Segera Sinkronkan Aturan Pelaksanaan

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Insentif Harus Diatur untuk Lebih Menarik Realisasi Investasi

Jakarta, Kompas - Setelah mengumumkan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, pemerintah harus segera menyinkronkan seluruh aturan pelaksanaannya dan menyelaraskan dengan upaya menghapus segala hambatan investasi. Langkah itu diharapkan merangsang investor merealisasikan rencana.
"Pengumuman daftar yang sangat rinci ini tentu harus diapresiasi positif, tetapi masih ada persoalan lain yang harus diatasi. Pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum, biaya tinggi, aturan daerah, ketenagakerjaan, dan memperbaiki infrastruktur penunjang usaha yang sangat dibutuhkan oleh investor," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Akmaluddin Hasibuan di Jakarta, Kamis (5/7).
Investor perkebunan, misalnya, membutuhkan kepastian hukum soal lahan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan izin hak guna usaha (HGU) lahan, konflik dengan masyarakat masih sulit dihindari. Pemerintah harus berperan mengatasinya.
Selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan kluster industri yang terintegrasi dari masing-masing sektor usaha. Perbaikan kondisi infrastruktur, pasokan energi, dan industri pendukung juga mendesak untuk mengundang investasi baru.
"Sektor perkebunan membutuhkan dukungan industri penelitian dan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan efisiensi. Jika ini tersedia di satu lokasi, tentu investor jadi lebih tertarik berinvestasi karena daya saingnya meningkat," kata Akmaluddin.
Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Indonesia Stephen Schwartz juga menekankan pentingnya implementasi dari aturan tersebut. "Kalau implementasinya bagus, pertumbuhan ekonomi bisa bagus. Selain itu, pemerintah juga jangan melupakan perbaikan infrastruktur, kepastian pajak, tenaga kerja, dan perbaikan iklim investasi. Kalau ini bisa menjadi satu kesatuan yang bersinergi, ke depan pertumbuhan ekonomi akan meningkat," ujar Stephen.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, daftar usaha yang rinci mampu melindungi investor dari multitafsir ketentuan pemerintah. Selama ini, investor sering terbentur perbedaan penafsiran aparat pemerintah dari instansi yang berlainan terhadap satu kebijakan.
"Daftar ini cukup rinci sehingga investor lebih mudah memahaminya. Pemerintah juga harus mengoptimalkan implementasi sistem pelayanan perizinan satu pintu lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal," kata Sofjan.
Perlu insentif
Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono meminta pemerintah fokus di bidang usaha padat karya, seperti industri mebel, kerajinan, dan agroindustri. Untuk memacunya, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal langsung kepada investor dengan pertimbangan jumlah penyerapan tenaga kerja.
"Industri mebel dan kerajinan sangat potensial membuka lapangan kerja serta punya prospek usaha yang cerah. Insentif tentu menjadi faktor penting lain yang dicari investor selain keterbukaan pemerintah," kata Ambar.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengungkapkan, Perpres ini perlu disertai ketetuan insentif yang lebih jelas untuk menarik minat investor. Menurut dia, paket insentif yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 belum cukup komprehensif untuk menarik investasi baru.
"Insentif ini bisa dimasukkan dalam peraturan Presiden tentang tata cara dan prosedur penanaman modal yang sekarang sedang digarap BKPM," ujarnya.
Secara terpisah, Menteri Perdagangan Mari Pangestu menjelaskan, perusahaan bermodal asing melebihi batas kepemilikan yang telah beroperasi, tak akan diusik. Perusahaan itu juga tetap bisa berekspansi sejauh tidak mengubah komposisi kepemilikan sahamnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, investor asing diberi peluang menguasai 95 persen saham di perusahaan air minum untuk memperluas pelayanan. Saat ini, 314 perusahaan daerah air minum baru mampu menjangkau 41 juta jiwa dari 220 juta penduduk. (ham/tav/day/ryo/faj)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hakim Agung: Ongkos Seleksi Dinilai Terlampau Mahal

