 triliun atau sekitar 28% untuk sistem transportasi terpadu mulai dari darat, laut, dan udara.

Lalu, bagaimana dengan Sentani? Apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Hunan di Zhangjiajie menarik untuk dipetik sebagai acuan yang menurut saya pragmatis, fokus dan konsisten:

• Ada keputusan strategis untuk membangun kawasan, dalam hal ini menetapkan Sentani sebagai daerah wisata. Keputusan ini sekaligus mempertimbangkan repositioning Sentani sebagai kawasan resor dan rekreasi (Sentani beach resort and recreation park)

• Ada master plan untuk pembangunan sarana selaras dengan positioning di atas disertai paket investasi yang atraktif untuk investor dalam negeri maupun asing.

• Ada rencana kerja dan prioritas pembangunan oleh Pemprov dengan menggunakan anggaran APBD yang telah dialokasikan. Perlu ada terobosan dalam pelaksanaannya mengingat lambannya proses pelaksanaan proyek dewasa ini, karena takut dituduh korupsi.

• Ada marketing plan yang jelas untuk memasarkan Sentani. Untuk itu dukungan jasa konsultan kaliber internasional mungkin diperlukan. Kalau Fritz Simanjuntak belum lama ini menulis tentang Reposisi Papua dari Provinsi Siaga menjadi Provinsi Niaga, saya juga mengusulkan untuk rebranding Kabupaten Jayapura menjadi Kabupaten Sentani. Dengan demikian tidak rancu dalam program komunikasi dengan kota Jayapura.

• Ada socio-engineering dan peningkatan sumber daya untuk meningkatkan layanan masyarakat maupun turis. Ini diperlukan baik di kalangan aparat pemerintah, transportasi, telekomunikasi, perbankan, hotel, restoran dan bisnis jasa yang bersangkutan dengan pariwisata.

Saya percaya Sentani adalah peluang emas sebagaimana Papua adalah The new frontier bagi Indonesia. Saya memimpikan suatu hari Sentani dikenal sebagai salah satu world tourist destination dan menjadi pilar kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dengan semboyan Papua: Izakid bekai izakod kai (satu hati satu tekad), semoga cita-cita ini terwujud.

Bubur Ayam

2007-12-29T10:47:00.000+07:00

Bubur ayam terasa nikmat kalau Anda santap selepas olahraga pagi. Setiap minggu kami biasa jalan-jalan di kampus UI. Sekedar nyari keringat atau sight-seeing doang. Bisa juga 'shopping' ikan hias atau pakaian. Semua ada di dekat pintu gerbang masuk kampus UI dari arah Kukusan (dan memang dekat kantor lurah Kukusan). Pokoknya kalo hari minggu tempat ini jadi 'pasar kaget'.

Nah, kembali ke bubur ayam !!!
Dari kampus UI, cobalah Anda meluncur sejenak, mengikuti angkot D-04 ke arah Depok I. Tepatnya di pertigaan Gardu Induk PLN. Disitu ada bubur ayam (kayaknya Cirebonan). Dulu hanya pake gerobak di sisi kiri jalan. Namun sekarang menambah satu lagi 'outlet' persis di seberang jalan pada rumah permanen. Ekspansi! Bukti bahwa bubur ini semakin banyak disukai orang. Anda bisa ngantri! Apalagi di hari minggu.

DPR: Tinjau Besaran Tarif Tol JORR

2007-08-31T10:13:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Warga Akan Mengajukan "Class Action"

Jakarta, Kompas - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan itu, Komisi V meminta pemerintah meninjau kembali besaran tarif Tol Lingkar Luar Jakarta yang diterapkan sama untuk jarak jauh ataupun jarak dekat.
Demikian rekomendasi Komisi V, sebagai hasil rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol dan Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowwam, Kamis (30/8) siang di Jakarta.
Ahmad mengatakan, respons negatif dari masyarakat atas besaran tarif baru Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang mengadopsi sistem terbuka mendorong DPR mengeluarkan rekomendasi itu. Kepentingan masyarakat tetap harus dipertimbangkan.
"Kami juga menyayangkan minimnya sosialisasi atas kebijakan baru tentang penerapan sistem terbuka dan besaran tarif itu. Jangankan masyarakat, Komisi V pun tidak diberi tahu tentang besaran tarif JORR," kata Ahmad.
Selain meminta tarif JORR ditinjau, Ahmad juga mengingatkan, ketika ruas Tol Kebon Jeruk-Penjaringan (W1) sepanjang 9,7 kilometer (km), dan Ulujami-Kebon Jeruk (W2 Utara) sepanjang 7 km selesai dibangun, tak boleh lagi ada kenaikan tarif.
"Apabila JORR rampung, tarif dari Cilincing ke Penjaringan, bila tarifnya Rp 6.000, ya tetap Rp 6.000, jangan naik," ujar Ahmad.
Dievaluasi
Ditemui seusai penyampaian rekomendasi Komisi V DPR, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hisnu Pawenang mengatakan akan mengevaluasi kembali besaran tarif JORR.
Menurut Hisnu, angka Rp 6.000 itu didapat dari penghitungan tepat hasil perkalian antara average length trip (ALT) atau jarak rata-rata yang ditempuh pengguna tol dan tarif dasar tol Rp 430 per km.
Menurut Siswono Yudo Husodo, salah seorang pengusaha nasional yang saat ini mengelola Jalan Tol Cawang-Cikampek dan tengah membangun ruas jalan tol dari Kebon Jeruk ke Bandara Soekarno-Hatta, untuk membangun jaringan jalan tol yang berada di atas tanah berkonstruksi tiang beton berbiaya Rp 200 miliar per km.
Untuk jaringan jalan tol yang dibangun di atas tanah, investasinya sekitar Rp 50 miliar per km bergantung pada kondisi di lapangan. Investasi itu hampir sama nilainya dengan pembangunan jaringan tol di negara lain. Namun, tarif tol di Indonesia masih tetap yang paling rendah di Asia, yaitu terendah Rp 180 per km dan tertinggi Rp 600 per km. Adapun tarif tol terendah di Malaysia berkisar Rp 900 per km dan di China Rp 1.100 per km.
Ajukan "class action"
Warga Bintaro, Serpong, dan sekitarnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akan mengajukan class action kepada Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) atas kenaikan tarif tol yang melambung tinggi.
Menurut Tjandra Tedja, salah seorang penggagas rencana tersebut, selain akan mengajukan class action, pihaknya dan pengguna jalan akan melakukan boikot untuk tidak memakai jalan tol, serta memobilisasi kendaraan untuk memarkirkan sekitar 1.000 mobil di depan pintu tol.
Di PU, Kepala Humas PT Jasa Marga Zuhdi Saragih mengatakan, khusus untuk keberatan yang diungkapkan pengguna tol terkait lonjakan tarif ruas Serpong-Pondok Aren yang terkoneksi dengan JORR menjadi Rp 10.500 (Golongan I) ada dasar hukumnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 374 Tahun 2005, tarif ruas Serpong-Pondok Aren Rp 3.000 (Golongan I). Untuk tarif ruas Pondok Aren-Ulujami, menurut Kepmen No 309/2005, besarnya adalah Rp 1.500. Berdasarkan Kepmen Nomor 365 Tahun 2007, tarif ruas JORR Rp 6.000.
"Dari situlah, tarif sebesar Rp 10.500 pada Gerbang Tol Pondok Ranji didapat," ujar Saragih.
Volumenya turun
Sehari setelah kenaikan tarif volume pengguna Jalan Tol Serpong-JORR menurun.
Kepala PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Tangerang Hendro Atmojo, Kamis, membenarkan hal ini.
Pengamatan Kompas hari Kamis menunjukkan, arus lalu lintas kendaraan yang lewat Gerbang Pondok Ranji tidak seramai hari Rabu.
"Situasi lalu lintas di Gerbang Pondok Ranji mirip hari Minggu, dengan rata-rata pengguna tol sebanyak 15.000-an kendaraan," kata Kepala Gerbang Tol Pondok Ranji Kiman.
Pada hari biasa, sebelum tarif JORR diberlakukan, jumlah pengguna tol yang melintas di gerbang ini rata-rata 81.000 kendaraan untuk dua arah. Rabu lalu jumlahnya turun menjadi 72.000. Namun, kemarin jumlah kendaraan yang lewat Pondok Ranji turun drastis.
Dampak kenaikan itu juga dirasakan pengguna angkutan umum. Menurut Siman, sopir angkot K 28 AL, dirinya terpaksa menaikkan tarif angkutan.
Menyusul tarif baru itu, ujar Siman, sejak Rabu lalu, pimpinan peguyuban angkot K 28 AL mengeluarkan surat edaran mengenai kenaikan ongkos angkot sebesar Rp 1.000 untuk setiap jurusan.
Ongkos dari Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ke Jatiwarna, Pondok Gede, kini menjadi Rp 5.000, naik Rp 1.000 dari ongkos sebelumnya. Begitu pula dari Kampung Rambutan ke Ujungaspal, dari semula Rp 3.000 kini naik menjadi Rp 4.000. Kenaikan ongkos angkot juga dibebankan ke pelajar. Para pelajar yang menumpang angkot kini harus membayar Rp 2.500 per sekali perjalanan.(ryo/gun/ham/ksp/cok/nta)

Penerima Uang Tol: Gaji Sudah Kecil, Eh Dimaki-maki Sepanjang Hari...

2007-08-31T10:12:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

R Adhi Kusumaputra

Iswandi (31), pekerja outsourcing, hanya bisa mengelus dada. Personel penerima uang tol yang bertugas di Gerbang Tol Pondok Ranji, Tangerang, Banten, ini selama 17 jam berada di gardu tol sejak Rabu (29/8) pukul 14.00 hingga pukul 21.00, lalu dilanjutkan sampai Kamis (30/8) pukul 06.00.
Iswandi bercerita sepanjang bertugas ia dimaki dan didamprat oleh hampir semua pengguna jalan tol yang lewat loket tempatnya bekerja. Mereka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar sebagai pelampiasan atas kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemberlakuan tarif baru Tol Serpong-JORR.
Bayangkan, berjam-jam bertugas di loket tol, Iswandi tak henti-hentinya menerima makian dengan kata-kata menusuk hati. "Mendengar makian itu, saya hanya bisa bersabar dan tak bisa membantah," ungkap Iswandi yang setiap bulan menerima gaji Rp 900.000 itu.
Personel penerima uang tol outsourcing di Gerbang Tol Pondok Ranji tercatat 13 orang. "Mereka sebelumnya bertugas di Gerbang Tol Viaduct-Bintaro. Kami rekrut dari penyedia jasa tenaga kerja, Koperasi PT Jasa Marga Tangerang," kata Kepala Gerbang Tol Pondok Ranji Kiman kepada Kompas, Kamis.
Meskipun gajinya kurang dari Rp 1 juta per bulan, Iswandi mengaku makian yang diterimanya berjam-jam di loket merupakan risiko pekerjaan. Ungkapan senada disampaikan Dina Marwati (20), pekerja outsourcing lainnya. "Ah, saya tidak terlalu ambil pusing dengan kata-kata kasar yang disampaikan pengguna tol. Saya anggap bekerja, kan, ibadah. Ya fun-fun saja," kata Dina yang sudah dua tahun bekerja sebagai personel penerima uang tol.
Umumnya para pengguna Tol Serpong-JORR tidak bisa menerima bahwa mereka harus membayar tarif tol Rp 10.500 di Gerbang Tol Pondok Ranji.
"Saya ini profesor doktor, S-3. Pejabat yang menetapkan tarif tol enggak becus. Tak bisa hitung tarif tol dengan benar," umpat seorang pengguna tol dengan nada tinggi.
Ada juga yang nyeletuk, "Jasa Marga perampok." Atau bernada ancaman, "Belum pernah dibom, ya, gerbang tol ini?" Nada makian lainnya mengarah kepada pejabat negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, merampas duit rakyat, ataupun hanya bisa korupsi.
"Berbagai makian dari pengguna tol itu kami terima dengan sabar. Kami ini seperti si Kabayan yang dimarahi majikan. Kami ini pelaksana di garda terdepan. Jadi, jangan tanya mengapa ada kebijakan tarif tol seperti ini. Sebab, kami tidak tahu-menahu soal kebijakan tarif itu," kata Kiman.
Menurut dia, kesabaran semua personel penerima uang tol atas maki-makian yang didengar karena sebelumnya mereka telah menjalani pendidikan dan pelatihan. "Anggaplah ini praktiknya, dimarahi dan dimaki pengguna tol dalam keadaan sebenarnya," kata Kiman.
Ketika Kompas berada di pos PT Jasa Marga di Pondok Ranji, ada dua pengguna tol turun dari mobil dan melampiaskan kemarahan mereka kepada petugas tol. Nada suaranya tetap tinggi meskipun petugas tol mengajak duduk dan bicara baik-baik.
Perlakuan pengguna tol terhadap personel penerima uang tol memang cenderung kasar. Ada yang melemparkan uang tol ke jalan sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan, ada yang meludahi uang tol itu lebih dahulu.
"Sudah 13 tahun saya bertugas di Jasa Marga. Baru kali ini saya dimarah-marahi pengguna tol sepanjang hari," kata Untung Kusworo (40), yang tinggal di Serpong. Pria yang memiliki istri dan tiga anak ini bergaji Rp 2,5 juta per bulan.
Untung mengaku sempat shock mendengar makian pengguna tol. "Tapi setelah tahu hampir semua petugas tol mengalami hal yang sama, saya pun akhirnya harus bersabar," katanya.
Trisulo Adi (39), pengawas personel penerima uang tol, mengatakan, kemarahan pengguna tol terutama karena kurangnya sosialisasi atas informasi kenaikan tarif dan perubahan sistem tertutup menjadi sistem terbuka. "Wah, semua kata-kata Kebun Binatang Ragunan keluar," kata Trisulo menggambarkan.
Sri Wahyuti (34), personel penerima uang tol, mengatakan kaget mengalami situasi seperti ini terus-menerus. Bahkan Sri sempat menangis, tapi akhirnya ia sadar bahwa ia tak boleh emosi dan kemarahan pengguna jasa tol tak perlu ditanggapi.
"Yah, seandainya saya pemilik mobil yang lewat tol ini, mungkin saya juga marah seperti mereka," ungkap Sri.
Kepala PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Tangerang Hendro Atmodjo mengatakan, tidak semua pengguna tol melampiaskan amarah. Ada juga yang tersenyum, mengacungkan jari jempol dan mengucapkan terima kasih. "Mereka adalah pengguna tol jarak jauh karena tarif tol turun," kata Hendro.
Nasib petugas tol dalam hari-hari ini, bahkan setelah tarif tol naik lagi, akan tetap jadi sasaran dan pelampiasan kemarahan pengendara kendaraan, terutama jarak dekat. Sebagian besar pengguna Jalan Tol Serpong-JORR hingga kini menuntut pengelola jalan tol memberlakukan kembali sistem lama, dengan memerhatikan jarak tempuh.
"Kalau setiap hari lewat tol dengan tarif ini, lama-lama bisa tekor. Pemerintah sekarang memang tidak berpihak kepada rakyat. Banyak kebijakan yang membuat rakyat jadi susah," ungkap seorang warga Pamulang.

Antrean di Merak: Sembako Sulit Diperoleh di Palembang

2007-08-31T10:11:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Palembang, Kompas - Menyusul terjadinya antrean panjang di Pelabuhan Merak, Banten, beberapa jenis barang kebutuhan pokok mulai sulit diperoleh di pasar-pasar tradisional Kota Palembang. Itu terjadi karena pasokan baru dari Pulau Jawa masih tertahan di Merak.
Dari pemantauan Kompas di Pasar Cinde, Pasar Plaju, dan Pasar 26 Ilir Kota Palembang, Kamis (30/8), kebutuhan pokok yang mulai sulit diperoleh terutama jenis sayur-mayur dan buah-buahan, di antaranya kol, wortel, dan kentang. Selama ini jenis kebutuhan pokok tersebut selalu mengandalkan pasokan dari produsen-petani di Pulau Jawa.
Pasokan barang kebutuhan seperti sayur-mayur dari Pulau Jawa ke Bandar Lampung juga datang terlambat.
Dari Medan dilaporkan, 10 persen mangga arum manis yang dikirim dari Cirebon, Jawa Barat, tiba di Medan dalam keadaan busuk karena terlalu lama di jalan. "Ini sangat merugikan. Tingkat kebusukan meningkat menjadi 3-4 kilogram dalam satu peti (isi 30 kilogram). Padahal, biasanya hanya busuk 1 kilogram," kata pedagang buah di Jalan Air Bersih, Medan, Arif Budiman.
Keterlambatan datang barang kebutuhan itu memicu kekhawatiran masyarakat. Akibatnya, banyak pembeli yang membeli dalam jumlah banyak sehingga stok barang makin menipis.
Astiti (42), pedagang di Pasar Cinde, Palembang, menuturkan, selama dua hari ini ia tidak memiliki stok sayuran jenis wortel dan kentang. Ia juga kehabisan terigu. Barang yang ada sudah diborong pembeli dua-tiga hari lalu.
Wandi (35), pedagang di Pasar 26 Ilir, mengatakan, saat ini dia juga tidak memiliki stok kebutuhan pokok mulai seperti susu kemasan, terigu, buah, kentang, dan kol. Produk susu dan terigu biasanya dipasok dari distributor di Jakarta, sedangkan kentang dan kol selalu mengandalkan pasokan dari Bandung (Jawa Barat) dan Ungaran (Jawa Tengah).
"Pengiriman dilakukan dengan jalan darat menggunakan angkutan truk, dua kali seminggu. Seharusnya muatan sudah sampai kemarin. Hari ini kami baru dikabari bahwa muatan masih tertahan di Merak," kata Wandi.
Konsumen yang ditemui di pasar tradisional juga mengeluhkan sulitnya mencari jenis kebutuhan tersebut. Sebagian pembeli mengaku harus memesan terlebih dulu sehari sebelumnya kepada pedagang agar bisa mendapatkan kebutuhan yang diinginkan.
Belum dibuka
Untuk mengurangi risiko dan memperlancar distribusi barang, pihak PT ASDP Bakauheni, Lampung, dan PT ASDP Merak sebenarnya sudah berupaya memprioritaskan angkutan kebutuhan yang mudah rusak.
"Karena barang kebutuhan, terutama sayur dan buah, itu mudah busuk, setidaknya empat truk barang kebutuhan kami seberangkan lebih dulu," kata Kepala Cabang PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT ASDP) Bakauheni Prasetyo Bakti Utama.
Akan tetapi, hingga Kamis petang kemarin penyeberangan ternyata belum juga lancar.
Rencana mengoperasikan Pelabuhan Umum Ciwandan pada Kamis kemarin ternyata juga belum dilakukan karena dua kapal bantuan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) belum tiba di Pelabuhan Merak. Akibatnya, penumpukan kendaraan menuju pelabuhan bertambah parah hingga mencapai lebih kurang 12 kilometer dari pintu masuk pelabuhan.
Seperti diberitakan, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djalal menyatakan akan membuka Pelabuhan Ciwandan pada hari Kamis. Sebagian truk akan dialihkan agar menyeberang melalui pelabuhan milik PT Pelindo II Banten, dengan menggunakan dua kapal milik TNI AL dan dua kapal milik PT Pelni.
Dua kapal milik TNI AL, yakni KRI Teluk Manado dan Teluk Hading, sudah datang di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, sejak Rabu lalu. Kedua kapal itu juga sudah diminta untuk merapat ke Pelabuhan Ciwandan Kamis sore. Namun, hingga petang kedua kapal itu belum juga dioperasikan.
"Prinsipnya, kami siap membantu kapan pun dibutuhkan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan mulai dioperasikan," kata Komandan Pangkalan TNI AL Banten Kolonel Laut (P) Imron Junaedi, kemarin sore.
Kedua KRI itu hanya mampu mengangkut 4-5 truk sekali jalan. Dengan laju kecepatan sekitar 12 knot, diperkirakan KRI itu bisa melayani enam trip per hari.
Adapun dua kapal bantuan milik PT Pelni, yakni KMP Gunung Egon dan KMP Garda Dewata, belum datang. Begitu pula kapal bantuan dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap), Dharma Ferry II, serta KMP Belanak, kapal bantuan dari PT ASDP Cabang Belawan. Dari tujuh kapal yang rencananya diperbantukan, baru satu kapal, yakni KMP Raja Enggano milik PT ASDP Cabang Bengkulu, yang sudah dioperasikan di Pelabuhan Merak.
Kepala Cabang PT ASDP Merak M Ichsan memastikan, KMP Dharma Ferry II dan Garda Dewata datang pada Kamis malam.
Tambah parah
Hingga petang kemarin, PT ASDP Merak mengoperasikan 14 kapal, termasuk kapal bantuan dari Bengkulu yang sudah tiba. Namun, penumpukan kendaraan menuju Pelabuhan Merak justru bertambah parah.
Berdasarkan pemantauan, antrean truk bertambah panjang hingga mencapai lebih kurang 12 kilometer dari pintu masuk pelabuhan. Ribuan truk pengangkut barang berjajar di jalan yang membentang dari pintu pelabuhan hingga Kilometer 91 Jalan Tol Jakarta-Merak.
Direktur Utama PT ASDP Sumiarso Sony memastikan bahwa penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak akan segera teratasi. Ia memperkirakan kondisi akan normal pada hari Minggu. (HLN/NDY/ONI/NTA)

Tindak Kekerasan: Malaysia Baru Sebatas "Penyesalan Mendalam"

2007-08-31T10:10:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zainal Abidin Zain menyatakan penyesalan mendalam (deeply regret) atas kasus penganiayaan yang dilakukan polisi Malaysia terhadap wasit karate Donald Luther Kolopita. Proses hukum atas kasus itu dijanjikan akan transparan.
Namun, Zainal tidak secara tegas meminta maaf atas kasus penganiayaan itu dan mempersilakan wartawan jika hendak menginterpretasikan "deeply regret" sebagai permintaan maaf.
Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Malaysia seusai bertemu Ketua DPR Agung Laksono serta sejumlah pimpinan Komisi I DPR dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen di Gedung MPR/ DPR, Kamis (30/8) siang. Duta Besar juga menyatakan ingin bertemu dengan Donald Kolopita.
Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza berharap penyelesaian kasus pemukulan Donald bisa menjadikan hubungan Indonesia-Malaysia lebih baik. Namun, seusai pertemuan, kepada wartawan Agung mengatakan, "Saya sih inginnya tegas-tegas minta maaf."
Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Alvin Lie dan anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar) menyerukan agar tidak satu pun pejabat Indonesia menghadiri peringatan ulang tahun kemerdekaan Malaysia.
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla bersama rombongan, Kamis, tetap berangkat ke Malaysia. "Semalam Presiden tetap menugaskan saya untuk mewakilinya menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Malaysia di Kuala Lumpur," ujar Kalla di ruang VIP Bandara Internasional Juanda.
Wapres juga menyatakan, pihaknya di Malaysia akan menyampaikan pesan Presiden Yudhoyono soal kasus tersebut. "Kasus pemukulan itu jangan menyebabkan terganggunya hubungan Indonesia Malaysia," lanjut Wapres.
Tentang permintaan maaf yang ditolak Pemerintah Malaysia, Wapres mengatakan, "Seandainya terjadi masalah oleh orang Indonesia di luar negeri, kan, tentunya Menteri Luar Negeri kita tak harus terus-menerus meminta maaf kepada negara tersebut. Pemerintah Malaysia, kan, sudah menyatakan penyesalannya atas kasus itu dan akan memprosesnya secara hukum."
Hentikan "sweeping"
Menko Polhukam Widodo AS menilai aksi-aksi protes yang muncul sebagai bentuk kekecewaan. Namun, ia mengimbau para pemrotes tidak melakukan aksi kontraproduktif seperti menyisir (sweeping) warga Malaysia yang ada di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Widodo Kamis usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar. "Aksi kontraproduktif macam sweeping hanya akan merugikan kepentingan kita dan hubungan antarnegara," ujar Widodo.
Hal senada disampaikan Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat. Penyisiran terhadap warga Malaysia justru bisa memperburuk citra Indonesia di dunia internasional. "Aksi protes tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan beradab," tambahnya. (DIK/MAM/HAR/MZW/DWA)

Jalintim Tertutup Asap

2007-08-31T10:07:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Sampai Rabu Malam di Sumsel Terpantau Ada 38 Titik Api

Palembang, Kompas - Para pengendara di jalan lintas timur Sumatera atau jalintim Sumatera pada ruas Palembang-Indralaya, Kamis (30/8), harus ekstra hati-hati. Selain rusak, kemarin jalur itu tertutup asap tebal akibat kebakaran lahan masyarakat. Jarak pandang sangat pendek, sekitar 5 meter.
Berdasarkan pengamatan Kompas, lokasi kebakaran yang menyebabkan kabut asap berada di ruas Palembang-Indralaya Kilometer (Km) 18, Km 20, Km 23, dan Km 28, sebelum memasuki Indralaya. Sejumlah pos kebakaran hutan yang dibangun di sepanjang jalan tampak kosong, padahal pos tersebut dibangun karena wilayah itu rawan kebakaran.
Untuk menghindari tabrakan, para pengendara harus berjalan pelan sambil menghidupkan lampu. Asap yang tebal juga menyebabkan mata pedih dan mengganggu pernapasan.
Sebuah mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), berusaha memadamkan api, tetapi tidak bisa tuntas. Luas area kebakaran yang harus dipadamkan terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan mobil pemadam tersebut.
Lid (36), warga Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, mengatakan, asap pertama kali muncul sekitar pukul 14.00. Api berasal dari lahan gambut di sebelah timur, kemudian semakin meluas ke barat mendekati ruas jalan jalintim.
"Tahun lalu kebakaran juga terjadi di daerah ini. Asap menyebabkan warga sakit tenggorokan. Saya tidak tahu penyebab kebakaran kali ini, apakah sengaja dibakar atau tidak," kata Lid.
Menurut Ahmad Amin (63), warga Desa Talang Pangeran, Kabupaten Ogan Ilir, api muncul dari lahan gambut yang selama ini ditelantarkan. Api menjadi besar karena tiupan angin kencang, bahkan mendekati permukiman. Untuk menghindari kebakaran, warga menyiram rumahnya dengan air.
"Kalau kebakaran besar seperti ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Di dekat sini ada pos aju kebakaran hutan, tapi tidak ada orangnya (penjaganya)," kata Ahmad sambil menunjuk sebuah bangunan tak jauh dari rumahnya.
38 titik api
Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Dodi Supriadi mengatakan, sampai Rabu malam di Sumsel terpantau ada 38 titik api. Titik api belum masuk ke lahan gambut, tapi masih di lahan kering. "Masyarakat sengaja membakar untuk persiapan memasuki masa tanam," kata Dodi.
Menurut Dodi, lambatnya pencairan dana menyebabkan upaya penanggulangan kebakaran hutan terhambat. Proposal permintaan dana penanggulangan kebakaran di Sumsel yang dikirimkan ke Departemen Kehutanan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup belum dijawab.
"Proposal sudah dikirim sejak Februari, tetapi sampai sekarang dananya belum turun, padahal puncak kebakaran hutan di Sumsel September-Oktober. Sekarang kami diminta membuat proposal lagi ke BKSDA," ujarnya. (WAD)

Sejarawan Ong Hok Ham Telah Tiada

2007-08-31T10:06:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Ong Hok Ham, salah satu tokoh sejarawan Indonesia, Kamis (30/8), meninggal dunia di kediamannya di Jalan Cakrawijaya IX Blok D No 11, Kompleks Diskum TNI Angkatan Darat, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ong Hok Ham meninggal dalam usia 74 tahun.
"Saya ditelepon pada pukul 17.30 oleh salah satu pembantu Ong Hok Ham, dikabari bahwa Ong Hok Ham meninggal. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari rumah beliau, lalu saya datang dan segera membawa jenazah Ong Hok Ham ke Rumah Sakit (RS) Mitra Internasional, Jatinegara," kata Andi Achdian, Direktur Institut Ong Hok Ham, saat ditemui Kompas di persemayaman Rumah Duka RS Dharmais, Jakarta, tadi malam.
Dokter di RS Mitra Internasional menyatakan, Ong Hok Ham meninggal pukul 18.10. Menurut Andi, sekitar empat tahun lalu, Ong Hok Ham terserang stroke. Sejak saat itu pula ia menggunakan kursi roda. Ong Hok Ham, lanjut Andi, sempat memberi wasiat agar rumahnya dijadikan museum dengan koleksi sekitar 3.000 buku sejarah.
Hingga semalam belum ada keputusan dari pihak keluarga kapan jenazah Ong Hok Ham dikebumikan. "Keluarga masih menunggu kedatangan salah satu adik Ong Hok Ham dari Australia," kata Hardi Halim, kerabat dekat Ong Hok Ham. (NAW/MUK)

BAHASA: Siapa yang Aman?

2007-08-31T10:01:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 31 Agustus 2007

Perbedaan di antara bentuk pasif dan bentuk aktif merupakan salah satu rintangan terbesar ketika saya mulai belajar bahasa Indonesia 10 tahun lalu. Tahun per- tama saya dan mahasiswa lain hanya memakai kata dasar (Saya baca buku; Dia beli mobil) dan kami menganggap ben- tuk dan sifat bahasa Indonesia ini cukup mudah dipahami.
Ketika tahun kedua dihadapkan dengan awalan bentuk aktif (Saya membaca buku; Dia membeli mobil), kami mulai gojag-gajeg dan sering sempat menggaruk-garuk kepala. Dan ketika dosen mengumumkan kehadiran bentuk pasif juga (Buku ini saya baca; Mobil itu dibelinya), kebingungan kami mutlak, dan bahasa ini kami anggap sangat tidak masuk akal, dan mungkin malah tak bisa dipelajari orang asing. Yang pasti, kami semua membenci bentuk pasif.
Namun, yang tetap bertahan dalam kelas bahasa Indonesia ini (kami semakin sedikit orang, dan sekarang mata kuliah bahasa Indonesia malah ditiadakan di semua kampus di Swedia karena kurangnya minat mahasiswa) lama-kelamaan mulai memahami perbedaan di antara kedua bentuk kata kerja ini, dan bagaimana mereka bisa dan harus dipakai.
Setelah dilatih secara intensif di salah satu sekolah bahasa Indonesia untuk orang asing di Yogyakarta, saya mulai suka bentuk pasif. Sekarang bentuk pasif saya anggap sangat praktis dan enak dipakai, terutama jika tak mau ambil risiko memakai sebutan yang "salah", yakni kurang hormat, terhadap lawan bicara.
Walaupun saya sekarang memahami perbedaan bentuk aktif-pasif dengan cukup baik, dan tak sering lagi membuat kesalahan memalukan (Saya dibuka pintunya), masih ada satu kata yang seringkali membingungkan saya. Kata itu adalah aman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman itu artinya antara lain ’bebas dari bahaya’, ’bebas dari gangguan’ dan ’terlindung’. Itu tak masalah. Hanya saja, setiap kali saya membuka koran Indonesia ada tulisan seperti "Penjahat diamankan polisi" atau "Polisi mengamankan pencuri mobil". Ini membuat saya bingung, dan ingat waktu kuliah dulu ketika kami semua hanya menebak bentuk kata kerja yang mana yang benar. Menurut logika bahasa saya, kalau polisi sudah menahan seorang penjahat, maka bukan si penjahat yang diamankan, tetapi masyarakat secara luas. Kan, masyarakatlah yang sekarang bisa merasa aman, bukan si penjahat. Ia malah seharusnya merasa semakin resah. Tak pernah saya membaca judul seperti ini di koran: "Penjahat ditahan, masyarakat diamankan", padahal justru masyarakat yang bisa merasa aman kalau ada penjahat yang ditahan.
Kekacauan ini berasal dari bentuk kata kerja dari kata dasar aman itu sendiri. Aman berarti ’bebas dari bahaya’ seperti terlihat di atas, tapi mengamankan berarti ’menjadikan tidak berbahaya’ menurut KBBI, bukan ’menjadikan bebas dari bahaya’ seperti logika bahasa saya menyatakan.
Saya semakin bingung ketika membaca di kamus yang sama bahwa pengaman berarti ’orang yang mengamankan (negeri, kota)’. Sejauh yang saya pahami, itu berarti pengaman bisa jadi polisi atau penjaga lain. Namun, kalau mengamankan diganti dengan definisi KBBI sendiri, maka pengaman berarti ’orang yang menjadikan tidak berbahaya (negeri, kota)’. Adakah kota berbahaya? Ya, mungkin. Tapi, ada orang yang bisa menjadikannya tidak berbahaya? Bukankah kalau begitu, orang tersebut menjadikannya bebas dari bahaya, yakni aman? Ataukah itu hal yang sama?

André Möller
Pengamat Bahasa, Tinggal di Swedia

Sistem Tarif Tol Dinilai Tak Adil

2007-08-30T10:38:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Pemerintah: Jalan Tol untuk Lalu Lintas Jarak Jauh

Jakarta Kompas - Penerapan sistem terbuka pembayaran tarif tol lingkar luar Jakarta, Rabu (29/8), dinilai tak adil. Itu karena pengguna tol jarak dekat membayar tarif yang sama dengan pengguna jarak jauh. Penerapan sistem terbuka itu juga mengagetkan konsumen karena tarif yang dibayar melonjak drastis dari biasanya.
Lonjakan pembayaran bakal membengkak lagi jika rencana kenaikan tarif tol di luar tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) terlaksana.
Dalam sistem terbuka, pengguna jalan tol membayar tarif ketika memasuki gerbang tol, seperti pada ruas dalam kota. Adapun pada sistem tertutup, pembayaran baru dilakukan saat pengguna jalan keluar dari tol dengan tarif sesuai jarak.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 365 Tahun 2007, tarif tol JORR bervariasi. Tarif untuk golongan I, misalnya, sebesar Rp 6.000 untuk jarak terjauh 45 kilometer. Namun, walaupun pengguna hanya melintas sejauh 1 kilometer di ruas JORR, mereka tetap dikenai tarif Rp 6.000.
Dengan sistem lama, pengguna tol yang biasanya hanya membayar Rp 3.000, misalnya, untuk jarak yang sama dalam sistem baru mereka terpaksa membayar Rp 10.500. Itu karena adanya perpindahan antartol.
Kekesalan pengguna tol karena sistem baru itu tidak pernah disosialisasikan sebelumnya. Akibatnya, sepanjang Rabu pagi hingga siang hari terjadi kemacetan di gerbang tol. Itu karena terjadi dialog antara pengemudi dan petugas pintu tol pada saat transaksi. Ada pula pengemudi yang marah-marah kepada petugas soal pembayaran tersebut. Sejauh pemantauan Kompas, kondisi seperti itu terjadi di berbagai gerbang tol.
Raditya, warga Serpong yang bekerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, mengungkapkan, sungguh tidak masuk akal tarif tol naik drastis seperti itu.
Jaya, warga Jakarta Timur, menyatakan, penerapan tarif jauh-dekat sama sangat tidak adil, apalagi tanpa sosialisasi terlebih dulu. "Saya kaget dan merasa tertipu," lanjutnya.
Keluhan sama diungkapkan para sopir angkutan perkotaan (angkot) trayek Kranggan-Kampung Rambutan. Mereka mengaku sangat terbebani dengan tarif tol JORR sebesar Rp 6.000 untuk setiap kali melintas. Dalam satu hari, para sopir itu rata-rata harus melewati JORR sampai delapan kali.
Akan tetapi, tidak semua pengguna tol mengeluh. Sugianto Pandi setiap hari kerja melintasi tol dan biasanya harus mengeluarkan sedikitnya Rp 14.000, hanya untuk tol. "Sekarang turun menjadi Rp 12.000," kata Sugianto.
Akui terlambat
Manajemen PT Jasa Marga mengaku terlambat menyosialisasikan besaran tarif pada sistem tarif terbuka di JORR.
"Rentang waktu antara penetapan tarif dan peresmian Tol Cikunir-Jatiasih terlalu dekat sehingga PT Jasa Marga tidak sempat menyosialisasikan besaran tarifnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga Okke Merlina.
Okke menegaskan bahwa tarif tol JORR sebesar Rp 6.000 untuk Golongan I, Rp 7.000 untuk golongan II A, dan sebesar Rp 8.500 untuk golongan II B bukan merupakan kenaikan tarif.
"Itu tarif baru. Jadi, saat Menteri PU mengumumkan kenaikan tarif akhir Agustus ini tarif JORR tidak akan naik lagi," ujar Okke.
Belum layak naik
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR tentang Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Rencana Penyesuaian Tarif Tol, di Jakarta, Rabu, DPR meminta pemerintah membatalkan sistem terbuka pada JORR dan mengubahnya menjadi sistem tertutup, sekaligus menunda kenaikan tarif tol. Standar pelayanan minimal jalan tol di Indonesia dinilai masih kurang.
Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar, Suharsoyo, menyesalkan sikap pemerintah yang menetapkan tarif JORR baru di tengah pengkajian DPR tentang perubahan sistem dari sistem tertutup menjadi terbuka.
Sementara itu, pemerintah dalam waktu dekat bahkan akan menaikkan tarif 13 ruas jalan tol di Indonesia. "Kami tidak bisa memahami kenaikan tarif JORR dan 13 ruas jalan tol, apalagi masyarakat. Pemerintah harus meninjau ulang kenaikan itu," kata Suharsoyo.
Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, tarif baru JORR itu merupakan konsekuensi dari perubahan sistem. Ia menegaskan, jalan tol diprioritaskan untuk lalu lintas jarak jauh dan bukan sebagai jalan alternatif untuk lalu lintas jarak dekat.
"Fungsi jalan tol hakikatnya adalah untuk lalu lintas jarak jauh. Apabila masyarakat keberatan dengan mahalnya tarif tol untuk lalu lintas jarak dekat, mereka tidak usah menggunakan fasilitas jalan tol," kata Hermanto Dardak.(KSP/cok/tri/muk/ryo/lkt)

Mendagri Baru: Komunikasi Intensif untuk Memperkuat NKRI

2007-08-30T10:36:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto akan mengembangkan komunikasi intensif dengan gubernur. Komunikasi intensif itu sebagai syarat utama, selain juga adanya pemahaman yang sama antara pusat dan daerah terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah.
Mardiyanto mengutarakan hal itu, Rabu (29/8) di Istana Negara, Jakarta, seusai dilantik menjadi Mendagri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007, yang dikeluarkan Selasa lalu.
"Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang paling utama adalah membangun dan mengembangkan komunikasi yang intensif dengan para gubernur. UU Otonomi daerah adalah payung hukum. Sepanjang pusat dan daerah saling memahami UU itu, yang dikhawatirkan dalam hubungan pusat dan daerah tak akan terjadi," tutur Mardiyanto.
Soal peraturan daerah (perda) bermasalah, Mardiyanto mengatakan, jika bertentangan dengan aturan di atasnya, memang harus diubah atau dicabut. "Banyak sekali memang perda yang perlu diperbaiki. Saya harapkan, di sini juga perlunya komunikasi intensif dilakukan dengan daerah," katanya lagi.
Secara terpisah, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali berharap Mardiyanto mencabut atau merevisi perda yang menghambat perkembangan koperasi dan UKM. Pergantian Mendagri seharusnya menjadi awal komitmen pemerintah untuk kembali menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Calon perseorangan
Mardiyanto juga menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan revisi empat UU bidang politik.
"Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (soal calon perseorangan), nuansa ini sangat terasa di masyarakat untuk diselesaikan. Saya berpegang pada aturan dan norma. Tentu, setelah ada kesepakatan dengan DPR, langkah cepat diperlukan untuk menyelesaikan revisi terbatas UU itu," ujarnya.
Mendagri ad interim Widodo AS, dalam serah terima jabatan dengan Mardiyanto, mengatakan, jabatan Mendagri tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain. Hal itu karena Mendagri memiliki peranan penting dan strategis bagi bangsa. Mendagri berkewajiban membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan politik serta penyelenggaraan pembangunan di daerah. (har/osa/mzw)

Antrean Truk: Pemerintah Libatkan TNI AL dan Pelni

2007-08-30T10:35:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah terpaksa memberdayakan kapal milik TNI Angkatan Laut dan PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk mengatasi masalah kurangnya kapal penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni. Namun, karena kapal bantuan itu tidak dimungkinkan bersandar di dermaga Merak dan Bakauheni, kegiatan penyeberangan dilakukan di dermaga Pelabuhan Cigading Ciwandan, Banten, dan dermaga Panjang, Bakauheni, mulai Kamis (30/1) ini.
Dengan demikian, jika kapal yang akan diperbantukan pada Kamis ini (Kompas, 29/8) masuk ke jalur penyeberangan Merak- Bakauheni, total kapal bantuan yang akan beroperasi di jalur tersebut sebanyak 14 kapal.
Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal, Rabu di Merak, Banten, menyebutkan, kapal TNI Angkatan Laut (AL) yang diberdayakan adalah KRI 537 dan KRI 538. Adapun dua kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang dikerahkan adalah KM Gunung Egon, yang saat ini berada di Semarang, dan KM Ganda Dewata yang berada di Tanjung Priok, Jakarta.
Selain empat kapal itu, ada tiga kapal lagi yang diperbantukan, yakni KM Dharma Ferry II dari Surabaya dan dua kapal milik PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dua kapal milik ASDP itu adalah KM Raja Enggano yang sudah beroperasi hari ini dan KM Belanak, yang saat ini masih berada di Sumatera Utara melayani Sibolga-Nias.
"Dengan demikian, kami harapkan kondisi lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni akan kembali normal secepatnya dalam waktu dua hari," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal untuk berkoordinasi dengan tiga daerah untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah antrean panjang dalam penyeberangan dari Merak menuju Bakahueni. Ketiga daerah itu adalah Banten, Lampung, dan DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar menjelaskan, pihaknya telah mengevaluasi kapal-kapal yang dimasukkan dalam kategori tidak layak lagi untuk melayani penyeberangan Merak-Bakauheni.
Tak berpengaruh
Sementara itu, sampai sore kemarin antrean truk masih sepanjang lebih kurang 12 kilometer dari pintu pelabuhan hingga Kilometer 91 Jalan Tol Jakarta-Merak. Kendaraan hanya bisa maju sekitar 100 meter per jam. Semakin malam, jumlah kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak bertambah banyak. Akibatnya, kendaraan akan terus tertumpuk di ruas jalan tol hingga pintu Pelabuhan Merak.
Dari Pelabuhan Bakauheni dilaporkan, penumpukan kendaraan di pelabuhan itu sampai kemarin petang hanya terjadi di pelataran parkir pelabuhan. Selain itu, layanan penyeberangan Bakauheni-Merak sudah mendapat tambahan satu armada kapal. "Semalam satu kapal milik PT ASDP yang biasa beroperasi di Bengkulu, KM Raja Enggano, yang berkapasitas 100-an kendaraan, bertolak ke Merak. Sejak pagi tadi kapal itu sudah dioperasikan untuk melayani penyeberangan Merak-Bakauheni," kata Manajer Operasional PT ASDP Bakauheni Jailis.
Di Pelabuhan Tanjung Priok, tidak terlihat lonjakan jumlah kendaraan truk barang di dermaga Nusantara Pura, yang merupakan pelabuhan antarpulau. Pelabuhan Tanjung Priok belum dijadikan rute alternatif.
Operator tol rugi
Antrean panjang kendaraan yang umumnya angkutan barang menyebabkan operator tol PT Marga Mandalasakti (MMS) mengalami potensi kehilangan pendapatan Rp 140 juta per hari.
Pemantauan Kompas, Rabu pagi, kemacetan di ruas tol telah mencapai 7 kilometer dari Gerbang Tol Merak (Km 98). "Ini kemacetan terparah. Kami tidak dapat mengatasinya karena bergantung pada penyeberangan di Pelabuhan Merak," kata General Manager PT MMS EB Suwela.
Suwela mengatakan, pihaknya juga berupaya menyeleksi kendaraan agar tidak tertahan semuanya di jalan tol. "Untuk kendaraan bus, sedan, jip, minibus keluar di Gerbang Tol Cilegon Barat. Kendaraan truk penyeberangan keluar di Gerbang Tol Merak. Kendaraan pembawa sembako kami utamakan," ujarnya.
Dalam upaya menjaga keamanan, PT MMS dibantu sekitar 30 personel Brigade Mobil Polri. Di sepanjang jalan tol dari Kebon Jeruk hingga Merak telah diumumkan terjadinya kemacetan panjang di Gerbang Tol Merak.
Sementara itu, sejumlah distributor dan pedagang sembako di Kota Palembang merugi karena keterlambatan pengiriman barang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kerugian keterlambatan ini masih ditambah dengan tidak diperolehnya keuntungan penjualan karena mereka tidak bisa mendapatkan dan menjual sembako kepada konsumen.(NTA/HLN/RYO/ONI/har/OTW)

