BI: Dana Asing Terus Meningkat

Jumat, 18 Mei 2007

Ekspektasi ekonomi Indonesia masih positif, tingkat bunga relatif tinggi.

JAKARTA -- Pengawasan pemerintah terhadap aliran dana asing tak memengaruhi minat investor global untuk membenamkan dana mereka di Indonesia. Pantauan Bank Indonesia (BI) menunjukkan, dana asing yang masuk (capital inflow) terus meningkat.

''Khususnya sampai pekan yang terakhir,'' kata Deputi BI, Hartadi A Sarwono, di Jakarta, Rabu (16/5). Menurut Hartadi, investor asing menyerbu pasar obligasi dan pasar modal karena dinilai masih menggiurkan. ''Instrumen keuangan di Indonesia masih menarik di mata mereka. Semua amat diminati asing,'' katanya.
Sejumlah instrumen keuangan yang kepemilikan asingnya bertambah, adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan saham. Dari total SBI yang diterbitkan sampai 10 Mei 2007 senilai Rp 257,6 triliun, investor asing sudah menggenggam Rp 45,3 triliun. Jumlah ini membengkak jika dibandingkan dengan posisi Desember 2006 yang Rp 18,07 triliun.
Peningkatan kepemilikan asing juga terjadi pada SUN. Investor asing telah membeli SUN senilai Rp 77,2 triliun dari total Rp 442,1 triliun. Ini berarti meningkat sekitar Rp 16 triliun ketimbang akhir 2006. Sedangkan dari pasar modal, investor asing hingga kini telah meraup Rp 550,51 triliun. Nilai transaksi oleh asing ini jauh melesat dibanding akhir tahun lalu yang masih Rp 522,34 triliun.
Sejumlah alasan, jelas Hartadi, mendasari tingginya minat investor asing berburu portofolio keuangan di Indonesia. Alasan pertama, kondisi ekonomi dipercaya bakal terus meningkat. Ekspektasi positif ini berujung meningkatnya keuntungan (gain) di pasar finansial.
Dia lantas memperlihatkan salah satu tanda berupa membaiknya pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. ''Prospek ekonomi triwulan satu meningkat, sehingga kalau investor tanam dana lewat saham ke perusahaan telekomunikasi atau bank, ia akan mendapat gain yang bagus pada jangka panjang,'' ujarnya.
Alasab kedua adalah tingkat bunga yang relatif tinggi ketimbang negara lain di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, kurs rupiah terhadap dolar AS tak mengalami gejolak signifikan. Bahkan, dengan kecenderungan rupiah yang menguat, mereka bakal dapat untung lebih besar. ''Sudah dapat dari bunga, masuk dengan dolar AS, tukar ke rupiah. Karena rupiah menguat, dia dapat gain lagi dari rupiah,'' ungkapnya.
Namun, Hartadi tak menjawab tegas apakah dana asing itu bakal terus membanjiri pasar finansial Indonesia hingga akhir tahun. Dia hanya berharap pemerintah dan bank sentral bisa memanfaatkan capital inflow ini sebaik-baiknya. Di antara caranya adalah dengan menambah instrumen baru di pasar serta memperbanyak perusahaan masuk bursa (IPO). Hanya melalui cara itu, kejenuhan pasar dapat diatasi. ''Masuknya instrumen baru bisa menambah kembali gairah para investor.''
Dana asing yang masuk itu harus memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi Indonesia, juga dipaparkan Menko Perekonomian, Boediono. BUMN yang bakal melantai di bursa harus jeli menangkap peluang itu. Dalam konteks inilah, dia dan Menneg BUMN, Sofyan Djalil, telah mengkaji ulang sejumlah BUMN yang siap masuk bursa. ''Itu artinya bisa menampung. Uang yang masuk itu ketangkap di sini, bukan hanya masuk ke SBI,'' kata dia.
Strategi mengubah dana-dana jangka pendek itu melalui penerbitan obligasi maupun IPO BUMN, nilai ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, belum efektif. ''Ongkosnya sangat mahal karena kita kehilangan peluang dalam jangka panjang akibat berkurangnya saham pemerintah di BUMN,'' katanya.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah mengontrol arus dana jangka pendek dengan memperbaiki kebijakan lalu lintas modal, seperti proceeds from exports, invisibles, currents transfer, instrumen pasar modal dan uang, dan likuidasi atas investasi langsung. ''Pajak atas transaksi valas juga makin relevan dikaji lagi.'' evy/has

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Konversi Elpiji 'Hantui' Gakin

Jumat, 18 Mei 2007

Ratusan ribu keluarga miskin (gakin) di Malang Raya; Kota Batu, Malang, dan Kab Malang, kini galau dan resah. Mereka dihantui kebijakan konversi minyak tanah ke pemakaian elpiji. Begitu juga dengan warga yang membuka usaha pembuatan kompor.
Kegalauan itu karena secara moral dan material mereka merasa masih belum siap. Sementara, Pertamina bersama Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) yang kini terus berkoordinasi dengan Pemkot Malang menargetkan konversi sudah harus dilaksanakan Juni 2007.

Jumlah gakin di tiga wilayah ini sangat besar. Untuk di Kota Batu saja ada sekitar 5.191 KK, dari total jumlah penduduk sebanyak 160.000 orang. Sedangkan di Kab Malang ada sebanyak 164.467 gakin dari total penduduk sekitar 2,5 juta. Sementara di Kota Malang jumlah gakin mencapai 22,5 persen atau sekitar 24.429 KK (177.814 jiwa) dari total warga sekitar 789.348 jiwa.
Mereka tersebar di pedesaan, kawasan-kawasan pinggiran kota, dan sebagian di dalam perkotaan. Misalnya, di kawasan Buring, Baran, Kedungkandang, Kotalama, sepanjang DAS Brantas, dan pinggiran Sukun. ''Perubahan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke elpiji itu bisa menyulitkan kami. Sebab, selama ini kami sudah terbiasa memakai minyak tanah,'' ujar Ani, seorang ibu rumah tangga di kawasan Mergosono, Kota Malang.
Hal senada juga diungkapkan Tutik, warga Pakisaji, Kab Malang. Menurut ibu dua anak ini, ia sampai saat ini belum tahu dan belum paham cara memasak pakai elpiji. Wanita yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani ini malah mengaku baru tahu nama elpiji akhir-akhir ini. Saat banyak orang membicarakannya.
Lain lagi Ratna, warga Kota Batu. Dia mengaku sedikit memahami konsekuensi pemakaian elpiji. Menurut dia, jika memakai elpiji akan banyak biaya yang harus ditanggung. Salah satunya adalah membeli tabung elpiji yang harganya mencapai ratusan ribu. Belum lagi, kalau nanti saat melakukan isi ulang. ''Uang yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 75 ribu per tabung. Itu pun tidak bisa beli sedikit demi sedikit. Berbeda dengan minyak tanah. Saya bisa beli sesuai kemampuan. Mampu beli Rp 1.000, masih bisa,'' terangnya.
Nah, bila memanfaatkan elpiji, papar dia, tidak mungkin membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kantong. Harus beli satu tabung seharga Rp 75 ribu. Para pengusaha kompor berbahan bakar minyak tanah di Kota Malang tak kalah resahnya. Mereka yang sebagian besar bermukim di Kel Merjosari, Kec Lowokwaru, Kota Malang, ini merasa terancam usahanya, dengan adanya konversi minyak tanah ke elpiji.
Hadi, salah seorang perajin kompor dari Dinoyo, mengatakan, `'Selama ini kami sudah sangat sulit untuk bisa bertahan hidup. Kalau ada perubahan pemakaian minyak tanah ke elpiji, ini jelas akan mematikan usaha kami. Karena itu, kami berharap kebijakan ini tidak dilaksanakan secara serentak dan mendadak. Usaha kami bisa mati.''
Depo Pertamina Malang dan Hiswana Migas terus mendesak Pemkot Malang segera melaksanakan konversi minyak tanah ke elpiji itu. Bahkan, mereka seolah tidak mau mendengar keluhan kaum ibu gakin dan pengusaha kompor serta agen-agen kecil minyak tanah.
Pertamina Depo Malang yang sebenarnya merencanakan konversi itu pada Agustus 2007, justru berharap ke Pemkot memajukan pelaksanaannya pada Juni depan. Sasaran konsumen yang jadi bidikan awal adalah sebanyak 90 ribu KK. Hal tersebut juga diakui General Manager Pertamina UPMS V Surabaya, Djoko Prasetyo. Menurut dia, sasaran prioritas wilayah adalah Malang.
Untuk menyukseskan konversi tersebut, DPC Hiswana Migas Malang, Teuku Rizal Pahlevi, bersedia mendukung dengan tiga syarat. Misalnya, Pertamina membebaskan penggunaan armada pengangkut, memberi kemudahan memperoleh tabung sistem kredit, dan menghapuskan minyak tanah secara bertahap. ''Kalau pasar sudah stabil, minyak tanah baru bisa ditarik dari pasaran,'' jelasnya.
Kendati demikian, Pemkot Malang tampaknya masih ragu. Asisten II Sekkota Malang, Sutiarsi, mengaku masih akan mengkaji konversi minyak tanah ke elpiji itu. Alasannya, sasaran 90 ribu KK itu bukan jumlah yang sedikit. Menurut dia, konversi sebagai langkah menghemat subsidi APBN itu harus direncanakan secara matang. `'Semuanya harus siap. Tidak terburu-buru. Kalau terjadi gejolak, siapa yang tanggung jawab?'' katanya.
Apalagi, tandas dia, sampai saat ini masih belum menerima instruksi gubernur soal percepatan uji coba konversi tersebut. Hal itu juga diakui Disperindag Kota Batu, Syafiudin. Menurut dia, kini Pemkot Batu sedang menunggu surat edaran dari pusat. ''Makanya, sampai sekarang kami masih belum berani melakuan sosialisasi pada masyarakat mengenai konversi minyak tanah ke elpiji itu,'' ungkapnya.
Syafiudin melihat perubahan pemanfaatan minyak tanah ke elpiji itu berarti perubahan sikap dan perilaku bagi masyarakat. Ia lantas menunjuk pada mayoritas masyarakat Kota Batu yang menggunakan minyak tanah. Kebutuhan minyak tanah per hari sekitar 70 ribu liter melalui dua distributor dan 11 pangkalan minyak tanah. Sedangkan kebutuhan elpiji setiap minggunya hanya sekitar 651 tabung. aji