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Ongkos yang harus dibayar masyarakat untuk memperoleh seorang hakim agung ternyata sangat mahal. Untuk mendapat enam hakim agung, Komisi Yudisial dan DPR menghabiskan sekitar Rp 4,1 miliar. Artinya, biaya untuk memilih seorang hakim agung sekitar Rp 683,33 juta.
Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan dan juru bicara Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko, Kamis (5/7), pun mengakui mahalnya biaya memperoleh seorang hakim agung itu. Di sisi lain integritas calon yang diajukan masih patut dipersoalkan.
"Biayanya mahal sekali, tetapi hasilnya mengecewakan. Dari 16 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hasilnya tidak jauh beda dengan proses yang dahulu," ujar Trimedya.
Biaya Rp 4,1 miliar itu terdiri dari Rp 3,9 miliar untuk perekrutan di Komisi Yudisial (KY) dan sekitar Rp 200 juta di Komisi III DPR. Dalam laporan KY ke Komisi III DPR pada rapat kerja, pekan lalu, disebutkan ongkos tersebut digunakan untuk seleksi tahap pertama pada 2006, sebesar Rp 2,7 miliar. KY hanya menemukan enam calon yang dinilai layak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Seleksi tahap kedua tahun 2007 menghasilkan 12 calon, menelan biaya Rp 1,2 miliar.
Menurut Trimedya, dana Rp 200 juta dari Komisi III DPR dipergunakan untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dan pemasangan iklan. Komponen terbesar adalah untuk memasang iklan di tiga media cetak nasional sebesar Rp 84 juta.
Anggota KY, Soekotjo Soeparto, mengingatkan, semestinya biaya seleksi calon hakim agung tidak dilihat sesederhana itu. Menurutnya, itu karena proses yang dilakukan KY relatif panjang.
"Tak bisa dilihat seperti Rp 3,9 miliar itu dibagi enam orang. Proses seleksi sejak awal juga harus dilihat. Lagi pula proses ini proses standar yang dilakukan panitia seleksi lain," ujarnya.
Tak yakin enam orang
Jumat ini Komisi III DPR akan memilih enam hakim agung, dari 18 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, untuk disampaikan kepada Presiden. Namun, sebagian anggota Komisi III DPR, Kamis, tak dapat menjamin mereka menghasilkan enam orang karena kualitas calon yang mengecewakan itu.
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nursjahbani Katjasungkana, mengaku hingga Kamis sore, saat 16 calon sudah diuji, ia hanya menemukan kurang dari empat calon yang layak dipilih menjadi hakim agung. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Topane Gayus Lumbuun juga mengakui belum menemukan enam calon yang layak menjadi hakim agung.
Gayus mengaku mendapat masukan dari masyarakat agar tidak memaksakan diri memilih enam orang. "Ini benar-benar tidak sesuai harapan. Ekspektasi kami terhadap calon yang diajukan KY sangat tinggi, tetapi hasilnya mengecewakan. Tak hanya untuk 12 orang, tetapi juga untuk enam orang yang diusulkan tahun lalu," kata dia.
Trimedya pun belum bisa memastikan anggota Komisi III DPR memilih enam hakim agung, sesuai kuota yang diharapkan MA. "Itu tergantung penilaian masing-masing anggota," ujarnya.
Mengenai kualitas calon yang mengecewakan, Soekotjo mengatakan, KY hanya menerima input dari MA. "Output kan tergantung dari input. Jika input-nya seperti itu, mau diapakan lagi," ujarnya.
Trimedya menyayangkan pernyataan KY, yang seperti ingin cuci tangan. Menurut dia, KY seharusnya menjaring lebih banyak lagi calon karena memiliki waktu yang relatif panjang.
Tentang kebutuhan MA, Djoko Sarwoko mengatakan, saat ini memang dibutuhkan enam hakim agung baru. Enam orang itu terdiri dari empat hakim umum, satu hakim agama, dan seorang hakim tata usaha negara. (ana)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sarasehan Budaya: Strategi Kebudayaan Harus Dinamis

