Keberatan tunda penagihan pajak; Kadin senang RUU KUP selesai

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

JAKARTA: Dunia usaha menyambut baik rampungnya? pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di tingkat Panitia Khusus DPR, menyusul persetujuan semua fraksi atas rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 yang mengatur soal keberatan dan banding. Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Indonesia Prijohandoyo menyatakan persetujuan Pansus DPR atas RUU KUP akan mendorong semakin banyak pengusaha membayar pajak. "RUU KUP ini merupakan jawaban atas keluhan para pengusaha selama ini. Dengan disetujuinya RUU ini,? penyimpangan dalam kesalahan pajak dapat berkurang," tutur Prijo, yang juga managing partner Priyohandoyo-Boentoro & Co. saat dihubungi Bisnis kemarin.Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang membayar pajak dengan benar. Namun, tetap dilakukan koreksi dalam jumlah yang sangat besar saat pemeriksaan. "Koreksi yang dilakukan pemeriksa itu tidak hanya 10%-20%, tapi bisa 10 kali lipat." Prijo menyatakan tindakan pemeriksan ini sering menjadi penyebab tawar-menawar antara petugas pajak dan wajib pajak. Dengan diputuskannya RUU KUP, pengusaha tidak merasa terganggu untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, menurut Prijo, dengan diputuskannya RUU KUP ini, pemeriksaan pajak diharapkan dapat dilakukan dengan fair. "Mudah-mudahan dengan itikad baik dari pembuat undang-undang, yakni DPR, efek bola salju akan membuat suasana perpajakan nasional semakin bagus, dan kemudian saling memercayai." Salah satu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUP yang paling menyita pembahasan di DPR adalah Pasal 25 tentang proses keberatan pajak. Selama ini, pasal itu menyatakan keberatan yang diajukan wajib pajak atas surat ketetapan tidak menunda penagihan pajak. Kini, dalam rumusan baru, keberatan dan banding yang diajukan wajib pajak otomatis menunda penagihan pajak. Persetujuan pansus terhadap RUU KUP dicapai melalui lobi tertutup pada Kamis, 31 Mei. Kesepuluh fraksi di DPR akhirnya setuju. Namun, Fraksi PAN akan memberikan minderheit nota terhadap kesepakatan tersebut.? Komite pengawas pajakPansus juga menyetujui pembentukan Komite Pengawasan Perpajakan, sementara pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan ditolak.Andi Rahmat (Fraksi PKS) dan Ali Masykur Musa (Fraksi PKB) yang ditemui seusai rapat mengatakan fraksi mereka menyetujui rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 karena pemerintah menjamin, selain tidak akan ada loss penerimaan, pemeriksaan akan diperkuat hingga tingkat kepatuhan tetap terjaga.Rapat akan dilanjutkan Rabu minggu depan dengan agenda tunggal pandangan mini fraksi. Sebelum itu, draf RUU tersebut kembali akan difinalkan oleh pimpinan pansus. Artinya, RUU KUP dipastikan dibahas di sidang paripurna? pada masa sidang terakhir 2006/2007 ini.Anggota Fraksi PKB DPR Ana Muawanah menyatakan persetujuan RUU KUP diharapkan dapat mendorong iklim investasi. "Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi nego-nego yang kadang terjadi saat pemeriksaan pajak." Ana mengatakan pemerintah telah membuka diri lebar-lebar dan berpikir positif bahwa wajib pajak akan semakin aktif membayar. "Jadi, marilah kita hargai itu."Suasana rapat Kamis sore itu begitu tenang dan penuh canda. Jauh berbeda dengan suasana rapat sehari sebelumnya, di mana terjadi perdebatan dan hujan interupsi pada banyak hal yang kadang lebih bersifat prosedural ketimbang substansial.Pada rapat kali itu, Dradjad H. Wibowo dan Marwoto Mintohardjo (Fraksi PAN) tidak tampak lagi tergoda mengajukan argumen-argumen tajam mereka. Rama Pratama (Fraksi PKS) bahkan tidak tampak. Harry Azhar Aziez (Fraksi PG) juga tidak mengeluarkan berbagai bantahannya.??
(bastanul.siregar@bisnis.co.id/ diena.lestari@ bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar & Diena Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DPR setuju harga minyak US$57-US$60 per barel