Macet di Merak: Sopir Truk Pun Kehabisan Ongkos

2007-08-30T10:34:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Anita Yossihara

Tiga sopir truk berdiri mengelilingi dua pedagang minuman dan penganan kecil di tepian jalan, tepat di atas Pintu Tol Cilegon Barat. Hari Rabu (29/8) siang itu jam menunjukkan waktu tepat pukul 14.00.
Ketiga sopir tersebut memesan satu gelas kopi hitam dan dua gelas kopi susu. Mereka juga membeli tahu dan tempe goreng tepung yang dijajakan seorang nenek tua.
Sesekali mereka berteriak, "Suruh balik saja.… Jangan boleh lewat," saat melihat satu-dua truk pengangkut barang yang nekat keluar Pintu Tol Cilegon Barat, mencoba menerobos masuk Pelabuhan Merak melalui jalan negara. Maksudnya, mereka ingin semua sopir truk turut merasakan susahnya mengantre masuk pelabuhan.
Tiba-tiba dari arah barat seorang lelaki kurus berlari sambil berteriak, "Ada yang bagi-bagi nasi, ya?" Lelaki yang kemudian diketahui bernama Yanto itu mengira para sopir berkerumun karena ada yang sedang membagikan nasi bungkus gratis. Ternyata ia keliru.
"Saya pikir ada yang bagi-bagi nasi. Lapar nih… siang ini belum makan," kata sopir truk pengangkut barang kelontong itu.
Yanto kemudian bercerita, ia sudah kehabisan ongkos untuk makan. Maklum saja, ia sudah dua hari satu malam menunggu giliran masuk pelabuhan. Ayah dua anak itu mulai terjebak macet saat memasuki Kilometer 91 Jalan Tol Jakarta-Merak, Selasa siang lalu. Selama dua hari truk yang dibawanya baru bisa berjalan sekitar 3 kilometer saja.
"Nanti malam juga belum tentu bisa sampai pelabuhan. Masih sekitar 8 kilometer lagi sampai pintu. Jadi ya sudah hampir dua malam ini tertahan di sini," katanya.
Ongkos makan yang diberikan pemilik truk sudah habis sejak Selasa malam lalu. Maklum saja, ia hanya diberi Rp 50.000 untuk makan selama perjalanan Jakarta-Bandar Lampung yang membutuhkan waktu lebih kurang satu hari satu malam.
Satu hari terakhir ia terpaksa memakai uang jatah upah angkut dari pemilik truk Rp 100.000 untuk makan dan minum selama mengantre. Itu artinya, keluarga di rumah tidak akan kebagian hasil kerjanya selama satu hari satu malam.
"Bisa-bisa sampai ke Lampung malah ngebon (berutang) sama yang punya truk. Bukan dapat upah, tetapi malah dapat utang lebih banyak. Kalau dihitung kondisi sekarang, bisa sampai Rp 200.000 utang saya," katanya.
Pengalaman serupa dialami Ismail, sopir truk lain, meski tidak separah yang dialami Yanto. Sopir pengangkut barang kelontong dari Bandung menuju Banda Aceh itu pun mulai kehabisan ongkos.
Pergi-pulang Bandung-Aceh selama 12 hari, ia mendapat upah Rp 700.000 saja. "Kalau kondisinya seperti ini, mana bisa dapat utuh. Sekarang saja sudah berkurang buat makan-minum di sini, semuanya mahal. Belum lagi ongkos untuk bayar polisi di sepanjang jalan dari Lampung sampai Aceh. Bisa sampai 20 orang sekali jalan," katanya.
Dua hari terakhir rata-rata dia mengeluarkan uang Rp 50.000 per hari untuk membeli nasi bungkus, air mineral, kopi, rokok, dan jajanan lain. Jadi jika ditotal, saat ini uang jatah upah Ismail sudah berkurang Rp 100.000.
Begitu pula upah Dulham, sopir truk pengangkut tepung terigu dan gula pasir yang parkir di dekat truk yang dikemudikan Ismail. Upah kerja selama 10 hari pergi-pulang Jakarta-Medan sebesar Rp 600.000 juga sudah berkurang Rp 100.000.
"Pastilah kalau buat keluarga sudah tak utuh lagi Rp 600.000. Padahal kami-kami ini kebutuhannya banyak. Belum lagi, anak pasti minta mainan pas kami datang ke rumah. Kalau macet seperti ini, mana dapat uang buat beli mainan," tutur Dulham sambil tertawa.
Nasib Agus, sopir truk asal Bengkulu, lebih memprihatinkan lagi. Ia terpaksa harus menombok hingga Rp 400.000, untuk mengantar truk berukuran besar yang dipesan seorang pejabat tinggi di Polda Bengkulu.
"Saya ini disuruh mengambil truk ke Jakarta, saya bawa ke Bengkulu. Sudah tiga hari dua malam mesin truk terus-terusan saya hidupkan. Soalnya kalau dimatikan, tidak bisa jalan lagi," katanya, yang saat itu sudah berada di Pintu Tol Merak.
Selama terjebak macet, bahan bakar seharga Rp 450.000 yang dibelinya di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) Karang Tengah, Tangerang, sudah hampir habis.
Dalam kondisi lalu lintas macet seperti itu, Agus memperkirakan tangki bahan bakar truk yang dibawanya akan habis tepat di pintu masuk dermaga. Jadi, ia harus kembali membeli bahan bakar paling tidak Rp 450.000 di SPBU yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Pintu Tol Merak. Padahal uang di tangan hanya cukup untuk beli tiket kapal.
Serba mahal
Ada saja yang mengambil keuntungan saat para sopir sengsara karena berhari-hari terjebak kemacetan sejak enam hari terakhir. Warga di sekitar Jalan Tol Merak hingga Cilegon Timur pun beramai-ramai beralih profesi menjadi pedagang keliling. Tidak tanggung-tanggung, mereka memasang harga tinggi untuk minuman dan penganan yang dijajakan.
Satu gelas kopi hitam dijual dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Adapun kopi susu dijual beragam, Rp 3.000-Rp 7.000 per satu gelas berukuran 250 mililiter. Jauh di atas harga pada hari-hari biasa, yaitu Rp 1.000- Rp 1.500 untuk satu gelas kopi hitam dan Rp 2.000-Rp 3.000 untuk satu gelas kopi susu. Harga satu gelas es cendol juga naik, dari biasanya Rp 2.000 menjadi Rp 4.000.
Harga satu potong tahu-tempe tepung dan bakwan juga naik dua kali lipat. Jika biasanya sepotong gorengan dijual Rp 250, pada saat macet harga gorengan menjadi Rp 500 per potong.
Begitu pula harga nasi bungkus. Nasi bungkus dengan lauk telur pun dijual Rp 6.000 per bungkus atau naik Rp 1.000 daripada harga pada hari-hari biasa. Harga nasi bungkus dengan lauk sepotong kecil ayam juga dinaikkan dari yang biasanya Rp 6.000 per bungkus, menjadi Rp 7.000 per bungkus. Nasi bungkus dengan lauk daging sapi dijual Rp 8.000, dari yang biasanya seharga Rp 7.000.
Belum lagi harga air mineral, yang biasanya dijual dengan harga Rp 3.000-Rp 3.500 per satu botol ukuran satu liter, dalam hari terakhir dijual Rp 6.000- Rp 8.000 per botol.
Jika ingin sedikit murah, para sopir membeli air isi ulang yang dijajakan keliling lokasi kemacetan. Satu liter air isi ulang, dijual Rp 3.000-Rp 8.000.
Belum lagi jika ingin mandi atau buang air. Para sopir harus membayar Rp 2.000 untuk mandi dan Rp 1.000 untuk buang air di sejumlah toilet umum milik warga sekitar.
Lonjakan harga minuman dan makanan itulah yang juga ikut memberatkan para sopir. Jika Pelabuhan Merak tetap macet, berarti para sopir terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak untuk keperluan makan dan minum.

Perbankan Nasional agar Perluas Jangkauan Kredit

2007-08-30T10:33:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Presiden Minta Bandara Dibebaskan dari Pungli

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kalangan perbankan nasional agar memberikan kredit lebih luas kepada pengelola usaha-usaha kecil dan mikro. Selain itu, para bankir diminta tidak takut dalam mengambil keputusan bisnis secara mandiri, tidak perlu bergantung pada pihak lain.
"Saya minta betul, sektor yang sungguh produktif tolong dialiri kredit. Jangan pagi-pagi dikatakan ini tidak produktif. Jangan diyakini terlalu dini, siapa tahu produktif dan mereka dapat mengembangkan (bisnis). Kalau tidak didanai, rugi kita," ujar Presiden di hadapan bankir yang ikut serta dalam Forum Strategis Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (29/8).
Presiden juga meminta agar penyaluran kredit diperluas sehingga dapat menjangkau banyak pihak yang memerlukannya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan, BI tengah membangun proyek percontohan pusat data usaha kecil dan menengah yang dibangun di delapan Kantor BI di beberapa daerah.
"Selain itu, BI mengembangkan pula data informasi bisnis di Indonesia," ujar Burhanuddin, seraya menuturkan bahwa salah satu penyebab kurang berjalannya intermediasi adalah kurangnya data mengenai bisnis.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan patung Proklamator Soekarno-Hatta di pintu gerbang jalan utama Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta.
Hapuskan pungli
Dalam kesempatan itu, presiden meminta agar PT (Persero) Angkasa Pura II, selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, Departemen Perhubungan, dan pemerintah daerah Tangerang segera membebaskan bandara dari praktik pungutan liar, khususnya di terminal bagi tenaga kerja Indonesia.
Praktik pungli dinilai akan dapat mengganggu nama baik bandara sebagai pintu gerbang turis mancanegara.
"Tolong pimpinan AP II, Menhub, dan pihak terkait lainnya untuk mengecek praktik tersebut. Kalau masih ada, tolong diperbaiki. Jangan sampai terjadi karena sangat mengganggu penumpang dan citra kita," ujar Presiden.
Tiru bandara Changi
Presiden juga meminta agar bandara dikembangkan menjadi bandara yang terbaik, seperti bandara internasional Changi di Singapura dan lainnya.
Di lokasi itu, Direktur Utama PT AP II Edie Haryoto dan Direktur Utama PT (Persero) Adhi Karya Saiful Imam menandatangani kontrak dimulainya pembangunan Terminal III Bandara Soekarno-Hatta.
Pembangunan terminal tersebut dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2008. Total investasinya mencapai Rp 359 miliar, dengan dana sendiri sebesar Rp 250 miliar. (har/joe)

Ribuan Korban Lumpur Masih Menganggur

2007-08-30T10:31:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Sidoarjo, Kompas - Hingga kini belum ada solusi bagi ribuan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo yang menganggur akibat tempat kerja mereka terendam lumpur. Sebagian dari mereka tidak sempat mencari pekerjaan baru karena sibuk mengurus berkas ganti rugi.
Korban yang menganggur itu sebelumnya bekerja di industri dan sawah di Porong dan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, yang kini terendam lumpur. Di lokasi itu, setidaknya terdapat 30 tempat usaha dan sawah dari 3.000 warga terendam lumpur. Sampai saat ini sebagian dari mereka belum bekerja.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka mencari uang dengan beragam cara, seperti menjadi tukang ojek di sekitar tanggul lumpur Lapindo, tukang parkir, atau menjadi pengutip uang dari pengguna kendaraan bermotor.
Dugi (30), salah seorang korban lumpur Lapindo dari Desa Jatirejo, Porong, Sidoarjo, Rabu (29/8), mengatakan, sebelum lumpur menyembur ia bekerja di pabrik. Begitu pabrik terendam, ia menganggur dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan lain. Ia tidak sempat mencari pekerjaan lain karena disibukkan dengan pengurusan berkas ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur.
"Prosesnya panjang dan syarat acap berganti. Kasihan kalau ini diurus orangtua saya yang sudah tua. Saya terpaksa menganggur sampai proses pengurusan berkas selesai," kata Dugi.
Untuk menutupi biaya pengurusan ganti rugi dan kebutuhan hidup sehari-hari, Dugi berutang kepada saudara atau teman-temannya dengan janji akan dibayar saat uang muka ganti rugi diterima. Dari "pekerjaan sebagai polisi cepek", tidak mungkin ia memenuhi semua biaya itu.
Cerita serupa dikemukakan Yudi (35) dan Samsul (38), korban lumpur dari Desa Siring, Porong. Kini Yudi bekerja sebagai tukang ojek yang mengantar orang-orang yang ingin melihat semburan lumpur. Samsul menjual compact disc (CD) yang bercerita soal semburan lumpur kepada para pengunjung. (APA)

Patung Proklamator Rp 4 Miliar Diresmikan Presiden

2007-08-30T10:30:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 30 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, merupakan tokoh besar dunia yang lekat dengan bangsa Indonesia. Keduanya, bukan hanya the founding fathers dan pahlawan kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi, melainkan juga peletak dasar-dasar konstitusi dan diplomasi Indonesia.
Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum meresmikan patung Proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta, Rabu (29/8) di pintu gerbang Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta yang berlokasi di Tangerang, Banten.
"Karena itu, saya menyerukan agar generasi muda Indonesia menghormati para pahlawan pendahulu kita. Kalau kita menghormatinya, tepatlah jika kedua pahlawan itu kita abadikan seperti sekarang ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," lanjut Presiden.
Dana Rp 4 miliar
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Edie Haryoto, yang membangun patung Proklamator RI itu, menyatakan, pembangunan patung tersebut dikerjakan seniman patung asal Bandung, Sunaryo. Patung setinggi 12,6 meter itu terbuat dari perunggu.
Pembangunan patung Proklamator RI itu, lanjut Corporate Secretary AP II Sudaryanto, dibangun dengan dana milik AP II, yang jumlahnya mencapai Rp 4 miliar. (har/tri)

Pemerintah Tambah 7 Kapal

2007-08-29T10:48:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

Penyeberangan Penumpukan Kendaraan Angkutan Barang di Merak Masih Parah

Jakarta, Kompas - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memutuskan, terhitung Kamis (30/8), menambah tujuh kapal di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheuni. Masuknya tujuh kapal tambahan diharapkan dapat mengurangi antrean panjang truk angkutan barang di sepanjang jalur itu.
"Saat ini sudah ada tujuh kapal yang kami alihkan dari lintasan penyeberangan lain, seperti dari Surabaya dan Makassar. Kapal itu akan beroperasi mulai Kamis besok," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar, Selasa di Jakarta.
Penumpukan kendaraan yang terjadi di Merak dan Bakauheuni akibat kurangnya kapal penyeberangan yang beroperasi. Setidaknya ada enam kapal yang secara bersamaan diperbaiki.
Dalam kondisi normal, lintasan penyeberangan Merak-Bakauheuni, kata Iskandar, minimal harus dilayani 18 kapal. Namun, saat ini jumlah kapal yang melayani di lintasan tersebut hanya 12 kapal.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kantor Administrator Pelabuhan Banten untuk kurun waktu Januari-Juni 2007, setidaknya delapan kapal roll on roll off atau roro yang beroperasi di Pelabuhan Merak kerap mengalami kerusakan mesin. Bahkan, enam di antaranya harus diganti karena tidak mampu melayani jasa penyeberangan sesuai jadwal yang ditentukan.
Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Kantor Administrator Pelabuhan Banten Adang Rodiana menyebutkan, selain 8 kapal tersebut, masih ada 14 kapal lainnya yang kondisinya dinilai baik tetapi dipaksakan untuk melayani penyeberangan hingga melampaui batas maksimal perjalanan atau trip yang ditetapkan.
Perbaikan kapal yang dilakukan secara bersamaan dalam beberapa bulan ini, menurut Iskandar, terkait dengan upaya peningkatan perbaikan faktor keselamatan pelayaran yang menjadi kebijakan pemerintah.
"Tidak ada lagi toleransi bagi pengusaha kapal penyeberangan menunda perbaikan. Karena itu, kapal-kapal yang sudah jatuh tempo untuk perbaikan harus masuk bengkel," kata Iskandar.
Pihaknya tidak menampik bahwa kebijakan ini berdampak pada terjadinya antrean panjang angkutan barang jalur Jawa-Sumatera. Namun, penumpukan itu akan bisa ditekan dengan pengalihan pengoperasian kapal penyeberangan dari lintasan lain.
Sesuai regulasi, kapal angkutan penumpang harus menjalani perbaikan dan perawatan setiap tahun sekali. Untuk perawatan ringan reguler kapal biasanya dibutuhkan waktu selama 1-2 minggu. Untuk perawatan berat dibutuhkan waktu 2-3 minggu, bahkan satu bulan.
Sulit melakukan perawatan
Wakil Ketua Bidang Angkutan Penumpang Kapal Laut dan Kapal Penyeberangan Indonesian National Shipowners Association (INSA) Bambang Haryo mengungkapkan, secara prinsip pengusaha kapal mendukung upaya peningkatan keselamatan pelayaran. Semua kapal memang harus menjalani perbaikan dan perawatan.
Namun, saat ini pengusaha kesulitan untuk menjalani perbaikan dan perawatan kapalnya dengan tepat waktu. Hal ini karena banyaknya dok di galangan kapal yang dipakai untuk pembangunan kapal baru.
"Saat ini hampir di semua galangan kapal sedang kebanjiran pesanan pembuatan kapal baru. Dok yang seharusnya digunakan untuk perbaikan kapal juga dipakai untuk pembangunan kapal. Akibatnya, kapal-kapal harus antre masuk dok dan semakin lama tidak beroperasi.
Bambang mengungkapkan, dari jumlah kapal, memang rute penyeberangan masih bisa terlayani. Namun, kalau perbaikan kapal dilakukan secara bersamaan, akan ada beberapa lintasan yang pelayanannya terganggu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Murphy Hutagalung mengatakan, penumpukan kendaraan di pelabuhan mencerminkan ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi kebijakan pemeriksaan kapal.
Kebijakan pemerintah meniadakan toleransi pemeriksaan kapal memang cukup baik untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Meskipun demikian, pemerintah juga semestinya mengantisipasi kekurangan kapal penyeberangan.
"Sekarang ini pengguna jasa kapal penyeberangan dan masyarakat juga menanggung kerugian. Karena tertahan di pelabuhan selama beberapa hari, biaya yang dikeluarkan sopir meningkat. Pemilik barang tentunya menjadi pihak yang dirugikan karena barang-barangnya rusak," kata Murphy.
Biaya meningkat
Ia memaparkan, biaya operasional sopir meningkat Rp 1 juta-Rp 2 juta untuk kebutuhan bahan bakar dan makan. Pengusaha angkutan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 6 juta sampai Rp 7 juta karena rit kendaraan berkurang.
Berdasarkan pemantauan petang kemarin, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Merak masih sekitar 10 kilometer. Seribuan truk tertumpuk di tempat parkir dan meluber ke luar pintu masuk pelabuhan hingga Kilometer 93 ruas Jalan Tol Jakarta-Merak.
Kepala Pemasaran CV Kharisma Express Ismail Usman di Jakarta mengatakan, perawatan kapal seharusnya bisa diatur waktunya sehingga tidak sampai menghambat penyeberangan.
Menurut Ismail, truk-truknya baru bisa naik kapal setelah menunggu selama 1,5 hari di Pelabuhan Merak.
Hal senada diungkapkan Suratman, staf Ekspedisi Angkutan Jasa Mulya. Waktu tempuh rute Jakarta-Palembang, yang biasanya bisa ditempuh 2-3 hari, kini harus ditempuh selama tujuh hari. Potensi kerugian atas keterlambatan empat hari untuk satu truk engkel (kapasitas delapan ton) sekali jalan bisa mencapai Rp 15 juta-Rp 50 juta.
Umumnya, para sopir truk sudah dua hari satu malam menunggu giliran masuk pelabuhan. Mereka yang mengangkut bahan makanan, seperti makanan pengganti ASI (MP ASI), ikan asin, dan bumbu-bumbuan, mulai cemas karena makanan yang mereka angkut tersebut mulai rusak.
Direktur Utama PT ASDP Sumiarso Sony yang kemarin datang ke Pelabuhan Merak menyampaikan permintaan maaf kepada para pengguna jasa penyeberangan atas ketidaknyamanan yang terjadi lima hari terakhir. (otw/nta/osa)

Mendagri Baru: Mardiyanto Prioritaskan Revisi UU

2007-08-29T10:46:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Mardiyanto, yang ditetapkan sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru menggantikan Moh Ma’ruf, akan memprioritaskan revisi undang- undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan agar revisi UU politik, pengaturan calon perseorangan, dan pemekaran daerah menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan. Tentu saya akan memerhatikan hal-hal itu, selain persoalan lainnya," ujar Mardiyanto di Jakarta, Selasa (28/8) malam.
Pengalaman pemerintahan
Presiden Yudhoyono memutuskan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Mardiyanto untuk menduduki jabatan Mendagri, Selasa petang. Putusan tersebut diambil setelah mendengarkan pendapat dan saran Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri koordinator (menko), dan pihak lainnya.
Presiden, yang saat pengumuman di Istana Negara, Jakarta, ditemani Wapres, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, tidak merinci alasan penunjukan Mardiyanto. Namun, secara terpisah, Wapres mengatakan pertimbangan pengangkatan adalah Mardiyanto dinilai cakap dan memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Presiden mengatakan, 1,5 bulan lalu ia sudah menyebutkan rencana penggantian itu kepada keluarga Moh Ma’ruf, khususnya Ny Susiyati dan tiga putrinya. Penggantian dilakukan agar keluarga bisa berkonsentrasi melakukan pengobatan dan terapi kepada Ma’ruf yang mengalami sakit serta untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan.
Mardiyanto pun mengakui tugas Mendagri tidak ringan. DPR dan pemerintah sedang membahas revisi empat undang-undang bidang politik, selain revisi UU No 32/2004 yang disiapkan DPR. "Dengan dukungan semua pihak, saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," jelasnya.
Ia juga bersyukur karena Mendagri ad interim Widodo AS sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk menyelesaikan tugas itu, termasuk menyiapkan rancangan revisi UU.
Mardiyanto mengakui, ia harus bergerak dengan cepat. "Apa yang sudah dijalankan selama ini dan yang baik, saya akan teruskan. Namun, tentunya, saya harus berkonsultasi lebih dulu dengan Menko Polhukam," katanya.
Rabu pagi ini Mardiyanto bertemu Widodo AS. Ia akan dilantik Presiden di Istana pukul 14.00, dilanjutkan serah terima jabatan di Departemen Dalam Negeri.
Dari Semarang dilaporkan, pascapengumuman Mardiyanto menjadi Mendagri, kediaman resmi Gubernur Jateng, Puri Gedeh, semalam tampak lengang, tiada aktivitas dari penghuninya. Ny Effi Mardiyanto pun berangkat ke Jakarta.
Semalam di rumah Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz terlihat beberapa kepala dinas di Pemerintah Provinsi Jateng datang, tetapi mereka tak mau berkomentar. (har/gal/who/hen/lkt/tra)

IPTEK: Iskandar, Palapa, dan Visi Iptek

2007-08-29T10:45:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

NINOK LEKSONO

Dunia mengagumi Amerika, yang sukses mengombinasikan "daya juang meneliti" ilmuwan dan sifat "berani mengambil risiko" wirausahawan. (Sambutan Iskandar Alisjahbana selaku Ketua Majelis Wali Amanah ITB, 2000)

Sungguh tepatlah kalau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan Penghargaan Sarwono Prawirohardjo kepada dua tokoh Indonesia, Prof Dr Emil Salim dan Prof Dr Ing Iskandar Alisjahbana, 22 Agustus. Dalam pengantarnya, Kepala LIPI Umar A Jenie menyebutkan, advokasi Emil Salim telah membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan, sedangkan Iskandar dinilai berjasa karena merintis inovasi teknologi yang kemudian mewujud pada Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa.
Kiprah dan pemikiran Emil Salim telah disampaikan di harian ini pada 22 Agustus dan "Forum Iptek" kali ini ingin mengangkat kembali visi Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa yang pernah dilontarkan oleh Iskandar dan menegaskan kembali betapa pentingnya visi masa depan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) seperti yang telah diperlihatkan Iskandar.
Empat dekade silam
Sebagai negara kepulauan dengan rentang geografi sekitar 5.300 kilometer, Indonesia tentu dihadapkan pada tantangan komunikasi yang luar biasa. Solusi terestrial, solusi kabel laut, telah membantu pengembangan komunikasi Tanah Air. Namun, keduanya membutuhkan upaya besar, lebih-lebih jika mengingat sifat geografis Indonesia yang archipelago, dengan wilayah terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut.
Solusi dengan teknologi maju saat itu muncul, yaitu ketika perusahaan Telesat Kanada mempersiapkan satelit komunikasi domestik. Dengan meluncurkan satelit Anik A1 dengan roket Delta pada November 1972, Kanada menjadi negara pertama yang mengoperasikan SKSD. SKSD dipandang sebagai sistem yang andal, efektif, dan canggih (situs Telesat Kanada). Satelit Anik mengorbit di orbit geostasioner pada ketinggian sekitar 36.000 kilometer.
Di belahan dunia lain, pada 14 September 1968, ada cendekiawan Indonesia yang juga mencetuskan penggunaan sistem komunikasi satelit dalam pidato pengukuhan guru besar di Institut Teknologi Bandung. Dengan visi yang ia sampaikan itu, Iskandar melihat Indonesia dipersatukan oleh teknologi canggih yang tepat guna karena ia bisa mempersatukan penduduk yang tersebar di negara 17.500 pulau ini dengan prasarana telekomunikasi dan, karena itu, menumbuhkan rasa kebangsaan mereka.
Pemerintah mewujudkan gagasannya. Proyek satelit pun dimulai dan akhirnya berpuncak dengan peluncuran satelit Palapa A1, 8 Juli 1976. SKSD Palapa kemudian diresmikan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1976. Dibandingkan dengan satelit komunikasi mutakhir dewasa ini, Palapa A1 tampak primitif karena hanya bisa menyalurkan siaran televisi dan SLJJ pada 40 kota di Indonesia. Namun, Palapa sudah menjadi lompatan teknologi bagi negara yang saat itu punya pendapatan per kapita 125 dollar AS (Buyung Wijaya Kusuma/Warnet 2000, 8 November 2005).
Indonesia saat itu menjadi negara ketiga di dunia setelah Kanada dan AS yang memanfaatkan satelit untuk sistem komunikasi domestik. China dan India, yang kini menjadi negara hebat di bidang ekonomi dan teknologi antariksa, pun waktu itu belum memikirkan untuk mengoperasikan SKSD.
Gagasan meluncurkan satelit untuk merevolusi komunikasi tampak visioner dan Pemerintah RI tampak penuh percaya diri menerapkan teknologi maju ini meskipun saat itu bangsa Indonesia belum makmur.
Visi iptek
Setelah Palapa, dalam perkembangan pemikiran kemudian, Iskandar mendapat banyak ilham dari tesis futuris Alvin Toffler mengenai Gelombang Peradaban (A Toffler, Third Wave, 1980). Selain meyakini bahwa Gelombang Ketiga—yang dicirikan oleh dominansi sejumlah teknologi, yakni bioteknologi dan rekayasa genetika, nuklir dan energi terbarukan, komunikasi dan pengolahan data, serta penerbangan dan eksplorasi ruang angkasa, yang semuanya memperlihatkan diri dengan nyata dewasa ini—Iskandar juga mengantisipasi sejumlah teknologi yang kini telah siap muncul di horizon.
Teknologi yang dimaksud antara lain adalah nano, superkonduktivitas suhu tinggi, dan fusi dingin. Teknologi nano yang kini semakin banyak ditelaah di Indonesia telah banyak ia kupas sejak tahun 1980-an. Wacana yang ia kemukakan waktu itu antara lain "bagaimana kita harus merespons munculnya pabrik yang bersih lingkungan dan efisien, mampu bekerja 24 jam nonstop?"
Kembali pada SKSD yang ia cetuskan, Palapa kini telah digantikan generasi satelit komunikasi yang lebih hebat, seperti Telkom-2, yang selain mampu menjadi tulang punggung transmisi (untuk SLJJ, SLI, internet, dan komunikasi militer), juga bisa untuk siaran (TV, radio, telekonferensi), dan akses (internet, distant learning, bisnis Vsat [untuk perbankan dan pertambangan]).
SKSD memperlihatkan keandalannya ketika terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami karena dapat terus berfungsi ketika jaringan terestrial hancur terkena bencana, seperti saat gempa di Aceh (2004) dan Taiwan (2006). Dengan Palapa—yang oleh Mark Crawford, wartawan ABC Radio, NSW, Australia, disebut "infrastrukturnya infrastruktur karena menjadi tulang punggung bagi industri telekomunikasi dan siaran TV"—ada semacam revolusi komunikasi di negeri ini.
Keyakinan terhadap pemanfaatan teknologi maju antariksa juga dapat dikatakan visioner karena sekarang ini pun mulai tampak upaya negara maju untuk meningkatkan eksplorasi ruang angkasa, baik sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing nasional maupun sebagai persiapan ke depan menyongsong satu masa ketika Bumi sudah tak mampu lagi menopang kehidupan sehingga manusia harus mencari ranah baru di the last frontier di luar Bumi.
Namun, sebelum itu, seorang Iskandar masih memegang visi yang "membumi". Dalam sambutannya ketika menerima penghargaan dari LIPI, Iskandar menegaskan lagi bahwa industri bioteknologi punya peluang untuk berkembang di Indonesia dan bersaing di tingkat global karena Indonesia memiliki sumber daya genetik melimpah.
Dalam perkembangan selanjutnya, lebih-lebih ketika menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, bangsa Indonesia akan terus membutuhkan sosok visioner seperti Iskandar Alisjahbana dan Emil Salim, yang mampu dengan jernih melihat ke depan dan memberi saran kepada pemerintah dan para pemimpin mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini memilih iptek yang paling jitu untuk membangun dan menyejahterakan bangsa Indonesia.
Pemerintah telah memilih enam bidang untuk menjadi lokomotif riset dan pengembangan. Namun, dalam pelaksanaannya, saran Iskandar dapat menjadi pegangan. Saran itu adalah agar peneliti dan lembaga penelitian meninggalkan "falsafah menara gading". Menurut Iskandar, Stanford University dan Massachusetts Institute of Technology telah lama meninggalkan falsafah di atas dan memberi dorongan bagi munculnya knowledge-economy yang berasal dari riset yang diuji di medan nyata, yakni pasar (Lihat sambutan Iskandar selaku Ketua MAW ITB, 2000, dalam Krisnamurti.net/Kompas, 23/8).
Visi kita pun hendaknya mengarah pada apa yang telah dicapai Amerika, yang bisa mengombinasikan "daya juang meneliti" ilmuwan dan sifat "berani mengambil risiko" wirausahawan, dan bukan bangsa yang hanya bisa mencetak "bangsawan" ilmu pengetahuan bertitel "ningrat akademis", tetapi tidak mampu berbuat apa-apa saat terpuruk.

Fenomena Alam: "Nonton" Bareng Gerhana Bulan Total

2007-08-29T10:43:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

Yenti Aprianti
Dulu, banyak orang, terutama ibu hamil, bersembunyi di kolong tempat tidur atau di bawah meja saat gerhana bulan. Kini, orang justru menonton fenomena alam itu, seperti yang digelar Stasiun Pengamat Dirgantara di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/8).
Acara nonton bareng gerhana bulan total di Stasiun Pengamat Dirgantara yang terletak di kawasan pertanian ubi Cilembu, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, itu adalah yang kedua sejak Stasiun Pengamat Dirgantara (SPD) milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu mengadakan acara nonton bareng untuk masyarakat pada tahun 2003. Pada tahun itu, planet Mars berada pada titik terdekat dengan Bumi.
Untuk mengajak masyarakat menikmati fenomena alam yang indah itu, sejak beberapa hari lalu Kepala SPD Bambang Suhandi sudah membuat pamflet sederhana. Ternyata animo masyarakat sangat luar biasa.
Baru saja difotokopi, pamflet itu sudah jadi rebutan warga. Malah, para tukang fotokopi itu dengan sukarela memperbanyak pamflet dan membagikannya kepada warga. Para pegawai SPD juga menyebarkan pamflet ke masjid-masjid dan sekolah di sekitar Jatinangor dan Sumedang.
Tak heran kalau sejak Selasa pagi banyak orang berdatangan ke SPD untuk minta izin nonton bareng gerhana bulan total bersama para pengamat benda angkasa dari Lapan. Mereka bukan hanya kalangan akademisi atau pencinta benda-benda angkasa, tetapi sebagian besar dari mereka justru para peternak sapi perah, petani ubi, dan penambal ban yang datang bersama keluarga.
"Selain mendapat pengetahuan tentang alam, masyarakat juga bisa rekreasi mengamati gerhana," kata Bambang tentang banyaknya masyarakat yang datang nonton bareng gerhana itu.
Penonton gerhana tak hanya datang dari sekitar lokasi SPD, tetapi juga dari Kota Bandung dan sekitarnya. Umumnya, mereka adalah masyarakat yang tidak kebagian mengantre di Observatorium Bosscha, Lembang.
SPD yang berdiri di atas lahan seluar 1,4 hektar itu mampu menampung sekitar 300 orang. Acara nonton bareng itu digelar pukul 17.00-20.00. SPD menyediakan 10 stafnya untuk melayani peserta mengamati gerhana lewat tiga kubah yang dilengkapi teropong.
Karena banyaknya peserta yang mengantre, setiap orang hanya bisa menikmati fenomena alam itu dua atau tiga menit. Pengunjung yang ingin memiliki gambar peristiwa gerhana bulan total juga bisa mengopi datanya pada flash disc.
Di tempat lain
Acara nonton bareng juga dilakukan 40-an murid dari SMP Sekolah Alam Dago Bandung di Bukit Dago, Bandung. Mereka bahkan sengaja berkemah di tempat yang tinggi dan lapang itu untuk bisa menyaksikan gerhana bulan total.
Mereka dipandu oleh komunitas astronomi amatir Langitselatan.com, yang beberapa anggotanya merupakan alumni Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung. Sekitar pukul 18.18 gerhana bulan sudah tampak berupa sabit bentuk merah. Keindahan alam tersebut tertutup sedikit awan sehingga anak-anak yang mengantre menggunakan teropong pun berseru, "Mana sih Bulannya?"
Sedetik kemudian, Nunu (12), siswa Sekolah Alam, pun berseru, "Wah, keren," ujarnya yang baru kali ini menyaksikan gerhana bulan total di arah timur.
Di Yogyakarta, masyarakat juga bisa menyaksikan gerhana bulan dengan jelas, mulai dari awal sampai akhir karena langit sejak Selasa siang hingga malam cukup cerah. Di dalam kota, pemandangan itu terhalang gedung-gedung, tetapi di sepanjang Jalan Solo, fenomena itu justru sangat jelas.
Banyak juga warga yang sengaja menyaksikan gerhana dari pelataran Candi Prambanan. Dari pelataran sebelah barat, misalnya, proses terjadinya gerhana terlihat sangat menarik dengan latar depan tiga candi—Brahma, Siwa, dan Wisnu—yang menjulang megah serta beberapa candi kecil dan bekas reruntuhan yang ada. Apalagi tubuh ketiganya tersinari terang lampu sorot berwarna kekuningan.
Di sini suasana masa silam masih terasa dengan terdengarnya bunyi kentungan dipukul bersahut-sahutan di kejauhan. Dalam kepercayaan Jawa masa lalu, memukul kentungan saat gerhana bulan sama dengan mengusir Batara Kala.
Gerhana, dalam tradisi Jawa dimaknai dengan dimakannya Bulan atau Matahari oleh Batara Kala (sang waktu). Itulah sebabnya banyak perempuan hamil sengaja bersembunyi saat terjadi gerhana supaya anak dalam kandungannya selamat.
Suasana lain di Prambanan adalah terdengarnya suara gamelan dipukul bersamaan dengan hilangnya bayangan gelap yang menutup permukaan Bulan, pukul 19.30. Ini tak terkait dengan tradisi dan kepercayaan Jawa, tetapi karena saat itu bersamaan dengan dimulainya pentas sendratari Ramayana yang digelar di kompleks taman wisata Candi Prambanan.
Suasana muram terjadi di Jayapura. Masyarakat yang semula sangat antusias untuk bisa menikmati gerhana harus kecewa. Awan tebal menghalangi sehingga fenomena alam itu sama sekali tak bisa dinikmati di wilayah itu. Padahal, "Papua merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan gerhana bulan kali ini," kata Pelaksana Harian Kepala Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Jayapura Ahmad Mujahiddin. (WER/ROW)

Masa Transisi Dua Bulan

2007-08-29T10:42:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

Sutiyoso: Kelangkaan Diduga Disengaja Oknum Tertentu

Jakarta, Kompas - PT Pertamina menargetkan masa transisi pengalihan pemakaian minyak tanah ke elpiji hanya berlangsung dua bulan. Ada kemungkinan penghematan sebesar Rp 126 miliar yang dapat dicapai dari konversi yang telah berjalan akan digunakan untuk mengamankan pasokan minyak tanah selama transisi.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Achmad Faisal mengemukakan itu, Selasa (28/8) di Jakarta, seusai rapat kerja dengan Komisi VII DPR yang antara lain membidangi energi. "Memang ada kemungkinan dana itu dipakai, tetapi mudah-mudahan tidak," ujar Faisal.
Pemerintah memperpanjang masa transisi konversi minyak tanah ke elpiji agar masyarakat lebih siap. Selama itu minyak tanah tak akan ditarik. Konsekuensinya pemerintah harus mengeluarkan subsidi untuk minyak tanah dan elpiji sekaligus.
Faisal mengatakan, agar masyarakat segera terbiasa menggunakan elpiji, Pertamina akan mencontohkan langsung penggunaan elpiji. "Salah satu penyebab masyarakat enggan memakai elpiji karena mereka belum melihat langsung manfaatnya," ujarnya.
Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas elpiji mendapat sorotan Komisi VII DPR. Komisi yang membidangi energi itu meminta pemerintah menyampaikan detail rencana program. "Kami minta kejelasan pemetaan program termasuk pola pelaksanaan, wilayah mana saja yang akan ditarget, jadwal, kesiapan infrastruktur, dan perkiraan volume," kata Ketua Komisi VII Erlangga Hartarto.
Dalam kaitan penegasan dasar hukum pelaksanaan konversi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden tentang penunjukan Pertamina sebagai pelaksana. "Perpresnya akan keluar bersama-sama dengan perpres harga elpiji bersubsidi, tetapi yang penting, kan, program ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007," kata Purnomo.
Pengawasan diperketat
Untuk memperlancar program konversi minyak tanah ke gas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan distribusi kedua bahan bakar tersebut. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, program konversi dan pengawasannya akan dilakukan bersama, antara Pertamina dan jajaran pemerintah kota sampai tingkat kelurahan. Jalur distribusi sejak dari depo sampai ke pengecer diawasi agar tidak terjadi kelangkaan gas dan minyak tanah secara bersamaan.
Menurut Sutiyoso, kelangkaan gas itu diduga sengaja dilakukan oknum tertentu agar pemerintah tetap mengucurkan minyak tanah. Minyak tanah diperlukan oknum itu untuk mengoplos bahan bakar lain sehingga mereka mendapat keuntungan ganda.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, fokus pemerintah adalah mencegah terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan program konversi minyak tanah ke elpiji. (DOT/ECA/RTS/OIN)

AdamAir: Kotak Hitam Diangkat dari Perairan Majene

2007-08-29T10:40:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 29 Agustus 2007

Makassar, Kompas - Dua kotak hitam pesawat AdamAir dengan nomor penerbangan KI-574 yang hilang di perairan Majene, Sulawesi Barat, dalam penerbangan dari Surabaya ke Manado, 1 Januari 2007, telah ditemukan dan diangkat. Kotak hitam itu akan dikirim ke Washington, Amerika Serikat, untuk dianalisis.
Kotak hitam rekaman data penerbangan (flight data recorder/FDR) ditemukan di koordinat 03.41.02 Lintang Selatan (LS) dan 118.08.53 Bujur Timur (BT). Adapun rekaman suara kokpit (cockpit voice recorder/CVR) ditemukan di koordinat 03.40.22 LS 118.09.16 BT, sekitar 21 meter dari FDR.
FDR ditemukan Senin (27/8) pukul 12.29 Wita di kedalaman 2.000 meter, sedangkan CVR ditemukan Selasa pukul 11.00 Wita di kedalaman yang sama.
Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal di Jakarta menyatakan, kotak hitam AdamAir diangkat dari lokasi yang telah dideteksi Kapal United State Naval Ship Mary Sears awal Januari lalu. Kapal AS itu mendeteksi pancaran sinyal underwater locator beacon (ULB) dengan alat towed pinger locator (TPL).
Menurut Jusman, penemuan kotak hitam AdamAir yang segera dikirim ke AS untuk dianalisis ini diharapkan dapat mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan AdamAir. Itu karena sampai saat ini belum bisa disimpulkan penyebab hilang dan jatuhnya AdamAir di Selat Makassar yang menewaskan 112 penumpang dan awaknya itu.
Menurut Jusman, pengangkatan kotak hitam ini merupakan hasil yang luar biasa mengingat kedalaman 2.000 meter, tempat kotak hitam berada, sangat sulit dijangkau dan belum pernah terjadi sebelumnya pengambilan di kedalaman ini. "Ini merupakan kerja yang luar biasa dan akan berdampak positif bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Jusman.
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi menjelaskan, pengambilan kotak hitam dilaksanakan oleh tim dari perusahaan Phoenix (AS) menggunakan kapal tunda penyuplai lepas pantai berbendera Siprus dengan peralatan deep sea recovery robot yang dikendalikan dari kapal itu.
Selain lima awak Phoenix, dalam kapal itu ikut juga satu orang dari National Transport Safety Board (NTSB), satu orang dari Federal Aviation Administration (FAA), satu orang dari Boeing, dua orang dari KNKT, dua orang dari AdamAir, dan seorang dari BPPT. (NAR/ANG/DOE/OTW)