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sedan Meluncur dari Lantai Enam, Sekeluarga Tewas

Jumat, 18 Mei 2007

JAKARTA -- Satu keluarga meninggal ketika mobil yang mereka tumpangi, Honda Jazz bernopol B 1792 EV, terjun bebas dari lantai enam gedung ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (17/5) siang. Mobil yang berisi Trisna Priyatna (41 tahun), Topan Rusli (45), dan Samuel (12) itu jatuh setelah melabrak dinding pembatas saat hendak turun dari tempat parkir di lantai tujuh gedung tersebut.

Dugaan sementara, mobil yang disopiri Trisna Priyatna itu salah jalur sewaktu hendak turun dari pelataran gedung. Berusaha mengubah jalur, Trisna yang disinyalir belum begitu mahir mengemudi itu justru menghantamkan bagian belakang mobilnya ke tembok pembatas gedung.
Akibatnya, mobil meluncur dari ketinggian 28 meter dengan posisi bagian belakang menghunjam aspal terlebih dulu. ''Setelah terjun dan menghantam aspal, mobil itu terpental ke atas, lalu jatuh lagi,'' kata Ustadin (19), karyawan salah satu restoran di pusat perbelanjaan tersebut.
Mobil warna hitam yang baru dibeli Maret lalu itu pun mengerut. Bagian belakang mobil hampir sejajar dengan ban belakang. Sementara, atap mobil tertekuk 30 cm ke dalam. Hampir semua kaca mobil hancur, walau lampu sen bagian depan masih menyala.
Darah tampak berceceran di beberapa bagian mobil, termasuk kaca kanan pintu mobil yang tidak pecah. Di lokasi kejadian, selain kaca mobil, berserakan pula retakan dinding pembatas yang diterabas mobil. Tak terlihat adanya besi tulangan pada tembok seukuran 80 kali 15 cm yang jebol itu. Ketiga warga Jl Kemandoran, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakbar, yang meninggal seketika dengan tubuh penuh luka itu langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi.
Pengelola ITC Permata Hijau membantah konstruksi jalur pembatas di gedungnya tak kokoh. ''Peristiwa ini kali pertama sejak dibangun tahun 2004 dan bukan kelalaian kami,'' kata Manajer SDM ITC Permata Hijau, Johny Liem. Menurut Johny, pembatas antara jalur naik dan turun di lokasi parkir dibangun sesuai aturan. ''Pembangunannya juga diawasi para ahli,'' kilahnya. Pengelola ITC, janji dia, akan memberi santuan kepada keluarga korban. Mengenai jumlahnya, saat ini masih dibicarakan lebih lanjut.
Kapolsek Kebayoran Lama, M Priyono, belum mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk apakah saat mobil menabrak dinding pembatas itu berjalan maju atau mundur. ''Semuanya masih diselidiki,'' kata Priyono. Namun, dia menduga, terjunnya Honda Jazz itu murni akibat kecelakaan. Ketika tiba di lokasi setengah jam setelah kejadian, Priyono mendapati mesin mobil masih menyala. c53/c51/ant

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Upah TKI di Singapura Naik 25 Persen

Jumat, 18 Mei 2007

JAKARTA -- Setelah sepuluh tahun lebih stagnan di angka 280 dolar Singapura (sekitar Rp 1,8 juta), upah pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di negeri tetangga itu, mulai bulan depan akan naik sekitar 30 persen.
Yaitu, menjadi minimum 350 dolar Singapura (Rp 2,5 juta) atau 30 persen per bulan, sehingga mengurangi jurang perbedaan yang sangat jomplang dengan upah PRT asal Filipina yang mencapai Rp 3,6 juta.

