Aturan Segera Diperjelas

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Kebijakan PPnBM Merupakan Duri dalam Persaingan Usaha

Jakarta, Kompas - Pemerintah berjanji segera merespons berbagai pendapat dan masukan soal kejelasan aturan mengenai bidang usaha yang diajukan berbagai pelaku bisnis lokal dan internasional. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan kejelasan aturan disertai dengan kajian ulang terhadap pelaksanaannya.
"Sebenarnya aturan mengenai bidang yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk investor asing ini memiliki tiga komponen. Pertama, kepastian mengenai aturan-aturan pelaksanaan. Kedua, aspek prosedurnya akan terus diperbaiki, dan ketiga adalah pengawasan pelaksanaan aturannya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Jumat (6/7), di Jakarta.
Dia mengatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan BKPM Daerah saat ini sedang menggarap tata cara pelaksanaan dari aturan tersebut. Prosedur pelaksanaan itu akan terus diperbaiki seiring dengan pelaksanaan aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.
Mengenai monitoring atau pengawasan dari pelaksanaan aturan ini, menurut Boediono, akan dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Ekspor dan Percepatan Investasi (Timnas PEPI).
"Jadi setiap kali apa yg kami putuskan dan dikemas dalam tata cara, itu akan kami monitoring dari waktu ke waktu. Kemudian kami nilai dan tentunya harus dilihat dari feedback (umpan balik) dari para pelakunya. Kita akan melihat secara terus menerus apakah masih ada kekurangannya. Nah ini yang akan kita perbaiki," kata Boediono.
Boediono juga menyatakan, telah membaca pandangan yang dilontarkan oleh para pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bahwa masih ada kekurangjelasan dalam hal persentase permodalan maksimal. Untuk itu, pemerintah segera memperjelasnya.
Mengenai persentase yang masih menjadi perdebatan banyak pihak, Boediono mengatakan, hal itu memang pada akhirnya menjadi suatu keputusan ekonomi politik suatu negara.
"Besarnya persentase yang terbuka untuk asing memang akhirnya adalah menjadi keputusan negara itu sendiri. Kita tidak bisa selalu terbuka semuanya. Yang penting, persentase yang ada saat ini cukup wajar, terutama jika dibandingkan dengan negara lain," katanya.
Untuk selanjutnya yang lebih penting, menurut Boediono, bagaimana melayani para investor sebaik-baiknya, serta memberikan kepastian pada mereka.
Duta Besar Kepala Untuk Komisi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunai Darusalam, dan Timor-timor Jean Breteche mengatakan, keluarnya aturan tersebut memang lebih memperjelas aturan main yang ada bagi investor asing. Akan tetapi yang ditunggu investor sebenarnya adalah perbaikan iklim investasi dalam hal memperpendek prosedur, kepastian hukum, serta pengurangan biaya ekonomi tinggi.
"Kalau mengenai pembatasan modal itu kan sebenarnya dari dulu kondisinya sudah seperti itu, Jadi tidak akan terlalu berpengaruh banyak bagi kehadiran investasi di Indonesia," katanya.
Persoalan pajak
Kepala BKPM Muhammad Lutfi dalam breakfast meeting di Departemen Perindustrian, mengatakan, secara umum sebenarnya saat ini dunia usaha menghadapi masalah berupa sistem fiskal. Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) dipandang sebagai duri dalam persaingan usaha.
"Kami akan pelajari dahulu permintaan pengusaha terkait dengan penurunan atau penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Saya merasa hal ini perlu terobosan-terobosan dengan pendekatan angka yang mesti dihitung lebih dulu. Dengan demikian investasi bisa meningkat dan pemerintah tidak menderita kerugian," kata Lutfi.
Meski demikian, Lutfi menjanjikan bahwa setelah permintaan pengusaha dipelajari, BKPM akan menempuh jalur-jalur negosiasi untuk segera mencari solusi pro-bisnis. BKPM kemungkinan juga akan menjadi satu tim dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Keuangan dalam mencari solusi yang tepat.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai Pajak Penghasilan (PPh) agar penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dinaikkan dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 140 juta per tahun. Kenaikan ini justru dinilai mampu menggerakkan perekonomian riil karena daya beli masyarakat akan meningkat.
"Jadi nantinya golongan masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp 11 juta per bulan bisa meningkatkan belanjanya, misalnya mencicil rumah atau kendaraan bermotor. Kebijakan ini bisa mendorong perputaran uang yang lebih banyak di sektor riil," kata Anggota Fraksi PAN DPR Drajad Wibowo dalam diskusi terbuka PAN kemarin.
