4 Tipe manusia hadapi tekanan hidup

BISNIS - Jumat, 22/06/2007 13:58 WIB

oleh : Anthony Dio Martin
Managing Director HR Excellency

"Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh" (John Gray)

Pembaca, hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Lebih-lebih, hidup di alam modern ini yang menyuguhkan beragam risiko. Sampai seorang sosiolog Ulrich Beck menamai jaman kontemporer ini dengan masyarakat risiko (risk society). Alam modern menyuguhkan perubahan cepat dan tak jarang mengagetkan.
Nah, tekanan itu sesungguhnya membentuk watak, karakter, dan sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Pembaca, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan empat tipe orang dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Mari kita bahas satu demi satu tipe manusia dalam menghadapi tekanan hidup ini.

Tipe pertama, tipe kayu rapuh.
Sedikit tekanan saja membuat manusia ini patah arang. Orang macam ini kesehariannya kelihatan bagus. Tapi, rapuh sekali di dalam hatinya. Orang ini gampang sekali mengeluh pada saat kesulitan terjadi.
Sedikit kesulitan menjumpainya, orang ini langsung mengeluh, merasa tak berdaya, menangis, minta dikasihani atau minta bantuan. Orang ini perlu berlatih berpikiran positif dan berani menghadapi kenyataan hidup.
Majalah Time pernah menyajikan topik generasi kepompong (cacoon generation). Time mengambil contoh di Jepang, di mana banyak orang menjadi sangat lembek karena tidak terbiasa menghadapi kesulitan. Menghadapi orang macam ini, kadang kita harus lebih berani tega. Sesekali mereka perlu belajar dilatih menghadapi kesulitan. Posisikan kita sebagai pendamping mereka.

Tipe kedua, tipe lempeng besi.
Orang tipe ini biasanya mampu bertahan dalam tekanan pada awalnya. Namun seperti layaknya besi, ketika situasi menekan itu semakin besar dan kompleks, ia mulai bengkok dan tidak stabil. Demikian juga orang-orang tipe ini. Mereka mampu menghadapi tekanan, tetapi tidak dalam kondisi berlarut-larut.
Tambahan tekanan sedikit saja, membuat mereka menyerah dan putus asa. Untungnya, orang tipe ini masih mau mencoba bertahan sebelum akhirnya menyerah. Tipe lempeng besi memang masih belum terlatih. Tapi, kalau mau berusaha, orang ini akan mampu membangun kesuksesan dalam hidupnya.

Tipe ketiga, tipe kapas.
Tipe ini cukup lentur dalam menghadapi tekanan. Saat tekanan tiba, orang mampu bersikap fleksibel. Cobalah Anda menekan sebongkah kapas. Ia akan mengikuti tekanan yang terjadi. Ia mampu menyesuaikan saat terjadi tekanan. Tapi, setelah berlalu, dengan cepat ia bisa kembali ke keadaan semula. Ia bisa segera melupakan masa lalu dan mulai kembali ke titik awal untuk memulai lagi.

Tipe keempat, tipe manusia bola pingpong.
Inilah tipe yang ideal dan terhebat. Jangan sekali-kali menyuguhkan tekanan pada orang-orang ini karena tekanan justru akan membuat mereka bekerja lebih giat, lebih termotivasi, dan lebih kreatif. Coba perhatikan bola pingpong. Saat ditekan, justru ia memantuk ke atas dengan lebih dahsyat. Saya teringat kisah hidup motivator dunia Anthony Robbins dalam salah satu biografinya.
Untuk memotivasi dirinya, ia sengaja membeli suatu bangunan mewah, sementara uangnya tidak memadai. Tapi, justru tekanan keuangan inilah yang membuat dirinya semakin kreatif dan tertantang mencapai tingkat finansial yang diharapkannya. Hal ini pernah terjadi dengan seorang kepala regional sales yang performance-nya bagus sekali.

Bangun network
Tetapi, hasilnya ini membuat atasannya tidak suka. Akibatnya, justru dengan sengaja atasannya yang kurang suka kepadanya memindahkannya ke daerah yang lebih parah kondisinya. Tetapi, bukannya mengeluh seperti rekan sebelumnya di daerah tersebut. Malahan, ia berusaha membangun netwok, mengubah cara kerja, dan membereskan organisasi. Di tahun kedua di daerah tersebut, justru tempatnya berhasil masuk dalam daerah tiga top sales.

Contoh lain adalah novelis dunia Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Pada musim dingin, ia meringkuk di dalam penjara dengan deraan angin dingin, lantai penuh kotoran seinci tebalnya, dan kerja paksa tiap hari. Ia mirip ikan herring dalam kaleng. Namun, Siberia yang beku tidak berhasil membungkam kreativitasnya.
Dari sanalah ia melahirkan karya-karya tulis besar, seperti The Double dan Notes of The Dead. Ia menjadi sastrawan dunia. Hal ini juga dialami Ho Chi Minh. Orang Vietnam yang biasa dipanggil Paman Ho ini harus meringkuk dalam penjara. Tapi, penjara tidaklah membuat dirinya patah arang. Ia berjuang dengan puisi-puisi yang ia tulis. A Comrade Paper Blanket menjadi buah karya kondangnya.
Nah, pembaca, itu hanya contoh kecil. Yang penting sekarang adalah Anda. Ketika Anda menghadapi kesulitan, seperti apakah diri Anda? Bagaimana reaksi Anda? Tidak menjadi persoalan di mana Anda saat ini. Tetapi, yang penting bergeraklah dari level tipe kayu rapuh ke tipe selanjutnya. Hingga akhirnya, bangun mental Anda hingga ke level bola pingpong. Saat itulah, kesulitan dan tantangan tidak lagi menjadi suatu yang mencemaskan untuk Anda. Sekuat itukah mental Anda?

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Investor Australia gandeng sejumlah BUMN

BISNIS - Senin, 25/06/2007

JAKARTA: Sejumlah pemodal Australia diketahui akan menjalin kerja sama investasi bernilai miliaran dolar AS dengan beberapa BUMN. Sumber Bisnis yang terlibat dalam pembicaraan kerja sama tersebut mengungkapkan salah satu investor itu adalah Incitec-Pivot Ltd yang akan menanamkan modalnya lebih dari US$1 miliar. Kerja sama investasi itu dilakukan Incitec-Pivot Ltd dengan PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Rekayasa Industri.Dengan PT Pupuk Iskandar Muda, Incitec-Pivot Ltd akan membenamkan dana lebih dari US$700 juta untuk membangun pencairan dan gasifikasi batu bara (coal gas liquid) sebagai pengganti bahan bakar gas bagi BUMN itu yang diperkirakan segera habis.Sementara itu, dengan PT Rekayasa Industri, Incitec-Pivot Ltd bakal menanamkan modal US$350 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik gasifikasi guna memasok keperluan PT Pupuk Iskandar Muda.Sumber tadi mengungkapkan statement of mutual intent (pernyataan kerja sama saling menguntungkan) akan ditandatangani oleh Managing Director Incitec-Pivot Ltd Julian Segal, Dirut Interim PT Pupuk Iskandar Muda Abdul Aziz Pazsa, dan Dirut PT Rekayasa Industri Triharyo Soesilo, di Jakarta, besok. Kesepakatan itu akan disaksikan oleh Menneg BUMN Sofyan A. Djalil dan Menteri Perdagangan Australia Warren Truss."Investasi ini sangat besar dan dalam jangka waktu panjang. Khusus untuk PT Pupuk Iskandar Muda, kerja sama mencapai 20 tahun," ungkap sumber itu. Dia menjelaskan kerja sama yang dijalin dengan PT Pupuk Iskandar Muda sebenarnya telah berlangsung selama tiga bulan terakhir ini. Tahap awalKetika dikonfirmasi, Staf Ahli Menneg BUMN Loso Judijanto membenarkan rencana itu. Penandatanganan kerja sama itu, menurut dia, merupakan tahap awal investasi. "Saat ini, dalam proses feasibility study [studi kelayakan], karena aplikasi teknologinya sulit. Kami akan melihat teknologi yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan."Studi kelayakan itu direncanakan memakan waktu hingga tiga bulan sejak ditandatanganinya kerja sama tersebut. "Ya, itu bagus-bagus saja. Sejauh kerja sama business-to-business tersebut memberi keuntungan kepada masing-masing perusahaan, tidak masalah," tutur Loso.Ke depan, Incitec-Pivot Ltd juga berencana menjajaki kerja sama dengan PT KAI untuk membangun jalur kereta api pengangkut batu bara di Kalimantan dan Sumatra. Pembangunan itu juga masih dalam kerangka kerja sama antara Incitec dan PT Pupuk Iskandar Muda."Saat ini, kami masih menjajaki kerja sama dengan PT KAI. Kami akan bertemu dengan direksi PT KAI untuk membicarakan rencana kerja sama investasi tersebut," tambah sumber Bisnis tadi. Incitec-Pivot Ltd merupakan perusahaan Australia yang bergerak di bidang manufaktur dan produksi pupuk dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun. Nilai hasil penjualan perusahaan itu mencapai US$1 miliar per tahun. Perusahaan itu merupakan hasil merger antara dua perusahaan pupuk terbesar Australia, Incitec Ltd dan Pivot Ltd, pada Juni 2003. Hingga 2005, investasi Australia di Indonesia tercatat US$ 9,43 miliar untuk 663 proyek. Australia merupakan penanam modal terbesar ke-10 di Indonesia setelah Jepang, Inggris, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, dan Jerman. Sementara itu, ekspor nonmigas Indonesia menurut negara tujuan hingga April 2007 menempati posisi kesembilan dengan nilai bulan itu mencapai US$184,1 juta (lihat tabel).Menneg BUM Sofyan A. Djalil pernah meminta PT Pupuk Iskandar Muda agar meremajakan mesin produksi dan mengubah bahan bakar sarana pabrik dari gas menjadi batu bara. Menurut dia, usia pabrik pupuk di Indonesia sudah tergolong tua dan konsumsi gasnya sangat boros.
(01/02) (redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Opini disclaimer bukan akhir segalanya

