DPR Akan Panggil Panglima TNI

KORAN TEMPO - Senin, 04 Juni 2007

Panglima Armada Timur: jangan desak kami mundur

JAKARTA -- Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto terkait dengan kasus penembakan warga sipil oleh marinir di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan Yusron Ihza Mahendra, rencana pemanggilan akan dibicarakan dalam rapat komisi hari ini. "Kami mengusulkan memanggil Panglima TNI," kata Yusron kepada Tempo kemarin.Insiden Pasuruan terjadi Rabu pekan lalu ketika sejumlah anggota marinir menembak warga sipil yang bersengketa dalam kasus tanah dengan TNI Angkatan Laut. Akibat penembakan ini, empat warga tewas, tujuh lainnya luka-luka. Menurut Yusron, yang baru selesai melakukan investigasi ke Alas Tlogo, selain membicarakan kasus penembakan, Komisi Pertahanan akan membahas keberadaan PT Rajawali Nusantara, penyewa lahan sengketa. Diduga, perusahaan ini ikut memicu meledaknya bentrokan. Sebelumnya, pihak TNI menyebut anggota marinir sedang berpatroli saat terjadi bentrokan. Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto juga menyebut korban jatuh karena pantulan peluru tembakan peringatan ke arah bawah. Namun, Yusron meragukan keterangan ini. Lokasi penembakan, kata Yusron, adalah tanah, bukan aspal yang memungkinkan peluru memantul. Jika benar ada tembakan peringatan ke bawah, mestinya peluru tertahan tanah. "Arah tembakan horizontal," kata Yusron lagi. Dia mencontohkan, Dewi Khotijah, salah satu warga, tewas tertembak di dalam rumah. Mengutip saksi bernama Solihin, Dewi baru saja menutup pintu rumah. "Peluru menembus pintu dan mengenai dada Khotijah," ungkap Yusron.Adanya unsur pelanggaran hak asasi manusia disimpulkan tim pencari fakta bentukan Partai Kebangkitan Bangsa. "Ada rencana dan target sebelum penembakan," ujar Mahfud Md., salah satu pemimpin PKB. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, bila dugaan mereka benar, yang harus dihukum bukan hanya prajurit penembak, tapi juga komandannya. Pihak Polisi Militer Angkatan Laut kini sudah menahan 13 prajurit yang terlibat kasus ini sebagai tersangka. Dugaan ada unsur kesengajaan juga disimpulkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Ini terlihat dari luka di bagian vital, kepala, dada, dan rahang korban yang tewas," ujar Sinung, Ketua Divisi Pendampingan Hukum dan Perdamaian Kontras. Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Letnan Kolonel Novarin Gunawan membantah adanya unsur kesengajaan. "Warga menyerang marinir yang berpatroli," katanya kemarin. Ihwal penggunaan peluru tajam, menurut Gunawan, prajurit marinir memang tak memiliki peluru hampa atau peluru karet yang biasa dipakai polisi untuk mengatasi huru-hara. Secara terpisah, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik menegaskan bahwa warga yang menuntut hak atas tanah Alas Tlogo akan tetap direlokasi karena lahan itu untuk latihan tempur. Dia berharap warga mengerti. "Jangan mau menang sendiri. Tentara juga butuh pinter. Apalagi lahan itu sah milik Angkatan Laut. Jangan desak kami mundur," ujarnya. NURROCHMI YUDHA SETIAWAN ABDI PURMONO BIBIN BINTARIADI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

"Aset TNI Tak Boleh Dikomersialkan"

KORAN TEMPO - Senin, 04 Juni 2007

Uang sewa harusnya masuk pemerintah, bukan TNI.

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Yusron Ihza Mahendra mengatakan tanah milik militer tidak boleh dikomersialkan. "Itu ada aturannya," kata Yusron kepada Tempo kemarin.Yusron mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditentukan bahwa aset militer dikelola oleh TNI sendiri. Meski demikian, dia mengaku tak tahu persis apakah langkah TNI Angkatan Laut menyewakan tanahnya di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, ke PT Rajawali Nusantara tergolong pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Total luas tanah yang menjadi sengketa dengan warga setempat lalu berbuntut penembakan itu 3.200 hektare. TNI akan menggunakan tanah ini sebagai sarana latihan tempur. Menurut Yusron, mestinya tanah itu tidak disewakan ke pihak lain. Kalaupun terpaksa disewakan, menurut dia, uang hasil sewa harus masuk rekening pemerintah dan menjadi pendapatan negara bukan pajak. "Bukan menjadi milik instansi seperti TNI Angkatan Laut."Sedangkan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki hubungan TNI dengan PT Rajawali Nusantara. "Ada dugaan TNI telah menjadi alat pihak swasta. Ini sangat berbahaya," ujarnya.Adapun Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai mestinya tanah milik TNI diserahkan ke Departemen Pertahanan. Aturan main itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menjelaskan bahwa persoalan administratif, termasuk aset TNI, berada di bawah Departemen Pertahanan. "Aturannya sudah jelas," ujar Ketua Badan Pengurus PBHI Johnson Panjaitan kemarin.Namun, juru bicara Markas Besar TNI, Marsekal Muda Sagoem Tamboen, mengatakan definisi bisnis dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih rancu. Menurut dia, penyewaan lahan TNI Angkatan Laut seperti yang terjadi di Pasuruan tidak melanggar undang-undang. "Kata bisnis dalam undang-undang itu bisa ditafsirkan lain," katanya kemarin.Dia menambahkan, selama ini pengelolaan aset TNI diserahkan kepada pemimpin masing-masing. Prinsipnya, kata dia, aset TNI boleh dimanfaatkan untuk institusi, bukan perorangan. Mengenai kerja sama dengan PT Rajawali Nusantara, Sagoem menduga TNI Angkatan Laut memanfaatkan lahan untuk biaya perawatan aset. "Itu boleh saja."Ihwal sewa-menyewa tanah aset ini, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan kontrak kerja antara PT Rajawali Nusantara dan TNI Angkatan Laut langsung dibatalkan setelah terjadinya insiden Alas Tlogo yang menewaskan empat orang. "Kerja sama itu seharusnya berakhir pada 2018, tapi oleh Panglima Armada Kawasan Timur diputus mulai hari itu (saat terjadi penembakan). Tidak ada lagi kaitan antara TNI dan PT Rajawali," ujar Djoko kepada Tempo. Menurut Sri Ranto, Direktur PT Kebun Grati Agung, anak perusahaan PT Rajawali Nusantara, kontrak kerja dengan TNI Angkatan Laut berlangsung melalui Induk Koperasi Angkatan Laut. "Komposisi sahamnya, 80 persen PT Kebun Grati dan 20 persen Inkopal," katanya.
MUHAMMAD NUR ROCHMI DESI PAKPAHAN IMRON ROSYID ABDI PURNOMO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dokumen Asli Soeharto Belum Ditemukan

KORAN TEMPO - Senin, 04 Juni 2007

Kejaksaan harus melegalisasi dan memanggil saksi untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen fotokopi.

JAKARTA -- Kejaksaan Agung hingga saat ini masih mencari dokumen asli terkait dengan yayasan Soeharto yang sedianya dijadikan barang bukti dalam penuntutan perdata terhadap mantan presiden tersebut. "Saya tidak tahu apakah dokumen itu hilang, disimpan, atau bagaimana. Yang jelas, sedang dicari," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi kepada Tempo kemarin.Dokumen itu disimpan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta setelah kasus tindak pidana korupsi Soeharto tak dapat disidangkan. Namun, saat tim jaksa pengacara negara pimpinan Dachmer Munthe akan memakainya dalam tuntutan perdata, yang diserahkan hanya fotokopiannya. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alex Sato Bya pun mengaku tak tahu di mana persisnya berkas asli itu berada. ''Saat saya terima sembilan filing cabinet berkas dalam keadaan fotokopian,'' katanya. Agak susah melacaknya karena sudah enam tahun dokumen itu "tak diperhatikan". Pada September 2000 ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lalu Mariyun, menolak mengadili perkara karena Soeharto sakit permanen. Pada Mei 2006 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menghentikan penuntutan perkara. Di antara dua waktu itu, berkas tersebut cuma teronggok. Tujuh tahun lalu, Chairul Imam, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, telah mendapatkan dokumen-dokumen asli. Bahkan ia sempat mengecek keabsahan dokumen tersebut ke sejumlah saksi kunci, seperti Bustanil Arifin, mantan Menteri Koperasi yang juga Bendahara Yayasan Amal Bhakti Pancasila. "Ah, masak sih hilang? Kalau benar, pasti ada sabotase," kata Chairul Imam berang. Meski berkas belum ditemukan aslinya, proses penuntutan perdata terhadap Soeharto jalan terus. Menurut Munthe, dokumen fotokopian yang diperlukan nantinya akan dilegalisasi dan dikonfirmasi ke beberapa sumber yang terkait. Timnya, kata dia, akan meminta konfirmasi kepada 43 saksi yang bisa membenarkan keabsahan surat itu. Menurut Munthe, walau tidak mau mengungkap siapa saja saksi yang akan diperiksa, saksi yang akan dimintai keterangan oleh tim jaksa adalah saksi yang pernah dipanggil dan terkait dengan kasus pidana Soeharto. ''Juga tim jaksa yang kala itu menangani,'' katanya. ''Selain itu, akan diminta keterangan saksi ahli,'' katanya. Dengan legalisasi dan konfirmasi itu, dokumen fotokopian pun akan sesakti aslinya. "Legalisasi dan pembenaran saksi bisa menjadikan dokumen menjadi alat bukti,'' ujarnya. Hal yang sama dikatakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung Yoseph Suardi Sabda. Dia mengatakan, untuk memperkuat gugatan perdata, memang harus dilampirkan bukti dokumen asli. ''Jika memang tidak ada, legalisasi pun bisa dikuatkan dengan pengesahan penyidik, notaris, atau pejabat yang berwenang,'' katanya. Namun, seorang jaksa yang menolak namanya dikutip meragukan dokumen itu hilang. Dia khawatir berkas penting itu disimpan di tempat lain karena khawatir "dihilangkan". Ia menunjuk sejumlah insiden mencurigakan sepanjang penyidikan kasus korupsi Soeharto: ledakan bom di Gedung Bundar pada Juli 2000 dan kebakaran di gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tiga bulan sesudahnya. Setidaknya, "Salinan berkas perkara disimpan di dua tempat itu," katanya. Hingga kini tak jelas di mana berkas perkara Soeharto itu disimpan.
SANDY INDRA PRATAMA WAHYU DHYATMIKA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BUMN Gelapkan Pajak Rp 391 Miliar

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), perusahaan negara pengimpor minuman beralkohol, melakukan kecurangan pajak sampai Rp 391,13 miliar.

