Deng, Morales dan pasar modal Indonesia

BISNIS - Rabu, 30/05/2007

Sejak kemarin, Indonesia Investor Forum ke-2 (IIF) dimulai. Forum pertama digelar pada akhir Juli 2006. Masih jelas dalam ingatan, dari tengah forum pertama, para otoritas keuangan dan pasar modal saat itu bertekad mengangkat bursa saham nasional agar bisa bersaing di kawasan Asia Tenggara. Tak kurang, mereka mencoba mengurai bagaimana merealisasi tekad itu, yaitu mendorong semakin banyak perusahaan Indonesia masuk bursa, dan pada saat bersamaan menggalang semakin banyak pemodal lokal terlibat dalam transaksi saham. Karena tak ada cetak biru yang dibuat, kita tak pernah tahu langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mencapai tekad itu. Ada letupan rencana di sana sini seperti memberi insentif pajak dan fiskal kepada perusahaan yang akan go public, mengeluarkan instrumen investasi baru, dan sebagainya. Sayang, rencana-rencana itu tidak komprehensif dan tidak pernah dipadukan dalam kesatuan langkah secara nasional. Tetapi lupakan dulu kelemahan otoritas kita. Persoalan serupa jamak terjadi di negeri ini. Sekarang, mari kita berterima kasih kepada mereka yang berkehendak baik menyelenggarakan lagi forum kedua bagi investor pasar modal. Mengapa berterima kasih?Seremoni ini minimal datang pada saat yang tepat. Pertama, forum ini diselenggarakan saat indeks Bursa Efek Jakarta menembus level di atas 2.000-an. Pada posisi terakhir kemarin, indeks berada di level 2.058. Kedua, forum diselenggarakan saat wacana tentang bahaya uang panas (hot money) baru saja berlangsung. Kenaikan indeks yang fantastis itu pun tak terlepas dari derasnya aliran uang panas tersebut. Inti yang berkembang dalam wacana tersebut adalah bangsa ini mesti berhati-hati, karena jumlah uang jangka pendek milik asing itu sudah berkelimpahan. Menurut ekonom Faisal Basri, jumlah uang panas tercatat Rp130 triliun (sekitar US$15 miliar).Kekhawatiran Dengan jumlah sebesar itu, mereka yang khawatir berpikir bukan mustahil jurus banting Soros pada 1997 bisa terulang lagi. Jika dana-dana tersebut serta-merta ditarik keluar, maka terulang lagi krisis finansial di negeri ini.
Tetapi mereka yang optimistis mengatakan kondisi sekarang berbeda dari satu dekade lalu. Cadangan devisa sekitar US$51 miliar cukup kuat dan institusi perbankan jauh lebih sehat. Lagi pula utang korporasi dalam dolar AS tidak sebanyak pada 1997. Kalau pun ada, banyak yang melakukan lindung nilai (hedging) terhadap utang tersebut. Kendati perdebatan tentang uang panas itu kemudian berangsur-angsur dingin, ada satu persoalan yang belum dijawab secara gamblang. Apa sikap bangsa ini terhadap uang panas yang terus berkeliaran di seantero dunia? Uang panas adalah bagian aliran dana swasta (private capital flows)-yang total hingga akhir 2006 mencapai US$780 miliar-yang ditaruh dalam keranjang portofolio jangka pendek. Karena bagian dari produk keuangan sistem kapitalis, jawaban atas pertanyaan di atas mesti diperiksa lebih jauh pada sikap ideologis kita terhadap sistem kapitalisme. Sepertinya sedikit mengada-ada, rujukan ideologis akan menentukan cara kita berelasi dengan uang panas. Untuk itu, kepada kita diminta ketegasan untuk menjawab, masuk ke keluarga manakah kita. Keluarga Mister Kapitalisme atau Komrad Sosialisme? Atau kita masih berani mengakui sebagai keturunan Ibu Pancasila