BISNIS - Senin, 25/06/2007

Tiga tahun berturut-turut, sejak ada kewajiban bagi pemerintah untuk membuat laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan selalu memberikan status disclaimer. Ini berarti auditor tidak mempunyai keyakinan untuk menilai kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Dalam dunia akuntansi, dikenal empat opini yang diberikan auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar dengan pengecualian(qualified opinion), tidak memberikan pendapat (disclaimer), dan advers (salah). Dengan demikian, pernyataan disclaimer atas LKPP itu tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan tersebut salah.
BPK menyodorkan sejumlah temuan yang menjadi dasar pemberian opini tersebut. Rentetan catatan yang dikemukakan BPK itu benar adanya.
Administrasi pemerintahan di negeri ini memang belum sempurna. Perlu waktu untuk bisa membenahi persoalan-persoalan tersebut.
Ini tidak mudah, karena yang terjadi di lapangan sering sekali bukan lagi masalah administrasi, tetapi sudah masalah hukum. Misalnya aset negara yang dikuasai oleh orang per orang atau lembaga tertentu.
Di luar masalah ini, masih banyak faktor yang bisa dijadikan alasan mengapa auditor tidak bisa memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan (disclaimer). Masalah lain adalah apabila auditor merasa dibatasi ruang geraknya, dalam kasus ini BPK merasa tidak leluasa untuk memasuki wilayah administrasi perpajakan, karena terkendala oleh Pasal Rahasia Jabatan (Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
Jika kasus seperti ini terjadi di sektor swasta, akuntan publik biasanya dengan tegas akan menyatakan mundur sebagai auditor daripada harus mempertaruhkan reputasinya. Masalahnya, BPK sebagai auditor negara dan satu-satunya tidak mungkin mundur dari 'penugasan' tersebut. Dengan demikian, seburuk apapun penyajian laporan keuangan atau sesempit apa pun ruang gerak mereka, tidak ada istilah mundur bagi BPK.
Tetapi ini sama sekali berbeda dengan kasus pejabat yang enggan mundur. Padahal, pejabat bersangkutan sudah terang-terangan menyalahgunakan wewenang.
Pasal Rahasia Jabatan memang akan menjadi batu sandungan. BPK mengancam terus memberikan opini disclaimer bila akses untuk mengaudit penerimaan pajak terus dibatasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan perlindungan maksimal bagi wajib pajak. Perang pernyataan seperti ini seharusnya memang tidak perlu terjadi.
Bila BPK dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, bersedia duduk bersama, rasanya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi bila kita mengingat bagaimana awal mulanya Pasal Rahasia Jabatan ini.
Dalam penjelasan UU KUP 1983 (naskah asli), disebutkan bahwa untuk kepentingan pengamanan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa yang ditugaskan untuk itu, baik oleh BPK maupun BPKP, menteri keuangan dapat memberikan izin kepada badan-badan tersebut untuk melihat bukti-bukti perpajakan yang terkait dengan kerahasiaan dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang ada hubungannya dengan masalah perpajakan.
Justru tidak normal
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Ahmadi Hadibroto tidak mempermasalahkan apa pun opini yang diberikan BPK. Menurut dia, justru aneh dan mengundang tanya banyak orang jika BPK sampai memberikan opini unqualified atas laporan keuangan pemerintah.
"Sejak Indonesia merdeka, aset-aset negara berserakan tidak karuan. Tidak mungkin membenahi aset-aset tersebut hanya dalam waktu tiga tahun. Aneh dan tidak normal justru bila opininya menjadi qualified," katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.
Opini disclaimer memang bukan kiamat. Yang penting adalah bagaimana pemerintah dan BPK sepakat terhadap tahapan-tahapan perbaikan dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, dapat ditargetkan pada LKPP tahun berapa pemerintah yakin bisa menyandang gelar WTP (wajar tanpa pengecualian).
BPK sangat paham, pekerjaan pemerintah yang terkait dengan tertib pembukuan ini sangat banyak, termasuk penyempurnaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) itu sendiri, sehingga lebih operasional. Selain itu, hampir sebagian besar institusi pengguna anggaran atau satuan kerja tidak memiliki tenaga pembukuan yang memadai.
Pemerintah tampaknya harus merekrut lebih banyak lagi tenaga akuntan atau pembukuan. Program sekolah kedinasan, seperti STAN, pantas dibuka di berbagai daerah, yang lulusannya bukan hanya mengisi kantor-kantor pajak.
Usulan BPK agar tenaga akuntan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didistribusikan untuk membenahi laporan keuangan di semua instansi pemerintah, sebenarnya sangat masuk akal. Namun, usulan tersebut terkesan 'ada udang di balik batu,' karena selama ini BPK gencar mempromosikan pembubaran BPKP.
Pola kerja sama antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Gorontalo barang kali bisa lebih dikembangkan. BPKP, dengan demikian, bisa mengambil peran sebagai 'divisi akunting' dalam sebuah perusahaan bernama Pemerintah Republik Indonesia.
Alternatif lain, status direktorat pencatatan dan akuntansi pemerintah dinaikkan menjadi unit eselon satu, sehingga dapat berperan lebih maksimal.
BPK pantas mendapat acungan jempol. Kantor akuntan publik kaliber internasional saja membutuhkan waktu enam bulan untuk mengaudit laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Bayangkan berapa kali lipat size laporan keuangan entitas yang bernama Pemerintah Republik Indonesia ini.
Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, BPK dalam dua bulan mampu melakukan audit atas 689 objek pemeriksaan dengan cakupan nilai Rp1.694 triliun dan US$ 15,14 miliar, atau setara dengan 87,95% realisasi anggaran. Ini merupakan bukti bahwa antara auditor dan auditee telah terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(parwito@bisnis.co.id)
Oleh Parwito
Wartawan Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Indeks cenderung negatif