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), perusahaan negara pengimpor minuman beralkohol, melakukan kecurangan pajak sampai Rp 391,13 miliar. Importir minuman keras itu, menurut BPK, diduga mengurangi harga dalam bukti transaksi sehingga pajak yang dibayar lebih rendah. BPK kemudian membawa kasus ini ke pihak kepolisian.BPK memeriksa impor anggur, bir, dan minuman keras lain yang dilakukan BPI sejak semester akhir 2003 sampai awal 2005. Mereka memang melihat bukti transaksi resmi. Tapi, ujar Auditor Utama V BPK Johannes Widodo Mumpuni di Jakarta pekan lalu, "Masak harga anggur semurah itu." Impor minuman keras akan terkena pungutan bea cukai, bea masuk, pajak penjualan barang mewah, dan pajak pertambahan nilai sehingga harganya bakal mahal. Tapi, kata Auditor Bidang V BPK Imam Sufrian, "Di lapangan terdapat selisih harga yang cukup besar antara yang dijual PT PPI dan perusahaan lain."PPI adalah hasil peleburan sejumlah perusahaan negara, seperti PT Cipta Niaga, Dharma Niaga, dan Panca Niaga. Perusahaan ini mengendalikan impor serta distribusi minuman beralkohol. Minuman ini kemudian diedarkan ke hotel-hotel serta toko bebas bea. Direktur utamanya, Heinrych Napitupulu, saat dihubungi Tempo kemarin, enggan berkomentar atas tuduhan under invoicing yang diberikan BPK itu. "Saya tidak bisa berkomentar karena pada masa itu saya belum menjabat direktur utama. Saya baru masuk ke PT PPI pada 2006," katanya.Namun, ia berjanji pihaknya akan bersikap sekooperatif mungkin jika ada penyidikan lebih jauh. "Dalam audit oleh BPK, PT PPI selalu mengajukan satuan petugas inspektoratnya sebagai counterpart untuk bisa melancarkan penyidikan, karena kami pun bertanggung jawab untuk bersikap setransparan mungkin," ia menjelaskan. Ia juga berharap pemberitaan tentang temuan ini dilakukan berimbang agar kinerja perusahaan tidak terganggu. Alasannya, selama ini perusahaan milik negara itu selalu rugi. Baru tahun lalu bisa untung. "Itu pun hanya Rp 16,5 miliar," katanya. Lisensi mengimpor minuman keras diberikan oleh Departemen Perdagangan. Departemen ini belum mendengar ada penyelewengan bukti transaksi. "Tapi, kalaupun akhirnya kami dikabari atas temuan itu, kami akan melihat lagi kesalahannya seperti apa dan memperbaiki," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida kepada Tempo. Yang jelas, katanya, indikasi praktek menurunkan harga tersebut harus dilihat secara menyeluruh. Mungkin ada lembaga lain yang ikut bersalah. "Ada juga kemungkinan Direktorat Jenderal Bea-Cukai yang salah," ucapnya. Direktur Jenderal Bea-Cukai Anwar Suprijadi mengaku telah melihat indikasi pelanggaran cukai atas impor oleh perusahaan tersebut. "Secara paralel kita juga melakukan penyidikan dan memperbaiki database harga wine dan sebagainya," katanya.
RR ARIYANI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Dadanya Tersimpan Peluru

KORAN TEMPO - Senin, 04 Juni 2007

Mungkin, suatu saat kelak, Choirul Anwar dapat membesarkan dada dan melupakan kejadian Rabu lalu, saat ibu yang menggendongnya tersungkur diterjang peluru tentara.
Mungkin, suatu saat kelak, Choirul Anwar dapat membesarkan dada dan melupakan kejadian Rabu lalu, saat ibu yang menggendongnya tersungkur diterjang peluru tentara. Tapi mungkin di dadanya itu peluru tetap tersimpan hingga tua, menjadi "kenang-kenangan" tentang pagi yang berdarah. Dokter memutuskan tidak mengangkat peluru yang telah menjadi serpihan itu dari dadanya. "Banyak tentara yang hidup dengan peluru di dalam tubuhnya. Dalam kasus Choirul, serpihan peluru di tubuhnya tidak membahayakan," kata Wakil Direktur Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang, Respati Drajad, kemarin. Dokter khawatir operasi pengangkatan serpihan peluru itu justru berbahaya mengingat kondisi Choirul yang lemah. Choirul, yang baru berumur empat tahun, adalah satu dari tujuh korban luka dalam bentrokan berlatar belakang sengketa tanah antara warga Alas Tlogo, Pasuruan, dan pasukan marinir, Rabu pekan lalu. Ia tertembak di dada kiri. Untung tak mengenai jantung. Jika tidak, ia mungkin bernasib sama seperti ibunya, Mistin, dan tiga korban tewas lainnya. Choirul, yang kini tergolek lemas di Ruang 13 RS Syaiful Anwar, memang beruntung bisa hidup meski proyektil peluru mengoyak tubuh mungilnya. Serpihan metal atau proyektil peluru yang masuk melalui dada kemudian menyerempet ke paru-paru sehingga mengakibatkan perdarahan. "Hasil rontgen menunjukkan ada serpihan metal atau logam di dada korban. Serpihan mengumpul di satu tempat," kata Setyo Sugiharto, dokter yang merawat Choirul.Agar darah tidak menggumpal di paru-paru, dokter segera menyedotnya. Selain itu, menjahit luka yang ada di paru-paru. Cara ini ditempuh untuk memulihkan fungsi paru-paru korban, meskipun masih dalam taraf minimal. "Alhamdulillah, kondisinya mulai membaik," kata ayah Choirul, Soetrisno, kemarin. Di sampingnya, Choirul masih tergolek. Matanya kerap terpejam. Helaan napasnya masih sepanjang selang infus yang menjulur ke tangannya.Selain di dada Choirul, peluru juga masih ada di tubuh Erwanto, juga korban penembakan di Pasuruan. Tim dokter RS Syaiful Anwar menemukan proyektil peluru masuk dan bersarang di pinggul sebelah kiri pria 21 tahun ini. Proyektil kemudian pecah dan menyebar ke kandung kemih dan usus. Total ada enam titik luka dalam. Dokter terpaksa memotong 40 sentimeter usus yang terluka itu. Operasi penyambungan usus akan dilakukan dua minggu lagi. Untuk sementara, Erwanto buang air besar melalui dinding perut.
BIBIN BINTARIADI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Konversi Elpiji Hemat Subsidi Rp 90 Triliun

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

MALANG --- Meski masih banyak yang keberatan atas kebijakan pemerintah mengkonversi pemakaian minyak tanah ke elpiji (LPG), pemerintah tetap bergeming. Sebab, dengan konversi pemanfaatan energi tersebut, menurut Wapres Jusuf Kalla, pemerintah bisa menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) khusus dari minyak tanah saja, sebesar Rp 90 triliun per tahun.
''Kalau rumah tangga itu bisa diganti pemakaian minyak tanahnya ke elpiji, kita bisa melakukan penghematan subsidi sangat besar. Paling tidak penghematan subsidi itu bisa mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun,'' jelas Wapres di sela-sela acara pencanangan Agro Compleks, di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), akhir pekan lalu.
Makanya, tegas Wapres, program konversi sebagai salah satu cara melakukan penghematan pemanfaatan energi dari minyak tanah ke elpiji itu akan terus dilakukan. Sehingga, pemerintah bisa menghemat subsidi itu untuk dialokasikan pada sektor lain, seperti untuk pendidikan yang masih memerlukan dana besar.
Selesai 2010Hal tersebut juga diakui Menteri Energi Sumber Daya Alam (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Menurut dia, konversi minyak tanah ke elpiji sudah dicanangkan. Pencanangannya dilakukan pertama kali di kawasan-kawasan yang padat pemakai energi elpiji.
''Untuk tahap pertama, kita sudah mencanangkan di Jakarta sebagai prioritas. Karena ini pelaksanaannya memang dilakukan secara bertahap, maka nanti setelah di Jakarta sukses akan dilaksanakan di daerah lainnya. Khususnya di kawasan Pulau Jawa dulu,'' jelas Purnomo kepada wartawan. Pada 2010, konversi elpiji diharapkan sudah selesai. ''Ketika itu seluruh rumah tangga di Indonesia sudah beralih pada pemakaian energi elpiji,'' kata Purnomo.
Menurut dia, konversi minyak tanah ke elpiji itu manfaatnya memang sangat besar. Alasannya, cadangan minyak tanah Indonesia selama ini terus menipis. Padahal, kebutuhan terhadap energi tersebut semakin meningkat. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, kebutuhan di Indonesia atas minyak tanah itu sebesar 10 juta kilo liter. Padahal, kalau dikonversi ke elpiji, dalam satu juta kilo liter minyak tanah hanya membutuhkan 600 ribu ton elpiji.
Sesuai dengan kalkulasi tersebut, penghematannya sangat besar, bisa mencapai sekitar 400 ribu kilo liter minyak tanah. ''Makanya, pemakaian elpiji itu sudah dilaksanakan di kawasan Jakarta. Program ini, memang memprioritaskan di kawasan Jawa dulu,'' kata Purnomo.
Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir Effendy, berjanji akan terus membantu pemerintah dalam mengembangkan penyediaan energi alternatif. Malah, UMM tidak fokus pada energi terbarukan dari tenaga air menjadi listrik, juga mengembangkan bio fuel, salar cell, dan energi surya.
''Itu semua sudah kita lakukan mulai 2007 ini. Kita sudah bisa memanfaatkan hasilnya pada 2008. Investasi awal untuk pengembangan semua energi terbarukan tersebut baru sekitar Rp 4 miliar,'' tandas Muhadjir sembari berharap pengembangan tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan energi alternatif. (aji )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Indonesia Minta Bantuan Tiga Macan Asia