yang tidak berkerabat, baik dengan mister atau komrad itu tadi?Mengapa kita perlu menyinggung persoalan ideologis ini? Pasalnya, belum lama ini banyak yang tergoda untuk mengagumi ide Evo Morales yang mengusung kebencian terhadap kapitalisme. Padahal, belum jelas benar ke arah mana Morales membawa Bolivia? Gerakan Morales masih awal untuk bisa dipastikan apakah gerakan itu merupakan berkat atau kutukan. Wakil Morales, Alvaro Garcia Linera, yang jauh lebih? marxis sebenarnya tidak seberapa peduli dengan identitas ideologis yang disandangnya. Menurut dia, mereka hanya berupaya keluar dari skema ekonomi neoliberal yang dijalankan pendahulunya, Presiden Carlos Mesa. Dengan mengambil dukungan masyarakat asli Indian yang mendiami pegunungan Andes untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam dalam negeri-sembari menjalin aliansi yang ekletik dengan pihak luar, termasuk perusahaan multinasional dan modal asing-pasangan Morales-Linera berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat Bolivia. Nama terhadap gerakan pembangunan itu bisa bermacam-macam, seperti Post-neo-liberal, New Socialism (Sosialisme Baru), Kapitalisme Normal, Kapitalisme ala Andes, atau Sosialisme ala Andes.Para investor yang menghadiri IIF ke-2-orang-orang kapitalis karena menikmati keuntungan dari tata dunia model ini-tentu saja tidak akan membuang tempo berdiskusi tentang Morales. Bagi mereka, investasi di saham adalah realitas, sementara gerakan Morales adalah inspirasi semata. Jangankan melirik paham seheroik itu, mereka pun bakal enggan memberikan dukungan bila pemerintah negeri ini membatasi portofolio asing ala junta militer Thailand. Karena mereka tahu, membatasi portofolio asing berarti mengancam likuiditas perdagangan saham dalam negeri. Ide yang bisa melayukan gairah pasar nasional. Para pemodal saham yang hadir dalam forum-kalau boleh menangkap aspirasi mereka-cuma berharap agar Wapres Jusuf Kalla atau Menkeu Sri Mulyani dan dalam sambutannya bisa meneguhkan kepercayaan mereka dalam berinvestasi di pasar modal. Mirip seruan Deng Xiaoping pada 1992 yang menjadi pegangan masyarakat China hingga sekarang. Namun, harapan itu tidak tercapai. Kalla dan Sri Mulyani memang bukan Deng.Bakar semangatSaat itu, di tengah keraguan masyarakat China terhadap pasar modal, Deng mendorong mereka untuk bersemangat meraih kekayaan dengan transaksi saham. "Menjadi kaya itu mulia (to get rich is glorious)," kata Deng saat itu.Carld E. Walter dan Fraser J.T. Howie dalam buku mereka: Privatizing China (The Stock Markets and Their Role in Corporate Reform), 2003, melukiskan bahwa di tengah kebingungan para pemimpin China tentang saham, Deng tampil dan berujar: Surat berharga dan pasar modal, apakah mereka baik atau buruk, apakah mereka berbahaya, apakah mereka hanya boleh dijalankan di dunia kapitalisme dan tidak berlaku bagi sosialisme? Biarlah, kita mencoba dulu, tapi harus dilakukan dengan determinasi. Jika mereka berfungsi dan berjalan baik dalam satu atau dua tahun, lalu kita membesarkannya; bila mereka ternyata keliru kita perbaiki, atau kita menutup pasar.... Seruan Deng itu membakar semangat masyarakat China untuk terlibat bermain saham. Sejak itu demam saham (share fever) menulari masyarakat Negeri Tirai Bambu itu.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah pacu peran pasar modal