BISNIS - Senin, 25/06/2007

JAKARTA: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta pekan ini diperkirakan mendatar dengan kecenderungan negatif, sedangkan harga obligasi surat utang negara (SUN) diprediksi naik dengan berlanjutnya tren suku bunga rendah. Head of Research Trimegah Securities Arhya Winastu Satyagraha mengatakan pekan ini bursa saham domestik masih sepi sentimen, sehingga pergerakan lebih banyak didorong dari operan sentimen regional.Di samping itu, tuturnya, pergerakan bursa regional juga dipengaruhi oleh kondisi bursa AS, yang pada pekan ini dijejali banyak data a.l. data penjualan rumah, prediksi produk domestik bruto (PDB) kuartal satu, dan hasil rapat Federal Open Market Committee di penghujung bulan. "Bullish trend masih berlanjut didukung oleh faktor eksternal. Sampai saat ini indeks belum ada indikasi bakal terjadi koreksi tajam. Level 2.150-2.165 masih valid untuk pekan depan [pekan ini]," katanya akhir pekan lalu.Data penjualan rumah di Negeri Paman Sam dijadwalkan keluar hari ini. Survei ekonom yang dihimpun Bloomberg menunjukkan angka penjualan rumah pada Mei menurun menjadi 5,97 juta unit dari sebelumnya 5,99 juta unit. Secara bulan ke bulan turun tipis -0,3% dari semula 2,6%.Indeks kepercayaan konsumen yang diumumkan Selasa pekan ini diasumsikan turun menjadi 105 dibandingkan sebelumnya 108. Sementara itu, PDB tahunan pada kuartal pertama diperkirakan naik 0,2% menjadi 0,8%. Ekonom juga memprediksikan Fed rate akan bertahan di level 5,25% pada 29 Juni.Sepanjang pekan lalu, indeks tumbuh tipis 31,68 poin atau 1,49% dari level 2.120,64 menuju ke level 2.152,32 pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Saham yang banyak mengerek indeks naik a.l. PT Bumi Resources Tbk yang menyumbang 8,55 poin, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (5,68 poin), dan PT Unilever Indonesia Tbk (4,12 poin). Sebaliknya, saham yang menahan laju kenaikan IHSG adalah PT International Nickel Indonesia Tbk yang mengurangi penurunan sebanyak 4,99 poin dan PT Global Mediacom Tbk (2,82 poin).Harga SUNSementara itu, harga surat utang negara (SUN) selama dua pekan terakhir meningkat, menyusul spekulasi bank sentral akan terus memangkas tingkat suku bunga meski sudah diturunkan sebanyak 12 kali sejak Mei 2006.Imbal hasil SUN berkupon 10,25% yang bakal jatuh tempo pada Juli 2007 anjlok tujuh basis poin menjadi 9,64% pada pekan lalu, sedangkan harganya naik 0,829 atau Rp8.290 per nilai nominal SUN sebesar Rp1 juta menjadi 105,314. Imbal hasil bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi."Surat utang Indonesia masih menjadi salah satu pilihan teratas kami," kata Edward Lee, ahli strategi obligasi pendapatan tetap di Standard Chartered Plc Singapura, seperti dikutip Bloomberg.
(pudji.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dituding Ingin Jatuhkan Presiden

KORAN TEMPO - Senin, 25 Juni 2007

Interpelasi sebagai kendaraan pemakzulan.

JAKARTA--Pertemuan antara pemimpin teras dua partai besar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, di Medan pekan lalu dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum pemilihan presiden 2009. "Hidden agenda menjatuhkan SBY merupakan logika yang sangat mungkin terjadi," kata Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Roy B.B. Janis.Menurut mantan Ketua PDIP itu, "koalisi" kedua partai besar tersebut akan menjadikan interpelasi sebagai kendaraan untuk pemakzulan Presiden. Menurut Roy, ketidakhadiran Presiden dalam rapat paripurna menjawab interpelasi DPR soal nuklir Iran telah menjadi persoalan besar. Padahal sebelumnya sudah kerap Presiden mengutus menterinya untuk menjawab interpelasi. Sebelumnya, sejumlah pengurus PDIP dan Partai Golkar mengatakan pertemuan Medan pekan lalu itu, yang di antaranya dihadiri Surya Paloh dari Golkar dan Taufiq Kiemas dari PDIP, hanyalah komunikasi politik biasa. Tujuannya untuk menggalang partai bervisi kebangsaan dalam pemilihan kepala daerah, mengegolkan paket undang-undang politik melawan partai kecil, dan kalau bisa berkoalisi dalam pemilihan 2009.Namun, menurut Roy, membangun koalisi untuk Pemilu 2009 dinilai terlalu dini. Soal kebangsaan yang dikatakan sebagai visi pertemuan itu pun dinilai bukan alasan sebenarnya. Apalagi, kata dia, partai nasionalis bukan hanya PDIP dan Golkar. Rancangan undang-undang paket politik pun dinilai tidak terlalu berbahaya untuk partai-partai kecil. Menanggapi perkataan Roy, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan orang boleh berkomentar apa pun tentang pertemuan Medan. "Silakan saja komentar. Kami menghargai setiap pendapat," ucap Cahyo saat dihubungi Tempo kemarin. Taufiq sendiri meminta pertemuannya dengan Paloh tidak ditanggapi berlebihan. "Koalisi antara PDIP dan Partai Golkar merupakan hal yang wajar. Karena itu, tidak perlu didramatisasi," ujarnya dalam temu kader di Cirebon, Jawa Barat, kemarin. Koalisi berdasarkan ideologi ini, menurut Taufiq, dimaksudkan untuk bersama-sama membangun bangsa. Selain itu, koalisi ini dimaksudkan untuk menghadapi pemilu serta sejumlah pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Partai Demokrat, yang selama ini menyokong Presiden Yudhoyono, merasa tak terusik dengan manuver itu. Pertemuan itu mereka nilai tidak taktis dan justru menimbulkan kontroversi internal Golkar. "Kami (Partai Demokrat) ketawa-ketawa saja. SBY juga tidak merasa terganggu," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok ketika dihubungi Tempo kemarin. Mubarok mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan ketidak-kompakan Golkar. Alasannya, tidak semua orang Golkar menyetujui dan mengetahui pertemuan itu. "Permainan yang kurang cantik," ujarnya. Dia mengakui pertemuan dengan oposisi itu adalah gertakan Golkar terhadap SBY karena mereka ingin posisi tawar yang baik di pemerintah. Kendati begitu, Mubarok belum tahu apakah partainya tetap akan menggandeng Kalla untuk dipasangkan dengan Yudhoyono pada 2009. "Kami masih lihat-lihat orang," katanya.
KURNIASIH BUDI ANGELUS TITO SIANIPAR IVANSYAH

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Akbar Siap Calonkan Diri Menjadi Presiden

KORAN TEMPO - Senin, 25 Juni 2007

Barindo tak akan jadi partai.

JAKARTA--Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai calon presiden dari Golkar pada Pemilihan Umum 2009. "Kalau Partai Golkar membuka konvensi, saya akan mencalonkan diri," katanya kepada Tempo kemarin.Akbar, yang kini Ketua Dewan Penasihat Barisan Rakyat Indonesia (Barindo), mengatakan pengalaman dan pengetahuannya sebagai menteri, pemimpin Partai Golkar, dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat menjadi modalnya maju mencalonkan diri menjadi presiden. "Saya sudah punya kesempatan menduduki jabatan penting dan harus disyukuri. Seandainya ada peluang lain, saya akan mencoba," ujarnya. Dia menyebutkan beberapa hal yang dikatakannya sebagai sumbangan penting bagi Golkar, antara lain pernah membawa Golkar melewati masa sulit dan menjadi partai pemenang Pemilu 2004. Namun, ironisnya, dia sendiri tidak berhasil maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2004 dari Golkar. Justru orang luar seperti Wiranto yang diajukan partainya. Meski berniat bertarung untuk kursi RI-1, Akbar membantah adanya kemungkinan menjadikan Barindo sebagai partai politik untuk ikut dalam Pemilu 2009. Dia menegaskan Barindo merupakan organisasi massa yang tidak akan berafiliasi dengan partai politik apa pun. "Saya tidak ada pikiran mendirikan partai politik baru," ujarnya.Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Syamsul Mu'arif mengatakan partainya membuka peluang bagi Akbar untuk mencalonkan diri menjadi presiden lewat mereka. "Golkar terbuka untuk siapa saja, termasuk Bang Akbar dan partai lain," katanya. "Tapi sampai sekarang kami belum menetapkan mekanisme, tata cara, dan prosedur pengajuan calon presiden dari partai."Biasanya, menurut Syamsul, pengajuan calon presiden dari Golkar akan melalui dua tahap seleksi. Pertama, melalui survei dari masyarakat. Kedua, dengan penentuan melalui rapat pemimpin nasional. "Prinsipnya akan sama dengan pencalonan sebelumnya," ujarnya. Dia mengatakan hasil survei merupakan dasar terkuat rekomendasi partai terhadap seorang calon. Rekam jejak dan pengalaman pendaftar, katanya, tidak akan menjadi acuan bagi partai. "Penentuan akan lebih didasarkan pada survei di masyarakat," katanya. "Setelah itu, ditentukan dalam rapat pemimpin nasional yang akan diselenggarakan sekitar Oktober-November 2007."Sementara itu, di Semarang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan tidak setuju terhadap wacana yang dilontarkan oleh mantan presiden B.J. Habibie, yang mengusulkan agar dibuka kemungkinan rakyat mengajukan calon presiden tanpa melalui partai politik. "Jika tidak melalui partai, siapa yang akan bertanggung jawab?" katanya memberi alasan. Sebelumnya, Habibie mengatakan reformasi berhasil mengubah sistem politik sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Akan lebih bagus jika pada Pemilu 2009 rakyat diberi kebebasan mencalonkan presiden tanpa harus melalui partai."
KURNIASIH BUDI SOHIRIN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Akan Berkantor di Jawa Timur

KORAN TEMPO - Senin, 25 Juni 2007

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan turun langsung ke Sidoarjo, Jawa Timur, untuk melihat langsung penanganan lumpur Lapindo.

JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan turun langsung ke Sidoarjo, Jawa Timur, untuk melihat langsung penanganan lumpur Lapindo. Bahkan, untuk mengefektifkan penanganan, Presiden juga berencana mengendalikan pemerintahan dari kota sekitar Sidoarjo. "Presiden kemungkinan besar juga akan berkantor di sana," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat dihubungi Tempo semalam. Dia tidak menjelaskan di mana tepatnya Presiden akan berkantor, apakah di Surabaya atau Sidoarjo. Perkembangan penanganan kasus lumpur Lapindo yang tersendat-sendat juga menjadi salah satu alasan keputusan Presiden tersebut. "Instruksi presiden, aturan-aturan, ataupun keputusan lain tentang masalah lumpur Lapindo ini sudah jelas. Tapi mengapa perkembangannya--seperti yang kita tahu--banyak hambatan?" kata Sudi. Menurut Sudi, keputusan Presiden turun ke lapangan diambil setelah mendengar laporan semua pihak yang terkait dengan lumpur Lapindo. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar kemarin di kediaman Presiden, Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor. Presiden mendengarkan antara lain laporan dari 20 korban lumpur Lapindo yang didampingi budayawan Emha Ainun Nadjib. Dalam pertemuan itu Presiden didampingi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta pemimpin Badan Pelaksana Lapangan Lumpur Sidoarjo. Seusai pertemuan, Presiden bersama menteri-menteri itu kemudian membahas langkah-langkah untuk menuntaskan masalah lumpur Lapindo. Mengenai rencana Presiden untuk turun lapangan, Sudi masih belum bisa memastikan siapa saja dari pihak pemerintah yang akan ikut serta. "Kita lihat saja besok," kata Sudi.
TITIS SETIANINGTYAS

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Didesak Batalkan Inpres BLBI

KORAN TEMPO - Senin, 25 Juni 2007

Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge atau pelepasan dan pembebasan dari tuntutan terhadap para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge atau pelepasan dan pembebasan dari tuntutan terhadap para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. "Instruksi itu menjadi pelindung para debitor dari kewajiban membayar utang," kata Ketua Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho kemarin.Instruksi yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada 30 Desember 2002 itu memberikan kewenangan kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menerbitkan release and discharge setelah mendapat persetujuan Komite Kebijakan Sektor Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Syaratnya, para pengutang itu harus menyelesaikan utangnya kepada negara.Sebelum instruksi itu dicabut, kata Emerson, Kejaksaan Agung akan menghadapi kesulitan dalam mengusut kembali kasus BLBI. "Pengemplang utang seperti Sjamsul Nursalim bisa dengan mudah bebas karena memiliki surat keterangan lunas," katanya. "Padahal aset yang ia berikan (untuk membayar utang) bodong."Dengan total utang sekitar Rp 28 triliun, Sjamsul mendapat surat keterangan lunas pada April 2004. Aset yang diserahkan di antaranya PT Dipasena (laku Rp 2,3 triliun), Gajah Tunggal Petrochem, dan GT Tyre (laku Rp 1,83 triliun). Pada 13 Juli 2004, Kejaksaan Agung menghadiahinya surat perintah penghentian penyidikan. Tapi keputusan ini ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi kemarin mengatakan saat ini pihaknya sedang menyeleksi 75 jaksa untuk membentuk tim khusus pemburu kasus BLBI. Para jaksa itu berasal dari 30 kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia dengan golongan III-C dan III-D. "Dari tiap kejaksaan tinggi diambil dua sampai tiga orang," katanya.Seleksi ini diketuai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman. Dari 75 jaksa itu nantinya akan diambil 35 di antaranya untuk menjadi anggota tim khusus, yang terbagi dalam dua regu, yakni regu pemeriksaan dan regu penindakan. "Akan diumumkan 22 Juli nanti," ujar Salman.
RINI KUSTIANI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mengurai Benang Kusut PLTN

REPUBLIKA - Senin, 25 Juni 2007

Kegagalan teknologi dalam mengatasi luapan lumpur Lapindo membuat warga Semenanjung Muria, Jateng skeptis, bahkan resisten, terkait rencana pemerintah mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayahnya. Tapi, di sisi lain, penolakan PLTN bagai embusan angin dingin di tengah animo negara dunia ketiga yang berebut ingin memiliki teknologi canggih itu.
''Warga ragu akan kemampuan pemerintah mengelola PLTN,'' kata koordinator Forum Warga Jepara, Lilo Sunaryo. Jika ditarik ke lapis yang lebih dalam, warga ragu akan teknologi keselamatan nuklir itu sendiri. Peristiwa meledaknya reaktor nuklir Chernobyl, Rusia (1986) dan kebocoran reaktor Mihama, Jepang (2004), memberi indikasi teknologi ini relatif berada di luar jangkauan.
Indonesia bukannya tak berpengalaman mengoperasikan reaktor nuklir. Ada tiga reaktor nuklir yang dikelola Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) yang tersebar di Yogyakarta, Bandung, dan Serpong. Namun Lilo mengingatkan ketiga reaktor ini merupakan reaktor skala kecil dengan tingkat suhunya 100 derajat celcius hingga 150 derajat celcius. Reaktor-reaktor ini merupakan jenis reaktor air biasa yang digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian, seperti riset tanaman pangan.
''Itu bukan reaktor pembangkit listrik,'' kata Lilo. Reaktor pembangkit listrik memerlukan 2,5 juta liter air per menit sebagai pendingin, sebab suhu di dalamnya antara 400 derajat celcius hingga 600 derajat celcius. Jika bocor, air yang meluber bisa bersuhu hingga 3.000 derajat celcius yang ampuh melelehkan besi. Belum lagi paparan zat radioaktif ke lingkungan.
Limbah nuklir adalah isu lain yang paling dicemaskan warga. Data dari Badan Atom Internasional (IAEA) menyebutkan radiasi dari limbah reaktor nuklir akan terus memancar selama 24 ribu tahun. Katakanlah limbah tersebut disimpan rapat dalam sebuah bangunan. Musykil, kata Lilo, ada bangunan yang mampu bertahan hingga ribuan tahun. Di Chernobyl, 10 tahun setelah kebocoran reaktor, ribuan orang meninggal akibat paparan zat radioaktif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Batan, Hudi Hastowo, meyakinkan seluruh teknologi dan manajemen yang akan diterapkan pada PLTN di Jepara mengacu pada standar internasional. Studi kelayakan pembangunan PLTN di Indonesia bahkan sudah dilakukan sejak 30 tahun lalu. Di antaranya pada 1976 dengan IAEA, 1980 dengan konsultan NIRA/ENEL (Italia), 1984 bersama konsultan BECHTEL (AS, dan 1994 bersama konsultan NEWJEC (Jepang) dengan penekanan masalah alternatif lokasi.
Anggapan reaktor yang dimiliki Indonesia seluruhnya merupakan reaktor riset skala kecil adalah keliru. Kecuali reaktor di Bandung dan Yogyakarta, reaktor di Serpong tergolong reaktor skala besar. Reaktor ini mampu membangkitkan listrik hingga 30 megawatt (MW). Para teknisi di Batan dengan sendirinya sudah berpengalaman mengelola reaktor nuklir skala besar selama 20 tahun.
Hudi mengungkapkan, masa kritis sebuah reaktor adalah saat fase menyalakan (start-up) dan mematikan (shut down). Sejak reaktor GA Siwabessy di Serpong berdiri pada 1983, teknisi Batan sudah berkali-kali melewati fase itu. Hudi menyatakan shut down di reaktor Serpong dilakukan setiap 1,5 tahun dan masa kritis reaktor sudah berlalu pada 1987.
Teknologi reaktor yang akan diterapkan di PLTN Semenanjung Muria, menurut dia, dipersiapkan untuk memberi jaminan keselamatan tingkat tinggi. Meski belum diputuskan, reaktor yang bakal digunakan kemungkinan besar jenis pressurized water reactor (PWR). Reaktor ini memiliki kemampuan melawan reaksi fusi berantai tak terkontrol yang lazim diistilahkan Sindrom Cina. Reaktor bisa secara otomatis mati ketika Sindrom Cina terjadi.
Bagi pemerintah, mengulur-ngulur waktu pendirian PLTN bukanlah pilihan. Krisis pasokan listrik Jawa-Bali dan bencana lingkungan tinggal menunggu waktu andai PLTN tak segera dibangun. Berdasarkan hitungan PLN, kata Hudi, jumlah batu bara yang dibutuhkan untuk memasok pembangkit listrik pada 2026 akan mencapai 142 juta ton per tahun atau tiga kali lipat jumlah saat ini. Angkanya akan terus meroket pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut koordinator Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Nur Hidayati, untuk mengatasi ancaman defisit listrik, pemerintah dan swasta seharusnya tak bergantung sepenuhnya pada batu bara. Tetapi juga menggiatkan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif seperti angin, gelombang laut, atau panas bumi.
Jerman, misalnya, sudah memanfaatkan energi angin hingga 6 GW. Di Kanada, energi angin telah memasok kebutuhan 12 persen energi nasional. Indonesia sendiri adalah surga energi gelombang laut. Taruhlah satu kilometer garis pantai mampu menghasilkan 7,5 MW listrik, maka 81.290 km garis pantai yang dimiliki Indonesia bisa membangkitkan 60 hingga 70 GW listrik. Ini berkali-kali lipat dari total listrik yang dihasilkan PLN pada 2004 yakni 24 GW atau pada 2010 yang diprediksi masih berkisar pada angka 38 GW. imy