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

SINGAPURA --- Indonesia meminta Jepang, Cina, dan Korea Selatan memberikan bantuan dalam pengamanan Selat Malaka. Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono, menyatakan, ketiga 'Macan Asia' atau negara makmur di Asia itu, dalam hal ini diharapkan bisa memberikan bantuan teknis.
''Bagi Indonesia, hal yang menjadi kekurangan selama ini adalah kapasitas efektif untuk mengerahkan sumber daya, peralatan, maupun kapal dalam langkah pengamanan. Kami meminta bantuan baik atas dasar hubungan bilateral maupun ASEAN,'' kata Juwono pada konferensi keamanan internasional di Singapura, Ahad (3/6).
Menurut Juwono, Indonesia memiliki tanggung jawab besar mengamankan Selat Malaka karena ukuran dan lokasinya yang strategis sebagai salah satu jalur lalu lintas kapal niaga tersibuk di dunia. Namun, ia mengakui Indonesia tak memiliki kekuatan finansial untuk melakukan pengamanan bila dilakukan sendiri.
Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kata Juwono, memang telah melakukan patroli udara bersama. Meski demikian, ungkap dia, Indonesia memiliki keterbatasan dalam menjalankan operasi pengamanan itu. ''Ada tanggung jawab besar namun ada pula masalah besar,'' katanya.
Anggaran pertahananJuwono mengatakan, bila Indonesia mengalokasikan dana lebih untuk kebutuhan di bidang pertahanan, ini berarti akan mengurangi alokasi dana yang dilakukan pemerintah untuk program sosial dan ekononi. Seperti program pembangunan sekolah dan rumah sakit.
Pemerintah Indonesia, ujar Juwono, mengalokasikan dana untuk pertahanan kurang dari satu persen daro Gross Domestic Product (GDP) per tahunnya, yang sebesar 400 miliar dolar AS. Ini berarti alokasi dana untuk pertahanan sebesar 3.2 miliar dolar AS per tahun.
Sedangkan Singapura yang terkenal sebagai salah satu negara Asia yang angkatan bersenjatanya dilengkapi senjata modern, anggaran dana untuk pertahananya sebesar 5,3 persen dari GDP atau 6,87 miliar dolar AS. ''Jadi ada kesenjangan besar,'' kata Juwono.
Kondisi seperti inilah, ungkap Juwono, yang mengharuskan Indonesia bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. Termasuk meminta bantuan Jepang, Cina, dan Korsel. Ia menambahkan, kemakmuran negara di Asia Tenggara dan Timur tergantung pada keamanan di Selat Malaka. Sebab Selat Malaka telah menjadi perairan yang ramai dan sebanyak 40 persen perdagangan dunia melalui laut akan melalui selat tersebut.
Sebagian kapal-kapal minyak dunia juga melewati selat sepanjang 960 km ini. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Lalu lintas selat ini juga melalui Malaysia dan Singapura. ''Ini sangat penting bagi kami, negara-negara di wilayah di mana selat tersebut berada dan bagi perkembangan ekonomi dunia. Selama ini, AS masih mendominasi bantuan keamanan di wilayah Asia-Pasifik,'' kata Juwono.
Namun demikian, jelas Juwono, mungkin dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, Jepang, Cina, dan Korsel bersedia untuk melibatkan diri dalam memberikan bantuan keamanan. Angkatan laut mereka bisa menyeberangi Asia Timur Laut dan Asia Tenggara.
Menteri Pertahanan Singapura, Teo Chee Hean, menambahkan, setiap gerak yang dilakukan angkatan laut Cina maupun Jepang yang mencapai Selat Malaka, tempat 70 persen minyak impor mereka melewatinya, harus sesuai dengan hukum internasional. ''Bantuan Jepang dan Cina untuk mengamankan Selat Malaka memang diperlukan. Namun demikian, ini harus merupakan langkah yang konstruktif. Selain itu, upaya tersebut harus tak melanggar hukum internasional,'' kata Teo. (fer/afp/ap )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Warga Empat Desa Blokir Jalan

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007
Mereka kecewa desanya tak masuk peta terdampak lumpur Lapindo.

SIDOARJO --- Warga Desa Pejarakan, Kedungcangkring, Mindi, dan Besuki yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Korban Lumpur Lapindo (Gempur 4D), kembali menggelar aksi unjuk rasa di KM 40 Jalan Tol Surabaya-Gempol, Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad (3/6). Mereka masih tetap menuntut dimasukkannya empat desa itu ke dalam peta terdampak.
Aksi warga ini dipicu oleh jawaban Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) atas aksi pada 26 Mei lalu yang tidak memuaskan warga. BPLS dalam menanggapi tuntutan warga ini belum memberikan kepastian kapan empat desa itu dimasukkan ke dalam peta terdampak seperti desa lainnya.
Selain itu, tuntutan atas uang ganti rugi gagal panen untuk empat desa tersebut belum ada kepastian. Padahal sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Wakil Bupati Saiful Illah, menyatakan akan terus berjuang untuk memasukkan empat desa ini ke dalam peta terdampak. Jawaban yang tidak tegas itu tidak membuat warga cukup menerima, dan kini malah nasib mereka menjadi tidak menentu.
Zakaria, salah satu koordinator Gempur 4D, menyatakan, ketidakpuasan warga atas jawaban pemerintah maupun BPLS itulah yang membuat warga kembali menggelar aksi unjuk rasa. ''Kami warga empat desa ini merasa tetap dibodohi oleh pemerintah dengan janji-janjinya yang tak pasti dan tanpa tanpa ada realitasnya. Kami merasa resah dengan kondisi lumpur di pond Pejarakan, Mindi, dan Besuki. Kalau tanggul jebol siapa yang bertanggung jawab. Makanya kami menuntut kembali pemerintah agar memberikan jawaban yang pasti. Begitu juga BPLS harus memberikan jaminan atas keselamatan kami,'' tuturnya.
Warga empat desa itu memblokade jalan tol yang dipakai jalur satu-satunya distribusi pasir dan batu (sirtu). Dump truk yang membawa sirtu untuk membuat tanggul di titik 44 dan 45 terpaksa harus berhenti karena aksi warga yang melarang mereka melanjutkan peninggian tanggul. Aksi itu banyak diikuti para ibu-ibu dan anak-anak sekolah yang kebetulan libur karena hari Ahad.
Revisi Perpres 14/2007Selain menggelar aksi unjuk rasa di jalan tol KM 40, sebagian warga Desa Mindi, Kecamatan Porong, juga menggelar aksi di tanggul spillway. Mereka menuntut hal yang sama dengan warga Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring. Namun warga Mindi lebih menekankan pada Perpres No 14 Tahun 2007 yang tidak memasukkan daerahnya ke dalam kawasan yang mendapat ganti rugi. Warga menginginkan Perpres itu direvisi.
Rofiq, salah satu tokoh desa Mindi, mengatakan, aksi warga yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang menuntut hal sama dengan desa Pejarakan, Besuki, dan Kedungcangkring. Namun warga Mindi mendesakkan tuntutannya lebih menginginkan perbaikan Perpres 14/ 2007.
''Dengan direvisinya Perpres itu tentunya akan mempermudah desa kami masuk dalam peta terdampak yang ditandatangani pada 22 Maret kemarin. Namun hubungan kami dengan desa lain tetap bersatu, karena sebagian warga kami juga menggelar aksi di jalan tol,'' ujar Rofiq.
Ditambahkan Rofiq, warga Mindi ini diambang keresahan karena tidak adanya kejelasan nasib mereka yang terancam terkena luapan lumpur Lapindo. Meski demikian, Rofiq tidak memungkiri lahan yang terkena dampak tetap diberi ganti rugi, namun yang diinginkan warga sekaligus rumah dan pekarangannya.
Hanya pelaksanaHumas BPLS, Ahmad Zulkarnain, mengatakan, rasanya tidak mungkin jika Perpres itu akan direvisi. Alasannya, BPLS hanya sebagai pelaksana Perpres. ''Kalau kita minta Perpres itu dicabut atau direvisi rasanya tidak mungkin. Kita ini diamanatkan oleh Presiden melalui Perpres itu untuk menanggulangi bencana lumpur. Kewenangan untuk merevisi tidak ada, yang punya kewenangan adalah Presiden,'' ujarnya. Menanggapi tuntutan dimasukkannya empat desa ke dalam peta terdampak, Zulkarnain mengatakan, masih diupayakan. (tok )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pembalikan Arus Dana Belum akan Terjadi

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

JAKARTA -- Para gubernur bank sentral yang tergabung dalam Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) menilai, belum terlihat tanda-tanda akan terjadi pembalikan arus dana investasi portofolio yang menyerbu kawasan Asia Pasifik. Kondisi ekonomi negara-negara EMEAP cukup baik dengan stabilitas yang kuat.
Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, faktor pemicu pembalikan justru bukan berasal dari sisi ekonomi. Dia menyebut, faktor politik dan keamanan, bencana alam, maupun wabah penyakit lebih membuat investor takut, sehingga bisa menarik kembali dananya.
''Jadi, lebih bersifat exogenous. Dan, pengalaman menunjukkan, faktor-faktor ini bukan hal yang mudah untuk diantisipasi,'' kata Burhanuddin dalam sidang forum kerja sama bank sentral negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik ke-12 di Cebu, Filipina.
Gubernur bank sentral dari 11 negara, menurut siaran pers BI, Ahad (3/6) malam, juga berpendapat derasnya arus modal asing tidak semata-mata karena berlebihnya likuiditas global. Faktor lainnya, risiko ekonomi negara-negara EMEAP dipandang menurun.
Terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta kredibilitas kebijakan yang meningkat, menjadi tanda bahwa risiko ekonomi berkurang. Apalagi, tingkat imbal hasil instrumen keuangan di negara-negara EMEAP belakangan ini dinilai investor sangat menarik.
Tingkat inflasi di negara-negara tersebut relatif terjaga dan gerak lajunya juga predictable. ''Tingkat suku bunga dan laju inflasi yang terjaga, memicu pelaku pasar melakukan transaksi carry trade, memanfaatkan perbedaan suku bunga antarnegara,'' katanya.
Meskipun meyakini pembalikan arus modal global kecil kemungkinan terjadi, para gubernur bank sentral tetap meminta anggotanya meningkatkan kemampuan memonitor kondisi makroekonomi dan mekanisme pengendalian krisis. Fokus program itu antara lain mencakup bidang pasar keuangan, pengawasan bank, penyelenggaraan sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, serta pengembangan teknologi informasi masing-masing negara anggota.
Meski diklaim aman, menurut ekonomi Econit, Hendri Saparini, situasi saat ini tetap berpotensi menimbulkan krisis finansial, mirip di Amerika Latin. "Situasinya bakal menjadi bahaya kalau aliran dana itu tidak disalurkan ke sektor riil, justru akan terjadi gelembung ekonomi.'' (evy )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hidup Berat Terjerat Rentenir

