Anggota DPR Ancam Walk Out

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007 8:02:00

JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR mengancam akan melakukan aksi keluar sidang (walk out) jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menghadiri sidang interpelasi yang mempertanyakan dukungan pemerintah atas sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, hari ini (5/6).
''Jika Presiden tak datang, para penggagas beserta anggota fraksinya akan walk out dari sidang paripurna DPR. Kami juga punya opsi lain bila paripurna tetap dilangsungkan, yakni mengadukan Presiden dan Ketua DPR ke Mahkamah Konstitusi,'' kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang juga salah satu penggagas hak interpelasi, Ali Mochtar Ngabalin, Senin (4/6).
SBY diadukan ke Mahkmah Konstitusi (MK) karena dianggap melecehkan institusi DPR. ''Proses interpelasi ini butuh waktu panjang. Kalau kemudian hanya diwakilkan ke menteri, tidak perlu ada hak interpelasi,'' cetus Ali.
Ancaman aksi keluar sidang juga diutarakan penggagas hak interpelasi lainnya, yaitu Yuddy Chrisnandi. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, ketidakhadiran Presiden sama artinya tak menghormati DPR sebagai lembaga demokrasi. ''Presiden juga tak menghormati lebih dari 280 anggota DPR yang menghendaki jawaban langsung,'' katanya. Mengutip Tatib DPR pasal 174 ayat 1, 2, 3, Presiden harus hadir dalam sidang interpelasi. Baru pada ayat 4 pasal yang sama, Presiden bisa mewakilkan kepada menterinya untuk memberi penjelasan.
Itu pun dengan syarat jika terjadi dialog. ''Presiden datang saja dulu. Kalau terjadi dialog, baru dia menugaskan menterinya untuk itu,'' jelas Yuddy. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Pareira, mengimbau anggota dewan tidak walk out. Bila menteri yang diutus ternyata tak mampu memberi jawaban, maka DPR bisa menolak dan memanggil Presiden untuk kedua kalinya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Seskab, Sudi Silalahi, tak dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran SBY. ''Alasannya akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna. Kami tak bisa menyampaikan sebelum rapat,'' kata Sudi.
Sangat tak etis, ujar dia, jika alasan SBY disampaikan ke publik sebelum rapat berlangsung. ''Lagi pula, saya dan Pak Hatta [Mensesneg] hingga saat ini belum mengetahui alasan ketakhadiran Presiden. Tak baik kalau kami menduga-duga.''
Mensesneg, Hatta Rajasa, menambahkan, surat undangan menghadiri sidang interpelasi telah dibalas SBY. ''Presiden menyatakan terima kasih atas undangan Ketua DPR. Untuk itu, Menko Polhukam serta menteri yang lain ditugaskan untuk menjelaskan,'' kata Hatta.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengakui fraksinya yang merekomendasikan agar SBY tak hadir. Rekomendasi itu sesuai dengan Tatib DPR pasal 174. ''Tak ada niat apa pun dari SBY untuk merendahkan lembaga negara lainnya,'' jelas dia.
Syarif berharap kekecewaan anggota DPR tak diwujudkan dengan melakukan walk out. ''DPR kan ingin mendengar penjelasan pemerintah, bukan mau bertemu Presiden. Jadi, kalau yang datang menterinya, ya sama saja, itu bagian pemerintah juga. Yang penting kan penjelasannya.'' (eye/wed )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Transaksi Indosat Diduga Potensial Rugikan Negara

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Manajemen: Laporan Keuangan Telah Diaudit dan Diterima RUPS

