Pejabat Daerah Maluku Diperiksa

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Aksi Anti-RMS Berbuntut pada Perusakan

Ambon, Kompas - Kepolisian Daerah Maluku hingga Senin (2/7) siang sudah menahan 35 tersangka kasus penyusupan aktivis RMS. Polisi juga telah memeriksa sejumlah pejabat lokal yang dianggap bertanggung jawab untuk acara Hari Keluarga Nasional XIV, termasuk Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Jopy Patty.
Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Guntur Gatot Setyawan mengatakan, pemeriksaan terhadap panitia Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV masih sebatas saksi. Polisi belum menjadikan panitia maupun elite politik lokal sebagai tersangka. Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas.
Pemeriksaan terhadap delapan panitia lokal, di antaranya Ketua Umum Harganas XIV tingkat lokal Sofie Ralahalu dan Sekretaris Daerah Maluku Said Assagaff dilakukan di Markas Komando Daerah Militer XVI Pattimura.
Tim pengumpul data yang hadir dalam pemeriksaan itu adalah Sekretaris Menteri Koordinator Polhukam Letjen Agustadi Sasongko, Kepala Staf Umum TNI Mayjen Bambang Darmono, dan salah satu deputi Menko Polhukam Mayjen Romoluan Simbolon.
Mengenai tindakan terhadap anggota Polri yang bertugas mengamankan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disusupi aktivis RMS atau Republik Maluku Selatan itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto berjanji akan menindak tegas.
Ia kembali menegaskan bahwa evaluasi tengah dilakukan untuk Kepala Polda Maluku dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Yogyakarta, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Saleh Saaf menyatakan siap menerima konsekuensi jika dirinya sebagai pejabat intel Polri dianggap bertanggung jawab.
Diwarnai perusakan
Suasana Kota Ambon kemarin sempat tegang karena ada pencegatan dan perusakan mobil angkutan umum oleh pengunjuk rasa anti-RMS. Massa yang berkumpul di Jalan Sultan Babullah menghadang angkutan umum jurusan Amahusu dan Kudamati. Peristiwa ini menimbulkan konsentrasi massa di sejumlah titik. Para pengunjuk rasa yang masih bertahan di Jalan AY Patty akhirnya membubarkan diri pukul 15.30 WIT. Senin malam, suasana Ambon kembali normal dan tidak ada konsentrasi massa.
Menanggapi aksi massa yang mengarah pada perusakan angkutan umum, Guntur mengatakan sudah meningkatkan pengamanan dan melakukan pendekatan ke masyarakat. "Kami terus menggalang masyarakat, mendekati para tokoh, dan penggerak demonstrasi. Mereka kami ajak untuk menjaga Ambon yang sudah aman ini," ujar Guntur.
Panglima Kodam XVI Pattimura Mayjen Sudarmaidy Soebandy kepada pengunjuk rasa mengatakan akan menghilangkan separatisme dari Maluku.
Unjuk rasa anti-RMS juga masih digelar kelompok-kelompok mahasiswa di Makassar. Di Surabaya, sekitar 20 mahasiswa Maluku juga berunjuk rasa di dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Mereka meminta Pemerintah AS mendeportasi tokoh RMS, Alex Hermanus Manuputty, ke Indonesia.
Di Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Global Civil Society Studies FISIP Universitas Indonesia Andi Widjajanto dan Donny Ardyanto dari lembaga monitoring hak asasi manusia Imparsial meminta agar insiden penyusupan RMS itu tidak menjadi alasan bagi aparat intelijen untuk meminta kewenangan lebih.
Andi juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan RMS, seperti halnya dilakukan terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka. (ANG/FUL/WER/REN/ULE/ MZW/DWA/SUT/JON/BAY)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pilkada DKI: Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya menetapkan dua pasang calon kepala daerah yang berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah, Senin (2/7) di Jakarta Pusat. Kedua pasangan itu adalah Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Ariza Patria, penetapan dilakukan karena kedua pasangan sudah mendaftar secara resmi, menjalani proses klarifikasi, tes kesehatan, dan melengkapi semua berkas administrasi yang diperlukan. Adang-Dani didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi-Prijanto didukung koalisi 19 partai politik.