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

Nasib baik belum mau berpihak pada perempuan bernama Mbok Jah (56 tahun). Setiap hari, dia bergulat dengan banyak tekanan ekonomi. Untuk menopang hidupnya, dia berjualan nasi pecel, kopi, teh, dan makanan kecil di sebelah Pasar Sleko, Madiun, Jawa Timur. Konsumennya adalah masyarakat kelas bawah seperti kuli pasar dan tukang becak. Untungnya pun tak seberapa. ''Yang penting cukup buat makan,'' tutur ibu empat anak itu.
Ia mengaku sudah puluhan tahun menekuni hidup seperti itu. Suaminya tidak punya pekerjaan tetap. Sesekali, suaminya membantu berjualan. Beban hidup Mbok Jah menjadi bertambah berat karena dia harus membayar angsuran kepada bank thithil --''bank'' perorangan yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga sangat tinggi.
Hidup seperti Mbok Jah ini juga dijalani umumnya warga pasar. Mereka menjadi sasaran empuk untuk dijadikan nasabah oleh bank thithil. Para nasabah ditawari utang dengan bunga 20 hingga 30 persen. Banyak warga miskin yang kepepet menerima tawaran pinjaman itu dan akhirnya terjerat utang.
Selain mematok bunga tinggi, para pemberi pinjaman dengan bunga tinggi ini juga main sunat (potong) nilai pinjaman. Misalnya, pinjaman yang disepakati Rp 100 ribu, hanya diberikan kepada nasabahnya sebesar Rp 90 ribu. Sementara utangnya tetap dihitung Rp 100 ribu. Jika utang itu diangsur 24 kali (24 hari), maka sang nasabah harus membayar senilai Rp 120 ribu.
Dengan perhitungan seperti itu, maka Mbok Jah, yang mepunyai empat item pinjaman, setiap harinya harus membayar angsuran sebesar Rp 18 ribu. Pembayaran angsuran tersebut diberikan kepada pekerja bank thithil yang setiap hari mendatangi warungnya. Dengan kondisi seperti ini, Mbok Jah terus berganung kepada pinjaman para rentenir selama bertahun-tahun. Dia tidak cukup punya kekuatan untuk melepaskan diri dari jerat rentenir. ''Saya ini kan orang kecil. Cari modal ya susah. Ya terpaksa pinjam utang di bank thithil itu,'' tutur dia.
Dengan menekuni usaha warung seperti itu, hasil yang didapatkan Mbok Jah tentu tidak seberapa. Menurut dia, setiap hari keuntungan yang didapatkan Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Kemudian dari keuntungan sebesar itu, dia harus membayar angsuran Rp 18 ribu. Praktis, yang tersisa dari hasil berdagang kecil-kecilannya itu menjadi tidak seberapa. Karena keuntungannya terlampau kecil, dia kerap tidak membayar cicilan dan harus bertengkar dengan petugas penarik angsuran.
Nasib yang sama, juga dialami Ny Hasan, salah satu pedagang sayuran, di Pasar Nambangan, Madiun. Ia juga sudah bertahun-tahun terjerat pinjaman rentenir karena keuntungan yang diperolehnya dari berjualan sayur tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, saat ini tanggunganya lebih berat daripada Mbok Jah, karena dia memiliki delapan item pinjaman. Tentu saja, angsurannya pun menjadi jauh lebih besar dari angsuran yang harus dibayar Mbok Jah. Sayang dia tidak bersedia menyebut nilai nominalnya. ''Nasib seperti saya ini susah. Masak setiap hari dikejar utang,'' ungkap dia. Dia pun hanya bisa pasrah menerima nasib yang harus dijalaninya.
Lebih mengenaskan nasib yang dialami perempuan yang mengaku bernama Ny Toro, warga Perumnas Candirejo, Nganjuk, Jawa Timur ini. Sekarang dia terjerat berbagai pinjaman rentenir. Nasib seperti ini terjadi karena kiriman uang suaminya yang bekerja di luar Jawa sering tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain terjerat utang bank thithil, ia juga terjerat pinjaman rentenir pribadi dengan bunga yang mencekik. Karena tidak mampu membayar angsuran, ia selalu bersembunyi jika sang rentenir mendatangi rumahnya.
Ny Toro punya beban berat setelah dia tidak sanggup membayar uang kontrakan rumah. Agar tetap punya tempat untuk berteduh, dia kemudian meminjam uang kepada rentenir senilai Rp 3 juta. Sang rentenir mematok bunga sebesar 30 persen. Dengan bunga sebesar itu, setiap bulan ia harus membayar bunga pinjaman senilai Rp 300 ribu. Nilai tersebut tidak termasuk angsuran untuk membayar pokok pinjaman.
Karena tidak mampu membayar bunga dan pokok pinjaman, sang rentenir pernah berniat menyita barang-barang milik Ny Toro, seperti TV dan kulkas. Namun, saat penyitaan akan dijalankan, Ny Toro melawan. Penyitaan pun batal dijalankan. Namun, karena kesulitan ekonomi terus saja menerpa Ny Toro, barang-barang itu akhirnya juga digadaikan ke kantor pegadaian.
Menanggapi banyaknya rentenir seperti itu, Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (DPKM) Kabupaten Madiun, Dwijati Poernomo menjelaskan bahwa pemilik lembaga pinjaman berbunga tinggi itu bersifat perorangan, bukan koperasi. ''Kalau koperasi melakukan praktik seperti itu, akan kami cabut izinnya,' ujar Dwijati. Dia pun mengakui bahwa praktik seperti itu sangat merugikan masyarakat. ''Coba banyangkan, dengan bunga 30 persen, itu mencekik leher. Ini semua tergantung masyarakat sendiri. Kalau bungga tinggi, saya berharap masyarakat jangan pinja,'' tutur dia. Sayang, sejauh ini belum ada program yang jelas dari pemerintah setempat untuk melepaskan warga dari jerat rentenir ini. (juwair )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

SBY Dipastikan tak Hadiri Sidang Interpelasi

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan tidak hadir dalam sidang paripurna DPR yang membahas hak interpelasi soal dukungan pemerintah terhadap sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB kepada Iran. Presiden menunjuk Menko Polhukam untuk memberikan penjelasan di hadapan anggota dewan, Selasa (5/6).
''Saya memang belum membaca suratnya, tapi beliau (Presiden) sudah pasti tidak bisa hadir, seperti yang disampaikan Mensesneg, Hatta Rajasa,'' kata Ketua DPR, Agung Laksono, di Kendari, Ahad (3/6).
Presiden Yudhoyono, ujarnya, telah menugaskan Menko Polhukam, Widodo AS, untuk mewakili pemerintah. ''Fraksi-fraksi memang masih berharap Presiden tidak mewakilkan kehadirannya untuk menjawab usul interpelasi DPR,'' katanya.
Untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif antara lembaga eksekutif dan legislatif, menurut Agung, sebaiknya SBY datang langsung dalam sidang paripurna yang membahas hak interpelasi tersebut. ''Dengan demikian, akan ada keakraban antara DPR dan Presiden, tapi keputusan kembali kepada beliau.''
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar sekaligus penggagas interpelasi, Yuddy Chrisnandi, menganggap SBY lepas tanggung jawab jika tak menghadiri undangan DPR untuk menjawab hak bertanya yang diajukan. DPR dan publik, katanya, tentu saja sangat kecewa atas keputusan SBY tersebut.
''Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa Presiden tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga tidak berani berdialog langsung dengan DPR,'' ujar Yuddy. Dia khawatir, bila demikian adanya, citra SBY akan luntur di mata pendukungnya.
Undang-undang No 22/2003, papar Yuddy, mengharuskan Presiden memenuhi undangan DPR. ''Kecuali, Presiden berhalangan pada tanggal yang ditentukan, atau dapat mewakilkan untuk menjawab tanggapan DPR berikutnya, setelah memberikan jawaban,'' tegasnya.
Namun demikian, dia mengakui DPR hanya bisa menyayangkan dan menyesalkan ketidakhadiran Presiden tersebut tanpa bisa menindaklanjuti, misalkan dianggap menyalahi UU. ''Karena tidak ada konsekuensi hukum yang bisa memaksa Presiden tetap hadir,'' jelasnya.
Ketidakhadiran SBY dalam sidang paripurna DPR, menurut Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, menunjukkan bahwa Presiden tidak ksatria. ''Karena, bila diwakilkan, banyak hal yang akan tidak terjawab,'' kata Hasyim. (ant/eye/rto )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Proses dengan Hukum Pidana'

REPUBLIKA - Senin, 04 Juni 2007

Agar tak terulang, pelaku harus dihukum sekeras-kerasnya.

JAKARTA -- Pelaku penembakan warga Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Pasuruan, Rabu (30/5) lalu, harus diproses secara hukum pidana. Hal sama juga diberlakukan terhadap pimpinan 13 anggota Marinir --kini telah ditetapkan sebagai tersangka-- yang memerintahkan penembakan itu, sehingga terjadi tragedi berdarah tersebut.
''Harus diproses dengan hukum pidana, bukan dengan hukum militer,'' kata Ketua Dewan Pengurus Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Ahad (3/6).
Sejalan dengan itu, seluruh anggota Marinir yang terlibat harus dipecat dari dinas militer. ''Kemudian, Panglima TNI memerintahkan semua jajaran TNI untuk tidak ikut campur urusan sengketa tanah di mana pun karena itu bukan tugas TNI,'' tegasnya.
Menurut Hendardi, atas alasan apa pun, tak dibenarkan TNI mengarahkan moncong senjatanya kepada rakyat sendiri. ''Tragedi di Pasuruan itu jelas bentuk pelanggaran HAM. Menjaga tanah sengketa saja bukan urusan TNI, apalagi menembaki rakyat.''
Kemarin, tim Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang terdiri dari delapan orang, datang ke lokasi bentrok. Kedatangan tim Kontras guna melakukan advokasi warga. Menurut Sinung dari Pendampingan Hukum Konflik dan Perdamaian (PHKP) Kontras, data dan fakta hasil wawancara warga telah mereka kumpulkan.
Kesimpulan sementara, penembakan warga Desa Alas Tlogo adalah pelanggaran HAM. Namun, Sinung mengaku belum bisa menjelaskan seberapa berat HAM yang dilanggar. ''Kadar pelanggaran HAM masih kita olah setelah data dan fakta seluruhnya terkumpul,'' ujarnya.
Investigasi di lapangan membuktikan, ungkap dia, penembakan anggota Marinir terhadap warga tak didahului tembakan peringatan. Sasaran tembakan pun mematikan, karena ada peluru yang mengenai kepala dan rahang.
Berdasarkan fakta, tembakan dilakukan bukan untuk melumpuhkan. ''Sasaran tembakannya sudah menjadi target, meski tidak direncanakan sebelumnya.''
Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, mengingatkan TNI untuk tidak kembali pada pola Orba yang represif. Dia setuju untuk menindak tegas 13 anggota Marinir pelaku penembakan berdarah itu. ''Sementara, pemerintah harus memberi perhatian agar tak menimbulkan trauma psikologis,'' katanya.
Di Palembang, Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, meminta pelaku penembakan dihukum sekeras-kerasnya supaya kejadian serupa tak terulang di tempat lain. ''Kini kasusnya sudah terjadi, dan saya sepakat bahwa kasus ini harus dituntaskan secara hukum, apakah sampai pelanggaran HAM berat atau tidak,'' kata dia.
Sementara itu, di Kompleks Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang, Jatim, sekitar 5.000 warga NU menggelar istighotsah dan shalat ghaib. KH Hasyim Muzadi selaku pimpinan ponpes menjelaskan, kegiatan ini dilakukan berkaitan dengan tragedi berdarah di Pasuruan.
Dia berharap, warga tidak melakukan tindakan anarkis menyikapi peristiwa tersebut. ''Memang, penembakan itu perbuatan zalim, tapi tidak boleh dilawan dengan kezaliman juga,'' katanya.
Dalam tradisi militer, paparnya, yang bertanggung jawab tak hanya anggota yang terlibat, tapi juga pimpinan yang memerintahkan penembakan. ''Mereka juga harus diadili,'' tegasnya.
Dikawal puluhan tentara berseragam, Pangarmatim TNI AL, Laksda Moekhlas Sidik, menjenguk korban yang dirawat intensif di RS Syaiful Anwar, Malang, Ahad (3/6) pagi. Di RS tersebut, saat ini masih dirawat dua korban luka tembak, yakni Khoirul Anwar (3 tahun) dan Erwanto (27 tahun).
''Pangarmatim bilang ke Khoirul, 'semoga kamu kelak jadi pemimpin','' kata Sutrisno, orangtua Khoirul, menirukan ucapan Moekhlas. (osa/aji/lis/ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