Jakarta, Kompas - Perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk diduga berpotensi merugikan negara akibat salah kelola atau mismanajemen dalam transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2004- 2006. Dengan salah kelola tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan dividen sekitar Rp 323 miliar.
Temuan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany Senin (4/6) di Jakarta.
Drajad meminta agar pandangannya tersebut ditindaklanjuti Komisi XI, Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, Bapepam-LK, serta Kementerian BUMN.
"Kasus kerugian transaksi derivatif yang luar biasa besar ini merupakan salah satu skandal keuangan yang sangat memprihatinkan. Apalagi kalau kita lihat kondisi makro membaik, pasar keuangan membaik, bagaimana mungkin perusahaan sebesar Indosat bisa mengalami kerugian transaksi derivatif yang sedemikain besar," katanya.
Sudah diaudit
Kepala Divisi Humas Indosat Adita Irawati mengatakan, laporan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2006 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Ernst & Young. "Laporan keuangan tersebut telah diaudit secara transparan dan sudah diterima oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) di tahun-tahun yang bersangkutan," kata Adita.
Untuk laporan keuangan tahun 2006, Indosat baru akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS hari ini. Agenda lain rapat mengenai pengangkatan direktur utama yang kosong.
Adita mengatakan, Indosat memang memiliki utang dalam dollar AS. Untuk melindungi pinjaman tersebut, perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan hedging atau lindung nilai, tanpa melakukan spekulasi terhadap fluktuasi rupiah. "Dampak dari hedging ini sebagian besar adalah non tunai yang dibukukan dalam laporan keuangan," katanya.
Skandal
Dradjad memaparkan, neraca konsolidasi Indosat mencantumkan satu pos yakni pos loss on change in fair value of derivatives-net yang pada tahun 2004 kerugiannya Rp 170,45 miliar, lalu turun menjadi Rp 44,21 miliar pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006, kerugian transaksi derivatif diperkirakan meledak menjadi sekitar Rp 438 miliar.
"Totalnya selama tiga tahun sekitar Rp 653 miliar. Itu memang masih angka awal yang belum diaudit, sehingga bisa berubah. Namun, tetap saja kerugian ini merupakan skandal keuangan yang tak bisa ditolerir," katanya.
Akibatnya, kata dia, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, dividen karena pemerintah masih mempunyai 14,29 persen saham Indosat, dan PPh atas dividen dari pemegang saham minoritas. "Jika laporan hasil audit nanti tidak jauh beda dari angka di atas, potensi PPh Badan yang hilang adalah 30 persen dikali Rp 653 miliar yang hasilnya Rp 196 miliar," urai Drajad.
Pemerintah juga kehilangan potensi penerimaan dari dividen sekitar yakni Rp 653 miliar dikurangi Rp 196 miliar yang hasilnya dikalikan 14,29 persen, sama dengan Rp 65 miliar. "Ini dengan asumsi semua potensi keuntungan yang hilang karena transaksi derivatif dibagikan dalam bentuk dividen," katanya.
Kemudian dari PPh yang dikenakan terhadap dividen yang diterima pemegang saham minoritas selain pemerintah, negara kehilangan penerimaan PPh sebesar Rp 62 miliar. Dengan hitungan tersebut, total potensi penerimaan negara yang hilang sekitar Rp 323 miliar.
Drajad menekankan dalam melakukan transaksi derivatif tersebut, Indosat tentunya memiliki pasangan. "Pihak yang berwenang hendaknya memeriksa ABN AMRO, Barcleys, Goldman Sachs, JP Morgan dan sebagainya yang merupakan pasangan Indosat dalam melakukan transaksi. Ini harus dilihat, apakah kerugian tersebut merupakan kesengajaan untuk menghindari pajak atau kelalaian," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2004 hingga November 2005, Indosat menandatangani kontrak pengalihan (swap) yang terdiri atas 11 kontrak cross-currency swap (mata uang) dan 6 kontrak interest rate swap (suku bunga).
Dradjad menambahkan, Komisi XI hendaknya segera memanggil auditor terkait yang memeriksa laporan keuangan, juga Bapepam-LK, Dirjen Pajak, serta Kementerian BUMN.
Bapepam akan periksa
Fuad Rahmany mengatakan, Bapepam sudah mulai menalaah laporan keuangan Indosat yang baru saja diserahan kepada Bapepam-LK. "Kalau memang ada laporan dari whistle blower (pemberi informasi) tentang adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan tersebut, maka akan kami periksa tentunya. Kami sangat menghargai laporan dari berbagai pihak tetang penyimpangan yang dilakukan emiten dan akan kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan," ujar Fuad.
Pengamat pasar modal Mirza Adityaswara mengatakan, kerugian besar akibat transaksi derivatif seperti yang dialami Indosat merupakan kejadian langka setelah krisis tahun 1997-1998. "Saat krisis memang banyak perusahaan yang rugi besar akibat transaksi derivatif," kata Mirza.
Menurut dia, kerugian sebesar itu termasuk bersifat material. Berdasarkan aturan pasar modal, seharusnya dilaporkan ke publik dan Bapepam-LK. Ia juga mengaku heran mengapa kerugian yang cukup signifikan itu tidak ramai dibicarakan pada tahun 2004 atau 2005.(tav/faj/otw)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penembakan: TNI AL Tunggu Proses Hukum