Transisi Konversi ke Elpiji Diperlambat

2007-08-28T10:58:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

Ketua DPR: Pemerintah Tidak Siap

Jakarta, Kompas - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa transisi dari minyak tanah ke elpiji sampai masyarakat lebih siap. Dalam peralihan itu, pemerintah tetap akan memasok minyak tanah ke wilayah yang masyarakatnya sudah menerima paket kompor gas dan tabung elpiji.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan hal tersebut seusai rapat evaluasi pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji di Jakarta, Senin (27/8). "Program ini tetap dilanjutkan ke daerah lain. Kompor dan tabung terus dibagikan tetapi minyak tanahnya tidak ditarik. Jadi belum terjadi konversi," ujar Purnomo.
Langkah tersebut, lanjut Purnomo, dilakukan untuk memberi waktu kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri. Dengan masa transisi yang lebih lama, masyarakat diharapkan lebih terbiasa sehingga gejolak bisa dihindari. Dalam masa transisi itu, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi pemakaian elpiji.
Sebelumnya, pemerintah langsung menghentikan pasokan minyak tanah ke wilayah yang menjalani program konversi. Setelah wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Cimahi, program konversi akan dilanjutkan ke Semarang dan Surabaya. Pemerintah menargetkan bisa menjangkau 6 juta kepala keluarga di Jawa dan Bali.
Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, masa transisi dari minyak tanah ke elpiji di wilayah yang menjalani konversi disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
"Kalau sebelumnya minyak tanah langsung ditarik mendadak, nanti akan dikurangi pelan-pelan. Konsekuensinya, masa transisi menjadi lebih panjang," katanya.
Tidak siap
Ketua DPR Agung Laksono menilai pemerintah tidak siap dengan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji. Sekalipun ada manfaat yang diterima masyarakat, harus diakui masih banyak masalah yang mesti diatasi. Sosialisasi yang kurang pun menyebabkan masyarakat ragu beralih ke elpiji, terlebih perangkat penunjang konversi itu belum tersedia dengan baik.
Agung berharap konversi tersebut jangan malah mengundang persoalan sosial. "Masyarakat jangan dikecewakan," kata Agung.
Sementara itu, analisis kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago menilai pemerintah sepertinya sedang memaksakan program konversi ini. Hal itu terlihat dari skenario pemerintah dengan mengondisikan rakyat untuk berpikir bahwa minyak tanah bukanlah pilihan. Bagi Andrinof, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah belum belajar dari pengalaman buruknya implementasi kebijakan, seperti soal pembagian beras murah untuk rakyat miskin.
Pengacara dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai solusi atas kemelut minyak tanah dapat diawali dengan membenahi aspek nonteknis. Aspek itu antara lain menyiapkan masyarakat untuk beralih menggunakan kompor gas. Keamanan penggunaan kompor gas dan mendekatkan distributor minyak tanah yang dipastikan bakal kehilangan margin dari disparitas harga minyak tanah.
"Selama ini energi pemerintah dihabiskan untuk mengurus aspek teknisnya saja, mulai bagaimana tender penyediaan kompor gas, tabung gas, hingga harga jualnya, serta penghematan anggaran dari hasil konversi energi pada tahun-tahun mendatang," ujar Sudaryatmo.
Meskipun mengakui terjadi banyak masalah dalam implementasi di lapangan, pemerintah menolak program tersebut dikatakan gagal. "Jangan bilang program ini gagal total atau semuanya jelek. Ini program bagus kalau bisa dijalankan. Sejak program konversi dijalankan sampai Agustus ini sudah ada penghematan Rp 126 miliar," ujar Purnomo tegas.
Ide Presiden
Secara terpisah Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah siap. "Hanya, kesiapan agen dan pangkalan minyak tanah di bawah yang masih harus terus didorong untuk beralih. Kita akan terus perbaiki dan sosialisasikan," ujar Wapres.
Jusuf Kalla yang ditanyai mengenai kekacauan dalam program konversi minyak tanah itu mengatakan, program tersebut pertama kali disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet.
"Bahwa mekanismenya harus diperbaiki, itu iya. Kita akan perbaiki," lanjut Wapres.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kecil kemungkinan terjadi pelipatgandaan subsidi minyak tanah akibat gagalnya konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji. Hal itu karena realisasi anggaran subsidi akan berdasarkan atas perimbangan antara konsumsi minyak tanah dan elpiji.
Oleh karena itu, PT Pertamina dan seluruh departemen teknis yang terlibat dalam program konversi energi tersebut diminta mengawasi lebih ketat penyaluran kompor gas dan konsumsi minyak tanahnya. (Dot/Osa/Oin/dik/ HAR/GAL/NIT/BAY)

Liberalisasi: Pendidikan Kian Menjadi Komoditas

2007-08-28T10:56:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pendidikan dikhawatirkan kian menjadi komoditas. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mencantumkan pendidikan sebagai bidang usaha terbuka dengan persyaratan, yang membuka peluang modal asing untuk masuk.
Persoalan ini mencuat dalam seminar bertajuk "Telaah Kritis Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 tentang Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pendidikan" di Jakarta, Senin (27/8). Seminar yang diselenggarakan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu terutama menggugat kecenderungan terkini, di mana perspektif ekonomi begitu kuat merasuki dunia pendidikan.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007—keduanya terkait soal penanaman modal asing—disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal sebagai bidang usaha dapat dimasuki modal asing dengan batas kepemilikan maksimal 49 persen.
Menurut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi, masuknya bidang pendidikan sebagai bidang usaha terbuka bagi penanaman modal asing, meski dengan persyaratan, jelas mengindikasikan bahwa pemerintah telah memosisikan pendidikan sebagai komoditas. Padahal, katanya, persoalan pendidikan bukan sebatas hitungan untung rugi. Di dalamnya, dan ini yang penting, terdapat visi dan misi ideologi bangsa.
Nilai-nilai kebangsaan
"Kalau kepemilikan modal asing sampai di tingkat pendidikan dasar, siapa yang akan bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kebangsaan?" ujarnya.
Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi Hamid, yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan sosiokultural.
"Apa yang terjadi dengan peserta didik jika mereka mengonsumsi pendidikan yang dimodali oleh orang asing? Tentu nilai-nilai kebangsaan sendiri akan luntur. Pendidikan merupakan amanat konstitusi sehingga negara tidak dapat lepas tangan, sekalipun dengan alasan demi kemandirian," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Bambang Wasito Adi, yang dihubungi terpisah, mengatakan, peraturan itu terkait dengan berbagai perundingan regulasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bagaimanapun, kata Bambang Warsito Adi, untuk regulasi pelaksanaannya tetap akan di tangan Depdiknas.
"Investasi memang dimungkinkan. Namun, dalam berbagai sidang terkait WTO, untuk bidang pendidikan kita telah menyampaikan konsep persyaratan. Misalnya, lokasi pelaksanaan tidak di seluruh wilayah Indonesia, tapi hanya di kawasan yang secara ekonomi mampu," ujarnya.
Selain itu, penanam modal yang mau masuk harus berasosiasi dengan lembaga pendidikan terakreditasi yang sudah ada di dalam negeri. Dengan demikian, kontrol dan kultur tetap menggunakan yang telah ada. "Penanaman modal asing tak akan dilepas begitu saja," katanya. (INE)

TRANSFORMASI EKONOMI: Semangat "Makkareso" Saudagar Bugis

2007-08-28T10:55:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

NASRULLAH NARA

Terbakarnya Pasar Sentral Hamadi di Kota Jayapura, Papua, pada tahun 2006, tak bisa hilang begitu saja dalam ingatan Daeng Said (51). Peristiwa itu meludeskan aset senilai Rp 1 miliar, hasil perjuangan 20 tahun di tanah Papua.
"Kalau bukan karena kesadaran bahwa nasib yang kita lakoni ini ada yang Maha Mengatur segalanya, mungkin saya jadi stres dan gila," ungkap pria asal Pangkep, Sulawesi Selatan, itu.
Lahir dan besar di lingkungan suku Bugis, Said memegang teguh prinsip reso-pa temmangingi naletei pamamase dewata sewa-E. Artinya, kesuksesan yang diridai Tuhan Yang Maha Esa hanya bisa diraih melalui reso (ikhtiar), usaha gigih, dan kerja keras.
Berkat makkareso alias semangat kerja, Said bangkit kembali. Bayangan menguapnya aset di empat los yang rata-rata nilainya Rp 250 juta, pelan-pelan ia tepis. Dihimpunnya rupiah demi rupiah sehingga los-los penampungan yang dipinjamkan Pemerintah Kota Jayapura di kawasan Entrop mulai terisi. Sambil menunggu rampungnya pembangunan pasar yang terbakar, ia mengajak Aco (19), keponakannya di daerah asal membantu usahanya.
"Keponakan yang menganggur saya ajak ikut merantau," ujar Said, seraya menunjuk seorang remaja yang mulai cekatan melayani pembeli bahan pokok di los miliknya.
Said adalah satu dari sekitar 200 pedagang Pasar Sentral Hamadi di los penampungan sementara di sisi kiri Papua Trade Center (PTC) Entrop. Mayoritas pendatang dari Sulsel itu dikenal sebagai pedagang suku Bugis-Makassar dan Buton.
Di Kota Jayapura, terutama di Pasar Entrop, Pasar Abepura, Pasar Sentani, dan Pasar Ampera, tiga suku bangsa yang dikenal dengan sebutan BBM (Bugis-Buton-Makassar) ini pelaku utama kegiatan perekonomian. Belakangan ini, kiprah BBM menonjol di semua kabupaten dan kota lainnya di tanah Papua. Di wilayah pedalaman Papua yang sulit dijangkau transportasi darat mudah ditemui pedagang Bugis penjual sandang pangan.
Pendatang lain juga ikut main, semisal dari Jawa, Madura, dan Minangkabau.
Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan wilayah tanah Papua Haji Syamsuddin Tumpa menyebut, jumlah warga asal Sulsel di Papua 70.000 orang. Mereka umumnya berkiprah di perdagangan barang dan jasa. Ada pula yang bekerja sebagai nelayan dan petani.
"Seiring dengan makin cerahnya sektor perdagangan barang dan jasa, akhirnya yang bekerja sebagai nelayan dan petani mulai berusaha sambilan dengan berdagang," kata Syamsuddin. Ia merantau ke Jayapura pada tahun 1969. Awalnya ia hidup sebagai buruh pelabuhan. Kemudian ia mendirikan ekspedisi muatan kapal laut yang mempekerjakan 200 warga Papua.
Sejarah berdatangannya orang Bugis-Makassar ke tanah Papua diduga sudah berlangsung sejak tahun 1700-an, ketika dua kelompok etnis terbesar dari Sulsel tersebut melakukan pelayaran Marege, mencari teripang ke Australia Utara. Dalam pelayaran itulah mereka mampir dan sebagian terdampar di wilayah Papua.
Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih, Akhmad Kadir, dalam bukunya berjudul Amber dan Komin, Studi Perubahan Ekonomi di Papua (2005) menulis kiprah pedagang Bugis mulai menonjol pada tahun 1963. Kedatangan orang-orang Bugis itu membawa perubahan dalam tatanan perekonomian di Papua.
"Interaksi sosial antara orang Bugis dan orang Papua mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Papua, dari berburu dan meramu menjadi manusia urban yang bergantung pada komoditas pasar," katanya.
Orang-orang pegunungan berjalan ke arah pantai mengikuti aliran sungai untuk mendapatkan komoditas pasar, seperti beras, tembakau, garam, gula, dan pakaian. Selain itu, kepada orang Tionghoa dan Bugis, orang Papua juga menukar barang yang dijual pendatang dengan sagu yang mereka hasilkan. Mereka akhirnya menggunakan uang sebagai alat tukar jual beli.
Lamban
Jika benar bahwa interaksi sosial-ekonomi antara Bugis-Makassar dan warga asli Papua mulai ada pada tahun 1967, berarti hingga saat ini transformasi ekonomi sudah berjalan 40 tahun. Meski fakta menunjukkan bahwa warga Papua sekarang masih berkutat dengan pola perdagangan tradisional, transformasi itu sesungguhnya tetap terjadi, meski lamban.
Menurut pemantauan, masih sedikit orang asli Papua yang memiliki dan mengelola los, kios, toko, apalagi usaha jasa. Perempuan pedagang orang asli Papua, yang disebut "mama-mama", pada umumnya duduk lesehan menjual hasil bumi secara "tradisional" di trotoar atau di emperan toko di Jayapura.
Sebetulnya, kesempatan berdagang dalam los atau kios di pasar pernah diberikan kepada warga Papua asli. Di Pasar Abepura, Ampera, dan Entrop, misalnya, Pemkot Jayapura beberapa tahun lalu—menyusul menguatnya kecemburuan sosial terhadap warga pendatang—pernah menyediakan los dan kios bagi warga asli Papua. Namun, mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan usaha. Mereka lebih memilih jalan pintas cari duit secara cepat dengan menjual los 2 meter x 2 meter, yang harga normalnya Rp 400.000-Rp 500.000, hanya Rp 300.000.
"Ah, daripada kitong susah-susah tunggu pembeli di los sepanjang hari, lebih baik dijual saja," tutur Natalia Womsiwor (37), yang menjual pinang di emperan kios Pasar Entrop.
Sebagai perantau yang agresif, orang Bugis melihat hal itu sebagai peluang emas. Tak heran jika rata-rata pedagang Bugis memiliki 2-4 kios.
Akar budaya
Johsz Mansoben, dosen Universitas Cenderawasih yang putra Papua pertama bergelar doktor antropologi, mengakui lambannya transformasi ekonomi bagi warga asli Papua. "Kentalnya akar budaya subsistem membuat masyarakat Papua sulit mengadopsi model ekonomi pasar dengan pembagian kerja sangat jelas dan ketat," katanya.
Ia menguraikan, warga Papua terpengaruh pola hidup berburu, meramu, dan berladang pindah. Ini berbeda dengan pola perdagangan ekonomi pasar, dengan distribusi kerja dan pembagian peranan yang jelas. Ada yang membuka kebun, menanam, merawat tanaman, memanen, dan memasok ke pasar.

Warga Serahkan Senjata

2007-08-28T10:54:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

Kesadaran Warga Poso Terus Meningkat

Palu, Kompas - Kesadaran warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk menyerahkan senjata api eks konflik kepada aparat keamanan terus meningkat. Dalam seminggu terakhir, sejumlah warga Kecamatan Poso Pesisir menyerahkan 16 pucuk senjata api rakitan kepada anggota TNI AD Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso.
Sebanyak 16 senjata yang diserahkan warga itu terdiri dari 9 pucuk laras panjang dan 7 laras pendek. Hari Senin (27/8), semua senjata itu digelar di Markas Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso. Bersama senjata-senjata itu digelar pula 150 peluru kaliber 5,6 mm, 7,62 mm, 9 mm, dan 11 mm yang semuanya adalah hasil penyerahan masyarakat.
Komandan Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso Letnan Kolonel (Inf) Tri Setyo mengatakan, dalam dua tahun terakhir sudah lebih dari 10 kali warga Poso menyerahkan senjata api secara sukarela kepada anggota TNI AD yang bertugas di Poso.
Senjata api yang dikumpulkan dalam kurun waktu itu berupa ratusan pucuk laras pendek dan laras panjang, ribuan butir amunisi, puluhan bom rakitan dan organik, serta ratusan senjata tradisional seperti parang, panah, dan tombak.
Tri memperkirakan masih cukup banyak warga Poso yang menyimpan senjata api eks konflik Poso di sekitar rumah mereka, antara lain dengan ditanam di kebun. Untuk itu, anggota Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Maroso akan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada warga agar menyerahkan senjata api yang dimilikinya secara sukarela.
Pendekatan persuasif itu, kata Tri, dilakukan dengan membangun persahabatan antara TNI dan warga. "Secara rutin kami melakukan kegiatan-kegiatan olahraga dan kerohanian dengan warga serta memperbaiki jalan-jalan desa ataupun infrastruktur lainnya," kata Tri. (REI)

ANALISIS POLITIK: Sepi Pamrih

2007-08-28T10:53:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

SUKARDI RINAKIT

Tanggal 17 Agustus, pukul tujuh pagi. Ketika membuka pintu pagar rumah, beberapa ibu tetangga yang sedang bergerombol risau. Mereka kebingungan mencari minyak tanah. Warung-warung sudah dikelilingi sejak habis subuh, tetapi yang mereka dapat hanya keringat sendiri.
Melihat kecemasan mereka, saya disergap bayangan diri sendiri. Bagaimana rasanya sebagai seorang murid yang pagi ini harus ke sekolah lebih awal untuk upacara? Perut lapar, tidak ada makanan untuk sarapan. Jalan pun pasti terasa gemetar.
Melihat keadaan seperti itu, siapa pun tentu bisa menduga, seorang ibu pasti akan mengambil keputusan cepat. Meskipun uangnya terbatas, ia akan membeli gorengan atau sebungkus nasi di warteg sebelah. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa untuk makan sekeluarga hari itu—jika ia masak sendiri— kini sudah tidak mencukupi lagi.
Semoga ibu-ibu tersebut tidak stroke karena mikir beratnya beban kehidupan setiap hari. Jika mereka terkena stroke, penyumbang terbesarnya adalah kebijakan pemerintah yang gagal mengangkat harkat hidup dan martabat rakyat.
Franky Sahilatua, penyanyi Pancasila Rumah Kita, menyebut kebijakan yang demikian sebagai "politik stroke". Kebijakan yang membuat rakyat kelimpungan, seperti beras yang sedang diayak.
Boleh percaya, boleh tidak, situasi rakyat yang demikian akan membuat para investor semakin ragu menanamkan modalnya di republik ini. Siapa pun tidak akan merasa aman jika yang mereka hadapi adalah orang-orang yang tercenung, cemberut, dan cemas seperti sekarang. Pendeknya, segala insentif yang ditawarkan pemerintah pasti akan sia-sia.
Jadi, antara realitas investasi dan implementasi kebijakan yang sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, dalam praksis, belum tentu berjalan seiring. Karena itu, pemerintah jangan terlalu mudah melontarkan pernyataan bahwa kenaikan harga minyak goreng dan konversi gas yang menyebabkan minyak tanah langka, misalnya, karena mengikuti harga pasar dunia. Argumen seperti itu nanti bisa latah. Harga telur ayam yang naik pun akan dikatakan karena mengikuti harga pasar dunia.
Jika begitu model menjalankan pemerintahan, sejujurnya, siapa pun tidak layak menjadi pemimpin. Jika diteruskan, secara perlahan tapi pasti, kekuasaan akan ditarik ke wilayah pribadi. Oleh sebab itu, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hati-hati, ia tidak akan luput dari persoalan personalisasi kekuasaan tersebut.
Sejujurnya, saya sedih ketika mendengar teman-teman dari kedutaan asing membicarakan buah tangan yang mereka terima setelah mengikuti upacara di Istana Merdeka, 17 Agustus lalu. Mereka bingung apakah telah menghadiri acara kemerdekaan Republik Indonesia atau ulang tahun Presiden.
Hal itu disebabkan pada gelas yang jadi buah tangan yang mereka terima tercetak gambar Presiden berselempang. Buah tangan lain juga lebih bersifat personal daripada mencerminkan momentum hari itu.
Sepi pamrih
Seorang pemimpin yang baik adalah yang menyadari bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah milik publik. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut harus menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membawa kekuasaan ke dalam ranah pribadi, seperti kecenderungan selama ini, akan membuat pemimpin tidak sensitif terhadap masalah rakyat.
Sejauh ini saya lebih suka menilai bahwa kekuasaan sekarang ini belum berjalan efektif. Bahkan terasa lebih buruk dalam sebulan terakhir karena pada saat-saat yang genting, seperti terjadinya kelangkaan minyak tanah, tidak ada secuil pun pernyataan politik Presiden.
Dalam kondisi rakyat yang demikian, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan sikap sepi terhadap pamrih, ia seharusnya berdiri di depan untuk meyakinkan publik, bukan malah menghilang tanpa pernyataan politik.
Jika Presiden tidak bisa menjadi sekeras ketiga "bung besar" (Soekarno-Hatta-Sjahrir), fungsi Presiden pada akhirnya memang sekadar "menggelar tikar", mempersilakan orang lain untuk duduk (berkuasa). Tidak ada catatan sejarah yang ditinggalkan.
Mungkin benar kata orang tua. Pemimpin yang baik adalah yang bukan hanya mengejar citra diri, tetapi yang menjalankan darma seorang satria, yaitu bekerja tanpa pamrih dan berani mati untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kita cari pemimpin masa depan yang demikian. Bekerja tanpa pamrih demi rakyat karena meyakini itu adalah darma seorang ksatria.

POLITIKA: Gerhana Nurani

2007-08-28T10:51:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 28 Agustus 2007

BUDIARTO SHAMBAZY

Jika nanti sore langit cerah, kita hari ini menikmati gerhana bulan total atau GBT. Bulan akan tampak oranye dan merah ketika GBT dimulai sekitar pukul 09.25 GMT atau 16.25 WIB.
Gerhana terjadi kalau Bumi berada di antara Matahari dan Bulan. Bumi menghalangi pancaran sinar dari Matahari yang membuat Bulan gelap gulita.
Ukuran Bumi lebih besar dibandingkan dengan Bulan, membuatnya seakan "memakan" Bulan. Fenomena alam ini akan berlangsung sekitar 3,5 jam, sementara GBT sekitar 1,5 jam.
Ketika GBT terjadi, Bulan tak gelap total karena masih ada sedikit cahayanya yang menyapu pinggiran Bumi. Cahaya itu membias saat melewati atmosfer, menyinarkan warna biru ke langit dan mengirimkan warna kemerahan ke Bulan.
Jangan takut, Anda dapat menyaksikan GBT tanpa perlu alat pelindung. Ketika gerhana matahari total (GMT) terjadi tahun 1983, banyak warga ditakut-takuti aparat pemerintah "awas mata bisa buta" atau "lebih baik masuk ke kolong tempat tidur".
Kalau mau lebih afdal, pakailah teleskop atau cari posisi terbaik untuk mengabadikan GBT dengan kamera Anda.
Gerhana, total ataupun sebagian, cuma terjadi maksimal tiga kali dalam setahun. GBT di Indonesia terakhir kali terjadi 3 Maret 2007 dan yang akan datang 21 Desember 2010.
Indonesia sebenarnya sedang mengalami GTM (gerhana total manusia). Ia ibarat lalu lintas yang sedang macet total, seperti pesawat yang total loss, atau mirip perusahaan yang lebih sering menghitung kerugian daripada keuntungan total.
Penyebab GTM karena akal dan nurani penguasa terkena gerhana atau tertutup penyakit emosi kejiwaan, berahi kekuasaan yang berlebihan, dan keserakahan yang berkepanjangan. Gara-gara GTM, rakyat selalu jadi korban.
Akibat lain adalah GTM kita gelap gulita. Rakyat yang makin menderita tak peduli lagi apakah memang benar akhirnya akan ada sedikit cahaya yang tampak di ujung terowongan sana.
Apa daya, rakyat yang makin merana tak kuasa berbuat apa-apa. Ternyata setelah hampir tiga tahun nyaris tak satu pun janji kampanye yang telah terlaksana.
Bumi, Bulan, dan Matahari. Inilah trilogi yang terdiri dari rakyat, penguasa, dan kehidupan.
Rakyat adalah Bumi yang menjadi tumpuan. Bulan ialah sang penguasa yang menghalang-halangi datangnya sinar dari Matahari sang kehidupan.
Bulan yang dingin dan berdiameter sekitar 3.476 kilometer itu jadi sumber masalah, bukan solusi. Ia mengorbit Bumi sekali dalam 29,5 hari yang melahirkan kata bulan, seperti "bulan kemerdekaan" saat Agustus ini.
Tiap "agustusan" ada peluang untuk merenungkan apakah kita sudah benar-benar merdeka sesuai cita-cita Proklamasi 1945. Ternyata, GTM tak kunjung usai karena reformasi dan demokrasi semakin menggelapkan.
Ketika purnama datang, itulah saat cinta merekah. Bulan datang setiap Matahari terbenam, terlihat sepanjang malam, dan ikut menyambut fajar menyingsing.
Tetapi, tak ada lagi cinta di antara kita, Bumi dengan Bulan penguasa karena harga-harga sembilan bahan pokok melambung terus. Rupanya Bulan sibuk dengan rekening liar, kasus penculikan, atau siapa gerangan Mendagri baru.
Apollo 11 mendarat di Bulan 21 Juli 1969, ditandai kalimat terkenal astronot Neil Armstrong, "Sebuah langkah kecil manusia, sebuah langkah raksasa kemanusiaan". Apa boleh buat, rakyat baru bisa nyanyi Pergi ke Bulan.
"Jangan lupa banyak-banyak membawa bekal/ Agar tidak kelaparan di jalanan. Bait selanjutnya ,"Ayo kawan kita berangkat, naik delman atau onta/ Kita ramai-ramai pergi ke bulan".
Itulah pertanda Bulan belum berubah alias tetap terkena GTM. Bulan masih belum puas walau sudah kekenyangan.
Bulan pasti mengalami gerhana. Tetapi, gerhana usai begitu Matahari muncul kembali mengakhiri gelap yang berkepanjangan.
Ibu Kartini berslogan "habis gelap terbitlah terang". Bung Karno enggan melawan karena rela berkorban dan Pak Harto berjanji "badai pasti berlalu".
Bulan sekarang? Mata dan hati mereka tak terang benderang, enggak mikirin bangsanya sudah mirip barang kelontong yang pecah semua, dan gemar mondar-mandir seperti bajaj kosong.
Terang tanah selalu diikuti senja kala, bangsa yang roboh pasti bangkit. Dulu ada "kebangkitan nasional", kini ada "kebangkitan zombie" yang berkeliaran bersama Bulan.
Perang antaragama bukan disulut oleh jumlah agama di dunia yang lebih dari satu, tetapi oleh semangat antitoleransi. Mereka yang tidak toleran ikut menciptakan GTM dan Bulan hanya berpangku tangan.
Bulan sering menggerhanakan kebenaran yang sesungguhnya takkan pernah padam. Bagi Bulan, kebenaran yang tak menarik juga sering kali digerhanakan menjadi kebohongan yang seolah-olah menegangkan.
Bulan selalu hidup enak-enakan. Namun, Bumi kelak akan membalas dengan ucapan, "Saya sudah bertahun-tahun menahan sabar, saya kesal setiap hari, dan saya membanting tulang sampai bosan."
Janganlah menunggu sampai Bumi menjadi gelap mata dan balik mengancam, "Tidak ada Bulan yang separuh gelap, Bulan memang benar-benar gelap". Jangan menunggu sampai Bumi akhirnya menganggap Bulan memang sudah terlalu lama terkena gerhana nurani.
Bulan, oh, Bulan, berhentilah gerhana. Janganlah menunggu sampai rakyat benar-benar marah.

Program Konversi: Kuat Jantung demi Elpiji

2007-08-27T11:09:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

Ada dua hal yang enggak boleh ada kalau mau membuka pangkalan elpiji. Kesatu, enggak boleh darah tinggi. Kedua, enggak boleh lemah jantung," kata Warman (53), pemilik pangkalan elpiji di tepi Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.
Ia mengucapkan itu dengan mimik serius. Sampai Sabtu (25/8) siang itu, 200 tabung elpiji 3 kilogram yang ia tunggu-tunggu sejak Rabu belum juga datang.
Di gudangnya menumpuk tabung-tabung kosong, titipan warga sekitar. "Nah, ini ada satu lagi yang nyari," ujar Warman, mengomentari seorang laki-laki yang menyeberang jalan dengan menenteng tabung hijau.
"Masih kosong...," serunya begitu laki-laki itu sampai di depan pangkalannya. Warga pengguna elpiji itu menghela napas dan mengumpat gemas, "Buset...!"
Pengalaman menantang
Warman yang membuka usaha pangkalan minyak tanah sejak tahun 1984 menemui pengalaman yang menantang kekuatan jantungnya sejak beralih menjadi penjual elpiji.
"Waktu jadi pangkalan minyak tanah mah enak, tinggal berdiri aja ngawasin. Elpiji konversi ini banyak masalahnya," tutur ayah empat anak itu.
Ia mencontohkan, banyak ibu-ibu yang masih ragu, bahkan ketakutan, untuk menggunakan kompor gas. "Banyak yang takut makainya, apalagi beberapa tabung memang bocor," ujar Warman.
Leaflet petunjuk penggunaan elpiji tidak cukup bagi mereka. Mendapat pertanyaan dan keluhan yang sama hampir tiap hari, Warman berinisiatif mengakali kekhawatiran itu dengan menghadirkan "paket lengkap" petunjuk konversi di tokonya.
Di teras rumahnya yang sempit, ia menyiapkan kompor dan tabung elpiji jika sewaktu-waktu ada konsumen yang perlu melihat langsung cara penggunaan peralatan itu. "Kadang istri saya yang saya mintain tolong untuk demo ke ibu-ibu itu," tuturnya.
Susah menyalakannya
Tidak tanggung-tanggung, ia menyiapkan dua jenis kompor sekaligus sesuai dengan merek kompor yang dibagikan kepada warga Pinang Ranti.
Menurut dia, kualitas dua kompor itu berbeda. "Kompor merek Quantum agak susah menyalakannya, beda dengan merek Wika," ujar Warman seraya menyalakan salah satu kompor.
Di sudut gudang tabung elpiji teronggok drum berisi air. Itulah peralatan andalan Warman untuk menguji ada tidaknya kebocoran tabung.
"Kalau dimasukin enggak ada gelembung, berarti aman. Jadi pembeli juga enggak perlu ragu," ujarnya.
Untuk memudahkan warga memperoleh tabung elpiji, Warman bekerja sama dengan sejumlah warung di Kelurahan Pinang Ranti. "Dulunya mereka menjual minyak tanah, tapi karena minyak tanahnya sudah ditarik, mereka berganti jadi penjual tabung gas," paparnya.
Nama-nama pemilik warung itu, lengkap dengan nomor telepon rumah dan telepon seluler ditempel di dinding pangkalan. Di sebelahnya, Warman juga menempelkan leaflet petunjuk penggunaan kompor dan tabung elpiji.
Namun, tidak semua pemilik pangkalan minyak tanah memiliki kreativitas tinggi seperti Warman. Chairoh, misalnya. Pangkalan miliknya berada sekitar 1 kilometer dari pangkalan Warman.
Nenek berusia 68 tahun ini menjual minyak tanah sejak tahun 1960. Sejak tidak lagi menerima pasokan minyak tanah, ia terpaksa memulangkan empat penjual minyak tanah dengan gerobak dorong.
Ia berharap pemerintah membolehkan lagi minyak tanah dijual kepada masyarakat. "Karena gas susah, warga nyari minyak tanah lagi. Mereka protes ke emak, katanya gara-gara elu sih enggak ngejual minyak tanah lagi. Lha, padahal minyak bukan punya saya," ujarnya.
Dari sisi keuntungan, pemilik pangkalan seperti Warman dan Chairoh bisa memperoleh marjin Rp 450 untuk setiap tabung elpiji ukuran 3 kilogram yang dijual dengan harga eceran Rp 12.750 per buah.
Jika menjual minyak tanah, pangkalan bisa mengambil untung Rp 200 per liter. Peluncuran pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji dalam kemasan tabung 3 kilogram dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 8 Mei 2007 di Kampung Makassar.
Namun, hingga kini, warga yang belum kebagian kompor dibuat pontang-panting. Mereka harus berebut minyak tanah dengan warga dan penjual eceran.
Lilik, warga Kelurahan Menteng Atas, sudah tiga bulan ini antre minyak tanah. "Makin lama antrean makin panjang sampai harus pakai kupon," ujarnya. Dua minggu lalu, ia bahkan terpaksa membeli minyak tanah Rp 5.000 per liter di warung. Demi mendapatkan minyak tanah, Lilik pun terpaksa membeli sebungkus terasi. Duh.... (DOT)

Perencanaan Lemah, Program Konversi Kacau

2007-08-27T11:07:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

Pemerintah Akan Perbaiki Pelaksanaan Konversi Energi

Jakarta, Kompas - Lemahnya perencanaan program pengalihan minyak tanah ke elpiji mengakibatkan munculnya sejumlah kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat ragu untuk beralih ke elpiji, demikian pula para agen minyak tanah belum siap.
Sampai hari Minggu (26/8), antrean warga untuk mendapatkan minyak tanah masih terlihat, misalnya di pangkalan minyak tanah di Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
Sejumlah warga bahkan sengaja membeli dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi kelangkaan. Kompas yang memantau ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang melakukan konversi minyak tanah ke elpiji pekan lalu mendapati sejumlah masalah dalam pelaksanaan program konversi energi.
Pasokan elpiji dalam kemasan tabung 3 kilogram dari agen ke pangkalan tidak lancar. "Saya sudah minta pasokan ke agen sejak tiga hari lalu, tetapi kata agen, belum ada mobil yang bisa mengirim," kata Warman, pemilik pangkalan elpiji di Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur.
Menurut Warman, para agen yang sebelumnya menggunakan mobil tangki mereka sendiri untuk menyalurkan minyak tanah harus menyewa kendaraan untuk mengangkut tabung elpiji.
Seretnya pasokan gas di sejumlah pangkalan elpiji menyulitkan warga yang sudah mendapatkan jatah kompor gas dan tabung gratis. Mereka harus berkeliling ke sejumlah pangkalan, tetapi kembali dengan tangan hampa.
Belum maksimal
Deputi Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya mengakui, ketersediaan gas dan tabung elpiji belum maksimal karena tidak semua agen dan pangkalan minyak tanah segera beralih menjadi agen dan pangkalan elpiji.
Di semua wilayah DKI Jakarta terdapat 175 agen dan 1.669 pangkalan minyak tanah yang diharapkan mau beralih.
"Kami sudah tawarkan mereka kredit dan sistem konsinyasi, tetapi belum banyak yang berminat," ujar Hanung.
Marcus, agen minyak tanah, menilai seharusnya pemerintah membagikan kompor gas secara merata sebelum menghentikan pasokan minyak tanah. "Kalau belum dapat semua sudah dicabut, jadinya seperti ini mengantre minyak tanah semua," ujarnya.
Membayar Rp 5.000
Di Kecamatan Sawangan, Depok, program konversi berpotensi salah sasaran. Sejumlah keluarga yang tidak menggunakan minyak tanah didaftar untuk mendapatkan pembagian kompor gas gratis.
Selain mengumpulkan syarat fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, warga di Kecamatan Sawangan juga membayar Rp 5.000 agar lebih cepat mendapatkan kompor tersebut.
Namun, hingga kemarin kompor gas yang dimaksud belum sampai ke tangan warga. Di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, warga yang telah menerima kompor gas pembagian hanya menyimpannya di salah satu bagian rumah mereka.
Ketidakbiasaan menggunakan kompor gas menjadi penyebabnya, termasuk alasan ketidakamanan dan kualitas kompor yang tidak baik.
Warga mengaku baru akan menggunakan kompor gas itu jika minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Sementara ini, warga rela membeli minyak tanah di warung-warung di dekat rumah mereka, atau antre di pangkalan minyak tanah, kendati harganya Rp 5.000 per liter.
Meski demikian, warga mengaku tidak akan menjual kompor gas milik mereka. "Nanti kalau minyak tanah sudah tidak ada lagi bagaimana? Pasti kompor gasnya akan dipakai juga. Tapi selama minyak tanah masih ada, saya memilih tetap menggunakan kompor minyak tanah," ujar Dewi (46), warga Kebon Melati.
Program pengalihan minyak tanah ke elpiji dilaksanakan berdasarkan surat Wakil Presiden RI Nomor 20/WP/9/2006 tanggal 1 September 2006. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi terbatas di Kantor Wakil Presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjanjikan, pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji.
Kelanjutan pelaksanaan program itu seharusnya tidak hanya mengandalkan Pertamina. "Ke depan, karena sudah ada ketetapan akan ada dukungan dari pemerintah, nanti akan ada evaluasi bagaimana pelaksanaan yang sebaiknya," kata Purnomo.
Antrean untuk mendapatkan minyak tanah di wilayah Jakarta hanya kepanikan masyarakat. "Masyarakat hanya panic buying karena sudah mau puasa dan Lebaran. Saya yakin kondisinya akan mereda setelah mereka merasa simpanan minyaknya sudah cukup," ujar Purnomo. (DOE/DOT/NEL/CAL/TRI)

Uang Pengganti: Tak Mungkin Dibungakan Kejagung

2007-08-27T11:04:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Ahli hukum pidana Andi Hamzah di Jakarta, Minggu (26/8), menegaskan, sebaiknya masyarakat menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga masalah uang pengganti menjadi lebih jelas. Itu karena tidak mungkin Kejaksaan Agung berani membungakan uang tersebut.
"Soal uang pengganti memang sulit. Tetapi, kalau Jaksa Agung berjanji akan transparan, saya yakin itu akan dilakukannya," kata guru besar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, itu.
Andi yakin, Kejagung tak berani membungakan uang yang diperoleh dari terpidana perkara korupsi, sesuai putusan pengadilan. "Tak ada yang berani membungakan, apalagi didepositokan. Itu kan harus atas nama orang, bukan instansi," katanya.
Andi yang menjadi jaksa pada tahun 1954-1993 mengungkapkan, kejaksaan negeri (kejari) selalu langsung menyetorkan uang denda ke kejaksaan tinggi melalui kantor pos, satu hari setelah menerima uang itu. Setelah itu, laporan uang denda akan diberikan setiap bulan.
"Uang denda diterima Kejari kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Uang pengganti pasti juga melalui prosedur yang sama. Jaksa tidak mungkin punya rekening sendiri," katanya.
Kelemahan kejaksaan
Secara terpisah, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh di Jakarta mengakui, perbedaan data uang pengganti kasus korupsi merupakan salah satu kelemahan di kejaksaan. Masalah itu sudah dituntaskan pada Rapat Koordinasi Kejaksaan Se-Indonesia di Bandung, Desember 2006.
"Waktu saya menjabat Jaksa Agung, saya sudah periksa. Saat rakor itu kan ada komisi, termasuk Komisi Uang Pengganti. Persoalan perbedaan data sudah tuntas," kata Abdul Rahman Saleh kepada Kompas, Minggu.
Cara penanganannya, kata Abdul Rahman, adalah dengan memisahkan secara tegas antara data uang pengganti yang perkaranya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan yang berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan UU No 31/1999, tidak ada alasan untuk tak membayar uang pengganti bagi terpidana. Pilihannya membayar atau masuk penjara sebagai penggantinya.
Abdul Rahman mengakui, saat itu terungkap adanya perbedaan data uang pengganti yang ditangani kejaksaan. "Perbedaan itu terjadi karena catatan uang pengganti ini terus berjalan, selalu bertambah setiap ada terpidana yang membayar dan tiap kali ada putusan baru," ujarnya.
Menurut Abdul Rahman, kemungkinan beda perhitungan juga terjadi apabila ada dua pihak yang menyetorkan uang pengganti, yakni melalui jaksa dan langsung oleh terpidana. Bisa jadi uang pengganti yang disetorkan langsung oleh terpidana itu tidak tercatat di kejaksaan.
Abdul Rahman menegaskan, ia tahu persis tak ada yang berani mengorupsi uang pengganti di kejaksaan. Sebagai jaksa agung, ia digantikan Hendarman Supandji pada Mei 2007.
Disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman, 13 Agustus 2007, keseluruhan uang pengganti yang ditangani kejaksaan Rp 10,704 triliun dan 5.500 dollar AS. Dari jumlah itu, Rp 2,568 triliun sudah dibayar terpidana, Rp 1,114 triliun dijalani dengan penjara, dan Rp 78,530 miliar dilimpahkan ke Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. Belum tertagih Rp 6,969 triliun dan 5.500 dollar AS.
Depkeu juga terbuka
Guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indriyanto Seno Adji, menyarankan, tak hanya Kejagung yang membuka diri. Departemen Keuangan juga disarankan untuk transparan, membuka data uang pengganti yang selama ini dikatakan Kejaksaan Agung sudah disetorkan.
Menurut Indriyanto, keterbukaan dari pihak yang berhubungan dengan uang pengganti perkara korupsi ini sebagai bentuk akuntabilitas publik.
"Kejaksaan dan Depkeu dapat mencocokkan uang pengganti yang sudah dibayar dengan jumlah yang belum tertagih. Pencocokan menggunakan bukti setor dan bukti terima," kata Indriyanto. Perhitungan uang yang disetorkan ke negara mungkin saja berbeda sebab ada kesalahan pengelompokan. (SIE/IDR)

Pemda Butuh Dukungan dari Pemerintah Pusat

2007-08-27T11:02:00.001+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

Presiden dan Menkeu Jangan Hanya Kritik Pemda

Jakarta, Kompas - Kurangnya dukungan DPRD terhadap pemerintah daerah kerap memperlambat realisasi anggaran. Di sisi lain, keengganan menjadi pemimpin proyek pembangunan karena isu korupsi juga masih menjadi kendala yang memperlambat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketua Umum Badan Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia Azikin Solthan, Sabtu (25/8), menjelaskan, banyak pemerintah daerah (pemda) tidak dengan sengaja memarkir dana APBD pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebaliknya, dana yang terparkir itu menunjukkan kesulitan penyerapan anggaran karena berbagai kendala.
"Ada pemda yang tidak dapat melaksanakan APBD karena tidak ada dukungan DPRD. Bupatinya dipilih langsung, tetapi bukan berasal dari partai yang dominan di DPRD," ujar Azikin yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di sisi lain, belum jelasnya aturan dan implementasi penegakan hukum mengakibatkan kuatnya keengganan sejumlah pihak menjadi penanggung jawab atau pemimpin pelaksanaan proyek pembangunan.
Bisa ditarik cepat
Sekretaris Daerah Jawa Timur Soekarwo mengatakan, anggaran rutin dan pembangunan Pemprov Jatim harus disimpan dalam bentuk SBI. Alasan pemda, dana itu harus dapat dicairkan sewaktu-waktu dan mendapat bunga.
"Anggaran yang disimpan di bank untuk belanja rutin, seperti gaji karyawan dan belanja pemerintah, serta belanja pembangunan yang sewaktu-waktu harus dibayarkan. Jadi, simpanan ini harus bisa dicairkan sewaktu-waktu," tutur Soekarwo, yang juga Komisaris Utama Bank Jatim.
Menurut Soekarwo, anggaran ini juga tidak dapat dimasukkan ke kas daerah karena kas daerah paling banyak hanya Rp 200 juta. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, anggaran yang dimasukkan ke dalam bank harus mendapat bunga atau jasa giro sekitar 3,75 persen.
Di Jatim, jasa giro adalah 4 persen. Berarti bank harus membayar bunga 4 persen ditambah biaya administrasi sehingga minimal harus mendapat pemasukan 5 persen.
SBI merupakan pilihan yang paling cocok untuk simpanan bank pembangunan daerah (BPD). "Kalau memang tidak setuju, tutup saja SBI-nya. Ini seperti memasalahkan penjualan mercon, tetapi pabriknya sendiri masih buka," tutur Soekarwo.
Sebelumnya, saat ditemui pekan lalu, Gubernur Jatim Imam Utomo menyatakan sepanjang 2007 anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum untuk gaji karyawan di lingkungan Provinsi Jatim sebesar Rp 16 triliun.
Direktur Utama Bank Jatim Mulyanto mengatakan jumlah dana yang ditempatkan dalam SBI saat ini tinggal sekitar Rp 4,8 triliun, turun dari penempatan bulan Mei lalu sebesar Rp 5,6 triliun.
Untuk menjelaskan simpanan Bank Jatim dalam bentuk SBI, menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan membuat surat kepada Presiden. Surat ini dikirim pekan depan. "Ini penting karena kita dianggap tidak ada kinerja pembangunan," ujar Soekarwo.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Antikemiskinan menyerukan kepada Presiden dan aparat terkait agar memberikan sanksi bagi pemda yang masih menyimpan uang dalam bentuk SBI.
Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyahtri (Fraksi Partai Amanat Nasional) mengatakan, Presiden dan Menteri Keuangan semestinya tak hanya mengkritik pemda yang memarkir dananya di bank. Isu itu bukan hal baru karena sudah beberapa kali mengemuka dalam rapat di DPR. (DAY/INA/NIK/LAM/DIK)

