Kadin tolak wajib CSR

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Kadin Indonesia tidak setuju apabila ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) dijadikan sebagai kewajiban bagi perusahaan, karena dapat mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Menanggapi amendemen UU Perseroan Terbatas yang tengah dibahas DPR dan pemerintah akhir pekan lalu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad S. Hidayat menilai ketentuan tersebut dapat mengganggu iklim usaha di Indonesia."Saya dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu sama saja dengan pajak tambahan," tuturnya kepada Bisnis seusai acara HUT ke-54 Bank Indonesia, di Jakarta, kemarin.Menurut Hidayat, CSR sebaiknya dijadikan kewajiban moral saja yang menjadi indikator sikap investor terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila memang perlu aturan mengenai CSR, sebaiknya aturan tersebut ditujukan bagi kelompok usaha berskala besar yang sensitif terhadap lingkungan."CSR [untuk perusahaan skala besar] seharusnya bersifat anjuran, tidak dibuat persentasenya. Itu akan menghambat keinginan berinvestasi. Selain itu, secara praktik internasional hal itu juga tidak lazim."Hidayat mengatakan bila CSR memang menjadi ketentuan, maka harus mempertimbangkan tidak akan ada pengeluaran ekstra dari perusahaan, begitu juga dari segi perizinan.DPR dan pemerintah, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas akhir pekan lalu, setuju setiap PT wajib menyisihkan dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan, yang besar dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Bisnis, 2 Juli 2007).Dalam rancangan awal, dana untuk kegiatan CSR diambil dari laba bersih setelah pajak. Dana tersebut, dalam pembahasan, tidak dialokasikan dari laba bersih, tetapi merupakan pengeluaran yang bisa dibiayakan (tax deductable). Tinjau ulangPanitia Kerja RUU PT membuka kemungkinan meninjau ulang kesepakatan tim sinkronisasi pada Pasal 74 dengan membatasi kewajiban perseroan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan.Wakil Ketua Panja RUU PT Choirul Saleh menyatakan pembatasan itu bisa ditempuh, misalnya, dengan menghilangkan aspek lingkungan dalam CSR dan porsi kewajiban yang lebih ringan bagi perseroan yang menderita kerugian. "Kami tetap berpandangan CSR perlu diwajibkan," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB itu di Jakarta, kemarin.Choirul menegaskan UU PT tidak akan menyentuh sampai menetapkan persentase dana yang harus dikeluarkan PT, termasuk menunjuk atau memusatkan lembaga pengumpul seperti di era Orde Baru. Persentase dan pengelolaannya diserahkan ke perusahaan masing-masing.Selain berguna bagi masyarakat, menurut dia, CSR yang masuk dalam laporan keuangan perseroan juga akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. Di luar itu, perusahaan juga akan meraih manfaat berupa citra yang baik.Menurut Senior Manager External Relations PT Newmont Indonesia Robert Humberson, kewajiban mengenai CSR berlebihan karena menambah beban pajak bagi perusahaan. "Kami sudah menyisihkan US$4 juta tiap tahun untuk program CSR sebagai tanggung jawab kami kepada daerah [Sumbawa dan Nusa Tenggara]," ujar Robert kepada Bisnis.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan tidak ada negara yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR. "Kita akan ditertawakan orang," katanya.Selain memperburuk iklim investasi, lanjutnya, ketentuan tersebut akan mendongkrak biaya produksi. Dia bahkan mengingatkan perseroan sudah diwajibkan membayar pajak lingkungan sebagaimana diatur dalam RUU Retribusi dan Pajak Daerah.
(02/M. Sarwani) (bastanul. siregar@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Inflasi Juni tetap rendah