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Pasuruan, Kompas - Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan warga, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik akhirnya menyerahkan penyelesaian sengketa tanah Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur Marinir ke proses hukum yang sedang berjalan.
Selama proses hukum belum tuntas, ia berjanji tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan prajurit TNI AL terhadap warga. Juga tidak ada latihan prajurit Marinir di permukiman warga. Rencana pembuatan pusat pendidikan dan pelatihan TNI AL juga ditunda. Selain itu, relokasi untuk warga juga tidak akan dilaksanakan dulu.
Hal itu ditegaskan Moekhlas di akhir pertemuan dengan perwakilan warga 11 desa yang tinggal di lingkungan Puslatpur Marinir Grati, Pasuruan, Jawa Timur.
Pertemuan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (4/6), itu juga dihadiri Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri, dan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen Syamsul Mappareppa. Dari pihak warga, hadir para kepala desa dan tokoh masyarakat dari 11 desa.
Dalam pertemuan yang berlangsung panas tersebut, kedua pihak bersikukuh dengan keinginannya masing-masing.
Sebelum pertemuan, warga bahkan sudah emosi karena pertemuan tak segera dimulai meski sudah hampir pukul 10.00. Padahal, warga sudah menunggu sejak pukul 08.30. Mereka lalu berteriak-teriak dan akan meninggalkan pendopo kabupaten untuk kembali memblokade Jalan Raya Probolinggo-Pasuruan.
Moekhlas sebenarnya sudah berada di pendopo pada pukul 09.00, tetapi ia mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Gubernur, Bupati, dan Panglima Kodam. Mendengar teriakan warga, ia akhirnya keluar dan pertemuan pun dimulai.
Dalam pertemuan, sejumlah warga dengan nada emosional menyampaikan keluhannya tentang intimidasi yang dilakukan prajurit Marinir TNI AL selama ini. Juga soal penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan prosedur sampai perawatan korban penembakan di rumah sakit yang tidak memadai.
Pertemuan sempat terhenti 10 menit karena dua orang keluarga korban penembakan berteriak histeris dan pingsan.
Tolak relokasi
Dalam pertemuan Moekhlas kembali menawarkan relokasi bagi warga yang tinggal di 6.302 rumah di areal Puslatpur Marinir. Namun, tawaran itu dengan tegas ditolak seluruh kepala desa dan perwakilan warga yang hadir.
Seluruh kepala desa meminta agar bukan warga yang direlokasi, melainkan keberadaan Puslatpur yang perlu dievaluasi. Pasalnya, warga khawatir intimidasi akan terus berlanjut jika tinggal di dekat Puslatpur. (apa)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekspedisi Bengawan Solo "Kompas" 2007: Bengawan Solo untuk Kehidupan

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Pengantar Redaksi
Bengawan Solo. Sungai legendaris dengan panjang 527 km kini dalam kondisi rusak akibat sedimentasi dan pencemaran. Berkaitan dengan itu, "Kompas" menyelenggarakan ekspedisi menyusuri sungai terpanjang di Jawa itu, 5-19 Juni. Rencananya, Gubernur Jateng Mardiyanto akan membuka ekspedisi ini, Sabtu (9/6).