''Upah TKI kita di Singapura, selama ini ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Tapi, kalau kondisinya sudah menindas, pemerintah Indonesia harus melakukan intervensi. Kami pun melobi Singapura untuk menaikkan upah TKI, sehingga disepakati angka 350 dolar Singapura itu,'' kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/5).
Malah, menurut Jumhur, bagi TKI yang sudah berpengalaman atau pernah bekerja di negara lain, upahnya bisa mencapai 400 dolar Singapura. ''Tergantung negosiasi dengan majikan,'' ujarnya. Surat Edaran (SE) Nomor SE 01 tertanggal 16 Mei 2007 yang ditandatangani Jumhur, menyebutkan, kenaikan upah berlaku untuk kontrak kerja per 1 Juli 2007. Yaitu, meliputi TKI yang baru ditempatkan maupun yang memperbarui atau memperpanjang perjanjian kerja lama yang sudah berakhir.
''Kenaikan upah tersebut harus dicantumkan dalam job order, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja,'' bunyi SE yang ditujukan kepada Dubes RI di Singapura, kalangan asosiasi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), para kepala Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota seluruh Indonesia, dan kepala Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) itu.
Ketiga dokumen di atas termasuk dalam sejumlah persyaratan pengiriman TKI ke luar negeri yang diajukan PPTKIS untuk mendapat persetujuan BNP2TKI. ''Bagi yang tidak mencantumkan tingkat kenaikan upah minimum itu, sanksinya minimal kami tidak akan meloloskan dokumen rekomendasi pengiriman TKI ke luar negeri,'' tegas Jumhur.
Sedangkan bagi TKI yang masih terikat kontrak lama, BNP2TKI hanya bisa mengimbau kepada para majikan di Singapura untuk mau menyesuaikan dengan tingkat kenaikan gaji minimum tersebut. ''Kalau mereka tidak mau, ya kita tidak bisa memaksa,'' ujar Jumhur.
Kini terdapat sekitar 25 ribu orang TKI bekerja sebagai PRT atau sektor informal di Singapura. Pengiriman TKI ini pun terus berlangsung, dengan jumlah rata-rata 3.000 orang per bulan. ''Dari jumlah pengiriman TKI tersebut, dikaitkan dengan kenaikan upah menjadi 350 dolar Singapura, kita akan memperoleh potensi tambahan devisa sekitar Rp 375 miliar per tahun,'' kata Jumhur.
Hapus pungutanKalangan asosiasi PPTKIS menganggap, kenaikan gaji itu sebagai sukses besar BNP2TKI. Namun, yang masih jadi ganjalan, adalah pungutan besar-besaran oleh agen tenaga kerja Singapura terhadap gaji TKI. ''Delapan bulan gaji pertama mereka diambil oleh para agen. Jika kenaikan gaji ini tidak dibarengi penghapusan pungutan tersebut, percuma saja. TKI kita tetap menderita,'' kata Yunus M Yamani, ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki).
Menurut Yunus, pungutan tersebut sudah berlangsung sekitar 15 tahun. Sebelumnya nihil, karena jasa agen dibayar langsung oleh majikan, yaitu sebesar 1.500-1.800 dolar (Rp 8-10 juta) per TKI. Namun, makin merajalelanya permainan calo atau sponsor, majikan menghapus pemberian dana tersebut. Akhirnya, agen memotong gaji TKI selama delapan bulan, sehingga diperoleh angka sekitar Rp 16 juta dari setiap TKI.
''Padahal, untuk berangkat ke Singapura, setiap TKI hanya diberi Rp 1 juta, yaitu dari Rp 4 juta yang diberikan PPTKIS kepada sponsor,'' ungkap Yunus. Yunus juga mencatat, selama lima tahun terakhir, sebanyak 192 orang TKI yang bekerja sebagai PRT di Singapura, tewas dengan penyebab seragam, yaitu jatuh dari gedung tinggi apartemen majikannya. Ia curiga, mereka bukan mengalami kecelakaan, tetapi akibat sengaja dibuat jatuh oleh majikannya. ''Saya berkali-kali menuntut pemerintah Indonesia menyetop dulu pengiriman TKI ke singapura, sebelum ada jaminan keamanan bagi mereka,'' tandas Yunus. zam

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden tak Perlu Takut

Jumat, 18 Mei 2007 8:35:00

JAKARTA -- Di tengah adanya ancaman teror bom yang tak terbukti di Gedung DPR, Kamis (17/5), berbagai kalangan mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap dewasa dan berani memenuhi panggilan penggunaan hak meminta penjelasan dan bertanya (interpelasi) yang disetujui Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu.

Presiden juga didesak untuk menjawab langsung interpelasi, sekaligus meminta maaf, atas kasus dukungan pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No 1747 tentang perluasan sanksi atas program nuklir Iran itu. `'Saya melihat, teman-teman di DPR ingin mendengar langsung dari Presiden, tidak hanya mengandalkan Menteri Luar Negeri. Jadi tak perlu takut,'' ujar pengamat politik LIPI, Indria Samego, kepada pers, di Jakarta, Rabu (16/5).
Selain harus berani, menurut Indria, Yudhoyono tidak perlu menafsirkan interpelasi ini terlalu jauh. Misalnya, akan lari kepada pemakjulan (impeachment) dirinya dari kursi presiden. Saat ini berkembang isu, Presiden tidak akan hadir dalam sidang interpelasi yang jadwalnya baru akan ditentukan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Selasa (22/5). Anggota Komisi I DPR, Hilman Rosyad Sihab, mengemukakan, Menlu Nur Hasan Wirajuda telah menyampaikan bahwa Presiden masih mempertimbangkan kehadirannya. Sedangkan juru bicara presiden, Andi Malaranggeng, mengatakan, Presiden tidak perlu hadir.
''Presiden harusnya hadir dan memberikan penjelasan. Bahkan, kalau perlu, Presiden juga meminta maaf telah melakukan kesalahan,'' kata Hilman, usai acara Milad PKS di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Sepuluh alasanAnggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyebutkan sepuluh alasan mengapa Presiden harus datang langsung ke DPR menjawab interpelasi. Pertama, Presiden adalah pemegang tanggung jawab otoritas kebijakan politik luar negeri tertinggi yang memutuskan dukungan terhadap Resolusi 1747.
Kedua, UU Nomor 22/2003 tentang Susduk DPR, mewajibkan siapapun yg diundang DPR harus hadir tanpa kecuali. Ketiga, Tata Tertib (Tatib) DPR pasal 174 ayat 1, 2, dan 3 mengharuskan Presiden datang sendiri menjawab Interpelasi. Bila terjadi tanya jawab, ayat 4 membolehkan Presiden mewakilkan pada menterinya. Keempat, Presiden dalam keadaan sehat dan berada di dalam negeri saat diagendakannya hak interpelasi DPR. Kelima, sebagian besar rakyat ingin mendengar langsung penjelasan Presiden, setidaknya 64,2 persen pemilihnya pada Pilpres 2004.
Keenam, Presiden adalah seorang intelektual, komunikator ulung, yang seharusnya berani berdialog dengan DPR untuk meyakinkan rakyat atas kebijakan tersebut. Ketujuh, Menlu gagal meyakinkan DPR saat menjelaskan di hadapan Komisi I soal tersebut, dengan kesimpulan 'mengecewakan'.
Kedepalan, dukungan pada Resolusi 1747 bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyiratkan bahwa pemerintah RI mendukung program kuklir Iran untuk tujuan kemanusiaan. Kesembilan, adanya pembicaraan langsung Presiden dengan Presiden AS George W Bush sebelum pengambilan keputusan DK PBB.
Kesepuluh, Yuddy mengingatkan, Presiden Gus Dur sudah memberikan contoh patriotik yg demokratis menghadapi interpelasi DPR. ''Maka, adalah kesalahan besar untuk politik pencitraannya bila Presiden Yudhoyono mewakilkan pada pada pembantunya. Masyarakat akan menilainya sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, tidak mau berdialog, dan takut mengambil risiko'' tandas Yuddy. eye/rfa/zam

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Soal perpajakan dan UU sukuk harus diselesaikan

Jumat, 18/05/2007

DUBAI: Selama 15 tahun terakhir ini? Indonesia? memiliki bank syariah, namun hingga kini pangsa pasarnya belum maksimal. Begitu pula dengan jasa keuangan syariah lainnya. Hal itu menjadi salah satu indikator kekurangan Indonesia dalam persaingan merangkul pemodal Timur Tengah. Untuk mengetahui arah dan upaya mengembangkan bank syariah di Tanah Air, Bisnis Indonesia mewawancarai Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah di sela-sela 4th IFSB Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, pekan ini.

Berikut petikannya.

Bagaimana dengan regulasi dalam bank syariah yang diperlakukan sama?

Kami ingin bank syariah mendapatkan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak. Kita tahu persis kita punya potensi untuk itu. Saat? ini perkembangan bank syariah di Indonesia belum begitu menjanjikan karena pangsanya baru 2%. Ada berbagai handicap, pertama, ada baiknya kita punya legislasi yang secara khusus diabadikan kepada bank syariah, sehingga berbagai pihak bisa berpegang pada aturan itu dengan lebih firm dan pasti.Yang kedua, komitmen dari berbagai pihak. Bank sentral selama ini kami rasa sudah banyak sekali yang diabadikan untuk perkembangan bank syariah, baik dalam peningkatan SDM, fasilitasi maupun promosi dan sosialisasi di berbagai kesempatan.