BISNIS - Rabu, 30/05/2007

JAKARTA: Pemerintah memacu peran pasar modal dalam menggerakkan pertumbuhan sektor riil dengan mendorong semakin banyak perusahaan mencatatkan sahamnya (listing) di lantai bursa. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kondisi pasar modal saat ini-dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pernah mencetak rekor tertinggi baru di level 2.104-mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bursa yang cukup tinggi.Namun, menurut dia, tidak berhenti di situ. Kemajuan pasar modal selayaknya mendorong perekonomian nasional melalui langkah ekspansi perusahaan yang tercatat di dalamnya. Wapres mengakui pasar modal memang tempat spekulasi bagi investor. Tetapi hendaknya wahana investasi ini juga menjadi tempat yang baik bagi perusahaan untuk berekspansi ke sektor riil. "Pasar modal harus memberi sumbangan pertumbuhan bagi pasar riil, menggerakkan perekonomian. Walaupun harganya sudah tinggi, banyak perusahaan yang tetap berminat IPO [initial public offering] dan hasilnya digunakan untuk ekspansi.? Itulah yang dimaksudkan dengan menggerakkan ekonomi bangsa," tutur Wapres saat menyampaikan pidato pembukaan pada Indonesia Investor Forum (IIF) ke-2, di Jakarta, kemarin.Alternatif pembiayaanDalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengharapkan peranan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan akan semakin meningkat di masa depan. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menggerakkan perekonomian.Dia mengatakan dengan banyaknya aliran dana asing yang masuk ke dalam negeri, memang ada kekhawatiran pasar bakal terpuruk ketika dana itu terbang ke tempat lain. Karena itu, menurut Menkeu, pemodal lokal harus kuat agar pasar tidak hanya didominasi oleh dana asing. "Sekarang pasar modal domestik sudah lebih kuat. Akan jauh lebih baik bila pasar modal? memiliki basis investor domestik yang lebih kuat." Menkeu mengakui kontribusi pasar modal terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini belum terlalu signifikan. Nilai kapitalisasi bursa yang tercatat? Rp1400 triliun baru 42% dari nilai PDB.Mengutip data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany mengatakan asing masih mendominasi kepemilikan efek di pasar modal dengan porsi 67%. Sementara itu, Dirut Bursa Efek Jakarta Erry Firmansyah mengatakan pasar modal mulai ikut menggerakkan sektor riil melalui sejumlah langkah ekspansi perusahaan.Data jumlah belanja emiten pada 2006 dan 2007 itu, menunjukkan tahun ini proyeksi anggaran ekspansi naik ketimbang tahun lalu."Dari 148 emiten yang terlibat dalam pengumpulan data tersebut, terlihat belanja modal perseroan pada 2006 sebesar Rp41 triliun, sedangkan tahun ini Rp55 triliun," tutur Erry.Insentif pajakUntuk lebih mendorong perusahaan masuk ke bursa (go public), Menkeu mengatakan dalam satu hingga dua bulan mendatang insentif pajak, khususnya pajak penghasilan di pasar modal, segera ditetapkan. "Ditjen pajak bersama Bapepam sedang melihat perbedaan di sisi pajak penghasilan, berapa potensi kehilangan negara dan nilai yang akan diisi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa."
(02/08/Abraham Runga)
(pudji.lestari@bisnis.co.id/rahayuningsih@ bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari & Rahayuningsih
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Prijanto Calon Kuat Pendamping Fauzi

KORAN TEMPO - Rabu, 30 Mei 2007

Demokrat masih bersuara beda.

JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar menyatakan Mayor Jenderal Prijanto, Asisten Teritorial Markas Besar TNI Angkatan Darat, sebagai calon kuat pendamping Fauzi Bowo dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"Ya, Prijanto calon kuat. Itu sudah clear," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta Agung Imam Sumanto kemarin.
Menurut Agung, nama Prijanto muncul setelah koalisi partai pendukung Fauzi tak menyepakati nama dari calon-calon yang beredar. Untuk menghindari perpecahan, kata dia, koalisi lalu mencari nama yang tak pernah diusulkan salah satu partai.
Senin lalu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ade Surapriatna pun menyatakan dukungannya atas Prijanto. Alasannya kurang-lebih sama: agar koalisi pendukung Fauzi tak tercerai-berai. "Dia jadi alternatif agar tak ada yang merasa dikalahkan," ujar Ade.
Menurut Ade, di antara nama jenderal yang masuk bursa, Prijanto paling berpengalaman mengurusi Jakarta. Lulusan Akademi Militer pada 1975 itu pernah menjabat Kepala Staf Daerah Militer Kodam Jaya, Kepala Staf Garnisun I Jaya, dan Komandan Resor Militer di Jakarta. "Dia ngerti Jakarta, dong," kata Ade.
Sebelumnya, koalisi besar 16 partai telah menjaring calon wakil Fauzi. Dari sekian nama yang masuk, menurut Agung, pilihan koalisi sempat mengerucut pada tiga nama: Slamet Kirbiyantoro (yang dijagokan Golkar), Djasri Marin (PDI Perjuangan), dan Ferrial Sofyan (Partai Demokrat).
Belakangan koalisi sepakat bahwa keputusan akhir berada di tangan Fauzi Bowo. "Dia (Prijanto) itu permintaan Fauzi," ujar Agung.
Agung manambahkan, di internal PDI Perjuangan, Prijanto telah mendapat restu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Dia dianggap bisa menjaga keamanan Jakarta," ucap Agung.
Meski begitu, dukungan terhadap Prijanto belum bulat betul. Partai Demokrat, misalnya. Penyokong penting koalisi pengusung Fauzi itu hingga kemarin masih bersuara beda. Partai ini tetap menjagokan Ferrial Sofyan, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, sebagai pendamping Fauzi. "Kata siapa koalisi sepakat Prijanto," ujar Ferrial.
Di PDI Perjuangan, dukungan atas Prijanto rupanya tak sebulat klaim Agung. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan Jakarta Budi Arie Setiadi mengatakan masih menolak calon militer aktif sebagai wakil Fauzi. Apalagi jika calon itu muncul tanpa penjaringan partai. "Proses penyaringan di partai harus dihormati," kata Budi.
Kemarin Fauzi Bowo memastikan akan mengumumkan pasangannya hari ini. Deklarasi pasangan Fauzi itu berkali-kali tertunda. Padahal, pesaing ketatnya, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar, telah mendeklarasikan diri pada 26 Maret.
Fauzi mengakui keterlambatan itu. "Jika baru diumumkan Senin (28 Mei), sangat terlambat," ujar Fauzi, Jumat lalu. Tapi, menurut Fauzi, dirinya tak bisa mengumumkan pendamping sebelum berkonsultasi dengan koalisi.
BADRIAH IBNU REZA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mahasiswa Kecewa Amien Rais Melunak

KORAN TEMPO - Rabu, 30 Mei 2007

"Jangan-jangan mereka memang benar-benar menerima dana haram itu."

YOGYAKARTA -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi kemarin menggelar aksi keprihatinan terkait dengan kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan.
Mereka menyatakan kecewa terhadap sikap Amien Rais, mantan calon presiden, yang melunak dan memilih melakukan kompromi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus tersebut.
Aksi mereka dimulai dari perempatan Tugu Yogyakarta, lalu bergerak melalui Jalan Malioboro, dan berakhir di depan pasar tradisional Beringharjo.
"Kami minta Amien konsisten dengan visinya yang reformis untuk mengungkap segala kebobrokan yang ia ketahui," kata Dian Novita, yang menjadi koordinator aksi.
Para mahasiswa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus aliran dana ilegal yang dikumpulkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri itu.
"Sanksi hukum yang adil juga harus diterapkan kepada mereka, meski mereka adalah tokoh-tokoh nasional," ujar Dian.
Ungkapan kecewa dan kecaman terhadap Amien ini seolah menjadi antiklimaks terhadap aksi-aksi para mahasiswa sebelumnya.
Di Medan, misalnya, Senin lalu sejumlah elemen mahasiswa mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara untuk menyampaikan dukungan terhadap Amien terkait dengan pengakuan terbukanya sebagai penerima dana Rokhmin dalam kampanye presiden pad 2004.
Mereka juga menuntut Presiden dan sejumlah calon presiden lain agar jujur seperti Amien. "Jangan ada sikap tekan-menekan dan ancam-mengancam," kata Suhandi, koordinator aksi ratusan mahasiswa yang menyebut diri Komite Penegak Konstitusi dan Reformasi.
Dalam demonstrasi itu, mereka membawa serta spanduk dan poster-poster berisi dukungan kepada Amien.
Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara yang menerima mereka pun menyatakan sikap jujur Amien merupakan contoh semangat reformasi yang tepat. "Kami mendesak agar departemen lain mengikuti jejak Departemen Kelautan untuk membuka aliran dana nonbujeter mereka kepada para calon presiden," ujar Abdul Hakim Siagian, salah seorang wakil rakyat daerah.
Di Surakarta, Jawa Tengah, dukungan terhadap Amien Rais pun sempat bermunculan dalam berbagai spanduk berlambang Partai Amanat Nasional. Di Jalan Samanhudi dan Jalan Agus Salim, misalnya, spanduk-spanduk itu bertulisan, "Terima kasih atas kejujuranmu", "Kami mendukungmu, Pak Amien", dan "Katakan dengan jujur walau itu pahit".
Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Surakarta Hammi Mujadid mengatakan semua spanduk itu dibuat secara sukarela oleh para pendukung Amien Rais. "Kami tidak memerintahkan ataupun mengkoordinasi," katanya
"Itu adalah bentuk dukungan masyarakat Solo atas kejujuran dan keberanian Pak Amien membongkar ketidakbenaran."
Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, mengatakan perdamaian antara Presiden dan Amien tidak akan banyak berarti dalam mendongkrak kembali popularitas yang sudah jatuh. "Rakyat justru beranggapan, jangan-jangan mereka memang benar-benar menerima dana haram itu."
SYAIFUL AMIN ANAS SYAHIRUL HAMBALI ERWIN DARIYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DPR Tetap Usut Aliran Dana Rokhmin