Dengan penetapan ini, kedua pasangan terikat dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku untuk pilkada. Keduanya juga tidak diperkenankan untuk mundur dan partai pendukung tidak diizinkan menarik dukungan.
"Jika pasangan calon sampai mundur atau partai menarik dukungan, pasangan itu tidak diizinkan lagi untuk maju dan partai juga tidak boleh mengajukan calon baru," kata Ariza.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang dihubungi terpisah, Senin, menegaskan, partainya tidak pernah berpikir menarik dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. "Sekali PKS memutuskan, pantang membatalkan keputusan sendiri. Itu bukan sikap PKS," katanya tegas.
Ia menilai Pilkada DKI kali ini diwarnai sejumlah masalah seperti "pengeroyokan" koalisi partai politik terhadap PKS, praktik politik uang, kasus daftar pemilih tetap yang sulit diuji kebenarannya, dan kasus tidak terdaftarnya 32 persen warga DKI yang memiliki hak pilih.
"Saya sungguh memprihatinkan hal ini, tetapi ini bukan alasan buat PKS mundur dari pilkada dengan menarik dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS. Saya ingin mengingatkan, Pilkada DKI menjadi barometer pilkada di seluruh Tanah Air," papar Tifatul.
Di luar Kantor KPUD, sekitar 200 orang dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Gema Jakarta berunjuk rasa untuk mendukung kinerja KPUD. Mereka menganggap KPUD sudah bekerja dengan benar. Kelompok ini hampir bentrok dengan massa mahasiswa dari KAMMI dan BEM Jakarta Raya yang menuduh KPUD tidak netral dalam kasus pendaftaran pemilih. Namun, ketegangan bisa diredam satuan keamanan. (ECA/WIN)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Radang Lokal, Demam Nasional

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Sebuah "radang lokal" yang mengakibatkan "demam nasional" tengah menggejala di sekitar kita saat ini. Radang lokal itu adalah pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007. Karena berbagai faktor sosial-ekonomi-politik yang melekat pada Jakarta sebagai ibu kota negara, radang lokal ini tak pelak lagi memancing demam nasional.
Di tempat-tempat lain, pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memfasilitasi radang lokal dengan konsekuensi lokal pula. Pilkada Jakarta adalah ajang kompetisi politik lokal dengan implikasi melampaui lokalitasnya. Bahkan, Pilkada Jakarta bisa dipahami sebagai hajat nasional yang diselenggarakan di arena lokal.
Saat ini Pilkada Jakarta mulai memasuki tahapan-tahapan krusial. Pada hari-hari ini kita tahu pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang diterima dan disahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Mereka adalah Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Beberapa bulan ke depan, dinamisasi politik Jakarta bakal tak terhindarkan. Proses pemanasan suhu politik yang tak punya preseden dalam sejarah provinsi ini akan terjadi.
Dinamika ini rawan radang. Di Jakarta, sumber peradangan tersebar di banyak tempat, dalam berbagai tahapan pertarungan. Sejauh ini saja, sejumlah sumber peradangan sudah muncul ke atas permukaan. Pencalonan gubernur dan wagub DKI Jakarta beberapa waktu terakhir dilanda kisruh soal politik uang, terutama di antara bakal calon dan bakal partai pengusungnya.
Tahapan pengajuan calon juga ditandai perdebatan panas tentang calon independen. Hari-hari ini ramai pula perdebatan tentang kredibilitas pendaftaran pemilih dan terjadinya pencederaan hak-hak calon pemilih.
Bagaimana kita memahami hiruk-pikuk Pilkada Jakarta dalam konteks politik nasional? Seberapa jauh sumber-sumber radang itu bisa dikelola secara layak?
Signifikansi nasional
Signifikansi Pilkada Jakarta yang melampaui batas lokalitasnya setidaknya terbentuk sejumlah faktor berikut.