Selama ini sektor riil kurang bergerak karena rendahnya daya beli masyarakat yang penghasilannya masih harus dipotong pajak. Kenaikan PTKP tentu membuat masyarakat yang berpenghasilan tetap lebih leluasa berbelanja.
Pergerakan sektor riil akan memberikan efek domino yang sangat besar bagi pertumbuhan industri manufaktur karena meningkatnya permintaan. Pada akhirnya, pemerintah akan memperoleh dua keuntungan, yaitu terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya pajak penghasilan badan (PPh) 25 persen.
Untuk lebih mengakselerasi perekonomian, F-PAN mengusulkan PPh badan bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) beromzet Rp 1,8 miliar per tahun diturunkan dari 30 persen menjadi 25 persen. Penurunan ini akan menjadi insentif bagi UMKM untuk lebih meningkatkan kapasitas usahanya.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Kelautan, dan Teknologi Rachmat Gobel. Menurut Rachmat, restrukturisasi pajak melalui penurunan PPnBM diyakini akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Pasalnya, seiring pasar yang semakin bergairah akibat stimulus itu, maka penerimaan pajak negara secara total juga akan bertambah.
Menurut Rachmat, tujuan reformasi perpajakan berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2006 ialah untuk meningkatkan investasi, sekaligus menambah penerimaan pajak negara. Dengan demikian, kebijakan untuk meningkatkan investasi salah satunya adalah dengan menurunkan PPnB. Hal ini sinkron dengan upaya pemerintah untuk menambah penerimaan pajak.
Justru penurunan atau bahkan penghapusan PPnBM harus dilihat sebagai oportunitas keuntungan dan bukan dilihat sebagai hilangnya potensi penerimaan. (ham/osa/otw/tav/las)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kebudayaan: Strategi Nasional Sudah Mendesak

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Strategi kebudayaan nasional sudah kian mendesak dan penting di tengah berbagai perubahan yang begitu cepat terjadi di masyarakat. Masalah kebudayaan sejalan dengan perkembangan masyarakat global telah menjadi semakin kompleks.
Antropolog dari Universitas Indonesia Ahmad Fedyani Jumat (6/7) mengatakan, hal yang relevan didiskusikan untuk kepentingan bangsa saat ini ialah kebudayaan dalam konteks praktikal atau kebijakan oleh negara.
Sementara dalam konteks kebangsaan, strategi kebudayaan dapat dikatakan merupakan rekayasa tertentu yang tujuannya untuk membangun dan memelihara jati diri bangsa dari waktu ke waktu. Muaranya adalah jati diri sebuah bangsa.
Tafsir tunggal
Dahulu sebelum terjadi reformasi, kebijakan kebudayaan dibangun secara terpusat dan ditafsirkan secara tunggal oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.
Hal ini tercermin dalam gagasan pengamalan Pancasila yang dapat dikatakan sebagai salah satu strategi kebudayaan nasional saat itu. Strategi itu surut setelah gerakan reformasi pada tahun 1998 dan ketika itu dipertanyakan relevansinya.
Perubahan besar, dalam hal ini reformasi, mengakibatkan antara lain pergeseran politik nasional dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi.
Belum lagi kini keaneragaman semakin meningkat. Kini banyak yang berbicara tentang negara dan bangsa. Negara bangsa dipertanyakan, terlebih lagi ketika negara tidak dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya. Isu yang kemudian muncul ialah gejolak dan konflik.
Dia mengatakan, sejauh ini belum ada strategi kebudayaan yang baru yang mampu menjawab tantangan domestik maupun global. Pemerintah dan lembaga belum berbicara strategi baru yang relevan dan kontekstual.
Bahkan, kebudayaan oleh pemerintah terkadang direduksi menjadi komoditas pariwisata. Di sisi lain memang perlu dimaklumi bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan berat.
Mengakomodasi keragaman
Dia mengusulkan, kebijakan strategi kebudayaan sebaiknya mampu mengakomodasi keanekaragaman bangsa. Kebijakan baru juga harus sinergis dengan perubahan yang terjadi. Terutama globalisasi yang menjadi tantangan serius. Selain itu, penanaman rasa kebangsaan pada generasi muda dalam pembangunan dengan cara yang relevan tetap perlu dilakukan.
Kebijakan harus berbasis realitas yang konkret bukan jargon yang berjarak.