URBANFEST 2007: Diharapkan Bisa Terus Berlangsung

2007-08-27T11:02:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Puncak keramaian Urbanfest 2007 yang digelar sejak Jumat lalu semakin terasa pada hari terakhir pelaksanaan festival untuk mewadahi berkembangnya budaya urban di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta, Minggu (26/8).
Kegiatan Urban Festival (Urbanfest) yang menyajikan beragam karya seni dan gaya hidup kaum muda perkotaan ini diharapkan bisa memunculkan kesempatan bagi kaum muda perkotaan untuk bisa terus berkarya dan beraktivitas secara positif.
Keramaian pengunjung terutama terpusat di area X-Over Indie Music yang menyajikan band-band indie dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Kaum muda urban dengan bergairah berpindah dari panggung satu ke panggung lain secara bergantian untuk menikmati beragam aliran musik yang mampu membuat mereka bergoyang, hingga peragaan busana karya desainer dari mahasiswa Institut Kesenian Jakarta.
Kompetisi seni grafis dan mural yang menghadirkan puluhan peserta juga mampu menyedot perhatian pengunjung. Keindahan seni rupa jalanan ini dipindahkan ke tripleks-tripleks yang dipampang di beberapa tempat di area Urbanfest. Selain itu, pertunjukan seniman yang menyulap kekumuhan bus, mobil tua, dan bajaj dengan seni grafis dan mural juga mengundang decak kagum.
Keindahan yang ditampilkan seni jalanan ini dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan dirinya bersama karya seni itu menggunakan kamera digital ataupun kamera telepon seluler. Titik fokus yang menjadi perhatian adalah seni grafis tiga dimensi untuk tulisan Urbanfest 2007.
Sementara itu, area Urbanbooth Activities yang menjadi gambaran gaya hidup kaum urban perkotaan juga dibanjiri pengunjung. Di beberapa stan terjadi antrean yang cukup panjang, terutama yang menawarkan kegiatan yang membuat penampilan menjadi berbeda.
Stan permainan yoyo, misalnya, mampu menyedot perhatian kaum muda. Pengunjung bahkan ada yang datang dari Subang dan Bandung. "Kami tertarik dengan yoyo, makanya percaya diri saja untuk ikut kontesnya," tutur Arif, salah seorang peserta dari SMA Negeri 1 Subang.
Di stan tarot (ramalan kartu), lebih dari 100 pengunjung antre untuk minta diramal oleh Tarot Wayang Reader Dian Bulan Prakoso. Saking panjangnya antrean, Minggu sore, panitia terpaksa menutup sementara pendaftaran.
Sejumlah pengunjung berharap supaya Urbanfest bisa terus diadakan, yang bisa dinikmati semua kalangan. "Kegiatan seperti ini bisa mendorong siapa saja untuk berani berkreativitas. Saya juga jadi punya tempat untuk mengembangkan hobi coret-coret di dinding yang bisa dinikmati semua orang," ujar Reza, pendiri Komunitas Snow7 yang berisi kumpulan pencinta seni jalanan. (ELN/ITA)

ANALISIS EKONOMI: Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

2007-08-27T11:00:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 27 Agustus 2007

FAISAL BASRI

Salah satu maslahat paling nyata dari perekonomian dunia yang semakin terintegrasi ialah kecenderungan laju inflasi yang menurun tajam di seluruh kawasan dunia tanpa kecuali. Dalam satu dekade terakhir, laju inflasi di negara maju rata-rata hanya di bawah 2 persen, sementara di negara berkembang berkisar 3-4 persen. Proses konvergensi tingkat harga-harga umum ini dipicu oleh liberalisasi perdagangan dunia yang ditopang oleh revolusi teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi.
Jika perekonomian suatu negara semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia, negara itu akan menikmati laju inflasi yang rendah pula. Tentu saja dengan syarat bahwa negara itu memiliki kelengkapan kelembagaan pasar (market institutions) yang memadai, serta mata rantai distribusi yang efisien.
Laju inflasi di Indonesia selalu relatif jauh lebih tinggi dari rata-rata inflasi negara berkembang. Perekonomian Indonesia seakan sudah terbiasa dengan suhu tinggi. Niscaya ada masalah struktural yang selama ini terus menggelayuti perekonomian Indonesia, baik dari sisi permintaan (aggregate demand) maupun sisi penawaran (aggregate supply)
Inflasi sebagai fenomena moneter bersumber dari sisi permintaan yang besarannya tercermin pada angka inflasi inti, yakni yang tidak memasukkan kenaikan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah. Apabila kita membandingkan angka inflasi inti Indonesia dengan negara tetangga di Asia Timur, tampak kebijakan moneter di Indonesia kurang efektif dalam meredam kenaikan harga.
Bisa disimpulkan, persoalan struktural yang membuat laju inflasi di Indonesia relatif tinggi terletak pada pengelolaan kebijakan moneter. Harus ada terobosan yang signifikan agar perekonomian Indonesia tak lagi bersuhu tinggi, yang membuat daya saing kian melorot.
Dalam beberapa bulan terakhir ada kecenderungan angka inflasi inti mulai turun di bawah 6 persen. Namun, justru kembali terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang diatur pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling dirasakan masyarakat berpendapatan rendah adalah minyak tanah, minyak goreng, beras, dan gula putih.
Murni kesalahan pemerintah
Gejolak harga minyak tanah murni merupakan kesalahan pemerintah, yakni karena sosialisasi yang kurang, buruknya kualitas kompor gas yang dibagikan, dan tabung gas yang tersedia cuma ukuran 3 kilogram. Lalu banyak instansi pemerintah yang terlibat dan berjalan sendiri-sendiri sehingga program konversi kacau balau.
Untuk kasus minyak goreng berbagai kebijakan pemerintah selama ini terbukti mandul. Peningkatan pungutan ekspor dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen tidak bisa menurunkan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di dalam negeri karena harga CPO di pasar internasional naik jauh lebih cepat. Mengatasi itu, kenaikan pungutan ekspor setidaknya harus proporsional dengan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Namun, pilihan itu secara empiris akan menimbulkan dampak negatif, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak neto yang merugikan bagi perekonomian?
Apabila ingin melindungi rakyat miskin, masukkan saja minyak goreng dalam paket raskin (beras untuk orang miskin). Kalau pilihan ini yang ditempuh, bagaimana dengan gula putih yang harganya juga mulai merangkak naik? Bagaimana dengan kebutuhan pokok lainnya?
Hal itu menandakan, persoalan lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok tidak bisa lagi ditangani secara ad hoc dan reaktif. Bukankah gejolak kenaikan harga barang yang "itu-itu" juga telah berlangsung berkali-kali. Bahkan, belakangan ini dengan frekuensi yang kian kerap, menandakan ada masalah struktural yang tetap melekat.
Jadi, fenomena kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok bukanlah persoalan temporer sebagaimana diutarakan sementara pejabat tinggi. Tidak bisa juga dikatakan, kenaikan harga barang tertentu masih wajar. Selain ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan, sebagaimana dikatakan Wakil Presiden (Kompas, 22 Agustus, hal 1 dan 15).
Gejolak harga beberapa komoditas akan selalu terjadi karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Semua itu tidak muncul seketika. Kebanyakan bisa diprediksi sehingga kita bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari. Untuk itu, pemerintah harus membangun kemampuan intelijen pasar yang lebih tangguh.
Pada waktu bersamaan, kita dituntut memperkokoh kelembagaan pasar (market institutions). Selama ini pemerintah terlalu terbuai melakukan liberalisasi pasar, tetapi minim membangun unsur-unsur lain dari kelembagaan pasar yang menjamin mekanisme pasar berlangsung bagi kesejahteraan rakyat.
Pasar membutuhkan fungsi pengaturan dan stabilisasi agar tidak bertindak liar atau kerap bergejolak. Mekanisme pasar yang hanya menekankan pada fungsi liberalisasi pasar tak akan pernah menyentuh kepentingan rakyat yang lemah.
Oleh karena itu, mekanisme pasar harus selalu dilengkapi dengan fungsi legitimasi pasar sehingga memenuhi sense of justice dan sense of equity. Dengan begitu, keberlangsungan pasar bisa terjamin bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kalau negara libertarian saja sudah lebih peduli terhadap dimensi keadilan dan kemanusiaan, seharusnya kita, yang berdasarkan konstitusi menganut sistem pasar sosial, jauh lebih peduli lagi.

Jaksa Agung Harus Transparan

2007-08-25T13:38:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Kejaksaan Bersikukuh Tak Simpan dan Bungakan Uang Pengganti

Jakarta, Kompas - Agar tidak terjadi korupsi ganda dalam pengelolaan dana pengganti dan uang kerugian yang dikelola dan dilaporkan ke Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung harus menyusun dan membuat laporan yang transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.
Instruksi itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai shalat Jumat (24/8) di Masjid Baitulrachman, Kompleks Istana Wapres, Jakarta.
Pers sebelumnya menanyakan apakah pemerintah sudah meminta Kejagung menertibkan laporan keuangan negara yang berasal dari hasil setoran terdakwa yang divonis bersalah serta harus membayar uang ganti rugi dan dana pengganti hasil korupsi.
Penyusunan dan laporan hasil setoran Kejagung itu selama ini dinilai tidak tertib dan tersebar di di kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi sehingga tak memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan.
"Dana pengganti itu tentu harus disetorkan ke Kejagung. Namun, kadang-kadang jika orangnya sudah masuk penjara, ya sudah begitu saja. Memang ada dana pengganti yang disetorkan ke Kejagung. Tetapi, ada juga yang tak dibayarkan. Mungkin saja juga ada yang dibayarkan, tetapi tak disetorkan. Kalau seperti itu, jelas itu yang salah," kata Wapres.
Menurut Kalla, supaya tak ada kesalahan, Kejagung harus mengupayakan bagaimana orang yang punya kewajiban, tetapi tak mau membayar itu benar-benar membayar, selain juga bagaimana menyusun laporannya.
Ditanya apakah pemerintah sudah minta Kejagung memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, Wapres menjawab," Ya, itu harus."
BPKP mulai verifikasi
Secara terpisah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi, seusai melaporkan hasil audit kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Wapres, Jumat, mengakui Kamis lalu bertemu Jaksa Agung Hendarman Supandji, membicarakan pengelolaan uang pengganti yang dilaporkan media massa. BPKP membantu Kejagung menyusun laporan pengelolaan dana itu.
"Tugas BPKP adalah internal audit pemerintah atau auditor Presiden. Jadi, BPKP bisa diminta Jaksa Agung melakukan verifikasi atas dana pengganti dan uang titipan yang tersebar dan tidak tertib itu," ujar Didi.
Namun, lanjut Didi, Kejagung harus terbuka dan bersikap proaktif untuk meminta bantuan auditor BPKP dalam menyusun laporan, agar tak terjadi polemik di masyarakat seperti sekarang ini atas jumlah dan pemanfaatan dana yang dikumpulkan Kejagung.
Ditanya apakah benar BPKP mengalami kesulitan mengaudit pengelolaan dana pengganti dan uang ganti rugi di Kejagung, Didi mengatakan," Memang, tidak hanya di Kejagung, tetapi di lembaga lainnya. Ada resistansi terhadap kebijakan BPKP sekarang ini."
Padahal, katanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan agar lembaga dan departemen jika menemukan keraguan dalam penyusunan laporan tidak perlu ragu untuk meminta bantuan BPKP menyusun laporan keuangannya.
Tak menyimpan
Secara terpisah, Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin mengatakan, Kejagung tak pernah menyimpan dan membungakan dana pengganti senilai lebih dari Rp 6 triliun, seperti yang dituduhkan selama ini. Yang benar, uang pengganti itu belum tertagih.
"Sama sekali tidak benar. Tidak ada yang demikian itu," ujar Muchtar Arifin, Jumat di Jakarta.
Menurut dia, permasalahan yang sebenarnya adalah belum terbayarnya uang pengganti dari sejumlah terpidana. Ia mencontohkan Dicky Iskandardinata dalam kasus Bank Duta beberapa tahun lalu, yang seharusnya membayar Rp 811 miliar, tetapi ia tidak mampu melunasinya. Contoh lain, kasus Sudjiono Timan dan Bambang Sutisna. "Itu semua terakumulasi," katanya.
Ia menambahkan, tidak mungkin kejaksaan menyimpan uang itu. Kejaksaan juga memiliki sistem keuangan yang harus dipatuhi. "Bendahara khusus penerima itu hanya bisa menyimpannya 1 x 24 jam," kata Muchtar.
Ia juga membantah jika kejaksaan di daerah menyimpan uang yang sama. Ia bahkan akan memberi sanksi jika ada jaksa yang menyimpan dan membungakan uang pengganti itu. "Kalau menyimpan dan membungakan, ya perlu kita pecat. Kalau sampai korupsi, kita ajukan ke pengadilan," ujarnya. (har/ana)

Anggaran: Dana Parkir di Bank Karena Berbagai Alasan

2007-08-25T13:36:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah di daerah mengemukakan berbagai alasan yang membuat mereka memarkir sementara dananya di Bank Pembangunan Daerah masing-masing, yang selanjutnya oleh bank ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan kritikan kepada pemerintah daerah yang memarkir cukup besar dananya, hingga mencapai Rp 96 triliun pada bank. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan dana tersebut untuk mempercepat pembangunan dan pergerakan perekonomian di daerah.
Penempatan dana daerah pada bank yang selanjutnya dibelikan SBI yang bunganya dibayar Bank Indonesia, daerah ibarat mendapat dana dari kantong kiri dan kantong kanan negara.
Langkah itu ditempuh pemerintah daerah karena adanya berbagai kendala dalam pemanfaatan dana tersebut.
Pemerintah Kalimantan Timur misalnya, dari Rp 4,225 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya, yang sudah dipakai untuk membiayai berbagai program pembangunan belum sampai 20 persen. Penggunaan dana rendah karena beberapa peraturan dinilai menghambat penyaluran anggaran.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Kaltim Nusyirwan Ismail mengatakan di Samarinda, Jumat (24/8), mengatakan, peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden 70/2005 sebagai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Permendagri, kata Nusyirwan, memperlama pembuatan APBD sekaligus penyalurannya. Perpres mewajibkan proyek berdana besar melewati lelang sehingga realisasinya juga lama. Itu belum termasuk permasalahan saat pelaksanaan proyek yang cukup menghambat penyelesaian.
Kondisi serupa juga terjadi pada proyek yang dibiayai APBN di Kaltim yang bernilai Rp 3,5 triliun tahun ini, sementara dana yang sudah dipakai menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kaltim Sulaiman Gafur, baru sebesar 27,8 persen.
Sulaiman mengatakan, saat ini penyerapan anggaran rendah karena kebanyakan proyek belum jalan, dan tender masih berjalan. Tetapi, setelah lelang dan proyek berjalan, biasanya dana mengucur deras. Ia memperkirakan, proyek-proyek akan terlaksana mulai September.
Karena itu, sebelum digunakan, oleh BPD lalu disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia. “Tidak ada kesengajaan kenapa uang disimpan di SBI," kata Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Hazairin Adha.
Direktur Utama BPD Kaltim Aminuddin mengatakan, dana pemerintah yang disimpan di BPD, memang dioptimalkan dengan menempatkannya pada SBI yang risikonya lebih rendah dan sewaktu-waktu bisa ditarik.
Aminuddin mengatakan, dana pemerintah se-Kaltim yang disimpan di BPD mencapai Rp 5,3 trilliun. “Kepemilikan SBI BPD Kaltim Rp 5,7 triliun per 20 Agustus 2007," katanya.
Gubernur Riau, Rusli Zainal menyatakan, besarnya simpanan pemerintah Provinsi Riau di perbankan bukanlah cerminan dari ketidakproduktifan. Itu lebih karena dana tidak dapat langsung dibahas dengan mekanisme APBD.
"Dana itu bersumber dari dana bagi hasil yang belum dibahas dalam APBD. Karena belum ada dalam APBD lantas mau ditempatkan di mana, tentunya di bank. Kami tidak dapat menggunakan dana itu karena belum masuk APBD ataupun APBD-Perubahan. Penempatan itu justru supaya uang itu lebih aman dan jelas. Bukan karena tidak produktif. Buktinya 96 persen dana APBD Riau terserap," kata Rusli Zainal di Pekanbaru.
Menurut Rusli, kalaupun Riau terlihat memiliki simpanan dana yang besar, itu lebih disebabkan dana bagi hasil yang diserahkan pemerintah pusat ke daerahnya juga besar. Untuk tahun 2007, dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Riau mencapai Rp 5 triliun lebih.
Tidak soal
Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyatakan, penyerapan dana untuk pembangunan di Kalteng berjalan baik sehingga tidak ada yang masuk ke SBI. “Pengesahan APBD juga tidak ada masalah sehingga semua berjalan tepat waktu. Ini karena pembahasannya sudah dilakukan sejak awal. APBD 2008 misalnya, sekarang sudah mulai dibicarakan sehingga diharapkan begitu disahkan langsung dapat dijalankan," kata Teras.
Ditambahkan, proses tender pun tidak menjadi persoalan. Begitu pagu sudah didapat, tender proyek sudah bisa mulai dilaksanakan. Pola semacam ini menghindarkan kemungkinan proyek berjalan lamban hanya karena masa tender berlarut-larut. Tahun ini, APBD Kalteng sebesar Rp 1,1 triliun, naik dibanding 2006 yang Rp 903,782 miliar.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Thampunah Sinseng menambahkan, uang daerahnya tidak ada yang diparkir di bank.
Masih Kecil
Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo menyebutkan, hingga pertengahan Agustus 2007, realisasi anggaran belanja daerah yang telah dikucurkan Depkeu ke pemerintah daerah pada tahun 2007 mencapai Rp 140 triliun atau sekitar 54 persen dari total belanja daerah Rp 258,8 triliun.
Artinya, jika total dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 96 triliun, seperti disebutkan Presiden, berarti sebagian besar dana yang telah disalurkan pemerintah pusat masih mengendap, belum terpakai.
Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny E Hassan mengatakan, sebagian besar dana BPD merupakan milik pemda setempat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Juni 2007, total dana BPD seluruh Indonesia Rp 140,31 triliun.
Mardiasmo mengatakan, sebagian besar dana yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 66,7 persen atau sekitar Rp 93,38 triliun, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sekitar Rp 30,8 triliun, dan selebihnya disalurkan untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian.
"Dari dana yang telah disalurkan pemerintah pusat tersebut, kami masih menghitung anggaran daerah yang benar-benar diserap atau digunakan untuk sektor riil," katanya.
Anggaran belanja daerah dialokasikan untuk tiga pos pengeluaran utama, yakni anggaran belanja pegawai, modal, dan belanja barang. Anggaran belanja pegawai merupakan komponen terbesar.
Belanja pegawai tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp 59,27 triliun atau 42,66 persen dari anggaran belanja daerah tahun tersebut. Alokasinya meningkat di tahun 2006 menjadi Rp 85,01 triliun atau 40,57 persen dari anggaran belanja daerah tahun tersebut. Anggaran ini tergolong konsumsi pemerintah karena tidak masuk ke sektor riil sebagai investasi.
Anggaran belanja modal, yang merupakan indikator investasi pemerintah, pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp 26,89 triliun atau 19,35 persen atas anggaran belanja daerah. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 52,03 triliun atau 24,81 persen terhadap anggaran belanja tahun 2006.
Lambat
Anggota DPR dari Komisi Keuangan dan Perbankan Dradjad H Wibowo mengatakan, penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran daerah untuk kegiatan sektor riil adalah keterlambatan pengesahan APBD.
Keterlambatan pengesahan APBD terjadi pada proses pengesahan oleh DPRD setempat dan proses persetujuan oleh Depdagri.
"Solusinya, Depdagri dan pemda harus bersama-sama memperpendek proses pengesahan APBD. Caranya dengan memberi tenggat waktu pengesahan. Birokrasi di Depdagri harus dipangkas. Depkeu juga bisa tetapkan penalti pemotongan DAU pada pemda yang telat mencairkan dananya," kata Dradjad.
Menteri Koordinator Perekeonomian Boediono mengatakan, "Bagi daerah yang dananya masih nongkrong di BPD akan kami lihat masalahnya apa. Kemudian pemerintah akan coba bantu."
Mengenai apakah pemerintah pusat akan memberikan semacam hukuman bagi daerah yang masih juga meletakkan danannya di BPD, Boediono menjawab, hal tersebut saat ini belu perlu dilakukan. "Persoalannya kan sebetulnya politik di daerah, penyusunan RAPBD masih sangat lambat karean DPRD dan pemda," katanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2007, penempatan dana BPD di SBI selama semesterI-2007 naik Rp 11,07 triliun dari Rp 37,26 triliun pada Januari menjadi menjadi Rp 48,33 triliun pada akhir Juni.
Dibandingkan dengan kelompok bank yang lain, kenaikan penempatan dana di SBI oelh BPD memang yang tertinggi.
Untuk bank persero dan swasta nilainya malah turun. Penempatan dana bank persero di SBI pada Januari sebesar Rp 43,31 Triliun turun menjadi Rp 36,06 triliun pada Juni. Sementara bank swasta turun dari Rp 98,74 triliun pada Januari menjadi Rp 85,85 triliun pada Juni.
Sementara untuk bank campuan, penempatan dana di SBI naik dari Rp 9,28 triliun pada Januari menjadi Rp 11,3 triliun pada Juni. Untuk bank asing, nilainya naik dari Rp 18,17 triliun pada Januari menjadi Rp 20,52 triliun pada Juni.
Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo mengatakan, mengenai dana pemda yang masih banyak diletakkan di BPD, maka pemerintah akan melihat kasus per kasus. "Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil pemda dan BPD. Kami akan membicarakan dengan kepala daerah kira-kira langkah apa yang akan dilakukan ke depan untuk mempercepat eksekusi penyelesaian APBD," katanya. (SAH/BRO/CASfAJ/OIN/tav)

Musik "Indie X-OVEr": Alternatif yang Asyik, yang Bisa Mengganggu

2007-08-25T13:34:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Ester Lince Napitupulu dan Irma Tambunan
"Jangan selesai dulu, please Min, satu lagu lagi," teriak Tata dari bawah panggung. Amin, vokalis Old Paper, tersenyum mendengar teriakan yang nyaris tenggelam di antara keriuhan anak muda malam itu. Amin, elok banget sore itu. Keyboard dia pukul-pukul dengan ujung kedua telunjuknya.
Dan ketukan keyboard-nya, segera mengentak kembali gairah semua yang hadir. Mereka berjingkrak, di atas panggung, di bawah panggung. Suasana pun menghangat.
Mau tahu tampang Amin? Ia pemuda kurus, ia berkacamata hitam agak longgar sehingga tiap kali ia menyempatkan diri menyentuh bagian kacamata itu supaya tidak jatuh. Sampai satu saat, menjelang akhir pertunjukan, kacamatanya terpental karena saking gilanya dia main. Keringat berlelehan di dada dan leher, tapi grup itu solid mendukung aksi panggungnya.
Duh, tapi gayanya selangit abiiss, sangat komunikatif. Bayangkan, di sela melodi, ia akan lari atau berjalan melayang ke tengah stage, lalu meliuk atau meregangkan tubuhnya ala model, sekadar menambah tekanan agar tema musiknya yang sebagian besar beraliran boggie-woggie yang lincah dan riang itu tetap terjaga.
Meski dibilang sebagai band indie baru (terbentuk tahun 2004 lalu), Old Paper yang diawaki Amin (vokal dan keyboard), Okie (bass), Onny (drum), dan Wicak (gitar) itu ternyata cepat kebanjiran penggemar. Irama musiknya—rasa rasta dan boggie-woggie—seperti candu yang membuat orang terus bergoyang dan membawa mereka larut ke masa jaya Elvis Presley.
Dan suasana semakin memanas ketika The Hydrant, band asal Bali, Changcuters dari Bandung, hingga The Upstairs dari Jakarta tampil dengan gaya masing-masing, mengangkat semangat kebebasan orang mengekspresikan kegembiraan mereka malam itu.
"Saya serasa menemukan kembali kerinduan yang pernah hidup tahun 1970-an dulu. Rock n’ roll telah bangkit!" kata Tantio Aji, dosen Seni Musik Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Mau tahu bagaimana pembawaan Pak Dosen Tantio? "Ooo dia itu dosen indie. Kalau dia mengajar, celananya pendek. Warnanya merah, ijo, kuning norak gitu, tapi asyik," kata John Malau, mahasiswa IKJ, soal dosennya.
Malau dan teman-temannya akrab banget dengan Tantio karena ia kelewat eksentrik. Pergi ke Ancol pun Tantio cuma mengendarai sepeda onthel, yang dipinjam Malau keliling stan.
Puas menikmati musik, Tantio lalu sibuk mendokumentasikan band-band muda indie yang mulai kembali menggerakkan semangat rock n’ roll tersebut.
Band-band indie ini seakan memiliki karisma yang kuat. Meski lagu-lagu mereka terbilang baru ditampilkan di depan publik Jakarta, banyak anak muda yang ternyata dengan cepat dapat mengikuti lagu-lagu itu.
Vokalis The Hydrant, Marshelo, menyanyikan satu lagu, lalu melangkah ke arah penonton. Semuanya pun ikut bernyanyi, "Sisir Opa...sisir opa".
Meski liriknya terdengar aneh (karena lagu ini dibuat ketika Marshelo, vokalis The Hydrant, kehilangan sisir pemberian kakeknya), ternyata orang-orang nyaman saja menyanyikannya.
Band-band indie muda ini kebanyakan tampil dengan gaya yang nyeleneh, nyentrik, unik, dan dengan kostum-kostum yang tak biasa.
Banyak juga kostumnya bergaya tempo dulu. Amin, sang vokalis Old Paper tadi, tampil dengan kemeja penuh gambar Marlyn Monroe dan celana panjang bermotif kotak-kotak hitam putih, lengkap dengan rambut berjambul. Gerakan-gerakan yang bebas dan cengar-cengirnya selalu memancing penonton tertawa hingga akhirnya mereka pun ikut berjingkrak-jingkrak.
Seluruh personel Changcuters malah tampak kembaran dengan busana yang mereka sebut: ala street fashion. Atasannya hitam, sepatu putih semua. "Yang lain ingin gaya beda-beda. Kalau kami, maunya seragam, tidak masalah juga kan," ujar Qibil, gitaris Changcuters.
Bagi mereka, semangat kebebasan bukan berarti harus selalu tampil beda. Namun, yang terpenting, ketika di atas pentas, mereka mampu membangkitkan semangat dan komunikatif dengan anak-anak muda di sekitar panggung.
Antusiasme anak muda begitu terlihat pada Urbanfest 2007, yang dibuka di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Jumat (24/8).
Karnaval yang menandai pembukaan kegiatan tersebut menampilkan semua kekhasan semangat kota, yakni orang-orang berpakaian aneh, busana tari modern, pemain sirkus, tukang sapu, mbok jamu, sampai gaya kebarat-baratan.
Sebanyak 12 grup X-over indie band, hari pertama kemarin tampil dengan diselingi fashion show, harajuku, dan cosplay di atas dua panggung. Kawasan itu juga dipenuhi dengan berbagai macam kontes, kompetisi, pameran, atraksi, dan pemutaran film. Seluruh pengunjung kebanyakan anak muda, tampil juga dengan gaya-gaya ala mereka sendiri.
Semangat kebebasan begitu tampak di sana. Anak muda yang ingin menyalurkan energinya berteriak-teriak, bisa ikut euro bungy. Penggemar utak-atik motor, memperlombakan modifbike. Kontes ini kebanjiran peserta sampai-sampai ruang yang disediakan tak muat lagi oleh padatnya motor dalam berbagai kategori lomba. Setiap motor itu penuh modifikasi dan pernak-pernik.
Semua band yang tampil hingga Jumat tengah malam seolah sepakat, Urbanfest menjadi ajang ekspresi alternatif tadi.
Beberapa band, di akhir penampilan mereka, dengan terus terang berterima kasih pada forum musik itu dan forum seperti ini mesti diadakan saban tahun.
Band yang telah tampil pada hari pertama Urbanfest dan akan disusul Sabtu dan Minggu besok sebagian besar memang berangkat dari berbagai keterbatasan. Karena itu, mereka berani memilih sekadar sebagai musik alternatif di tengah kuatnya mainstream lagu pop, rock, dangdut, dan genre apa saja yang telanjur mendominasi.
"Tidak mudah menikmati musik mereka. Namun, kalau teliti, ya kita bisa menemukan yang bagus. Kami juga mengamati kok mana-mana grup yang bagus. Pasti akan kami minta tampil lagi di Ancol," kata Anom Hamengkubudi, staf Taman Impian Jaya Ancol.
Apa boleh buat, ketika semangat kebebasan itu terus mengalir, makin terasa bahwa ruang bagi musik yang "hanya alternatif" itu makin santer juga pengaruhnya. Gejala seperti itu mudah ditandai, yaitu kian laris, tetapi juga kian sulitnya mencipta karya-karya segar yang orisinal. Mesin kreativitas lalu cenderung mekanis. Di situlah, bayangan kemapanan harus dihindari.
"Awal tahun 2000-an belum banyak anak muda suka rock n’ roll. Itu lebih dianggap masa lalu. Tapi, sekarang seperti mulai demam musik ini lagi." tutur Tantio Aji. (HRD)

Penculikan: Raisah Tampak Lelah Setelah Dibebaskan

2007-08-25T13:33:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Raisah (5) yang dibawa pulang oleh kedua orangtuanya, Ali Said dan Nizmah Mucksin Thalib, terlihat tenang. Ia tak takut dengan puluhan wartawan yang mengerubunginya. Hanya saja, wajahnya tampak lelah.
Saat keluar dari mobil, Raisah digendong Ali. Raisah (bukan Raisya seperti diberitakan sebelumnya) hanya diam sambil melihat wartawan yang sibuk memotret wajahnya.
"Saya bangga pada Raisah. Ia sangat tegar. Ia tidak takut. Ia juga tidak kurang sesuatu apa pun. Hanya saja, di kulitnya banyak terdapat bintik-bintik merah seperti cacar," tutur Ali saat jumpa pers di teras rumahnya.
Menurut Ali, saat pertama kali bertemu tak banyak yang diucapkan Raisah. Ia hanya diam dan memeluk Ali dengan kencang. Ali mengaku pada Jumat (24/8) pukul 09.00 dirinya mendapat telepon dari Polda Metro Jaya untuk datang ke sana. Ternyata, ia dipertemukan dengan Raisah yang telah 9 hari menghilang.
Polisi pada hari Jumat pukul 09.00 menangkap tersangka dalang penculikan Raisah, Yogi Permana, dan tersangka lainnya, Anggana, di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jalan TB Simatupang, pertigaan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Para tersangka lainnya, Yanuar ditangkap di rumahnya di Jalan Petamburan II dan Firmando ditangkap di SMA Negeri 35. Adapun, Kamis malam, tersangka Budi Harianto dibekuk polisi saat bersembunyi di masjid SMA Negeri 35.
Dapat diselamatkan
Di tempat itu polisi menyelamatkan Raisah dan mengembalikan korban ke tangan orangtuanya.
Menurut Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Adang Firman, penculikan ini bermotif ekonomi.
Penculik minta tebusan satu miliar. "Tidak ada sepeser pun uang tebusan yang kami bayarkan. Raisah bebas karena kerja keras aparat kepolisian. Kami benar-benar berterima kasih," kata Ali, yang juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama Raisah tidak berada di sampingnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur dan gembira karena Raisah telah ditemukan dalam keadaan selamat oleh aparat kepolisian. Presiden minta para tersangka penculik diproses secara hukum.
"Kita semua bersyukur dan bergembira bahwa Raisah telah ditemukan," ujar Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers khusus kedua soal Raisah, kemarin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan ucapan selamat kepada keluarga Ali Said atas pembebasan Raisah yang diculik sejak 15 Agustus lalu dalam perjalanan pulang dari sekolah. (ARN/WIN/HAR/INU)

Peradaban Kita di Periode Stagnasi

2007-08-25T13:32:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Budaya Menerabas Jadi Salah Satu Penghambat

Jakarta, Kompas - Perjalanan peradaban modern Indonesia cenderung mengalami stagnasi. Salah satu faktor penghambat utama adalah karena budaya menerabas masih tumbuh subur, yang ujung-ujungnya menafikan kerja keras dan kreativitas.
"Padahal, sebuah bangsa yang tidak peduli terhadap kerja dan karya kreatif anak bangsanya sendiri, dalam perjalanan waktu, akan sulit diharapkan mampu melakukan terobosan untuk mempercepat kemajuan," kata cendekiawan Ahmad Syafii Ma’arif di Jakarta, Jumat (24/8).
Dalam seminar bertajuk "Mendorong Pembukaan Cakrawala Baru Bidang Penciptaan dan Pemikiran" yang diselenggarakan Akademi Jakarta, Syafii Ma’arif mengutip pandangan Bertrand Russel, filsuf Inggris, yang membedakan stagnasi dengan kemajuan. Periode stagnasi ialah periode orang merasa tidak berdaya. Sebaliknya, periode kemajuan ditandai suasana saat orang merasa prestasi-prestasi besar menjadi mungkin dan karena itu mereka ingin menjadi bagian di dalamnya.
Di tengah kecenderungan tumbuh suburnya budaya menerabas, yang sejak tahun 1970-an sudah dilontarkan oleh antropolog Koentjaraningrat, Syafii Ma’arif mengaku masih melihat ada titik terang. Sebab, meski sedikit, masih ada manusia kreatif di Indonesia yang tidak terlalu bergantung pada negara walaupun kemudian mereka hidup serba kekurangan.
"Munculnya sejumlah kecil nama-nama baru di dunia seni (teater, sastra, tari, lukis), sejarah, ilmu dan teknologi, serta pemikiran kebudayaan setidaknya masih memberikan harapan bahwa bangsa ini belum kehilangan kehidupan," tutur Syafii Ma’arif.
Menurut dia, tugas ke depan adalah bagaimana agar geliat kreativitas di seluruh Nusantara dalam berbagai suku bangsa dijadikan sebagai sebuah gelombang besar yang dahsyat sehingga sebuah bangsa yang utuh, beradab dan kreatif, serta berdaulat menjadi kenyataan. "Bukan sekadar bayangan serta kebanggaan yang semu," ujarnya.
Sejarawan sekaligus aktivis Jaringan Kerja Budaya, Hilmar Farid, menambahkan, sebetulnya banyak orang Indonesia yang menghasilkan produk kebudayaan, mulai dari penerbitan berbagai buku, karya film yang belakangan mulai bergeliat, sastra, serta produk pemikiran.
"Hanya saja, belum ada karya yang solid dianggap mewakili zaman ini," ujarnya. Bagi Hilmar, permasalahannya bukan pada kreativitas yang tidak ada, melainkan tidak adanya kritik yang baik serta teliti. (MZW/ine)

Gunung Karangetang Kembali Meletus

2007-08-25T13:31:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Siau Timur, Kompas - Gunung Karangetang (1.784 meter) di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, kembali meletus dan memuntahkan lava pijar, Jumat (24/8) sekitar pukul 06.00. Letusan kali ini tidak sampai membuat warga panik. Aktivitas warga Siau Timur tetap berjalan normal.
Dari Kelurahan Ulu, Siau Timur, sekitar 10 kilometer dari Gunung Karangetang, letusan terdengar jelas, tetapi tidak sekuat letusan Selasa malam yang sempat membuat warga panik.
Bupati Sitaro Idrus Mokodompit mengatakan, warga Siau Timur sudah semakin terbiasa mendengar letusan Karangetang. Apalagi tahun-tahun sebelumnya, Karangetang yang merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia itu sudah berkali-kali meletus.
Meski demikian, Idrus meminta warga Siau Timur tetap waspada. Ia juga mengimbau warga yang bermukim di sekitar lereng Karangetang untuk tetap mengungsi. "Warga jangan dulu kembali ke rumah atau berkebun sampai status Karangetang diturunkan," kata Idrus.
Kepala Subbidang Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Agus Budianto mengatakan, status Karangetang masih Awas. Melihat pola aktivitas atau getaran Karangetang dalam beberapa hari terakhir diperkirakan aktivitas gunung api itu masih cukup tinggi dan sewaktu-waktu bisa mengeluarkan lava pijar.
Berdasarkan pengamatan di Siau Timur, aktivitas warga setempat tidak banyak terpengaruh dengan letusan Gunung Karangetang. Warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta pasar tetap buka.
Di jalan-jalan utama Kecamatan Siau Timur, kendaraan tetap mondar-mandir. Arus penumpang kapal antarpulau juga cukup tinggi.
Namun, aktivitas warga di sekitar lereng Gunung Karangetang, seperti di Kelurahan Tatahadeng dan Desa Dame, cukup terganggu dengan letusan dan semburan lava pijar.
Tidak berkebun
Sudah hampir dua pekan terakhir warga di kedua kelurahan itu tidak lagi berkebun karena takut terkena awan panas atau semburan lava. Sebagian besar atau 764 warga masih mengungsi di Kantor Kecamatan Siau Timur dan sejumlah rumah ibadah.
Sampai kemarin kebutuhan pengungsi, seperti makanan, air minum, dan obat-obatan, masih mencukupi. Namun, pengungsi mengeluhkan minimnya fasilitas mandi cuci kakus (MCK) di sekitar lokasi pengungsian.
Sementara itu, aktivitas Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara sudah semakin normal. Petugas Pos Pengamat Gunung Api Soputan Fandy Rumimper mengatakan, sampai kemarin sore tidak ada lagi gempa tremor ataupun gempa guguran. (rei/che)

Material Rumah Korban Lumpur "Dijarah"

2007-08-25T13:27:00.000+07:00

KOMPAS - Sabtu, 25 Agustus 2007

Sidoarjo, Kompas - Jumlah pengambil bahan bangunan dari rumah-rumah yang terendam lumpur Lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, semakin banyak. Mereka tidak peduli meskipun daerah itu adalah daerah berbahaya, apalagi ketinggian genangan air dan lumpur mencapai 6 meter.
Berdasarkan pengamatan pada Jumat (24/8), puluhan orang berada di lokasi rumah-rumah yang terendam lumpur di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1. Hampir di setiap rumah yang separuh bangunannya terendam lumpur itu terdapat orang-orang yang sibuk membongkar bangunan.
Mereka mengambil batu bata, kayu, genteng, besi, dan paving block yang sebelumnya dipakai untuk jalan. Mereka mengangkutnya dengan sepeda motor yang di samping kiri dan kanannya terdapat rak besar dari kayu untuk menyimpan barang hasil pengambilan. Sejumlah orang mengaku mengambil material itu untuk kayu bakar, membuat rumah baru, membuat jalan kampung, membuat gubuk di tambak, atau dijual lagi.
Awalnya hanya warga yang tinggal di sekitar kolam penampungan lumpur di Porong dan Tanggulangin yang mengambil bahan bangunan di lokasi rumah yang terendam lumpur itu. Namun, kemudian para pengambil itu bertambah banyak dan tidak hanya warga yang tinggal di sekitar lumpur, tetapi ada pula yang datang dari Bangil, Pasuruan.
Mereka yang bukan berasal dari daerah sekitar lumpur biasanya mengambil besi yang dipakai sebagai tiang penyangga rumah. Setiap 1 kilogram besi dihargai Rp 2.500 dan biasanya dalam sehari mereka bisa mendapatkan sekitar 6 kilogram besi.
"Mengambil barang-barang ini memang berbahaya, tetapi hasil yang didapat lumayan untuk menambah penghasilan. Lagi pula sayang kalau dibiarkan," ujar Sulaiman, salah satu di antara para pengambil tersebut.
Kepala Humas Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BP BPLS) Achmad Zulkarnain mengatakan, ia telah memperingatkan orang- orang tersebut bahwa daerah itu berbahaya. Namun, peringatan itu tidak digubris.
Tak jarang mereka malah mengancam berunjuk rasa kalau tidak diperbolehkan mengambil bahan bangunan yang tersisa. "Kalau sudah mengancam begitu, kami tidak bisa apa-apa," lanjutnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi musim hujan yang diperkirakan datang pada Oktober/November, BP BPLS sedang menyiapkan sejumlah langkah. Beberapa langkah tersebut adalah membuat tanggul baru, meninggikan tanggul yang sudah ada, dan menyedot lumpur yang berada di kolam penampungan lumpur utama. (APA)

Paculah Ekonomi Daerah

2007-08-24T14:05:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Tak Bisa Dipahami Tingkat Kemiskinan Tinggi, tetapi Dana Ditaruh di Bank

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai simpanan pemerintah daerah di perbankan yang mencapai Rp 96 triliun sebagai ironi di tengah keperluan dana yang besar untuk pembangunan. Pemerintah daerah diharuskan memanfaatkan dana itu untuk mendorong lebih cepat perekonomian di daerah.
"Di tengah-tengah keperluan modal finansial yang besar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, serta untuk kepentingan berbagai usaha sektor riil, terdapat dana yang parkir atau menganggur dalam jumlah yang besar," ujar Presiden Yudhoyono saat memberikan keterangan di hadapan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (23/8).
Menurut Presiden, pada awal triwulan II tahun ini, posisi total simpanan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia yang ditempatkan di perbankan sekitar Rp 96 triliun.
Sebagian besar simpanan pemda biasanya ditempatkan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing.
Sebagai bagian dari manajemen portofolionya, dana pihak ketiga yang belum terpakai, termasuk dana pemda, disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang bunganya dibayar Bank Indonesia. Hingga pertengahan Agustus 2007, simpanan semua BPD dalam bentuk SBI sekitar Rp 50 triliun.
Presiden menginstruksikan agar pemda memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan di daerah. "Kalau tidak, kita berada dalam posisi yang merugi. Rakyat juga akan kecewa karena mereka tahu bahwa pemdanya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka," papar Presiden.
Presiden menilai rendahnya pemanfaatan dana oleh pemda terkait adanya hambatan dalam penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hambatan tersebut menyebabkan terlambatnya pengesahan APBD di beberapa daerah sehingga akhirnya pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan rakyat di setiap daerah juga terlambat.
Untuk itu, Presiden meminta dilakukan konsultasi dan koordinasi antara gubernur, bupati, wali kota dengan menteri dan para pejabat pemerintah pusat agar tidak ada keraguan dan ketakutan pejabat di daerah menggunakan dana APBD-nya.
"Lembaga BPKP juga dapat memberikan asistensi dan konsultasi agar tidak ada kekeliruan dalam pengelolaan dana," kata Presiden.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita meminta pemerintah pusat dan pemda memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan sistem penganggarannya agar lebih efektif dan efisien lagi.
Langkah tersebut untuk menghindari penyerapan anggaran yang sangat rendah pada semester I-2007, dan penggunaan anggaran yang besar dalam waktu sangat singkat pada semester II.
"Ini bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang rendah dan merangsang penyalahgunaan anggaran karena ingin cepat dihabiskan," kata Ginandjar.
Pakar ekonomi daerah yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah pusat dan pemda sama-sama berkontribusi atas rendahnya penyerapan dana oleh pemda.
Menurut Bambang, sejumlah pemda selalu terlambat dalam mengesahkan APBD-nya, rata-rata enam bulan. "Bahkan ada daerah yang APBD-nya baru disahkan setelah tahun fiskal APBD tersebut berjalan sembilan bulan," katanya.
Di sisi lain, dana perimbangan, terutama dana bagi hasil, telah dikirim pemerintah pusat tepat waktu. Terkait pemerintah pusat, Bambang menilai aturan pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terlalu rumit.
Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Winny E Hasan menjelaskan, besarnya dana pemda di bank terjadi karena proses persetujuan APBD cukup panjang.
Setelah APBD disetujui, proyek pun harus ditenderkan terlebih dahulu sehingga juga butuh waktu. Setelah ditentukan pemenangnya, pemenang tender harus mengurus bank garansi atau modal kerja ke bank yang biasanya memerlukan waktu beberapa minggu.
Dikritik Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik sikap sejumlah pejabat pemda dalam urusan anggaran. Menurut dia, ada pemerintah daerah yang anggarannya surplus, tetapi pejabatnya masih minta uang. Sebaliknya, ada yang mengaku defisit, tetapi simpanannya di bank ternyata besar.
Menurut Menkeu, jika suatu daerah yang memiliki kebutuhan pembangunan sangat besar tetapi anggarannya tetap ditanamkan di perbankan, itu berarti ada persoalan dalam perencanaan anggaran.
"Sungguh tidak bisa dipahami kalau daerah tersebut tingkat kemiskinannya tinggi, infrastrukturnya jelek, tapi dananya ditaruh di bank," ujarnya.
Menkeu juga mengatakan, untuk daerah yang memang sarana infrastruktur, pendidikan, dan kesehatannya bagus, penggunaan anggaran biasanya akan lebih hemat sehingga surplus anggaran harus dijaga dengan baik. "Mungkin daerah yang surplus anggarannya perlu fund manager (pengelola dana)," katanya.
Daerah yang mencatat surplus antara lain Kalimantan Timur sebesar Rp 2,5 triliun, sedangkan daerah yang defisit antara lain DKI Jakarta sebesar Rp 2,7 triliun, Jawa Tengah Rp 23,9 miliar, dan Irjabar Rp 150 miliar.
"Uang itu kan dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pajak, seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat," ujarnya. (FAJ/HAR/JOE)