Pertama, pemilihan gubernur dan wagub Jakarta adalah ajang kompetisi politik amat prestisius. Kepala daerah ibu kota negara memiliki posisi, fungsi, prestise, dan peranan amat strategis. Karena itu, mobilisasi sumber daya akan dilakukan secara besar-besaran oleh partai-partai maupun para politisi/ kandidat untuk memenangi pertarungan. Skala, intensitas, dan cakupan pertarungan politik pun membesar dan membuat Pilkada Jakarta menjadi pilkada terpenting secara nasional.
Kedua, Jakarta adalah pusat perputaran ekonomi, bisnis, dan keuangan Indonesia. Karena itu, yang berkepentingan terhadap Pilkada Jakarta bukan sekadar para pelaku politik formal, melainkan juga kalangan sektor privat yang memiliki skala bisnis- usaha-keuangan terbesar. Dalam kerangka ini, Pilkada Jakarta akan menjadi ajang pertaruhan dan pertarungan para pemilik kepentingan ekonomi-bisnis-keuangan berskala raksasa. Arti pentingnya pun melampaui sekat-sekat politik, menjangkau dimensi ekonomi-bisnis-keuangan secara nasional.
Ketiga, Jakarta adalah sebuah tempat pertemuan berbagai golongan, kelas, dan kelompok di Indonesia. Ia adalah miniatur Indonesia. Pilkada Jakarta pun akan menjadi replika pertarungan politik Indonesia. Karakteristik pemilihnya, misalnya, akan sedikit banyak mencerminkan pemilih Indonesia. Pilkada Jakarta pun bukan hanya menarik sebagai tema riset, tetapi juga penting secara politik.
Keempat, signifikansi waktunya. Pilkada Jakarta terjadi di ambang pintu Pemilu 2009. Mau tak mau, bobot pilkada diperbesar dengan terlibatnya pertimbangan pemenangan Pemilu 2009 oleh partai-partai dan para politisi. Secara simplistis bisa dibilang bahwa siapa pun yang memenangi Jakarta akan meraup keuntungan politik signifikan berkait dengan politik 2009 kelak.
Maka, Jakarta adalah barometer Indonesia terpenting. Ia pun menjadi arena ujian dan ajang pembuktian seberapa jauh kita mampu mengelola dinamika politik era baru selepas Orde Baru. Pilkada Jakarta pun mesti kita letakkan dalam konteks ini. Mengelolanya menjadi pertaruhan penting-genting.
Dalam kerangka itulah saya memahami sebuah cerita yang saya dengar di sebuah diskusi terbatas, hampir dua tahun lampau.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat suatu kali mengundang bercengkerama Gubernur DKI Jakarta. Sang Gubernur diajak bergabung menjadi petinggi partai, duduk dalam keanggotaan Dewan yang dipimpin Sang Ketua.
Secara halus, dengan sopan santun penuh, Gubernur menolak ajakan itu dengan dua alasan. Pertama, Pilkada Jakarta sudah dekat. Jika Gubernur berpartai secara terlalu tegas, bagaimana ia bisa mengendalikan Jakarta manakala sesuatu yang tak diharapkan terjadi.
Kedua, Sang Gubernur memasuki tahun-tahun terakhir dalam sepuluh tahun tugasnya memimpin Ibu Kota. Mau tak mau, ibarat pelari 10K, ia harus mulai berlari sprint untuk mencapai garis finis dan memenangi pertarungan. Terikat partai akan membuat Sang Gubernur terbebani langkahnya dan gagal mencapai finis dalam kecepatan dan ketepatan yang diharapkan banyak orang.
Moral cerita: Pilkada Jakarta adalah sebuah pertaruhan besar yang tak bisa dikelola secara main-main dan serampangan. Dalam konteks inilah seyogianya berbagai aspek pengelolaan Pilkada 2007 diletakkan, termasuk di dalamnya dalam perkara manajemen politik uang.
Sebuah studi tentang politik uang di 22 negara (Bryan and Baer, eds., Money in Politics: A Study of Party Financing Practices in 22 Countries, 2005) menunjukkan bahwa kesadaran tentang perlunya manajemen politik uang sedang tumbuh sangat pesat di mana-mana saat ini. Bentuk-bentuk pembatasan, pengaturan, pemberian sanksi dan pengharaman praktik politik uang diperkenalkan dan dipraktikkan.