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

JAKARTA: Komisi VII DPR menyetujui asumsi harga minyak mentah untuk RAPBN 2008 US$57-US$60 per barel, lebih rendah dari yang dipatok tahun ini US$63 per barel. Hal itu merupakan hasil kesimpulan rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis malam. Dalam rapat itu, pemerintah juga mengusulkan adanya perubahan target produksi minyak dalam RAPBN-P 2007 menjadi 0,989 juta barel per hari.Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan masalah geopolitik Iran mendasari dipatoknya asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) dalam RAPBN tahun depan. "Tingginya harga minyak dunia belakangan ini disebabkan oleh masalah Iran. Tahun depan? masalah Iran diduga sudah selesai," kata dia.Menurut Purnomo, tingginya harga minyak dunia saat ini diperkirakan tidak berlanjut hingga tahun depan. Karena itu, pihaknya tidak mengubah harga minyak dalam RAPBN-P 2007 tetap di kisaran US$63 per barel."Sampai akhir musim panas ini, yaitu Agustus September, harga minyak tetap menguat. Setelah itu harga akan turun. Kemudian pada akhir tahun akan meningkat lagi karena musim dingin. Itulah, mengapa kami tetap mematok ICP di level US$63," tutur dia.Gubernur OPEC Indonesia Faizal Rahman menambahkan banyak faktor yang mendorong harga minyak akan turun pada tahun depan. "Seperti halnya pertimbangan produksi minyak dari negara-negara non-OPEC, dan diperkirakan harga minyak WTI [West Texas Intermediate] itu US$60,5 per barel. dengan perhitungan ini ICP bisa di posisi US$57 per barel. Level ini memang tidak pasti, dan hanya sebagai pegangan," jelas dia.Menanggapi rencana pemerintah mematok harga minyak di kisaran US$57-US$60 per barel, beberapa anggota Komisi VII menyatakan pemerintah terlalu optimistis dengan penurunan harga minyak pada tahun depan.Sementara itu, terkait dengan target produksi minyak yang mengalami penurunan dalam RAPBN-P, Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengungkapkan hal itu disebabkan oleh adanya gangguan di sejumlah lapangan minyak. "Perkembangan empat bulan ini angka produksi yang kami patok mengalami penurunan. Seperti di Belanak, alatnya mengalami gangguan. Lainnya, pompa-pompa minyak di Riau milik Chevron tidak beroperasi." Menurut Purnomo, penurunan harga minyak tahun depan juga membuat subsidi BBM turun. "Subsidi? BBM akan turun. Tetapi kami juga mengharapkan efek dari subsidi minyak tanah yang diganti elpiji sudah mulai kelihatan," jelas dia.
(01) (redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Priok, majikan & buruh berkelakar di commuter car