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Gardu Meledak, Sebagian Jaksel Padam

REPUBLIKA - Senin, 25 Juni 2007

JAKARTA -- Gardu Induk (GI) Setiabudi, Ahad (24/6), sekitar pukul 12.30 WIB, meledak. Sehingga listrik sebagian rumah dan gedung di kawasan Menteng, Setiabudi, Tebet, Sudirman, dan Thamrin terpaksa dipadamkan.
General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) dan Tangerang, Fahmi Mochtar, mengatakan ledakan tersebut terjadi di luar dan di dalam gardu. Hingga Ahad malam (Pkl 20.00) penyebab ledakan masih dalam penyelidikan kepolisian. Sedangkan teknisi PLN masih sibuk melakukan perbaikan.
Ledakan yang terjadi di luar gardu kemarin cukup besar. Sekitar 10 meter tanah di depan Gg Hj Doel, Karet, Pedurenan, Jaksel terangkat. Akibatnya, warteg yang berada beberapa meter di depan pusat ledakan, hancur berantakan. Sebanyak 11 armada pemadam kebakaran dikerahkan menjinakkan api yang dipicu ledakan tersebut. Bau menyengat kabel terbakar tercium hingga hampir dua jam usai ledakan.
Menurut Fahmi ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan pada alat pengontrol. ''Kami upayakan dalam dua sampai tiga hari ke depan, Gardu Induk Setiabudi sudah bisa beroperasi,'' kata dia. Setelah ledakan, lanjut Fahmi, pihaknya mengalihkan suplai aliran listrik pelanggan ke GI lainnya. Yakni GI Mampang, GI Cawang, GI Abadi Guna Papan, GI Karet, dan GI Gambir Baru. Kepada pelanggan yang mendapatkan suplai dari GI Setiabudi, khususnya gedung-gedung di sekitar STIE Perbanas, Fahmi mengimbau menggunakan genset. Pasalnya gedung-gedung di kawasan itulah yang mengalami pemadaman.
Akibat ledakan tadi, sedikitnya empat orang mengalami luka. Dua di antaranya dalam kondisi kritis, yakni Asroli (30) dan Darono (20), keduanya warga Karet Pedurenan. Asroli, warga Gang Kebon Sawo 88, mengalami luka bakar parah. Sedangkan Darono mengalami luka bakar sedang. Asroli dan Darono kini dirawat IGD RSCM.
Dua korban lainnya adalah Romli (45), juga warga Karet Pedurenan, dan Lambang (27), warga Bekasi. Keduanya keduanya sudah boleh pulang karena lukanya tidak parah. ria/ant

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Penyidikan Abu Dujana Tak Fair'

REPUBLIKA - Senin, 25 Juni 2007

Hari ini TPM mempraperadilankan Densus 88
JAKARTA -- Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendradatta menyatakan mereka tidak akan mendampingi Ainul Bahri alias Yusron Mahmudi (polisi menyebutnya sebagai Abu Dujana) dan kawan-kawan dalam proses penyidikan. Meski keluarga Yusro Mahmudi dan kawan-kawan telah memberikan kuasa, mereka memutuskan tidak terlibat dalam penyidikan karena suasana penyidikan sudah tidak sehat dan tidak fair.
Tetapi, jika keluarga masih menghendaki, TPM akan mendampingi Yusron dan kawan-kawan di persidangan. ''Kami tidak mendapat akses ke Abu Dujana,'' ujar Mahendradatta, Ahad (24/6). Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Yusron, ada pengacara lain mengatasnamakan TPM yang mendampingi mereka. Sementara TPM, tegas Mahendradatta, tidak pernah meminta seseorang atas nama mereka untuk mendampingi Abu Dujana dan kawan-kawan.
Indikasi lain bahwa penyidikan sudah tidak sehat dan tidak fair, ujar Mahendradatta, adalah pernyataan dari kepolisian yang tidak menyentuh substansi persoalan, tetapi justru menyerang secara subjektif. ''Kami tidak bisa memberikan pembelaan maksimal, karena selalu diberi tanggapan subjektif,'' kata dia.
Tanggapan subjektif yang dimaksud adalah tudingan TPM merupakan bagian dari teroris. Padahal, kata Mahendradatta, undang-undang (UU) advokat secara tegas menggariskan bahwa pembela tidak boleh diidentikkan dengan yang dibela.
TPM juga mempersoalkan status Yusron Mahmudi dalam perkara terorisme yang dituduhkan kepadanya. Karena, dari seluruh BAP para tersangka perkara terorisme dan fakta persidangan, nama Abu Dujana tidak pernah muncul. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah perusakan konstruksi hukum seluruh perkara terorisme yang telah ditangani atau diputus selama ini. ''Kami sudah mendampingi para tersangka dan terdakwa kasus terorisme sejak kasus bom Bali I hingga Poso. Tidak pernah disebut keterlibatan Abu Dujana,'' ujar dia.
Untuk mendampingi Yusron di persidangan, Mahendradatta, meminta syarat pencabutan seluruh berita acara pemeriksaaan (BAP) dalam penyidikan yang dinilai tidak fair tadi. ''Silakan polisi berbuat sesuka hati di penyidikan, kami tunggu di persidangan,'' tandas ia.
Mahendradatta mengatakan pencabutan BAP tidak harus dengan pernyataan eksplisit. Hakim, kata dia, dapat memutuskan menolak BAP jika menemukan kontradiksi antara keterangan di BAP dengan fakta persidangan. Atau, jika hakim berpendapat keterangan dalam BAP itu diduga diberikan dalam keadaan tertekan, hakim dapat menolak keterangan dalam BAP tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mahendradatta juga memastikan hari ini (Senin, 25/6) mereka akan mengajukan praperadilan terhadap penangkapan dan penembakan Yusron yang dilakukan di depan anak-anaknya ke PN Jaksel. PN Jaksel dipilih karena domisili Densus 88 yang menangkap Yusron berada di dalam yurisdiksi pengadilan ini. Praperadilan itu dilakukan atas kuasa dari istri Yusron, Sri Mardiati.
Kabid Humas Mabes Polri, Irjen Sisno Adiwinoto, menanggapi dingin pernyataan TPM. ''Baguslah, (TPM) tidak mendampingi,'' kata dia, Ahad (24/6). Dia membantah polisi tidak memberikan akses ke TPM untuk bertemu Yusron. Dia justru mempertanyakan apakah TPM mendapat kuasa dari Abu Dujana. Menurut dia, pengacara harus mendapat kuasa dari yang dibela. ''Kalau tidak ditunjuk, ya berarti dia (TPM) tidak dipercaya Abu Dujana,'' kata Sisno. ann ( )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