Dibuatlah semacam ranking praktik politik uang dan tingkat kejahatannya. Yang terendah adalah praktik pembelian suara, dalam hubungan partai/politisi dengan pemilih atau partai dengan kandidat. Praktik politik uang menjadi makin serius dan jahat—berturut-turut—dalam bentuk penggunaan uang untuk intimidasi dan kekerasan, pemberian hadiah bagi dan penyuapan para pembentuk opini publik, dan akhirnya penggunaan sumber-sumber daya/fasilitas milik negara di tingkat pusat maupun daerah untuk keperluan politisi/partai/kampanye.
Tampaknya, dalam kaitan dengan ilustrasi ini saja, kita memang belum bersiap secara layak untuk mengelola Pilkada Jakarta 2007. Tapi, masih ada waktu untuk berbenah. Asal ada kemauan, tentu saja.
EEP SAEFULLOH FATAH Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

NURANI WARGA: Hidup Masih Susah, "Jang Baribut Lai"

KOMPAS- Selasa, 03 Juli 2007

AGUNG SETYAHADI

Di pos ojek beratap seng itu Nico Manuputty (43) tengah mengobrolkan penghadangan mobil angkutan umum oleh ribuan demonstran di Jalan Sultan Babullah, Ambon, Senin (2/7). Ia tak habis pikir, mengapa masih ada yang ingin bertikai ketika Ambon sudah aman.
Insiden itu segera mengingatkannya pada kesulitan hidup sehari-hari yang membelit warga Ambon sejak pertikaian berbau agama meletus di kota itu tahun 1999. Masih terngiang dalam ingatan Nico berondongan tembakan dan kelaparan karena tidak ada pasokan sembako.
Penghadangan dan perusakan mobil angkutan umum di Jalan Sultan Babullah berawal dari kekecewaan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam dan Forum Aliansi Pembawa Kewibawaan NKRI. Awalnya, mereka berunjuk rasa di Lapangan Merdeka dan Kantor Gubernur. Massa ingin berdialog dengan gubernur tentang pengusutan penyusupan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS).
Di tengah demonstrasi itu, massa terpancing melempari Gereja Maranatha yang berjarak 100 meter dari Lapangan Merdeka. Insiden itu diredam aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri dan berjalan melewati Jalan AY Patty.
Massa berkumpul di depan Masjid Al Fatah. Massa mencegat mobil angkutan umum jurusan Amahusu dan Kudamati. Dua mobil dipecah kacanya, seorang sopir dipukul, dan satu sepeda motor dirusak.
"Kami resah karena suasana mulai tegang. Yang kami inginkan hanya Ambon tetap aman, dan kami bisa mencari makan dengan tenang," ujar Nico yang tinggal di Kayutiga, Sirimau.
Nico tak menyangka penyusupan aktivis RMS berkembang liar dan memanas. Dalam benak tukang ojek ini, insiden itu diserahkan saja ke kepolisian untuk diusut. Masyarakat tak terpancing dalam polemik itu karena bisa berimbas ke isu SARA.
Ucapan itu dibenarkan teman-teman seprofesi Nico. Mereka tidak mau lagi terjerumus dalam kesengsaraan.
"Kita semua saudara, baik Islam maupun Kristen. Setiap agama mengajarkan untuk saling bersaudara. Jangan lagi kita kembali ke masa lalu," ujar Nico.
Budaya pela gandong—faham saling menghormati perbedaan faham—masih melekat kuat dalam diri Nico. Ia tidak ingin semangat persaudaraan itu hilang oleh insiden penyusupan RMS. Ia merindukan suasana Ambon manise (harmoni) seperti dulu, yakni Ambon yang indah dengan teluk yang bersih, langit biru, kota bersih, berlimpah ikan, masyarakatnya murah senyum.
Asa serupa muncul di pangkalan becak Jalan Sedap Malam, Ambon. Abang becak yang mangkal di sana tidak mau lagi mendengar desing peluru di Ambon.