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Strategi pembangunan kebudayaan tidak cukup sekadar jargon dan bersifat sektoral, tetapi harus holistik serta menjadi gerakan menyeluruh. Strategi kebudayaan itu juga perlu mengikuti dinamika masyarakat. Bagaimanapun, budaya merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat dibentuk.
Demikian terungkap dalam sarasehan budaya bertajuk "Dinamika Kebudayaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" yang diadakan Paguyuban Puspo Budoyo, bekerja sama dengan berbagai pihak, Kamis (5/7) di Jakarta. Sarasehan menghadirkan sosiolog Ignas Kleden dan Paulus Wirutomo, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati, Nunus Supardi, artis Christine Hakim, dan Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama.
Menurut Ignas, kebudayaan kerap kali masih dipahami secara ontologis. Dalam konteks ini, kebudayaan dan perkembangannya dilihat sebagai sesuatu yang berjalan sendiri sesuai hakikatnya, bukan dibuat oleh manusia, tetapi ia hadir begitu saja sebagai rujukan yang harus diikuti oleh pendukung kebudayaan.
Padahal, dalam konsep kebudayaan justru sebaliknya, kebudayaan juga dibentuk oleh pendukungnya. Keadaan masyarakat menjadi acuan pembentukan kebudayaan dan dapat memengaruhi kebudayaan itu. Kebudayaan dibuat oleh manusia secara bersama-sama melalui interaksi sosial.
Sebaliknya, dalam paham ontologis, kebudayaan bagaikan sesuatu yang diturunkan dari langit. Paham ini merupakan jebakan bagi munculnya apa yang disebut determinisme kebudayaan. Alhasil, orang menjadi percaya tidak dapat berbuat apa pun terhadap kebudayaan dan hanya menyesuaikan diri dengan kebudayaan tempatnya lahir dan dibesarkan.
"Ini terlihat dalam sikap kita menghadapi krisis, misalnya, atau ungkapan bahwa kita tidak dapat mengatasi korupsi karena kebudayaan kita belum memungkinkan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Ignas juga memberikan contoh, betapa marahnya orang ketika ada yang tidak membayar kepada bank terkait kredit macetnya dan tidak dihukum. Diskusi tentang impunitas atau kebal hukuman pun muncul, tetapi lupa bahwa impunitas itu dipupuk dalam kehidupan sehari-hari.
"Orang yang membuang sampah sembarangan walaupun sudah ada larangan, misalnya, juga tidak diberi sanksi. Setelah impunitas besar yang dianggap kejahatan muncul, mendadak orang lalu terkejut. Padahal, kita ikut membentuknya setiap hari dengan sikap budaya kita yang deterministik," ujarnya.
Menurut Ignas, apa yang dinamakan halangan-halangan mental dalam pembangunan—atau sikap budaya yang tidak sejalan dengan pembangunan ekonomi— bertolak dari konsep kebudayaan ontologis. "Kita bergantung pada kebudayaan tanpa dapat berbuat sesuatu pun," katanya.
Politik kebudayaan
Oleh karena itu, suatu politik kebudayaan hanya mungkin dilakukan jika berangkat dari asumsi dasar bahwa kebudayaan itu diproduksi oleh manusia dan melalui konstruksi sosial. Politik kebudayaan yang dimaksud Ignas adalah kebijakan yang diambil terkait arah perkembangan budaya dan syarat yang harus dipenuhi untuk suatu tujuan tertentu.
Terkait politik kebudayaan, bidang kebudayaan tertentu, seperti kesenian, memang umumnya lahir dari kreativitas spontan sehingga sulit direncanakan berdasarkan kebijakan tertentu. Namun, beberapa bidang, seperti rencana pengembangan teknologi, pembakuan bahasa nasional, atau rencana jangka panjang tentang pengembangan kebudayaan fisik, dapat direncanakan.
Faktor yang ikut menentukan kebudayaan di masa depan antara lain sektor pendidikan nasional. Nilai dan kepandaian yang telah dikembangkan dalam suatu kebudayaan dapat dipertahankan dan diteruskan ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Pendidikan juga diharapkan dapat mendorong perkembangan daya cipta setiap peserta didik untuk memajukan perkembangan budaya melalui apresiasi budaya.
Bagi Paulus Wirutomo, saat ini yang diperlukan ialah strategi budaya yang menyeluruh dan holistik. Untuk itu, yang pertama kali harus dilakukan ialah mencapai konsensus prioritas nilai budaya yang akan ditanamkan.
"Begitu nilai itu sudah ditentukan, semua lini dan sektor harus mendukung internalisasi nilai tersebut," ujarnya.
Jakob Oetama juga sepakat bahwa kebudayaan sangat berinteraksi dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Budaya dapat dalam artian sikap dasar, falsafah, orientasi nilai, atau hal-hal praksis seperti perilaku dan perbuatan sehari-hari.
Menurut dia, budaya dalam artian lebih praksis tak kalah aktual untuk dijadikan bahan pemikiran dan komitmen bersama. Tekanan atau orientasi tidak selalu kepada masa lalu, tetapi masa depan.
Nilai-nilai tradisi yang telah dimiliki bangsa Indonesia perlu terus diuji dan disesuaikan relevansinya dengan kondisi aktual. "Kita harus pandai mengamati dan menangkap perubahan tersebut," ujarnya. (INE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korban Lumpur: Tak Ada Senyum di Tahun Ajaran Baru