Otonomi Daerah: Presiden Ajak DPR dan DPD Berani Tolak Pemekaran

2007-08-24T14:03:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah, Kamis (23/8), mengajak DPR dan DPD bersama pemerintah mengevaluasi daerah otonom baru. Diperlukan kecermatan dan kearifan merespons tuntutan pemekaran daerah. Jika dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat, tuntutan pembentukan daerah otonom baru itu harus dengan tegas dan berani ditolak.
Presiden menyampaikan, hingga tahun 2007 terbentuk 173 daerah otonom baru, yakni 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota. Evaluasi terhadap 148 daerah otonom baru menunjukkan adanya permasalahan, antara lain penyerahan pembiayaan, personel, peralatan, dan dokumen (P3D), batas wilayah, dukungan dana, mutasi pegawai, serta pengisian jabatan dan tata ruang.
Presiden juga mengingatkan tokoh di daerah bahwa pemekaran wilayah tak boleh dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan seseorang, apalagi untuk mengejar kekuasaan belaka.
"Sudah saatnya saya menggunakan bahasa yang lebih terang menyangkut isu pemekaran daerah. Saya mengajak pemimpin dan tokoh politik untuk bersama mencegah terjadinya kesalahan pendekatan dan tujuan pemekaran wilayah," kata Presiden.
Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita juga menekankan perlunya evaluasi terhadap daerah otonom baru. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan pemekaran daerah, baik soal prosedur maupun substansi. Perlu ketegasan prinsip dalam pemekaran wilayah daerah. Meski ada masalah pada sebagian besar daerah otonom baru, minat pembentukan daerah baru tetap saja tinggi.
Dalam sidang yang dihadiri pula oleh Ny Ani Yudhoyono serta Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Ny Mufidah Kalla, Presiden menegaskan, tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk kepentingan rakyat. Karena itu, pemekaran harus membawa manfaat nyata bagi rakyat.
Secara terpisah, anggota DPR Mujib Rohmat (Fraksi Partai Golkar, Jawa Tengah IX), Kamis siang, menyebutkan, wacana penghentian sementara atau sikap kritis atas usul pemekaran bukanlah hal baru. Setahun lalu Presiden menyebutkan hal yang sama, tetapi kenyataannya pemekaran terus terjadi.
"Jadi, jika betul, sampaikan secara serius dalam rapat konsultasi. Jangan hanya dipidatokan saja," kata Mujib.
Menurut Mujib, agenda Pemilihan Umum 2009 dapat dijadikan momentum untuk menghentikan sementara pembentukan daerah baru seraya menata perangkat hukum dan evaluasi. Akan banyak kendala jika pemekaran diteruskan sampai mendekati penyelenggaraan pemilu. (DIK/INU)

Kesehatan: Insentif Pelayan Harus Ditingkatkan

2007-08-24T14:01:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Palembang, Kompas - Pemerintah harus memberikan insentif yang menarik kepada tenaga kesehatan jika ingin meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di daerah terpencil. Sarana primer, seperti pusat kesehatan masyarakat, dan bidan desa juga harus diperbaiki.
Demikian diutarakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kemal Siregar di sela-sela Kongres Nasional X IAKMI di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (23/8). Kongres diikuti ratusan ahli kesehatan masyarakat dari seluruh Indonesia.
Menurut Kemal, persoalan mendasar pada pelayanan kesehatan di Indonesia adalah tidak ada insentif yang menarik bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Padahal, mereka hanya memerlukan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak, air bersih, dan sarana transportasi untuk memudahkan pekerjaan.
"Pemerintah daerah juga harus memberikan insentif. Kalau semua dibebankan ke pusat akan memberatkan. Kalau insentifnya menarik, orang asing pun mau jadi tenaga kesehatan di daerah terpencil," ujar Kemal. Dokter di daerah terpencil juga memerlukan kesempatan berkembang setelah mengabdi beberapa tahun di daerah terpencil.
"Masa depan dokter di daerah terpencil masih gelap. Seharusnya dokter yang telah bertugas tiga tahun dapat kesempatan mengambil spesialis atau pindah ke rumah sakit besar," kata Kemal. Dia menambahkan, semangat pengabdian para tenaga kesehatan di daerah terpencil tak perlu diragukan, tetapi tanpa insentif, semangat tidak cukup. Menurut Kemal, sistem pelayanan kesehatan di puskesmas dan bidan desa juga memprihatinkan.
Honor Rp 50.000
Kartini, bidan yang mengampu Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Sungai Nipah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), mengatakan, pemerintah memberikan honor Rp 50.000 per bulan kepada dua kader kesehatan yang membantunya. Padahal, mereka bekerja lima jam per hari di poskedes dan harus siap 24 jam untuk membantu persalinan.
Selain itu, ada kader kesehatan di pos pelayanan terpadu yang diberi biaya transportasi Rp 10.000 per bulan. "Dengan honor yang tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan, kader kesehatan poskesdes sulit bertahan lama," kata Kartini.
Kader kesehatan di Sungai Nipah yang merupakan desa siaga percontohan di Kalbar juga tidak pernah memperoleh pelatihan mengenai perilaku hidup sehat maupun pengelolaan kesehatan masyarakat. Sejak direkrut, dua kader kesehatan hanya bekerja membantu bidan dalam persalinan dan pengelolaan administrasi poskesdes.
Kepala Dinas Kesehatan Kalnar Oscar Primadi mengakui, insentif untuk kader kesehatan yang dialokasikan dari APBN sangat minim. Oleh karena itu, kader kesehatan diberi insentif berupa pelayanan kesehatan gratis.
Sementara itu, 300 dari 1.336 desa di Kalimantan Tengah belum memiliki sarana pelayanan kesehatan, seperti pondok bersalin desa dan puskesmas pembantu beserta tenaga kesehatannya. Diperkirakan, semua kekurangan itu baru terpenuhi pada 2011.
Adapun sejumlah puskesmas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, harus menyediakan obat secara swadaya karena cadangan obat, terutama antibiotik, habis.
Seperti diutarakan Kepala Puskesmas Sumbang II Dwi Mulyanto, Kamis, cadangan obat dipastikan habis akhir Agustus ini. "Biasanya pasokan obat ke puskesmas dilakukan setiap tiga bulan sekali. Tapi, sampai sekarang, sudah tiga bulan lebih, tak ada pengiriman," ujarnya.
Puskesmas dimungkinkan menyediakan obat secara swadaya. Hanya saja, pagu harga obat yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten sangat rendah.
Secara terpisah, Kepala Gudang Farmasi Kabupaten Banyumas Sony Arsanto membenarkan, cadangan tiga macam antibiotik, yaitu amoxicillin, kotrimoxasole, dan tetrasiklin sudah habis. Ketiganya adalah kebutuhan vital puskesmas karena efek sampingnya relatif lebih sedikit. "Karena kosong, kami menggantinya dengan antibiotik jenis lainnya, seperti kloraphenicol, ciprofluxacin, dan eritromisin," kata Sony.
Untuk sementara, setiap puskesmas dapat memenuhi kekurangan pasokan dengan memanfaatkan 40 persen dana retribusi karcis puskesmas.
Sony mengakui, pengadaan obat yang menurut jadwal pada Mei 2007 belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Banyumas Gempol Suwandono juga mengatakan, jika terjadi keterlambatan pengadaan obat, puskesmas diperbolehkan membeli sendiri.
"Dana di setiap puskesmas cukup banyak, apalagi kami baru mengucurkan dana askes miskin Rp 4 miliar untuk seluruh puskesmas," katanya.(WAD/WHY/CAS/MDN/WIE)

Urbanfest 2007: Gairah "Indie" di Panggung Licin Globalisasi

2007-08-24T13:59:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Irma Tambunan dan Ester Lince Napitupulu

Independen ternyata tidak sekadar berani tampil beda. Untuk sebagian, tampil jadi tidak penting, tetapi sebagian lagi tampil masih penting karena yang hadir toh bisa berbeda dengan ideologi mereka. Namun mereka sebenarnya tengah berhadapan—menentang, atau "kucingkucingan"—dengan globalisasi.
Orang-orang indie paling banter hanya bisa men-drive 30 persen tren pasar. Pemilik modal dan media massa tetap akan menentukan," kata Kill the DJ, pemusik asal Yogyakarta yang mampu mengarahkan publiknya sejak tahun 1997, dengan proyek Parkinsound-nya saat itu.
Kalau di Jakarta dan di mana-mana, lagu-lagu The Upstairs yang ngerock disko, awalnya terdengar aneh di telinga sebagian orang. Momentumnya belum tiba saja. Radio Prambors Jakarta yang jeli melirik musik hits, mulai sering memasang lagu-lagu mereka. "Kualitas musik The Upstairs memang bagus, wajar kalau cepat jadi hits," ujar Imran Amir (50-an), mantan Music Director Prambors.
Sebagian publik pun sepakat The Upstairs layak jadi raja band indie. "Saat orang bertangis-tangisan, kami ingin berjingkrak-jingkrakan karena ingin beda. Akan tetapi, kami serius membuat setiap lagu sehingga orang jadi suka," tutur Jimi Upstairs, sang vokalis.
Bagi penganut indie, kebebasan bukan berarti asal-asalan. Logikanya jelas, yakni mereka berdiri di depan etalase budaya global. Jadi harus khas, artinya bisa beda, unik, berskala serba mega, atau berkualitas.
Ketika mengawalinya, personel The Upstairs jatuh-bangun menjalani proses penciptaan sampai rekaman. Mereka menjajakan sendiri CD lagu mereka, sampai penggemar mencari-cari CD mereka karena diproduksi terbatas.
Begitu juga White Shoes & The Couples Company. Awalnya mereka juga berusaha membangun jaringan dengan musisi dan situs musik dunia. Lagu-lagu White Shoes lalu masuk situs www.AllMusicGuides.com, yang me-review band-band dunia, sebagai yang direkomendasikan untuk didengar. Majalah Rolling Stone di Amerika Serikat akhirnya menempatkan lagu Tentang Kita dari White Shoes tadi dalam "25 Best Band in My Space". "Bener kan, cari saja ke myspace.com. Kami ini lahir di tengah kuasa-kuasa maya seperti itu. Kalau dibilang berideologi, ideologinya ya antara pasar dan kreativitas yang unik. Klik myspace.com, kita akan tahu globalisasi itu riil," kata Kill the DJ.
Pengertian tampil di situ itu tentu tidak selalu menegangkan. Varian genre, juga bunyi yang tampil, mirip belantara raya. Seperti teks SMS-lah, yang banyak menyalahi EYD, kosakatanya ngaco, dan sering tak bisa dimengerti artinya.
Jambronk n The Woles, band indie eksponen Institut Kesenian Jakarta (IKJ), dan salah satu lagunya masuk album Kampus 24 Jam Hits, toh tetap setia bermusik meski tanpa sponsor. Latihan jalan terus. "Untuk nyewa studio dan beli peralatan, biayanya ya urunan. Dari hasil manggung, honor masuk kas untuk kegiatan operasional band," tutur Rengga, Manajer Jambronk.
Dalam konteks interaksi sosial, pengaruh-memengaruhi, budayawan Sardono W Kusumo, Rektor IKJ dan pemrakarsa gagasan pergelaran musik ala Woodstock ini mengemukakan, peradaban baru selalu hasil dari interaksi nilai-nilai berbeda.
Karena itu, kata Sardono di depan pers Rabu (22/8), peran anak muda sangat besar dalam proses terbentuknya peradaban karena mereka itu aktif, reaktif, dan tengah berusaha terus-menerus meneguhkan identitas mereka atau identitas komunitas mereka.
Situasi ini kian kuat, khususnya di wilayah perkotaan yang nyaris tak mendapat warisan budaya masa lalu. Jakarta jelas berbeda dengan kota Solo atau Yogyakarta yang publiknya memiliki warisan budaya klasik. Warga urban di Jakarta lalu mencoba mengadopsi berbagai nilai yang datang, diolah menjadi nilai-nilai baru yang sesuai dengan seleranya. Tapi Jakarta, Indonesia, atau sebutlah Asia pun, tidak bisa lepas dari interaksi global tadi.
"Argumentasi bahwa indie bertolak dari sebuah sumber kegelisahan yang sama tidak bisa dijual. Ada yang jujur mengakui niat menjadi grup yang top dan berlabel, ada yang merasa cukup dengan ’sekadar hadir sebagai alternatif’. Tapi tak sedikit yang hadir karena dalih yang ada pun tidak meyakinkan sebagai sejarah pergulatan kreatif mereka. Yang paling netral, sekali lagi, terhamparlah ekspresi dan konsep yang tidak seragam," kata musisi jazz Syaharani (Kompas, 11 Mei 2007).
Interaksi dan interrelasi yang "serba licin" dan "serba penuh perhitungan" dan bermuara dalam produk musik indie seperti itu bisa saja jadi tren. Tren baru itu diadopsi lagi, lalu membentuk hybrid culture baru lagi. Tapi Sardono tetap rada yakin bahwa setiap pribadi—oleh tuntutan kebutuhan identitas budayanya—bertanggung jawab dalam sumbangannya terhadap peradaban.
Mengapa tak bisa ditarik dalam satu argumentasi tunggal, jawabannya adalah karena globalisasi adalah kekuatan modal dan seluruh produk gaya hidup yang menyertainya mirip amuba: berganti-ganti selera dan nafsu, berganti-ganti moralnya, karena terus diarahkan kepentingan modal-kapital tadi. Ada pamrih global di sana. Karena itu, wajah globalisasi—misalnya kebutuhan megamal dan industri rekaman—juga harus licin.
Ketika minat dan kreativitas anak muda dalam berbagai ranah kebudayaan tadi diberi ruang, maka musik, busana, gaya, hobi, bahkan olahraga urban tadi terlihat ragamnya. Sebagian di antara budaya cangkokan itu akan kita lihat pada Urbanfest 2007 di Pantai Carnaval Ancol, Jumat-Minggu (24-26/8).
Urbanfest 2007 dengan semangat "all u can act!!!" akan menjadi wahana tempat kaum muda urban mengekspresikan dan menyelami macam-macam produk gaya hidup dan budaya dengan berbagai argumen tadi. Mulai dari band-band X-over indie music dengan gaya dan busana yang kebanyakan tak biasa, sampai puluhan stan urbantooth activities, seperti euro bungy, face painting, urban tattoo, dan uji nyali. Pencinta olahraga akan dipuaskan dengan urban futsal, urban 3 on 3, urban volley, soccer shooting contest. Ada juga kompetisi grafiti dan mural, kontes harajuku dan cosplay, serta kegiatan indie offroad dan modif bike.
"Kalau semua band yang berbeda ini dikumpulkan dalam Urbanfest, mungkin menjadi kejutan," ujar Jimi Upstairs.
"Orang mau pakai baju apa pun ke kampus, terserah saja. Mereka semua mencari, dan mereka bukannya sendiri, di tempat lain—dengan internet—itu sudah terjadi. Yo’i aja," kata John Malau, Koordinator Seksi Musik Urbanfest 2007.

DPD Ingin Maksimal 3 Persen

2007-08-24T13:57:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Pelaksanaan Calon Perseorangan Butuh Jiwa Besar

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menginginkan persyaratan dukungan calon perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah cukup 3 persen dari jumlah pemilih yang sah dalam pemilihan umum sebelumnya.
Namun, untuk daerah yang penduduknya banyak, DPD menginginkan persyaratan persentase itu direndahkan karena jumlah absolutnya yang besar. Hal yang sama juga diberlakukan untuk daerah yang wilayahnya sangat luas dan terpencil.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) saat berpidato dalam Sidang Paripurna Khusus DPD, Kamis (23/8). Ia merujuk pengalaman di Nanggroe Aceh Darussalam dengan besaran syarat dukungan sudah ditetapkan undang-undang dan sudah berjalan baik. Jika besaran dukungan awal itu tidak bisa ditetapkan oleh siapa pun, termasuk tokoh yang sangat dikenal, akan muncul prasangka dan tuduhan terhadap pembuat aturan.
Namun, catatan Kompas, DPD keliru karena acuan untuk calon perseorangan di Aceh adalah jumlah penduduk dan bukannya jumlah pemilih. Pasal 68 Ayat (1) UU No 11/2006 mengenai Pemerintahan Aceh menyebutkan, calon perseorangan harus memperoleh dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya 50 persen jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur atau 50 persen kecamatan untuk pemilihan bupati/wali kota.
Secara terpisah, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menekankan, keseimbangan soal syarat calon dari jalur perseorangan dan partai politik disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang mesti dipikirkan bukanlah bagaimana meringankan syarat yang justru akan menyebabkan kesulitan teknis dan politis ketika calon perseorangan terlalu banyak. Justru ketika patokan calon perseorangan adalah persentase, tingkat kesulitan menjadi adil.
Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) pun menilai tidak pas jika Aceh dijadikan rujukan untuk syarat calon perseorangan. Klasifikasi persentase persyaratan antardaerah pun tidak diperlukan. Menurut Ferry, pengaturan tentang Aceh merupakan lex specialis dan itu pun hanya berlaku untuk sekali. Persentase untuk calon perseorangan di Aceh disusun dalam atmosfer reintegrasi dan mempertimbangkan kondisi Aceh pascatsunami.
Sementara itu, kemarin, pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, mengatakan, menyiapkan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan putusan MK tentang calon perseorangan sebenarnya merupakan masalah kecil. Namun, untuk melaksanakan putusan itu dibutuhkan jiwa besar, terutama dari kalangan partai politik.
"Sebenarnya tidak perlu ada pertemuan tingkat tinggi atau waktu berbulan-bulan untuk membahas pelaksanaan putusan MK itu. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah jiwa besar," kata Andrinof. (DIK/NWO)

CALON MENDAGRI: Dalam Memilih Mendagri Hindari Kepentingan Parpol

2007-08-24T13:53:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

Bandung, Kompas - Penetapan pengganti definitif Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf hendaknya lepas dari tekanan kepentingan partai politik. Pemilihan harus didasarkan pada kemampuan dan kapasitasnya dalam menangani persoalan dalam negeri
Pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa, Kamis (23/8), mengatakan, penunjukan Mendagri adalah hak sepenuhnya Presiden. Akan tetapi, dalam penetapannya, Presiden harus obyektif karena Mendagri mendatang akan menghadapi tugas yang sangat berat.
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menuturkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengantongi nama calon Mendagri yang akan diumumkan pekan depan. Namun, hingga kini, hanya Presiden yang mengetahui nama itu. Ia juga menjawab "tidak tahu" saat ditanya apakah benar Presiden pernah memanggil Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen Muhamad Yasin ke Cikeas sekitar tiga hari lalu.
Tiga pilihan
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, Presiden punya tiga pilihan tipe Mendagri.
Jika ingin Mendagri yang punya loyalitas tinggi, Presiden dapat memilih Muhamad Yasin atau Ketua Komisi II DPR EE Mangindaan. Jika ingin Mendagri yang populer tetapi berisiko secara politik, dapat memilih Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau Ryaas Rasyid. Namun, jika ingin yang kalem dan berpengalaman, pilihan ada pada Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto.
"Dari semua calon, feeling saya yang punya peluang Pak Mardiyanto," katanya.
Mardiyanto yang ditemui di Jakarta mengaku belum pernah berbicara dengan Presiden tentang hal tersebut. (NWO/CHE)

Bahasa: Proklamator

2007-08-24T13:45:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 24 Agustus 2007

TD ASMADI

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Pernyataan merdeka diproklamasikan oleh Soekarno pukul 10 pagi di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jalan Proklamasi) 56, Jakarta. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta "atas nama bangsa Indonesia".
Karena menandatangani naskah proklamasi itu, Soekarno dan Hatta disebut "Proklamator Kemerdekaan Indonesia".
Berkaitan dengan proklamator, bolehlah ditanyakan, kapan istilah itu digunakan untuk menyebut kedua pahlawan tersebut. Lalu, apa arti kata itu?
Untuk pertanyaan kedua ini ada jawaban pasti. ’Orang yang memproklamasikan’ kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai edisi III tak ada perubahan arti untuk lema itu. Kamus lain, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu–Zen) atau Kamus Umum Bahasa Indonesia (Yandianto), juga memaktubkan ungkapan yang sama.
Kamus Kata Serapan (Surawan Martinus) dan Kamus Kata Serapan Asing (JS Badudu) menyebut kata itu berasal dari bahasa asing. Martinus menulis proklamator berasal dari bahasa Inggris proclamator dengan kata dasar proclaim ditambah dengan –ator yang berarti orang atau pelaku.
Yang aneh, kamus-kamus bahasa Inggris yang disusun oleh penutur aslinya tidak memasukkan kata proclamator. Oxford Advanced Learners’s Dictionary (2000), Concise Oxford Dictionary (1954), dan Chamber’s Children Illustrated (1977) tidak memuat kata itu.
Kamus Inggris–Indonesia yang dibuat di sini juga tidak memunculkan proclamator. Contemporary English Indonesia Dictionary (Peter Salim, 1987) tidak mencantumkan kata itu. Di situ hanya ada proclamatory. Kamus Inggris-Indonesia (John M Echols dan Hassan Shadily, 1995) juga tak mengandung proclamator. Yang mengherankan, The Contemporary Indonesia–English Dictionary (juga oleh Peter Salim, 1997) menerjemahkan proklamator dengan proclamator.
Apa mungkin dari bahasa Belanda? Kamus Indonesia, Indonesisch–Nederlands, Nederlands–Indonesisch (ALN Kramer Sr, 1951) hanya mencantumkan proklamasi (proclamatie) dan proklamir, memproklamirkan (proclameren) atau sebaliknya.
Barangkali dari bahasa Latin? Kamus Latin–Indonesia (K Prent cm, J Adisubrata, WJS Purwadarminta, 1969) ternyata memuat kata yang mirip. Pada halaman 682 ada proclamator. Namun, kok artinya lain sekali: ’tukang teriak (dikatakan soal pengacara yang kurang baik)’. Wah!
Sebenarnya apa sih arti -or yang membentuk proklamator? Dalam bahasa Latin, akhiran –or menunjuk pada pelaku laki-laki dari sebuah kata benda, kata H Witdarmono, penyusun Proverbia Latina. Ia menunjuk kata regio (wilayah) yang, setelah ditambah –or, menjadi rector (rektor) yang berarti penguasa wilayah. Harimurti Kridalaksana (Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonsia, 2007) menyebut –or sebagai salah satu cara membentuk kata dalam bahasa Indonesia, seperti muncul dalam deklamator, koruptor, dan agresor. Ia tidak menyebut proklamator.
Tampaknya kita perlu memahami proklamator sebagai kata bentukan asli Indonesia, yang mungkin "menyimpang" dari kaidah yang biasa. Ia hanya ada dan dimengerti di Indonesia. Seperti juga cara kita merdeka, kata ini pun unik.
TD ASMADI Wartawan, Tinggal di Jakarta

Kecerdasan sosial

2007-08-24T13:27:00.000+07:00

BISNIS - Jumat, 24/08/2007 10:28 WIB
oleh : Anthony Dio Martin
Director HR Excellency

Ada kejadian menarik. Seorang pelawak terkenal Indonesia dicegat serombongan wartawan. Ia ditodong dengan pertanyaan seputar privasinya. Awalnya ia mengelak. Tapi, saking kesal dan jengkelnya, ia tidak bisa menahan diri. Lalu, dengan gesit ia menarik pistol dari balik bajunya, menarik pelatuk, dan melepaskannya ke udara. Akibat ulahnya itu, ia pun harus berurusan dengan polisi.
Di lain cerita, seorang pelawak lain lantaran hidungnya pesek disudutkan dalam sepotong talkshow. Ia ditanya seputar hidungnya. Acara yang dipandu oleh presenter pelawak juga itu penuh acara ejekan, sindir menyindir. Tapi tetap hangat dan menghibur.
Dengan enteng, pelawak berhidung pesek itu berkomentar. "Hidungku memang pesek. Tapi ada manfaatnya. Kalau tidak ada yang pesek, kamu tidak tahu mana yang indah kan?" jawabnya ringan. Jawaban filosofis yang memukau. Di sisi lain, percakapan tetap berlangsung dengan nyaman dan penonton merasa senang.
Dua contoh kecil itu menggambarkan bagaimana reaksi orang bisa berbeda dalam menanggapi situasi sosial yang tidak mengenakkan. Satu pelawak sangat emosional. Satu lagi bisa mengendalikannya dengan santai. Nah, kemampuan orang untuk mampu merasakan, mengelola dengan bijak sebuah situasi sosial itulah yang kita namakan kecerdasan sosial.
Ada cerita lain. Seorang pejabat sedang menjamu tamu dari luar negeri. Jamuan resmi itu dihadiri banyak undangan terhormat. Sang tamu tidak begitu familiar dengan makanan dan minuman yang disajikan. Sampai dirinya meminum air yang disediakan untuk cuci tangan.
Sontak tamu lain heran. Ini agak memalukan. Demi menghormati tamu agung itu, si pejabat ikutan meminum air cuci tangan itu. Menurut si pejabat, sang tamu tidak boleh kehilangan muka. Ia mencoba menunjukkan empatinya. Lagi pula air itu juga bukan air yang kotor. Nah, kemampuan bereaksi cepat menghadapi situasi sosial yang tidak menyenangkan juga membutuhkan kecerdasan sosial yang tinggi.

Bicara soal kecerdasan sosial, kita tidak bisa lepas dari pemikiran Daniel Goleman. Setelah sukses dengan buku Kecerdasan Emosional pada 2006, Goleman membuat terobosan baru seputar kecerdasan sosial. Ada yang menarik. Ada indikasi kemampuan sosial kita semakin melemah.
Banyak persoalan di seputar korosi sosial (social corrotion) maupun diskoneksi sosial (social diconnection) terjadi di era sekarang. Survei mengatakan, 40% anak-anak di AS rata-rata menonton TV selama 3 jam sehari. Rata-rata di dunia, pada 2004 (survei di 72 negara) adalah 3 jam 39 menit per hari.
Sekarang juga muncul Ipod, yang membuat orang semakin terisolasi. Mereka lebih doyan mendengarkan musik ketimbang melihat, mendengarkan dan merasakan dunia sekelilingnya.
Hal yang menarik. Berbagai temuan neuroscience justru menunjukkan bahwa otak dirancang untuk menjadi makhluk yang gemar bergaul. Beberapa penelitian mutakhir menjelaskan dalam otak kita terdapat banyak sekali neuron cermin (mirror neuron).
Ini berfungsi untuk ikut merasakan orang lain dengan seksama. Celakanya, neuron cermin ini seringkali dimatikan dengan sengaja lantaran dua alasan, yakni takut terlibat jauh dan merasa kekurangan waktu.
Ada sifat mimikri pada manusia. Mirip bunglon yang beradaptasi dengan bergonta-ganti warna. Manusia mampu beradaptasi secara emosional. Turut untuk merasakan. Hal ini merupakan insting untuk bertahan hidup, yang khas diberikan pada manusia.
Dengan mimikri, manusia mampu menilai apakah seseorang berhati tulus atau tidak, berbahaya atau aman. Otak menyesuaikan diri lalu mengirimkan sinyal.
Kecerdasan sosial muncul dalam interaksi sosial, manusia mampu saling memengaruhi. Kita bisa memengaruhi orang lain. Orang lain mampu memengaruhi emosi kita. Contohnya, seorang kasir di sebuah gerai swalayan selalu bersikap ceria. Keceriaan si kasir mampu membuat para pengunjung bahagia dan nyaman berbelanja.

Cegah diskoneksi

Ada beberapa catatan penting sebagai kesimpulan terkait dengan kecerdasan sosial dari Daniel Goleman ini.

Pertama, jangan biarkan terjadi diskoneksi sosial pada anak kita. Anak yang demikian akan bermasalah di kemudian hari.
Hati-hatilah dengan Play Station dan over menonton TV. Anak yang minus dalam relasi sosial di masa kecil, kemungkinan besar akan punya masalah dalam hidup sosialnya.

Kedua, pada dasarnya emosi kita selalu dalam kondisi 'on' (menyala) dan kita senantiasa menerimanya dari lingkungan maupun dari orang di sekitar kita. Jadi, kelilingi diri kita dengan suasana maupun orang yang positif. Mulai dari pengaturan ruangan, baik lukisan, sofa, dan pernik interior lainnya. Bila Anda bosan dengan situasi mood yang buruk, hindari mereka yang sedang ber-mood negatif. Energi negatif bisa menulari Anda kalau Anda tidak kuat.

Ketiga, bayangkan energi kita itu senantiasa mengalir. Dalam interaksi, terjadilah pertukaran energi. Bayangkan bagaimana energi kita keluar dan memengaruhi orang lain dan bagaimana orang lain memengaruhi kita. Bayangkanlah hal itu terjadi saat kita berkomunikasi. Ada saran menarik dari Nicholas Boothman dalam bukunya How to Connect in Business in 90 Seconds or Less.
Boothman mengatakan bukalah sikap tubuh kita. Lakukan kontak mata Lihat warna matanya. Dahului dengan senyum. Bicaralah dengan suara yang hangat dan lakukan penyelarasan suara maupun bahasa tubuh yang Anda berikan. Kembangkan, latih dan tingkatkan terus kemampuan interaksi sosial Anda. Terapkan dan rasakan buah-buahnya!

Prasarana Buruk Hambat Pelayanan Kesehatan

2007-08-23T14:22:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Petugas Kesehatan Enggan Bertugas di Daerah Terpencil

Banjarmasin, Kompas - Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil terhambat oleh minimnya infrastruktur perhubungan. Kendala itu kadang-kadang mengakibatkan satu penyakit terlebih dahulu mewabah di satu kampung sebelum dapat ditangani.
Selain itu, banyak petugas kesehatan, termasuk dokter, enggan bertugas di wilayah terpencil.
Litbang Kompas mendata ada 267 kabupaten dan kota memiliki daerah dengan akses pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sulit. Sebanyak 85 persen di antaranya berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Adapun 173 kabupaten dan kota memiliki akses puskesmas yang mudah dan separuhnya berada di Jawa dan Bali. Akibatnya, petugas kesehatan atau warga harus menempuh perjalanan selama beberapa jam hingga beberapa hari untuk memberikan atau memperoleh pelayanan kesehatan.
Petugas Puskesmas Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), misalnya, harus berjalan kaki melintasi hutan dan ladang selama 10 jam untuk mencapai salah satu kampung. "Kami berjalan sambil memikul obat-obatan," kata Rudy, petugas kesehatan, akhir pekan lalu.
Kondisi serupa juga terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kalsel. Petugas harus bergiliran mengunjungi kampung-kampung terpencil dengan berjalan kaki, naik sepeda motor, atau perahu.
Hambatan prasarana perhubungan juga terjadi di Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melayani 12.300 penduduk yang tersebar di empat desa di kecamatan itu, petugas puskesmas Rambay harus berjalan kaki naik-turun bukit. Saat hujan waktu tempuh bisa lima jam. Mobil puskesmas keliling bukan solusi karena jalan tanah berbatu.
Persoalan jarak juga ada di kecamatan kepulauan, seperti Anambas, Kepulauan Riau, yang terdiri atas sekitar 240 pulau. Di sana perahu atau kapal bermotor menjadi sangat penting bagi petugas kesehatan.
Namun, pelayanan kesehatan terhambat jika ombak besar dan cuaca buruk. Jika masih mungkin berangkat, petugas membawa rombongan besar. "Saya ke sana (Pulau Air Sena) naik pompong (perahu motor) dan dikawal dua pompong lain," kata Kepala Puskesmas Kecamatan Siantan Tajri menceritakan pengalaman melayani pasien serangan jantung.
Sesungguhnya, banyak pula bangunan puskesmas dengan fasilitas yang cukup terawat dengan baik. Di Kalsel, misalnya, dinas kesehatan mencatat, hanya 15 persen gedung puskesmas kecamatan yang rusak. Sebagian di antara puskesmas itu, seperti di Halong, bahkan sudah berkategori puskesmas rawat inap. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat juga mendata, semua 211 puskesmas dalam kondisi baik.
Namun, tidak semua fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah terpencil, seperti puskesmas pembantu, mobil, dan kapal puskesmas keliling, berkondisi prima.
Daya jangkau
Di pelosok, persoalan berkutat pada daya jangkau layanan kesehatan. Hambatan sarana dan prasarana perhubungan kerap membuat warga tak dapat segera memeriksakan penyakitnya.
Lebih dari itu, penyakit di satu permukiman terpencil lebih dulu mewabah dan memakan banyak korban sebelum petugas kesehatan tiba. Di Desa Paramasan Atas, Banjar, Kalsel, umpamanya, malaria telah menewaskan 14 penderita karena terlambat dipantau, beberapa waktu lalu. Saat wabah melanda warga di sana tak berdaya ke puskemas karena ongkos ojek saja Rp 200.000.
Lokasi yang terasing juga menjadi tantangan berat bagi dokter yang bertugas. Banyak di antara mereka yang tak betah bertugas, seperti di Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau) dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).
Menurut Wakil Ketua DPRD Natuna Wan Zuhendra, pada 2006 ada 40 dokter yang bekerja di kabupaten itu dan setelah delapan bulan kontrak kerja mereka diperpanjang. Namun, hanya empat dokter yang tetap ingin memperpanjang kontrak.
Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Abdurachman juga mengakui hal serupa. Akibatnya, dalam catatan Kompas, sebanyak 21.000 keluarga miskin di daerah terkucil kabupaten itu tak mendapatkan pelayanan kesehatan optimal. Walau secara umum baik, tetap ada puskesmas yang rusak dan perlu diperbaiki.(EGI/FUL/AHA/BRO/ FER/WHY/YUl/WSI)

Kebutuhan pokok: Pemerintah Amankan Empat Komoditas

2007-08-23T14:19:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah siap amankan pasokan dan harga empat komoditas utama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga yang akan membebani masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Demikian Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kepada pers, seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (22/8) malam. Rapat yang dilakukan di luar agenda Wapres itu dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono serta pejabat eselon satu Departemen Keuangan.
Empat bahan pokok itu meliputi beras, gula, minyak tanah, dan minyak goreng. Menurut Mari, terhadap tiga komoditas, yakni beras, gula, dan minyak tanah, pemerintah akan menjaganya dengan instrumen impor jika stoknya berkurang.
Akan tetapi, di sisi lain agar kebijakan itu tidak berdampak negatif bagi produsen tiga komoditas itu, pemerintah akan mengenakan bea masuk dan meningkatkan produktivitas.
Namun, khusus untuk komoditas minyak goreng, pemerintah belum memutuskan apa kebijakan yang akan diambil. Saat ini pemerintah masih terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi kenaikan harga di pasar eceran.
Pekan depan baru akan diputuskan langkah yang pasti. Namun, kata Mari, salah satu opsi yang akan diambil adalah membatasi ekspor tanpa mengabaikan keamanan stok. Kemungkinan adalah dengan cara penyesuaian pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO).
"Pemerintah memfokuskan pada produk yang banyak dikonsumsi, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, empat komoditas itulah yang akan diutamakan diintervensi dan dijaga harga dan stoknya," kata Mari.
Pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga empat komoditas itu. "Beras kita harus jamin suplainya cukup sehingga harganya stabil. Instrumennya adalah tarif atau bea masuk impor untuk melindungi produsen, dan peningkatan produksi," tambah Mari.
Untuk komoditas gula, pemerintah akan membuka kuota untuk impor jika suplai dalam negeri tidak cukup. "Untuk melindungi petani, kita punya instrumen bea masuk. Kita juga punya program revitalisasi pabrik gula untuk meningkatkan produksi," katanya.
Instrumen yang sama juga diberlakukan atas minyak tanah. Jika terjadi kekurangan pasokan minyak tanah, pemerintah akan impor dan mengenakan tarif bea masuk.
Tidak jalan
Di tempat terpisah, guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat sistem birokrasi yang belum berubah.
Reformasi ekonomi yang dikehendaki bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak diimbangi dengan perubahan cara penanganan oleh birokrat. Akibatnya, timbul berbagai persoalan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan terjadinya kelangkaan barang. Kondisi buruk yang terus berulang itu bisa diatasi bila birokrasi bekerja secara efektif dan tidak bekerja hanya jika ada insentif.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melonjaknya harga minyak goreng hanyalah dampak dari sistem birokrasi yang tidak jalan," katanya. (har/mas)

Calon Perseorangan: Pemerintah dan DPR Setujui Langkah Bersama

2007-08-23T14:18:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah dan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengambil lima langkah bersama dan satu langkah berikutnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang keikutsertaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/8).
Hal itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan lebih dari dua jam. Saat jumpa pers, semua pendamping Presiden dan pendamping Ketua DPR ikut berdiri berbaris di belakang podium.
Lima langkah bersama itu adalah, pertama, perlu segera dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari usul inisiatif DPR yang disampaikan dalam rapat paripurna, 16 Agustus 2007.
Kedua, jangka waktu pembahasan revisi UU No 32/2004 selambat-lambatnya akhir tahun 2007.
Ketiga, pemberlakuan UU No 32/2004 hasil revisi adalah pada saat diundangkan, yang diharapkan pada awal 2008.
Keempat, dengan dibahasnya revisi UU No 32/2004, pilkada yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung tetap berjalan sampai diberlakukannya revisi UU No 32/2004.
Kelima, substansi dari materi pembahasan revisi UU No 32/2004, seperti syarat dukungan untuk calon perseorangan, akan dibahas pada saat pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR dalam waktu dekat.
Untuk pembahasan bersama DPR, Presiden telah menunjuk Menteri Dalam Negeri yang akan ditunjuk minggu depan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan sejumlah menteri terkait untuk mewakili pemerintah.
Meskipun ada urgensi dan kemendesakan, revisi UU No 32/ 2004 akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak untuk memberikan masukan.
Dalam rapat konsultasi, Presiden antara lain didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto. Ketua DPR didampingi semua ketua fraksi, pimpinan komisi II, dan anggota Badan Legislasi.
Dukung inisiatif DPR
Setelah penjelasan Agung, Presiden berujar, "Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR menyiapkan rancangan undang-undang untuk revisi terbatas terhadap UU No 32/2004."
Mengenai calon perseorangan yang sudah mendaftarkan diri di beberapa daerah melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden mengemukakan, hak politik itu harus dikesampingkan dulu karena aturan pelaksanaannya untuk calon perseorangan menindaklanjuti putusan MK belum dibuat.
"Kita melihat ada urgensi melakukan revisi terbatas atas UU No 32/2004 untuk memungkinkan calon perseorangan," ujarnya.
Presiden mengemukakan, untuk kepentingan keberlangsungan sistem yang baik, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan orang per orang.
Mengenai syarat dukungan bagi calon perseorangan, tidak disebut besaran persentasenya. "Revisi akan diupayakan betul-betul adil untuk semua, baik untuk calon perseorangan maupun partai politik. Syarat dukungan harus pas, bisa dijalankan, tetapi tidak merusak rasa keadilan," ujar Presiden.
Untuk itu, dalam revisi akan dibicarakan juga mengenai implikasi pelaksanaan, verifikasi KPUD, waktu yang dibutuhkan, dan pembiayaan untuk pengumpulan dukungan. "Sekali kita revisi UU No 32/2004, harus bisa dijalankan dan harus menjunjung demokrasi," ujarnya.
Langkah bersama MK
Setelah sepakat soal lima langkah bersama, pemerintah dan DPR juga setuju untuk menggelar pertemuan segitiga yang melibatkan pemerintah, DPR, dan MK. Pertemuan ini untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan yang telah banyak berubah.
Di lingkup internal DPR sendiri masih terjadi perbedaan pendapat soal pelaksanaan pilkada dalam waktu dekat pascakeputusan MK.
Kemarin siang Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq berpendapat pilkada terdekat lebih baik ditunda hingga revisi terbatas atas UU No 32/2004 selesai sehingga calon perseorangan bisa berpartisipasi, sedangkan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin berpendapat jangan ada penundaan atas jadwal pelaksanaan pilkada. Alasannya, DPR, atau Presiden tidak dalam posisi menentukan atau menunda pilkada karena itu adalah kewenangan penuh KPU.
Soal besar dukungan bagi calon perseorangan pun, di internal DPR belum ada kesepakatan. F-PKS berpendapat, calon perseorangan mesti mendapatkan minimal dukungan 3 persen dari jumlah penduduk, sebagaimana juga berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU No 11/2006.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid menilai syarat dukungan bagi calon perseorangan yang akan maju dalam pilkada sebesar 5-10 persen sebagai hal yang wajar. Dia menganggap syarat tersebut mampu dipenuhi calon perseorangan yang tidak memiliki mesin politik seperti partai. (INU/DIK/MZW)

Potensi Bahari: Nelayan Santun di Padaido

2007-08-23T14:16:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Samuel Oktora dan B Josie Susilo Hardianto

Laut terhampar biru. Sinar matahari pagi menghunjam menembus permukaan laut. Bilah-bilah cahaya berkelebat menari di permukaan karang. Ikan-ikan kecil berwarna hitam segera menyusup ke balik karang.
Perahu Melki Morin dan Nico melintas di atas karang. Perahu tradisional itu khas di Biak dan pesisir Papua. Bentuknya panjang, ramping, dan berujung runcing.
Pagi itu Melki dan Nico merapat ke Pantai Bosnik di Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Selasa adalah hari pasar. Karena itu, sejak sore sebelumnya mereka telah melaut dan hasilnya dibawa ke Pasar Bosnik. Tidak mengecewakan, meskipun dini hari hujan turun cukup deras, pasar tetap ramai.
Pedagang sayur, sagu, hingga penjual burung tumpah di pasar kecamatan itu. Di seberang, sejumlah nelayan telah menggelar hasil tangkapan mereka di deretan bangku panjang, berpayung anyaman daun kelapa.
Pondok-pondok mirip lapak itu milik Gereja. Untuk menggunakannya, mereka wajib membayar retribusi sebesar Rp 2.000 kepada Gereja.
Melki dan Nico, nelayan muda asal Pulau Wundi, segera mengeluarkan ikan hasil tangkapan. Seutas tali terbuat dari daun kelapa ditusukkan ke arah insang hingga menembus ke mulut ikan.
Hari itu mereka memperoleh ikan yang banyaknya sekitar setengah kotak pendingin berukuran 100 x 60 sentimeter. Di dalam kotak putih yang biasa disebut cool box itu ada beragam jenis ikan, seperti gutila, samandar ekor kuning, dan kakaktua. Ikannya segar-segar. Insangnya masih merah.
Beberapa pembeli yang telah menanti sabar menunggu Melki dan Nico selesai menyatukan ikan-ikan ke tali daun kelapa itu. Serenteng dihargai Rp 15.000. Untuk ikan ukuran kecil, serenteng bisa berisi 12 ekor, sedangkan untuk yang lebih besar, hanya empat atau enam ekor.
"Setiap hari pasar rata-rata kami mendapatkan keuntungan bersih Rp 300.000. Tapi, hasil itu dibagi dua. Kalau tangkapan bagus dan ikan tak banyak di pasar, bisa sampai Rp 700.000," kata Melki kepada tim Ekspedisi Tanah Papua Kompas 2007.
Pada hari-hari pasar, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu, memang banyak nelayan pulau merapat. Mereka datang dari Wundi dan Owi. Setiap ke Bosnik, untuk mengangkut ikan hasil tangkapan, Melki menyewa perahu motor Rp 50.000. Selain menjaring ikan di sekitar pantai Pulau Wundi, Melki juga mencari ikan dengan perahu dayung.
Menurut laki-laki tamatan SMA itu, jaring biasa ditebarkan sore hari. Ketika ditarik sekitar pukul 20.00, jaring biasanya sudah penuh ikan. Jika cuaca baik dan air laut surut, Melki dan Nico biasa mencari ikan dengan perahu pada siang hari.
Menjaga terumbu
Para nelayan seperti Melki memang beruntung. Mereka tidak perlu menyetorkan hasil tangkapan kepada tengkulak. Mereka senang menjadi nelayan yang bebas menjual ikan langsung kepada pembeli, apalagi ikan juga melimpah.
Bagi mereka, hanya cuaca seperti angin kencang sekitar bulan November-Desember dan gelombang tinggi pada bulan Agustus yang menjadi hambatan. Selebihnya, alam memberi anugerah yang luar biasa, terutama sejak para nelayan tidak lagi menggunakan bom laut untuk mencari ikan.
"Ikan di sini mudah didapat. Dulu nelayan di Pulau Wundi banyak menggunakan bom ikan, tapi sejak ada penyuluhan dan larangan keras, kami tak lagi pakai bom ikan," tutur Melki.
Dulu bom-bom ikan diracik dari bom-bom sisa Perang Dunia II yang banyak ditemukan di Pulau Wundi, yang pernah menjadi basis Angkatan Laut Amerika dari Armada Ketujuh.
Benyamin Inarkombu, nelayan asal Pulau Owi, menambahkan, sejak tahun 1997 nelayan dari pulau-pulau di sekitar Biak berangsur tidak lagi mengebom ikan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Coremap terus-menerus memberi penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang.
Di tempat lain, pada umumnya tingkat sosial ekonomi kehidupan nelayan rendah, bahkan sering kalah dibandingkan dengan kelompok masyarakat seperti petani. Mereka sering mengeluh tidak dapat mencukupi kehidupan rumah tangga, bahkan dililit banyak utang, terutama pada musim paceklik ikan.
Tidak demikian dengan nelayan di Pulau Wundi dan Owi. Mereka tampak begitu menikmati pekerjaan sebagai nelayan. Hal itu tentu tak lepas dari sikap mereka yang semakin memahami pentingnya menjaga keberadaan karang-karang laut sehingga biota laut tetap lestari.
Meski demikian, kata Benyamin, beberapa nelayan dari Pulau Owi saat ini masih menemukan nelayan-nelayan dari daerah lain mengebom ikan. Para nelayan asal Buton, misalnya, sering kedapatan membuang bom ikan di dekat pulau-pulau yang tidak berpenghuni.
Selain itu, ada pula nelayan lain dengan perahu besar mencari ikan menggunakan pukat harimau. Tentu saja dua cara itu membuat terumbu karang yang selama ini dijaga nelayan Pulau Wundi dan Owi terancam.
Kadang, mereka melaporkan kejadian itu ke pos Polisi Perairan dan Udara di dekat Pasar Bosnik, tetapi sering kali mereka harus kecewa karena polisi tampaknya enggan mengejar pelaku pengeboman. Meski demikian, para nelayan tetap patuh pada imbauan. Mereka setia pada jaring dan pancing.
Tak menjadi serakah ternyata memberi keuntungan. Meskipun sederhana, para nelayan nyatanya mampu mengelola kemurahan alam dan sumber lain dengan santun.