`Tak Ada Rekening Liar di Depag`

republika - Senin, 25 Juni 2007 8:33:00

Menag telah menindaklanjuti LKPP BPK

JAKARTA --- Departemen Agama (Depag) menegaskan tidak ada rekening liar di kementerian yang dipimpin Muhammad Maftuh Basyuni itu. Hal tersebut terungkap setelah Depag meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengungkapkan adanya rekening liar di sejumlah departemen dan lembaga pemerintah.
''Saya sudah crosscheck langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ternyata tidak ada itu yang namanya rekening liar di Depag,'' tegas Abdul Ghafur Djawahir, Direktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Depag, di Jakarta, Ahad (24/6). Ghafur menerangkan, BPK hanya menyatakan kalau jumlah rekening yang ada di lingkungan Depag termasuk dalam kategori banyak, sehingga perlu disederhanakan.
Karena itulah, lanjut Ghafur, Menag Muhammad Maftuh Basyuni telah melakukan tindak lanjut atas laporan BPK yang termuat dalam Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2006. Khusus dalam hal penyelenggaraan haji, kata Ghafur, tindak lanjut yang telah dilakukan berupa keluarnya Keputusan Menag Nomor 785 tahun 2006 tentang penutupan sebagian rekening Dana Abadi Umat (DAU).
''Keputusan menteri tersebut sebagai langkah konkret Depag untuk menyederhanakan rekening seperti yang direkomendasikan BPK,'' ujarnya. Dikatakan, Ghafur, atas Keputusan Menag 785/2006 itu, rekening DAU yang semula berjumlah 32 buah kini tinggal tujuh buah. Rekening tersebut dalam satuan mata uang rupiah dan dolar yang ditujukan untuk menampung efisiensi BPIH yang dibayarkan. ''Karena pembayaran BPIH memakai rupiah dan dolar, maka tujuh rekening DAU yang ada ya dalam rupiah dan dolar.''
Adapun untuk setoran BPIH, Ghafur mengakui, jumlah rekening yang kini ada masih banyak dengan angka sebanding dengan banyaknya bank penerima setoran (BPS) haji. Jumlah BPS untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, katanya, ada 21 bank umum dan satu Bank Indonesia. ''Maka kita pun membuka rekening di bank-bank tersebut demi untuk efisiensi,'' imbuh Ghafur seraya menambahkan rekening haji pada setiap BPS tersedia dalam rekening dolar dan rupiah.
Selain untuk menampung BPIH, Depag juga memiliki sejumlah rekening dengan peruntukan yang jelas pada masing-masing rekeningnya, semisal untuk operasional. ''Jadi semua rekening sudah jelas untuk aliran dana yang spesifik, jadi tidak ada itu yang namanya rekening liar di Depag,'' tegas Ghafur. Dia menerangkan, pengelolaan rekening DAU dan BPIH terkait ibadah haji, sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ade
Fakta angka
21 buahJumlah bank penerima setoran (BPS) haji.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekonomi Asia dalam Ancaman

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

Benih Ketegangan Sosial dan Politik Makin Subur di Banyak Negara

Singapura, Minggu - Dalam dua dekade terakhir perekonomian Asia dipuja-puji karena tumbuh paling cepat di dunia. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, Asia juga menjadi lokasi warga paling miskin di dunia secara ekonomi. Kesenjangan telah tertanam dalam dan bagai bom waktu yang berpotensi merusak kemakmuran.
Demikian terungkap dari Forum Ekonomi Dunia tentang Ekonomi Asia Timur di Singapura, Minggu (24/6).
Dari waktu ke waktu, sentra pertumbuhan di Asia bermunculan silih berganti. Setelah di Jepang, sentra pertumbuhan muncul di Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura yang kemudian dijuluki sebagai negara industri baru Asia atau new industrial countries (NICs).
ASEAN pernah tampil sebagai emerging newly industrial countries (ENICs) karena pertumbuhan ekonomi tinggi di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Status ini tak meningkat lebih jauh, kecuali Malaysia. Meskipun demikian, Asia kembali dicengangkan oleh tampilnya China, negara dengan rekor pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejarah perekonomian modern.
Namun, kemakmuran Asia itu dipandang memiliki kerawanan. Fokus pada pertumbuhan tinggi mengabaikan aspek pemerataan pendapatan dan kesempatan yang relatif merata pada warga. Hal ini telah menjadi sumber ledakan sosial politik di masa depan. Faktanya, Asia adalah juga lokasi bagi 1,2 miliar warga dari total dua miliar penduduk termiskin di dunia.
Rajat Nag, Direktur Pelaksana Bank Pembangunan Asia (ADB), mengatakan, kesenjangan pendapatan di Asia menjadi potensi ancaman. "Kesenjangan telah menjadi benih-benih ketegangan sosial dan mengancam kemakmuran Asia," kata Nag.
Studi yang dipublikasikan ADB pada Desember 2006 memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Asia terpusat di perkotaan dan mengabaikan pedesaan, yang melahirkan kesenjangan spasial. Hal itu mempercepat arus urbanisasi pada masa lalu dan masa datang. Penduduk perkotaan di Asia meningkat 70 persen secara total selama 25 tahun mendatang dan membuat jumlah warga perkotaan di Asia mencapai 2,6 miliar jiwa.
Dengan demikian, muncul tekanan besar untuk pengadaan sarana di perkotaan. Sekarang ini saja perkotaan di Asia telah dihadapkan pada kemacetan lalu lintas, polusi yang makin buruk, kualitas kehidupan yang makin anjlok, dan kemiskinan yang makin menonjol di perkotaan.
Studi lain juga menyebutkan polusi udara di Asia akan membunuh lebih dari 500.000 warga perkotaan di Asia setiap tahun.
Selain kesenjangan spasial, juga terjadi kesenjangan pendapatan yang makin tinggi antarwarga. "Asia makin kaya, tetapi juga makin timpang," kata Nag.
Hal ini menjadi sumber ledakan sosial dan politik. "Para pemimpin politik, perusahaan, atau kita semua harus mengatasi akar ketimpangan yang kini menjadi warna utama di Benua Asia. Kita sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Namun, kita sama sekali tidak memberi perhatian pada distribusi pendapatan," tutur Nag.
Nag menambahkan, "Kita harus mulai berbicara soal pertumbuhan yang mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat. Kita juga harus berpikir soal pertumbuhan yang mendongkrak kehidupan rakyat."
Inilah yang luput dari kemilau soal sukses ekonomi Asia. Padahal, di balik sukses itu terdapat pula sistem pendidikan yang buruk, dan prasarana yang tak memadai.
Ketegangan bernuansa SARA
Indonesia pun tak luput dari persoalan yang kurang lebih serupa. Untuk melanjutkan momentum pertumbuhan dan mengatasi kekurangan di bidang prasarana, Indonesia membutuhkan investasi di bidang infrastruktur. Indonesia juga perlu menciptakan sebuah iklim yang bisa merangsang arus investasi asing masuk.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia juga menghadapi masa paling krusial. Berbagai tindakan telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. "Namun," kata Mari, "berbagai tantangan masih menghadang."
Pertemuan di Singapura itu juga menyinggung secara tersamar soal kesenjangan ekonomi antarkelompok etnis. Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo, misalnya, mengatakan, urbanisasi berdampak pula terhadap problem ekonomi, etnis, dan agama. Hal ini merujuk pada ketimpangan ekonomi, yang secara tidak sengaja membuat kelompok etnis dan agama terkotak-kotak secara ekonomi.
Yeo mengatakan, penting bagi penguasa perkotaan untuk melakukan perbaikan pada aspek kehidupan dan juga prasarana di perkotaan untuk kelanggengan masa depan Asia.
Jika tidak diatasi, perkotaan di India dan China, umpamanya, akan menjadi simbol kemakmuran, tetapi juga menjadi ajang bagi bangkitnya sikap ekstremisme, tindak kekerasan, dan segala bentuk tindakan membahayakan yang bermula dari ketidakbahagiaan warga. Demikian peringatan dari Menlu Yeo.
Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo mengatakan, "Abad ke-21 juga memberi kita problem nyata, berupa kerusakan lingkungan hidup, munculnya kantong-kantong kemiskinan."(REUTERS/AP/AFP/MON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Menangis Dengar Derita Korban

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

Bogor, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangis saat mendengar paparan mengenai masalah yang lebih dari satu tahun dialami belasan ribu korban lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/6).
Setelah menangis itu, Presiden Yudhoyono berjanji akan turun gunung mengatasi permasalahan korban.
Paparan mengenai permasalahan korban lumpur Lapindo disampaikan 20 wakil warga yang difasilitasi penulis Emha Ainun Nadjib untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Yudhoyono. Setelah pertemuan tertutup sekitar 90 menit, Emha yang berpakaian serba gelap langsung pergi.
”Kami sangat terharu, Bapak Presiden setelah kemudian melihat permasalahan dan penderitaan yang kami alami, dan melihat kenyataan belum jelasnya realisasi dari janji-janji, beliau sampai menangis,” ujar Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jatirejo Khoirul Huda seusai bertemu Presiden.
Khoirul yang bertugas sebagai juru bicara warga memberikan keterangan di halaman Masjid Al Istiqomah yang berjarak sekitar 300 meter dari Puri Cikeas Indah. ”Semoga ini pertanda baik bagi korban lumpur seluruhnya,” ujar Khoirul.
Turun gunung
”Secepat-cepatnya Presiden akan turun gunung. Turun gunung adalah bahasa beliau,” ujar Khoirul Huda.
Tidak dijelaskan apa arti turun gunung itu. ”Ada satu rantai informasi yang terputus. Apa yang didengar Presiden selama ini berbeda dengan realitas di lapangan. Untuk itulah Presiden akan mengecek realitas sebenarnya,” ujar Rahmat, wakil warga yang juga diterima Presiden. Ia mencoba menjelaskan arti turun gunung itu.
Menurut Khoirul dan Rahmat, kepada Presiden, wakil warga telah menyerahkan ”segepok” pernyataan warga yang minta realisasi dari janji pemerintah untuk memberikan ganti rugi langsung tunai secara bertahap, yakni 20 persen dan 80 persen.
Mereka yang diterima Presiden di kediamannya di Cikeas mengklaim mewakili 94 persen keluarga korban lumpur panas Lapindo yang berjumlah 10.478 keluarga. (INU)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ujian Nasional: Drama Lulus SLTP...