"Contohnya, kita sering mendengar bagaimana ungkapan membangun pemerintahan yang bersih berwibawa didengungkan tetapi tidak demikian realitanya sehingga ketidakpercayaan masyarakat kini (justru) meningkat," katanya.
Ahmad Fedyani mengatakan, isu kebudayaan merupakan isu spesifik yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya menjalankan kebijakan yang menyeluruh secara integral.
Pemahaman yang kuat terhadap kebudayaan domestik sudah seharusnya mulai ditanamkan ke dalam berbagai departemen dan lapisan masyarakat.
Kreasi anak bangsa juga perlu didukung sehingga terjadi keberlangsungan intelektual.
"Konteks kebanggaan yang aktual perlu terus dibangun. Jerman, misalnya, saat ini begitu bangga dengan kemajuan teknologinya," ujarnya.
Bukan hanya negara kaya dan maju, bahkan negara Bangladesh yang miskin, yang telah melahirkan seorang peraih nobel. Berbagai inovasi baru harus terus dilakukan dan itu harus didukung," ujarnya.
Perjuangan setiap sektor
Sastrawan Nirwan Dewanto sementara itu mengatakan, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini bukan lagi strategi atau cetak biru kebudayaan di atas kertas yang berujung kepada jargon-jargon semata.
"Yang diperlukan saat ini ialah perjuangan setiap sektor secara nyata agar ada hasil yang konkret," ujarnya.
Dia sendiri melihat kini di berbagai bidang telah terjadi berbagai kontradiksi. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan.
"Sebagai contoh, etos kerja keras sebagai sebuah budaya selalu didengungkan agar dapat diinternalisasikan, namun pada kenyataannya pemerintah malah terus menambah hari-hari libur nasional," ujar Nirwan.
Untuk membangun kebudayaan ada baiknya berbagai unsur kebudayaan dihidupkan dalam khasanah keilmuan.
Harus diingat, tambah Nirwan, pengembangan bidang arkeologi dan permuseuman menjadi salah satu hal penting dalam menjadikan tradisi dan nilai-nilainya bisa masuk ke dalam khasanah keilmuan.
Jika khasanah keilmuan tersebut berkembang, maka masyarakat dapat langsung berinteraksi dengan perkembangan budayanya. "Kenyataannya, pengembangan museum dan pengembangan arkeologi saat ini seperti terbelakang," ujarnya. (INE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Piala Asia 2007: Tim Merah-Putih Indonesia Tak Perlu Takut

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Meski menjadi tim yang kurang diperhitungkan, Indonesia tidak perlu takut menghadapi lawan-lawannya pada Piala Asia 2007. Tim Merah-Putih tergabung di Grup D bersama favorit juara Arab Saudi dan Korea Selatan serta Bahrain yang telah menjelma menjadi salah satu kekuatan di Asia.
"Kalau bisa bermain bagus, kami tidak perlu takut menghadapi kekuatan Arab Saudi maupun Korea Selatan," kata Ivan Kolev, pelatih Indonesia, di Jakarta, Jumat (6/7). "Namun, yang tak kalah penting, kami harus tetap menghargai lawan."
Bahrain akan menjadi lawan perdana Indonesia pada babak penyisihan grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/7). Menurut Kolev, para pemainnya tidak perlu berpikir mengenai apa yang akan dilakukan tim lawan. Ponaryo Astaman dan kawan-kawan hanya perlu berpikir bagaimana bermain sebaik mungkin.
Kolev mencontohkan, menghadapi lawan yang memiliki postur tinggi, pelatih bisa saja meminta para pemainnya agar tidak menggunakan umpan-umpan lambung. Namun, tentunya, lawan tidak bisa dipaksa untuk memainkan bola-bola rendah. "Kami harus perpikir bagaimana agar bisa bermain sebaik-baiknya," ujarnya.
Ia menambahkan, bermain sebagai tuan rumah akan memberikan keuntungan tersendiri untuk menambah daya juang para pemainnya. "Saya yakin, para penonton akan memberikan dukungan 100 persen kepada para pemain, mereka adalah pemain ke-12 kami," ujarnya.
Namun, pelatih asal Bulgaria tersebut juga meminta dukungan yang diberikan tidak justru membebani para pemain. "Jangan marah seandainya ada pemain yang berbuat kesalahan. Itu wajar karena semua pemain ingin memberikan yang terbaik," ujarnya.