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Maruli Ferdinand

Lilik (34) menatap kosong ke arah Yusri (14) yang tertidur pulas di dalam sebuah blok Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (5/7) siang. Televisi yang menayangkan sebuah sinetron dibiarkannya menyala.
Sesekali Lilik menatap sepatu hitam bermotif gambar tengkorak warna merah milik Yusri. "Sepatu ini tidak boleh dipakai di sekolahnya," keluhnya.
Akibatnya, suatu hari ketika memakai sepatu yang katanya sedang jadi tren di sekolahnya itu, si guru menyuruh Yusri melepaskan sepatu itu. Yusri pun harus pulang ke pasar bertelanjang kaki, berjalan kaki. Padahal jarak dari SMP 2 Jabon, sekolah Yusri, ke Pasar Baru Porong cukup jauh. Esok harinya, ia memakai sepatu hitam lama yang butut dan hampir bolong di sana-sini, sampai sekarang.
Sepatu bukan satu-satunya keluhan Lilik menjelang tahun ajaran baru sekolah. Masih setumpuk masalah yang ada di benaknya untuk kebutuhan sekolah Yusri: seragam sekolah, buku pelajaran, juga uang pendaftaran. Totalnya, ia harus membayar Rp 163.000 saat hari pertama Yusri masuk sekolah. Tahun ini Yusri naik kelas II SMP.
Sejak lumpur panas menenggelamkan rumahnya di Desa Renokenongo, kehidupannya berubah, termasuk penghasilannya yang menjadi lebih rendah. Lumpur itu merembes beberapa hari setelah pipa gas Pertamina meledak akhir tahun lalu.
Lilik dan suaminya, Nasron (39), dulu boleh dibilang orang berada di desanya. Nasron menjalankan bisnis sebagai pemasok bahan material bangunan ke berbagai toko di Sidoarjo. Ia punya satu truk pengangkut bahan-bahan tersebut dari Pasuruan. Lilik punya setengah hektar sawah, warisan orangtuanya, yang digarap para tetangga.
Saat itu Nasron bisa mengantongi Rp 400.000-Rp 500.000 per minggu. Belum lagi penghasilan tambahan dari panen sawah. Dari hasil itu, mereka bisa menabung.
Namun, sejak tinggal di pengungsian, seluruh hidup mereka berubah total. Pesanan bahan material kepada suaminya turun drastis, seiring lesunya pembangunan di Sidoarjo. Lahan garapan milik Lilik juga sudah tergenang lumpur.
Lilik pun menangis ketika sebulan lalu Yusri dengan malu-malu minta uang Rp 30.000 ke ibunya untuk bisa ikut karya wisata bersama teman-teman sekolahnya ke Malang.
"Saya terharu karena anak saya mengerti kondisi kami sekarang," ujarnya. Untuk menyenangkan hati Yusri, Lilik menjual enam kardus air mineral yang dikumpulkannya setiap mendapat jatah makan dari dapur umum. Enam kardus itu terjual Rp 36.000. Yusri pun bisa ikut karya wisata ke Malang.
Putus sekolah
