Izin 9 HPH Grup Jayanti dicabut

BISNIS - Senin, 18/06/2007

JAKARTA: Izin sembilan perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan milik Grup Jayanti dicabut pemerintah, karena menunggak dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan. Kelompok usaha itu tercatat memiliki usaha yang paling banyak izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang dicabut Departemen Kehutanan (Dephut) dari total 15 perusahaan. Mereka dinilai telah menunggak dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp40,7 miliar dan US$13,4 juta.Menteri Kehutanan M.S. Kaban mengemukakan ke-15 perusahaan itu sudah mendapat tiga kali peringatan. Namun, mereka tidak memberikan tanggapan dan menyelesaikan kewajibannya."Jadi, tinggal dieksekusi saja. Kami juga akan menuntut secara pidana," tegasnya pekan lalu.Selain sembilan perusahaan milik Grup Jayanti, enam perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Risana Indah Forest milik Grup KLI (Papua), PT Kayu Perkasa Bumi Makmur milik Grup Alas Kusuma (Papua), PT Digul Dayasakti (Papua), PT Damai Setiatama Tbr (Papua), dan PT Kebun Sari Putra (Papua).Menhut tidak menjelaskan secara terinci tentang proses pidana dan perdata yang akan dilakukan terhadap perusahaan penunggak PSDH dan DR itu. "Langkah hukum yang akan diambil masih dibahas Biro Hukum Dephut."Langkah berikutnya yang akan dilakukan, menurut Kaban, adalah mengambil alih izin HPH itu. Dia menampik kemungkinan perusahaan yang izinnya dicabut untuk beroperasi kembali bila mereka mampu menyelesaikan kewajibannya. "Mereka tidak ada niat baik menyelesaikan kewajibannya. Jadi, kami tetap cabut izinnya."Bisnis berusaha mengkonfirmasi soal pencabutan izin HPH itu ke Grup Jayanti. Namun, sejumlah eksekutif perusahaan itu tidak bersedia memberi komentar. Begitu pula dengan Direktur Kehutanan Grup Jayanti Nindyo Prantoro yang menolak memperjelas soal tersebut.Utang macetSelain tidak membayar PSDH dan DR, perusahaan milik kelompok Jayanti tercatat memiliki kredit macet. PT Artika Optima Inti, misalnya, masih memiliki kewajiban dengan kategori utang macet di Bank Mandiri sebesar Rp623,2 miliar.Sementara itu, total kewajiban Grup Jayanti ke Bank Mandiri per 31 Maret 2006 tercatat mencapai Rp826,96 miliar. Bank BUMN itu menilai kelompok tersebut selama ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Selain di PT Artika Optima, utang mereka tersebar di Biak Mina Jaya (Rp129,85 miliar), Djajanti Plaza (Rp9,72 miliar), Djarma Aru (22,07), Hasil Tambak Ambonia (Rp12,16 miliar), Kinantan Sena Putra, dan Nusa Prima Pratama Industri (Rp13,61 miliar).Direktur Bank Mandiri Riswinandi mengungkapkan pembekukan izin HPH Grup Jayanti mungkin akan berpengaruh terhadap pengembalian utang kelompok usaha itu. "Kredit Jayanti sudah tidak mungkin direstrukturisasi. Kami berupaya ada pembayaran tunai dari penjualan aset-aset noninti mereka," katanya kepada Bisnis, kemarin.Menurut Riswinandi, Grup Jayanti telah memberi komitmen untuk segera menjual aset yang tidak dijaminkan guna memenuhi sebagian kewa-jiban. "Perhatian kami adalah bagai-mana agar mereka segera bayar. Pencabutan izin HPH Jayanti tentu akan berpengaruh terhadap pengembalian utang itu."Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Dephut, Hadi Susanto Pasaribu, menjelaskan usulan pencabutan izin 15 perusahaan penunggak PSDH dan DR diajukan sejak awal 2007. "Penilaian kami sudah final. Perusahaan itu tidak punya niat baik menyelesaikan kewajibannya membayar PSDH dan DR."Namun, saat ditanya soal legalitas pencabutan izin itu, Hadi mengelak menjawabnya. "Soal legalitas pencabutan izin operasional berada pada Sekjen Dephut, atau paling tidak biro hukum."Berbeda dengan Menhut Kaban dan Dirjen BPK Hadi Susanto Pasaribu, Sekjen Dephut Boen Poernama tidak mengetahui soal pencabutan izin HPH itu. "Mungkin masih di meja Pak Menhut atau biro hukum. Berkas soal itu belum sampai ke meja saya," ujar Boen. Berdasarkan data yang diterbitkan Direktorat BPK Dephut, tunggakan PSDH 2006 tercatat sebesar Rp75,4 miliar dan DR sebesar Rp18,5 miliar serta US$26.000. Pada 2005, tunggakan PSDH tercatat Rp95,1 miliar, turun Rp19,6 miliar.Total tunggakan pinjaman DR untuk pembangunan HTI sejak 1990 oleh 97 perusahaan pemegang HPH-HTI mencapai Rp1,05 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pokok pinjaman Rp939,6 miliar, bunga pinjaman komersial Rp8,7 miliar, denda pokok pinjaman Rp104,3 miliar, dan denda kapitalisasi Rp868.000.Menurut Hadi, penurunan nilai tunggakan membayar PSDH dan DR disebabkan harga kayu belakangan ini semakin baik menyusul langkah pemberantasan pembalakan liar yang merata ke seluruh Indonesia. "Data yang kami peroleh ada beberapa perusahaan mulai aktif beroperasi dan beberapa perusahaan mulai mampu membayar kewajibannya secara bertahap."
(Aprika R. Hernanda/ Hery Trianto/Martin Sihombing/ Firman Hidranto) (erwin.tambunan@ bisnis.co.id)
Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BEJ dijejali sentimen global