Kapten Indonesia Ponaryo Astaman menegaskan kesiapan para pemain untuk memberikan yang terbaik. Sebagai tuan rumah, dia mengharapkan para penonton Indonesia bisa memberikan dukungan moral bagi dia dan rekan-rekannya saat berlaga. (ray/sam)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Keadilan: Sangat Mahal bagi Si Pencuri Bawang

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Anita Yossihara

Putusan Pengadilan Negeri Serang, Banten, yang menjatuhkan hukuman delapan bulan bagi dua kuli panggul yang mencuri bawang merah 10 kilogram pada tanggal 5 Juli lalu menyentak rasa keadilan di negeri ini.
Bagaimana tidak, pada hari yang sama di pengadilan negeri setempat beberapa mantan anggota DPRD Provinsi Banten, yang dituduh telah melakukan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar, dituntut hukuman penjara 1,5 tahun. Mereka antara lain adalah Udin Janahudin, Marjuki Raili, dan M Muchlis.
Udin Janahudin dan kawan-kawan merupakan bagian dari 75 anggota DPRD Banten yang tersangkut kasus korupsi Rp 14 miliar. Mantan anggota DPRD Banten yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama sekitar bulan lalu adalah Aap Aptadi.
Aap divonis 12 bulan penjara, sedangkan empat mantan anggota DPRD lainnya, yakni Effendi Yusuf Sagala, Dahmir Tampubolon, Rudi Korua, dan Malik Komet, divonis 15 bulan penjara. Mereka dinyatakan bersalah turut menikmati uang hasil korupsi dana tak tersangka APBD Banten 2003 Rp 14 miliar, dalam bentuk tunjangan perumahan, masing-masing Rp 135 juta.
Tidak adil
Jika masing-masing mantan anggota DPRD yang melakukan korupsi bareng-bareng dana APBD dijatuhi hukuman 15 bulan, sedangkan dua kuli panggul yang secara bersama-sama dituduh mencuri bawang merah 10 kilogram (senilai sekitar Rp 60.000) dijatuhi hukuman delapan bulan, memunculkan pertanyaan akan rasa keadilan.
Kamis lalu, dengan langkah gontai, Saprudin (18) dan Mulyadi (23), kedua kuli panggul itu, meninggalkan sebuah ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang. Mereka kemudian dipenjara di Rumah Tahanan (Rutan) Serang.
Hari itu keduanya divonis hukuman penjara masing-masing delapan bulan. Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Teti SR karena mereka secara bersama-sama mencuri 10 kilogram bawang merah.
Sebelumnya, jaksa Mukhlis mengajukan tuntutan pidana penjara selama 10 bulan. Sebab, menurut jaksa, baik Saprudin maupun Mulyadi terbukti telah melakukan pencurian.
"Sungguh kami tidak melakukannya. Waktu itu saya justru mengantar Saprudin untuk mengembalikan bawang merah ke Pak Muhlisin (pedagang sayuran)," kata terpidana Mulyadi dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Serang, Jumat kemarin.
Ia kemudian menceritakan kronologi penangkapan dan proses hukum yang telah dijalani. Pada awal bulan Maret lalu Saprudin ikut membongkar sayuran milik Muhlisin di Pasar Anyar, Serang.
Saat itu ia melihat salah seorang teman, sesama kuli lainnya, mengambil satu kantong plastik bawang merah dan menyimpannya di sebuah mobil angkutan umum jurusan Cinangka.
Saprudin kemudian mengambil kembali bawang merah dan membawanya saat bermalam di rumah kos Mulyadi di daerah Rokal, Cilegon.
Keesokan paginya Saprudin meminta Mulyadi untuk mengantarnya ke Pasar Anyar. Merasa sebagai teman, Mulyadi kemudian mengantar Saprudin sambil membawa bawang merah.
Rencananya memang bawang merah itu akan dikembalikan lagi kepada Muhlisin. Namun, keduanya justru lebih dulu dianggap sebagai pencuri bawang.
"Sebenarnya saya ingin jujur dalam persidangan, tetapi takutnya kalau bersaksi sesuai dengan apa yang saya alami, malah jadi tambah ribet. Makanya, kami iya kan saja dakwaan jaksa," kata Mulyadi.
Pengakuan ayah satu anak itu berbeda dengan kronologi yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan polisi. Berkas yang disimpan panitera itu menyebutkan, Mulyadi, Saprudin, dan Masdani merencanakan pencurian sayur-mayur di rumah kos Mulyadi pada 5 Maret.
Keesokan harinya ketiga pria itu berangkat ke Pasar Anyar dengan mengendarai sepeda motor milik Mulyadi.