Karangetang Kembali Muntahkan Lava Pijar

2007-08-23T14:12:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Siau Timur, Kompas - Setelah sempat mereda, Gunung Karangetang (1.784 meter) di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, kembali meletus dan memuntahkan lava pijar, Selasa (21/8) pukul 23.02. Muntahan lava yang disertai suara gemuruh itu mengalir sampai kebun penduduk.
Pengamat Gunung Karangetang Daniel Hinondaleng yang ditemui di Pos Pengamatan Karangetang di Desa Salili, Siau Timur, Rabu, mengatakan, suara letusan terdengar cukup keras sehingga sebagian warga panik dan langsung keluar rumah untuk melihat lava pijar yang keluar dari puncak Gunung Karangetang.
Daniel memperkirakan ketinggian semburan mencapai 400 meter. Setelah letusan terjadi, lava pijar yang suhunya lebih dari 600 derajat Celsius itu meluncur ke Sungai Kahetang dan Sungai Batu Awang. Dari kedua sungai itu, lava terus mengalir ke kebun-kebun warga Desa Bebali dan Kelurahan Tarorane yang berjarak sekitar 2 kilometer. Belum diketahui berapa luas kebun penduduk yang rusak akibat terjangan lava panas itu.
Kepala Subbidang Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Agus Budianto, yang juga ditemui di Pos Pengamatan Karangetang, mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan masih atau tidaknya Gunung Karangetang mengeluarkan lava dalam beberapa hari ke depan. Tim yang ia pimpin sedang mengevaluasi data terakhir aktivitas gunung itu.
Melihat pola aktivitas atau getaran Karangetang dalam beberapa hari terakhir, kemungkinan gunung api itu akan mengeluarkan lava masih tinggi. (REI)

Anggota DPRD Jayawijaya Dikeroyok

2007-08-23T14:11:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 23 Agustus 2007

Wamena, Kompas - Anggota DPRD Jayawijaya, Naligi Kurisi, beserta empat rekannya, Rabu (22/8) pagi, diserang dan dianiaya oleh massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang. Mereka mengalami luka-luka akibat lemparan batu dan pukulan.
Hingga kemarin siang, massa pelaku yang diduga dipimpin seorang perwira Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya ditahan di markas kepolisian setempat, sementara tiga personel Polres Jayawijaya sudah diterbangkan ke Jayapura untuk diperiksa di bagian Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Papua.
Hasil visum di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena menunjukkan, Naligi Kurisi, Jhon Wetipo, Deki Doga, Agus Kurisim, dan Wemis Kurisi mengalami luka memar di bagian muka dan lecet-lecet di tangan dan kaki.
Menurut keterangan sejumlah saksi mata dan keterangan Polres Jayawijaya, pengeroyokan itu terjadi saat Naligi Kurisi dan empat rekannya akan mengikuti rapat di Kantor DPRD, sekitar pukul 09.30. Tiba-tiba saja sekelompok orang menyerang mereka.
Menurut Naligi Kurisi, dalam kerumunan warga terdapat seorang perwira Polres Jayawijaya berpangkat ajun komisaris berinisial AM serta beberapa polisi lain. "AM menunjuk-nunjuk saya. Ia juga menyuruh massa menyerang saya. Ia yang memimpin massa serta berteriak, ’Hajar saja’," ujar Naligi Kurisi.
Empat rekan Naligi dan beberapa orang yang kebetulan berada di halaman Gedung DPRD berusaha melindungi Naligi Kurisi, tetapi kemudian terjadi saling lempar batu antara massa di halaman gedung dan massa yang di luar. Sebelum aksi mereka bertambah parah, puluhan aparat keamanan dari Polres Jayawijaya datang melerai.
Kepala Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Besar Manolop Manik menjelaskan, penyerangan itu diduga terkait masalah utang piutang yang permasalahannya telah dilaporkan kepada polisi malam sebelum kejadian.
Kasus utang piutang itu sendiri terjadi saat kampanye Partai Golkar tahun 2004 di Kurulu, sekitar 20 kilometer dari Wamena. Saat itu ada peserta yang jatuh dari truk.
Partai lalu berjanji akan membayar denda adat berupa babi. Namun, hingga tiga tahun, denda adat tak segera dibayar.
(ICH/BEN)

Ekonomi Tumbuh 6,1 Persen

2007-08-16T09:14:00.001+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

Kualitas Pertumbuhan Masih Mengkhawatirkan

Jakarta, Kompas - Perekonomian nasional cenderung membaik. Namun, pertumbuhan ekonomi masih didorong konsumsi dan permintaan eksternal yang tercermin pada kinerja ekspor. Kinerja ekspor pun masih dikatrol tingginya harga komoditas, sementara hambatan produksi dan investasi belum terurai.
Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (15/8), mengumumkan perekonomian tumbuh 6,3 persen pada triwulan II-2007 dibandingkan dengan triwulan II-2006 dan tumbuh 2,4 persen dari triwulan sebelumnya. Secara kumulatif, perekonomian pada paruh pertama tahun ini tumbuh 6,1 persen dibandingkan dengan semester I-2006.
Laju pertumbuhan ekonomi ini ditunjukkan perkembangan produk domestik bruto (PDB). PDB merekam semua kegiatan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Bappenas, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 menciptakan 265.000 lapangan kerja baru.
Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2007 sebagian besar bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa.
"Ekspor, khususnya nonmigas, tumbuh karena harga komoditas ekspor Indonesia masih tinggi di pasar internasional. Perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia, seperti Amerika Serikat dan China, juga membaik. Ini menyebabkan permintaan meningkat," ujar Slamet.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga domestik jadi penyumbang terbesar kedua dengan porsi 2,7 persen. BPS mencatat pertumbuhan konsumsi ini antara lain ditunjukkan oleh peningkatan penjualan otomotif dan peningkatan penggunaan telepon seluler, termasuk pulsanya.
Investasi masih lemah
Pembentukan modal tetap bruto yang menunjukkan investasi fisik menyumbang 1,5 persen. Pertumbuhan investasi ini justru melemah dibandingkan dengan triwulan I-2007. Pada triwulan II, investasi fisik terhitung tumbuh 6,9 persen, sedangkan pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh 7,5 persen.
Pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan II-2007 tumbuh 24,18 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, konsumsi pemerintah berkontribusi paling kecil, yakni 0,3 persen terhadap PDB.
Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia M Chatib Basri mengatakan, investasi yang cenderung turun menunjukkan hambatan kegiatan produksi belum teratasi.
Keterbatasan pasokan energi, infrastruktur, hingga kekakuan pasar tenaga kerja membuat investasi belum tumbuh. Kegiatan produksi semata hanya memanfaatkan kapasitas terpasang yang ada. "Sisi permintaan, seperti ditunjukkan konsumsi domestik ataupun permintaan di pasar ekspor terus menguat. Jika ini tidak segera diimbangi dengan peningkatan produksi melalui investasi, bisa terjadi pemanasan (overheating) ekonomi, inflasi bakal naik," ujar Chatib.
Secara terpisah, Direktur InterCafe Institut Pertanian Bogor Iman Sugema berpendapat, kualitas pertumbuhan ekonomi masih mengkhawatirkan. Hal ini tampak pada masih lambatnya pertumbuhan sektor-sektor penyerap tenaga kerja banyak, terutama pertanian dan industri pengolahan.
Subsektor pertanian tanaman pangan dan peternakan tumbuh negatif pada triwulan II-2007, sementara industri pengolahan belum bertumbuh signifikan, hanya naik tipis dari 5,3 persen pada triwulan I-2007 menjadi 5,5 persen pada triwulan II. "Padahal sebelum krisis, manufaktur bisa tumbuh dua digit," ujar Iman.
Industri pengolahan paling besar menyumbang PDB, selain pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, masih lemahnya pertumbuhan industri pengolahan mengakibatkan perannya dalam PDB melemah pada triwulan II-2007, yakni 27,7 persen, dari 28,2 persen pada periode yang sama tahun 2006.
Target tumbuh lebih tinggi
Dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sampai semester pertama, memungkinkan pemerintah mencapai target tahun 2007. DPR memperkirakan target pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bakal lebih tinggi dibandingkan dengan target pertumbuhan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2007 sebesar 6,3 persen. Tingginya target pertumbuhan itu didorong optimisme pemerintah terhadap kecenderungan membaiknya kondisi iklim investasi di dalam negeri.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, pada tahun 2008 terdapat kecenderungan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal itu sudah terlihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi pada semester I-2007 yang lebih besar dari 6 persen.
Didorong belanja modal
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah akan mengefisienkan penggunaan anggaran dengan menggeser sebagian anggaran belanja barang ke belanja modal. Langkah itu dilakukan karena belanja modal jauh lebih produktif.
Anggaran belanja modal tahun 2008 diperkirakan akan mencapai Rp 101,5 triliun jauh di atas target anggaran belanja modal tahun 2007, yakni Rp 68,3 triliun. Adapun anggaran belanja barang justru turun dari Rp 62,5 triliun di APBN-P 2007 menjadi Rp 52,4 triliun di RAPBN 2008.
Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Herry Poernomo menyebutkan, daya serap kementerian dan lembaga pengguna anggaran belanja modal hingga saat ini baru mencapai Rp 16,6 triliun atau 22,74 persen dari target APBN-P 2007 senilai Rp 73,1 triliun. (DAY/OIN/HAR/LKT/REN)

Menurut Lapangan Usaha Semester I-2007 terhadap Semester I-2006

LAJU PERTUMBUHAN PDB
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan = 0,7 persen
2. Pertambangan, penggalian = 4,9 persen
3. Industri pengolahan = 5,4 persen
4. Listrik, gas, air bersih = 9,5 persen
5. Konstruksi = 8,6 persen
6. Perdagangan, hotel, restoran = 8,2 persen
7. Pengangkutan, komunikasi = 11,6 persen
8. Keuangan, real estat, jasa = 7,8 persen
9. Jasa-jasa = 7 persen

Setelah 10 Tahun Krisis Berlalu

2007-08-16T09:13:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

suryopratomo

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Mohammad Syahrial boleh tersenyum puas. Menjelang akhir keberadaan perusahaan yang dipimpinnya pada tahun 2008, PT PPA berhasil menjual satu per satu aset yang berada dalam pengelolaannya.
Terakhir yang dilepas oleh PT PPA adalah aset properti di Tabanan, Bali, yakni Bali Nirwana Resort (BNR). Aset tersebut diperebutkan empat perusahaan asing, yaitu Korea Asset Management Corporation (Kamco), perusahaan batu bara Kideko, Emirates Capital dari Uni Emirat Arab, dan perusahaan Singapura E-Crisps Trading Ltd. E-Crisps akhirnya memenangi tender penjualan aset BNR senilai Rp 501,8 miliar.
Ketika krisis moneter menimpa Indonesia 10 tahun lalu, BNR merupakan salah satu aset yang diambil Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bagian dari tanggung jawab obligor untuk membayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah mereka terima. Total kewajiban BNR sebesar 35,46 juta dollar AS.
Aset properti di bagian barat Pulau Bali itu sangat bagus. Resor itu bukan hanya lengkap dengan sarana hotel dan lapangan golf, tetapi juga indah karena terletak di pinggir laut dan dekat Pura Besakih, salah satu pura terkenal di Bali.
Tidaklah mudah bagi BPPN maupun PPA, yang kemudian dibentuk untuk menggantikan tugas BPPN, saat mencoba melepas aset itu. Sangat sedikit perusahaan yang berminat menawar aset properti tersebut. Kalaupun ada yang berminat, harga penawarannya sangat rendah.
Dengan berjalannya waktu, memang, kondisi ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk begitu dalam pada tahun 1998 dan 1999 secara perlahan mulai pulih. Paling tidak sejak tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tendensi ke arah perbaikan.
Itulah yang membuat kepercayaan para investor berangsur-angsur tumbuh kembali. Beberapa aset BPPN yang semula tidak dilirik investor, seperti BNR, akhirnya dilirik dan bahkan ditawar dengan harga yang lebih layak.
Harga komoditas
Keadaan seperti itu dirasakan juga oleh orang luar seperti mantan PM Singapura Lee Kuan Yew ketika beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia.
Menurut Lee, bangsa Indonesia tidak perlu berkecil hati. Negeri ini menunjukkan perbaikan dan dibandingkan dengan ketika krisis moneter pertama kali terjadi tahun 1997, keadaan jauh lebih baik.
Keadaan ini ditopang oleh perekonomian dunia yang memang sangat mendukung. Terutama membaiknya harga-harga komoditas, baik itu hasil pertambangan maupun pertanian, ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Semua harga komoditas naik dengan sangat signifikan. Timah, nikel, tembaga, bahkan juga minyak kelapa sawit, dan karet harganya sangat baik sehingga ikut menopang upaya perbaikan keadaan ekonomi.
Pertanyaan lebih lanjut, apakah pertumbuhan ekonomi kita sudah merupakan yang paling optimum? Apakah keadaannya sebenarnya bisa lebih baik dari sekarang ini?
Itulah sebenarnya inti persoalan yang harus dipecahkan setelah 10 tahun krisis berlalu. Dengan kondisi perekonomian dunia yang mendukung, sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi dari ini. Perekonomian Indonesia seharusnya mampu tumbuh lebih pesat apabila ditopang oleh kebijakan yang lebih terencana dengan baik.
Ketika krisis moneter pertama kali terjadi, sebenarnya itu merupakan momentum yang baik untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Kita memperbaiki sistem yang tidak berjalan baik, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga hukum. Itu juga kesempatan emas untuk membenahi sumber daya manusia, yang merupakan kunci untuk kemajuan.
Kita kekurangan manusia-manusia yang memiliki jiwa wirausaha. Salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan yang tidak mencerdaskan, apalagi mencerahkan. Terutama sekolah-sekolah umum yang kita miliki tidak mampu meningkatkan kualitas SDM.
Mahalnya pendidikan membuat rata-rata angkatan kerja bangsa ini hanya berpendidikan sekolah dasar (SD).
Oleh karena itu, tidaklah keliru apabila ada yang mengingatkan agar kita mengatasi ketertinggalan dalam mempersiapkan SDM yang dibutuhkan untuk kondisi ekonomi masa depan.
Lee Kuan Yew mengingatkan Indonesia untuk berhati-hati karena sekarang ini dunia bergerak begitu cepat dan sepertinya dunia sekarang ini datar. Nyaris tidak dikenal lagi batas negara dan investasi bisa dilakukan di mana saja.
Harus berubah
Indonesia harus melakukan perubahan yang mendasar apabila tidak ingin ditinggal oleh negara-negara sekawasan. Krisis besar yang sudah dialami 10 tahun ini harus mengentakkan kesadaran seluruh bangsa untuk mengubah sikap dan perilaku.
Secara politik bangsa ini memang sudah melakukan lompatan besar dengan menggantikan sistem otokrasi menjadi demokrasi. Namun, demokrasi baru dipahami sekadar sebagai sebuah kebebasan. Demokrasi baru sebatas dipahami sebagai hak asasi manusia di bidang hukum.
Terasa sekali selama 10 tahun reformasi berjalan semua seperti dibiarkan berjalan sendiri. Sangat terbatas pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat untuk membuat mereka bisa memahami esensi dari demokrasi dan kehidupan demokrasi yang kita jalankan ini, serta tujuan besar yang sebenarnya ingin kita capai sebagai bangsa.
Tidak salah apabila kemudian semua orang menerjemahkan sendiri demokrasi itu. Sekarang ini kita rasakan bagaimana semua orang berbicara tentang demokrasi atas pemahamannya sendiri, bahkan menerjemahkan tujuan hidup berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan keinginannya.
Sepanjang sikap dan perilaku seperti itu tak pernah berubah, sulit bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari situasi serba krisis. Kita akan sulit untuk memenangi persaingan di tingkat global yang semakin ketat dan cepat tanpa ditopang tata kelola pemerintahan dan juga perusahaan yang baik (good governance dan good corporate governance).
Sepuluh tahun krisis yang telah kita lalui seharusnya membuat kita segera tersadar untuk segera membenahi diri.
Kita perlu menetapkan visi bersama yang menjadi pegangan bagi kita semua untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Kamar Dagang dan Industri merumuskan visi industri Indonesia 2030. Indonesia Forum juga melontarkan gagasan Visi Indonesia 2030. Tugas kita sekarang bagaimana menyatukan semua konsep itu menjadi satu dan itu kemudian disepakati sebagai visi kita bersama.
Kebersamaan itu menjadi sangat penting karena tidaklah mungkin kita membangun bangsa dan negara ini secara sendiri-sendiri. Yang terpenting kita mau melakukan itu semua dengan pikiran terbuka, dengan hati terbuka, dan juga dengan kemauan terbuka.

Laporan Kekayaan: Hakim dan Jaksa Tergolong Kelompok yang Paling Tidak Patuh

2007-08-16T09:12:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

jakarta, kompas - Aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, tergolong penyelenggara negara yang paling tidak patuh melaporkan harta kekayaan.
Mereka menempati urutan terakhir dalam tingkat kepatuhan melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah pejabat badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), kaum legislatif, dan eksekutif.
Berdasarkan data KPK per 15 Agustus 2007, tingkat kepatuhan bidang yudikatif hanya 43,77 persen. Dari total 20.991 penyelenggara negara, baru sebanyak 9.188 orang yang telah melaporkan kekayaan.
Penyelenggara negara yang paling patuh adalah pejabat BUMN dan BUMD. Sebanyak 73,09 persen atau 5.418 dari total 7.413 pejabat BUMN/BUMD wajib lapor telah melaporkan kekayaan.
Di urutan kedua adalah kalangan legislatif dengan tingkat kepatuhan 70,06 persen. Sebanyak 16.666 dari total 23.787 orang telah melaporkan kekayaannya.
Sementara tingkat kepatuhan pejabat pemerintah (eksekutif) mencapai 67,564 persen atau sebanyak 41.564 dari total 61.809 pejabat wajib lapor.
Menurut Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK M Sigit, Rabu (15/8), bidang yudikatif terdiri dari semua hakim (hakim agung, hakim banding, hakim tingkat pertama, dan hakim konstitusi), jaksa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (hanya anggota. Jika pegawai BPK, masuk bidang eksekutif), dan Komisi Yudisial.
Sigit mengatakan, di antara komunitas hakim, hakim agama termasuk yang paling patuh dan rajin melaporkan kekayaan.
Saat dikonfirmasi mengenai ketidakpatuhan aparat penegak hukum di bawahnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan, laporan kekayaan merupakan tanggung jawab pribadi. Ia tak dapat memberikan sanksi apa pun, termasuk sanksi administratif jika ada hakim atau aparat pengadilan yang belum melaporkan kekayaan.
"Itu tanggung jawab pribadi. Masak orang lain yang membuat peraturan, MA yang memberi sanksi," kata Bagir yang melaporkan kekayaannya pada 2006.
Wakil Ketua MA Mariana Sutadi tercatat belum memperbarui laporannya (2001). Saat dikonfirmasi, Mariana mengakui hal itu. Ia baru menyusun laporan setelah sakit selama dua minggu.
Perlu sanksi
Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai perlu ada sanksi administrasi, seperti dipindah atau tidak naik pangkat, bagi pejabat negara yang tidak melaporkan kekayaan secara tepat waktu. Sanksi administrasi, lanjutnya, dapat dilakukan karena pelaporan kekayaan di Indonesia, seperti halnya di sejumlah negara lain, lebih merupakan masalah administrasi.
Pembuatan sanksi administrasi dapat dimulai oleh KPK dengan membuat nota kesepahaman dengan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Agung atau DPR. Dalam nota kesepahaman itu, misalnya, dapat diatur bahwa KPK akan melaporkan pejabat lembaga itu yang belum melaporkan kekayaan kepada atasannya dan kemudian atasannya ikut mengingatkan. Jika tetap tidak melaporkan kekayaannya, pejabat itu akan mendapat sanksi administrasi dari lembaganya.
Praktisi hukum Harry Ponto menuturkan, seharusnya memang ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya. Sanksi moral seperti diumumkan di media massa seperti sekarang ini harus diperbanyak. (ANA/NWO)

Cerita TKI di Korea: "Ngapain" Pulang, Saya Sudah Digaji Rp 10 Juta

2007-08-16T09:10:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

tjahja gunawan

Pada bulan Februari 2008, masa kontrak Syarif (29), salah seorang tenaga kerja Indonesia di Ansan, Korea Selatan, sudah tiga tahun dan akan segera jatuh tempo. Namun, ia tidak mau pulang.
Syarif tidak akan pulang ke kampung halamannya di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, jika tidak ada jaminan dari Pemerintah Indonesia terhadap dirinya untuk bisa kembali lagi bekerja di Korea Selatan.
"Loh ngapain pulang, saya sekarang sudah mendapat gaji 1 juta won per bulan (sekitar Rp 10 juta). Pulang ke kampung, belum tentu saya mendapat pekerjaan, malah mungkin nganggur. Mendingan di sini (Korsel), perusahaan sudah percaya sama saya. Kerja sudah enak, saya bisa nabung dan kirim uang ke Indramayu," ujar Syarif, ketika ditemui Kompas di sebuah Warung Indonesia di daerah Ansan, awal Agustus lalu.
Lain cerita Syarif, lain pula penuturan pasangan suami istri Udin-Ny Markesot (bukan nama sebenarnya). Keduanya sudah tinggal di Suwon sekitar 10 tahun. Dua sejoli yang sudah memiliki satu anak ini termasuk TKI yang sudah melewati masa tinggal di Korsel (overstay).
Anehnya, kedua warga Indonesia ini tidak dideportasi oleh Pemerintah Korea. Warga Indonesia khususnya TKI yang bekerja di Korea dikenal sebagai orang yang gampang diatur, tidak neko-neko, dan tidak malas seperti halnya tenaga kerja asal negara lain.
"Makanya, setiap ada operasi dari imigrasi Korsel, kami selalu ’dilindungi’ karena orang Korsel mengetahui benar karakter orang Indonesia," ujar Udin.
Namun, adakalanya para TKI ini justru kesal dengan ulah oknum pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul terutama yang menangani paspor.
Para TKI ini sering dijadikan obyek oleh mereka yang ingin mencari keuntungan tambahan. "Masak pengurusan perpanjangan paspor di KBRI resminya 30.000 won bisa melonjak hingga 200.000 won. Untungnya pejabat tersebut sekarang sudah dipindahkan," ungkap Udin.
Tutup mata
Sebaliknya, petugas imigrasi di Korea justru sering "tutup mata" terhadap sejumlah TKI yang overstay. Meski secara administratif suami-istri itu bermasalah, mereka masih tetap bekerja di perusahaan kabel di Suwon.
"Malah kalau ada operasi ke pabrik, misalnya, TKI yang overstay diminta petugas imigrasi untuk keluar lebih dulu agar tidak terkena operasi," kata Udin.
Ia menyimpulkan, perusahaan dan Pemerintah Korea sebenarnya sangat membutuhkan tenaga kerja manual yang terampil, tetapi mereka juga membutuhkan pekerja yang baik dan bisa diatur.
"Masalah TKI sering terjadi pada saat pengiriman dari Indonesia karena banyaknya pungutan dan birokrasi di dalam negeri," ungkap Udin.
Sementara Syarif yang bekerja di Ansan datang ke Korsel tahun 2004 dan termasuk salah satu TKI yang mengikuti sistem government to government (G to G), yakni mekanisme pengiriman TKI yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara penempatan TKI, yakni Pemerintah Korsel.
Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengirim sejumlah TKI lalu diterima oleh Pemerintah Korsel.
Selanjutnya, Pemerintah Korea menawarkan dan menyalurkan TKI kepada perusahaan Korea yang membutuhkan. Sebelumnya, pengiriman TKI dilakukan perusahaan swasta, tetapi sering menimbulkan banyak masalah.
Kuota TKI
Ditemui di sela-sela kegiatan Promosi Investasi yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Seoul, Korsel, 6-7 Agustus 2007, Duta Besar Indonesia untuk Korsel Jakob Tobing menjelaskan, kuota TKI yang bisa bekerja di Korea jumlahnya 9.000 orang, tetapi kuota tersebut belum bisa dipenuhi seluruhnya. Pasalnya, masih ada beberapa persoalan dalam proses persiapan dan pengiriman TKI dari Indonesia.
Salah satu persoalan adalah sogok-menyogok. Seperti dituturkan Syarif, temannya dari Indramayu yang sudah memiliki paspor, visa, dan tiket pesawat nyaris tidak bisa berangkat ke Korea karena ada TKI lain yang berani menyogok petugas hingga Rp 40 juta agar bisa bekerja di Negeri Ginseng ini.
Jakob Tobing bisa memahami kondisi TKI seperti itu, namun yang ditangani KBRI di Seoul lebih pada manajemen kedatangan TKI. Di Korsel TKI lebih dihargai, tetapi di negeri sendiri mereka justru disia-siakan. Bahkan, para TKI sering dijadikan obyek pungutan liar oleh sejumlah petugas, padahal mereka termasuk kelompok "pahlawan devisa". Duh, malangnya nasib TKI.

MA Usulkan Hakim Agung Pensiun 70 Tahun

2007-08-16T09:09:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

Ketua Komisi Yudisial Khawatir Hambat Kaderisasi

jakarta, kompas - Mahkamah Agung mengusulkan agar usia pensiun para hakim agung diperpanjang dari 65 tahun menjadi 70 tahun. Alasannya, hal tersebut sesuai dengan kondisi di beberapa negara, yang hakim agungnya memasuki usia pensiun pada 70 tahun.
"Jangan dikira kalau Pak Bagir ingin diperpanjang, ya. Usulan ini diajukan dengan syarat hakim agung yang sudah berumur 65 tahun pada saat UU disahkan, tidak berlaku (tidak menggunakan ketentuan ini). Jadi, bukan untuk Pak Bagir," ujar Bagir Manan, usai melantik hakim agung baru di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (15/8).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa usia pensiun hakim agung adalah 65 tahun. Namun, usia pensiun itu dapat diperpanjang jika hakim agung memiliki prestasi kerja yang luar biasa.
Dalam praktiknya, hampir semua hakim agung, termasuk Ketua MA, diperpanjang oleh Ketua MA Bagir Manan. Hanya seorang hakim agung, yaitu Prof Dr Muchsan, yang tidak diperpanjang karena sakit.
Bagir menginginkan agar ada ketentuan yang pasti mengenai usia pensiun. Ia mengusulkan agar tidak ada lagi perpanjangan usia pensiun.
Namun, usulan memperpanjang usia pensiun hakim agung itu dikritik oleh Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas. "Usulan tersebut disampaikan tanpa pertimbangan dan alasan hukum yang jelas," katanya.
Menurut Busyro, perpanjangan usia pensiun hakim agung akan menghambat proses kaderisasi. Padahal kaderisasi dibutuhkan mengingat hakim agung saat ini merupakan produk lama, hasil sebuah pendidikan ilmu hukum yang tidak memiliki mainstream tradisi hukum progresif.
"Saya khawatir akan ada pembusukan berpikir di sana. Bagaimana hakim agung mau menemukan hukum jika masih diisi dengan produk lama yang tidak memiliki tradisi berpikir progresif," ujar Busyro.
Rabu kemarin, Bagir Manan melantik enam hakim agung baru. Keenam hakim agung baru itu adalah Hatta Ali, Prof Komariah E Sapardjaja, Mukhtar Zamzami, M Zaharuddin Utama, M Soleh, dan Prof Abdul Gani Abdullah.
Dalam pidatonya, Bagir Manan meminta keenam hakim agung baru tersebut tidak banyak mengeluarkan komentar, terutama tentang putusan.
"Jabatan hakim itu jabatan diam. Tidak boleh memberi komentar terhadap putusannya atau putusan orang lain di depan publik," ujarnya. (ana)

PEMILU PRESIDEND: PD Setuju Ada Capres Perseorangan di 2009

2007-08-16T09:08:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Dewan Perwakilan Daerah mendukung adanya calon perseorangan dalam Pemilu Presiden 2009. Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden/Wakil Presiden, yang akan dibahas dalam waktu dekat ini antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) menegaskan, usulan DPD ini diajukan karena aspirasi masyarakat yang berkembang. Mengenai kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, para ahli tata negara mempunyai dua pendapat.
"Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dalam UUD disebutkan dipilih secara demokratis saja kini telah membuka pintu bagi calon perseorangan. Semestinya, pemilihan presiden pun membuka ruang untuk calon perseorangan," kata Ginandjar, yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Periode 1999-2004 itu, Rabu (15/8).
Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden dari DPD Bengkulu Muspani juga menegaskan bahwa Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memang mengatur calon dari partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga tidak melarang calon perseorangan.
"Sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi tidak otomatis pasti inkonstitusional," kata Muspani.
Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".
Namun, menurut Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden di DPR Ferry Mursyidan Baldan dari Fraksi Partai Golkar, pansus tampaknya akan mengesampingkan usulan DPD ini.
"UUD sangat tegas menyebutkan yang mengusulkan calon presiden/wakil presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik. Undang-undang tidak boleh buat norma baru," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, mantan Ketua MPR Amien Rais dan mantan Ketua DPP Partai Golkar Akbar Tandjung berpendapat peluang bagi calon perseorangan mengikuti pemilihan presiden ke depan perlu dibuka.
Di sela-sela acara syukuran gedung baru Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Amien mengajak semua pihak untuk mendukung peluang dibukanya calon perseorangan.(sut/ana)

Polisi Menduga Nadir adalah Aktor Utama

2007-08-16T09:03:00.000+07:00

KOMPAS - Kamis, 16 Agustus 2007

PASURUAN, KOMPAS - Polisi menduga Nadir merupakan aktor utama dalam bisnis keluarga bom ikan, yang salah satu bomnya meledak di Gang Anggrek Nomor 1, Pasuruan, Sabtu (11/8). Polisi belum bisa mengungkapkan dari mana bahan peledak didapat dan juga jalur distribusi bom ikan.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja mengatakan hal ini seusai rapat dengan Kepala Kepolisian Wilayah Malang Komisaris Besar Syahrizal Ahyar dan Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan Ajun Komisaris Besar Jebul Jatmoko di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pasuruan, Rabu.
Herman menjelaskan, sebagai aktor utama diduga Nadir dibantu keluarganya. Namun, untuk memastikan hal ini, polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap saksi. Setidaknya sudah 27 saksi diperiksa, sebagian besar adalah anggota keluarga Nadir.
Saat ditanyakan apakah dari saksi yang diperiksa ada yang akan dijadikan tersangka, Herman menjawab masih mendalaminya. "Semuanya masih sebagai saksi karena mereka semua bilang tidak tahu," katanya.
Polisi masih menyelidiki asal bahan peledak dan daerah distribusi bom ikan. Begitu pula kemungkinan bom-bom ikan dibeli kelompok lain selain nelayan.
"Ada kemungkinan barang-barang tersebut dikirim ke luar Pulau Jawa karena barang sebanyak itu tidak mungkin dijual di Pasuruan saja," ujar Herman.
Polisi mengambil 47,1 kilogram bahan peledak TNT (trinitrotoluena), atau lebih banyak lagi dari yang diungkapkan Syahrizal pada Selasa lalu, yaitu 45,2 kilogram. Sebanyak 1,9 kilogram TNT tambahan ditemukan polisi saat penyisiran di daerah tempat tinggal Nadir di Ngemplakrejo, Pasuruan, Selasa sore. Selain itu, ditemukan pula sekitar 4.000 casing detonator.
Herman meminta Kepala Polwil Malang dan Kepala Polresta Pasuruan mengungkap bisnis bom ikan sekaligus menangkap Nadir.
Pengejaran terhadap Nadir dilakukan petugas Reserse dan Kriminal Polresta Pasuruan dengan menggeledah rumah Anissa (kakak Nadir) dan suaminya, Saiful. Juga rumah Nurbina (adik Nadir) dan suaminya, Atim, di Dusun Blusuk, Kecamatan Pohjentreh, Kabupaten Pasuruan, Selasa (13/8) pukul 21.00. Selain itu, polisi juga mencari barang bukti lain yang terkait bom ikan. Dalam penggeledahan ini polisi tidak menemukan Nadir atau satu pun barang bukti.
Garis polisi di sekitar lokasi ledakan di Gang Anggrek, Pasuruan, telah dicopot oleh polisi. Garis polisi hanya dipasang di sekeliling rumah dan gudang milik Ilham, tempat bom ikan meledak. Rumah dan gudang ini akhirnya menjadi tontonan warga. (APA)

Perusakan Rel KA Mengarah ke Teror

2007-08-15T09:01:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Menteri Perhubungan Minta Bantuan Kepala Polri

Semarang, Kompas - Perusakan atau vandalisme prasarana kereta api yang mengakibatkan tergulingnya beberapa gerbong KA Gumarang mengarah kepada teror konvensional. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang disalurkan dengan merusak sarana publik.
"Dorongan vandalisme dapat dipicu oleh ketidakpuasan akibat tekanan sosial, ekonomi, ataupun politik. Pelakunya bisa saja warga sekitar atau orang luar," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Warsito, Selasa (14/8), menanggapi soal perusakan rel yang mengakibatkan tergulingnya KA Gumarang.
Kompas (13/8) memberitakan, sebagian gerbong KA Gumarang jurusan Surabaya-Jakarta terguling di Kramat, Grobogan, Jawa Tengah, akibat rel digergaji orang tak dikenal.
Warsito berpendapat, pelaku ingin membuat masyarakat juga merasakan tekanan yang dialaminya, dengan merusak sarana publik. Kereta api menjadi pilihan pelaku karena merupakan alat pengangkut massal dan pengamanannya relatif lemah.
"Dapat juga dilatarbelakangi dorongan dari elite tertentu yang ingin menjatuhkan citra pemerintah maupun pemimpin. Kepolisian harus mencari pelakunya dan menggali lebih mendalam motivasi pelaku merusak rel kereta api ini," tutur Warsito.
Menurut data PT KA Daerah Operasi IV Semarang, di lokasi sama pada 27 Juli, sekitar pukul 21.00, petugas menemukan rel digergaji sekitar 5 milimeter. Sebelumnya, tanggal 15 Juni, pukul 22.15, KA Gumarang hampir menabrak guide rail atau rel pembimbing yang dipasang di atas rel.
Dalam kaitan itu, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal mengungkapkan, ia meminta bantuan Kepala Polri guna mengamankan prasarana dan sarana kereta api. Menurut dia, pencurian serta perusakan sarana dan prasarana KA merupakan tindak kriminal yang tak bisa ditangani jajaran Departemen Perhubungan atau manajemen PT KA.
Sementara itu, rel yang rusak sudah dapat digunakan KA dengan kecepatan maksimal 5 kilometer (km) per jam sepanjang 550 meter, mulai dari Km 27 plus 900 hingga Km 27 plus 350. Kepala Distrik 43B Gubug R Tonny mengatakan, dalam kondisi normal, KA bisa melaju di atas rel dengan kecepatan 100 km/jam.
Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Dody Sumantyawan HS kepada wartawan di Semarang menyatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Namun, dari barang bukti yang ada dan keterangan saksi, ada unsur kesengajaan memotong rel yang menyebabkan kereta anjlok. "Dari sekian banyak kecelakaan KA, baru kali ini disebabkan kesengajaan," katanya. (RWN/HAN/GAL)

Kehidupan: Menjaga Keselamatan, tetapi Hidup Serba Susah

2007-08-15T09:00:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Antony Lee

Matahari bersinar terik ketika Suwardi (55) mengibarkan bendera merah, pertanda kereta api harus berhenti di Kilometer 27 plus 900 meter di Kramat, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (14/8). Daerah ini merupakan lokasi tergulingnya KA Gumarang akibat relnya digergaji.
Ketika KA tersebut berhenti, ia lantas naik ke lokomotif dan mengibarkan bendera hijau. KA sudah dapat berjalan kembali meski dengan kecepatan 5 kilometer per jam. Setelah lepas dari Km 27 plus 350 meter, Suwardi turun dan KA melaju dengan kecepatan normal.
Rel yang tengah diperbaiki belum dapat menahan beban seperti biasanya. Dalam kondisi normal, rel dapat dilalui kereta api dengan kecepatan hingga 100 kilometer per jam. Ini menjadi tugas tambahan Suwardi.
Ia kemudian mendatangi rekan-rekannya yang sedang mengencangkan penambat bantalan dan rel. Ayah lima anak itu lalu kembali ke pekerjaan utamanya sebagai petugas perbaikan rel. Ia biasanya bekerja dari pukul 07.00 hingga 14.00. Namun, kecelakaan KA Gumarang membuat ia dan tujuh rekannya lembur mulai dari subuh hingga malam hari.
"Kemarin, setelah KA terguling, kami bekerja dari pukul 23.00 sampai besok sorenya, sekitar pukul 17.00," ujarnya.
Sehari-hari Suwardi dan tujuh petugas jalan dan rel di Distrik 43B Gubug mengamati dan memperbaiki rel yang goyang ataupun sedikit miring. Mereka acap mendapatkan informasi rel rusak dari atasannya atau kerap pula dari petugas pengawas rel yang menyusuri rel beberapa kali sehari.
Berbekal alat penggaruk, waterpas, dongkrak, dan ganto (semacam pacul kecil), mereka setiap hari menggunakan sepeda motor mendatangi lokasi yang relnya terganggu. Kerap mereka berjalan beberapa kilometer jika lokasi itu tak bisa dilalui sepeda motor. Istirahat dan berteduh di bawah pepohonan sambil menikmati nasi dengan lauk seadanya menjadi keseharian mereka.
Pekerjaan ini memang tak ringan. Mereka harus siap bekerja di bawah terik matahari atau tiba-tiba dipanggil saat larut malam. Namun, beratnya pekerjaan ini belum diikuti upah memadai. Suwardi yang sudah bekerja di PT KA sejak 1973 mendapat gaji pokok Rp 1 juta per bulan. Dengan berbagai tunjangan, ia bisa mendapat Rp 1,9 juta per bulan.
Uang ini digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya. Dua anaknya kuliah. Untung baginya, istrinya membantu dengan berjualan mi ayam. "Selepas bekerja, saya menggarap sawah," ujar lulusan SD ini.
Biaya hidup yang tinggi juga membuat petugas lainnya, Sunardi (53), memutar otak. Ia memelihara dan menjual kambing untuk mencukupi biaya pendidikan anaknya yang sudah memasuki semester enam di IKIP PGRI Tuban, Jawa Timur. Sunardi memilih tinggal di bedeng alat-alat di Karangawen di Demak. Dua minggu sekali ia pulang ke rumahnya di Rembang.
"Saya hidup hemat karena harus membiayai istri yang ada di Rembang dan anak saya di Tuban," ujar laki-laki bergaji pokok Rp 1 juta per bulan itu.
Ini tidak mengherankan karena untuk uang kos dan makan anaknya, ia mengirimkan uang Rp 400.000 per bulan. Belum lagi untuk biaya anak keduanya yang duduk di kelas III SMP. Kesulitan dialami Sunardi setiap memasuki semester baru karena ia harus membayar uang kuliah Rp 600.000.
Untuk itu, ia menjual kambing yang sudah dipeliharanya. Kambing ini dia beli ketika masih kecil. "Istri saya yang memelihara. Kalau sudah dekat bayaran kuliah, kambing saya jual, lumayan bisa untuk bayaran. Bulan berikutnya kami membeli kambing lagi," ujar Sunardi sambil tertawa.
Namun, Subaidi (30) tidak seberuntung dua rekannya. Ia sudah lima tahun bekerja sebagai petugas honorer jalan dan rel. Upahnya Rp 650.000 per bulan. Uang ini digunakan untuk membiayai keluarga.
"Kontrak kerja saya sudah empat kali diperpanjang. Enggak tahu bagaimana nasib saya nanti," ujar tamatan SMA ini.
Subaidi masih tinggal bersama orangtua karena belum mampu mandiri dengan upah itu. Sebelumnya ia bekerja sebagai buruh pabrik dan mencoba menjadi pegawai honorer setelah ada lowongan pekerjaan sebagai petugas perbaikan jalan dan rel.
Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, sudah sepatutnya petugas yang berkonsentrasi mengurusi persoalan keamanan perjalanan KA tak lagi khawatir soal cara mencukupi kebutuhan hidup. "Ini berbahaya karena selain berpikir mengenai keselamatan orang lain, mereka sibuk memikirkan keselamatan pribadi," ujarnya.
PT KA, katanya, harus berani meningkatkan kesejahteraan para petugas di lapangan dan berkaitan erat dengan keselamatan penumpang. Kesejahteraan yang minim bisa membuat pegawai tidak fokus dan dapat membuka peluang tidak jujur.
Namun, hal ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Prasarana KA, termasuk perawatan, seharusnya ditanggung pemerintah, dapat melalui badan usaha. Menurut dia, kesejahteraan petugas ini harus menjadi lebih baik. Jangan sampai keselamatan penumpang ditangani pekerja yang "keselamatan" biaya hidupnya sendiri belum terjamin.
Dalam kaitan itu, pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, menyatakan, pengawasan memadai terhadap jalur KA memang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus menganggarkan secara khusus dana untuk pengamanan dan pemeliharaan jalur KA. Apalagi saat ini banyak rel kereta api renta. "Anggaran khusus pengamanan kereta belum ada," ujar Danang.
Jika sistem pengamanan dan pemeliharaan infrastruktur rel KA tidak segera diperbaiki, menurut Danang, hal itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Itu karena berdasarkan UU Perkeretaapian yang baru, pihak swasta bisa masuk menjadi operator KA. Pemerintah akan kena tuntutan jika KA swasta anjlok akibat rel rusak karena faktor kelalaian. (RWN)

EPA RI-Jepang: Kesempatan Hapus "Dosa Besar"