***
Subur Tjahjono

Mata airmu dari Solo
Terkurung Gunung Seribu
Air mengalir sampai jauh
Akhirnya ke laut

Ingatan Gesang Martohartono (90) tentang proses penciptaan lagu Bengawan Solo masih jernih. Sejak awal ia menyadari bahwa hulu Bengawan Solo memang berada di Kabupaten Wonogiri, bukan di Kota Solo seperti tertulis pada lirik lagunya. Ia juga masih ingat bahwa mata air atau tuk Bengawan Solo itu berasal dari Gunung Sewu atau Pegunungan Seribu di Wonogiri.
"Namun, Gunung Sewu itu kan masuk daerah eks Karesidenan Surakarta," ujar Gesang ketika ditemui Tim Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007 di rumahnya di Jalan Bedoyo 5, Solo, Jawa Tengah, pertengahan Mei lalu.
"Itu ceritanya di Gunung Sewu ada tuk cilik-cilik. Berliku-liku menuju Sukoharjo, Solo, terus ke Gresik dan Selat Madura. Panjangnya 300 kilometer," ujar Gesang yang menciptakan lagunya pada tahun 1940 selama enam bulan.
Gesang bercerita, sebelum lagu Bengawan Solo diciptakan, sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa itu sudah terkenal, bahkan mungkin sejak ribuan tahun lalu. Dari orangtuanya Gesang mendapat cerita, sungai itu menjadi jalur perdagangan. Di tepinya ada bandar, tepatnya di Kampung Sewu, Solo. "Dulu tempat berlabuh kapal-kapal karena tempatnya besar," tuturnya.
Sudah menjadi cerita dari dulu kalau di musim kemarau sungai itu kering dan pada musim hujan menyebabkan banjir. Dulu airnya sedikit bening, sekarang sudah coklat karena banyak pabrik dan hutan gundul.
Cerita Gesang itu benar. Kini sungai itu telah rusak. Hasil survei Kompas selama 15 hari pada bulan April lalu menunjukkan, kerusakan sungai tersebut terjadi sejak dari hulunya. Saat itu Bengawan Solo sedang meluap dan menyebabkan banjir di Sragen, Ngawi, serta Bojonegoro. Saat-saat ini sungai itu mulai surut. Warga di sekitar jembatan Pakem, Wonogiri, misalnya, mulai mengambil pasir yang "muncul" di permukaan sungai.
Apa yang disebut hulu Bengawan Solo sebetulnya merupakan gabungan dua kali kecil, yakni Kali Tenggar dan Kali Muning di Desa Jeblogan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri. Wilayah itu berada di kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jatim.
Hasil penghitungan berdasarkan survei yang dibantu dengan perangkat global positioning system (GPS) menunjukkan panjang sungai itu 527 kilometer. "Lha kolo rumiyin 300 kilometer niku inggih karangan (Dulu angka 300 kilometer itu ya cuma perkiraan)," ujar Gesang, mengomentari ketidakakuratan panjang sungai itu.
Salah satu penyebab kerusakan adalah kurangnya vegetasi tanaman keras untuk menangkal erosi di hulu. Warga di tepi hulu sungai memanfaatkan bantaran untuk pertanian, seperti kacang, jagung atau ketela pohon. Pada musim hujan tanah itu longsor dan masuk ke sungai.
"Kalau musim kemarau, sungai itu agak jernih. Pada musim hujan tanah-tanah tegalan longsor ke sungai," ujar Kepala Desa Jeblogan Suyatno.
Longsoran tanah menyebabkan sedimentasi terjadi di sepanjang 527 kilometer sungai, dari Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Sedimentasi menyebabkan Bendungan Serbaguna Wonogiri, lebih dikenal sebagai Waduk Gajah Mungkur, kurang berfungsi optimal untuk menggerakkan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air Gajah Mungkur.
Selain sedimentasi, pencemaran sungai juga parah. Ia menjadi tempat sampah raksasa, baik sampah domestik hingga limbah pabrik. Sepanjang perjalanan, terutama wilayah Bengawan Solo yang membelah Kota Solo, berbagai jenis sampah dibuang. Jenis sampah itu mulai dari plastik sehingga pohon-pohon di tepi sungai menjadi seperti kapstok gantungan sampah-sampah plastik. Bahkan tikar, bantal, dan kasur juga dibuang ke sungai.