Tantangan lainnya?

Ada hal yang masih mengganggu yaitu perpajakan. Ini yang saya mintakan tempo hari. Saya pernah kirim surat dua kali kepada Menkeu untuk menyelesaikan persoalan pajak ganda. Kalau itu bisa diselesaikan, saya mendengar dari berbagai pihak termasuk dari bank di Timur Tengah ini, mereka mengatakan dua hal sajalah agar diselesaikan, pertama soal perpajakan dan masalah UU sukuk. Kalau itu selesai, mereka dengan senang hati datang dan investasi di Indonesia.Bila itu bisa diberikan, saya kira perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan cepat dan memberikan solusi bagi persoalan perekonomian kita.

Berapa jumlah bank syariah yang diproyeksikan BI? dalam Arsitektur Perbankan Indonesia?

Kami tidak menyebut angka, sebetulnya kami ingin bank syariah secara bertahap memiliki pangsa cukup besar dalam perekonomian. Kalau 2008 bisa 5% dan kita tahu untuk mencapai itu dibutuhkan tenaga kerja yang memahami perbankan syariah sekitar 40.000 orang.2008 itu tahun depan, kalau sekarang kita berupaya melatih saja, berarti orang-orang yang sekarang di perbankan konvensional melatih para pimpinannya kemudian, kami ingin secara strategis itu spread out ke bank lain.Saya juga minta manajemen bank yang sekarang memiliki unit usaha syariah dan bank syariah agar memilih pegawai yang cerdas dan bukan orang nomor dua. Harus orang nomor satu karena bank syariah produk yang sophisticated.

Terkait dengan kepatuhan terhadap standar internasional, apa saja yang telah dilakukan oleh perbankan syariah?

Itu suatu isu dan IFSB sama seperti BIS yang men-set standar kemudian diserahkan kepada masing-masing Negara mau ikut atau tidak dan itu tergantung dari penilaian masing-masing.Ada yang merasa sangat syariah dibandingkan yang lain. Indonesia ini berdasarkan penelitian, dia merasa lebih syariah dibandingkan negara lain. Sebanyak 38% produk syariah di Indonesia comply terhadap prinsip syariah sedangkan di negara lain hanya 18%.Tetapi kembali, persoalannya apakah kita ingin membesarkannya dahulu lalu sambil kalan kita comply, atau kita comply dahulu baru kemudian agak rigid dan sulit berkembang, itu suatu pilihan.

BI pilih yang mana?

Sebetulnya sekarang ini kita ingin memperbesar dahulu! Tapi kami juga melakukan pendidikan, pelatihan supaya mereka comply dengan prinsip syariah.

Selain Albarakah, siapa lagi calon investor yang berminat?

Tempo hari ada Qatar Islamic Bank dan Albarakah, kemudian Sheikh Saleh anggota chambers of commerce UEA cerita mereka sudah dapat izin dan dia mengatakan ada beberapa bank lagi yang tertarik pada Indonesia. Saya kira ini kerjaan pak Alwi Shihab yang saya puji bagus sekali dan berbagai pihak mengatakan peran Pak Alwi cukup positif dalam memperkenalkan Indonesia dan membawa investor ke Indonesia.

Tetapi kenapa mereka memilih Singapura dan Malaysia?

Persoalannya di perangkat hukum, mereka mengatakan andaikan pajak bisa diperbaiki dan UU sukuk diselesaikan, mereka langsung mau, karena itu sudah comparable dengan Malaysia dan Singapura. Kalau kita masih saja berdiskusi kemudian menunda-nunda, saya kira jangan dipersoalkan bila mereka yang menjadi pusat syariah dibandingkan kita.

Apa momentumnya masih ada?

Seharusnya masih ada karena kita memiliki potensi yang sangat besar dibandingkan negara tetangga. Kita mestinya sepakat bekerja sama dan berbagai pihak harus ada konsensus sama-sama mendukung karena ini adalah agenda nasional, bukan agenda BI.

Pewawancara: Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Payung hukum PSH minyak goreng masih disusun

Jumat, 18/05/2007

JAKARTA: Pemerintah masih menyusun payung hukum program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng untuk meredam? kekhawatiran produsen dan asosiasi CPO dan minyak goreng terhadap kemungkinan tuntutan hukum. Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan, mengatakan pengusaha dan asosiasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya menginginkan perlindungan hukum dari komitmennya melakukan PSH dengan menjual produk di bawah harga pasar.

"Payung hukumnya sedang disusun. [Payung hukum] itu adalah surat yang mereka? [pengusaha dan asosiasi] perlukan dari segi pemeriksaan kepolisian [agar] tidak menjadi masalah bagi produsen," katanya Rabu.Pemerintah, katanya, akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komitmen PSH dan dampaknya pada perkembangan harga minyak goreng di dalam negeri.? Seperti diketahui komitmen pengusaha saat ini baru didukung surat tiga dirjen di Depdag, Depperin, dan Deptan. Pengusaha meminta 'surat jaminan' yang lebih tinggi, untuk meredam praktik 'sengaja merugi' itu. ?Pendataan komitmen tambahan pasokan CPO ke dalam negeri dan distribusi minyak goreng dengan harga yang ditentukan dalam pelaksanaan PSH tetap diserahkan ke pengusaha.? Pengusaha memilih Ernst&Young sebagai auditor komitmen PSH itu.? Pemerintah sendiri menyatakan akan menggunakan patokan perkembangan harga sebagai acuan realisasi komitmen tersebut.? Tidak gegabahDirektur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengingatkan kepada eksekutif dan legislatif untuk tidak gegabah dalam membuat regulasi pembatasan ekspor CPO jika hal tersebut dinilai sebagai antisipasi menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri.?"Jangan terlalu gegabah dan panik dalam mengajukan kebijakan tanpa melihat konteks jangka panjangnya, yang diperlukan saat ini adalah langkah koordinasi bersama untuk meredam harga minyak goreng," kata Sahat kepada Bisnis di Jakarta, kemarin.Pernyataan Sahat tersebut menyikapi pernyataan legislatif kepada eksekutif dalam rapat kerja Komisi VI DPR beberapa hari yang lalu mengenai usulan untuk mengikat ekspotir CPO dalam menjaga pasokan dalam negeri melalui regulasi.Menurut dia, pembatasan atau regulasi CPO justru bisa menyebabkan seretnya ekspor komoditas tersebut. Sehingga hal itu akan menguntungkan eksportir negara lain karena mendapatkan pangsa pasar lebih luas dengan harga yang lebih tinggi.Dia mencontohkan, India salah satu importir terbesar CPO dari Indonesia maka akan lari mengambil komoditas itu dari Malaysia. Apabila hal itu terjadi bisa mempersulit Indonesia dalam memulihkan kembali kepercayaan pasar dunia. (m02)
lutfi.zaenudin@bisnis.co.id
Oleh Lutfi ZaenudinBisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mobil tua akan dikenai pajak lebih tinggi

Jumat, 18/05/2007

JAKARTA: Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif atas mobil berdasarkan usia sebagai instrumen untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Iskandar Abubakar, mengatakan rencana itu akan diusulkan dalam revisi struktur pajak progresif mobil berdasarkan usia. Usulan itu sedang digodok dan akan dituangkan dalam kertas kebijakan (policy paper) yang segera diajukan ke Departemen Dalam Negeri sebagai regulator pajak kendaraan bermotor di daerah.