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi Juni 2007 yang relatif rendah sebesar 0,23%, dengan inflasi tahunan (year-on-year) 5,77% sehingga memberi peluang bagi bank sentral untuk terus memangkas BI Rate. Angka inflasi bulanan itu lebih kecil dari perkiraan 16 ekonom yang disurvei Bloomberg, namun untuk inflasi tahunan lebih besar dari prediksi. Inflasi tahunan Juni sebelumnya diperkirakan 5,9%, sedangkan inflasi bulanan menjadi 0,3% atau naik dari capaian Mei sebesar 0,1%. (Bisnis, 2 Juni)Dari 16 ekonom yang disurvei tersebut, hanya Citigroup yang memperkirakan angka bulanan dan tahunan itu dengan tepat. Dari 45 kota yang dipantau oleh BPS, tercatat 33 kota mengalami inflasi, dan sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ternate (2,16%) dan terendah di Batam (0,04%), sedangkan deflasi terbesar di Ambon (1,26%) dan terkecil di Pekanbaru (0,01%).Deputi bidang Statistik Ekonomi BPS Pietojo menyatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok barang dan jasa. Kenaikan ini meliputi a.l. kelompok bahan makanan (0,47%), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,33%), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,13%), kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,11%)."Kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok sandang sebesar 0,43%," jelas dia di kantor BPS Jakarta, kemarin. Pietojo menambahkan dari kelompok bahan makanan, minyak goreng merupakan komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi yakni sebesar 0,13% dan cabai merah (0,10%).Namun, ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Fadhil Hasan menilai angka inflasi yang menurun ini pada dasarnya semu. "Saya kira penurunan inflasi ini belum sepenuhnya riil karena [harga] barang-barang pokok masih belum terlihat penurunannya secara signifikan," katanya ketika dihubungi Bisnis tadi malam.Di sisi lain, dia mengakui angka inflasi ini memang akan membuat bank sentral mempunyai ruang luas untuk menurunkan BI Rate. Tetapi, dia mengingatkan jika BI mengambil kebijakan penurunan bunga, tetap harus dilakukan secara bertahap dan moderat. "Jangan drastis, antisipasi tetap harus dilakukan."
(diena.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ditjen Pajak bidik perkebunan kelapa sawit

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Perkebunan kelapa sawit serta perusahaan yang terkait dengan produksi kelapa sawit akan menjadi target pemeriksaan Ditjen Pajak mengingat bisnis tersebut akhir-akhir ini tumbuh luar biasa. Dirjen Pajak Darmin Nasution meminta para kepala Kanwil Ditjen Pajak untuk memerintahkan kepala KPP (kantor pelayanan pajak) bekerja sama dengan kepala KPBB (kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan) untuk mendapatkan data perkebunan kelapa sawit."Mengapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit akhir-akhir ini merupakan bisnis yang luar biasa. Kita tidak akan menyentuh petani yang luas lahannya kurang dari sekian hektare. Ini adalah program Ditjen Pajak selain modernisasi," ungkap Darmin dalam notulen Rapat Pimpinan Ditjen Pajak yang diadakan di Jakarta pekan lalu. Dokumen tersebut juga dipublikasikan secara terbatas melalui Intranet Ditjen Pajak.Berdasarkan data Departemen Pertanian, luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar ada di Sumatra (75,44%) dan terendah di Jawa (0,46%) dengan luas total 6 juta hektare. Perusahaan swasta menguasai sekitar 45,13%, disusul perkebunan rakyat 43,39% dan perkebunan negara 11,46%. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Sumihar Petrus Tambunan di depan peserta rapat pimpinan mengungkapkan berdasarkan data SPOP (sistem pemantauan objek pajak) PBB areal perkebunan kelapa sawit hanya tercatat 1,89 juta hektare, jauh lebih rendah dibandingkan data Deptan yang mencapai 6 juta hektare."Ini dapat menjadi indikasi kuat bahwa masih terdapat perkebunan kelapa sawit yang belum terdata oleh Ditjen Pajak," ujar Tambunan, seperti dikutip dokumen tersebut.Berdasarkan kalkulasi yang dibuat Direktorat PKP, potensi penerimaan pajak dari perkebunan kelapa sawit mencapai Rp10 triliun, di mana Rp8,5 triliun disumbang dari industri CPO (crude palm oil) dan Rp1,59 triliun lainnya disumbang dari industri PKO (palm kernel oil).Reaksi beragamRencana Ditjen Pajak melakukan intensifikasi pada sektor perkebunan kelapa sawit ditanggapi beragam. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan bahwa dirinya mendukung upaya Ditjen Pajak melakukan pemeriksa pajak perusahaan yang terkait dengan kelapa sawit, apalagi pasa saat harga minyak sawit mentah (CPO) dunia melambung."Itu [periksaan] kemajuan. Artinya Pak Darmin responsif. Jadi, mumpung masih ingat dan data komplet baguslah jika itu diperiksa, sehingga bisa tuntas dan langsung selesai," kata Sahat kepada Bisnis, kemarin.Menurut dia, dengan adanya kenaikan harga CPO dunia dan adanya program stabilisasi harga (PSH), yang menjual harga minyak goreng di bawah rata-rata, perlu dilakukan pemeriksaan agar tidak mengarah pada penggelapan pajak.Dia tidak khawatir bila Ditjen Pajak menemukan perbedaan antara data fiskus dan wajib pajak, sebab kegiatan PSH telah mendapat payung hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian No. 339/2007 dan Surat Menteri Perindustrian mengenai pelaksanaan PSH."Itu [payung hukum] sudah cukup untuk memberikan keterangan bahwa pelaksanaan PSH legal dan sesuai jadwal. Apabila terlihat aneh-aneh berarti melanggar hukum dan bisa langsung ditindak. Itu tanggung-jawab sendiri-sendiri," tukasnya.Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko dan Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun enggan berkomentar mengenai rencana Ditjen Pajak."Wah, saya belum mendengar itu. Jadi, belum dulu ya, nanti saja kalau memang benar ada," kata Adi.Derom juga masih belum bersedia berkomentar dengan alasan belum ada pemberitahuan resmi. Namun, menurut dia, pemeriksaan pajak baru bisa dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan SPT pajak per Maret. "SPT tahun buku 2007 akan masuk ke Ditjen Pajak akhir Maret 2008, jadi belum tahu apa lepas dari prosedur itu," katanya.
(m02) (parwito@bisnis.co.id)
Oleh Parwito
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PKS Minta Pemilihan Gubernur Diundurkan