Berbagai jenis bangkai, mulai dari ayam, anjing, kucing, hingga kambing, juga dibuang ke sungai. Sejumlah peternakan babi juga membuang limbahnya ke sungai. Selain warga yang membuat jamban di sepanjang sungai, perusahaan penguras tinja manusia juga melengkapi tercemarnya sungai dengan membuangnya ke Bengawan Solo. Limbah pabrik, terutama garmen dan tapioka, dibuang begitu saja ke sungai. Baunya busuk sekali.
Padahal air Bengawan Solo menjadi bahan baku sejumlah instalasi perusahaan daerah air minum di kota-kota yang dilalui. Paling tidak Kota Solo, Cepu, dan Bojonegoro terlihat menyedot air Bengawan Solo untuk bahan baku air minum.
Selain air minum, muara Bengawan Solo di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terancam oleh tercemarnya sungai tersebut.
Selain airnya, warga juga memanfaatkan pasir yang berada di dasar sungai, mulai dengan cara tradisional dengan menyelam hingga menggunakan mesin dengan menyedot pasir ke tepi sungai. Warga juga memanfaatkan lumpur atau walet untuk bahan baku batu bata. Namun, teknologinya masih sederhana, yaitu menampung lumpur melalui petak-petak kecil di tepi sungai. Lumpur yang mengendap setelah banjir itu dicampur dengan kulit padi atau brambut sebelum diolah menjadi batu bata.
Di sepanjang aliran, perahu masih banyak digunakan, tetapi hanya untuk membantu penyeberangan. Penumpangnya tak hanya warga dan barang-barang, tetapi juga sepeda motor.
Berkenaan dengan berbagai masalah tersebut, harian Kompas menyelenggarakan kegiatan "Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007". Dengan kegiatan itu, Kompas yang didukung sejumlah lembaga pencinta lingkungan ingin ikut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar sungai tentang perlunya penyelamatan sungai. Sungai itu sangat vital untuk berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, tema ekspedisi ini adalah "Bengawan Solo untuk Kehidupan".
Untuk mengarungi sungai, Kompas bekerja sama dengan Pangkalan Marinir Surabaya yang menyumbangkan dua perahu karetnya beserta sejumlah personel Marinir yang menyertainya. Kerja sama juga dilakukan dengan Eka Tjipta Foundation dan Jababeka Home of Presiden University yang memberi komitmen pada pelestarian lingkungan.
Selain peliputan, kegiatan yang dilakukan adalah penelitian dengan mengikutsertakan ahli arkeologi sungai dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Dwi Cahyono. Ia akan meneliti berbagai aspek sejarah dan arkeologis, dari hulu hingga hilir.
Ada pula tim ahli ekologi sungai dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipimpin MMA Retno Rosariastuti. Bersama timnya, Retno akan meneliti aspek ekologi air dan tanah di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Sebanyak 15 sampel air dan tanah DAS Bengawan Solo dari hulu ke hilir akan diteliti di laboratorium.
Kegiatan ini dimulai 5 Juni di hulu Bengawan Solo di Dusun Muning, Desa Jeblogan, Kecamatan Karang Tengah, Wonogiri. Di tempat itu akan dilaksanakan penanaman pohon reboisasi. Ekspedisi diproyeksikan berakhir di hilir Bengawan Solo di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Selasa, 19 Juni 2007.
Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto berharap ekspedisi ini akan menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana menyelamatkan sungai yang merajut kedua provinsi tersebut.
"Syukur-syukur ada rekomendasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar sungai," ujar Mardiyanto. Semoga…. (LAS/HAN/SON/MAR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dorong Penyidikan ke Peradilan Umum