BISNIS - Senin, 18/06/2007

JAKARTA: Sentimen domestik masih sepi, indeks har-ga saham gabungan (IHSG) terus mencermati pergerakan bursa regional yang semakin dijejali spekulasi kebijakan suku bunga The Fed. Sementara itu, analis mengkhawatirkan kemungkinan investor asing mengambil untung di pasar obligasi, untuk kemudian melarikan dananya pada instrumen lain atau ke tempat lain. Jika ini terjadi, pasar bakal terpukul mengingat kepemilikan asing terus meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Pengelolaan Utang, kepemilikan asing hingga Mei mencapai Rp83,48 triliun dari total Rp448,42 triliun.Pada penutupan perdagangan pekan lalu IHSG mencetak rekor terbaru di level 2.120,64 melewati posisi tertinggi 2.111,75, yang pernah dicapainya pada 4 Juni.Analis Sinarmas Sekuritas Alfiansyah mengatakan keberhasilan indeks menembus rekor dibantu oleh sentimen positif pasar regional menyusul kebijakan Bank of Japan yang menahan tingkat suku bunganya di level 0,50%.Kebijakan bank sentral Jepang, yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan bank sentral negara besar lainnya, itu setidaknya menghalau kekhawatiran pelaku pasar terhadap kenaikan suku bunga global. Bank sentral Eropa, Inggris, China, dan Selandia Baru menaikkan suku bunganya pada tahun ini.Selanjutnya pada pekan ini pelaku pasar semakin antusias menunggu kebijakan moneter dari Federal Open Market Committee AS, yang dijadwalkan bertemu pada 27 atau 28 Juni."Untuk pekan depan [pekan ini] indeks Bursa Efek Jakarta akan menyikapi spekulasi terhadap suku bunga the Fed. Secara internal, indeks masih akan bergerak ke arah yang positif," kata dia, akhir pekan lalu.Alfiansyah mengharapkan indeks regional memberi pe-luang bagi IHSG untuk menanjak ke level resisten di 2.138 dengan posisi support ada di 2.096.Secara terpisah, analis pasar obligasi Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan menjelang pelaksanaan lelang surat utang negara (SUN) di pasar perdana pada Selasa, seperti biasa harga obligasi bakal terkoreksi.Pemerintah melalui Bank Indonesia besok akan melelang SUN seri FR0043 dan FR0045 dengan jumlah indi-katif Rp3 triliun.
(pudji.lesta ri@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Insentif untuk paket insentif

BISNIS - Senin, 18/06/2007

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seperti diduga, paket ini langsung ditanggapi oleh berbagai pihak dengan beragam pandangan, yang umumnya cenderung skeptis. Di atas kertas, paket ini cukup baik dan menyeluruh. Jika memang isinya baik dan menyeluruh, lalu mengapa berbagai pihak meragukan paket ini? Mungkin ada beberapa hal. Pertama, paket itu dianggap tidak banyak berdampak. Kedua, paket berisi 141 rencana tindak itu dianggap terlampau luas cakupannya. Mungkin ada benarnya kritik ini. Itu sebabnya implementasi menjadi isu paling penting. Sayangnya, diskusi tidak mengarah ke dataran yang lebih tinggi: Bagaimana agar paket ini bisa berjalan baik. Bagi saya, ini lebih penting, karena bakal mendorong sektor riil, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Lebih spesifik lagi, apa yang harus dilakukan agar paket ini bisa diimplementasikan? Saya percaya kepada pentingnya insentif dan dis-insentif. Karena itu, keberhasilan paket ini pun tergantung pada insentif dan disinsentif bagi implementasinya. Di sini ada beberapa isu yang penting dibahas. Pertama, perlunya success story. Basri dan Patunru dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (2006) menulis: Keberhasilan paket reformasi ekonomi selama ini tidak bisa dilihat hanya dari berapa besar persentase dari paket yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, karena derajat kesulitannya yang berbeda. Sebagai contoh, membentuk kelompok timnas PEPI (Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi) tidak bisa dibandingkan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan yang akan melibatkan DPR. Karena itu, walau ada 141 rencana tindak, kita sebenarnya dapat memberikan prioritas atau fokus kepada beberapa isu besar. Saya teringat diskusi dengan ekonom Dani Rodrik di Harvard University beberapa tahun lalu. Reformasi totalRodrik mengungkapkan reformasi idealnya dapat dilakukan dalam semua bidang, yang disebutnya sebagai wholesale reform. Sayangnya, menurut dia, waktu dan sumber daya sering tidak berada di pihak kita. Karena itu, ada baiknya bila kita lebih realistis dan memfokuskan diri pada beberapa hal yang paling mengganggu, yang disebut oleh Rodrik sebagai most binding constraints. Pendekatan ini disebut Rodrik sebagai second best reform. Tak sepenuhnya memuaskan, namun bisa efektif. Saya kira Rodrik benar. Masalah yang kita hadapi di Indonesia terlalu banyak. Jadi, bila kita dapat menyelesaikan seperempat saja dari berbagai persoalan kita, itu sebuah langkah maju. Tentu selalu ada trade-off antara paket yang menyeluruh dan paket yang hanya terfokus pada beberapa hal. Saya tidak akan mempertentangkan keduanya. Bagi saya, paket yang menyeluruh juga memiliki keunggulan, karena memberikan arah dan jadwal kebijakan kepada pelaku ekonomi. Dan ini penting dalam memberikan sinyal. Namun, arah dan kerangka saja tidak cukup. Kita perlu success story. Cerita sukses akan mengubah persepsi dan membangun optimisme. Cerita sukses juga akan menjadi insentif bagi pengimplementasian rencana tindak yang lain. Dalam paket tersebut ada beberapa isu yang sebenarnya berpotensi dijadikan success story. Berdasarkan studi LPEM FEUI, biaya logistik di Indonesia relatif besar (sekitar 14% dari total biaya produksi. Bandingkan dengan Jepang yang kurang dari 5%). Logistik adalah faktor yang sangat penting dalam proses jaringan produksi (production net-work), yang merupakan ciri perdagangan masa depan. Jika Indonesia ingin menjadi bagian dari jaringan produksi, maka masalah logistik harus dapat diatasi. Itu sebabnya, upaya peningkatan pelayanan kargo menjadi penting. Mulai saja dengan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan pelayanan yang cepat, prosedur kepabeanan yang efisien dan transparan serta pengembangan jalur prioritas. Setelah ini berhasil, ulangi untuk pelabuhan lain. Memfokuskan diri pada satu pelabuhan jauh lebih mudah dan cepat ketimbang melakukan reformasi di seluruh pelabuhan. Dalam kasus pajak, modernisasi Kantor Pelayanan Pajak pratama jasa juga dapat dijadikan materi untuk cerita sukses. Kita sudah mendengar bahwa kinerja LTO (large tax office) relatif baik dan mendapat pujian. Cerita sukses ini bisa diperluas ke KPP pratama. Mulailah dengan Jawa dan Bali. Atau untuk lebih fokus lagi, mulai dari KPP Jakarta. Bagaimana dengan paket UMKM? Akan baik sekali jika ada contoh sukses dari peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat jaminan kredit bagi UKM. Sebagian dari kita mungkin masih ingat pada konsep Hernando de Soto tentang perlunya akses bagi UKM. Dalam banyak kasus, UKM itu berpotensi, namun ia memiliki kendala bank teknis untuk mendapat akses kredit. Untuk mengatasi ini, bisa dilakukan sertifikasi guna memberikan jaminan kepada kredit yang diambil oleh UKM. Namun, kita harus realistis, sertifikasi memakan waktu dan sangat rumit. Karena itu, mengapa tidak dimulai dengan satu atau dua daerah, atau satu atau dua kasus lebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan dalam masalah prosedur investasi. Apa yang direncanakan BKPM dengan pengoperasian pilot project penerapan sisteman layanan informasi dan perizinan secara on line di Batam merupakan langkah yang realistis. Saya tidak akan memperpanjang daftar ini. Tetapi yang ingin saya katakan: jika ada cerita sukses dari implementasi paket ini, akan ada perubahan persepsi. Ini dapat dimulai dari beberapa pilot project. Kedua, adanya insentif dan dis-insentif. Paket insentif, seperti Inpres No. 6 Tahun 2007, hanya dapat berjalan jika ada insentif untuk mengimplementasikannya. Problem klasik dari reformasi adalah: manfaatnya baru akan muncul beberapa tahun lagi, sementara kerja dan pengorbanannya harus dilakukan sekarang. Proses penyederhanaan izin pendirian usaha menjadi 25 hari, misalnya, tidak akan mudah. Hal ini karena ada kemungkinan konflik kepentingan dari aparat birokrasi sendiri. Mereka yang sinis mengatakan di negeri ini uang tidak menjadi masalah, tetapi masalah menjadi uang. Karena itu, berbagai penyederhanaan peraturan dan izin juga memiliki implikasi berkurangnya "penerimaan" aparat teknis birokrasi yang terlibat. Bukan tidak mungkin resistensi akan terjadi. Insentif untuk paketMaka saya kira insentif harus diberikan kepada mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari lembaga-lembaga tertentu, seperti yang dilakukan dengan LTO dulu. Dalam jangka panjang hal ini tentu terkait erat dengan reformasi birokrasi. Namun, reformasi birokrasi secara keseluruhan adalah program jangka panjang.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PBNU: Dorong Interpelasi Lapindo