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Ada bayi didaftarkan sebagai pemilih."

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mendesak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menunda jadwal pemilihan Gubernur Jakarta, yang mestinya berlangsung 8 Agustus. Alasan PKS, daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan rawan disusupi pemilih siluman.
"Kami khawatir pemilih siluman sengaja (diadakan) untuk kepentingan calon tertentu," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta, Triwisaksana, di Jakarta kemarin.
Yang termasuk kategori pemilih siluman, menurut Triwisaksana, adalah jika ada nama yang terdaftar tapi sebenarnya tak memenuhi syarat untuk memilih. Misalnya, kata dia, orangnya belum cukup umur, sudah meninggal, atau tak memiliki alamat jelas.
"Kami bahkan menemukan ada bayi didaftarkan sebagai pemilih," kata Triwisaksana. "Siapa yang bisa menjamin nama (seperti) ini tak disalahgunakan?"
Kecurigaan PKS akan adanya pemilih siluman, menurut Triwisaksana, menguat setelah LP3ES dan National Democratic Institute mengumumkan hasil survei Juni lalu. Survei kedua lembaga nirlaba itu menyimpulkan sekitar 1 juta nama pemilih termasuk kategori ghost voter (pemilih siluman).
Jumlah itu, kata Triwisaksana, berarti merupakan 20 persen dari jumlah pemilih. "Kalau cuma lima persen, mungkin masih bisa ditoleransi sebagai kesalahan teknis," katanya.
Proses audit terbuka, menurut PKS, merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan daftar pemilih bersih dari ghost voter.
Kemarin, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan calon gubernur. Mereka adalah pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar, yang didukung PKS, dan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, yang didukung koalisi 20 partai.
Sehari sebelumnya, PKS mengancam akan menarik pencalonan Adang-Dani. Tapi, di detik-detik akhir, PKS membatalkan ancamannya. "Mundur tak baik bagi pembelajaran demokrasi," kata Slamat Nurdin, Sekretaris Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
Komisi Pemilihan menegaskan jadwal pemilihan tak akan diundurkan. "Tak mungkin (diundurkan). Semuanya harus sesuai dengan jadwal," kata anggota Komisi, Mulfizar.
Komisi pun meminta warga tak mengkhawatirkan pemilih siluman dari total 5,7 juta pemilih terdaftar. "Data kami sudah tersaring dengan baik," kata Hamdani Rasyid, anggota Komisi lainnya.
Hamdani menjamin pemilih siluman tak bakal lolos ke bilik suara. Sebab, selain harus membawa kartu pemilih, mereka harus menunjukkan kartu tanda penduduk asli. "Itu akan dilihat petugas dan para saksi."
Menjelang sore kemarin, dua kelompok massa mengepung kantor Komisi Pemilihan di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Sekitar 400 orang dari kelompok yang menuntut pengunduran jadwal berhadap-hadapan dengan 200 pengunjuk rasa pendukung pemilihan sesuai dengan jadwal.
Massa yang pertama memakai atribut sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Sedangkan massa propemilihan sesuai dengan jadwal memakai baju bergambar Fauzi Bowo. Kedua kelompok demonstran ini dipisahkan 10 lapisan polisi antihuru-hara yang terus bersiaga.
MUSTAFA SILALAHI JAJANG

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Turis Eropa Diminta Naik Bus dan Kapal

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Kita perlu menyatakan klaim Uni Eropa tak sepenuhnya benar."