"Konsep awal revisi itu sudah jadi, tinggal bagaimana meyakinkan Depdagri," tuturnya baru-baru ini.? Dirjen Hubdar menjelaskan surat yang diajukan tahun ini ke Depdagri itu akan memasukkan klausul pajak mobil tua yang makin mahal, sedangkan pajak mobil baru kian murah. "Kalau sekarang, kebijakan yang berlaku, pajak mobil semakin tua semakin murah. Di sini, kita minta agar dibalik, sehingga secara bertahap mobil tua akan lebih mahal pajaknya."Iskandar mengatakan usulan lain yang juga disertakan dalam revisi itu adalah membedakan besaran pajak mobil berkapasitas mesin (cc) besar dan kecil. Khusus mobil berkapasitas mesin besar, pajaknya akan dinaikkan.Permintaan revisi aturan pajak itu bertujuan membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemanfaatan alat transportasi massal. Kedua hal itu merupakan solusi yang? paling memungkinkan guna mengurangi kontribusi sektor transportasi terhadap problem pemanasan global. "Kontribusi emisi gas buang karbondioksida dari sekor transportasi di Indonesia mencapai 40%."Alternatif solusi lain seperti pengenaan pajak bahan bakar dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan berteknologi hibrida, dinilai sulit diterapkan dalam waktu dekat. Dengan syaratKetua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo setuju dengan rencana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan usia, namun dengan sejumlah syarat.Pertama, kebijakan itu hendaknya tidak diterapkan di seluruh Indonesia, tetapi hanya sejumlah kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, yang populasi kendaraannya sudah cukup padat dan kondisi pencemaran udara relatif parah."Jika kebijakan ini diterapkan di seluruh Indonesia, kasihan masyarakat di daerah yang daya belinya masih relatif rendah. Mereka umumnya masih berat untuk membeli mobil baru, tapi mau beli mobil tua juga dikenai pajak tinggi. Ini kan kasihan."Kedua, pemerintah sebaiknya juga menerapkan kebijakan pendamping seperti pembatasan umur kendaraan di kota-kota besar dengan tetap memberi kesempatan kendaraan tua, misalnya, di atas 30-40 tahun untuk bisa beroperasi di daerah. "Jadi konsumen di daerah yang daya belinya masih rendah dapat memiliki mobil yang dilempar dari kota-kota besar yang pajaknya makin tinggi."Bambang mengatakan pembatasan usia kendaraan pun harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Untuk tahun pertama, misalnya, implementasi kebijakan adalah mobil yang dizinkan beroperasi di kota besar maksimal 30 tahun. Selanjutnya, setiap lima tahun sekali batasan usia kendaraan diturunkan lima tahun menjadi maksimal 25 tahun, demikian seterusnya. "Dengan begitu dalam kurun waktu tertentu semua kendaraan yang ada di kota besar berusia maksimal 10 tahun."Ketiga, pemerintah harus memperbaiki sistem transportasi umum, sehingga kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor ini dapat secara simultan mendorong pemilik mobil pribadi beralih ke angkutan umum sekaligus mengurangi polusi.Keempat, penerapan pajak progresif berdasarkan usia kendaraan hendaknya tidak diberlakukan bagi angkutan umum bersamaan dengan kendaraan pribadi, sebab hal itu akan berdampak pada masyarakat. "Penerapannya untuk angkutan umum harus lebih hati-hati dan perlu sosialisasi. Penerapannya pun jangan dalam waktu dekat ini."
(hendra.wibawa@bisnis.co.id / chamdan@bisnis.co.id)
Oleh Hendra Wibawa & Chamdan Purwoko
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Murtad

Kompas - Jumat, 18 Mei 2007

Murtad! Dakwaan sungguh dahsyat. Tobat! Tuntutan tanpa debat. Pilih satu mati, pilih lain hidup. Tiada kompromi. Murtad atau tobat. Neraka atau surga. Tanpa jalan tengah. Tiada jembatan di antaranya. Begitulah agama-agama eksklusif asal Timur Tengah bikin garis pembelah kemanusiaan.

Berabad-abad garis ini membagi manusia dalam kelompok-kelompok yang kadang hidup berdampingan dalam keadaan kurang lebih damai, lebih sering dalam permusuhan dan pertentangan. Yang jelas, selalu dalam kesadaran dikotomi orang dalam-orang luar, kami-kamu. Baik murtad maupun tobat berarti berputar balik. Mengapa yang satu disebut murtad yang lain tobat tidak bergantung pada tindakan orang yang berputar balik itu, melainkan pada orang yang menilai. Kalau orang yang sebelumnya berjalan bersama saya berbalik arah membelakangi saya, dia saya sebut murtad, berubah jadi kamu. Kalau dia yang sebelumnya berjalan bertentangan dengan saya berputar ke arah yang saya tuju, dia saya sebut tobat, masuk jadi kelompok kami. Acuan adalah aku. Karena agamaku itulah yang benar, orang yang meninggalkan agamaku murtad, yang masuk agamaku tobat. Murtad akibat sesat dihasut. Tobat akibat sadar tawakal. Si murtad durhaka jahat. Si tobat saleh taat.
Tobat punya makna lebih luas daripada sebagai antonim murtad. Karena berbalik kepada agamaku yang benar itu baik adanya, tobat pun bisa berarti berbalik dari perbuatan jahat ke kelakuan baik, insaf.
Murtad pun bisa dipakai bukan dalam rangka agama. Orang bisa murtad terhadap tradisi, kebiasaan, adat. Yang menarik, biasanya kata ini baru dipakai bila orang yang dianggap murtad tak melakukan hal yang merugikan atau menyusahkan orang lain. Seorang perampas nyawa atau harta, murtad atau tidak, akan disebut pembunuh atau perampok, lantas berlandaskan itu dihukum. Justru orang yang tak melakukan kejahatan atau menghasut orang berbuat jahat, tapi dianggap berkhianat terhadap keyakinan kelompok, diberi cap murtad, agar ada alasan menyakitinya, disingkirkan dari pergaulan sampai dari muka bumi.
Orang murtad biasanya tak dianggap berpindah agama karena pilihannya sendiri sebagai orang dewasa mandiri, melainkan menjadi korban pemurtadan. Konsep pemurtadan sangat defensif dan khas. Bahasa Inggris, misalnya, tak mengenal bentukan apostasy (dari kata Yunani/Latin apostasia: hal menyingkir) dengan makna ini. Ada apostatizing yang kadang dipakai untuk menerjemahkan pemurtadan. Ini tidak tepat sebab apostatizing mengacu pada tindakan menyingkirkan atau memurtadkan diri sendiri, bukan memurtadkan orang lain.
Yang biasa jadi perdebatan: bolehkah menyebarkan agama kepada orang lain? Pada dasarnya jawaban ideal: kalau golongan saya mau mempertobatkan orang lain, boleh; kalau golongan lain ingin memurtadkan anggota kelompok saya, larang.
Tersamar di sini adalah pertanyaan yang lebih prinsip mengenai hak asasi orang—mengapa orang seorang yang merdeka, waras, dan mandiri tak boleh murtad atau tobat menurut kehendak dan pilihan sendiri? Mengapa keyakinan iman seorang dewasa yang berakal budi harus dikontrol orangtuanya, komunitasnya, bahkan sampai dengan taruhan nyawa?
SAMSUDIN BERLIAN Pengamat Bahasa

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden RI Hargai Malaysia

Kompas - Jumat, 18 Mei 2007

Dinilai Lindungi TKI dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan terima kasih dan menghargai sikap Pemerintah Malaysia yang saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
RUU Ketenagakerjaan itu dinilai memberikan hak yang sama dan dapat melindungi tenaga kerja Malaysia dan tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI).