REPUBLIKA - Senin, 18 Juni 2007

DPR diuji untuk peduli pada masalah kemanusian.

JAKARTA --- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, menyatakan, interplasi lumpur Lapindo yang digagas sebagian anggota DPR perlu didorong terus. Usul penggunaan hak meminta penjelasan dan bertanya kepada pemerintah itu dianggapnya sebagai harapan terakhir setelah sebelumnya para korban diterima Presiden susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden JUsuf Kalla namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
''Presiden dan Wakil Presiden telah menerima mereka, toh tidak selesai. Sekarang dicoba melalui interpelasi DPR. Kalau tidak selesai juga, berarti pupuslah harapan rakyat terhadap perlindungan negara,'' kata Hasyim di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Ahad (17/6).
Lanjut Hasyim, interlepasi lumpur Lapindo akan menguji anggota DPR dan menjadi ukuran besarnya perhatian mereka terhadap nasib rakyat. Yang diharapkan, interpelasi dapat menekan pemerintah untuk lebih maksimal dalam menyikapi Lapindo dan menangani para korbannya.
''Dengan interpelasi bisa diketahui mana anggota DPR yang peduli dan mana yang menganggap kepedihan rakyat kurang penting karena tidak menyentuh kepentingan mereka,'' kata Hasyim.
Namun dia juga meminta agar interpelasi jangan sampai menjatuhkan Presiden. ''Interpelasi harus tulus, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, dan bukan pula sekedar politik 'pencitraan' yang hanya menghasilkan pemimpin yang 'seolah-olah' pemimpin,'' katanya.
Para pengusul interpelasi yang kini berjumlah 135 anggota DPR, menegaskan, sama sekali langkah mereka bukan merupakan komoditas politik dan tidak memiliki agenda untuk menggoyang Presiden. Tapi ini semata digagas untuk memperoleh kepastian dan percepatan penanganan dampak yang ditimbulkan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyembur sejak 27 Mei 2006, itu.
Demikian penegasan sejumlah pengusung interpelasi lumpur Lapindo. Mereka antara lain Abdullah Azwar Anas dan Ario Wijanarko (FKB), Ahmad Muqowwam (FPPP), Djoko Susilo (FPAN), Soeripto (FPKS), Jacobus Mayongpadang (FPDI), dan Ade Daud Nasution (FBPD) di Jakarta, kemarin.
''Interpelasi ini bukan untuk komoditas politik, tetapi untuk kemanusiaan,'' tegas Djoko Susilo kepada pers usai acara penyerahan hasil Pansus Lapindo DPRD Jawa Timur oleh Ketua DPRD Jatim Fathorrosyid, Sekretaris Pansus Mohammad Mirdasy, dan anggota Pansus M Rofiq, kepada inisiator interpelasi.
''DPR melihat ada kesalahan kebijakan nasional dalam penanganan lumpur Lapindo. Penanganan berjalan lamban dan sporadis. Akibatnya dalam kurun satu tahun belum juga ada kemajuan. Di jalur hukum pun belum ada putusan,'' imbuh Azwar Anas.
Bukan genit dan telatSemburan lumpur Lapindo telah memaksa sedikitnya 21.000 jiwa lebih atau 3.500 kepala keluarga (KK) dari 11 desa menjadi pengungsi. Lalu seluas 350 hektare (ha) lebih lahan pertanian terendam lumpur, 23 bangunan sekolah dan sedikitnya 20 perusahaan harus ditutup sehingga secara umum peristiwa itu telah menganggu perekonomian di Jawa Timur.
''Keadaannya sudah seperti ini kok ada yang menyebut interpelasi sebagai 'kegenitan' DPR. Sementara di sisi lain ada yang menyebut usul interpelasi telat dilakukan,'' kata Azwar Anas.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Balik Senyum Petani Sawit