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

Sejak 1 Juli 2004 pelabuhan di Indonesia memasuki babak baru dengan menerapkan kode internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code). Aturan itu merupakan ketentuan internasional untuk meningkatkan keamanan bidang kemaritiman guna mendeteksi dan mencegah tindakan yang mengancam sektor transportasi maritim dari potensi terorisme atau hal lainnya yang dapat membahayakan kapal dan fasilitas pelabuhan.Pelabuhan Tanjung Priok pun wajib mengimplementasikan aturan itu. Selain karena perannya sebagai pelabuhan utama dan merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk barang ekspor impor maupun antarpulau, jauh-jauh hari sebelumnya pelabuhan ini juga sudah men-declare sebagai pelabuhan dengan tingkat pelayanan berkelas dunia.Penerapan ISPS Code melalui sterilisasi area di terminal petikemas pelabuhan Tanjung Priok seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja nyaris tanpa masalah berarti selama ini.Fenomena lain justru mucul ketika pelabuhan Tanjung Priok menerapkan hal yang sama bagi terminal konvensional yang uji cobanya sudah dimulai 1 Mei dan diterapkan secara penuh sejak kemarin.Para pengguna jasa maupun pekerja pelabuhan di terminal konvensional seolah terhentak dari rutinitasnya selama ini. Kawasan terminal yang sebelumnya bebas dilalui oleh siapa pun, kini berubah menjadi area terbatas yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punya kepentingan aktivitas kepelabuhanan. Di kawasan ini juga tidak ada lagi pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di tepi dermaga."Untuk masuk ke terminal konvensional saat ini agak repot karena kendaraan pribadi tak boleh masuk," kata Sutarjo, pekerja di dermaga konvensional mengawali perbincangan dengan Bisnis.Biasanya, menurut pengakuan lelaki asal Banyumas yang sudah tiga tahun ini bekerja di pelabuhan tersebut, sepeda motor miliknya bisa langsung diparkir di salah satu dermaga di mana tempatnya bekerja. Namun, sejak 1 Mei, itu tak mungkin lagi. Setiap orang yang masuk ke area konvensional wajib menggunakan mobil keliling (commuter car) yang telah disiapkan untuk mengantar ke masing-masing tujuan.Mobil pribadi pun dilarang melintasi area itu dan pengendaranya harus menggunakan commuter car. Aturan ini tak bisa ditawar. Petugas gerbang yang berjaga di pintu masuk telah didoktrin untuk menjalankan aturan itu.Commuter car pada akhirnya dijadikan tempat perpaduan semua lapisan kepentingan yang hendak masuk ke area Lini 1 pelabuhan ini. Mulai dari eksekutif perusahaan bongkar muat dan pelayaran, para pekerja pelabuhan dan pelayaran, hingga tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Mereka bercampur baur, dan kesempatan pertemuan dalam hitungan menit di dalam commuter car terkadang dijadikan ajang berkelakar.Tak jarang beragam komentar muncul dalam keseharian di commuter car, mulai dari keluhan keterbatasan jumlah commuter car hingga pada persoalan pribadi seorang eksekutif yang dengan terpaksa bergabung menumpang armada rakyat itu."Terkadang ada juga perasaan risih saat kita harus satu mobil dengan pimpinan saat menuju dermaga," tutur Sutarjo.Tapi, menurut satu penumpang lainnya, ada baiknya juga, karena antara pekerja di pelabuhan bisa saling kenal dan ada kebersamaan. Selain itu, berkumpul dalam satu mobil juga bisa menghilangkan stress selepas pulang kerja.Masih wajarFenomena ini menurut Assistant Corporate Secretary Bidang Humas PT Pelabuhan Indonesia II, Hendra Budhi, merupakan hal yang masih wajar. "Lambat laun mereka juga terbiasa."Dia mengungkapkan pihak pelabuhan tidak mungkin memberi perlakuan khusus kepada salah satu lapisan pengguna commuter car tersebut, seperti menyediakan armada khusus bagi para eksekutif, pekerja maupun TKBM, karena hal itu tidak efisien.Sementara itu, menurut Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Bobby R. Mamahit, manajemen pelabuhan Priok harus cepat merespons keluhan pengguna jasa dari penerapan aturan itu khususnya menyangkut ketersediaan lahan parkir di halte utama serta jumlah armada commuter car yang dianggapnya masih kurang.Dengan hanya dioperasikan lima unit mobil Colt yang rata-rata berkapasitas 17 orang per mobil, tak mungkin bisa menampung ribuan orang yang setiap harinya masuk ke area ini.Menanggapi hal ini, Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan pihakya akan menambah empat unit mikrobus lagi pada awal bulan ini. Di shelter Jalan Alas dan Jalan Bitung masing-masing dioperasikan dua unit. Mikrobus itu masing-masing berkapasitas 35 orang.Seluruh mobil keliling ini secara periodik berputar mengantar dan menjemput pekerja pelabuhan antarhalte di Lini I. Commuter car hanya akan berhenti di halte yang telah ditentukan dan beroperasi selama 24 jam secara penuh untuk mengantar dan menjemput para pekerja/TKBM. Bagi yang menggunakan fasilitas commuter car? ini, juga tidak dikenakan biaya alias gratis.Halte di Jl. Alas, saat ini sebagai pintu masuk utama ke beberapa dermaga di antaranya dermaga 109, 110, 111, 112, 113, 114, dermaga eks-syahbandar, kantor kepanduan, dermaga 202, dan 203. Sementara halte utama di Jalan Bitung merupakan gate untuk menuju dermaga 209, 210, 211, 207X, 302, 303, 304, dan dermaga 305.Para pekerja/tamu ini cukup menunggu di halte gate utama yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman. Di dalamnya ada resto mini dengan berbagai makanan dan minuman ringan sambil menunggu commuter car yang siap mengantarkan mereka ke tempat tujuan yang diinginkan.Hal ini dilakukan manajemen cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk memenuhi tuntutan pengguna jasa terhadap keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keteraturan di Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok pada umumnya dan di area Lini I pada khususnya.
(redaksi@bisnis.co.id)
Oleh Akhmad Mabrori
Kontributor Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Australia Minta Maaf