Demikian disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, Rabu (16/5), seusai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XIII Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Sultan Terengganu Ke-16 dan Seri Paduka Baginda Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahira di Istana Merdeka, Jakarta.
"Presiden mengapresiasi upaya Pemerintah Malaysia saat ini untuk melindungi tenaga kerja asing, selain juga tenaga kerja Malaysia sendiri dan juga termasuk TKI kita. Dari dua juta tenaga kerja asing, TKI kita berjumlah 1,4 juta," ujar Dino.
Menurut Dino, RUU Ketenagakerjaan itu akan memberikan hak yang sama kepada seluruh tenaga kerja asing dan tenaga kerja Malaysia. "RUU itu juga akan memberikan perlindungan secara hukum internasional terhadap pekerja asing," tutur Dino.
Presiden Yudhoyono saat menerima kunjungan Raja dan Permaisuri Malaysia itu didampingi Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara serta menteri lainnya. Adapun Raja dan Permaisuri Malaysia didampingi Duta Besar Kerajaan Malaysia Dato Zaenal Abidin Zain.
Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono, ujar Dino, mengingatkan pentingnya untuk selalu memberikan perhatian dan fasilitas terhadap 34.000 anak-anak keluarga TKI dalam bidang pendidikan, khususnya bagi mereka yang orangtuanya bekerja di areal perkebunan kelapa sawit Malaysia.
Dino juga menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono akan berkunjung ke Malaysia pada tanggal 27-28 Mei mendatang dan menghadiri pertemuan World Islamic Economic Forum di Kuala Lumpur. (har)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Prostitusi: Kami Tak Mau Pulang

Kompas - Jumat, 18 Mei 2007

Madina Nusrat

Rencananya, Mawar (17)—sebut saja demikian— akan pulang ke rumah orangtuanya di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (16/5). Namun, karena tempat mondoknya dikepung polisi, ia bersama tiga teman seusianya harus diamankan di Kantor Kepolisian Wilayah Banyumas.
Empat remaja perempuan usia 17 hingga 18 tahun diamankan Polwil Banyumas dari lokalisasi prostitusi Gang Sadar yang berada di sekitar obyek wisata Lokawisata Baturraden, Banyumas. Anak-anak remaja itu telah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh empat mucikari.

Kepala Subbagian Reserse dan Kriminal Polwil Banyumas Komisaris Irwanto mengatakan, keempat remaja itu diketahui dipekerjakan sebagai PSK di sebuah pondokan setelah jajarannya melakukan pengamatan di sekitar Gang Sadar pada Selasa lalu.
"Pengamatan kami lakukan Selasa pagi. Menjelang magrib, kami mendapati empat remaja perempuan di bawah umur dipekerjakan di satu pondokan prostitusi," paparnya.
Dari hasil temuan itu, Irwanto mengatakan, ia langsung mengamankan keempat remaja tersebut. Begitu juga terhadap empat mucikari yang mempekerjakan mereka, TS (40), SR (34), RW (37), dan W (32).
Mawar tak pernah menyangka sebelumnya kalau rencana akhir pekannya untuk pulang ke rumah berakhir dengan berurusan dengan kepolisian. Perutnya seketika terasa bergejolak, sampai ia meminta obat pereda nyeri lambung kepada seorang petugas. Makan siang yang disajikan aparat kepolisian Bagian Bina Mitra pun tak disentuhnya.
Mawar bersama tiga temannya adalah beberapa remaja belasan tahun yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di kawasan Gang Sadar, satu kawasan lokalisasi di sekitar obyek wisata Lokawisata Baturraden.
Gang Sadar bukanlah pelabuhan pertama bagi Mawar. Ia pernah bekerja di sekitar kawasan wisata di Bandungan, Semarang. Mawar mengakui, pekerjaan yang ditekuninya merupakan buah perbuatan nakalnya. "Saya yang nakal, bukan orangtua," ucapnya.
Ia keluar rumah setelah terjadi pertengkaran dengan orangtuanya semasa ia duduk di kelas I sekolah menengah atas. Pertengkaran itu membuat ia tak nyaman berada di rumah dan memutuskan pergi bersama temannya.
Mawar menghabiskan hari-harinya di Bandungan, melayani para tamu untuk sekadar minum. Beberapa bulan ini, ia pindah ke Gang Sadar untuk pekerjaan serupa, tetapi ditambah dengan tugas melayani para tamu sebagai pekerja seks komersial.
Ketiga teman Mawar, sebut saja Lily (18), Melati (17), dan Bunga (17), menuturkan hal serupa. Mereka tak merasa nyaman lagi tinggal di rumah. Rencana pihak Polwil Banyumas memulangkan mereka ke rumah orangtua pun ditolak. "Kami tidak mau pulang ke rumah. Balikin saja ke Baturraden," ucap mereka bergantian.
Bahkan, Lily lebih memilih dipulangkan ke Bandung, tempat pacarnya. "Lebih baik tinggal dengan pacar daripada pulang ke rumah," ucapnya.
Lily yang berparas paling cantik di antara ketiga temannya itu mengaku tak ada lagi tempat bagi dirinya di rumah. "Ayah saya pernah mengatakan lebih baik saya tidak pernah pulang ke rumah. Saya sudah seperti ini, mau jadi apa juga terserah," tuturnya.
Lily mengaku tak kekurangan uang. Segalanya tercukupi. Hanya saja, semenjak ia dipaksa menikah dengan lelaki pilihan ayahnya, ia mulai berontak. "Saya dipaksa dijodohkan, saya nekat berhubungan dengan pacar biar hamil. Ayah marah," tuturnya.
Perjalanan hidup Lily sebagai pekerja seks komersial dimulai ketika Lily kerap mengunjungi tempat hiburan malam di Baturraden bersama temannya. "Karena ayah marah, saya mulai acap kabur dari rumah. Akhirnya saya suka ikut teman ke tempat hiburan malam. Di sana saya diajak seorang teman untuk berkunjung ke GS (Gang Sadar)," ungkapnya.
Lily tak menyangka ada lokalisasi di sekitar Baturraden. "Saya baru tahu sekali itu. Seumur-umur saya tidak pernah menyangka ada tempat seperti itu. Tapi karena orangtua keras, saya mengikuti teman saya itu saja," ucapnya.
Sebaliknya, Bunga, paling muda dibandingkan dengan lainnya, sukarela bekerja sebagai pekerja seks komersial karena sering kali disiksa ayah tirinya. "Saya pernah dipukul pakai golok. Punggung saya pernah sobek karena dipukul pakai pisau. Makanya lebih baik balik ke Baturraden saja daripada pulang ke rumah," ungkapnya.
Bekerja sebagai PSK sekalipun, menurut dia, juga membantu kelangsungan pendidikan adik-adiknya. Setiap seminggu sekali ia mengirim uang lebih dari Rp 100.000 untuk dua adiknya yang masih duduk di kelas I sekolah menengah pertama dan kelas III sekolah dasar. "Saya juga sering kirim uang ke ibu. Kasihan, karena ayah tiri saya juga tidak bekerja," ucapnya.
Rupanya tak hanya Bunga yang melakukan hal itu. Mawar dan Melati juga rutin mengirimkan uang ke rumah, kecuali Lily yang sudah tak berhubungan lagi dengan ayahnya. Dengan sendirinya, mereka mengakui orangtua mereka mengetahui pekerjaan mereka sebenarnya.
Seperti dituturkan Mawar, rencana dirinya pulang ke Kendal pun adalah untuk memberikan uang kepada orangtuanya. Uang itu, katanya, akan digunakan untuk menebus sepeda motor orangtuanya yang digadaikan seharga Rp 500.000. "Rencananya saya pun akan berhenti dari pekerjaan ini (sebagai PSK) kalau utang orangtua saya itu sudah lunas," ucap Mawar.
Sebaliknya Melati yang tak banyak omong dan beberapa kali menangis juga mengakui rutin mengirimkan uang ke orangtuanya. "Saya suka kirim uang ke orangtua, tapi saya tidak ingin mereka tahu saya digaruk polisi seperti ini," ungkapnya.
Menurut ahli kejiwaan dr Basiran SpKj di RSUD Banyumas, anak-anak yang terjerumus sebagai PSK dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan, bukan sekadar permasalahan ekonomi. Ada sejumlah tekanan yang membuat mereka lari dari kenyataan dan akhirnya memilih berkecimpung dalam dunia pekerjaan itu.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korupsi dana DKP: KPU Harus Ungkap Penyumbang Capres

Kompas - Jumat, 18 Mei 2007

Jakarta, Kompas - Kebenaran adanya aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada calon presiden dan partai politik, yang diduga menyalahi aturan, harus ditelusuri dan diungkapkan. Komisi Pemilihan Umum yang memiliki daftar sumbangan dana kampanye pemilu presiden-wakil presiden harus berinisiatif mengecek dan mengungkapkan penyumbang bagi calon presiden/wapres pada Pemilu 2004.