REPUBLIKA - Senin, 18 Juni 2007

Subuh baru saja beranjak. Sinar matahari masih temaram. Sambil menengadahkan kepala, Abdul Somad (53 tahun) mengitari kebun kelapa sawitnya yang berlokasi di Desa Sido Bangun, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara (Sumut), sekitar 65 km dari Medan.
Di bawah sebatang pohon sawit setinggi sekitar tiga meter, laki-laki ini berhenti. Ia lalu mengambil sebuah alat terbuat dari kayu yang pada ujungnya tertancap besi tajam yang disangkutkan di atas sepedanya. Setelah mengatur posisi, Abdul kemudian mulai mengarahkan alat sepanjang satu setengah meter yang biasa disebut dengan istilah dodos itu ke tandan buah sawit (TBS), di celah-celah pelepah sawit pada tanaman jenis palma itu. Dan, brug, seuntai TBS jatuh dari pelepahnya, tak lama setelah Abdul menghentakkan dodosnya.
Setelah itu ia berpindah ke pohon lain. Tak begitu lama, sudah belasan jenjang TBS berhasil didodosnya. ''Mudah-mudahan harga sawit terus bertahan seperti sekarang ini ya,'' kata ayah lima anak ini sambil mengelap peluhnya dengan selembar handuk kecil. Menurut dia, hampir dua bulan ini harga TBS cukup menggairahkan bagi petani sawit kecil seperti dirinya.
Saat ini dia bisa menjual sawitnya dengan harga sekitar Rp 1.050/kg diambil di tempat. Dia memandang, harga ini benar-benar sangat memberi keuntungan bagi para petani sawit. Bahkan, menurut Abdul, inilah harga terbaik yang pernah dialami, sejak dia menjadi pengelola kebun sawit dalam lima tahun terakhir. Dengan kebun seluas 10 rante atau sekitar 4.000 meter persegi, Abdul mengaku kebun sawitnya dalam dua minggu bisa menghasilkan sekitar 500 kg TBS. Itu artinya uang yang diperolehnya sekitar Rp 1 juta setiap bulan.
Sebelum harga sebagus sekarang, Abdul hanya memperoleh pengasilan Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan. Ketika harga rendah, yakni sempat menyentuh Rp 250/kg, Abdul pernah berniat untuk mengganti tanaman sawitnya dengan tanaman lain. Pasalnya, hasil yang didapat sering tidak bisa menutupi biaya perawatan, seperti untuk membeli pupuk. Dengan kata lain, hasil kebun sawitnya selama ini tidak bisa diandalkan untuk hidup bersama kelurganya.
Untunglah dia bersama dengan istrinya bisa menutupi kekurangan dengan menjadi buruh lepas di kebun sawit milik PTPN II. Kini, masa pahit itu sudah berlalu. ''Kalaulah harga sawit terus membaik seperti sekarang ini, saya bisa menabung dan membeli macam-macam,'' ujar Abdul berangan-angan. Menurut dia, dengan keuntungan yang kini diperolehnya, dia bisa menyisihkan penghasilan dari penjualan sawit untuk disimpan sekitar Rp 500 ribu. Ia pun kemudian berencana untuk membeli sepeda motor bila simpanannya kelak mencukupi. Memang sudah cukup lama dia bermimpi untuk bisa membeli sepeda motor.
Abdul bukannya mau untung sendiri dan tidak mau tahu dengan jeritan banyak orang akibat naiknya harga minyak goreng. Tapi, menurut pandangannya, orang tetap bisa hidup kendati tidak mengonsumsi minyak goreng. Posisi minyak goreng bagi kehidupan masyarakat dinilainya berbeda dengan beras atau minyak tanah. ''Berikanlah kepada kami petani sawit ini untuk menikmati harga yang tinggi ini. Sudah lama kami menderita,'' tutur dia.
Beda halnya dengan Samad, petani sawit yang lain. Menurut warga Desa Tanjungselamat, Kecamatan Padangtualang, Langkat itu membaiknya harga sawit sekarang ini memang memberi nilai tambah. Cuma, tambahan penghasilan yang diperolehnya kini baru bisa impas dengan kebutuhan hidupnya. Pasalnya, selama ini ia sudah terjerat utang, karena penghasilan dari kebunnya seluas 17 hektare tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan hidup dan biaya operasional kebunnya. ''Hanya sedikit yang bisa saya tabung,'' ujarnya. Ia berharap membaiknya harga sawit ini bisa berlangsung lama. Pasalnya, tanaman sawitnya yang sudah berusia 28 tahun, sudah waktunya untuk diremajakan (replanting).
Sampai sekarang ia tidak tahu dari mana biaya peremajaan akan didapatnya. Padahal, untuk peremajaan 1 hektare kebun sawit, diperlukan dana sedikitnya Rp 20 juta, sampai kebun menghasilkan panen pada usia tahun tahun. Gara-gara kerugian itu pula banyak di antara pemilik kebun sawit kecil yang mengontrakkan kebunnya ke pemajak. Biasanya kontrak dilakukan untuk jangka waktu 2 tahun sampai 5 tahun.
Kontrak lahan sawit seluas dua hektare selama dua tahun, misalnya, bisa bernilai Rp 18 juta. Pemilik lahan yang mengontrakkan lahannya kepada orang lain, tentu tidak bisa menikmati kenaikan harga sawit yang terjadi saat ini. Sebaliknya, para penyewa lahanlah yang saat ini banyak menikmati keuntungan. Namun, seorang pengontrak lahan bernama Ahmad mengaku kondisinya tidak seperti itu karena pihak pabrikan kini hanya mau menerima TBS yang sudah betul-betul matang. ''Jadi banyak TBS yang terbuang karena tidak diterima pabrik,'' kata Ahmad.
Pihak pabrikan kelapa sawit mengaku terpaksa menerapkan kebijakan hanya membeli sawit berkualitas yang memang usianya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan rendemen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang tinggi. Dengan TBS yang cukup tua, rendemen akan didapat sekitar 23 persen per ton TBS. Itu artinya, nilai jual CPO dengan harga yang lebih tinggi akan dinikmati para pabrikan. Secara signifikan, rendemen yang tinggi akan lebih menguntungkan, di tengah harga bahan baku minyak goreng ini terus membubung di pasaran internasional saat ini. Hanya, di antara senyum para pemilik kebun sawit itu terdapat sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini yang menjerit karena melambungnya harga minyak goreng. (nian poloan )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Disiksa, TKW Nekat Kabur dari Lantai 15