420 Ha Lahan TNI AL Akan Dilepas

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

Hotman: Kasus Pasuruan Bukti Lemahnya Administrasi

PASURUAN, KOMPAS - Untuk menyelesaikan konflik dengan warga, TNI Angkatan Laut akan melepaskan 420 hektar lahan Pusat Latihan Tempur Marinir di Pasuruan bagi masyarakat sekitar. Selain untuk relokasi permukiman warga, tanah itu juga dimaksudkan untuk tanah bengkok, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Tawaran pelepasan 420 hektar (ha) dari total 3.569 ha lahan itu disampaikan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang, seusai menjenguk dua warga Desa Alas Tlogo korban penembakan yang masih dirawat di RS itu, Minggu (3/6). "Saya sendiri akan duduk sebagai ketua panitia relokasi," katanya.
Menurut Moekhlas, untuk keperluan itu saat ini sudah sampai pada tahap pendataan.
Akan tetapi, tawaran simpatik TNI AL itu hampir pasti ditolak warga. Beberapa tokoh masyarakat 11 desa di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling akan menyampaikan penolakan itu dalam pertemuan dengan Moekhlas Sidik, Senin. Mereka tetap yakin tanah itu milik mereka.
Ke-11 desa yang berada di kawasan Pusat Latihan tempur (Puslatpur) TNI itu adalah Desa Sumberanyar dan Sumberagung di Kecamatan Nguling, lalu Desa Semedusari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, Tamping, dan Alas Tlogo di Kecamatan Lekok.
Kepala Desa Sumberanyar Purwoeko, Minggu, mengatakan, warga sudah tinggal di Lekok dan Nguling sebelum Puslatpur TNI dibangun tahun 1961-1963. Pada periode tahun itu pula tidak ada warga yang menjual tanahnya kepada TNI AL. "Jadi, salah kalau TNI AL mengklaim tanah kami sudah dibebaskan atau dibeli," ujarnya.
Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi menyatakan, sangat mustahil kalau TNI AL mengklaim telah membeli tanah warga. "Kalau tanah kami sudah dibeli, pasti TNI AL yang memiliki Letter C dan Petok D-nya," kata Imam Sugnadi. Selain itu, proses penyertifikatan tanah oleh TNI AL juga dinilai janggal karena syarat pembuatan sertifikat harus ada Letter C dan Petok D.
Sebagaimana diberitakan, empat warga Desa Alas Tlogo tewas dan delapan luka-luka akibat tertembak prajurit Marinir TNI AL, Rabu lalu.
500 meter per rumah
Menurut Moekhlas, hasil pendataan yang dilakukan panitia menyebutkan terdapat 6.302 rumah di lokasi sekitar lahan Puslatpur Marinir. Pihaknya juga sudah membuat rencana tata ruang relokasi.
"Jadi, prinsipnya daerah itu tetap diputuskan untuk daerah pendidikan dasar dan latihan. Tahapan berikutnya dari rencana relokasi ini, yakni pemaparan di depan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan masukan. Kemudian setelah itu dilaksanakan relokasi. Saya mohon masyarakat bisa mengerti dengan rencana ini," ujarnya.
Rencananya, kata Moekhlas, setiap rumah mendapat ganti lahan 500 meter persegi, dengan dana pembangunan rumah Rp 10 juta setiap rumah. Untuk 7.000 rumah, misalnya, sudah harus dikeluarkan 350 hektar. Kemudian ditambah 20 persen untuk fasilitas umum, jalan sekolah, serta sisanya untuk tanah bengkok, sekitar 70 ha.
"Kalau kami didesak untuk mundur, tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa," kata Moekhlas tegas.
Konflik agraria
Pengajar di FISIP Universitas Airlangga, Prof Dr Hotman Siahaan, mengatakan, insiden di Pasuruan bukanlah masalah kultur. Insiden itu adalah bentuk konflik agraria yang sudah berlangsung lama dan selalu mengandung kekerasan.
Penyebabnya, Undang-Undang Pokok Agraria tidak tegas dijalankan sehingga bukti pemilikan tanah sulit diperoleh. Administrasi pertanahan kita tidak memadai dan tidak tanggap dalam mengatur hak pemilikan tanah. Tanah semakin terbatas sehingga menjadi persoalan hidup mati.
Apalagi, lahan di Pasuruan itu diklaim oleh TNI AL sebagai miliknya dan kemudian disewakan ke perkebunan. Sementara warga sangat berharap memiliki. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional harus tegas menangani masalah ini.
Secara terpisah, pengajar antropologi Universitas Jember, yang juga pakar budaya Madura, Kusnadi, menjelaskan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat terbatas sehingga walau tanah tidak begitu subur, tetap menjadi tumpuan hidup yang sangat penting.
Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Kusnadi, diperlukan kesepakatan bersama untuk mencegah kemungkinan klaim sepihak di lain waktu.
Harus diusut tuntas
Meski internal TNI AL sudah mengambil langkah tegas terhadap prajuritnya, berbagai pihak tetap menuntut agar kasus itu diusut tuntas.
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, misalnya, meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya.
Partai Amanat Nasional bahkan memasukkan tuntutan pengusutan secara tuntas kasus Pasuruan itu sebagai salah satu dari 20 butir pernyataan politik hasil rakernas partai.
Sementara itu, Polisi Militer TNI AL Lantamal V Surabaya akan mulai meminta keterangan dari warga Alas Tlogo, hari Selasa besok.
Polisi Militer TNI AL juga akan meminta keterangan dari karyawan PT Kebon Grati Agung, anak perusahaan PT Rajawali I.
Sedangkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta semua pihak tidak menyikapi negatif atau apriori terlebih dahulu terhadap komitmen TNI untuk bersikap terbuka dalam menangani kasus Pasuruan itu. (ody/ina/apa/LKT/ WAD/DWA/JON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

"Kemarau basah"Hujan Masih Berpeluang hingga Oktober

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Badan Meteorologi dan Geofisika memperkirakan, musim "kemarau basah" akan melanda Indonesia selama tahun ini. "Kemarau basah" yang dimaksud ialah musim kemarau, tetapi masih mengandung curah hujan karena pengaruh faktor fenomena La Nina dan pergerakan masa uap air.
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sri Woro B Harijono, Minggu (3/6), mengatakan, hingga Oktober 2007 mendatang, hujan berpeluang masih akan terjadi. Bahkan, kawasan Indonesia di utara garis Khatulistiwa curah hujan kemungkinan bahkan di atas normal.
Musim "kemarau basah" pada tahun ini, menurut Sri Woro, disebabkan oleh dua faktor, yaitu fenomena La Nina dan pergerakan uap air.
Untuk wilayah Indonesia bagian timur dan tengah, "kemarau basah" disebabkan oleh fenomena La Nina. Fenomena ini mengacu pada terbentuknya uap air atau awan di atas Samudra Pasifik bagian tengah yang bergerak menuju wilayah bertekanan rendah di wilayah Asia, termasuk Indonesia bagian timur dan tengah. "Suhu permukaan Samudra Pasifik turun 1 derajat Celsius dari rata-rata 22,5 derajat Celsius," ujarnya.
Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat, fenomena "kemarau basah" dipengaruhi pergerakan massa uap air atau dipole mode antara barat Sumatera dan Afrika sebelah timur.
"Saat ini tengah terjadi dipole negatif, yaitu adanya pergerakan massa uap air dari Afrika sebelah timur ke wilayah Sumatera bagian barat yang berpotensi mengakibatkan hujan sehingga di wilayah Indonesia bagian barat juga akan terjadi ’kemarau basah’. Kesimpulannya, hampir di seluruh Indonesia terjadi ’kemarau basah’," ujar Woro.
Fenomena La Nina dengan intensitas lemah ini, menurut pantauan BMG, sebenarnya telah terjadi sejak Maret 2007, dan dapat dirasakan dengan adanya kondisi suhu di Indonesia yang tidak panas. Mengacu pada analisis International Research and Institute (IRI) for Climate and Society, mulai bulan Mei 2007 hingga Oktober 2007, peluang terjadinya La Nina 55 persen. Sedangkan pada kondisi normal peluangnya 40-44 persen.
Berkebalikan dengan fenomena El Nino, yang mengakibatkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia, anomali iklim La Nina ini biasa menyebabkan curah hujan berkepanjangan dan jika terjadi pada musim hujan bisa menyebabkan banjir. "Dari segi ketersediaan air, kemarau kali ini mungkin tidak akan menyebabkan kekeringan yang parah. Tapi, peluang hujan yang terjadi di saat kemarau bisa berdampak pada sektor pertanian," kata Woro.
Terkait dengan kondisi suhu muka laut di Indonesia, BMG mencatat, bulan Juni, Juli, dan Agustus 2007, suhu muka laut di perairan Indonesia umumnya normal. Sedangkan mulai Agustus hingga Oktober, suhu muka Laut Jawa dan Samudra Indonesia menurun, berkisar minus 0,25 derajat Celsius sampai minus 0,5 derajat Celsius. Sedangkan suhu muka laut di sekitar wilayah perairan Laut Jawa dan Samudra Indonesia umumnya di bawah rata-rata, sekitar minus 0,5 derajat Celsius. (AIK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Rumah Kubah: Jangan Sampai Hanya Jadi "Mainan Baru"