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Dukungan terhadap Petani Pasuruan Terus Mengalir

Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan terus mendesak pihak kepolisian mengambil alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektivitas pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
Desakan ini antara lain disampaikan Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) secara terpisah, Senin (4/6).
Direktur Eksekutif IDSPS Yunanto mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan dugaan Komisi Nasional (Komnas) HAM bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran HAM oleh aparat TNI AL dalam kasus tersebut. Perintah penempatan pasukan dan melakukan tindakan sendiri di wilayah sengketa, yang notabene menjadi domain kepolisian, sudah mengindikasikan pelanggaran itu.
"Untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran ini, perlu ada pengadilan yang obyektif yang hanya bisa dilakukan lewat peradilan umum," kata Yunanto.
Menurut dia, adanya semangat korps dan upaya melindungi militer harus dipertimbangkan, apalagi faktanya, kasus-kasus yang dibawa ke peradilan militer tidaklah bisa terselesaikan.
Pernyataan terbuka Panglima TNI di media massa, yang menjamin proses penyidikan dilakukan terbuka, dinilai tidak cukup.
Berkaitan dengan tuntutan itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara di Semarang mengatakan, Polri hanya membantu dalam hal penyelidikan forensik. Sementara penegakan hukum tetap akan ditangani TNI sendiri meski peristiwa itu mengakibatkan korban di pihak sipil.
Sementara itu, dosen ilmu kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mendesak agar Polri bersikap proaktif dan berani mengusut kasus ini. Sikap proaktif inilah yang ditunggu-tunggu pascareformasi TNI satu dasawarsa ini.
Simpati terus mengalir
Insiden penembakan warga sipil di Pasuruan itu terus mendapat simpati dari berbagai kalangan. Di Makassar, kemarin mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa juga digelar mahasiswa di Palu dengan mendatangi markas Pangkalan TNI AL.
Di Bandung, massa yang terdiri dari petani, mahasiswa, dan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Antikekerasan menggelar aksi di depan Detasemen Angkatan Laut Bandung. Mereka menuntut tindakan keras terhadap aparat yang terlibat penembakan di Pasuruan.
Selain itu, mereka juga meminta agar penyidikan kasus ini dilakukan menyeluruh dan hasilnya diungkapkan secara terbuka. (Jon/sf/doe/rei/che)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penanggulangan Bencana: RI Perlu Belajar dari Negara Lain

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Sebagai negara yang rawan bencana, kesiapan Indonesia menghadapi hal itu menjadi sangat penting. Namun, sejauh ini Indonesia baru memerhatikan penanganan saat terjadi bencana sehingga terasa kurang maksimal. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari negara lain.
Hal itu diungkapkan guru besar emeritus Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Bastaman Basuki di sela-sela "International Advanced Seminar on Applied Techniques on Public Health and Medicine on Emergency Situation for Asian Experts: The Indonesian Experience" yang diselenggarakan FKUI bersama Direktorat Jenderal Hubungan Internasional Badan Kerja Sama Internasional Spanyol, Senin (4/6) di Jakarta.
Menurut Bastaman, dalam penanggulangan bencana ada tiga fase yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan sebelum bencana, tindakan selama bencana, serta pascabencana. Untuk itu kemampuan Indonesia dalam manajemen menghadapi bencana secara keseluruhan perlu diperkuat.
Seminar internasional ini, menurut Rektor UI Usman Chatib Warsa, merupakan sarana bagi para dokter Indonesia untuk membuat jaringan dan melakukan kerja sama dengan kolega di Asia. "Kami menyiapkan diri jika terjadi bencana dengan membuat manajemen bersama serta melakukan langkah pemecahan masalah dalam bencana," ujar Usman.
Hal senada dikemukakan Ketua Unit Pendidikan Kedokteran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan FKUI Djoko Widodo. "Tujuan seminar internasional ini untuk berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Tiga tahun belakangan banyak bencana di Indonesia, dari tsunami di Aceh, gempa di Nias, Yogyakarta, banjir di pelbagai daerah. Untuk itu, dirasakan perlu berbagi pengalaman dengan negara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Sri Lanka, untuk mencari solusi, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana."
Menurut Bastaman, selama ini yang paling siap adalah TNI. Paling lambat dua jam sesudah bencana terjadi tim kesehatan TNI berangkat dari Lanud Halim Perdanakusumah. (atk)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS POLITIK: Antiklimaks Interpelasi?