REPUBLIKA - Senin, 18 Juni 2007

KUALA LUMPUR -- Nama Ceriyanti binti Dapin (34 tahun) menorehkan cerita tersendiri bagi warga Malaysia. Tenaga kerja wanita (TKW) asal Brebes, Jawa Tengah, ini membuat geger karena nekat kabur lewat jendela Kondominium Tamarind di Sentul Timur, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (16/6) siang.
Bukan kaburnya semata yang membuat kisah Ceriyanti menyayat hati, tapi juga cara dia meloloskan diri dari rumah majikan yang berlaku kasar terhadapnya. Koran Malaysia, The New Straits Times, pada Ahad (17/6), menampilkan foto drama pelariannya. Ceriyanti tampak turun dari lantai 15 menggunakan kain yang dililit menjadi tali.
''Saya berhenti di lantai 12, begitu menyadari betapa tingginya saya berada,'' kata Ceriyanti setelah diselamatkan petugas pemadam kebakaran, Sabtu. Semula, media Malaysia menyebut Ceriyanti dengan nama Shamelin, asal Palembang.
Ceriyanti mengisahkan, dia bekerja pada Michael Tsen dan Ivone Siew sejak 4,5 bulan lalu. Majikan perempuan berulangkali menyiksanya. ''Dia punya temperamen yang jelek. Selalu mencekik dan enteng memukul. Jika berbuat salah, ia tak memberi makan,'' ungkap Ceriyanti yang jidat dan lehernya bengkak-bengkak akibat disiksa.
Dia harus bekerja dari pukul 06.00 hingga dinihari pukul 02.00. Tak hanya memberesi urusan rumah tangga, Ceriyanti juga diharuskan membantu pekerjaan majikan perempuannya sebagai broker real estate. ''Pekerjaan di perusahaan itu yang sering membuatnya marah. Padahal, saya hanya dikasih makan sekali sehari.''
''Saya dilarang beribadah. Dilarang keluar apartemen. Disuruh tidur di ubin dan selalu dikunci dalam kamar jika majikan laki-laki dan perempuan pergi. Karena sering dipukul dan disakiti, saya nekat kabur,'' tambah wanita yang memiliki dua anak ini.
Wakil Dubes RI untuk Malaysia, AM Fachir; Atase Tenaga Kerja, Teguh H Cahyono; dan Kepala Satgas Perlindungan dan Pelayanan WNI, Tatang B Razak, sudah menemui dan berdialog dengan Ceriyanti. Kini, Ceriyanti tinggal di penampungan kedutaan. ''KBRI dan perusahaan yang menyalurkannya akan menuntut majikan Ceriyanti,'' kata Tatang. (ant/has )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Abbas Lantik Kabinet Darurat

REPUBLIKA - Senin, 18 Juni 2007 8:34:00

RAMALLAH -- Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengambil sumpah 11 anggota kabinet darurat, di Ramallah, Tepi Barat, Ahad (17/6), menyusul buntunya penyelesaian pertikaian antara kubu Fatah dan Hamas. Abbas menunjuk Salman Fayyad, menteri keuangan di kabinet bersatu pimpinan Perdana Menteri (PM) Ismail Haniya, sebagai pengganti Haniya yang berasal dari faksi Hamas.
Susunan kabinet baru ini diumumkan setelah sebelumnya Abbas mengeluarkan dekrit. Dekrit ini menjadi dasar bahwa pembentukan kabinet baru tak perlu mendapatkan persetujuan parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Hamas.
Abbas juga menyatakan, angkatan bersenjata di bawah Hamas tak diakui keberadaannya. ''Hanya ada satu otoritas, hukum, dan angkatan bersenjata yang sah di seluruh tanah air kita, baik di Tepi Barat maupun Gaza,'' katanya.
Usai pelantikan, Fayyad yang pernah bekerja di Bank Dunia di Washington, AS, dari 1987-1995 ini mengatakan, pemerintahan baru akan mencari upaya mengakhiri kekacauan serta menghadirkan keamanan warga Palestina. ''Kita akan bekerja dengan tangan bersih dan secara sistematis,'' katanya.
Kabinet darurat ini didominasi kubu independen, baik dari kalangan aktivis HAM maupun ekonom. Hanya satu menteri yang berasal dari kubu Fatah, yakni Abdel Razak Yehiyeh yang menjabat sebagai mendagri.
Di Jalur Gaza, PM Ismail Haniya mengabaikan keputusan Abbas yang memecatnya. Haniya menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru merupakan tindakan ilegal. Ia mengklaim tetap sebagai perdana menteri yang sah.
''Langkah Abbas tak memiliki dasar hukum,'' katanya. Menanggapi dekrit yang dikeluarkan Abbas, Haniya memecat kepala keamanan internal dan dirjen kepolisian Palestina.
Pejabat senior Palestina menyatakan, pemerintah AS mengindikasikan akan segera menyalurkan bantuan bersamaan dengan bekerjanya kabinet baru. Konjen AS di Jerussalem, Jacob Walles, yang telah bertemu Abbas, Sabtu (16/6), mengatakan, AS bakal mencabut embargo keuangan atas Palestina jika kabinet baru terbentuk. Namun, dana itu kemungkinan tak mencapai Gaza, daerah yang dikuasai Hamas.
PM Israel, Ehud Olmert, menyambut baik terpilihnya mantan perwakilan IMF untuk Palestina ini sebagai pengganti Haniya. Olmert berjanji membuka peluang baru bagi tercapainya proses perdamaian. ''Peluang baru yang sudah sejak lama tidak kita miliki. Pemerintahan Palestina tanpa Hamas merupakan mitra kami,'' katanya sesaat sebelum bertolak ke AS menemui Presiden George W Bush.
Gaza yang kini dikuasai Hamas, diisolasi dari dunia luar oleh Israel. Ada kekhawatiran akan segera terjadi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Sebab, telah terlihat antrean orang di luar pabrik roti dan pasar swalayan.
Dor Alon, salah satu perusahaan minyak Israel, menyatakan akan menghentikan pasokan minyak ke pom bensin di Gaza. Perusahaan itu hanya akan mengirim bahan bakar minyak untuk keperluan pembangkit listrik.
Penduduk Gaza terlihat panik dan khawatir kekurangan persediaan makanan bila kemudian Israel membombardir Gaza. ''Israel harus meningkatkan isolasinya terhadap Gaza. Tak ada yang boleh lewat, kecuali pasokan listrik dan air,'' kata Menteri Infrastruktur Israel, Benjamin Ben-Eliezer. (ap/afp/fer )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Arus Barang Masih Saja Terhambat