KORAN TEMPO - Rabu, 30 Mei 2007

Dari hasil penelusuran lembaga tersebut diketahui setidaknya terdapat Rp 1,28 miliar dana ilegal Rokhmin yang masuk ke kocek para politikus parlemen.

JAKARTA -- Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan dugaan penerimaan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan oleh sejumlah wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun mengatakan rapat pleno kemarin sore telah mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi.
Para wakil rakyat itu, "Mulai pekan depan akan kami panggil satu per satu," kata Gayus saat dihubungi Tempo. Politikus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berjanji dugaan aliran dana ke kantong para anggota DPR itu akan diproses secara obyektif.
Saksi pertama yang akan dipanggil, Gayus menjelaskan, adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi Pertanian pada periode lalu. Selanjutnya, Badan Kehormatan akan meminta keterangan mantan Sekretaris Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H. Taryoto. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, yang kini mendekam di tahanan Markas Besar Kepolisian RI, mendapat giliran setelah itu. "Nanti kami akan mengunjungi Pak Rokhmin," kata Gayus.
Para saksi akan dimintai keterangan berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan ICW pada awal bulan ini. Pekan lalu Badan Kehormatan juga telah memanggil lembaga nonpemerintah itu untuk memberikan klarifikasi dan tambahan data. Dari hasil penelusuran lembaga tersebut diketahui setidaknya terdapat Rp 1,28 miliar dana ilegal Rokhmin yang masuk ke kocek para politikus parlemen.
Fachri Hamzah, anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, kemarin kembali menyatakan sikapnya untuk tidak akan memenuhi panggilan Badan Kehormatan. Fachri menilai ICW telah keliru karena melaporkannya sebagai salah satu dari lima anggota Dewan yang menerima dana Rokhmin.
Fachri mengakui ia memang menerima uang dari Rokhmin, "Tapi saat itu saya belum menjadi anggota DPR." Selain Fachri, anggota lain yang mengaku menerima uang adalah politikus Partai Golkar, Slamet Effendy Yusuf, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPR.
Gayus memastikan Slamet akan turut diperiksa dan dimintai keterangan. "Posisinya sebagai ketua tidak akan memberikan pengaruh. Semua yang diadukan akan diperiksa."
AQIDA SWAMURTI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sutiyoso Hampir Diciduk Polisi Australia

KORAN TEMPO - Rabu, 30 Mei 2007

Mereka hendak meminta Sutiyoso menghadap ke pengadilan Negara Bagian New South Wales.