2007-08-15T08:58:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Salah satu dosa terbesar pemerintah di dalam pembangunan Indonesia sejak tahun 1967 adalah menjadikan rakyat relatif sebagai stempel dan dijadikan sebagai pemanis di balik program-program ekonomi. Indonesia sibuk menjual dirinya kepada investasi asing dengan menawarkan upah buruh murah yang tidak menyejahterakan warga kebanyakan.
Pemerintah mengandalkan keberadaan sumber daya alam dan energi yang hanya menguntungkan investor asing serta pebisnis lokal yang masuk di dalam inner circle. "Seharusnya distribusi hasil kekayaan energi lebih disebar dan tidak berkutat kepada segelintir orang saja," kata Akio Kawato, profesor dari Sekolah Bisnis dari Universitas Waseda.
Jadilah Indonesia sebagai negara kaya, tetapi kebanyakan warganya dibelenggu kemiskinan. Muncul pula pengusaha manja berkat proteksi, pengusaha perusak perekonomian dengan kredit macet, dan pengusaha dengan praktik bisnis yang suka menginjak kaki pesaing. Basis perekonomian pun tak berkembang secara berarti.
Ekonomi Indonesia memang tumbuh yang diperlihatkan dengan indikator ekonomi makro. Akan tetapi, di dalamnya ada posisi rakyat sangat rentan, ditandai dengan kemiskinan serta ketidakmampuan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Intinya, pembangunan ekonomi Indonesia sejak 1967 tak kunjung mampu memakmurkan mayoritas, tetapi hanya segelintir warga.
Kini muncul sebuah kesempatan, atau sebuah potensi untuk menghapus dosa besar pemerintah, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) RI-Jepang pada kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di Jakarta, 19-21 Agustus.
Salah satu misi utama kunjungan PM Abe adalah peningkatan hubungan ekonomi lewat EPA. Bisa dikatakan, ini adalah sebuah kesempatan menghapus dosa besar dengan mengubah paradigma pembangunan pola lama jika benar-benar dimanfaatkan.
Bermanfaatkah EPA itu untuk RI? Tidak ada keraguan soal itu. Menurut Departemen Luar Negeri (Deplu) Jepang, hasil studi bersama RI-Jepang menunjukkan EPA akan meningkatkan basis aktivitas ekonomi kedua negara, lebih-lebih Indonesia. Hal itu juga dinyatakan Akio Isomata, Direktur Divisi Kedua Asia Tenggara, Deplu Jepang.
Kadin Jepang (Nippon Keidanren) juga tak ragu menyimpulkan manfaat positif EPA.
Ekonom tersohor Jepang dari Universitas Waseda, Tokyo, Profesor Shujiro Urata, juga mengatakan, "Setidaknya di dalam jangka panjang EPA akan menguntungkan."
Profesor Urata kebetulan sudah relatif hafal keadaan ekonomi Indonesia dengan segala kekurangannya karena pernah melakukan riset di Indonesia, atas permintaan Presiden Abdurrahman Wahid dengan biaya Japan International Cooperation Agency (JICA).
EPA antara Jepang dan Singapura serta antara Jepang dan Meksiko terbukti telah meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara ini dengan Jepang.
Hubungan komplementer
Jangan membayangkan EPA ini akan membuat RI-Jepang dalam posisi yang mirip seperti bertinju satu lawan satu. Ini adalah hal yang mustahil dengan Jepang yang sudah berbicara soal teknologi masa depan, sementara Indonesia masih tersengal-sengal akibat akar krisis multidimensi yang masih membelenggu.
Tidak satu pun pakar di Jepang mengharapkan posisi seperti itu, tetapi memperkuat hubungan komplementer yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama. (MON)

IPTEK: Harteknas: "Low-Tech" Vs "Hi-Tech"

2007-08-15T08:56:00.002+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

NINOK LEKSONO

"Teknologi membutuhkan uang, dan teknologi juga menghasilkan uang. Jika banyak orang Indonesia menggunakan teknologi, artinya kita berhasil secara teknologi."
(Wapres Jusuf Kalla dalam Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, 10 Agustus 2007)
Apa yang disampaikan Wapres memang kontras dengan peristiwa yang melatarbelakangi pencanangan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas), yakni penerbangan perdana pesawat penumpang N-250 yang desainnya merupakan hasil karya bangsa Indonesia. N-250 terbang untuk pertama kali tanggal 10 Agustus 1995, memuncaki kiprah para insinyur dan ahli aeronautika Indonesia di bawah pimpinan Prof BJ Habibie.
Tentu saja prestasi yang diukir sepekan sebelum Perayaan Tahun Emas 50 Tahun RI amat membanggakan.
Sekadar catatan, di luar Boeing dan Airbus yang membuat pesawat jet berbadan lebar, saat itu ada sejumlah pabrikan yang dikenal sebagai pembuat pesawat komuter berkapasitas sampai 50 penumpang, seperti Fokker yang membuat Fokker 50, Embraer di Brasil, dan Dornier di Jerman, serta kongsi Perancis-Italia yang membuat pesawat ATR (Avion de Transport Regional).
ATR-42 merupakan salah satu pesaing N-250, hanya saja karya insinyur Indonesia diklaim lebih maju dengan penerapan sistem penerbangan fly-by-wire, di mana pengendalian pesawat sepenuhnya dilakukan oleh komputer pusat.
N-250 pernah dihadirkan dalam Pameran Kedirgantaraan Paris, Perancis, Juni 1997. Menyaksikan pesawat itu terbang di Salon Aeronautika yang paling bergengsi di dunia melahirkan kebanggaan dan nasionalisme. Setiap kali N-250 melakukan demo terbang, nama PT Dirgantara Indonesia (DI) dan tentu saja Indonesia disebut berulang-ulang oleh pemandu. Indonesia sungguh telah hadir di peta aeronautika dunia.
Sayangnya, itu baru separuh dari cerita. Itu baru kenangan manisnya, karena setelah itu Indonesia ikut dilanda krisis parah yang bahkan dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. N-250 pun, juga PT DI, surut pamornya. N-250 yang menelan jutaan dollar AS itu urung mewujud sebagai pesawat yang menjadi jembatan Nusantara. Ia bahkan belum sempat mendapatkan sertifikasi Badan Penerbangan Federal AS (FAA).
Dikaitkan dengan pernyataan Wapres, N-250 yang dari satu sisi merupakan prestasi puncak bangsa yang kemudian mendorong lahirnya Harteknas justru menjadi simbol kegagalan pengembangan teknologi karena ia gagal mewujud seperti yang dicita-citakan.
"Hi-tech" vs "low-tech"
Tentu saja ada banyak alasan yang bisa dikemukakan untuk riwayat muram N-250. Namun, dari sisi ide dasarnya, yakni membuat pesawat penumpang kapasitas sedang tidak keliru. Indonesia, negara kepulauan berukuran geografis besar, memang alamiah bagi penerbangan. Maraknya angkutan udara dewasa ini menguatkan hal itu.
Riwayat N-250 dan juga PT DI jelas perlu dikaji lebih saksama demi perbaikan ke depan. Namun, ketragisannya tidak boleh mengendurkan gairah (passion) bangsa Indonesia terhadap teknologi kedirgantaraan.
Dulu kedirgantaraan sempat "dimusuhi" khususnya oleh kalangan ekonom karena dianggap pemborosan dan sumber inefisiensi. Namun, itu di luar wacana mengenai asas kemanfaatannya. Sekali lagi, kalau aplikasi teknologi kedirgantaraan disertai dengan perencanaan lebih saksama, juga perhitungan ekonomi lebih komplet, dan tim di industrinya dilengkapi tenaga pemasaran yang andal, ia tetap punya prospek cerah, tidak hanya di lingkup domestik, tetapi juga internasional. Riwayat CN-235 yang mendahului N-250 bisa disebut sebagai contoh yang lumayan.
Meski demikian, kalangan teknolog dan industri di Indonesia baik juga memerhatikan apa yang dikemukakan Wapres Jusuf Kalla, yang menyebutkan pentingnya teknologi dasar, seperti yang diterapkan pada traktor tangan dan benih hibrida dalam bidang pertanian.
Ketika Wapres menyebut bahwa Indonesia memang bisa membuat pesawat atau lorong penumpang (aerobridge), tetapi yang lebih banyak terjual adalah lorong penumpang, konteksnya tentu lebih dalam kaitannya dengan kemampuan penjualan dan penguasaan pasar. Memang, dalam hal ini, lorong penumpang produksi Bukaka sudah banyak terjual ke Brunei Darussalam, Hongkong, Jepang, dan Singapura (Jakarta Post, 13/8).
Hal itu tentu saja tidak harus dikaitkan dengan teknologi rendah/sederhana.
Teknologi tepat guna
Wapres juga menyinggung pentingnya iptek jika menginginkan masa depan yang cerah bagi negara. Kini tugas Menneg Ristek-lah yang harus menjelaskan lagi prioritas teknologi mana yang perlu dikedepankan setelah munculnya pernyataan Wapres. Dengan demikian, wacana tidak perlu kembali ke era 1980-an yang diwarnai perdebatan hi-tech versus low-tech.
Pada masa lalu, di ITB juga banyak dikembangkan apa yang disebut sebagai "teknologi tepat guna". Dari segi wujudnya, seperti untuk produksi air bersih, orang juga lalu ada yang menyebutnya teknologi madya.
Teknologi tepat guna boleh jadi sebutan yang lebih pas karena ia membebaskan orang dari pencitraan tinggi atau rendah. Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) yang mulai diadopsi Indonesia tahun 1976 dengan peluncuran satelit Palapa A1 dilihat dari sosoknya merupakan teknologi tinggi karena saat itu Indonesia juga termasuk pengguna awal sistem itu setelah AS dan Kanada. Namun, SKSD secara fungsional merupakan teknologi tepat guna karena dengan itu wajah telekomunikasi Indonesia berubah drastis.
Terlepas dari perdebatan yang masih tersisa mengenai hi-tech atau low-tech, masyarakat Indonesia tak terelakkan lagi terus mengadopsi teknologi, mulai dari bidang kesehatan, dan yang paling dinamis tentu saja TIK (informasi dan komunikasi).
Hari-hari ini, berita tentang kesibukan konversi penggunaan minyak tanah ke gas pun menyiratkan makin maraknya aplikasi teknologi di lingkup rumah tangga. Bangsa Indonesia yang maju tak terelakkan lagi akan hidup dengan teknologi, madya atau tinggi, tetapi tepat guna untuk keperluannya.

Pusat Ikut Menanggung

2007-08-15T08:56:00.001+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Wapres: Bantuan Keuangan Diberikan secara Bersama-sama

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan sistem otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan sekolah yang terjadi di wilayahnya.
Namun, untuk dana perbaikannya secara nasional, pemerintah pusat ikut menanggungnya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional ikut bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Wapres menjawab pers, seusai pengambilan gambar tayangan sebuah stasiun televisi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/8).
Menurut Wapres, karena banyak gedung sekolah yang rusak dan perlu diperbaiki, pembangunannya akan dilakukan secara intensif selama tiga tahun.
Untuk tahun anggaran 2008, pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, termasuk untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah yang rusak.
Di tempat terpisah, Mendiknas Bambang Sudibyo menyayangkan rendahnya kontribusi pemda dalam pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak di wilayahnya. Masih banyaknya sekolah rusak merupakan bagian dari tanggung jawab daerah yang belum dipenuhi.
"Mestinya, setiap pemerintah pusat merehabilitasi, pemda mendampingi minimal 10 persennya. Rasa-rasanya kalau saya hitung yang direhabilitasi pemda tidak mencapai 10 persen dari yang direhabilitasi pusat," ujar Bambang di Istana Negara.
Ia menyatakan, warisan kerusakan SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) dari pemerintah sebelumnya, akhir 2004, mencapai 49,5 persen dan sudah diperbaiki. Selama 2005-2007, persentase SD dan MI yang rusak bisa diturunkan menjadi 19 persen.
Dari upaya dua tahun itu, semua sekolah rusak di 81 kabupaten dan kota sudah selesai direhabilitasi. Kota Tangerang, misalnya, sudah tuntas merehabilitasi sekolah dari tingkat SD sampai SLTA. Ia mengemukakan, semua sekolah yang rusak ditargetkan selesai direnovasi tahun 2009.
Pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi X sekaligus anggota Panitia Anggaran DPR Aan Rohanah, Selasa, di Bandung. Ia mengatakan, nota kesepahaman atau MOU rehabilitasi sekolah dan pembangunan kelas baru di beberapa provinsi di Indonesia sudah dilaksanakan tahun 2006. Namun, DPR tak pernah membahas dana role sharing hingga tahun 2007. Dipastikan pada APBN-P tahun 2007 pun tak ada dana role sharing karena hal itu bukan prioritas.
Aan mengatakan pada saat MOU dilakukan Mendiknas tahun 2006, APBN sudah ditetapkan sehingga tahun itu tak ada dana role sharing rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru. Tahun 2007 pun pemerintah tak membahas soal pembagian dana dengan DPR, baik saat perencanaan APBN maupun APBN-P. Akibatnya, dana role sharing tak dianggarkan lagi.
(HAR/INU/ELN/YNT/ADH)

Indovision Akan Laporkan Kasus Liga Inggris

2007-08-15T08:54:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - PT Media Nusantara Citra Sky Vision, pemilik merek dagang TV berlangganan Indovision, akan mengadukan persoalan lenyapnya tayangan sepak bola Liga Inggris dari program siaran mereka kepada pemerintah.
Sampai saat ini mereka juga masih berupaya melakukan konfirmasi mengenai pemutusan siaran Liga Inggris ke pihak Star Sport dan ESPN sebagai pemegang kontrak tayangan.
Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Sky Vision Rudi Tanoesoedibjo, ketika dihubungi Senin (13/8) malam di Jakarta, mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak Star Sport dan ESPN.
"Sampai Jumat malam pekan lalu kami masih bisa memprogram jadwal pertandingan. Namun, saat pertandingan berlangsung, tayangan Liga Inggris tidak bisa kami dapatkan. Sampai sekarang pun kami belum mendapatkan penjelasan," ujar Rudi.
Di Indonesia, siaran Liga Inggris memang masih dinikmati. Namun, tayangan itu hanya bisa disaksikan oleh para pelanggan televisi Astro yang dikelola PT Direct Vision.
Memiliki kontrak
Rudi menjelaskan, pihaknya hingga kini masih memiliki kontrak channel dengan Star Group yang memiliki siaran Star Movie, Star World, Star Sport, ESPN, National Geographic, dan Channel V.
"Makanya kami tidak mengerti mengapa content Liga Inggris bisa hilang dari tayangan Star Sport dan ESPN. Parahnya lagi, selaku pemegang kontrak, kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan," ujar Rudi.
Dengan alasan itu, lanjut Rudi, pihaknya sudah mempertimbangkan akan mengadukan masalah ini kepada pemerintah. "Kami juga masih mencari unsur pelanggaran yang bisa kami adukan," tutur Rudi.
Secara terpisah, juru bicara PT Direct Vision Halim Mahfudz mengungkapkan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai perolehan hak tayang Liga Inggris. Pihaknya, ujar Halim, telah melakukan praktik bisnis yang benar dan wajar sesuai dengan aturan domestik maupun internasional.
Juru bicara Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot Dewa S Broto mengatakan, pemerintah tak akan ikut campur dalam urusan bisnis.
Namun, jika memang ada indikasi pelanggaran, pemerintah akan turun tangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Jika memang ada unsur pelanggaran berupa monopoli atau mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat, kasus ini akan kami persoalkan," ujar Gatot. (OTW)

Pionir Bayi Tabung, dr Sudraji S, Meninggal

2007-08-15T08:40:00.000+07:00

KOMPAS - Rabu, 15 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Guru besar emeritus bidang obstetri ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sudraji Sumapraja (72), meninggal, Selasa (14/8) pukul 11.30 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ahli infertilitas yang dikenal sebagai pelopor program bayi tabung di Indonesia itu meninggal akibat penyakit jantung dan diabetes dengan komplikasi gangguan ginjal dan hati.
Almarhum meninggalkan seorang istri (Iris Ambarwati), tiga anak (Hendrawati, Kanadi, dan Ambar Gunadi), serta tujuh cucu. Jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Giritama Tonjong, Parung, Bogor, Rabu ini, dan diberangkatkan dari rumah duka, Jalan Ikan Hias Nomor 38A, Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur, pukul 08.00.
Menurut ipar Sudraji, guru besar pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Hadiarto Mangunnegoro, 3 Agustus lalu almarhum sempat masuk Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan pulang pada 8 Agustus. Malamnya ia jatuh di kamar mandi dan sesak napas. Keesokan hari Sudraji dirawat di RSCM sampai akhir hayat.
Selasa siang jenazah disemayamkan di FKUI dan dilepas oleh Dekan FKUI Menaldi Rasmin beserta sivitas akademika UI.
Menurut Menaldi, Sudraji merupakan dokter yang patut diteladani dan sosok guru sejati. "Beliau bersikap sebagai teman bagi siapa pun, pekerja keras yang selalu tekun, rajin, sabar, santun, dan menuntun," kata Menaldi.
Sudraji menjadi Ketua Tim Rencana Strategis FKUI sejak 2000 sampai akhir hayat.
Saat menjadi Wakil Direktur Medis Kebidanan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Sudraji mendirikan Program Melati (Melahirkan Anak Tabung Indonesia). Pada 2 Mei 1988 lahir bayi laki-laki hasil pembuahan tabung pertama di Indonesia.
Sudraji juga aktif di Yayasan Kesehatan Perempuan, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, dan sejumlah organisasi lain. (ATK)

Perbaikan Sekolah Rusak Terancam Gagal

2007-08-14T09:14:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Rehabilitasi Sekolah Jangan Mencontoh SD Inpres

Bandung, Kompas - Perbaikan sekolah rusak yang ditargetkan selesai tahun depan diperkirakan akan gagal karena pemerintah pusat terkesan tidak serius mendanai program tersebut. Padahal, peran pemerintah pusat mencapai 50 persen dari peran provinsi dan kabupaten/kota.
Ketidakseriusan pemerintah pusat membuat pelaksana di tingkat kabupaten/kota kebingungan. "Saat menandatangani nota kesepahaman tahun 2006 untuk rehab ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, dana role sharing merupakan dana di luar dana alokasi khusus (DAK). Tetapi, pada tahun 2006 dan 2007, dana role sharing dari pemerintah pusat belum turun," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Wawan Arifin, Senin (13/8).
Yang terjadi justru beberapa bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menerima surat Mendiknas yang menyatakan role sharing diberikan berupa DAK. "Padahal, sekitar 60 persen dari DAK itu digunakan untuk perbaikan fisik sekolah dan 40 persen untuk buku serta alat peraga. DAK juga membatasi pembangunan fisik hanya tiga kelas dalam satu sekolah, padahal ada sekolah yang semua kelasnya rusak sehingga pembangunan fisik di sekolah itu terkatung-katung," kata Wawan.
Ungkapan Wawan menggambarkan situasi di sejumlah daerah. Rencana perbaikan sekolah rusak terkendala banyak hal, umumnya karena faktor minimnya anggaran atau alokasinya tidak tepat. Kerusakan ruang kelas SD sudah mencapai ratusan ribu, umumnya disebabkan mutu bangunan buruk dan pembangunan serba massal.
Menurut Wawan, jika pemerintah tegas dalam pembagian peran mendanai perbaikan sekolah, sebaiknya semua DAK dialokasikan untuk perbaikan fisik. Untuk pengadaan buku dan alat peraga bisa dicukupi dari bantuan operasional sekolah (BOS) buku dan BOS reguler.
Kabupaten Ciamis merencanakan merehabilitasi 4.571 kelas, tetapi sejak tahun 2006 hingga tahun 2007 baru merehabilitasi 660 kelas.
Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Achmad Saefudin menilai rencana perbaikan ribuan kelas di wilayahnya tak akan mencapai sasaran jika dana dari pemerintah pusat belum jelas. Masalah yang dialami Kabupaten Bandung hampir serupa dengan Ciamis. Mereka tidak mendapatkan dana role sharing dari pemerintah pusat, tetapi DAK dan block grand.
Dalam konteks itu, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Suyanto mengatakan, setelah otonomi daerah, sekolah-sekolah saat ini milik pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang baik, termasuk selesainya rehabilitasi ruang kelas atau sekolah yang rusak, membutuhkan komitmen dari setiap pemerintah daerah.
"Ini bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah pusat tetap membantu upaya percepatan rehabilitasi sekolah rusak, tapi pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmennya kepada pendidikan di daerahnya sendiri," ujar Suyanto.
Dalam data Departemen Pendidikan Nasional tercatat sekitar 213.000 ruangan kelas SD yang rusak. Untuk mendata kembali jumlah ruangan kelas yang rusak, menurut Suyanto, Mendiknas akan mengirimkan surat untuk meminta data lebih akurat.
Suyanto menyebutkan, ada kabar jika tahun 2008 ada dana alokasi khusus senilai Rp 6,9 triliun yang akan dipakai membantu percepatan rehabilitasi sekolah rusak. Pemerintah menargetkan tahun 2009 rehabilitasi sekolah rusak di semua wilayah Indonesia sudah tuntas.
Di Lampung, sekadar menyebut contoh, dari 52.245 ruang kelas, sebanyak 7.671 dalam kondisi rusak berat dan 12.654 ruang kelas rusak ringan. Perbaikan yang dikerjakan sejak awal 2007 belum diketahui kemajuannya.
Kondisi buruk juga ditemukan di Jambi. Sekitar 3.000 ruang kelas SD rusak. Kepala Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rumsi Rizal mengemukakan, total 7.861 lokal SD di Jambi mendesak diperbaiki. Sesuai kesepakatan pusat, provinsi, dan kabupaten, perbaikan dilaksanakan dengan dana gabungan ketiga pihak.
Di Pontianak, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Ngatman, Senin, menyatakan, masih sekitar 3.000 ruang kelas rusak tahun ini, sementara kemampuan keuangan dalam APBD Kalbar untuk perbaikan sekolah rusak hanya Rp 3 miliar-Rp 4 miliar per tahun. Menurut Ngatman, dana itu hanya bisa untuk memperbaiki 40 ruang kelas. Perbaikan satu ruang butuh Rp 75 juta-Rp 100 juta. Sementara itu, Sumsel membutuhkan Rp 821 miliar untuk perbaikan 8.297 ruang kelas SD, SMP, SMA, dan SMK yang rusak.
Dalam konteks itu, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, rehabilitasi dan pembangunan sekolah baru hendaknya jangan lagi mencontoh pembangunan masa lalu yang dikenal dengan sebutan SD inpres. Sebab, bangunan sekolah itu tak tahan lama karena kualitas bahan dan pengerjaan yang tak bagus.
Meskipun dilakukan secara bertahap, rehabilitasi dan pembangunan sekolah harus kokoh dan sesuai dengan standar. (WSI/ITA/HLN/LKT/DOE/YNT/ SON/WIE/FUL/WHY/RAZ/ELN)

Calon Perseorangan: Draf Awal Revisi UU Sudah Selesai

2007-08-14T09:13:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Badan Legislasi dan Lembaga Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi di DPR menyelesaikan draf awal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang akan mengatur keikutsertaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.
Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Senin (13/8), draf awal itu didiskusikan. Rapat dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.
Dalam draf awal itu disebutkan syarat dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kurangnya 10 persen dan calon bukan anggota partai politik. "Tetapi, ini baru konsep," kata Ketua Badan Legislasi FX Soekarno.
Menurut Agung, sampai Senin draf awal ditandatangani lebih dari 20 anggota DPR dari banyak fraksi. Ia berharap setelah disempurnakan, draf itu bisa segera disampaikan kepada pimpinan DPR pada 15 Agustus dan diumumkan dalam paripurna pada 16 Agustus 2007.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso menegaskan, draf awal itu masih akan terus diperbaiki. "Golkar tak setuju (syarat calon perseorangan) 10 persen. Tadi disepakati dengan kata-kata sepadan dengan yang diusung parpol," jelasnya.
Penandatanganan usulan itu, menurut Priyo, sebagai bentuk persetujuan terhadap ide Badan Legislasi. Ini menunjukkan kepada publik adanya kesungguhan DPR mempersiapkan RUU.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan berpendapat fraksinya menghendaki revisi UU No 32/2004 segera diselesaikan.
Namun, Yasonna H Laoly dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pesimistis, dasar hukum bagi calon perseorangan dalam pilkada itu akan selesai pada Januari 2008. Sebab, bulan depan memasuki puasa, diikuti hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. "Jika dihitung dengan masa persidangan DPR, waktu yang tersedia lebih singkat lagi," katanya.
Kontroversi itu wajar
Saat meresmikan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar jika muncul kontroversi atas putusan MK yang memungkinkan adanya calon perseorangan dalam pilkada. Ini terjadi karena belum ada pemahaman utuh serta ada perbedaan cara pandang terhadap materi putusan.
Namun, Presiden juga meminta hakim MK agar menjunjung tinggi etika profesi dan profesionalisme sehingga keputusannya betul-betul tepat, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait pengaturan calon perseorangan, rapat konsultasi antara Presiden dan DPR akan dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2007. (SUT/INU/VIN/NWO)

Bangunkan Partai-partai

2007-08-14T09:12:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Sebuah kabar panas berembus di pengujung Juli lalu. Mahkamah Konstitusi membolehkan calon perseorangan mengajukan diri atau diajukan menjadi calon kepala daerah.
Keputusan itu disambut gempita oleh dua kubu yang berseberangan. Para pendukung keputusan itu serta-merta terlibat eforia. Mereka memandangnya seolah angin surga lantaran membuka peluang bagi munculnya kandidat lebih berkualitas dan layak pilih.
Bukan hanya itu, keputusan tersebut juga dinilai sebagai jalan keluar dari ketidakmampuan partai-partai mengelola mandat dan perwakilan politik, dan membersihkan pilkada dari praktik monopoli partai beserta ekses-eksesnya, termasuk politik uang.
Mereka yang cenderung resisten segera memasang "jebakan". Orang partai dalam pemerintahan dan partai-partai dalam lembaga legislatif bersepakat bahwa keputusan itu mesti diimplementasikan lewat amandemen UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk keperluan itu—inilah jebakannya—dipasang syarat pengajuan calon perseorangan yang tak main-main, yakni didukung setidaknya oleh 15 persen dari jumlah penduduk berhak pilih!
Maka, kedua kubu itu mengidap persoalan serupa. Mereka yang mendukung cenderung terlalu romantis memandang kandidat perseorangan. Seolah-olah kandidat partai adalah penjahat, sementara kandidat perseorangan adalah malaikat.
Di pihak lain, kalangan partai yang resisten memasang kuda-kuda berlebihan. Mereka tak membuka pintu, tetapi mempersilakan kandidat perseorangan masuk lewat lubang kunci. Kedua kubu itu pun sama-sama gagal memosisikan diskursus kandidat perseorangan dalam konteks sejarahnya yang khas.
Konteks
Diskursus kandidat perseorangan dibentuk oleh proses dan hasil demokratisasi Indonesia yang khas selama lebih dari sewindu. Demokratisasi hadir sebagai dua sisi dari satu keping mata uang.
Di satu sisi, demokratisasi telah menghadirkan kebebasan, memfasilitasi perluasan (bahkan ledakan) partisipasi, dan menyuburkan kompetisi. Di sisinya yang lain, demokratisasi sejauh ini gagal menegakkan akuntabilitas, mandat dan keterwakilan politik.
Maka, yang sejauh ini terbangun adalah, meminjam istilah Guillermo O’Donnell, "demokrasi delegatif". Orang banyak terlibat dalam prosedur-prosedur pokok demokrasi, tetapi produk yang dihasilkannya tak mengabdi pada kepentingan mereka.
Di hadapan mereka, demokrasi hadir sebagai "ongkos", bukan "keuntungan". Para pejabat publik—yang berkhianat kepada merekalah—yang memetik keuntungan itu.
Penyokong penting model demokrasi ini adalah "partai-partai mengambang" yang tak punya identitas politik dan ideologi dan tak mau (sekaligus tak mampu) membentuk dan memelihara konstituen. Dalam konteks sistem kepartaian kita yang lemah dan terfragmentasi, pertukaran politik antarpartai pun semata-mata berbasiskan pragmatisme akut.
Rangkaian pilkada sejak 2005 adalah penegasan fakta itu. Partai memonopoli saluran politik. Bolong-bolong dalam aturan dan mekanisme yang tersedia dipakai partai untuk memetik rente ekonomi. Politik uang berkembang tak terkendali. Pemerintahan hasil pilkada hampir selalu mengidap penyakit gagal-mandat, gagal-akuntabilitas dan gagal-keterwakilan.
Maka, saluran alternatif di luar partai pun memang selayaknya disediakan. Dalam konteks inilah kehadiran kandidat independen selayaknya diletakkan. Kehadiran mereka menjadi penting untuk memainkan fungsi ganda.
Di satu sisi, peluang partisipasi bagi warga negara dalam arena politik berpotensi diperluas dan ditingkatkan kualitasnya oleh mekanisme ini. Warga negara diberi saluran alternatif di luar partai yang dalam praktik demokrasi dikenal sebagai saluran pencalonan nonpartisan (non-partisan candidacy) atau jalur pencalonan independen (independent candidacy) atau kanal pencalonan nonpartai (non-party candidacy).
Di sisi lain, mekanisme pencalonan perseorangan itu berpotensi menguatkan sistem kepartaian serta membangunkan partai-partai, dari luar. Masa-masa monopoli politik partai berakhir. Partai-partai dibangunkan dari tidur lelap mereka. Partai didesak untuk menata diri dan tak sekadar memanfaatkan atmosfer pragmatisme dalam sistem kepartaian yang lemah dan terfragmentasi.
Politisi mengambang
Tetapi, tunggu dulu. Persoalan tak selesai di situ. Sumber pembusukan demokrasi bukan saja tersedia dari dalam partai, tetapi juga dari luar. Pun, partai mengambang bukanlah biang keladi satu-satunya dalam pembentukan demokrasi delegatif.
Demokrasi delegatif—yang mementingkan kebebasan-partisipasi-kompetisi sekaligus mengabaikan mandat-akuntabilitas-keterwakilan—dibentuk oleh setidaknya lima faktor: (1) para aktor yang gagal menyelaraskan retorika dengan praktik demokrasi, (2) aturan yang tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi yang menyeluruh, tuntas, dan saling sokong, (3) kegagalan menyeimbangkan kegemaran membuat institusi demokratis dengan ketekunan memperkuatnya, (4) kegagalan membangun sintesa di antara aktor, aturan, dan institusi itu serta menjadikannya sebagai mekanisme kerja yang terpelihara, dan (5) kebelumberhasilan membangun publik yang proaktif dan selalu terjaga.
Karena itu, kehadiran calon perseorangan tak akan serta-merta menyehatkan pilkada (atau pilpres kelak). Tanpa perbaikan sejumlah aturan, misalnya, para kandidat independen tak bisa lepas dari jebakan (dan "kenikmatan") politik uang, pencederaan janji, pelecehan mandat, ketidakbersihan pemerintahan, dan pengembangbiakan korupsi.
Dalam praktiknya, kehadiran kandidat independen tanpa perbaikan yang serius di sisi aktor, aturan, institusi, mekanisme, dan publik justru berpotensi meluaskan dan menguatkan demokrasi delegatif. Para kandidat independen itu akan menjadi "politisi mengambang" yang sama bermasalahnya dengan partai mengambang.
Walhasil, untuk membuat keputusan Mahkamah Konstitusi benar-benar bersejarah, kita dituntut untuk punya kerelaan merombak banyak hal yang selama ini menguatkan demokrasi delegatif. Apakah partai yang sudah menjadi "pemenang" saat ini punya kerelaan itu? Inilah justru pertanyaan terbesarnya.

EEP SAEFULLOH FATAH
Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia.
Komentar: fatah.1@ui.edu.

Kecelakaan KA: Kok, Tega-teganya Orang Memotong Rel Sepur...

2007-08-14T09:11:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

M Burhanudin

"Sebagai warga sini, saya tak habis pikir, kok tega-teganya orang memotong rel agar penumpang sepur celaka. Apa mereka tak punya rasa kasihan kepada sesama manusia?" ujar Sodikin (43), warga Desa Mangunsari. Sawah miliknya tepat terletak di sebelah lokasi kejadian anjloknya KA Gumarang.
Kereta Api Gumarang jurusan Jakarta-Surabaya, Minggu (12/8) malam, anjlok di Dusun Kramat, Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, penyebab anjloknya KA malam itu memprihatinkan. Rel sengaja dipotong oleh orang yang tak bertanggung jawab.
Pemotongan rel kereta di lokasi kejadian anjloknya KA Gumarang tersebut bukanlah yang pertama. Setidaknya, dalam delapan bulan terakhir terjadi empat kali pemotongan rel dan pencopotan pand rol atau penambat rel di atas bantalan. Anehnya, potongan rel itu tak pernah dibawa kabur oleh pelaku, demikian pula penambat rel dan dan pelat sambungan rel.
"Sepertinya mereka memang sengaja ingin membuat kereta api celaka. Kalau niatnya seperti itu, kan artinya ingin senang, orang lain senep (susah). Orang makin nekat saja," ujar Sodikin.
Sebagai warga yang tinggal di Mangunsari sejak lahir, Sodikin merasa baru satu-dua tahun belakangan ini ada orang berbuat nekat dengan memotong rel tanpa memperhitungkan keselamatan ratusan nyawa manusia. Saat dirinya masih kecil hingga menginjak remaja, tak pernah ada perbuatan senekat itu.
Keprihatinan itu juga terlontar dari mulut Sukardi (48), warga Desa Mangunsari lainnya. Warga sekitar lokasi kejadian risi dengan kerapnya terjadi pemotongan rel di dekat rumah mereka.
Sejumlah warga pernah mengetahui sekilas pelaku pemotongan adalah orang tak dikenal. "Mereka orang-orang luar desa. Mereka tak mencuri rel dan bantalannya. Mereka berharap kereta anjlok lalu mengambil barang-barang milik penumpang. Kami yang tak tahu apa- apa kena getahnya" ungkapnya.
Dugaan Sukardi itu mungkin tak berlebihan. Bukan rahasia lagi jika usai kecelakaan kereta, banyak barang berharga milik penumpang yang hilang.
Anjloknya KA Gumarang di Kilometer (Km) 27 Tegowanu disebabkan rel di lintasan itu dipotong sepanjang 5,4 meter oleh orang tak dikenal. Penambat rel di bantalan terlepas dari posisinya. Akibatnya, saat dilewati KA Gumarang dari arah Jakarta, lokomotif terpelanting karena rel tumpuan lepas dari posisinya, diikuti anjloknya tiga gerbong terbelakang.
Potongan rel sepanjang 5,4 meter ditemukan di atas lintasan KA. Demikian pula penambat dan pelat sambungan rel.
Kepala Daerah Operasi IV PT Kereta Api Rono Pradipto mengungkapkan, dilihat dari hasilnya, jelas ada unsur kesengajaan. Pelaku tak membawa pergi potongan rel. Sebelum KA Gumarang anjlok, Minggu malam, tiga kali sudah pemotongan rel di lokasi yang sama terjadi. Untung saja perbuatan orang tak bertanggung jawab itu tak menimbulkan kecelakaan kereta api yang lewat. Pada 17 Desember 2006, sebanyak 90 pand rol dilepas. Tanggal 15 Juni lalu tiga batang rel di perlintasan di potong lalu disilangkan di atas lintasan kereta api. Dan, terakhir tanggal 27 Juli lalu, rel digergaji hingga sedalam 0,5 sentimeter.
Dilihat dari lokasinya, Km 27 Stasiun Tegowanu itu memang memungkinkan bagi orang tak bertanggung jawab untuk melakukan upaya membuat kecelakaan secara sengaja. Selain lokasinya di tengah hamparan sawah yang sangat sepi, terutama di malam hari, lokasi tersebut juga terdapat jembatan kecil, serta sebuah jalan setapak untuk melarikan diri. Kereta api yang melalui rel terpotong akan mudah tersungkur karena adanya jembatan kecil tersebut.
Sebenarnya, PT KA mempunyai petugas penilik jalan yang bertugas mengontrol kondisi rel sebelum dilewati kereta api, tetapi jumlahnya terbatas. Tak sepanjang waktu ada petugas yang mengawasi kondisi rel. Antara Stasiun Gubug dan Stasiun Tegowanu sepanjang 15 kilometer, misalnya, petugas penilik jalan mulai bertugas pukul 16.06 sampai 18.00. Petugas kembali menilik rute tersebut pukul 01.00 hingga 03.00. Artinya, antara pukul 18.00 dan 01.00 tak ada penilik jalan.

Ditemukan Lebih Banyak Lagi TNT

2007-08-14T09:08:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Ada Dugaan Bom Akan Dijual ke Jaringan Teroris

PASURUAN, KOMPAS - Tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya menemukan lebih banyak lagi bahan peledak TNT dan rumah (casing) detonator di lokasi ledakan, di Kota Pasuruan, Senin (13/8). Dengan demikian, TNT yang diambil dari lokasi ledakan sudah 29,2 kilogram dan lebih dari 1.000 casing detonator.
Selain itu, di gudang milik Ilham, polisi juga menemukan potasium klorat. Berdasarkan pengamatan Kompas, polisi juga mengambil dua gulung kabel dari lokasi ledakan.
Bom yang meledak di depan Paddy’s dan Sari Club, Bali, 12 Oktober 2002, juga terdiri dari bahan peledak TNT (trinitrotoluena) dan potasium klorat.
Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Bambang Wahyu menjelaskan, pihaknya masih menganalisa apakah ledakan yang terjadi itu berasal dari rangkaian bom yang sudah jadi atau berasal dari bahan-bahan untuk suatu rangkaian bom.
Meskipun barang bukti peledak yang ditemukan semakin banyak, Kepala Kepolisian Wilayah Malang Komisaris Besar Syahrizal Ahyar tetap menyimpulkan ledakan disebabkan oleh bom ikan.
Mengenai asal TNT sebanyak itu, Syahrizal menyatakan masih menyelidikinya. Akan tetapi, menurut Bambang, bahan peledak TNT hanya dimiliki TNI.
Namun, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto menyatakan, sejauh ini Polri tidak berkesimpulan ledakan itu terkait terorisme. Sebab, menurut keterangan para saksi, keluarga Ilham memang kerap membuat bom ikan.
Sampai kemarin polisi telah memeriksa 22 saksi. Radius 50 meter dari lokasi ledakan masih ditutup untuk masyarakat umum karena polisi masih mencari bukti-bukti yang bisa menjelaskan penyebab ledakan.
Menurut Sisno, Nadir—menantu Marsiti (61), kakak kandung Ilham—kini terus dikejar karena sangat diperlukan untuk bisa menjelaskan asal-usul bahan peledak tersebut. (APA/SF/WIN)

NU Tolak Khilafah

2007-08-14T09:01:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menolak penerapan sistem khilafah di Indonesia. Ide khilafah atau pemerintahan tunggal bagi umat Islam di seluruh dunia akan mendekonstruksi negara.
"Politik transnasional tidak cocok diterapkan di Indonesia karena sistem politik yang dibawa dari Timur Tengah tersebut tidak sesuai dengan situasi politik di Indonesia," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/8).
Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang khas dengan ideologi Islam dan perundang-undangan yang mengacu kepada Al Quran dan Hadis. Tegaknya khilafah diyakini mampu menegakkan syariat Islam dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia.
Menurut Hasyim, di negara-negara Timur Tengah sendiri ide pembentukan pemerintahan tunggal Islam ditolak. Negara-negara tersebut tetap menggunakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, republik Islam, atau emirat. Di Eropa, ide khilafah yang diusung Hizbut Tahrir juga ditolak karena mempermasalahkan sistem dan konstitusi negara.
"Adalah tidak mungkin jika Hizbut Tahrir di Indonesia tidak akan mempersoalkan sistem republik, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila," katanya menambahkan.
PBNU juga meminta kepada warganya yang ada di dalam dan luar negeri untuk tidak terlibat di dalam gerakan politik transnasional apa pun. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sistem politik transnasional tidak menghasilkan apa pun kecuali hilangnya nilai dan budaya lokal.
Secara terpisah, calon terpilih anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Baso dalam Seminar Perdamaian dan Kebangsaan mengatakan, faham keagamaan transnasional bebas masuk ke Indonesia selama tetap menghargai nilai-nilai lokalitas dan basis politik kebangsaan di Indonesia. Apabila ingin menunggalkan cara masyarakat Indonesia dalam beragama, berpolitik, ataupun menjalankan tradisinya, faham tersebut harus ditolak. (MZW)

Selamat Datang "Bonyok"!

2007-08-14T08:54:00.000+07:00

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Apa hikmah terbesar dari Pilgub DKI yang baru lalu? Ia menoreh sejarah fenomenal: jumlah golput diperkirakan lebih dari 30 persen dari total suara pemilih.
Golput bukan lagi oknum yang suka dikambinghitamkan penguasa. Menyitir bunyi sebuah iklan yang dulu pernah ngetop, "Ini Golput Baru, Ini Baru Golput!"
Oleh Orde Baru golput dilawan dengan konsep "massa mengambang" yang benar-benar "ngambang".
Pada era reformasi ancaman golput berusaha keras ditangkal gubernur lama yang ngotot membuat aturan hari pencoblosan 8 Agustus mesti diliburkan. Untung saya anggota golput "pesantren" (pelibur santai tetapi keren).
Namun, rencana liburan saya terganggu saat kartu pemilih diantar ke rumah. Saking kagetnya waktu menyimak kartu itu saya bilang, "Masya Allah!"
Nama saya saja sudah salah tulis. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saya enggak ada yang benar dan usia saya dicatut dua tahun lebih tua. Lebih gawat lagi alamat rumah lain banget.
Ada tiga kartu pemilih lain yang juga diantar—yang bukan untuk anggota keluarga saya— dua milik tetangga sebelah rumah dan satu milik pembantu yang sudah keluar tahun 2005.
Padahal, seperti halnya politisi, golput juga masuk kategori "indie" alias independen. Ingat, menurut UUD 1945 setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih (atau tidak) dan hak untuk dipilih (atau tidak).
Saya ngakak sendirian sambil berpikir jangan-jangan inilah yang ditengarai sebagai "upaya terakhir" untuk memengaruhi warga. Ya, namanya juga usaha.
Tak salah saya memilih menjadi golput daripada dikadalin calon gubernur dan antek-anteknya. Kalau di KTP ada kolom "Aliran Politik", saya tanpa ragu-ragu akan mengisinya dengan kata pamungkas "golput", kalau perlu dengan huruf besar.
Lagi pula jadi "golput" (golongan putih) itu enak dan perlu asal jangan diubah jadi "moncong putih". Warna hijau sudah banyak yang punya, misalnya "baju ijo" atau partai-partai Islam.
Warna merah pada zaman sekarang ini menimbulkan kesan garang—misalnya metromini—dan telah melenceng dari makna Sang Saka Merah Putih yang berani dan suci. Warna biru sebenarnya menyejukkan, tetapi sudah diklaim partai-partai yang nasibnya "mengharubirukan".
Lagi pula putih itu warna yang bersih. Minum air putih itu sehat dan kelompok Air Putih tak mau ikutan heboh meributkan jumlah kuplet Indonesia Raya.
Kalau lagi masuk angin, saya senang memoleskan minyak kayu putih di perut, punggung, dan leher. Perempuan berkulit putih tak kalah seksi dibandingkan dengan yang kuning langsat atau yang hitam manis.
Lebih dari itu di dalam demokrasi golput merupakan kritik terhadap kekuasaan yang nyaris tak berbuat apa-apa. Rakyat jadi golput karena nasibnya ibarat pasangan jablai (jarang dibelai) politisi pilihannya.
Jumlah golput di DKI membesar karena warga sudah terbiasa kecewa sejak Bang Ali tak lagi jadi gubernur. Para pengganti Bang Ali dipaksa jadi gubernur oleh Pak Harto walau tak mampu.
Dulu ada guyon amat terkenal yang menceritakan para dokter Singapura terkejut saat mengoperasi kepala gubernur yang mengalami kecelakaan. Soalnya, dia "tidak ada otaknya".
Ali Sadikin jenderal Marinir yang tegap, ganteng, tegas, dan pas dipanggil dengan sapaan bang. Dan Ali merupakan nama khas Betawi yang mungkin dibawa warga keturunan Arab di kota ini, misalnya Pak Ali Alatas yang Betawi tulen.
Waktu SD saya biasa punya teman bernama Ali, Bakar, Hanafi, atau Hasan. Saat SMA ada kawan namanya Ali Smith yang jago main basket meskipun tinggi badannya 1,60 meter-an doang.
Nah, seumur-umur tinggal di sini saya enggak pernah dengar panggilan bang untuk orang-orang non-Betawi yang namanya banyak huruf o. Namun, saya bangga Sekjen PBB bernama "Bang Ki-moon" karena paling tidak bisa dipelesetkan jadi "Bang Kimun" dari Kwitang.
Lebih membanggakan lagi ada Bang Sarkosih yang anak Pasar Rumput. Ya, kini dia jadi Presiden Perancis Nicolas Sarkozy.
Dulu Bang Nolly (nama asli Tjokropranolo) jadi gubernur ia mengenalkan slogan "religius sosialistis". Padahal, Jakarta penuh steambath, ada kasinonya, dan enggak punya potongan jadi ibu kota sebuah negara sosialis.
Banyak warga yang enggak ngeh ada gubernur yang huruf belakang namanya o menyebut diri dan istrinya pasangan mimi mintuno. Sohib saya orang Betawi nanya, "Apaan sih ntuh? Emangnya gubernurnye mimisan?"
Usul saya sejak sekarang, Fauzi Bowo tak usah sok akrab minta disapa dengan Bang Foke segala. Apalagi Wakil Gubernur Prijanto masa dipanggil Bang Pri atau Bang Janto?
Istri-istri mereka juga enggak perlu lagi disapa dengan tambahan mpok. Telinga saya agak gatal mendengar sebutan Mpok Sri (Ny Sri Hartati Fauzi Bowo) atau Mpok Wid (Ny Widya Astuti Endang Prijanto).
Kalau mau egaliter pada zaman reformasi ini sebutan cing atau jek bisa jadi lebih pas. Jika mau lebih gaul, gubernur/wakil serta pasangan disapa bonyok (bokap-nyokap) alias bapak dan ibu.
"Kami ucapkan selamat datang untuk bonyok Fauzi Bowo dan bonyok Prijanto!" kata sang MC. Celakanya, jika mereka gagal memenuhi janji-janji kampanye, gelar itu jadi senjata makan tuan.
Sohib saya yang anak Betawi, Bang Thalib, kalau sewot suka bilang, "Bodong lu! Monyong lu!" Kalau nanti kecewa kepada gubernur dan wakilnya kelak ia pasti nyapnyap, "Bonyok lu!"