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

Pemeriksaan Dokumen Lamban

Jakarta, Kompas - Arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga kini masih mengalami hambatan. Hal itu disebabkan masih terbatasnya fasilitas lapangan untuk antrean kendaraan dan lambannya proses pelayanan di gerbang pelabuhan. Kondisi infrastruktur juga sangat tidak mendukung.
Kondisi itu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah terbaru, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah satu poin penting dalam inpres itu adalah memperlancar arus barang ekspor dan impor sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan iklim investasi.
Berdasarkan pengamatan Kompas, pada Jumat (15/6) malam dan Sabtu (16/6) siang, terlihat kepadatan dan antrean truk peti kemas yang cukup panjang di depan gerbang Terminal Peti Kemas Ekspor di Jakarta International Container Terminal (JICT).
Truk-truk yang hendak masuk ke JICT dari arah Cakung dan Jalan Yos Sudarso harus masuk dengan memutar ke wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Itu dilakukan untuk menghindari kemacetan parah di pertigaan lampu merah di depan JICT.
Meski demikian, kepadatan dan kemacetan kendaraan tetap tidak bisa dihindarkan karena truk-truk harus antre untuk pemeriksaan dokumen di pintu gerbang yang memakan waktu sekitar 15 menit sebelum masuk ke area dermaga.
Pelayanan lamban
Empat gerbang yang dibuka untuk pelayanan pemeriksaan dokumen juga masih kurang karena jumlah truk yang masuk terlalu banyak. Berdasarkan data PT Pelabuhan Indonesia II, setiap hari rata-rata total masuk keluar peti kemas sebanyak 6.000 TEUs atau 6.000 kendaraan.
Menurut Muhiyar, salah seorang pengemudi truk peti kemas, antre kendaraan terjadi karena pengemudi harus menunggu proses pemeriksaan dokumen. "Lebih kurang 15 menit untuk pemeriksaan semua dokumen, seperti kartu barang muat, surat jalan, survei pelayaran, dan permohonan ekspor. Agak lama karena harus dicek dan disesuaikan tempat blok dan dermaga untuk peti kemas yang kami bawa," ujarnya.
Ketua Kepelabuhanan dan Kepabeanan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia Toto Dirgantoro mengungkapkan, pemeriksaan dokumen sekitar 15 menit sudah digolongkan sebagai pelayanan lamban. Dampaknya, kata Toto, tidak hanya bisa menyebabkan antrean kendaraan di pelabuhan, tetapi juga keterlambatan pengiriman barang.
"Kalau satu kendaraan membutuhkan waktu 15 menit, dalam satu jam berarti cuma meloloskan empat kendaraan atau 16 kendaraan jika ada empat gerbang yang dibuka. Padahal, dalam satu hari, jumlah truk yang masuk sekitar 3.000 unit," ujarnya.
Menurut Toto, operator pelabuhan sudah semestinya menyederhanakan proses pemeriksaan barang. Dengan demikian, tidak akan ada lagi antre kendaraan dan stagnasi arus peti kemas.
Asisten Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Hendra Budhi mengungkapkan, pemeriksaan dokumen memang membutuhkan waktu agak lama karena dokumen itu harus diperiksa beberapa otoritas pelabuhan, seperti dari operator pelabuhan, dan petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan dokumen juga masih secara manual.
"Karena itu, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kami sudah mengimbau eksportir agar waktu pengiriman barang tidak terlalu mepet dengan batas waktu akhir. Faktanya, sampai sekarang eksportir lebih sering mengirim barang mendekati batas waktu akhir. Padahal, kami sendiri sudah memberi kemudahan bahwa biaya penumpukan peti kemas di dermaga selama tiga hari hanya dikenai biaya satu hari," kata Hendra.
Selain di gerbang pelabuhan, pengiriman peti kemas juga sering terhambat di sekitar akses jalan menuju pelabuhan, seperti di Jalan Cakung-Cilincing. Tingginya volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan parah. Hal itu akan bertambah parah jika kondisi badan jalan rusak.
Tidak hanya truk peti kemas, jalan itu juga dilalui kendaraan pribadi dan angkutan umum serta sepeda motor. Tak ayal, jalan yang terdiri dari dua lajur dengan lebar sekitar 12 meter menjadi rebutan semua kendaraan.
Jembatan buntu jebol
Berdasarkan pengamatan, kondisi badan jalan Cakung-Cilincing saat ini memang sudah bagus karena sudah diperbaiki. Namun, dalam dua minggu terakhir, kemacetan parah tidak terhindarkan akibat jebolnya jembatan buntu yang merupakan akses utama Kawasan Berikat Nusantara Marunda. Truk peti kemas yang biasa melalui jalur ini harus memutar dan melewati jalan Cakung-Cilincing sebelum belok ke arah jalan baru.
"Kondisi infrastruktur memang masih memprihatinkan. Bagaimana pemerintah mau mendongkrak pertumbuhan ekspor kalau tidak didukung infrastruktur? Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya wacana, tetapi aksi nyata," tutur Toto.
Lebih dari 70 persen barang ekspor-impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Ironisnya, pemerintah tidak menyelesaikan berbagai hambatan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. (OTW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS EKONOMI: Paket Kebijakan dan UMKM