Demikian kata Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, Kamis (17/5) di Jakarta. Saat Pemilu 2004, Didik menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu.
"Amien Rais (calon presiden dari Partai Amanat Nasional/ PAN) sudah mengakui menerima cek senilai Rp 200 juta dari Rokhmin Dahuri untuk kampanyenya. Berarti ada pelanggaran pidana," kata Didik.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, T Gayus Lumbuun (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Timur V), mengatakan, pengakuan Amien dapat dipakai untuk mengungkap lebih lanjut soal penggunaan dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang diduga menyimpang. Amien dapat membantu membuka kasus itu sehingga perlu dilindungi untuk pengungkapan kasus yang lebih besar.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Umum Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Didi Sadili dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mengakui, ia ditunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan (kala itu) Rokhmin Dahuri untuk mengelola dana nonbudgeter DKP. Dari dana itu, disebutkan Amien Rais menerima Rp 400 juta, Mega Center Rp 280 juta, Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono Rp 387 juta, Blora Center Rp 40 juta, dan tim sukses Wiranto Rp 20 juta (Kompas, 9/5).
Hanya Amien yang mengaku menerima dana itu. Ia juga siap menjadi tersangka. Menurut Amien, uang Rp 200 juta dari Rokhmin diserahkan kepada Bendahara PAN (Kompas, 16/5).
Didik mengingatkan, Pasal 43 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden menyebutkan, dana kampanye perseorangan maksimal Rp 100 juta, sedangkan badan hukum swasta maksimal Rp 750 juta. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tak jelas identitasnya, serta pemerintah, BUMN, dan BUMD.
"KPU dapat melihat catatan penyumbang dana kampanye Amien Rais. Jika ada, melanggar batas maksimal. Kalau tidak, artinya telah membuat laporan palsu. Kalau donaturnya DKP, melanggar aturan juga," kata Didik. Ancaman hukuman diatur dalam Pasal 89.
Menurut Gayus, soal penerimaan dana nonbudgeter DKP ini dapat ditindaklanjuti menggunakan proses pidana pemilu.
Meminta sumbangan
Rokhmin menjelaskan, menjelang Pemilu 2004, DKP dimintai dana oleh tim sukses calon presiden dan parpol. Permintaan dana itu diajukan dalam bentuk proposal. "Mereka mengaku butuh dana untuk memberikan pencerahan dan penyuluhan pada masyarakat pesisir yang menjadi konstituennya. Jadi, kami memberikan," papar Rokhmin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu.
Rokhmin menambahkan, "Lagi pula kita semua tahu dan sudah jadi rahasia umum kalau semua menteri digerayangi menjelang pemilu." Ia juga membantah bahwa inisiatif pemberian dana nonbudgeter berasal dari dirinya.
Rokhmin memuji kejujuran Amien Rais yang mengakui menerima dana nonbudgeter DKP. "Saya bersyukur Pak Amien Rais berkata jujur. Kejujuran sekarang hilang. Saya mengapresiasinya," ujar Rokhmin. (IDR/VIN)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Nilai tukar: Kadin Minta Pemerintah Perhatikan Kurs Rupiah

Kompas - 18052007

Jakarta, Kompas - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin secara resmi meminta kepada pemerintah agar mengembalikan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ke posisi Rp 9.000-Rp 9.100 per dollar AS. Nilai tukar saat ini, yakni Rp 8.740-Rp 8.750 per dollar AS dinilai tidak menguntungkan bagi dunia usaha, terutama eksportir.

"Kami mengimbau pemerintah ikut menjaga kepentingan dunia usaha. Nilai mata uang itu harus distabilkan dalam tingkat tertentu. Sekarang, yang ideal adalah Rp 9.000-Rp 9.100 per dollar AS. Kalau lebih rendah (posisi menguat), eksportir akan dirugikan. Kalau memang ingin ada penguatan, sebaiknya secara gradual," ujar Ketua Umum Kadin MS Hidayat usai menghadiri acara silaturahmi antara Kadin dan menteri baru Kabinet Indonesia Bersatu, di Jakarta, Rabu (16/5).
Ketika ditanya peran pemerintah yang dimaksudkannya, Hidayat hanya menyatakan, stabilisasi nilai tukar rupiah itu bisa dilakukan Bank Indonesia (BI) setiap saat hingga posisinya kembali ke level yang menguntungkan dunia usaha. "Ini kan tugas BI. Tinggal keputusan BI kapan akan membeli atau menjual (dollar AS)," katanya.
Nilai tukar rupiah terus mengalami apresiasi menyusul besarnya aliran modal asing yang masuk memborong surat-surat berharga di pasar modal. Berdasarkan pantauan, Rabu, beberapa tempat penukaran uang menawarkan nilai tukar pada posisi Rp 8.740-Rp 8.750 per dollar AS, atau menguat dibanding sehari sebelumnya yang ditawarkan pada level Rp 8.790 per dollar AS.
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Gubernur BI Aslim Tadjuddin mengatakan, BI tidak menargetkan posisi rupiah karena Indonesia menganut rezim nilai tukar mengambang. Artinya nilai tukar rupiah akan bergerak sesuai penawaran dan permintaan di pasar. Yang dilakukan BI adalah menjaga volatilitasnya tidak bergejolak secara tajam. "Kestabilan nilai tukar sangat penting karena semua pihak bisa membuat perencanaan yang lebih akurat," katanya.
Justru positif
Menurut Aslim, berdasarkan studi dan survei, penguatan rupiah saat ini sangat positif untuk perekonomian Indonesia. Penguatan rupiah akan menurunkan inflasi dan akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Biaya produksi pelaku usaha, termasuk biaya impor akan turun. Eksportir yang juga importir tentu akan diuntungkan.
"Dalam jangka pendek, hasil yang diterima eskportir memang relatif lebih sedikit. Tapi, jangka panjang, usaha mereka pasti akan lebih baik," kata Aslim.
Dia mengatakan, saat ini justru merupakan momentum tepat bagi eksportir meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
Pengamat moneter Iman Sugema mengatakan, yang paling penting adalah kestabilan nilai tukar. Artinya BI jangan sampai membiarkan penguatan dan pelemahan yang terlalu drastis.
"Di level Rp 8.700 per dollar AS, produk kita masih kompetitif karena telah dikompensasi dengan kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Tapi untuk produk manufaktur mengalami masalah daya saing yang digerus ekonomi biaya tinggi. Karena itu pokok masalahnya, bukan nilai tukar," kata Iman. Menurut Iman, BI perlu menjaga kestabilan rupiah di rentang Rp 8.700 - Rp 9.000 per dollar AS.
Mengenai aliran dana asing yang masuk ke pasar modal, Hidayat menyatakan, jangan mengharapkan akan diserap sektor riil karena tujuan awalnya pun sudah berbeda. Para pemilik dana itu hanya bermotivasi mengambil untung dari selisih harga jual dan beli surat-surat berharga di pasar modal domestik. Mereka membeli surat berharga untuk portofolio, hanya sesaat, kapan pun bisa keluar lagi. Sementara arus dana untuk investasi riil yang berjangka panjang, akan datang dengan berbagai rencana bisnis yang jelas.
"Jadi, mereka masuk ke Indonesia karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan jika disimpan di Jepang yang hanya menjanjikan pengembalian hasil maksimal 2-3 persen," ujar Hidayat.
Meski demikian, kata dia, aliran dana masuk itu memiliki dua arti positif. Pertama, menunjukkan adanya harapan perbaikan risiko berusaha di Indonesia. "Kedua, menunjukkan stabilitas makro-ekonomi meskipun dananya tidak ke sektor riil," ujar Hidayat.
Kegelisahan global
Membanjirnya dana global ke pasar modal yang membuat harga saham terus menggelembung, bukan hanya mencemaskan di negara atau pasar berkembang, sebab hal itu juga mengkhawatirkan di kalangan pelaku pasar pasar finansial yang telah maju.
Di tengah maraknya aliran dana global yang membanjiri pasar modal, seorang manajer investasi Fidelity dari Inggris, Anthony Bolton memperingatkan bahwa kesuraman akan melanda industri finansial.
“Kita mengalami pasar yang membaik selama empat tahun. Saya berpendapat sulit sekali saat ini mendapatkan saham yang murah. Saham dengan risiko tinggi dan rendah sama-sama naik harganya belakangan ini. Itu tanda-tanda yang membahayakan," ujar Bolton seperti dikutip Financial Times. (OIN/faj/joe)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dinding Tak Kuat, Mobil Terjun dari Lantai 6