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

Meski matanya sudah memerah menahan kantuk, Harti (28) mencoba untuk tidak tertidur. Sambil menunggu suaminya pulang, Kamis (31/5) malam lalu, ia kemudian mengajak Kompas duduk di depan pintu kayu rumah dome yang baru ditempatinya sebulan lalu. Tak ada kursi di rumah itu, hanya tikar yang setiap saat bisa digelar untuk alas duduk.
Diterangi cahaya kemerahan lampu minyak dari tengah ruangan, Harti membagi kegembiraannya memperoleh bantuan rumah berbentuk kubah itu.
"Awalnya memang aneh rasanya, rumah kok bulat. Tapi lama-lama ya biasa. Malah senang. Kan hanya ada satu-satunya di Indonesia. Banyak orang yang pingin lihat dan masuk ke sini," katanya, tersenyum.
Di rumah berdiameter 7 meter itu Harti tinggal bersama Samsuri (29), suaminya, dan kedua anak kembarnya. Dengan empat penghuni, rumah dome milik Harti tampak tak terlalu sempit. Mungkin karena belum ada perabot-perabot berukuran besar di rumah itu.
Hanya ada kasur kapuk untuk alas tidur di kedua ruang kamar dan satu kompor aluminium beserta beberapa peralatan makan di ruang dapur.
Ruang depan dan lantai dua diisi barang-barang dagangan Harti, seperti aneka minuman, makanan kecil, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ramainya masyarakat yang ingin melihat rumah dome di pagi dan sore hari memang menjadi peluang ekonomi tersendiri sehingga Harti dan tiga tetangganya yang juga tinggal di rumah kubah membuka toko kelontong kecil-kecilan di ruang tamu mereka masing-masing.
Memasuki rumah yang disebut-sebut tahan gempa seharga Rp 35 juta itu serasa berada dalam tutup periuk yang sewaktu-waktu bisa dibuka. Ketika tutup itu dibuka, sebuah kue bundar ada di dalamnya. Empat ruang di lantai satu rumah dome menyerupai potongan-potongan kue berbentuk kerucut. Ruang tamu di depan, ruang tidur di samping kiri dan kanan, dan dapur di belakang. Berbaring di ruang atas berlantai kayu, penghuni bisa menatap langsung lubang angin di puncak kubah dan merasakan segarnya udara.
Adaptasi
Satu bulan pascaperesmian rumah dome, sebagian warga di kawasan permukiman rumah dome bagi korban gempa di Dukuh Sengir, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, yang diberi nama New Nglepen itu belum juga terbiasa menempati rumah baru mereka. Perbedaan bentuk antara rumah dome setinggi 4,6 meter dan rumah tradisional jelas membutuhkan proses adaptasi tersendiri.
Warga yang terbiasa hidup dalam ruang-ruang persegi pada rumah dengan luas tak kurang dari 36 meter persegi harus membiasakan diri tinggal dalam ruang-ruang tak bersudut di rumah dome.
"Waktu pertama kali bangun tidur ya kaget lihat dindingnya enggak lurus. Saya sampai bingung tidur menghadap ke arah mana," kata Hidayat (37), penghuni New Nglepen Blok D, tertawa.
Harti menambahkan, ia sempat kebingungan di awal karena rumah barunya yang relatif sempit. "Jalan sedikit ke barat atau ke timur sudah ketemu pintu," ujarnya. Dua pintu dalam rumah dome memang berhadapan lurus satu sama lain.
Dalam proses adaptasi itu, keterbatasan lahan juga menyebabkan banyak warga yang belum memindahkan keseluruhan perabotnya. "Selama listrik belum menyala, kami belum akan pindah sepenuhnya ke rumah dome," tambah Samsuri, penghuni lain.
Saat ini proses pendaftaran pemasangan listrik di tiap rumah masih berlangsung. Secara khusus, ketiadaan listrik dan beranda di rumah dome itu tak menghalangi keinginan warga untuk bersosialisasi satu sama lain. Jika biasanya bercengkerama di teras atau ruang tamu, di New Nglepen mereka berbincang santai dengan menggelar tikar di luar rumah.
Tak ada tempat untuk ternak
Proses adaptasi warga bertambah sulit ketika tidak ada lahan bagi kegiatan peternakan yang menunjang hidup mereka. Marmorejo (62), misalnya, tidak setiap hari tinggal di rumah dome. "Saya kadang-kadang saja menempati rumah dome. Kalau setiap hari tidur di situ, sapi di rumah tidak ada yang menunggu," kata Mbah Marmo yang malam itu sengaja menghabiskan waktu bersama istrinya di rumah dome yang sudah beberapa hari tak disinggahinya.
Mbah Marmo adalah warga Mbulusari, Sengir, yang sebagian rumahnya roboh saat gempa 27 Mei 2006. Karena daerah tempat tinggalnya juga rawan longsor, ia bersama warga Mbulusari lainnya direlokasi ke kawasan New Nglepen.
Seperti umumnya warga New Nglepen, selain bertani, Mbah Marmo juga mengandalkan hidupnya dari beternak sapi dan kambing. Karena itu, Mbah Marmo tak tenang meninggalkan sumber penghasilannya tanpa pengawasan.
Maklum, rumah lama Mbah Marmo letaknya sekitar dua kilometer dari New Nglepen.
Kompleks rumah dome New Nglepen dibangun atas bantuan Domes for The World bekerja sama dengan World Association Nongovernmental Organization dan Emmar Properties sejak Oktober 2006 tanpa dilengkapi kandang komunal untuk ternak warga.
Selain 71 rumah dome untuk warga, juga terdapat enam kamar mandi komunal dan fasilitas umum lain, seperti masjid dan taman bermain. Ada pula gedung untuk taman kanak-kanak dan poliklinik, tetapi saat ini kedua bangunan itu belum berfungsi. "Fasilitas yang ada saat ini sudah dirancang menjadi satu kesatuan. Kandang komunal memang tidak ada dalam perencanaan," kata Petugas Pelaksana Proyek Domes for The World Antonius Yosanto.
Mainan baru
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Pande Made Kutanegara, mengungkapkan, apa yang dialami oleh warga New Nglepen saat ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk culture shock. Hidup di lingkungan baru, warga menemui budaya-budaya baru yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang melekat sebagai petani Jawa yang tinggal di daerah pedesaan.
"Mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan budaya perumahan yang berbeda dengan cara hidup di pedesaan. Karena itu mereka harus dipersiapkan, baik secara internal maupun kultural," kata Pande.
Struktur sosial seperti penentuan batas pekarangan, pemilihan pemimpin, kejelasan tentang status tanah yang ditempati, dan penyediaan sarana bagi aktivitas mereka seperti beternak harus segera dipastikan.
"Jika tidak, saya khawatir rumah dome hanya menjadi ’mainan baru’ yang saat ini masih dikagumi warga. Sama seperti pola transmigrasi lokal yang kurang mempertimbangkan faktor sosial budaya, suatu saat mereka akan kembali ke rumah lama," ungkap Pande.
Memang, di tengah rasa syukur warga menerima rumah dome, masih tertinggal sebuah proses panjang adaptasi yang terus menjadi tantangan…. (AB3)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Warga Besuki Menuntut

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

Tuntut Ganti Rugi Gagal Panen dan Biaya Evakuasi

SIDOARJO, KOMPAS - Warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc dari Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, menuntut ganti rugi gagal panen sawah mereka. Kemarin, Minggu (3/6), puluhan warga memblokade akses masuk truk pasir dan batu yang hendak menuju ke lokasi semburan lumpur Lapindo.
Roskul (40), salah satu warga RT 2 RW 6 Desa Besuki, mengatakan, janji Lapindo Brantas Inc (LBI) mengganti rugi gagal panen selama dua tahun kepada pemilik sawah belum juga direalisasikan.
"Kami akan terus lakukan ini sampai tuntutan dikabulkan," kata Roskul. Sampai pukul 19.00, warga masih memblokade jalan. Total lahan sawah gagal panen sekitar 30 hektar (ha). Lahan terendam lumpur Agustus 2006.
Roskul menggarap 0,5 ha lahan untuk tanaman padi yang menghasilkan 6 ton gabah per tahun. Akibat gagal panen, dia rugi Rp 40 juta.
Warga memblokade bekas jalan tol Porong-Gempol yang digunakan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS) sebagai akses truk pasir dan batu ke lokasi semburan lumpur. Blokade dimulai pukul 08.00.
Blokade ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama, pada 29 Mei 2007. Ketika itu warga Desa Mindi, Pejarakan, dan Kedungcangkring pun ikut.
Mereka juga menuntut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 yang menetapkan peta terdampak lumpur 22 Maret 2007 direvisi dengan memasukkan Desa Besuki. Itu menjadi jaminan, nilai ganti ruginya akan sama dengan desa-desa yang tergenang lumpur sebelumnya.
Biaya evakuasi
Tuntutan lainnya, penggantian biaya evakuasi barang dari rumah warga saat lumpur nyaris menggenangi rumah September 2006. "Saya sewa dua truk untuk evakuasi barang ke Pandaan, Pasuruan. Satu truk Rp 300.000," katanya.
Kepala Humas BP BPLS Ahmad Zulkarnain mengatakan, blokade itu menyebabkan proses pembuatan dan peninggian tanggul lumpur terhambat. Pihak BP BPLS telah menyampaikan tuntutan warga itu ke LBI, namun belum juga direalisasikan.
Soal tuntutan ganti rugi gagal panen, Kepala Humas LBI Diaz Roychan mengatakan, LBI masih akan mengecek apakah betul sawah itu terendam lumpur. Soal biaya evakuasi, sulit diwujudkan karena rumah-rumah itu masih bisa ditinggali.
Mengenai permintaan Desa Besuki untuk dimasukkan peta, Diaz mengatakan, Lapindo menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lapindo berpegang pada peta Perpres No 14/2007. (APA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ditemukan Senjata dan Ratusan Peluru

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

Ambon, Kompas - Dua pucuk senjata organik jenis M-16, sepucuk SS-1, serta ratusan butir peluru ditemukan oleh warga perbukitan Dusun Ahuru, Batumerah, Ambon, Maluku, Sabtu (2/6) pukul 13.00.
Senjata dan amunisi tersebut ditemukan di dekat lubang galian yang diduga kuat merupakan tempat penyimpanan.
Hingga Minggu kemarin, kasus penemuan senjata dan peluru itu masih diselidiki oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.
Keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan bahwa senjata dan peluru itu ditemukan Ny Bima Wally dan Minja, warga RT 09 RW 14 Ahuru. Mereka berdua pergi ke bukit di belakang kampung untuk mencari kayu bakar. Saat sampai di atas bukit, mereka menemukan ketiga senjata tanpa magasin dan karung berisi ratusan peluru serta magasin.
"Kedua warga kami itu mau mencari kayu dan menemukan senjata itu tanpa sengaja. Kami kemudian melaporkan temuan itu ke polisi (Kepolisian Sektor Sirimau)," kata Kubangun, Ketua RT 09.
Ketika dilakukan penggalian di sebuah kolam kecil di dekat lokasi penemuan, polisi menemukan puluhan butir peluru. Kolam berukuran sekitar 1 meter x 0,5 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter tersebut diduga kuat sengaja dibuat untuk tempat penyimpanan karena pada bagian bawahnya disemen.
Di semak-semak di sekitar kolam juga ditemukan cangkul dan linggis. Kedua alat itu bekas dipakai untuk menggali tanah karena masih ada sisa tanah pada mata cangkul dan linggis.
Untuk penyelidikan lebih lanjut, lima saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Kepala Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Ajun Komisaris Besar Trilulus Rahardjo mengatakan bahwa senjata tersebut kemungkinan sisa kerusuhan sosial Maluku.
Senjata dan amunisi yang masih aktif itu sempat disimpan di Kepolisian Sektor Sirimau sebelum dikirim ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Pascakonflik sosial, senjata organik dan rakitan diduga masih banyak berada di lapangan. Masyarakat terus didekati oleh pihak kepolisian dan TNI supaya bersedia menyerahkan senjata yang masih dimiliki. (ANG)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS EKONOMI: Karut-marut Tata Niaga