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

FAISAL BASRI

Paket kebijakan terbaru yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 diumumkan tatkala pemerintah belum juga kunjung mampu menjawab persoalan kenaikan harga minyak goreng. Masalah lain yang terus menggantung tanpa kerangka penyelesaian yang menyeluruh dan tuntas adalah kasus lumpur Lapindo.
Banyak pula kebijakan dan program, ataupun proyek yang telah dicanangkan, tetapi hingga kini terbengkalai. Pengadaan benih padi hibrida untuk meningkatkan produksi beras sebesar dua juta ton secara instan dan bibit untuk tanaman perkebunan, seperti karet, dan kelapa sawit.
Kita pun tak tahu lagi nasib penanaman pohon jarak jutaan hektar untuk menghasilkan bahan bakar nabati. Berbagai peraturan yang sudah lama ditunggu-tunggu, tetapi belum juga dikeluarkan, adalah peraturan presiden tentang pengaturan pasar modern dan pasar rakyat.
Di tengah penantian panjang akan harapan terjadinya perbaikan nyata yang betul-betul bisa dirasakan masyarakat dan dunia usaha dengan cepat, Inpres No 6/2007 terasa hambar. Inpres ini juga tak bisa diharapkan terlalu banyak untuk mengobati perasaan fatigue, masyarakat, dunia usaha, dan mungkin juga jajaran birokrasi.
Kalau benar bahwa dewasa ini yang tengah terjadi mengarah pada kondisi ketaktertataan (ungoverned), sudah barang tentu Inpres No 6/2007 tidak bisa dijadikan obat mujarab. Inpres ini akan menjadi hanya sebatas upaya mengatasi persoalan-persoalan kekinian. Tantangannya adalah bagaimana mengelola semua sumber daya yang kita miliki untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan jangka panjang yang menyejahterakan rakyat pada era dunia datar (the world is flat).
Dalam situasi demikian, ada dua faktor kunci yang menjamin keberhasilan. Pertama, memacu daya saing nasional. Dalam arti, bukan sekadar membuat produk barang dan jasa bisa bersaing di pasar luar negeri dan domestik, tetapi juga bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Kedua, mengoptimalkan secara simultan peran pasar dan negara, bukan justru mendikotomikan atau mempertentangkan keduanya.
Cakupannya lebih luas
Akan tetapi, dengan segala kekurangannya, harus diakui bahwa Inpres No 6/2007 lebih padat dan terukur dibandingkan dengan Inpres No 3/2006, terutama pencantuman sasaran pada setiap tindakan walau masih sangat bersifat kualitatif. Inpres No 6/2007 juga menunjukkan saling keterkaitan di antara empat unsur utama paket ini, yaitu iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kelompok kebijakan perbaikan iklim investasi terdapat dua sasaran kuantitatif yang cukup ambisius. Pertama, waktu proses pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi maksimal 25 hari. Kedua, percepatan proses pelayanan perpajakan yang jauh lebih singkat dengan prosedur yang lebih ringkas.
Selain itu, proses pengeluaran barang melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 menit dan jalur merah menjadi rata-rata tiga hari. Timbul pertanyaan, mengapa digunakan istilah rata-rata, bukan maksimal seperti dalam proses pelayanan perpajakan. Bukankah penggunaan kata rata-rata mempersulit penilaian pencapaian?
Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan Inpres No 3/2006, evaluasi atas pencapaian di bidang kepabeanan terkendala karena istilah yang multitafsir. Persoalan serupa tampaknya berpotensi muncul kembali karena dalam kondisi sekarang amat sulit untuk mencapai target tersebut, mengingat keterbatasan infrastruktur penunjang yang ada di pelabuhan.
Di bidang reformasi sektor keuangan, titik berat diarahkan untuk mengoptimalkan mobilisasi semua potensi sumber pendanaan domestik dengan meningkatkan efisiensi, serta memperkuat tata kelola yang baik, dan jaring pengaman sektor keuangan. Hasilnya tidak bisa dicapai dalam jangka pendek mengingat hampir semua rencana tindak baru sebatas penyusunan konsep umum dan kerangka regulasi.
Dengan penguatan fondasi sektor keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan, diharapkan dalam jangka menengah struktur industri keuangan akan lebih tangguh. Dengan demikian, tak lagi terlalu bergantung pada perbankan konvensional. Serupa dengan paket kebijakan di bidang keuangan, paket percepatan pembangunan infrastruktur pun sarat dengan agenda penguatan kelembagaan.
Hal ini sangat penting agar proyek-proyek infrastruktur tak lagi jadi sasaran "bancakan" kelompok-kelompok kepentingan, pada gilirannya membuat marak kembali praktik ekonomi biaya tinggi. Pembangunan infrastruktur yang sehat dan efisien menjadi salah satu penopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kita patut prihatin, sejauh ini belanja untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat rendah dengan kecenderungan yang menurun. Tahun 1998 porsi belanja untuk pembangunan infrastruktur sebesar 3,1 persen dari produk domestik bruto dan turun menjadi 2,7 persen tahun 2003.
Bandingkan dengan China untuk periode yang sama yang melonjak dari 2,6 persen menjadi 7,3 persen, Vietnam dari 9,8 persen menjadi 9,9 persen, dan Thailand dari 5,3 persen menjadi 15,4 persen (Bank Dunia, An East Asian Renaissance, 2007).
Kemerosotan ini ditengarai merupakan salah satu penyebab terpenting dari kemerosotan daya saing perekonomian Indonesia pascakrisis. Oleh karena itu, pada era dunia datar sumber daya saing bergeser dari biaya variabel ke biaya tetap. Unsur kedua ini sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang andal dan efisien.
UMKM dan amanat konstitusi
Selama ini sudah banyak produk undang-undang dan kebijakan pemerintah untuk memajukan UMKM. Paket kebijakan baru masih berkutat pada persoalan sumber pembiayaan, penjaminan kredit, akses pasar, peningkatan sumber daya manusia, dan kerangka regulasi. Dalam konteks regulasi hanya termaktub dua tindakan, yakni insentif perpajakan dan RUU tentang UMKM.
Banyak kalangan makin meyakini bahwa yang lebih mendesak untuk memajukan UMKM ialah menjamin mereka terlepas dari praktik-praktik yang merugikan karena posisi tawarnya yang lemah. Bagaimana bisa memenuhi hak ekonomi mereka sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Di antaranya perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan perlakuan dari pelaku-pelaku usaha besar yang tidak patut.
Apa yang baru dari Inpres No 6/2007?
Tampaknya pemerintah terobsesi pemikiran Hernando de Soto tentang nestapa pelaku ekonomi kecil yang sebenarnya memiliki kekayaan atau aset, tetapi tak bisa mendayagunakannya sebagai penopang modal usaha. Untuk menerabas rintangan ini, pemerintah akan memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM, antara lain mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM.
Apabila dilihat dari penetapan target sertifikasi tanah UMKM sebanyak 23.240 untuk tahun 2007, tampaknya tak akan banyak berarti, apalagi yang menjadi sasaran diperkirakan terbatas pada UMKM tertentu yang berada di kota saja.
Sepatutnya yang menjadi sasaran utama program sertifikasi tanah adalah puluhan juta petani dan perkebunan rakyat. Namun bukan dengan cara sebagaimana dianjurkan De Soto dan Bank Dunia, melainkan dengan model sertifikasi kolektif tanpa membuat kepemilikan individu hilang. Dengan model ini kita membangun kekuatan ekonomi rakyat secara nyata. Rakyatlah yang dipacu untuk mengakumulasi kekayaan dan modal, bukan kekuatan kapitalis semata.
Yang tak kalah mendesak ialah mencabut segala bentuk kebijakan pemerintah yang justru merugikan usaha rakyat. Misalnya pemberlakuan kenaikan bea keluar (pungutan ekspor) CPO dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen tanpa ada rencana menyisihkan sebagian dana yang didapat pemerintah dari kebijakan itu untuk petani rakyat.
Pembukaan UUD 1945 dan para pendiri Republik secara tegas mengamanatkan terbentuknya perekonomian pasar sosial, yang mengacu pada kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyatnya. Bukan kesejahteraan orang per orang atau didominasi kaum kapitalis.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Derita TKI di Malaysia: Ceriyati Memilih Kabur dari Apartemen