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

Tentang hubungan RI-Australia, Sutiyoso menyerahkannya kepada Departemen Luar Negeri.

JAKARTA -- Menteri Utama Negara Bagian New South Wales, Australia, Morris Iemma M.P., meminta maaf secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atas insiden masuknya dua polisi ke kamar Sutiyoso tanpa izin saat ia berada di Sydney, Selasa lalu.
Permintaan maaf Iemma disampaikan melalui surat yang diserahkan langsung oleh Duta Besar Australia di Indonesia, Bill Farmer, kepada Sutiyoso di Balai Kota, Kamis sore lalu. Farmer sebelumnya telah menemui Sutiyoso sekitar pukul 09.30 WIB untuk meminta maaf secara pribadi, tapi ia kembali datang ke Balai Kota pada pukul 17.20 WIB khusus membawa surat permohonan maaf Iemma.
"Saya meminta maaf atas tekanan dan ketidaknyamanan yang menyebabkan Anda pulang lebih awal dari New South Wales," tulis Iemma dalam surat berlogo Kementerian Utama NSW tertanggal 31 Mei 2007 itu.
Lebih lanjut Iemma memperjelas bahwa terjadinya insiden itu karena sistem pengadilan Australia bersifat independen dari institusi pemerintah. "Pemerintah NSW dan warganya tidak punya kekuasaan mencampuri kerja pengadilan kami," katanya.
Ia memastikan insiden itu sangat mengganggu pemerintah NSW, dan komisaris polisi setempat sudah menyelidiki secara mendalam tindakan tidak patut itu.
Hasil penyelidikan Direktur Jenderal Kementerian Utama NSW dan kabinet, dia menjelaskan, juga memastikan kurangnya koordinasi antara petugas protokoler dan petugas keamanan. "Ini sangat mengecewakan saya," tulis Iemma.
Iemma juga meminta hubungan sister city Jakarta-NSW tetap berlanjut karena, menurut dia, penting sebagai bentuk komitmen menjalin persahabatan di antara warga kedua kota. "Saya percaya spirit persahabatan itu akan menyelesaikan insiden ini."
Menanggapi surat itu, Sutiyoso mengaku tersentuh dan terharu karena banyak berisi permintaan maaf kepada dirinya. "Hampir tidak lazim surat seperti itu dikirim kepada pejabat. Sangat memuaskan dan lebih dari yang saya inginkan," katanya.
Sutiyoso mengaku akan berbesar hati dan memperbaiki hubungan antara NSW dan Jakarta, apalagi permintaannya agar dilakukan penyelidikan terhadap kedua detektif itu dipenuhi. "Detektif itu akan dihukum dan saya yakin karier mereka akan habis karena ini kesalahan teknis fatal," kata Sutiyoso.
Tentang hubungan pemerintah RI-Australia yang sempat menghangat akibat insiden itu, ia menyerahkannya kepada Departemen Luar Negeri. "Masalah NSW-Jakarta telah berakhir," katanya.
Untuk membuktikan penyesalan itu, Iemma berjanji akan datang menghadiri perayaan ulang tahun Jakarta pada 21 Juni mendatang.
Insiden yang menimpa Sutiyoso bermula dari tindakan detektif senior Constable Scrzvery dan sersan detektif Thomas, yang masuk ke kamar 3107 Hotel Shangri-La, tempat Sutiyoso menginap, dengan memanfaatkan kunci induk. Keduanya meminta Sutiyoso bersaksi dalam sidang kasus Balibo, yang menewaskan lima wartawan Australia di Timor Timur pada 1975. Sidang itu memang tengah digelar di pengadilan NSW.
Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Australia melanggar Undang-Undang Hukum Internasional, karena mereka tidak boleh memeriksa pejabat negara asing. Sebab, undang-undang imunitas pejabat negeri asing juga berlaku di negeri itu.