KOMPAS - Senin, 04 Juni 2007

FAISAL BASRI

Sudah berminggu-minggu harga minyak goreng bertengger tinggi. Rapat telah berkali-kali digelar. Presiden dan Wakil Presiden pun ikut turun tangan bergantian memimpin rapat. Sudah barang tentu sejumlah menteri telah berulang kali bertemu untuk melakukan koordinasi.
Operasi pasar juga telah dilakukan. Namun, harga minyak goreng tak kunjung turun. Bahkan, di beberapa daerah masih saja terus merangkak naik. Menteri Perdagangan berdalih, penyebab harga belum juga turun walau telah dilakukan operasi pasar adalah penjual masih memegang stok lama dengan harga pembelian yang masih tinggi.
Semula pemerintah tampaknya memandang kenaikan harga minyak goreng hanya bersifat sementara. Bertolak dari keyakinan ini, pemerintah merasa yakin harga minyak goreng akan cepat turun jika dilakukan operasi pasar.
Pemerintah mungkin lupa bahwa minyak goreng berbeda dengan beras. Untuk kasus beras saja pemerintah banyak menghadapi kendala. Padahal, pemerintah punya Bulog sebagai instrumen stabilisasi pasar yang ditugaskan untuk membeli gabah dari petani, menjual ke masyarakat dengan harga lebih rendah dari harga pasar, dan mengimpor beras.
Karena dalam kasus minyak goreng pemerintah tak punya perangkat langsung, maka pemerintah "menginjak kaki" para produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Mereka diimbau dengan setengah dipaksa untuk memasok CPO ke pabrik minyak goreng. Unsur pemaksaan tercermin dari "kewajiban" produsen untuk menjual CPO dengan harga di bawah harga internasional.
Serba tak jelas
Ketidakjelasan langkah pemerintah sejak awal sudah tampak tatkala meminta komitmen produsen CPO menambah pasokan ke pabrik minyak goreng secara sukarela. Tak tanggung-tanggung, Presiden dan Wapres sendiri yang meminta komitmen tersebut ketika bertatap muka langsung dengan para produsen. Sebagian produsen merealisasikan komitmennya, sedangkan sebagian yang lain, termasuk PT Perkebunan Nusantara, berkilah menunggu payung hukum.
Karena tak berjalan sebagaimana diharapkan, pemerintah meningkatkan tekanan. Jika harga minyak goreng tak juga turun, pemerintah "mengancam" akan menaikkan pungutan ekspor (dalam istilah Undang- Undang Kepabeanan Tahun 2006 disebut Bea Keluar) atas CPO dan beberapa turunannya. Para produsen, termasuk petani kecil, tentu saja berketar-ketar karena kalau pungutan ekspor jadi dinaikkan, harga tandan buah segar (TBS) di dalam negeri serta-merta akan melorot.
Untuk meredam rencana kenaikan pungutan ekspor, para petani mendukung rencana pemerintah mewajibkan produsen minyak sawit mentah dan produsen minyak goreng mengutamakan pasokan ke pasar domestik (domestic market obligation/ DMO) (Kompas, 30 Mei 2007, hal 18).
Pejabat Departemen Pertanian mengatakan, transaksi DMO berdasarkan harga pasar. Kalau memang demikian, apa gunanya DMO? Bukankah kalau harga bebas bergerak sesuai dengan perkembangan harga di pasar internasional, para produsen dengan sukacita memasok berapa pun jumlah CPO ataupun minyak goreng yang diminta di pasar dalam negeri?
Struktur pasar
Penanganan yang dilakukan secara gegabah akan menambah kisruh, tak hanya di pasar minyak goreng, tetapi juga terhadap pasar CPO dan turunannya. Dengan demikian, piuh atau distorsi yang terjadi menimbulkan biaya bagi perekonomian yang lebih besar ketimbang manfaat yang dipetik dari penurunan harga minyak goreng.
Transaksi CPO pada umumnya terjadi di pasar berjangka (future market) sehingga harga yang terbentuk adalah harga untuk penyerahan kemudian, misalnya tiga bulan ke depan. Kebijakan pemerintah yang dilakukan secara mendadak sudah barang tentu mengganggu mekanisme ini. Bagi Indonesia yang menjual sebagian besar CPO ke pasar internasional, tentu saja perubahan mendadak akan lebih berdampak negatif ketimbang bagi Malaysia yang mengolah sebagian besar CPO mereka di dalam negeri.
Muncul juga masalah di Indonesia karena ada dua kelompok pengusaha. Kelompok pertama adalah yang memiliki usaha terintegrasi dari kebun hingga minyak goreng dan produk-produk turunan lainnya. Kelompok ini tentu saja tanpa harus dipaksa akan mengalokasikan CPO sebanyak yang mereka butuhkan untuk memproduksi minyak goreng sesuai dengan permintaan pasar. Namun, wajar jika mereka menurunkan produksi minyak goreng seandainya mereka dipaksa menjual lebih rendah daripada harga pasar. Mereka akan lebih senang mengekspor CPO jika menghasilkan laba yang jauh lebih besar ketimbang mengolahnya menjadi minyak goreng. Kelompok ini tak bisa dijerat karena hampir bisa dipastikan memenuhi DMO sebesar 15 persen dari total CPO yang dihasilkan.
Kelompok pengusaha kedua adalah yang lebih menonjol sebagai pedagang. Mereka menghasilkan TBS yang sedikit atau jauh lebih kecil ketimbang CPO dan produk-produk turunannya. Kelompok kedua inilah yang menguasai ekspor CPO dan turunan sawit. Tiga perusahaan di kelompok ini pada triwulan keempat 2006 menguasai 62 persen ekspor CPO dan produk- produk turunan sawit lainnya. Peran ketiga perusahaan ini terus naik dan mencapai 65 persen pada triwulan pertama 2007. Adalah wajar bagi pengusaha kelompok kedua untuk menolak secara halus penerapan DMO, apalagi kalau harga yang diberlakukan lebih rendah daripada harga internasional atau harga ekspor. Jenis pengusaha ini juga sangat senang apabila pemerintah menaikkan pungutan ekspor.
Belajar dari minyak goreng
Penanganan terhadap minyak goreng hanyalah salah satu contoh dari sejumlah tindakan pemerintah yang lebih bersifat reaktif ketimbang menyelesaikan akar masalah. Kebijakan yang tambal sulam tak hanya memperluas masalah, melainkan juga menimbulkan preseden buruk dan ketakpastian bagi pelaku usaha. Di tengah ketakpastian dan ketiadaan aturan yang jelas, para petualang mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan.
Model penanganan minyak goreng yang tak sampai ke akar masalah akan menyebabkan persoalan timbul-tenggelam dan berulang-ulang. Tak hanya akan menimpa minyak goreng, tetapi juga komoditas-komoditas yang rentan terhadap gejolak eksternal, seperti gula, beras, gas, dan bahan bakar minyak.
Bagaimana mungkin pemerintah menyelesaikan persoalan minyak goreng secara tuntas dengan cara-cara yang ad hoc jika harga CPO diprediksi akan terus naik selama tahun 2007 ini. Bank Dunia memperkirakan harga CPO di pasar dunia tahun ini akan meningkat 12,9 persen. Komoditas pertanian yang juga diperkirakan harganya akan naik adalah minyak kelapa (15,3 persen) dan beras (5 persen).
Sebaliknya, untuk gula diperkirakan akan turun cukup tajam sebesar 21,7 persen. Andaikan tak diantisipasi sejak dini, kemungkinan besar akan kembali menimbulkan gejolak yang diakibatkan oleh melebarnya disparitas harga gula di dalam negeri dan di luar negeri, apalagi seandainya muncul tuntutan di dalam negeri untuk menaikkan harga "pedoman" atas nama kepentingan petani.
Kesemrawutan akan bertambah parah karena perlakuan terhadap industri gula oleh pemerintah tak lebih baik, kalau tak hendak dikatakan lebih parah, ketimbang minyak goreng. Di industri gula bercokol pula segelintir pengusaha yang memanfaatkan "kebodohan" pemerintah. Segelintir pengusaha yang menghasilkan gula rafinasi memperoleh perlindungan, jauh lebih besar ketimbang perlindungan bagi petani tebu.
Akibatnya, ribuan industri makanan dan minuman harus membeli gula sebagai bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sepatutnya, baik dari impor maupun dari produsen gula rafinasi di dalam negeri. Pemerintah tampaknya lebih membela segelintir pengusaha yang menyerap segelintir pekerja ketimbang petani tebu dan ribuan industri makanan dan minuman yang menyerap jutaan pekerja.
Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang membedakan antara gula konsumsi dan gula rafinasi, padahal dalam kenyataan tak ada perbedaan tegas di antara keduanya. Gula rafinasi adalah juga gula yang kita konsumsi sehari-hari, bedanya hanya pada kadar keputihannya.
Menjelang pemilu kelihatannya praktik-praktik pemburuan rente seperti contoh di atas akan semakin marak. Lalu, buat apa pemilu kalau ujung-ujungnya menambah kesengsaraan rakyat?