Denpasar - Turis-turis asal Eropa di Bali diperingatkan agar tak menggunakan maskapai penerbangan domestik jika akan pergi ke daerah lain di Indonesia. Mereka disarankan menggunakan bus, kereta api, atau kapal laut.
Menurut Ketua Asosiasi Travel Indonesia Bali Al Purwa, peringatan dari biro travel negara-negara Eropa itu diterima dalam dua-tiga hari terakhir. "Jelas akan berpengaruh sangat besar karena sepertiga turis Eropa di Bali punya tujuan ke daerah lain di Indonesia," katanya di Denpasar kemarin.
Sebelumnya, Kamis pekan lalu, Komisi Eropa melarang pesawat Indonesia terbang ke Uni Eropa karena alasan keselamatan per 6 Juli nanti. Langkah inilah yang ditindaklanjuti dengan peringatan agar para turis Eropa tidak bepergian dengan maskapai Indonesia. Larangan ini dirilis berdasarkan rekomendasi tim ahli penerbangan yang menilai maskapai Indonesia tidak aman karena sering mengalami kecelakaan fatal.
Purwa berpendapat peringatan itu diperkirakan membuat berbagai daerah tujuan wisata, seperti Lombok, Sulawesi, dan Yogyakarta, menuai masalah. Turis Eropa yang akan melancong ke daerah pasti berpikir dua kali jika harus menggunakan transportasi darat dan laut.
Waktu tempuh dua moda transportasi itu terlalu lama dan melelahkan. "Sementara rute penerbangan domestik seluruhnya dilayani oleh airline domestik," ujarnya. Ia pun khawatir dalam jangka panjang daya tarik Bali merosot karena Pulau Dewata itu dipromosikan satu paket dengan daerah wisata lainnya.
Persoalan lainnya, ia melanjutkan, bukan tak mungkin asuransi akan menolak membayar premi untuk wisatawan Eropa yang mengalami kecelakaan ketika menumpang pesawat Indonesia. "Saat itulah travel agent akan menutup paket wisata dari Bali ke daerah lain." Apalagi jika turis dari negara-negara Asia mengikuti langkah itu.
Kepala Dinas Pariwisata Bali Gde Nurjaya mengatakan larangan dari Uni Eropa itu merupakan pukulan telak bagi dunia pariwisata Indonesia. Di antara total 6,5 juta turis asing yang ditargetkan datang pada tahun ini, separuhnya dari Eropa.
Kerugian sektor pariwisata akan lebih besar ketimbang kerugian bisnis penerbangan. "Sebab, sudah lama maskapai kita tak terbang dari dan ke Eropa," ucapnya.
Sebenarnya, Bali sudah lama memperingatkan pemerintah pusat agar memperbaiki penerbangan. Menurut Nurjaya, wisatawan dari Eropa dan Amerika Serikat kerap mengeluhkan pelayanan penerbangan domestik.
Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Yoseph Umar Hadi menyatakan larangan ini merugikan bisnis penerbangan dan merusak iklim investasi di Indonesia. Politisi PDI Perjuangan itu mengutip pernyataan Presiden ICAO Gonzales bahwa investasi US$ 1 pada penerbangan setara dengan pertumbuhan US$ 3 di sektor lain.
"Kita perlu menyatakan klaim Uni Eropa tak sepenuhnya benar," katanya di tempat yang sama. Menurut dia, pemerintah bisa melakukan berbagai tindakan, antara lain sosialisasi langkah-langkah perbaikan keselamatan dan transparansi untuk berbagai masalah yang belum bisa diatasi.
ROFIQI HASANKORAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bergantung pada Turis Fanatik

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

Pemerintah Amerika Serikat juga pernah mengimbau warganya agar tak ke Indonesia.