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

Gesit Ariyanto dan Ester Lince Napitupulu

"Seneng banget...," kata Mediana Eka Wardani (15), siswi SMP Negeri 3 Tangerang, Banten, mengomentari hasil ujian nasional atau UN dalam genggamannya, Sabtu (23/6). Nilainya 27,40, dengan rincian 9,00 untuk Bahasa Indonesia dan Matematika serta 9,40 untuk Bahasa Inggris.
Ia baru saja membuka amplop hasil ujian SLTP—di Jakarta dibagikan kepada orangtua murid di sekolah. Jeritan dan teriakan meledak bersahutan setiap kali amplop dibuka. Ada yang menutup muka haru, ada pula yang berlarian dan meloncat atas reaksi nilai yang mereka peroleh.
Ada yang berubah di negeri ini. Hal-hal serius yang dulu dihadapi dengan tenang dan bertopang prinsip, kini cenderung dijalani dan diungkapkan secara emosional. Ujian SLTP dan SLTA dari dulu menegangkan, bagi pesertanya, tetapi tidak bagi publik. Sekarang, UN dirasakan emosional oleh bangsa ini karena oleh berbagai penyebab UN menjadi terdorong menjadi "gempa sosial", malahan—sayang sekali—jadi "gempa nilai" seperti kasus di Medan. Sekitar 20 guru yang tergabung dalam Air Mata Guru di Medan dipersalahkan oleh atasan mereka justru saat mereka itu menegakkan hal prinsipiil dari pendidikan: kejujuran!
Tingkat kelulusan UN SMP (Sederajat) Tahun Ajaran 2006/2007 ini patut disyukuri karena menurut Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Suharsono mencapai 93,10 persen dari total peserta, 3.219.881 orang, atau secara nasional naik 1,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kelulusan tertinggi diraih pelajar DKI Jakarta, yakni 99,98 persen, dan terendah di Nusa Tenggara Timur, 58,85 persen. Adapun pencapaian nilai rata-rata secara nasional, hasil UN Bahasa Indonesia 7,31; Bahasa Inggris 6,70; dan Matematika 6,92.
Karena itu, melihat Mediana yang amat girang setelah tahu dirinya lulus, amat terasa betapa mengharukan perjalanan yang harus ditempuh anak-anak itu. Mediana senang karena targetnya minimal 27,00 untuk patokan masuk SMA yang diinginkannya bahkan terlampaui.
Seperti diungkapkan ibunya, Endang Susanti, putri keduanya patut bangga karena bekerja keras belajar dan mengikuti kursus Bahasa Inggris dan semua mata pelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Mediana malah telah mengorbankan latihan bela diri karate. Remaja bertinggi badan 163 cm itu adalah atlet karate Inkai yunior DKI Jakarta, dan juara pada Kejuaraan Nasional Karate Inkai Nasional di Yogyakarta dan Jakarta (2006).
Ketti Tressianah (14), siswi SMP Yadika 5, Joglo, Jakarta Barat, memperoleh nilai UN 26,47 dengan rincian 8,60 (Bahasa Indonesia), 8,20 (Bahasa Inggris), dan 9,67 (Matematika). "Aku kecewa banget. Targetku 28,00 agar bisa masuk SMA impianku," katanya.
Meski kecewa dan sedih, ia mengaku masih berharap dapat masuk SMA impiannya di kawasan Kemanggisan. Ia mendengar nilai UN kali ini merosot daripada tahun lalu, yang berarti nilai masuk ke SMA harapannya itu juga turun.
Ketegangan dan suasana emosional diakui orangtua Anan dan Anin, siswa Kelas III SMP Muhamadiyah, Pamulang, Tangerang, sepanjang Sabtu lalu.
"Saya berusaha menenangkan anak-anak. Saya bilang, lulus dan tidak lulus itu hal biasa. Istri saya yang juga ikut-ikutan tegang gemas melihat saya yang bisa tenang," ujar Andi tertawa.
Sepanjang hari Sabtu, Anan dan Anin tidak bisa tenang. Suruhan untuk mandi supaya pikiran segar tak digubris si kembar itu. Ketegangan makin terasa karena hingga pukul 11.30 kurir sekolah belum juga datang. Pandangan mata kedua anak, dan istrinya, rupanya tak mau lepas dari pagar rumah, arah kurir masuk. Belum lagi dering telepon tiada henti. Si kurir akhirnya datang mengabarkan: kedua bocah kembar itu lulus.... (HRD)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PDI-P dan Golkar Berkoalisi akibat Sektarianisme

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

Gus Dur: Itu Skenario Menghadapi Pilpres 2009

Jakarta, Kompas - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit menilai koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar mempunyai empat dimensi. Dimensi pertama adalah bersatunya kelompok nasionalis karena khawatir dengan menguatnya sektarianisme.
Sementara itu, sosiolog dari Universitas Airlangga, Daniel Sparringa, Minggu (24/6), menuturkan, pesan yang ingin disampaikan Partai Golkar dan PDI-P lewat pertemuan Medan itu, antara lain, untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa di antara mereka tidak ada perbedaan mendasar.
Dalam perbincangan dengan Kompas, kemarin, Sukardi Rinakit mengemukakan, dari empat dimensi itu, yang kedua, ada keinginan untuk melakukan penggantian kepemimpinan secara reguler dan menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Hal ini seiring dengan munculnya ke atas permukaan gerakan cabut mandat maupun calon independen.
Ketiga, membangun komitmen di antara dua partai besar untuk menguasai parlemen dan saling menunjang dalam pemilu presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah.
Keempat, PDI-P sendiri sebagai inisiator dari koalisi itu ingin menjajaki orang nomor dua, yaitu Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, setelah menjajaki Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. "Koalisi ini positif," ucap Sukardi.
Koalisi ini oleh Sukardi pun diperkirakan akan lebih solid ketimbang koalisi jilid I yang pernah digagas Akbar Tandjung, yaitu menggabungkan Partai Golkar, PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai koalisi itu akan sulit diwujudkan pada tataran praksis, dan hanya sebatas pada tataran ideologis.
Menurut dia, koalisi ini juga merupakan skenario dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2009 serta bertujuan untuk mempersempit pintu masuk bagi calon presiden dari partai lainnya.
Aria Bima, anggota Fraksi PDI-P di DPR, mengungkapkan, "Koalisi Kebangsaan" di Medan itu lebih didasari motivasi kebangsaan yang akhir-akhir ini didera persoalan. Dalam konteks ini, di Medan, kebetulan yang menjadi "mitra" PDI-P adalah Golkar karena memiliki visi yang sama dalam persoalan kebangsaan dan Pancasila.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain, semalam, mengatakan, yakin pertemuan di Medan itu, bagaimanapun, memiliki kaitan dengan pertemuan antara Taufik Kiemas dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya 65, pada 20 Mei lalu. "Pertemuan politik selalu saling terkait," ujarnya. (SUT/NWO/JON/OSD/ONI)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sebanyak 100 Wakil Korban Berangkat ke Jakarta