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Separuh LNG dari Tangguh ditawarkan ke Jepang & Korsel

BISNIS - Senin, 04/06/2007

JAKARTA: Pemerintah memastikan akan menawarkan separuh produksi gas alam cair (LNG) dari lapangan Tangguh? kepada Jepang dan Korea Selatan untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dari selama ini disalurkan kepada West Coast, AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengemukakan kedua negara itu berpotensi memberikan harga yang lebih tinggi daripada West Coast, AS. "Ini kan kesempatan untuk mendapatkan [harga] yang lebih baik lagi. Apalagi harga minyak lagi naik kan," tuturnya di Jakarta pekan lalu. Purnomo menjelaskan hal itu, sekaligus menepis anggapan selama ini, bahwa lapangan Tangguh di Papua merupakan proyek pemerintah yang rugi. Sebaliknya, dengan menawarkan kepada Jepang dan Korsel, pemerintah mendapatkan harga jual gas yang lebih tinggi. "Mana ada sekarang kalau proyeknya itu rugi mau dikerjakan." Keinginan Jepang Tawaran LNG, terutama ke Jepang, sesuai pula dengan keinginan Negeri Matahari Terbit itu yang disampaikan sejumlah petingginya, baik di bidang pemerintahan maupun swasta, kepada Wapres Jusuf Kalla saat berkunjung ke Tokyo, 23-26 Mei 2007. Hal ini mengingat sebagian besar kontrak penjualan LNG ke Jepang berakhir pada 2010, 2013, dan 2015.??? Sebagai kompensasinya, Jepang bersedia menyetujui perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (Economic Partnership Agreement/EPA), meningkatkan investasi, dan menawarkan kerja sama pengembangan teknologi nuklir. "Kita butuh investasi mereka [Jepang], sementara mereka butuh energi [LNG] kita," tutur Wapres kepada pers seusai? menerima kunjungan kehormatan Minister of Economic, Trade, and Industry (METI) Jepang, Akira Amari, di Tokyo.? Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemasok LNG terbesar, sekitar 15,5 juta ton per tahun, untuk Jepang. "Namun, pemakaian gas diprioritaskan untuk industri dalam negeri, mensubstitusi pemakaian energi yang tidak efisien dan mahal seperti BBM, dan kalau ada sisa baru diekspor." Menteri Purnomo menjelaskan langkah yang ditempuh pemerintah tersebut tidak melanggar kesepakatan yang dibuat dengan West Coast. "Karena hal itu tertuang dalam kontrak. Itu merupakan aturan main. Kalau memungkinkan untuk lebih untung, kenapa nggak kita coba menawarkan ke pihak lain?" Hingga saat ini, harga jual gas alam cair (liquefied natural gas) ke West Coast sebesar US$5,6 per MMBtu (million British thermal unit) merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan penjualan ke Fujian, China, yang hanya US$3,35 per MMBtu atau ke Korsel yang rata-rata hanya US$3,5 per MMBtu.Tangguh merupakan ladang LNG terbesar di Indonesia? dengan kapasitas produksi sebesar 7,6 juta ton per tahun. Sebanyak 45,8% saham lapangan itu dimiliki oleh beberapa perusahaan Jepang dalam proyek yang menghabiskan US$5 miliar. Sementara itu, BP memiliki share sebesar 37,16%, dan membuat perusahaan tersebut menjadi pemegang saham terbesar.Sebelumnya, diberitakan bahwa Korea Gas Corporation (Kogas) diketahui melakukan tender untuk mengambil alih ekspor LNG dari lapangan Tangguh yang seharusnya dikirim ke West Coast, AS. Namun, penjualannya akan dialihkan, karena belum ada terminal penerima LNG yang siap.Para importir Asia tahun lalu membayar 50% lebih tinggi ketimbang harga patokan AS untuk mengamankan pasokan LNG dari Afrika dan Karibia.
(01) (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/ cyrillus.kerong@bisnis.co.id)
Oleh Rudi Ariffianto & Cyrillus I. Kerong
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PE CPO dimatangkan

BISNIS - Senin, 04/06/2007

JAKARTA: Selain kewajiban memasok pasar domestik (DMO), pemerintah diketahui terus mematangkan rencana peningkatan pungutan ekspor (PE) CPO dan turunannya, karena PSH minyak goreng curah dinilai belum optimal. Sumber Bisnis di Departemen Perdagangan mengungkapkan? program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng masih terhambat oleh adanya pasokan yang belum turun dari produsen minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) dan prosesor, sementara pemerintah tidak bisa mengukur banyaknya komoditas itu digelontorkan ke pasar."Sekarang jalur mekanisme pendistribusian minyak goreng sebagai alat kontrol milik rekanan mereka [pengusaha sawit] dan disributor yang dikasih selama ini juga belum jelas," ujar sumber itu kemarin.Dengan demikian, menurut dia, pemerintah akan menekankan penambahan jumlah pasok kepada produsen dan prosesor CPO agar pendistribusian minyak goreng bisa merata."Penentuan DMO (domestic market obligation) itu kan memakan waktu, sehingga PSH tetap berjalan dan kemungkinan PE juga tetap dibahas dalam rapat di kediaman Mendag."Kemarin, Mendag mendadak mengundang rapat pelaku di industri sawit a.l. GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), Gapki (Gabungan Pengusaha? Kelapa Sawit Indonesia) dan AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia) di kediamannya tadi malam. Tidak diketahui apa yang akan dibahas dalam rapat itu. Namun, menurut sumber Bisnis lainnya, tiga asosiasi itu sepakat akan melaporkan hasil PSH minyak goreng dan memberikan usulan pajak ekspor tambahan (PET) bagi produsen dan prosesor yang melanggar komitmen pasok. ?Dia menjelaskan ada beberapa usulan sanksi yang akan diajukan kepada Mendag bagi yang terbukti melanggar komitmen dan telah diaudit oleh Ernst & Young.? "Untuk PET, kami mengusulkan agar pelanggar dikenakan PET 30%."Pekan lalu, Mentan Anton Apriyantono mengatakan pemerintah dapat mengenakan sanksi administrasi jika perusahaan yang telah berkomitmen menyalurkan CPO untuk industri minyak goreng tidak merealisasikan pasok."Sanksinya sampai pencabutan izin. Kepmentan menugaskan Gapki melaporkan pelaksanaan tugas tersebut ke Mentan dengan tembusan ke Menko Perekonomian, Menperin, Mendag, Menkeu dan Menneg BUMN." (Bisnis, 2 Juni).Setuju sanksiSecara terpisah, Ketua Gapki Derom Bangun setuju dengan adanya sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha jika produsen tidak mau memasok CPO. "Mentan mengeluarkan SK perusahaan mana saja yang akan memasok. Jadi, serahkan kepada Mentan supaya masing-masing perusahaan yang dimaksudkan dapat melaksanakannya."Hari ini dijadwalkan rapat koordinasi soal minyak goreng di Kantor Wapres. "Masalah DMO akan dibahas di Kantor Wapres jam 13.00 WIB," kata Mentan melalui SMS tadi malam.Hal senada juga diungkapkan oleh Menperin Fahmi Idris saat dihubungi Bisnis melalui SMS. Sementara itu, hingga akhir pekan lalu Depdag mencatat harga minyak goreng belum turun secara signifikan. Meski harga tidak naik, di Jakarta tercatat Rp7.800 per kg, bahkan Denpasar di atas Rp8.000-an. "Hanya Surabaya yang harganya sudah menyentuh Rp7.500 per kg. Hal ini karena ada kerja sama antara Disperindag dan pengusaha setempat," kata sumber Bisnis lainnya di Depdag.Dia mengakui saat ini cukup sulit menurunkan harga minyak goreng, karena harga bahan baku (CPO) di pasar internasional sudah melampaui US$800-an per ton. "Untuk pengadaan minyak goreng mungkin tidak ada masalah. Persoalannya, produsen atau prosesor mana yang mau melepas dengan harga yang disepakati."Derom juga mengakui sulitnya menurunkan harga minyak goreng, karena harga CPO dunia semakin tinggi. "Harga CPO dunia awal Mei US$740 per ton dan akhir Mei mencapai US$ 815 per ton. Artinya, desakan kenaikan? kencang."Sementara itu, dari 18 perusahaan Malaysia yang berkebun di Indonesia, hanya enam perusahaan yang sepakat berpartisipasi menyalurkan CPO dalam PSH minyak goreng. Padahal, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan PSH itu.Dengan potensi produksi hampir 5 juta ton per tahun dari seluruh anggota APIMI, enam anggota Association of Palm Oil Investors Malaysia in Indonesia (APIMI) hanya menyumbang 2.210 ton atau hanya 2,1% untuk kebutuhan industri minyak goreng selama Juni 2007.
(m02/Aprika Rani Hernanda/Yusuf Waluyo Jati)
(neneng. herbawati@bisnis.co.id)
Oleh Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Data inflasi akan jadi sentimen positif

BISNIS - Senin, 04/06/2007

JAKARTA: Kondisi pasar modal dinilai masih positif, pergerakannya akan mencermati data inflasi Mei yang diumumkan pada hari ini, sekaligus keputusan Bank Indonesia soal suku bunga pada Kamis. Head of Research Mega Capital Indonesia Felix Sindhunata menilai kondisi pasar modal Indonesia secara umum masih positif. Dia bahkan optimistis kejatuhan indeks bursa di China hampir tidak berimbas ke bursa dalam negeri. Indeks Hang Seng di Hong Kong ditutup melemah 31,60 poin atau 0,15% menjadi 20.602,87 pada Jumat, pekan lalu.Lebih jauh, Felix menyarankan agar pemodal mengamati pergerakan bursa di AS, termasuk sejumlah data ekonomi yang keluar di Negeri Paman Sam itu. Meskipun pertumbuhan ekonomi AS di kuartal pertama tercatat 0,6%, lebih kecil dari perkiraan ekonom yang sebesar 0,8%, indeks bursa industri Dow Jones di New York berhasil ditutup naik. Indeks Dow Jones melesat 40,47 poin atau 0,30% ke level 13.668,11. Sementara itu, dalam sepekan kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta naik 23,89 poin menuju ke level 2.084,32 dibandingkan posisi penutupan akhir pekan sebelumnya di 2.060,43. Posisi IHSG terakhir kali positif setelah dalam dua hari mengalami koreksi."Yang pasti faktor domestik akan lihat data inflasi dan BI Rate pekan depan. Likuiditas pasar positif, sentimen domestik cukup baik. Saya pikir kalau tidak ada masalah dengan regional dan pasar AS, IHSG masih bisa di atas 2.100, dengan kisaran pergerakan berada di 2.050-2.130," kata Felix, akhir pekan lalu.Secara terpisah, pedagang surat utang Trimegah Securities I Made Adi Saputra memperkirakan inflasi pada Mei masih rendah, meski tidak serendah April yang mencatat deflasi sebesar 0,16%.Survei terhadap sejumlah ekonom yang dilakukan Bloomberg menunjukkan inflasi pada bulan lalu, yang akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada siang ini, sebesar 0,30%. Jika realisasi inflasi terbukti rendah, kata Adi, maka pasar akan bereaksi positif dan harga obligasi akan bergerak dalam lingkup terbatas. Dia juga memperkirakan dewan gubernur Bank Indonesia (BI) dalam pertemuannya pada Kamis, bakal menahan tingkat suku bunga di level 8,75%. Pasalnya, terlalu cepat jika BI kembali memangkas suku bunganya pada bulan ini. "Masih ada tujuh kali rapat lagi, padahal target posisi suku bunga di akhir tahun sudah dekat. Keputusan BI soal tingkat suku bunganya memang masih mereka-reka. Spekulasi ini yang akan membuat pasar ramai," kata dia.
(pudji.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...