MENELUSURI pelosok Indonesia sudah menjadi hobi Martina, 32 tahun. Setiap kali musim liburan, wanita asal Italia itu mengepak pakaiannya untuk berkeliling Indonesia. Tahun ini ia ke Yogyakarta. Tahun-tahun sebelumnya ia mengunjungi Sulawesi, Medan, dan Cirebon. "Ke Bali, ya, pakai (pesawat) Garuda," katanya di sela-sela acara Pesta Kesenian Bali di Denpasar kemarin. Guru sekolah dasar itu selalu mampir ke Bali setiap akhir masa liburan sebelum pulang ke negaranya.
Martina tersenyum ketika ditanya soal larangan terhadap pesawat Indonesia terbang ke langit Eropa. Bahkan belakangan agen-agen wisata Eropa memperingatkan warga Eropa di Indonesia agar jangan menggunakan pesawat domestik. Toh, Martina mengabaikan larangan itu ketika berangkat dari Yogya dua hari lalu. "Saya merasa aman-aman saja. Kenapa harus takut?"
William bahkan mengaku belum tahu ada larangan tersebut. "Setiap kali liburan, saya tak membaca koran dan menonton televisi," ucap pria asal Inggris itu ketika ditemui di Sanur. Ia memang tak berencana berwisata di luar Bali. Tapi ia tak khawatir jika harus terbang dengan pesawat domestik. "Tahun lalu saya ke Yogya dan ke Lombok," ujarnya.
Lain lagi Natalie Ross. Ross akan memikirkan ulang rencananya mengunjungi Lombok. "Mungkin saya tunda atau saya naik kapal (laut) saja," katanya. Perempuan asli Inggris ini baru dua kali berlibur ke Bali. Menurut dia, peringatan dari Komisi Eropa perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan. "Saya tak ingin mendapat masalah di tempat yang jauh dari negara saya."
Pengamat pariwisata dari Universitas Udayana, Agung Suryawan, justru optimistis turis Eropa akan terus berkunjung ke Bali. Pemerintah Amerika Serikat juga pernah mengimbau warganya agar tak ke Indonesia. "Toh, kunjungan turis Amerika tetap stabil," katanya.
Ia berpendapat mayoritas turis di Bali adalah repeater atau turis fanatik yang sudah berkali-kali datang. Mereka tahu persis kondisi Indonesia, termasuk penerbangan domestiknya. Jumlah turis baru dalam setahun cuma 30 persen dari total. "Repeater bisa kita andalkan untuk meyakinkan turis baru agar tetap datang," ujar Agung.
ROFIQI HASAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Minta TNI Juga Dipersoalkan

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada aparat keamanan."

JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memastikan tak akan mencopot Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan terkait dengan insiden pengibaran bendera Republik Maluku Selatan. "Kenapa hanya kami yang didiskreditkan? Harusnya media juga mengarahkan ke Panglima Komando Daerah Militer Pattimura, dong," kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto, kemarin.
Insiden itu terjadi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-14 di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pekan lalu. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak memberikan sambutan, tiba-tiba 28 orang bertelanjang dada masuk arena upacara. Mereka mempertontonkan tarian cakalele dan sempat mengibarkan bendera RMS sebelum akhirnya dihalau pasukan pengamanan.
Menurut Sisno, yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut adalah panitia teknis. Evaluasi menyeluruh terhadap kepanitiaan saat ini sedang dilakukan oleh kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Kemarin evaluasi dilakukan. Tidak ditentukan jangka waktu (selesainya evaluasi)."
Berbeda dengan kepolisian, TNI justru sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Menurut juru bicara Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto berjanji akan segera menjatuhkan sanksi terhadap seluruh jajarannya jika bersalah. "Setelah Rabu ini hasil evaluasinya keluar," ujarnya.
Panglima, kata Sagom, sudah mengutus asistennya ke Ambon Minggu lalu untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kejadian itu. Hasil temuannya akan dijadikan dasar Panglima untuk menjatuhkan sanksi. "Bisa dicopot dari jabatannya, bisa juga tidak, tergantung temuan nanti," ia memaparkan.
Menurut Sagom, evaluasi yang akan dilakukan tidak hanya terhadap Panglima Komando Daerah Militer Pattimura Mayor Jenderal Sudarmaidy dan jajarannya, tapi juga terhadap para pejabat struktural TNI yang terkait langsung dengan kegiatan pengamanan pada acara Hari Keluarga Nasional tersebut.
Badan Intelijen Negara mengaku, saat acara berlangsung, ada petugasnya yang berada di lapangan. "Ada Kepala Wilayah BIN di situ," ujar anggota Staf Khusus Kepala BIN, Janzi Sofyan. Namun, ia enggan mengungkapkan apakah lembaganya akan memberi sanksi kepada aparatnya itu.
Menurut Ketua DPR Agung Laksono, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada seluruh aparat yang bertanggung jawab saat acara itu berlangsung. "Kalau perlu, dicopot," katanya.
BUDI SH RADEN R MOCHTAR T IRMAWATI AQIDA S KURNIASIH A FIKRI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...