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

EEP SAEFULLOH FATAH

Drama pertarungan eksekutif dan legislatif adalah salah satu perkembangan baru dalam politik kita sembilan tahun terakhir. Pertarungan berlangsung dari perdebatan panas di dalam ruang sidang sampai dengan peperangan politik tingkat tinggi sebagaimana yang terjadi dalam proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (2001).
Drama itulah yang kembali terhidang hari ini. Jika tak ada aral melintang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didampingi Menteri Sekretaris Negara hari ini menyampaikan jawaban Presiden/pemerintah atas interpelasi yang diajukan DPR berkaitan dengan persetujuan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang Perluasan Sanksi pada Iran.
DPR sesungguhnya meminta Presiden untuk menyampaikan sendiri jawaban itu. Akan tetapi, Presiden menugaskan pembantunya. Ketidakhadiran Presiden, sebagaimana diindikasikan oleh reaksi berbagai kalangan DPR (Kompas, 4/6), tampaknya akan memancing suasana panas dalam persidangan hari ini.
Namun, terlepas dari itu, pertanyaan lebih substantif yang layak diajukan adalah Akankah interpelasi ini berkembang menjadi drama yang berklimaks pada mengerasnya ketegangan dan konflik politik tingkat tinggi di antara lembaga eksekutif dan legislatif? Akankah ini menandai dimulainya sebuah perimbangan baru di antara kedua lembaga itu yang ditandai oleh menguatnya oposisi parlementer?
Terus terang, saya meragu- kannya. Saya tak yakin drama ini akan mencapai klimaks. Sebaliknya, saya menduga drama akan berujung pada antiklimaks. Ketegangan ini akan layu sebelum berkembang menjadi konflik politik besar. Keraguan itu terutama dilatarbelakangi alasan institusional dan alasan individual.
Secara institusional, di dalam lembaga DPR saat ini tersedia ketidakseimbangan yang nyata di antara kekuatan partai politik pendukung versus penentang pemerintah. Sepuluh partai cenderung mendukung pemerintah, sementara enam sisanya memiliki kecenderungan oposisi. Perimbangan kekuatan pendukung vis-a-vis penentang ini sungguh senjang: 420 kursi (76,4 persen) pendukung berbanding 130 kursi (23,6 persen) oposisi.
Ketika perombakan kabinet dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar sebulan lalu, komposisi wakil partai dalam kabinet memang mengalami sedikit perubahan. Golkar memperoleh tambahan satu kursi menteri, PPP kehilangan satu pos, dan PBB kehilangan dua kursi menteri. Karena kedua partai terakhir (yang "dirugikan" oleh perombakan) tak menarik dukungan mereka terhadap pemerintah, kesenjangan pun terpelihara hingga sekarang.
Bahkan, andaikan PBB menarik dukungan, kepergiannya dari barisan pendukung pemerintah tak akan mengeroposkan secara signifikan postur politik pemerintah. Tanpa PBB, pemerintah tetap disokong sembilan partai dengan 409 kursi (74,4 persen) DPR—berbanding tujuh partai oposisi yang menguasai 141 (25,6 persen) kursi saja.
Dalam konteks kesenjangan itu, sebagaimana terbukti dalam sejumlah kasus selama dua setengah tahun terakhir, berbagai ketegangan dan konflik yang meruyak dari dalam lembaga legislatif, pada akhirnya layu sebelum berkembang. Drama politik DPR-pemerintah pun senantiasa berakhir dengan antiklimaks. Ketegangan tak pernah berkembang menjadi konflik politik serius legislatif versus eksekutif—apatah lagi menjadi pengerasan dan peningkatan efektivitas oposisi politik.