John Renjaan, tukang becak, mengaku tidak ingin peristiwa penyusupan aktivis RMS pada Jumat lalu terjadi. Namun, peristiwa itu kini meresahkan dirinya. Ia takut bila Ambon terjerumus lagi dalam konflik sosial. Kerusuhan hanya akan merenggut penghasilannya sebagai tukang becak, Rp 50.000- Rp 100.000 per hari.
"Kami ingin hidup yang tenang-tenang saja. Hidup sekarang masih susah jang baribut lai," ujar pria paruh baya itu.
Semangat menjaga persaudaraan itu juga yang selalu didoakan ibu-ibu pedagang di Pasar Mardika. Mereka tidak ingin perekonomian yang dibangun pascakonflik ambruk. Para pedagang tidak ingin interaksi yang sudah cair kembali dikotak-kotakkan.
Pedagang di Pasar Mardika memang sempat mengkhawatirkan penyusupan aktivis RMS. Mereka takut tidak bisa berdagang lagi karena situasi tegang. Padahal, kondisi perekonomian Ambon yang membaik menjanjikan untuk mengembalikan kenyamanan hidup yang sempat terampas saat kerusuhan.
"Saya memang sempat khawatir. Kalau tegang, pembeli sedikit dan dagangan tidak laku. Untunglah aktivitas di pasar tetap normal, kita tetap bisa berjualan hingga malam. Semoga Ambon aman-aman saja, jangan rusuh lagi," ujar Mama Titi, pedagang sembako di Pasar Mardika. Suasana di Pasar Mardika pascapenyusupan aktivis RMS tetap ramai transaksi jual beli.
Lain lagi bagi Rizal Umarella, warga Tulehu, yang menilai penyusupan RMS ini bisa mendorong pemerintah lebih serius dalam mengatasi masalah separatisme di Maluku. Selama ini RMS ada, tetapi ditutup-tutupi.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga mengimbau warganya agar tidak terpancing isu-isu SARA.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Penuhi Undangan DPR

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pemerintah yang akan dilaksanakan pada Selasa (3/7) malam.
Namun, topik pembicaraan tidak hanya terbatas pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang Perluasan Sanksi bagi Iran, tetapi juga mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia secara umum.
Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menjawab pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (2/7). Menurut Hatta, kehadiran Presiden merupakan tindak lanjut dari interpelasi DPR.
Senin sore, secara mendadak Wapres datang ke kediaman dinas Presiden di Istana Negara. Selama satu jam berdiskusi, keduanya sama sekali tidak didampingi pejabat lain. Wapres yang dihubungi Kompas membantah pertemuan itu untuk membicarakan rencana pertemuan di DPR. Namun, dalam pertemuan hanya dibahas perkembangan masalah ekonomi.
Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, agenda tunggal Presiden di DPR adalah menjelaskan kebijakan menyeluruh politik luar negeri dan juga disertai tanya jawab.
"Termasuk dengan Singapura (Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan)," katanya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti berharap rapat konsultasi bisa mencairkan kebekuan hubungan legislatif dan eksekutif. Namun, pertemuan itu tidak berarti mereduksi proses interpelasi yang sudah berjalan.
"Kesepakatan apa pun jangan sampai merusak sistem. Rapat konsultasi tidak boleh melanggengkan eksekutif untuk sembarangan mewakilkan menterinya dalam menjawab interpelasi," paparnya. (HAR/SUT/DIK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Disiapkan, Lahan untuk Relokasi

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Lapindo Penuhi Komitmen, Masukkan Rp 100 Miliar

Surabaya, Kompas - Tahap awal pemindahan infrastruktur yang terkena luapan lumpur panas di Sidoarjo dimulai pekan ini. Tim yang telah dibentuk akan mengukur lokasi baru infrastruktur, seperti jalan tol, rel kereta api, dan jalan arteri.
"Minggu ini dilakukan pengukuran lokasi pasti untuk infrastruktur yang dipindahkan. Sosialisasi dan negosiasi harga dengan masyarakat untuk pembebasan lahan juga dimulai pekan ini," tutur Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Senin (2/7) di Surabaya.