BADRIAH AGUS SUPRIYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Yang Bertahan dari Terjangan Peluru

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

"Operasi pengangkatan proyektil segera dilakukan jika kondisi pasien sudah pulih," kata Sri Endah Noviani, Kepala Hubungan Masyarakat RS Sjaiful Anwar, kepada wartawan.
Choirul Anwar belum meninggal. Meski dada kirinya ditembus peluru ketika warga desanya bentrok dengan pasukan marinir pada Rabu lalu, dan media massa, termasuk Koran Tempo, mengabarkan ia meninggal berdasarkan keterangan pamannya, bocah berusia tiga tahun itu ternyata masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Sjaiful Anwar, Kota Malang.
Hingga kemarin, proyektil di dadanya belum bisa dikeluarkan karena kondisinya masih lemah. "Operasi pengangkatan proyektil segera dilakukan jika kondisi pasien sudah pulih," kata Sri Endah Noviani, Kepala Hubungan Masyarakat RS Sjaiful Anwar, kepada wartawan.
Choirul berhasil melewati masa kritis Kamis lalu. Begitu sadar, ia menangis mencari ayahnya. Entah apa reaksinya jika ia tahu sang bunda, Mistin, sudah meninggal ketika menggendongnya.
Menurut Noviani, kondisi Choirul hingga kemarin sudah menunjukkan kemajuan dibanding saat tiba di ruang instalasi gawat darurat Rabu lalu. "Tapi dibutuhkan stamina yang lebih bagus dan kuat lagi agar operasi pengangkatan proyektil bisa dilakukan. Jika tidak, operasi akan berdampak terhadap keselamatan jiwa pasien," katanya.
Kini Choirul setiap saat dijaga oleh Sutrisno, 27 tahun, ayahnya, dan Samad, sang kakek, yang berusia 50-an tahun. Kedua warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, itu sangat khawatir melihat kondisi Choirul.
Samad menemani cucunya sejak hari pertama. Ia bahkan memilih tidak menghadiri pemakaman jenazah putrinya, Mistin, 25 tahun, demi menjaga cucunya. Pemakaman Mistin diurus sang menantu.
Sutrisno harus menempuh perjalanan sekitar 80 kilometer dari Pasuruan ke Malang pulang-pergi demi menemani Samad dan Choirul.
Samad adalah Kepala Dusun Tlogo, Desa Tlogo. Sewaktu belasan personel marinir dari Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut, Grati, bentrok dengan warga pada Rabu lalu, Samad sedang berada di rumah. Lima orang marinir meringkus Samad dan sempat menendanginya. Samad baru dilepas ketika dirinya mengaku sebagai kepala kampung.
"Saat kejadian, marinir mengejar massa ke rumah warga. Marinir melepaskan tembakan ke rumah-rumah warga. Choirul sedang digendong ibunya di depan rumah. Kabih ampon e tentoege jeng se Kuasa (semua sudah ditentukan Yang Mahakuasa)," kata Samad, seperti ditirukan kerabatnya, Salih.
Sutrisno langsung pingsan begitu mengetahui istrinya meninggal kena peluru. Ia pingsan lagi pada Kamis lalu setelah mendapat kabar putranya ikut tewas. Kabar ini lekas menyebar ke seluruh desa, apalagi sampai diumumkan lewat pengeras suara. Ribuan pelayat yang menghadiri pemakaman empat jenazah korban bentrokan itu pun ikut terharu dan menjerit histeris.
Situasi yang sangat kacau beberapa jam setelah insiden berdarah meletus itulah yang membuat informasi menjadi simpang-siur dan membuat pers salah membuat berita. Semoga kesalahan ini justru membuat Choirul sanggup bertahan lebih lama. Amin.