Ilustrasi terbaik tentang drama antiklimaks itu adalah ketegangan DPR-pemerintah di seputar kebijakan kenaikan dramatis harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober 2005. Pada awalnya, DPR seperti mengalami radikalisasi, tetapi pada ujungnya, pemerintah memenangi pertarungan. Ketegangan dengan cepat meredup tersapu dominasi politik partai-partai pendukung pemerintah.
Saya—dan siapa—pun dengan mudah bisa menduga bahwa drama sejenislah yang akan terulang berkaitan dengan heboh interpelasi hari-hari ini. Dugaan ini juga makin diperkuat oleh fakta lain yang lebih bersifat individual. Radikalisasi DPR kerap kali sejatinya hanya mewakili sebuah gejala yang lebih bersifat individual. Radikalisasi itu kerap kali hanya menjadi semacam latihan olah vokal dan simulasi permainan politik sejumlah politisi (baru).
Generasi politisi reformasi itu seperti menemukan arena latihan tembak di tengah dinamisasi hubungan politik DPR-pemerintah. Celakanya, alih-alih menggambarkan aktualisasi politik dan ideologi mereka (serta partai mereka), radikalisasi itu kerap kali tak punya arah. Politisi dan partai yang melakukan penentangan atas kebijakan pemerintah kerap kali tak dipandu oleh pilihan ajek atas ideologi politik atau orientasi kebijakan tertentu.
Maka, mereka bukanlah politisi propopulisme ekonomi yang sedang melawan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang neoliberal, atau sebaliknya. Mereka juga tak mewakili sayap politik tertentu yang sedang bertarung dengan sayap politik berbeda di seberang mereka. Isu kebijakan ekonomi yang mereka sokong bisa neoliberal atau populis atau tak jelas sama sekali.
Yang justru lebih gampang kita temukan adalah agenda-agenda individual mereka. Kecewa karena tak masuk kabinet. Butuh panggung untuk menjaga ritme popularitas menjelang pemilu berikutnya. Dan lain-lain. Sebagian dari penentang pemerintah juga datang dari partai pendukung pemerintah, seperti Partai Golkar. Manakala politisi dari partai semacam ini bersikap oposan pada pemerintah yang didukungnya, maka siapa pun berhak menduga bahwa "politik dua muka" yang mereka jalankan tentu saja bertalian dengan kebutuhan mereka mencari posisi-posisi alternatif yang paling nyaman menjelang pemilu dua tahun depan.
Oleh karena itu, siapa pun yang berusaha mencari pola oposisi dalam DPR berdasarkan perbedaan orientasi kebijakan ekonomi atau politik tentu akan kecewa. Sebab, satu-satunya "pola oposisi politisi" dalam legislatif itu adalah "ketiadaan pola". Kalaupun ada basis orientasi dan ideologi politik yang melatari ketiadaan pola itu, maka sangat boleh jadi adalah "pragmatisme".
Dari balik drama antiklimaks interpelasi DPR hari ini pun kita bertemu agenda penting yang tersisa dalam reformasi kita: pendewasaan partai dan politisi (baik di legislatif maupun eksekutif). Di tengah partai dan politisi yang masih juga kanak-kanak, hendaknya kita (warga negara, para pemilih) tak ikut memelihara sifat kanak-kanak sejenis.

EEP SAEFULLOH FATAH
Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...