Pembangunan infrastruktur dilakukan sekitar 6 kilometer di barat Jalan Tol Porong-Gempol yang lama. Diharapkan wilayah itu cukup aman dan di luar wilayah pengaruh gerakan tanah akibat semburan lumpur.
Infrastruktur baru tersebut dibangun dengan konsep frontage road. Jalan tol pengganti ruas Porong-Gempol berada di tengah selebar 60 meter sepanjang 17,2 kilometer. Jalan tol itu diapit jalan nasional pengganti Jalan Raya Porong selebar 20 meter.
Dalam perhitungan Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS), wilayah relokasi infrastruktur ini mencakup 13 desa di Sidoarjo dan empat desa di Pasuruan. Luas tanah yang perlu dibebaskan di 13 desa di Sidoarjo itu mencapai 1.053.941,528 meter persegi, sedangkan di Pasuruan 267.713,614 meter persegi. Secara keseluruhan, dalam perhitungan BPLS, relokasi infrastruktur jalan dan rel kereta memerlukan Rp 3,1115 triliun.
Dalam konteks pemenuhan komitmen dan memenuhi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Minarak Lapindo Jaya memasukkan uang Rp 40 miliar ke rekening penampungan sementara (escrow account) di Bank Mandiri cabang Sidoarjo dan di Bank Negara Indonesia cabang Surabaya Rp 60 miliar untuk membeli tanah dan bangunan korban.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, dimasukkannya uang Rp 100 miliar itu sebagai tindak lanjut dari upaya Lapindo memenuhi komitmen.
Presiden Yudhoyono meminta Lapindo menyiapkan Rp 100 miliar di escrow account dan tetap mempertahankan saldo di rekening itu sebesar Rp 100 miliar per minggu. (NWO/APA/INA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tak Usahlah Menangis

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Maz Jobrani mengubah rasa takut jadi humor. Ia berkeliling ke seantero Amerika Serikat sejak April menjajakan Tur Komedi Poros Jahat (Axis of Evil Comedy Tour) bersama Ahmed Ahmed dan Aron Kader.
Trio pelawak ini menertawakan diri sebagai orang Timur Tengah yang menghadapi masa sulit di AS sejak terjadinya Tragedi 9/11. Jobrani orang Iran, Ahmed dari Mesir, dan Kader asal Palestina.
Tawa jadi hiburan warga Timur Tengah di AS. Stereotip mereka biasanya orang-orang periang yang jadi sasaran kebencian warga AS meski tak ada kaitannya dengan terorisme.
Bahwa Jobrani mencibir istilah "Poros Jahat" (Axis of Evil) saja sudah mengundang senyum. Presiden George W Bush ditertawai karena menghidupkan kembali istilah yang dipopulerkan Presiden Ronald Reagan yang menyebut Uni Soviet "The Evil Empire".
Tiga anggota orisinal Poros Jahat adalah Irak, Iran, Libya, dan Korut. Kini tinggal Iran dan Korut karena Irak sudah ditaklukkan dan Libya dianggap insyaf.
Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menambahi Suriah dan Kuba ke daftar "Di Balik Poros Jahat" (Beyond Axis of Evil). Tak seorang pun diplomat yang kerja di 38 lantai Markas Besar PBB New York yang suka Bolton kecuali dirinya sendiri.
Jobrani tokoh di balik komedi Poros Jahat yang kini jadi pesohor yang diprofilkan media besar seperti Newsweek dan CNN. Penggemarnya berasal dari beragam etnis—sebagian besar malah kulit putih—dan DVD Tur Komedi Poros Jahat laku bak pisang goreng.
Jobrani pandai meramu lawakan stereotip orang Timur Tengah atau topik politik menarik karena lulusan S-1 ilmu politik University of California, Berkeley. Ia meneruskan ke jenjang S-3, tetapi berhenti karena ingin jadi komedian.
Kenapa tak jadi dokter? "Karena saya tak senang merawat orang sakit".
Kapan kamu lahir? "Tanggal 26 Februari 1972. Saya Pisces... tak tahu apa artinya, tetapi saya berhati lembut".