Dengan kondisi seperti itu saja, Lilik mungkin lebih beruntung dari Anis (32) yang benar-benar tidak punya tabungan. Kusnoto (37), suaminya, kehilangan pabrik kerajinan rotan miliknya karena terendam lumpur. Padahal, Andri (12), anak tertua pasangan itu, akan masuk SMP. Penghasilan Kusnoto yang kini menjadi juru parkir di Pasar Porong tak bisa memenuhi seluruh biaya sekolah anaknya. Belum lagi, biaya sekolah anak keduanya, Novita (4), yang naik ke kelas IV SD.
Kamis kemarin Andri sedang bermain dengan teman-temannya. Novita bersama ayahnya menonton televisi di "rumah pengungsian" berukuran 3 meter x 2 meter, yang hanya berdinding kain putih dan berpintu kain batik. Sesekali ia mengambil kerupuk yang ada di dalam kaleng biskuit bekas.
"Aku masih pengin sekolah," katanya malu-malu.
Terganggu
Belajar di pengungsian juga tidak senyaman di rumah sendiri. Selain nyamuk, anak-anak itu mudah sekali tergoda dengan suara televisi atau radio tetangga, apalagi kalau tiba-tiba ada teman yang mengajak bermain. Dalam sekejap, mereka keluar rumah dan meninggalkan buku pelajaran yang dibiarkan tergeletak. Suara televisi dan suara-suara gaduh lain dengan mudah bisa didengar para pengungsi yang setiap rumahnya hanya dibatasi kain putih itu.
Suasana seperti itu juga dirasakan Santi (12), yang naik kelas VI di SD Renokenongo II. Suara televisi dan radio dari tetangga membuatnya tak lagi nyaman belajar. Ketika masih tinggal di rumah sendiri, Santi punya kamar sendiri, lengkap dengan meja belajar. Setelah terendam lumpur, meja belajar miliknya bersama dengan perabotan rumah lain diungsikan ke Malang, rumah saudaranya.
Karena tak lagi nyaman, nilai rapor Santi turun. Kalau dulu ia mendapat nilai rata-rata 7, kini rata-rata 6 untuk semua mata pelajaran. Ibunya, Juma’ani (35), memahami kesulitan anak bungsunya itu.
Laiknya Lilik, Anis, dan ribuan ibu yang masih bertahan di pengungsian, Juma’ani merasakan pula masalah biaya sekolah yang membelit di tahun ajaran baru ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Juma’ani kini hanya berharap pada para donatur yang hendak menyumbangkan buku dan peralatan tulis, tas, dan seragam.
"Uang sekolah anak-anak dulu dari hasil saya membuka warung makan, tetapi kini saya tidak berjualan lagi," katanya. Suaminya, Sajad (40), yang bekerja sebagai buruh tambak di Kenjeran, Surabaya, hanya cukup memberi biaya makan sehari-hari.
Bagi kebanyakan siswa, tahun ajaran baru disambut dengan semangat baru. Namun, elan baru itu tak tampak di wajah para pengungsi. Tekanan yang tak kunjung henti membuat senyum itu tak melebar saat anak-anak akan merintis masa depan.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Terungkap, Struktur Penyusupan RMS