Ayah, Ibu, dan Seorang Anak Tewas Seketika

Kompas - 18052007

Jakarta, Kompas - Diduga karena dinding pengaman di gedung parkir tak cukup kuat, satu keluarga yang terdiri ayah, ibu dan seorang anak, tewas seketika. Mobil yang mereka tumpangi menabrak dinding pengaman dan terjun dari lantai enam gedung parkir Pertokoan ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (17/5) pukul 12.15.
Peristiwa itu diduga diawali oleh Trisna Priyatna (41), duduk di kursi pengendara, yang tidak bisa menguasai mobilnya. Mobil yang seharusnya berada di lajur turun, pindah ke lajur naik, kemudian menabrak dinding pengaman. Mobil itu lalu terjun bebas ke bawah sehingga kondisinya rusak parah.

Di dalam mobil Honda Jazz warna hitam bernomor polisi B 1792 EV yang dikendarai Trisna Priyatna ini terdapat Topan Rusli (45), suaminya, dan anak mereka Samuel (12).
Dari kartu tanda penduduk (KTP) milik Topan tertulis mereka adalah warga Jalan Kemandoran RT 08 RW 11 Nomor 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama. Namun, menurut Nahrowi, Ketua RT 08 RW 11, keluarga itu sudah pindah sejak tahun 2005.
Tonny, kakak kandung Topan, saat ditemui di kamar mayat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Kamis malam, menyebutkan, adiknya sekeluarga tinggal di Perumahan Pondok Lestari Blok D Ciledug, Kota Tangerang.
Trisna bekerja di Bank Windu Kencana Kalimalang, Jakarta Timur, sementara Topan bekerja di pabrik helm di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun, Tonny tidak tahu di mana Samuel bersekolah.
Di lokasi kejadian, terlihat jejak ban mobil melintas di median pembatas antara jalur naik dan jalur turun. Selain itu, dinding pembatas setinggi 1 meter dan setebal 10 sentimeter itu jebol selebar 2 meter.
Dinding pembatas yang jebol itu tampak rapi, tak terlihat adanya tulang besi yang mencuat dari dinding tembok tersebut.
Johny Liem, General Affair PT Marta Olah Cipta selaku pengelola gedung pertokoan itu mengatakan, konstruksi pembangunan gedung sudah sesuai dengan standar konstruksi yang diharuskan. "Tidak ada pengurangan konstruksi. Semua dibangun sesuai dengan yang ditetapkan oleh standar bangunan," katanya.
Sehubungan dengan peristiwa itu, Endy Subijono, Sekretaris Dewan Keprofesian Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), menyebutkan musibah di ITC Permata Hijau terjadi antara lain karena kurang kuatnya konstruksi bangunan dinding pembatas di gedung parkir. Padahal soal keamanan adalah faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pembangunan gedung bertingkat.
"Konstruksi dari batu bata dan semen saja tidak cukup. Seharusnya dipertimbangkan pula memakai konstruksi beton bertulang atau pagar metal, seperti yang biasa digunakan di setiap tikungan jalan tol," kata Endy.
Ia menambahkan, dalam perencanaan pembangunan pagar pengaman jalan naik-turun berputar sebetulnya sudah bisa diperhitungkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, termasuk kemungkinan ditabraknya pagar pengaman itu oleh mobil yang sedang berjalan naik atau turun.
Melanggar UU
Menurut Endy, tak tertutup kemungkinan telah terjadi unsur pelanggaran Undang-Undang Bangunan Gedung dalam pembangunan ITC Permata Hijau. "Untuk itu, ada tiga pihak yang perlu dimintai klarifikasi, yakni insinyur sipilnya, pihak kontraktor, dan pemilik gedung," katanya.
Sementara itu, Kepala Kompartemen Prasarana Kota Real Estat Indonesia (REI) Dhony Rahajoe menyatakan, ia tak mau menyalahkan siapa pun. Kecelakaan seperti itu bisa terjadi di mana saja dan menimpa siapa saja.
"Namun, intinya, kami ingin agar musibah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kecuali pemilik dan pengelola gedung, masyarakat pengguna gedung juga diharapkan agar lebih berhati-hati," kata Dhony.
Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Wiliardi Wizar mengatakan, kepolisian sejauh ini masih menduga peristiwa itu merupakan kecelakaan pada umumnya yang diakibatkan kelalaian pengemudi.
Meski demikian, Wiliardi mengatakan pihaknya masih tetap menyelidiki peristiwa tragis tersebut. "Bagaimanapun kami masih akan selidiki dulu. Untuk sementara, saya menganggap itu kecelakaan biasa karena kelalaian," kata Wiliardi.
Pulang dari gereja
Pendeta Aladin Sirait mengemukakan, sebelum peristia terjadi, Topan sekeluarga baru selesai kebaktian memperingati Kenaikan Isa Almasih di gereja Kemah Abraham yang terletak di lantai 7 pertokoan ITC Permata Hijau tersebut. Kebaktian itu sendiri berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00.
"Sebelum turun, mereka sempat melambaikan tangan kepada saya," kata Sirait.
Sementara, menurut Kiki Sarwani, salah seorang jemaat yang juga teman korban, mobil Honda Jazz milik keluarga korban adalah mobil baru. "Karena mobil baru ini, Trisna jadi belajar mengendarai mobil. Mungkin dia tidak bisa menguasai mobil saat melewati turunan yang berputar seperti itu," kata Kiki.
"Trisna baru satu bulan bisa mengendarai mobil," kata Tonny, kakak Topan yang juga tinggal di Pondok Lestari.
Sampai dengan Kamis malam, Tonny masih mengurus jasad adik, adik ipar, dan keponakannya di kamar mayat RSCM. Jasad ketiganya akan disemayamkan di RS Cikini, Jakarta Pusat. Pada hari Sabtu besok pukul 10.00, rencananya Topan, Trisna, dan Samuel dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat.
Tonny belum berpikir untuk menuntut ITC. "Pihak ITC sendiri sangat baik pelayanannya. Mereka yang mengurus dan menanggung semua biaya semua," kata Tonny.(arn/win/muk/sf)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...