Liberalisasi Modal Bukan Solusi

2007-08-13T09:58:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

BI: Tak Perlu Cara Khusus Menahan Keluarnya Uang Panas

Ubud, Kompas - Bukti-bukti memperlihatkan bahwa di banyak negara berkembang, liberalisasi modal, pasar keuangan, tidak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, bahkan menciptakan ketidakstabilan. India dan China yang pertumbuhan ekonominya tinggi terhindar dari krisis Asia tahun 1997 tanpa melakukan liberalisasi.
Demikian dikatakan Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001, dalam percakapan dengan Kompas di Ubud, Bali, Minggu (12/8) siang. Kepada Stiglitz yang didampingi istrinya, Anya Schiffrin, ditanyakan sistem mana yang lebih baik untuk Indonesia, apakah sistem pasar keuangan terbuka atau tertutup.
Situasi Indonesia lebih mirip China dan India. "Dan, menurut saya, argumen untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap sistem perbankan, untuk melindungi regulasi yang berdasarkan kehati-hatian, adalah cara terbaik," kata Stiglitz.
Ia menjelaskan, liberalisasi modal, pasar keuangan, merupakan hal yang problematis bagi banyak negara berkembang. Akan tetapi, China dan India menjadi contoh negara yang tidak menjalankan liberalisasi tersebut. Belakangan Dana Moneter Internasional mengakui bukti-bukti yang menunjukkan liberalisasi modal tidak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
Di sektor keuangan, Indonesia menganut sistem yang liberal, seperti rezim devisa bebas, di mana lalu lintas modal keluar-masuk tanpa batasan. Uang-uang panas (hot money) yang hanya berjangka pendek bisa dialirkan pemiliknya masuk untuk mencari imbal hasil yang tinggi, dan bebas keluar lagi jika tidak lagi memberi hasil memadai. Pihak asing juga bebas membeli saham bank, yang merupakan jantung perekonomian. Sistem nilai tukar pun mengambang bebas sehingga nilai tukar bisa berfluktuasi tanpa batas.
Selama beberapa hari terakhir, nilai rupiah terus melemah terhadap mata uang asing karena terjadi guncangan di pasar keuangan Amerika Serikat yang kemudian merambat ke Eropa dan negara-negara Asia. Kondisi itu juga meluas ke pasar saham.
Guncangan pasar keuangan AS dan Eropa memaksa bank-bank sentralnya mengucurkan dana ke pasar uang sampai ratusan miliar dollar AS, hanya dalam dua hari pekan lalu.
"Jika Anda memasuki pasar keuangan yang lebih besar dan lebih kompleks seperti Amerika Serikat, sulit untuk meregulasi pasar. Begitu juga pada negara yang menjadi pusat keuangan seperti Singapura. Tetapi, situasi Indonesia berbeda, lebih mirip India dan China," kata Stiglitz.
Tanggung jawab negara
Mengenai globalisasi dan kemiskinan, Stiglitz mengingatkan bahwa globalisasi tidak otomatis memberikan manfaat ekonomi pada orang miskin. Negara harus mencari tahu kelompok warga negara yang paling terkena dampak negatif globalisasi dan mencari jalan mengatasi dampak itu. Banyak jawaban atas pertanyaan itu, tergantung situasi yang berbeda. Misalnya, kasus petani beras.
Menurut Stiglitz, sangat jelas, petani Indonesia tidak mungkin bersaing dengan Washington (Pemerintah AS yang memberikan kebijakan subsidi). Untuk menangani isu subsidi ini, ada counterfeiling duties (antidumping), menaikkan pajak untuk mengatasi efek subsidi. Jadi, jika AS menyubsidi 50 sen untuk petaninya, Indonesia memberi pajak impor 50 sen, sehingga petani Indonesia dan AS berada pada posisi yang setara.
Kewajiban utama untuk mengurangi kemiskinan, katanya, haruslah ada pada pemerintah. Pemerintah bisa mendorong sektor bisnis untuk ikut mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Satu contoh, salah satu sumber penciptaan lapangan kerja di banyak negara adalah usaha kecil dan menengah. Mereka biasanya sulit mendapatkan modal atau pinjaman. Pemerintah harus memerhatikan kesulitannya sehingga mereka bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Di banyak negara, katanya, kita tidak dapat melepaskan sistem kesehatan dan pendidikan kepada swasta. Pemerintah harus mendanai kesehatan dan pendidikan.
Masalah pada kemiskinan adalah tiap orang tidak punya uang. Jadi, pendidikan dan kesehatan untuk orang miskin harus dilakukan negara. Caranya, membuat asuransi untuk orang paling miskin dengan membagi iurannya, mendirikan klinik kesehatan (puskesmas) untuk imunisasi, memperbanyak paramedis, dan memperluas pemakaian obat generik agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan multinasional, dan mewajibkan lisensi obat. "Kalau Anda miskin, tentu harus lebih efisien dalam menggunakan uang Anda, tetapi Anda tidak dapat mengasumsikan bahwa orang miskin tidak dapat membayar layanan kesehatan itu," katanya.
Selain itu, juga penting melihat koperasi dan kewirausahaan. Di banyak negara banyak koperasi diambil alih pemerintah dan tidak independen. "Tetapi, ke depan, pengalaman itu jangan membuat kita tidak mau membangun koperasi. Di AS, koperasi pertanian sangat kuat dan perusahaan mentega terbesar di sana dimiliki koperasi," kata Stiglitz.
Untuk masyarakat demokratis, koperasi dapat menjadi sangat penting. Koperasi di Indonesia, misalnya, bisa bekerja sama dengan koperasi internasional sehingga tidak perlu bergantung pada pemerintah.
Tidak ada gunanya
Meskipun gejolak pasar keuangan global telah menyulut larinya dana asing jangka pendek dari Indonesia, menekan indeks harga saham dan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia tetap tidak khawatir perekonomian nasional akan terpengaruh signifikan. Bahkan, bank sentral cenderung membiarkan dana asing jangka pendek keluar karena memang relatif banyak bermanfaat.
"Karena itu, kami tidak melihat diperlukan cara-cara khusus untuk menahan dana asing jangka pendek atau hot money tersebut. Yang kami antisipasi bagaimana nilai tukar rupiah tidak terlalu bergejolak akibat pembalikan hot money, yakni dengan melakukan intervensi selama diperlukan. Cadangan devisa kita cukup kuat, saat ini sebesar 52,3 miliar dollar AS," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Aslim Tadjuddin, Minggu di Jakarta.
Uang panas, katanya, memang membuat rupiah terapresiasi sehingga inflasi yang timbul dari transaksi impor berkurang. Namun di sisi lain, apresiasi rupiah membuat eksportir menjerit. Pada dasarnya, masuknya uang panas yang memanfaatkan tingginya suku bunga di Indonesia hanya menguntungkan investornya sendiri. "Yang kita perlukan dari asing ialah dana jangka panjang dalam bentuk investasi langsung ke sektor riil," kata Aslim.
Aslim juga meyakini kejatuhan harga surat utang yang terjadi di AS, Eropa, dan Jepang tidak akan merembet ke pasar obligasi Indonesia. Alasannya, harga obligasi di negara-negara maju jatuh karena bank-banknya berinvestasi surat utang perumahan di AS yang berisiko tinggi (subprime mortgage securities). "Berdasarkan data, tak ada bank di Indonesia yang memiliki subprime mortgage securities. Jadi kondisinya berbeda," ujar Aslim. (NMP/MH/FAJ)

Prasarana Pendidikan: Ratusan Ribu Ruang Kelas Rusak

2007-08-13T09:57:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Bandung, Kompas - Ratusan ribu ruang kelas, khususnya di sekolah dasar atau SD, kini dalam kondisi rusak berat. Data yang dihimpun pekan lalu dari sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan saja menunjukkan setidaknya 88.000 ruang kelas dalam kondisi rusak.
Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 58.511 ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki segera. Jika semua diperbaiki, setidaknya diperlukan biaya Rp 2,8 triliun.
Di Jawa Tengah, kondisinya tidak jauh berbeda. Puluhan ribu ruang kelas dalam kondisi rusak. Di Kabupaten Pati, misalnya, 50 persen dari gedung SD yang jumlahnya 702 kini rusak berat. Jika satu sekolah terdiri enam kelas, ruang kelas yang rusak lebih dari 2.000. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan di Brebes.
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo yakin pada akhir tahun 2008 tidak akan ada lagi sekolah rusak. "Sekolah-sekolah yang rusak itu akan diperbaiki dengan dana 50 persen dari pusat, 30 persen dari provinsi, dan 20 persen pemerintah/kota," kata Gatot, Sabtu (11/8).
Setiap ruang, kata Gatot, mendapat dana Rp 35 juta, sedangkan untuk SMP Rp 40 juta.
Akan tetapi, target itu kemungkinan sulit terwujud. Sebab, di Pati saja paling tidak dibutuhkan waktu tiga tahun lagi untuk menyelesaikan rehabilitasi semua sekolah yang rusak. "Tahun 2007 Pati memperoleh DAK dari APBN untuk 92 sekolah," kata Bambang Santoso, salah satu kepala seksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
Jika setiap tahun anggaran yang diterima sama, kata Bambang, itu artinya diperlukan waktu tiga tahun untuk memperbaiki sekolah yang rusak.
Perbaikan sekolah rusak sebenarnya mendapat dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tetapi pelaksanaan di lapangan tak selalu mulus.
Di Jawa Barat, umpamanya, tahun lalu, para bupati/wali kota bersama gubernur dan Menteri Pendidikan Nasional telah membuat nota kesepahaman pembagian peran (role sharing) dalam pembangunan sekolah.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah pusat akan menganggarkan Rp 1,42 triliun, provinsi Rp 851,6 miliar, dan kabupaten/kota Rp 567,8 miliar. "Tapi sekitar dua bulan lalu kami mendapat kabar bahwa dana role sharing dari pusat belum jelas," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Rusdiana. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten di Jabar dengan jumlah ruang rusak paling banyak, 6.285 ruang.
Karena ketidakjelasan itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung kini sedang memetakan kembali sekolah mana yang akan diprioritaskan. (YNT/HEN/SUP/MDN/ WIE/FUL/DOE)

Kekeringan dan Keterlambatan Adaptasi

2007-08-13T09:56:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Di ruang tunggu Bandar Udara Soekarno-Hatta, pekan lalu, saya berjumpa teman sekelas yang saat ini menjadi pejabat eselon satu di sebuah lembaga negara. Setelah berbincang hal-hal ringan, ia mulai "sedikit mengeluh" bahwa kebijakan negara yang mensyaratkan koordinasi pasti sulit dilaksanakan di negeri ini. Koordinasi kebijakan merupakan barang mahal di Indonesia.
Walau para ahli klimatologi telah mengingatkan, kemungkinan memburuknya pemanasan global pada tahun ini, pemerintah terkesan lamban sekali bertindak. Tidak tampak langkah antisipasi, apalagi adaptasi secara sistematis. Setelah kekeringan melanda dan mengancam penurunan produksi pangan, barulah para aktor mulai saling menyalahkan. Pertanian merasa dirugikan oleh besarnya laju penggundulan hutan, yang mencapai lima lapangan bola per menit.
Kehutanan tidak senang dengan laju konversi hutan menjadi perkebunan karena berkurangnya yurisdiksi yang menjadi kewenangannya. Pekerjaan Umum merasa tak mampu berbuat apa-apa ketika kekeringan melanda (Kompas 7/8/2007) walau telah berupaya membangun (dan memelihara) infrastruktur irigasi. Daftar saling tuding bisa diperpanjang lagi karena lemahnya saling percaya antarpemangku kepentingan.
Dampak pemanasan global
Pemanasan global telah menimbulkan periode musim hujan dan musim kemarau yang makin kacau sehingga pola tanam dan estimasi produksi pertanian, serta persediaan pangan, menjadi sulit diprediksi secara baik.
Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setiap kenaikan suhu udara 2 derajat Celsius akan menurunkan produksi pertanian China dan Banglades 30 persen pada tahun 2050.
Dalam laporan berjudul "Stern Review on the Economic of Climate Change", Nicholas Stern mengemukakan risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan tentang dampak pemanasan global. Singkatnya, langkah untuk melaksanakan adaptasi pemanasan global saat ini pasti lebih murah daripada melakukan rehabilitasi dan menanggulangi bencana yang sesungguhnya.
Bagi Indonesia, fenomena kekeringan—terlepas apakah karena pemanasan global atau karena fenomena rutin tahunan— pasti akan berdampak pada produksi pangan, bahkan tingkat ketahanan pangan. Angka ramalan produksi 55,1 juta ton gabah kering giling (GKG) hanya menjadi pemanis belaka jika Indonesia tidak mampu meningkatkan efisiensi sistem produksi. Minimal mengantisipasi dan mengadaptasi pemanasan global.
Berita banjir di sentra produksi beras China perlu diwaspadai karena mengakibatkan penurunan volume persediaan beras di pasar global dan melonjaknya harga beras. Berdasarkan data Bank Dunia per Agustus 2007, harga beras dunia kualitas medium (Thailand patahan 25 persen) telah menembus 307 dollar AS per ton. Data ini merupakan suatu ancaman serius, jika Indonesia masih harus mengandalkan pemenuhan stok pangan dari pasar internasional.
Butuh banyak air
Sektor produksi pangan memang telah dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang sangat banyak mengonsumsi air. Studi Lundqvist dan Falkenmark (2007) menyebutkan, untuk menghasilkan 1.000 kilokalori (kkal) pangan dari tanaman, diperlukan sekitar 0,5 meter kubik air. Untuk memproduksi 1.000 kkal pangan dari hewan, diperlukan rata-rata 4 meter kubik air, walaupun angka ini bervariasi menurut wilayah dan jenis produk yang dihasilkan.
Di sisi lain, sistem dan jaringan irigasi di Indonesia mengalami kendala serius karena kapasitas simpan air menurun drastis dan sangat mengkhawatirkan. Praktik kebiasaan pascapanen dengan membakar jerami dan sisa tanaman, penggunaan bahan kimia yang berlebihan turut memengaruhi kandungan bahan organik tanah. Kekeringan sedikit saja telah membuat tanah mudah pecah dan kerontang. Ditambah kualitas wilayah hulu sungai atau daerah tangkapan air yang kian buruk karena deforestasi, lengkaplah fenomena kekeringan sekarang ini.
Defisit air di beberapa waduk strategis dan bahkan di hampir segenap lahan pertanian yang ada memang akan sangat serius.
Dalam jangka pendek, upaya-upaya konkret seperti penyiapan dan pemberian bantuan darurat bahan pangan dan air minum/air bersih harus menjadi prioritas pemerintah.
Dalam jangka menengah-panjang, langkah adaptasi kekeringan dan pemanasan global, perbaikan manajemen sistem irigasi, rehabilitasi sumber-sumber air secara berkelanjutan menjadi sangat penting. Langkah aksi yang lebih sistematis untuk mengurangi luas, intensitas, dan durasi musim kemarau di Indonesia masih diperlukan.
Pada masa lalu, Indonesia pernah menjadi role model negara-negara berkembang lain karena mampu mengembangkan padi gogo rancah, atau tanaman padi di lahan kering yang mengandalkan tadah hujan. Dengan teknologi dan pengembangan varietas baru yang lebih tahan musim kering dan tahan gangguan hama-penyakit tanaman, memang tidak mustahil bahwa suatu waktu, padi gogo akan menjadi alternatif.
Langkah adaptasi kekeringan seperti ini pasti lebih bermanfaat dibandingkan dengan, misalnya, mengandalkan keberhasilan benih padi hibrida impor asal China secara berlebihan.

Suvenir Binu-Ananda: Kemerdekaan dengan Lagu Perjuangan

2007-08-13T09:55:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Ninok Leksono

Generasi awal Republik pastilah tak asing dengan penggalan lirik di atas. Ya, itulah petikan lagu Melati di Tapal Batas ciptaan komponis pahlawan nasional Ismail Marzuki.
Mendengarnya bersama dengan lagu Gugur Bunga, atau Sepasang Mata Bola, ingatan orang pun akan dibawa terbang ke periode revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan pada paruh kedua tahun 1940-an.
Itulah era heroisme, dan itulah era lagu-lagu perjuangan Ismail Marzuki. Setelah banyak dinyanyikan oleh penyanyi dengan berbagai latar belakang, pada awal Agustus ini tiba giliran soprano Binu D Sukaman, yang bersama pianis ternama Ananda Sukarlan, menghadirkan melodi indah era perjuangan dalam sebuah album CD yang nostalgik.
Diantar oleh mantan wartawan Linda Djalil, album Tembang Puitik Indonesia ini diluncurkan secara sederhana di Financial Club Jakarta, 6 Agustus petang, dan kemudian sejumlah lagunya diperdengarkan secara hidup di depan publik dalam konser di Erasmus Huis Jakarta, 8 Agustus malam. Binu dan Andy—panggilan akrab Ananda— sudah setahun terakhir memikirkan untuk mendokumentasikan musik "langka" Indonesia ini. Ketika munculnya berbareng dengan Bulan Kemerdekaan, hasilnya adalah suvenir yang menggugah rasa cinta Tanah Air.
Album ini dapat dipandang sebagai penghormatan untuk dua unsur penting. Pertama untuk musik seni, nyanyian, atau lagu seni khas Indonesia, dan kedua untuk para penciptanya. Kedua seniman melalui alunan vokal dan denting piano menyampaikan hormat kepada Ismail Marzuki, Mochtar Embut, dan dari era lebih kemudian juga Trisutji Kamal. Seiring dengan itu, mereka juga tidak melupakan Usmar Ismail, WS Rendra, dan Ilham Malayu yang menuliskan lirik lagu yang mereka rekam.
Musik nasional
Terngiang pertanyaan wartawan yang hadir Senin petang itu, album Binu-Andy ini sekilas membawa pertanyaan tentang apakah lagu-lagu yang ada di dalamnya merupakan musik Indonesia?
Andy menyinggung bahwa di bagian dunia lain ada komposer Sibelius yang menghasilkan musik nasional Finlandia, atau Smetana dengan Moldau (nama sungai besar yang melewati Praha) yang menghadirkan Bohemia (yang kemudian menjadi Cekoslovakia). Bisa pula ditambahkan Tchaikovsky yang menghadirkan suasana khas Rusia, atau Verdi yang Italia.
Memang lagu-lagu di album Binu sebagian besar menggunakan simbol dan notasi musik diatonik Barat. Akan tetapi, kalau menyimak lirik Melati di Tapal Batas di atas, tak diragukan lagi itu merupakan musik nasional Indonesia.
Kedua artis sendiri, tanpa banyak merisaukan masalah kenasionalan, menilai karya oleh komposer Indonesia yang mereka rekam bermutu tinggi. Selain musiknya, mereka juga ingin memperkenalkan puisinya.
"Itu sebabnya lagu-lagu ini harus dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia," ujar Andy. Ia menambahkan, "Kalau oleh penyanyi Barat, pastilah efek bunyi yang diharapkan dari pelafalan oleh lidah asli sulit dicapai."
Ekspresi oleh pemusik/komposer lokal ini pula yang dicapai mendiang Yazeed Djamin tatkala ia menggubah variasi Sepasang Mata Bola. Lagu asli ciptaan Ismail Marzuki yang menggunakan notasi Barat itu dapat dihadirkan kembali oleh Yazeed sebagai karya musik Indonesia berlatar belakang epik kuat.
Dewasa ini, perihal apakah satu musik memancarkan aura nasional atau tidak sudah tidak lagi terlalu dipermasalahkan di era globalisasi (Michael Beckerman, "Music and Nationality in the Global Age", IHT, 11/8/2004) Meski demikian, sentimen kebangsaan juga terbukti tak mudah lekang.
Selain karakter tersebut bisa lahir tanpa pretensi, seperti bahwa karya Bartok serta-merta menghadirkan Hongaria, Vaughn Williams Inggris, dan Aaron Copland Amerika Serikat, ternyata karakter itu sendiri bisa bertumbuh.
Bagi Ananda, puisi karya Ilham Malayu yang ia angkat dalam komposisi—misalnya Kama—telah menantangnya ke ranah baru. Seperti diakuinya, sebelum bertemu dengan puisi Ilham, ia hanya mendasarkan komposisinya pada puisi Walt Whitman, Robert Frost, atau Lord Byron. Namun, melalui karya Ilham, Andy bisa "menemukan" karakter musik baru yang mengandung unsur "kejawaan". Ananda yang sudah 20 tahun tinggal di Eropa mengakui keindonesiaannya jarang terkomunikasikan. Namun, melalui karya Ilham, dan berikutnya melalui karya-karya puncak Sapardi Djoko Damono, ia dapat mengekspresikan lagi keindonesiaan yang ada dalam dirinya.
Karakter keindonesiaan lewat musik membesarkan hati karena—seperti diusulkan oleh seorang wartawan yang hadir petang itu—album Binu-Ananda ini juga bisa dibawa ke mancanegara, didengarkan oleh warga asing.
Bobot keindonesiaan melalui musik tadi juga cocok dengan tradisi yang diyakini oleh komposer besar Italia, Giuseppe Verdi, yang mengatakan, "Tiada hal yang dapat membungkam suara bangsa." (Verdi with a Vengeance, W Berger, 2000).
Binu dan Ananda memang belum sempat menggali karya musik yang selama ini dinilai berkarakter Indonesia dan yang beraura perjuangan seperti yang banyak diekspresikan melalui karya-karya dalam khazanah musik seriosa Indonesia.
Namun, sebagai prakarsa awal, Binu dan Ananda—yang masing-masing telah mengembara jauh dalam repertoar musik vokal dan piano—telah mengirimkan pesan kuat akan komitmen mereka terhadap musik Indonesia.
Terhadap tafsiran atau pendekatan Suvernir Tembang Puitik Indonesia atas karya pencipta tahun 1940-an, 1960-an, dan 1980-an yang mungkin dirasa tidak konvensional, misalnya terhadap lagu Gugur Bunga, hal itu kembali terpulang kepada kedua seniman dan para pendengarnya, karena di dalamnya ada soal cita rasa, dan tentang selera—kata peribahasa non est disputandum (tidak untuk diperdebatkan). Toh, di luar Gugur Bunga masih ada Cita Ria dan Melati di Tapal Batas.

Tidak Terkait Terorisme

2007-08-13T09:54:00.000+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Ledakan di Pasuruan Dipastikan dari Bom Ikan

Pasuruan, Kompas - Berdasarkan penyelidikan di tempat kejadian dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa ledakan di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (11/8), berasal dari bom ikan. Polisi juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan ledakan itu terkait dengan terorisme.
Dalam konferensi pers di Kantor Kepolisian Resor Kota Pasuruan, Minggu sore, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Herman Suryadi Sumawiredja juga menyatakan, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peledakan ini. Mereka adalah Ilham (pemilik rumah), Marsiti (61, kakak Ilham), Nadir (menantu Marsiti), Yusuf (47, adik Ilham), dan Mansur (23, anak Ilham).
Mengutip keterangan para saksi, Herman menyatakan, sebulan lalu Marsiti minta izin kepada Ilham untuk membuat bom ikan di gudang milik Ilham yang lokasinya di samping rumah Ilham di Gang Anggrek Nomor 1, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan. Atas permintaan itu, Ilham mengizinkan. Nadir, Yusuf, dan Mansur juga terlibat dalam pembuatan bom ikan itu.
Marsiti dan Yusuf meninggal saat kejadian, sementara Mansur meninggal di rumah sakit. Saat ini Ilham sudah ditahan di Polresta Pasuruan, sementara Nadir masih dicari. Ditemui di sela-sela pemeriksaan, Ilham membantah adanya permintaan untuk pembuatan bom ikan. Menurut dia, waktu itu Nadir minta izin untuk membuat obat ikan.
Ditemukan TNT
Hal lain yang menguatkan dugaan bahwa bom yang meledak itu adalah bom ikan adalah ditemukannya bahan-bahan pembuatan bom ikan, antara lain alat pembuat casing (wadah) detonator yang dibuat dengan tangan dari bahan lembar alumunium tipis. Jumlahnya ada 934, dengan panjang 5 cm dan diameter 0,5 cm.
Di lokasi kejadian polisi juga menemukan bahan peledak jenis TNT (trinitrotoluena) seberat 10 kg. Di rumah Nadir, polisi menemukan beberapa gulungan alumunium yang merupakan bahan dasar pembuatan casing detonator yang disimpan di bawah ranjang. Juga ditemukan dua lumpang untuk meracik bahan-bahan pembuatan bom ikan.
Mengenai TNT, sampai sejauh ini Herman belum mengetahui dari mana Nadir mendapatkannya. Hanya saja, polisi pernah menangkap seseorang bernama Mahmud yang membawa TNT di Stasiun Kereta Api Sidoarjo. Saat itu dia mengaku mendapatkan TNT dari istri seorang prajurit Marinir.
Kepastian bahwa penyebab ledakan dari bom ikan juga diperkuat adanya beberapa ledakan bom ikan yang semua terkait keluarga besar Ilham. (INA/APA)

Konferensi Internasional: Khilafah Bukan Ancaman

2007-08-13T09:53:00.002+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Juru Bicara Hizbuth Tahrir Indonesia Ismail Yusanto pada pembukaan Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta, Minggu (12/8), menegaskan, salah besar kalau khilafah dianggap sebagai ancaman bagi bangsa ini. "Justru khilafah akan menyelamatkan bangsa dan umat Islam Indonesia," ujarnya.
Selain dihadiri tokoh Islam internasional, seperti Hassan Ko Nakata (Jepang), konferensi juga dihadiri tokoh Islam nasional seperti Din Syamsuddin (Muhammadiyah), KH Abdullah Gymnastiar atau AA Gym, KH Amrullah Umar (Majelis Ulama Indonesia Pusat), dan Fuad Bawazir.
AA Gym juga mengatakan, Islam diciptakan dengan sifat adil, kasih sayang, dan kecintaan pada keindahan. "Kenapa ada yang begitu membenci Islam, bahkan umat Islam sendiri ada yang tidak tertarik kepada Islam. Akan sangat mudah jika menjawabnya dengan mencaci, atau menunjuk kesalahan orang. Tetapi, beranikah kita melihat kelemahan kita sendiri," ujarnya.
Menurut AA Gym, jawabannya karena Islam masih membutuhkan pribadi yang dapat menjadi bukti keindahan dan kedamaian ajaran Islam. "Saya mengajak untuk memperbaiki pribadi Islam kita. Hanya Allah yang mahatahu apa yang ada dalam lipatan hati kita, untuk siapa setiap langkah yang kita buat ini," ujarnya.
Sementara itu Din mengingatkan, umat Islam masih menghadapi banyak ancaman dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, jangan bersedih atau hilang kepercayaan diri karena ada iman dalam diri umat Islam. Itu sebabnya, umat Islam harus tetap bersatu meski ada perbedaan pendapat. "Umat Islam dunia dan Indonesia jangan terjebak pada permusuhan hanya karena perbedaan pendapat tentang hal tertentu, atau hanya karena perbedaan kelompok atau partai politik," ujar Din.
Menurut Din, esensi dari khilafah adalah persatuan umat Islam. Meski ada banyak perbedaan tentang bagaimana mewujudkan khilafah, umat jangan terpecah. "Memang untuk mewujudkan persatuan itu bukan hal yang mudah, di antara umat sendiri harus bisa menerima perbedaan dan menghadapinya dengan penuh toleransi," ujar Din.
Ia mengajak umat Islam, sebagai kelompok terbesar di Indonesia, untuk bisa menjadi faktor penentu bagi kemajuan bangsa ini. (MAM)

Rel Digergaji, KA Gumarang Anjlok

2007-08-13T09:53:00.001+07:00

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Semarang, Kompas - Kereta Api Gumarang tujuan Surabaya menuju Jakarta, Minggu (12/8) malam pukul 22.10, anjlok di antara Stasiun Gubug dan Tegowanu, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atau sekitar 27 kilometer dari Semarang. Penyebab anjloknya KA ini ialah rel sebelah kiri dari KA digergaji sepanjang 5 meter.
KA Gumarang ini berangkat dari Surabaya sekitar pukul 17.45 dan memasuki lokasi kejadian antara Stasiun Gubug dan Tegowanu sekitar pukul 22.10. Akibat rel di sisi kiri KA hilang sepanjang 5 meter, empat as lokomotif dan tiga kereta terlepas dari rel.
Pelaksana Harian Kepala Humas PT KA Daerah Operasi IV Semarang Warsono saat dihubungi Kompas semalam membenarkan anjloknya KA ini. Namun, ia mengatakan, belum ada informasi terdapat korban jiwa dalam kecelakaan ini.
Untuk itu, katanya, PT KA Daop IV sudah mengirimkan satu kereta NR yang membawa peralatan dan petugas untuk mengatasinya. Daop IV juga sudah meminta bantuan dua crane dari Solo dan Cirebon. Untuk mengevakuasi penumpang, Daop IV mengirimkan kereta rel diesel (KRD).
Terdapat dua kereta api yang akan menyusul KA Gumarang, yaitu KA Sembrani dengan tujuan Surabaya ke Jakarta, berangkat sekitar pukul 19.20, dan KA Argo Anggrek dengan tujuan Surabaya Jakarta yang berangkat pukul 20.15. (GAL/BUR)

Adang dan PKS Selamati Fauzi

2007-08-10T15:17:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 10 Agustus 2007

Kubu Fauzi: Itu Sikap Kesatria

Jakarta, Kompas - Adang Daradjatun dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan selamat kepada pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan. Kubu Fauzi menilai Adang bersikap kesatria dan terhormat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Triwisaksana menyampaikan ucapan selamat itu dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (9/8). Selain Adang dan Triwisaksana, hadir dalam jumpa pers itu Dani Anwar dan Ketua Tim Kampanye Igo Ilham.
Menurut Triwisaksana, PKS sudah mengumpulkan data lapangan di seluruh pelosok Jakarta. Hasilnya, perolehan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar sebanyak 1.325.000 suara dan Fauzi Bowo-Prijanto sebanyak 1.770.000 suara. Jumlah suara tidak sah tercatat 163.000.
Triwisaksana menambahkan, Pilkada DKI yang berjalan aman dan lancar menunjukkan bahwa masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. "Kami tidak menutup kenyataan bahwa masyarakat Jakarta memberikan kepercayaan lebih kepada Fauzi Bowo dan Prijanto," katanya.
Adang kemudian melontarkan pernyataan serupa. "Saya ucapkan selamat kepada Bang Foke yang unggul dalam Pilkada DKI Jakarta," kata Adang sambil memastikan tidak akan ada konflik atau gejolak pascapilkada.
Dari kubu Fauzi Bowo-Prijanto, Wakil Ketua Tim Kampanye Idrus Marham menilai sikap PKS dan Adang-Dani sebagai sikap kesatria yang patut dihormati dan dicontoh.
"Sikap yang ditunjukkan Adang ini memberikan pelajaran berharga bagi pendidikan politik, menciptakan kedewasaan politik. Jakarta memang harus menjadi contoh kedewasaan berpolitik," kata Idrus, yang berasal dari Partai Golkar.
Idrus berharap sikap kesatria yang ditunjukkan elite PKS dan Adang-Dani mengimbas ke akar rumput. "Kami sangat menghargai dan menghormati ucapan selamat itu. Begitu Fauzi dan Prijanto resmi menjabat, kami akan menggelar silaturahmi dengan PKS dan Adang-Dani," kata Idrus.
Setelah jumpa pers, Adang mengatakan, ia akan berolahraga kembali. "Saya punya waktu lagi untuk berolahraga. Jadwal tenis saya, setiap Selasa dan Kamis. Saya akan ajak Igo Ilham lari," katanya.
Tidak oposisi
Baik Triwisaksana maupun Adang menegaskan, mereka akan mendukung pemerintahan baru Provinsi DKI Jakarta.
Triwisaksana menyebutkan, Fraksi PKS di DPRD DKI akan memosisikan diri bukan sebagai oposisi. "Tapi kami akan menjadi kritis konstruktif. Kami tidak akan menghambat," ujarnya.
Di masa depan, kata Triwisaksana, PKS akan berkoalisi dengan partai politik lain. "Kami tidak bisa sendirian lagi. Pilkada DKI menjadi pelajaran. Kami kurang beruntung. Tapi perolehan suara membuat kami berbesar hati. Ini modal kami menuju pemilihan presiden tahun 2009," tuturnya.
Triwisaksana menambahkan, Adang dan Dani merupakan aset berharga bagi PKS untuk mengembangkan partai dan mengumpulkan massa. Posisi yang akan diberikan bagi Adang-Dani masih diperhitungkan.
Ia menganggap Pilkada DKI berhasil sebagai uji kekuatan mesin politik PKS di Jakarta. Kader-kader PKS berhasil membangun jejaring yang kuat dengan berbagai kelompok dan simpul massa untuk meraih sampai 43 persen suara.
"PKS menargetkan meraih 50 persen suara di Jakarta pada Pemilu 2009. Kader-kader PKS bersama dengan Adang Daradjatun berhasil menarik simpati masyarakat dan hal itu sangat berguna dalam pemilu mendatang," katanya.
Secara terpisah, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyampaikan hal senada. "Kami di DPP akan mengusulkan ke Majelis Syura PKS agar Pak Adang bisa maju dalam pemilihan presiden tahun 2009," ujarnya.
Ia mengakui, pemilihan presiden adalah wewenang majelis syura dan selama ini hanya kader PKS yang bisa dicalonkan. "Tetapi kalau melihat perkembangan dalam Pilkada DKI ini, kami menilai kinerja Pak Adang luar biasa dan patut dipertimbangkan dalam Pilpres 2009," katanya.
Dalam kampanye yang baru lalu, Adang mengeluarkan dana Rp 5 miliar, Dani Rp 1 miliar, PKS Rp 2 miliar, dan sumbangan dana masyarakat Rp 50 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin memuji langkah Adang sebagai sikap pemimpin yang bijak dan kesatria. Sikap mau mengakui kekalahan dan mengendalikan para pendukung menjadi modal utama keberhasilan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. (KSP/ECA/MAM/WIN)

Seni Budaya: Suku Asmat Buka Persahabatan Melalui Seni

2007-08-10T15:12:00.000+07:00

KOMPAS - Jumat, 10 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Masyarakat suku Asmat sebagai salah satu elemen bangsa menanggapi beragam persoalan bangsa Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi, dengan mendorong terciptanya persahabatan melalui keragaman seni budaya yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memberi tempat bagi pengembangan budaya yang akan memperkuat jadi diri Indonesia meskipun berada dalam keragaman.
Yuvensius A Biakai, Bupati Asmat, yang hadir di Jakarta bersama 150 warga Asmat, Kamis (9/8), mengatakan, kehadiran warga Asmat untuk tampil dalam Asmat Beorpits Festival di Ancol, 12-19 Agustus, sebagai perlambang unsur Bhinneka Tunggal Ika.
"Kami juga bagian dari negara ini. Kami ingin berbagi daya nalar seni yang tinggi yang dimiliki warga Asmat. Saya ingatkan kepada warga Asmat bahwa kami datang bukan untuk cari duit atau baju. Kami datang dari pedalaman untuk mencari teman. Dengan begini, Asmat akan bisa mendunia," kata Biakai.
Armandus Anakat, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Asmat, mengatakan, suku Asmat juga ingin menunjukkan bahwa untuk mendamaikan bangsa ini bukan hanya perlu politik, tetapi juga seni dan budaya. Suku Asmat hendak mengedepankan persaudaraan dengan memberikan rasa aman. "Yang bergaul dengan suku Asmat harus merasa aman dan damai," kata Anakat.
Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo mengatakan, suku Asmat memiliki spontanitas dan kebebasan dalam menunjukkan budaya mereka. Apa adanya dari kehidupan suku Asmat inilah yang secara bebas diekspresikan sehingga terjadi interaksi yang wajar.
"Dari suku Asmat kita bisa belajar bahasa tubuh yang murni dan spontan, yang terlihat dari tari-tarian ataupun saat mengukir. Ini bisa memberikan penyegaran dalam kehidupan. Dari bahasa tubuh itu akan muncul egalitarianisme dan spontanitas untuk keluar dari pengotak-ngotakan manusia," kata Sardono.
Kehidupan suku Asmat ini bisa secara dekat dilihat dan dipelajari masyarakat sebagai bagian dari acara "Warna-warni 62 Tahun Kemerdekaan RI" yang digelar di Pantai Carnaval Ancol. (ELN)

Gempa Bumi: Ratusan Rumah Warga Retak, Turbin Pertamina Rusak

2007-08-10T14:59:00.001+07:00

KOMPAS - Jumat, 10 Agustus 2007

Indramayu, Kompas - Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter, Kamis (9/8) pukul 00.04, di 75 kilometer barat laut Indramayu, Jawa Barat, membawa efek luas di sejumlah daerah.
Di sejumlah kota, di antaranya DKI Jakarta dan sekitarnya, Bandung, DI Yogyakarta, Cilacap, Bogor, Sukabumi, Serang, dan di lereng Gunung Merapi, getaran gempa cukup mengguncang sehingga warga berhamburan ke luar rumah. Getaran cukup kuat juga terasa di beberapa kota di Sumatera, mulai dari Bandar Lampung hingga Padang, Sumatera Barat.
Di Jakarta, warga yang tinggal di apartemen (10 sampai 40 lantai) berlarian turun ketika apartemen mereka bergoyang. Setelah tiba di ruang terbuka, wajah mereka tampak tegang. Sebagian berlari ke luar rumah hanya dengan mengenakan handuk, daster, atau celana pendek.
Kerusakan akibat gempa di mana-mana. Ratusan rumah warga di sejumlah kecamatan di bagian selatan Sukabumi retak-retak. Beberapa turbin Pertamina Unit Pengolahan (UP) VI Balongan, Indramayu, rusak.
Di Kota dan Kabupaten Sukabumi, getaran gempa terasa hingga tiga menit. Warga berhamburan ke luar rumah begitu merasakan gempa. Sesudah gempa hingga matahari terbit, warga bertahan di luar rumah karena takut terjadi gempa susulan.
Sularsono (50), warga Kampung Cimanggis, Desa Sukamukti, Kecamatan Waluran, mengatakan, gempa tak hanya mengakibatkan tembok rumah retak, tetapi juga meruntuhkan genteng rumah. Sepanjang Kamis, warga bergotong-royong mengganti genteng yang rontok.
Warga pesisir Sukabumi yang panik mengemasi barang-barang mereka begitu getaran gempa reda. Mereka menunggu air laut surut sebelum mengungsi.
Tiga dari lima steam turbin generator milik Pertamina UP VI Balongan rusak selama beberapa jam. Proses pengolahan minyak terhambat sekitar empat jam.
"Kilang dimatikan karena pembangkitnya agak goyang," ujar Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno. Meskipun kilang sudah bisa dinyalakan lagi kemarin siang, ia memperkirakan dibutuhkan waktu tiga hari sampai produksi kembali normal.
Kapasitas produksi kilang Balongan mencapai 125.000 barrel per hari. Vice President Bidang Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya menjamin pasokan bahan bakar minyak di wilayah Jabar dan Jateng tidak akan terganggu.
Gempa tektonik yang berpusat di Laut Jawa dekat Indramayu ini kemungkinan besar bisa memicu aktivitas empat gunung api di Indonesia. Untuk memastikannya akan dilihat seberapa besar deformasi, temperatur sumber air, dan anomali kimia gas gunung itu, termasuk apakah terjadi gempa dalam dan dangkal di gunung api itu.
Empat gunung api yang diperkirakan terpengaruh itu adalah Gunung Anak Krakatau (Lampung), Gunung Papandayan (Garut), Gunung Ciremai (Kuningan), dan Gunung Slamet (Purwokerto).
Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono, Kamis, peningkatan aktivitas bisa terjadi jika gunung api berada dalam kondisi kritis. Tumbukan yang terjadi bisa melepaskan energi dan kemudian memengaruhi aktivitas gunung api.
Petugas pengamat gunung api (PGA) Papandayan mengatakan, aktivitas Papandayan tidak terlalu terpengaruh. Namun, pada pukul 00.06 sempat tercatat gempa dengan getaran III MMI. Menurut Momom, petugas PGA, dalam jeda waktu pukul 00.00 hingga 05.00 terjadi satu kali gempa vulkanik A, enam kali vulkanik B, dua kali tektonik jauh, dan dua kali gempa tremor.
Mengenai luasnya daya getar gempa, Surono mengatakan, karena dalamnya pusat gempa mencapai 286 kilometer, meskipun terjadi di perairan Indramayu, tumbukan antara lempeng Eurasia dan Indo Australia itu bisa terasa hingga Padang dan Yogyakarta. Meski daya rusaknya kecil, di beberapa daerah yang tanahnya bersifat lepas urai dampak gempa akan terasa.
Gempa dalam
Dalam konteks itu, guru besar seismologi yang juga Ketua Kelompok Keahlian Ilmu dan Teknik Geofisika ITB Sri Widiyantoro mengungkapkan, gempa berkekuatan sekitar 7,0 SR itu jika dibandingkan dengan gempa di Yogyakarta tahun lalu yang magnitudonya 5,9 SR berarti kekuatannya 10 kali lipat besarnya. Pengukuran magnitudo ini bersifat algoritmik—satu angka meningkat berarti 10 pangkat 1, dua angka meningkat berarti 10 pangkat 2 atau sama dengan 100 kali.
"Untungnya itu merupakan gempa dalam sehingga getaran di permukaan tidak besar," tuturnya. Karena gempa dalam, menurut Widiyantoro, pengaruhnya terhadap infrastruktur tidak terlalu besar. (NIT/MKN/AHA/JON/CHE/ EGI/MDN/YOP/PRA/WSI/ DOT/ISW/RTS/NTA/LAS)