Sejak remaja Jobrani mimpi jadi bintang film, tetapi orangtuanya lebih suka dia jadi pengacara. "Kan pengacara profesi yang mengandalkan akting di ruang sidang," kata ayahnya yang hobi melawak.
Dalam rangka tur, Jobrani, Sabtu (30/6), menampilkan monolog di sebuah stasiun televisi AS yang dipancarsiarkan melalui saluran kabel. "Teve-teve selalu menyiarkan orang Timur Tengah demonstrasi sambil berteriak, ’Matilah Amerika!’"
"Coba sesekali siarkan acara membuat kue karena kami di Iran suka kue. Tak ada bom, tak ada bendera AS yang dibakar, hanya kue. ’Halo, saya Mahmud, saya membuat kue’. Beberapa hari kemudian ada berita bom kue meledak, Mahmud memang gila". Gerrrr.
"Ahmadinejad dan Bush banyak kemiripan karena gemar mengeluarkan kata-kata tak berguna dan suka enggak ngeh. Ahmadinejad bilang ’pembunuhan orang Yahudi tak pernah terjadi’, Bush bilang ’misi sudah selesai’ tiga tahun lalu."
"Bukankah mereka banyak teman? Kenapa tak tanya dulu kepada Hasan, ’Eh, kalau saya ngomong soal ini, reaksi dunia kira-kira bagaimana?’ Kalau jadi Hasan, saya jawab tak perlu." Ini guyon sederhana tetapi pesannya jelas: kalau jadi pemimpin jangan asbun.
"Itu sebabnya, mereka berselisih paham. Bush menuduh Iran punya new colour (warna baru). Lidahnya kelu mengucapkan nuclear (nuklir). Ahmadinejad bingung dan menjawab, ’Warna baru? Enggak ada tuh. Warna kami itu-itu juga, ada merah, ada putih’".
"Ooohhh... nuklir! Kalau itu kami punya". Gerrrr.
"Belum lama ini ada berita tentang komplotan yang mau meledakkan Bandara JFK di New York. Waktu mendengar keterangan polisi komplotan itu bukan orang Iran, saya lega. Tetapi, ternyata mereka Muslim. Sialan!" Gerrrr.
"Stereotip orang Timur Tengah sering dihubung-hubungkan dengan teroris, makanya saya enggak mungkin Anda lihat saya jadi bintang iklan pilot maskapai penerbangan di teve. Fly the friendly skies. Tak mungkin!" Gerrrr.
"Ada stereotip orang Asia tak bisa menyopir dengan aman. Tetapi, iklan Mercedes-Benz bilang mereka bisa. Ini rasis karena bunyi iklannya ’mobil kami aman’. Saking amannya orang Asia suka menabrakkan Mercedes karena dijamin tak cedera." Gerrrr.
Satire atau parodi politik memanfaatkan komedi ironis untuk mengolok orang/institusi yang berperilaku menggelikan. Di AS humor seksual dan rasisme menciptakan komedi yang menghapus tabu-tabu politik yang picik.
Kulit hitam diolok kurang cakap berpolitik, tetapi hebat di seni dan olahraga. Warga Latin "penyerbu" yang menjajah Pantai Barat yang memaksa bulé-bulé belajar bahasa Spanyol.
Kini populer sebutan "berantakan kayak Indonesia" untuk kamar remaja yang jorok atau kantor eksekutif yang tak bonafide. Dulu RI tenar dengan julukan "negeri 1.001 jenderal".
Tertawa obat paling mujarab. Humor food for thought yang dibutuhkan hati dan akal sehat.
Masyarakat "sakit" makin sulit tertawa dan berpikir. Ia lahan subur bagi komedi hitam yang makin banyak di negeri ini.
Mungkin lucu jika ada yang protes larangan terbang di udara Eropa bagi pesawat maskapai-maskapai Indonesia. Lha, enggak ada pesawat kita yang terbang ke Eropa kok.
Teroris jadi pahlawan, ilmuwan yang korupsi minta grasi karena merasa berjasa, lumpur panas tak berhenti muncrat selama setahun, dan "kecolongan" tarian cakalélé menggemparkan republik. Tertawa pun makin susah.
Tetapi, tak usahlah menangis lagi.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...