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Ambon, Kompas - Struktur organisasi separatis Republik Maluku Selatan yang menyusup dalam acara Hari Keluarga Nasional XIV mulai terungkap. Mereka terbagi atas beberapa divisi yang saling mendukung kelancaran strategi. Polisi masih mengembangkan penyidikan terkait tanda pengenal yang dipakai salah seorang penari cakalele.
Menurut informasi, ada tiga divisi dalam tubuh organisasi kelompok penyusup: divisi keamanan, perencanaan, dan konsumsi. Setiap divisi dipimpin koordinator yang kini ditahan sebagai tersangka. Ferdinand Waas mengatur keamanan dan kelancaran penyusupan. Johan Teterissa sebagai otak penyusun rencana penyusupan. Dangker Malawauw mengurusi konsumsi aktivis RMS.
Dangker ditangkap sebelum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV. Ia diciduk bersama tiga tersangka lainnya di Benteng Atas, Nusaniwe, 21 Juni siang. Di kediaman Dangker ditemukan 59 bendera benang raja berikut ratusan helai kain yang akan dijahit jadi 350 bendera.
Struktur organisasi tertata rapi dan saling mendukung pelaksanaan strategi. Persiapan mereka tertutup dengan baik sehingga tidak tercium masyarakat.
Michael Rumadjak, Ketua Bidang Acara Harganas XIV, seusai diperiksa penyidik Polda Maluku mengatakan, panitia tidak mengeluarkan tanda pengenal selain dari daftar yang dipegang panitia dan Korem 151. Semua tanda pengenal dan undangan Harganas XIV disahkan Korem 151. Setiap tanda pengenal dilampiri nama, dan orang yang mengambil tanda pengenal tercatat namanya, tanda terima, dan waktu pengambilan. (ANG/CHE/DWA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hindari Pakai "Bintang Kejora"

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Barnabas Suebu Akui Ada Kekecewaan Rakyat Papua

Jakarta, Kompas - Keinginan untuk menjadikan bendera "Bintang Kejora" sebagai simbol kultural Papua, secara psikopolitik, perlu dihindari. Bendera itu telanjur menjadi simbol gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sehingga usul menjadikannya sebagai simbol kultural justru membuka terjadinya bias.
Demikian diingatkan mantan Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Kamis (5/7). Hal ini disampaikan terkait dengan kemunculan Bintang Kejora dalam Kongres Adat Papua.
Menurut Ferry, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua memang bisa mengatur simbol kultural, sepanjang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Penentuan corak dan warnanya harus melalui kesepakatan daerah. Pengibarannya pun dilakukan seperti bendera provinsi atau daerah lain. Ketentuan itu dinyatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Secara terpisah, mantan anggota Pansus UU Otonomi Khusus Papua RK Sembiring Meliala menolak jika Bintang Kejora disebut sebagai simbol kultural Papua. Jika merunut sejarah, bendera itu jelas simbol OPM yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada kekecewaan rakyat
Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengakui adanya kekecewaan warga Papua atas pelaksanaan otonomi khusus. Hal itu karena pemanfaatan dana otonomi khusus dirasakan kurang menyentuh rakyat, terutama di kampung yang miskin.
Seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu anggota Kongres Amerika Serikat asal Samoa, Eni Faleomavega, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, Barnabas menambahkan, otonomi khusus Papua sudah lima tahun berlaku. Namun, baru tahun ini dana otonomi khusus (otsus) sekitar Rp 1 triliun turun dan dirasakan rakyat miskin di Papua.
"Mereka kecewa dengan otsus karena dananya tidak diterima," ujarnya. Wujud kekecewaan itu memang bisa muncul beragam.
Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan, Presiden Yudhoyono menjelaskan kepada Eni Faleomavega tentang kebijakan baru terhadap Papua, yang menekankan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberantasan kemiskinan.
Kesempatan bagi putra daerah diperbesar. Pendanaan bagi pembangunan Papua juga ditingkatkan untuk mengatasi ketertinggalannya. (dik/har/jon/nwo)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BAHASA: Benahi Jakarta!