JAKARTA -- Kepolisian Federal Australia kemarin mendadak mendatangi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang tengah menginap di sebuah hotel di Sydney, Australia. Mereka hendak meminta Sutiyoso menghadap ke pengadilan Negara Bagian New South Wales.
"Ketika beliau di kamar, polisi New South Wales memasuki kamarnya dan menyampaikan permintaan agar Gubernur menghadap pengadilan New South Wales besok," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada wartawan kemarin malam.
Sutiyoso sedang berada di Sydney untuk memenuhi undangan pemerintah Negara Bagian New South Wales dalam program kerja sama sister city.
Sutiyoso diminta datang ke pengadilan untuk memberikan keterangan tentang kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur, pada 1975. Selama ini Sutiyoso--yang pernah ikut dalam Operasi Flamboyan di Timor Timur pada 1975--tidak pernah disebut-sebut dalam proses hukum kasus yang diduga melibatkan mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah itu. Namun, namanya muncul dalam buku Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur karya Hendro Subroto. Ia dikabarkan melihat pembunuhan wartawan itu.
Departemen Luar Negeri telah mengambil langkah-langkah diplomatik. "Saya sendiri tadi sore telah bicara dengan Duta Besar Australia Bill Falmer dan beliau juga sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri Australia," kata Hassan.
Kementerian Luar Negeri Australia, melalui direktur jenderal luar negerinya, sudah menyampaikan saran bahwa sebagai pejabat asing Gubernur Sutiyoso tidak bisa dipanggil oleh atau untuk menghadap pengadilan. "Berdasarkan undang-undang pemerintah Australia (federal), Pak Sutiyoso tidak berkewajiban memenuhi panggilan tersebut," ujar Hassan.
Sutiyoso belum bisa dimintai konfirmasi karena masih dalam perjalanan ke Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya menyayangkan terjadinya peristiwa itu. "Ini perbuatan memalukan. Pemerintah Australia harus bertanggung jawab karena selama ini DKI sudah bertindak baik kepada kedutaan dan warga Australia di Jakarta. Kejadian ini menunjukkan tidak adanya etika," katanya kemarin. TITIES BADRIAH

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

13 Bekas Pejabat Akan Diperiksa Terkait Kasus BPPC

KORAN TEMPO - Rabu, 30 Mei 2007

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi kasus tata niaga cengkeh yang melibatkan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra.

JAKARTA -- Penyidik Kejaksaan Agung pekan depan menjadwalkan pemeriksaan terhadap 13 pejabat berkaitan dengan dugaan korupsi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Mereka dimintai keterangan sebagai saksi kasus tata niaga cengkeh yang melibatkan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra.
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim mengungkapkan surat panggilan terhadap 13 bekas pejabat itu sudah dilayangkan. "Setelah saya tanda tangani, langsung dikirim. Kebanyakan mereka (bekas) pejabat pemerintah," katanya kemarin. Salim enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang dimaksud.
Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan sejumlah bukti untuk menunjukkan bahwa dana Tommy yang tersimpan di BNP Paribas cabang Guernsey merupakan uang hasil korupsi. Salah satu bukti yang akan diajukan adalah korupsi di BPPC. Pengadilan Guernsey kini membekukan sementara dana Tommy.
Kemarin penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua orang perwakilan perusahaan rokok asal Kudus, Jawa Tengah. Mereka adalah Prayitno, Direktur Perusahaan Rokok Sukun, dan Bambang, akuntan Perusahaan Rokok Jambu Bol.
Dua orang tersebut, menurut Salim, adalah bagian dari tujuh saksi yang akan diperiksa dalam pekan ini. Salim menjelaskan alasan penyidik memeriksa manajemen pabrik rokok berkaitan dengan tata niaga cengkeh BPPC yang didirikan Presiden Soeharto pada 1992. "Kami menganggap keterangan mereka penting," ujarnya.
Dugaan korupsi di BPPC bermula dari penyalahgunaan dana kredit likuiditas Bank Indonesia. Dana yang diduga bermasalah itu nilainya mencapai Rp 175 miliar. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini pernah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, tapi dihentikan.
Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Ismanu Soemiran, yang mendampingi pengusaha rokok ke Kejaksaan Agung, berharap pemeriksaan dan pengungkapan kasus BPPC tidak mengganggu kelangsungan industri rokok. "Kami bisa memberikan kontribusi positif terhadap penyidik. Dulu kami juga pernah diperiksa," katanya.
Saat ini, menurut Ismanu, para pengusaha rokok yang diperiksa sedang mencocokkan data jual-beli cengkeh semasa dikendalikan BPPC. "Intinya, kami siap bantu," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...