Sesuai dengan kesepakatan, Masdani bertugas mengambil barang curian, sedangkan dua lainnya mengawasi situasi. Masdani kemudian mengambil satu kantong plastik berisi 10 kilogram bawang merah, saat si pedagang sibuk membongkar kiriman sayuran.
Saprudin dan Mulyadi tertangkap dan ditahan di Markas Kepolisian Sektor Anyar. Namun, hingga saat ini Masdani belum tertangkap dan menjadi buronan polisi.
Berbelit-belit
Setelah peristiwa itu, kedua tersangka beserta keluarga berupaya untuk berdamai dengan Muhlisin selaku korban pencurian. Mereka telah mengembalikan 10 kilogram bawang merah yang bernilai sekitar Rp 60.000.
Selain itu, Saprudin dan Mulyadi juga telah meminta maaf kepada Muhlisin. Bahkan, mereka telah membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak.
"Saya sendiri menyaksikan saat perdamaian dibuat. Semua pihak sudah tanda tangan," ujar Mastura, ayah Mulyadi.
Meski perdamaian sudah dibuat, polisi tetap mengusut kasus pencurian tersebut. Hingga pada pertengahan April lalu, kasus pencurian 10 kilogram bawang merah mulai disidangkan.
Menurut catatan panitera PN Serang, Saprudin dan Mulyadi sudah 13 kali mendatangi PN. Namun, mereka hanya mengikuti tujuh kali persidangan. Sebab, selama ini enam sidang gagal digelar karena jaksa tidak datang. Bahkan, sebelum hakim menetapkan putusan, jaksa penuntut umum telah berganti orang.
Para panitera juga menilai sidang kasus pencurian kali ini merupakan persidangan terpanjang karena harus melalui tujuh kali sidang. Umumnya, kasus pencurian kecil hanya melalui dua sampai tiga kali sidang.
Sehari setelah persidangan, kedua orangtua Mulyadi belum tahu bahwa hakim menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara. "Kami belum mendengar kabar itu. Tapi, kalau memang benar dihukum delapan bulan, itu tidak adil. Anak saya sudah damai dengan korban dan korban sudah tidak mempermasalahkan. Surat perdamaian juga sudah diserahkan kepada jaksa," ujar Mastura, ayah Mulyadi.
Selama Mulyadi ditahan, ayah enam anak itu memang baru dua kali membesuk ke Rutan Serang. Mastura juga tak selalu mengikuti sidang perkara pencurian bawang merah.
Maklum saja, ongkos transportasi menuju rutan atau PN Serang memang tergolong mahal. Ia harus mengeluarkan uang sekitar Rp 20.000 untuk ongkos pergi-pulang. "Mau bagaimana, cari uang Rp 10.000 saja susah," kata Mastura.
Selama ini ia memang bekerja sebagai buruh serabutan dengan upah tidak menentu. Itu pun tidak setiap hari ia bisa mendapat pekerjaan. Padahal, saat ini ia harus membiayai istri beserta tiga anak dan seorang cucu yang dititipkan oleh Mulyadi.
Putusan delapan bulan penjara memang memberatkan bagi keluarga kedua kuli panggul itu. Setidaknya mereka merindukan Mulyadi dan Saprudin.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Kagumi Zidane

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Pemain Indonesia Punya Masa Depan yang Baik

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekaguman dan kebanggaannya kepada bintang sepak bola dunia asal Perancis, Zinedine Yazid Zidane (35), yang datang menemuinya di gazebo, halaman rumput tengah Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (6/7).
Kekaguman dan kebanggaan Presiden didasarkan pada keberhasilan Zidane meraih penghargaan sebagai pemain sepak bola terbaik dan sejumlah penghargaan lainnya pada Piala Dunia 2006.
Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan atas kedatangan Zidane yang datang mengenakan batik dan bercelana jins biru disertai sejumlah perwakilan perusahaan Danone di Perancis.
Presiden saat itu didampingi Ny Ani Bambang Yudhoyono. Sejumlah pejabat negara juga ikut menyertai Presiden, di antaranya Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault serta mantan pemain nasional, Ronny Pattinasarani.
"Selamat atas berbagai penghargaan yang Anda raih sebagai pemain terbaik beberapa kali. Kami sangat bangga dengan keberhasilan Anda," ujar Presiden.
Menurut Presiden, kehadiran Zidane di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya terhadap Indonesia. "Saya sangat berterima kasih karena kunjungan ini membawa misi yang besar bagi kemanusiaan, kebudayaan, dan anak-anak Indonesia," tambah Presiden.