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

F Rahardi

Slogan salah satu calon gubernur DKI Jakarta adalah "Benahi Jakarta!" Ini sebuah frasa sebab hanya terdiri dari predikat dan obyek. Dalam kampanye ini, frasa "Benahi Jakarta!" didahului dengan berbagai frasa lain. Misalnya: "Bosan macet", "Ingin tidak banjir", dan "Mau aman". Slogan yang baik memang selalu berupa frasa, bukan kalimat lengkap. Sebagai slogan, frasa "Benahi Jakarta!" sangat menarik. Hal-hal negatif yang selama ini melekat pada Ibu Kota ini akan berubah menjadi positif apabila Jakarta dibenahi.
Slogan seperti ini sangat lazim digunakan dalam berbagai promosi bisnis maupun kampanye program sosial, seperti "Mau bonus gede? Kunjungi stan kami!", "Ingin sehat? Hindari rokok!", dan "Bosan miskin? Jauhi judi!" Pesan sosial demikian selalu berasal dari individu atau lembaga yang representatif, serta berkompeten untuk hal-hal tersebut. Slogan "Ingin hidup sehat? Hindari rokok!" akan representatif dan tepat sasaran apabila disampaikan oleh tokoh kesehatan. Paling tidak, oleh pesohor atau tokoh yang secara fisik tampak sehat.
Akhiran -i dalam benahi Jakarta bermakna perintah. Nada perintah ini lebih dipertegas lagi dengan adanya tanda seru. Kombinasi akhiran -i dengan partikel –lah memperlunak, menciptakan bujukan atau saran. Makna benahilah Jakarta, hindarilah rokok, atau jauhilah judi menjadi lunak. Frasa semacam ini tidak digunakan para konseptor kampanye calon gubernur. Mereka ingin yang tegas rupanya. Namun, sebagai slogan kampanye, perintah yang tegas ini bisa bikin blunder. Siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah membenahi Jakarta?
Gubernur DKI Jakarta wajar memberi perintah kepada warganya dengan slogan "Ingin lancar? Patuhi rambu lalu lintas!" sebab warga Jakarta memang wajib mematuhi rambu lalu lintas. Namun, gubernur tentu tak mungkin memerintah warganya dengan slogan "Lalu lintas semrawut? Benahi Jakarta!" Yang harus membenahi kesemrawutan Jakarta, ya si gubernur itu sendiri bersama aparaturnya.
Seorang calon gubernur, bupati, atau presiden biasanya menjanjikan sesuatu kepada pemilihnya. Ia akan membenahi semua yang sekarang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang mengganggu. Karena calon gubernur berpasangan dengan calon wakilnya, maka slogan mereka harus menggunakan kata ganti kami. Lebih tepat bila slogan "Benahi Jakarta!" menjadi "Akan kami benahi Jakarta" sebab ini semua baru janji. Slogan memang menjadi lebih panjang dan tak efisien, tetapi keefektifannya lebih tinggi sebab lebih masuk akal. "Benahi Jakarta!" efisien menggunakan kata, tetapi tidak efektif, bahkan kontraproduktif.
Tim kampanye calon wali kota, gubernur, terlebih presiden di negara maju selalu melibatkan banyak pihak. Ada sosiolog, psikolog, ahli komunikasi, ahli bahasa, ahli desain grafis, dan lain-lain. Pilihan kata, frasa, serta kalimat yang dijadikan slogan sudah melewati pertimbangan dari berbagai aspek.
Slogan yang dirancang cermat bisa komunikatif, tepat sasaran, dan mampu mendorong masyarakat memilih sang calon. Iklan mi yang baik tentu berbunyi "Ingin mi lezat? Akan kami penuhi selera tinggi Anda". Bukan "Ingin mi lezat? Benahi selera Anda!"
F Rahardi Penyair

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...