ABDI PURMONO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekspor Minyak Sawit Mentah Akan Kena Bea Keluar

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

Di Sragen, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen awal pekan lalu justru menaikkan harga minyak goreng dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.000 per kilogram.

JAKARTA -- Pemerintah mengkaji penerapan bea keluar (pungutan ekspor) produk minyak sawit mentah (crude palm oli/CPO) untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri.
"Sedang dibahas di tim teknis. Pekan depan akan dibawa ke rapat koordinasi menteri ekonomi," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela-sela seminar An East Asia Renaissance, di Jakarta, Kamis lalu.
Ketentuan tersebut, kata Mari, juga untuk mengoptimalkan rencana penerapan aturan baru lainnya, yakni domestic market obligation (DMO)-produsen wajib memasok CPO ke dalam negeri dalam jumlah tertentu.
Selama satu setengah bulan terakhir, harga minyak goreng curah di sejumlah daerah melambung di atas harga normal Rp 6.000-6.500 per kilogram.
Pada 1 Mei lalu pemerintah meluncurkan program stabilisasi harga, termasuk menggelar operasi pasar.
Namun, hingga kemarin, harga tetap tinggi. Di Palembang, harga melonjak hingga Rp 8.400 dari sebelumnya Rp 8.000 per kilogram. Di Sragen, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen awal pekan lalu justru menaikkan harga minyak goreng dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.000 per kilogram.
Menanggapi hal ini, Mari mengatakan pemerintah tetap berharap program stabilisasi harga atau operasi pasar terhadap minyak goreng dioptimalkan dulu sambil menunggu kebijakan baru tersebut.
Di tempat terpisah, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., PT Indofood Sukses Makmur Tbk., dan PT London Sumatera Tbk. (Lonsum) menyatakan siap memasok CPO ke pasar domestik. "Kami akan menyuplai sekitar 1.500 ton per bulan kepada perusahaan penyulingan," kata Direktur Utama Bakrie Sumatera Ambono Janurianto.
Direktur London Sumatera Zafril Ansgar Hamzah mengatakan perusahaannya juga akan memasok 4.000 ton CPO per bulan.
Wakil Direktur Indofood Francis Welirang mengungkapkan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi produsen CPO, setiap produsen akan menjual produknya ke pengolah lokal dengan potongan harga 17,5 persen atau menjadi sekitar Rp 5.700 per kilogram. Lalu perusahaan pengolah menjual ke pasar pada harga Rp 6.100 per kilogram. "Masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 6.500 per kilogram," kata dia. "Itu akan berlanjut terus hingga keluarnya peraturan DMO," katanya

AGUS SUPRIYANTO ARIF ARDIANSYAH IMRON ROSYID BUDIRIZA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

TNI Gagal Selesaikan Konflik Pertanahan

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

"Jika tidak diselesaikan, peristiwa Pasuruan bisa terjadi di mana-mana."

JAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Effendy Choirie, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Ia menilai Djoko gagal melakukan reformasi internal TNI. "Militer masih bersikap arogan dan gagal menyelesaikan konflik pertanahan dengan rakyat," katanya Kamis lalu.
Menurut dia, saat ini banyak tanah yang diklaim milik TNI ternyata masih bermasalah dengan rakyat. Tanah-tanah itu, kata dia, diperoleh pada zaman Orde Baru dengan cara mengintimidasi. "Contohnya, ya, di Pasuruan ini. Rakyat marah karena merasa dibohongi," ujarnya.
Waktu itu, dia menjelaskan, TNI bilang tanah yang dibeli dari rakyat akan digunakan untuk pembangunan lapangan terbang. Tapi hingga kini lapangan terbang tidak kunjung dibangun. "Lha, kok, malah digunakan untuk pertanian yang dikelola bersama PT Rajawali," katanya.
Namun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid tak sependapat dengan Effendy soal posisi Djoko. "Tidak semua petinggi TNI harus bertanggung jawab," katanya.
Hidayat mendesak TNI mengevaluasi semua tanah yang telah dikuasai. Apabila tanah itu diambil dengan cara mengintimidasi, katanya, TNI harus mengembalikan kepada rakyat.
Sejumlah tanah milik TNI memang masih bermasalah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada 27 Februari lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto memaparkan saat ini TNI Angkatan Laut memiliki 61,92 hektare tanah yang dikerjasamakan. Sebagian besar di antaranya di Jakarta dan satu bidang di Juanda, Medan. Tak disebut tanah yang ada di Grati, Pasuruan. "Kami akan menelusuri aset tanah yang belum jelas," katanya kala itu.
TNI Angkatan Darat memiliki tanah yang dikerjasamakan sebanyak 28 bidang. Tak disebut berapa luasnya. "Untuk tanah yang belum jelas, kami akan menelusurinya," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso dalam rapat dengar pendapat yang sama.
Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, tak ada data yang pasti. Tapi, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada 19 Februari lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Herman Prayitno sempat ditanyai soal sengketa dengan warga di Sukamulya, Rumpin, Bogor, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tanah 1.000 hektare di Rumpin merupakan tanah negara yang diberikan kepada Angkatan Udara. Sengketa, kata dia, terjadi karena terbitnya surat Bupati Bogor pada 2003 yang menetapkan status tanah Rumpin untuk pemerintah Bogor, LAPAN, pemerintah Desa Sukamulya, dan para penggarap. "Akibatnya, masyarakat mengklaim tanah itu milik pribadi," kata Herman.
Ketua Tim DPR yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan perlu ada penanganan serius mengenai status tanah milik TNI. Selama ini, kata dia, banyak tumpah tindih status tanah antara TNI dan warga ataupun pihak lain. "'Jika tidak diselesaikan, peristiwa Pasuruan bisa terjadi di mana-mana,'' ujarnya saat berkunjung ke lokasi insiden berdarah Alas Tlogo, Pasuruan.
Juru bicara Markas Besar TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, mengakui banyak tanah TNI yang berstatus sengketa dengan warga. Agar kasus Pasuruan tak terulang, menurut dia, lembaganya akan meneken memorandum of understanding dengan Badan Pertanahan Nasional. "Kami sedang merumuskan konsepnya," katanya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menilai persoalan tanah itu terjadi akibat lemahnya riwayat tanah di Indonesia. "Dari seluruh tanah yang ada, hanya 30 persennya yang memiliki sertifikat. Jika dibawa ke pengadilan, hampir dipastikan warga akan kalah," katanya.
ERWIN D ABDI P REH AS SANDY IP

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...