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

Surabaya, Kompas - Lebih dari 100 warga wakil korban lumpur panas Sidoarjo dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 atau Perumtas 1 berangkat ke Jakarta, Minggu (24/6) sore.
Wakil dari empat desa yang masuk dalam peta wilayah terdampak lumpur juga ikut serta. Mereka berencana berunjuk rasa di Jakarta, Selasa besok.
Ke-100 warga itu merupakan wakil dari ratusan warga korban lumpur yang berkumpul di Stasiun Kereta Api Pasar Turi sejak pukul 12.00.
Sumitro, ketua perwakilan warga yang ikut dalam rombongan, mengatakan, kepergian warga ke Jakarta untuk kedua kalinya ini untuk mendesak pemerintah agar mengambil peran dalam proses pemberian ganti rugi. Ia menilai proses pencairan ganti rugi selama ini terbentur oleh berbagai kendala. Sebelumnya telah disepakati pembayaran ganti rugi kepada korban dilakukan secara bertahap, yakni 20 persen dan 80 persen.
Selain hendak bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, warga juga berencana bertemu dengan semua ketua komisi yang ada di DPR.
Sudah ke Cikeas
Minggu sore, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tempat kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, menerima 20 warga yang mengaku sebagai wakil dari para korban lumpur panas Lapindo.
Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan beberapa anggota kabinet lainnya.
Tidak ada keterangan dari pihak pemerintah seusai pertemuan yang berlangsung tertutup selama 90 menit itu. Para wartawan hanya mendapatkan keterangan antara lain dari Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatirejo Khoirul Huda, seusai bertemu dengan Presiden. Ia mengaku dirinya sebagai juru bicara warga korban lumpur. (INU/AB8)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS EKONOMI: Tuntutan Pembangunan Infrastruktur

KOMPAS - Senin, 25 Juni 2007

FAISAL BASRI

Sudah dua kali Infrastructure Summit digelar selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Beberapa paket kebijakan juga telah dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur.
Namun, tampaknya sejauh ini perbaikan berlangsung sangat lamban. Perkembangan pembangunan infrastruktur sangat boleh jadi sudah mencapai suatu titik kritis, yang mana investasi baru lebih kecil dari tingkat penyusutan. Stok infrastruktur yang ada bukannya bertambah, melainkan justru menyusut.
Padahal, untuk menopang percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan stok infrastruktur merupakan salah satu persyaratan mutlak.
Perbaikan infrastruktur juga menjadi faktor sangat penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan memadukan berbagai potensi sumber daya sehingga daya saing perekonomian terus meningkat.
Bahkan, tuntutan dewasa ini bukan sekadar nominal dari perbaikan kuantitas dan kualitas semata, melainkan juga kecepatan perbaikannya paling tidak harus sama dengan rata-rata negara tetangga, dan negara-negara berkembang yang menjadi pesaing kita.
Berdasarkan World Competitiveness Yearbook 2007 keluaran International Institute for Management Development (IMD), peringkat daya saing Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 55 negara yang disurvei.
Peringkat Indonesia
Posisi kita hanya lebih baik daripada Venezuela. Dalam empat tahun terakhir peringkat Indonesia terus-menerus menurun, dari ke-49 pada tahun 2003 dan 2004 menjadi ke-50 pada tahun 2005, ke-52 pada tahun 2006, dan ke-54 pada tahun 2007.
Data yang digunakan IMD dalam menghitung daya saing keseluruhan dikelompokkan ke dalam empat faktor utama, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.
Peringkat terbaik yang bisa dicapai Indonesia adalah pada faktor kinerja ekonomi, sedangkan yang terburuk adalah pada kelompok infrastruktur. Hal ini mencerminkan betapa keadaan infrastruktur kita yang buruk memberikan sumbangan besar bagi kemerosotan daya saing keseluruhan.
Keterbelakangan kondisi infrastruktur di Indonesia boleh dikatakan terjadi di segala bidang. Sebagai contoh, di bidang kepelabuhanan, tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia berada pada urutan keempat terbawah setelah Vietnam, Filipina, dan Peru (Wilson, Mann, dan Otsuka, 2004).
Sementara itu, negara-negara tetangga kita berada di peringkat "terhormat", misalnya Singapura di urutan pertama, Malaysia di urutan kedelapan, dan Thailand di urutan kesepuluh.
Rendahnya tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia ditambah dengan praktik persaingan tidak sehat dan beragam praktik ekonomi biaya tinggi yang legal maupun ilegal menyebabkan ongkos angkutan laut, khususnya untuk kontainer, relatif sangat mahal.
Kalangan pengguna Pelabuhan Tanjung Priok sudah berulang kali mengeluh. Sudah sering pula para pejabat menunjukkan respons positif untuk menanggulangi aneka hambatan tersebut, antara lain dengan melakukan inspeksi mendadak.
Kita berharap kunjungan Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan minggu lalu ke Pelabuhan Tanjung Priok betul-betul dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan sistemik.
Bukan hanya sebatas pembenahan di dalam pelabuhan, melainkan juga penataan sistem transportasi terpadu yang efisien untuk menunjang kelancaran arus barang.
Kelancaran arus barang kian penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai bagian dari sistem jaringan produksi global sehingga tak hanya menjadi penonton dalam proses integrasi ekonomi regional.
Berbagai kajian terbaru menunjukkan bahwa kawasan yang paling dinamis di dunia adalah Asia Timur. Perusahaan-perusahaan multinasional menyemut di kawasan ini dengan mendirikan pabrik yang menghasilkan barang jadi maupun suku cadang dan komponen.
Kinerja ekspor yang sangat cemerlang dari negara-negara Asia Timur tak lepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional ini.
Lebih dari separuh ekspor China, misalnya, adalah hasil produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Adalah keberadaan perusahaan multinasional pula yang membuat komposisi ekspor negara-negara Asia Timur menghasilkan nilai tambah yang kian tinggi dan berkandungan teknologi tinggi pula.
Yang cukup mencengangkan adalah Filipina. Selama ini Filipina seolah tersisih dari kancah persaingan di Asia Tenggara. Namun, kenyataannya, dewasa ini lebih dari separuh ekspor Filipina disumbangkan oleh produk-produk permesinan.
Semakin tersingkir
Padahal, pada paruh pertama 1990-an, sumbangan permesinan terhadap ekspor total Filipina masih sekitar 20 persen saja. Hal serupa juga dialami Malaysia. Tentu sangat ironis menyaksikan keberadaan Indonesia yang ekspor permesinannya hanya menyumbang belasan persen saja.
Hal serupa dijumpai pula dari sumbangan ekspor suku cadang dan komponen terhadap ekspor total yang lagi-lagi ternyata Indonesia jauh tertinggal dari Filipina, Malaysia, dan Thailand (World Bank, An East Asia Renaissance, 2007).
Kondisi itu menyebabkan Indonesia semakin tersingkir dari dinamika regional. Tatkala negara-negara Asia Timur menunjukkan proses konvergensi sebagaimana ditunjukkan oleh komposisi ekspor yang kian serupa dan semakin bernilai tambah dan berteknologi tinggi, Indonesia masih saja berkutat dengan ekspor yang didominasi produk-produk yang berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah dan berteknologi rendah.
Memang tak ada salahnya komposisi ekspor kita jauh berbeda dengan negara-negara tetangga yang tak dikaruniai sumber daya alam sekaya kita. Namun, jika komposisi ekspor dan struktur ekonomi yang terbentuk justru menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan yang jauh lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga, pasti ada yang salah pada diri kita. Salah satu penyebab dari kesalahan tersebut ialah karena kita abai membangun infrastruktur.
Betapa tidak. Bagaimana mungkin akan bermunculan pabrik-pabrik baru yang menghasilkan suku cadang, komponen, permesinan, dan produk lain yang menuntut sentuhan teknologi kian tinggi dalam jalinan sistem jaringan produksi global, jika ketersediaan infrastruktur tak mendukung.
Pelabuhan dan transportasi darat yang buruk menyebabkan pengiriman barang dengan kontainer dari pabrik ke pelabuhan hanya bisa dilakukan sekali dalam sehari.
Kesemrawutan penanganan kontainer di pelabuhan dan pelayanan yang buruk dari berbagai instansi terkait kerap menyebabkan keterlambatan pengiriman dan ketibaan. Padahal, faktor ketepatan waktu merupakan persyaratan terpenting bagi sistem kanban atau just in time dalam jaringan produksi global.
Belum lagi persoalan listrik yang tak memadai dari segi jumlah pasokan dan keandalan. Juga pasokan gas dan air bersih. Kesemua inilah yang pada akhirnya menyebabkan kos tetap (fixed cost) dalam berusaha di Indonesia menjadi sangat mahal dan pada gilirannya mengikis daya saing perekonomian.
Yang paling menderita dari keadaan infrastruktur yang buruk adalah sektor industri manufaktur dan sektor pertanian. Tak heran jika kinerja kedua sektor ini tetap saja jauh tertinggal dari sektor-sektor jasa (non-tradable).
Mengandalkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 saja tentu tak cukup karena sebagian besar isinya yang menyangkut infrastruktur masih terbatas pada aspek kelembagaan.
Dengan kerangka regulasi yang inovatif dan mengetengahkan skala prioritas yang tajam, pembangunan infrastruktur niscaya akan banyak berperan untuk mendongkrak daya saing dan memacu pembangunan wilayah yang lebih merata, dan menyejahterakan rakyat kebanyakan.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...