Presiden mengakui saat ini banyak orang Indonesia yang ingin lebih dekat lagi untuk mengenal Zidane. "Pada kesempatan yang baik ini, saatnya untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan pesan-pesan untuk kami dan tim nasional sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan dengan masukan Anda, tim nasional sepak bola Indonesia dapat meningkatkan kemampuannya, mengingat olahraga ini merupakan olahraga paling populer bagi masyarakat kami," harap Presiden.
Tim yunior punya harapan
Zidane, yang kemudian memberikan sambutan dalam bahasa Perancis, menyatakan rasa senang dengan keramahtamahan bangsa Indonesia. "Saya tahu bahwa orang Indonesia sangat mencintai olahraga, terutama sepak bola. Saya sangat bangga dan senang dapat berada di sini. Saya yakin, bisa menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang menyenangkan di sini. Ini merupakan kunjungan pertama saya ke Indonesia, dan saya bisa melihat keramahan orang-orang Indonesia sejak saya mendarat," kata Zidane.
"Pemain muda Indonesia punya masa depan yang baik. Saya harap tim usia 12 hingga 15 tahun ini bisa menjuarai Piala Danone," papar Zidane yang membawa Perancis menjadi juara dunia 1998 dan juara Eropa 2000.
Presiden selanjutnya diberikan kenang-kenangan kaus tim nasional kesebelasannya, yang bertuliskan Zidane, dengan nomor punggung 10. Kepada putra Presiden, Zidane juga menghadiahkan kaus serupa.
Setelah diterima Presiden, Zidane melanjutkan lawatannya ke Babakan Cipari, Cicurug, Sukabumi. Di sana, ia bertemu dengan tim sepak bola Indonesia yang baru pulang dari Lyon, Perancis, mengikuti Danone Nations Cup. (tia/INU/HAR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Perjanjian Lombok Tak Terkendala

KOMPAS - Sabtu, 07 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membantah anggapan, proses ratifikasi Perjanjian Kerangka Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia yang ditandatangani kedua negara pada 13 November tahun lalu di Lombok (Lombok Treaty) terkendala di Indonesia.
Menurut Juwono, sampai sekarang Departemen Luar Negeri sebagai penjuru terus berupaya memproses penyelesaian ratifikasi perjanjian tersebut, termasuk sekitar 26 perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara lain, yang sampai sekarang masih terus diproses ratifikasinya.
Pernyataan itu disampaikan Juwono, Jumat (6/7), dalam jumpa pers usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Brendan Nelson di Departemen Pertahanan. Dalam kesempatan itu, Brendan didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer.
"Perjanjian itu (Lombok Treaty) adalah ranah Menteri Luar Negeri. Saya kira beliau akan secepat mungkin meratifikasi karena hal itu adalah payung kerja sama secara luas mencakup bidang pertahanan, kepolisian, kejaksaan, dan masalah perbatasan," ujar Juwono.
Menurut Juwono, secara umum dirinya dan Menhan Australia bertukar pendapat soal bagaimana mengembangkan kerja sama bidang pengamanan laut secara saling menguntungkan. Baik Indonesia maupun Australia sama-sama ingin kerja sama ini ditindaklanjuti (diratifikasi).
Dalam kesempatan itu, Juwono juga mengaku mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas bantuan suku cadang pesawat Hercules yang diterima TNI Angkatan Udara beberapa bulan lalu. Bantuan itu sangat membantu Indonesia.
Hormati proses
Lebih lanjut dalam kesempatan sama, Menhan Australia Brendan Nelson menyatakan, saat ini pemerintahnya telah memproses ratifikasi perjanjian kerja sama tersebut. Pemerintahnya, lanjut Nelson, meyakini perjanjian itu bisa menjadi sebuah kerangka kerja yang kuat untuk memfasilitasi berbagai dialog antarkedua negara terkait konteks keamanan.
Selain itu, perjanjian kerja sama tersebut, menurut Nelson, juga bisa memfasilitasi upaya saling tukar personel keamanan dan informasi serta membangun inisiatif lain terkait upaya menjaga perdamaian, kontra-terorisme, keamanan penerbangan, dan beragam masalah lain yang selama ini menjadi kepentingan kedua negara.
Menanggapi penilaian pembahasan dan proses ratifikasi di Indonesia yang kurang berjalan mulus, Nelson hanya menyatakan bahwa Pemerintah Australia pada prinsipnya akan menghormati proses yang terjadi di dalam negeri Indonesia. (DWA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...