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

Luki Aulia

Tidak tahan dengan perlakuan kasar yang diterima dari majikan, Ceriyati binti Dapin (34) nekat melarikan diri melalui jendela. Ia turun meluncur dari Lantai 15 Apartemen Tamarind Sentul, Kuala Lumpur, Minggu (17/6) pukul sebelas siang.
Ia hanya berpegangan pada tali yang dia susun dari potongan-potongan pakaian yang dia rangkai kembali menjadi tali peluncur itu. Namun, ketika berada di posisi lantai 12, ia gamang karena jalan ke bawah masih terlalu jauh dan riskan. Ia pun bergeming di posisi yang sama dan berhenti sesaat.
The New Straits Times, Minggu, memberitakan penghuni di lantai 12 kebetulan melihat seseorang sedang menggelayut dalam posisi bahaya. "Penyelamat" itu segera menelepon petugas pemadam kebakaran. Setibanya di lokasi kejadian, petugas pemadam kebakaran menggelar bantalan empuk di tanah, siapa tahu Ceriyati terjatuh. Untunglah Ceriyati bisa bertahan dan petugas kemudian menyelamatkannya dari lantai 12 itu.
Ceriyati yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan berasal dari Brebes, Jawa Tengah, itu menggemparkan Malaysia. Media massa memuat foto-foto ketika tim Bomba, regu pemadam kebakaran dan penyelamatan Malaysia, sedang menyelamatkan Ceriyati.
Nama aslinya adalah Ceriyati, tetapi disebut di beberapa media Malaysia sebagai Shamelin yang berasal dari Palembang.
Ceriyati, yang bermuka memar karena siksaan fisik, terpaksa keluar dari jendela. Masalahnya pintu utama apartemen dikunci dari luar oleh majikannya. Ceriyati mengaku tidak menduga ketinggian apartemen tempatnya bekerja. Karena itu, Ceriyati takut dan ngeri setelah berhasil melalui tiga lantai apartemen.
"Saya berhenti di lantai 12 dan saya langsung takut setelah saya melihat ke bawah. Ternyata tempatnya tinggi sekali. Jauh sekali di bawah," tutur Ceriyati seperti dikutip The New Straits Times. Ketika melarikan diri, majikan Ceriyati sedang tidak ada di rumah.
Saat ini Ceriyati ada di Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur. Wakil Dubes RI untuk Malaysia AM Fachir, Atase Tenaga Kerja Teguh H Cahyono, dan Kepala Satuan Tugas Perlindungan dan Pelayanan WNI Tatang B Razak sudah bertemu dan berdialog dengan Ceriyati.
Ceriyati terpaksa melarikan diri karena tidak tahan disiksa majikan. Sejak mulai bekerja lima bulan lalu Ceriyati sudah memperoleh perlakuan kasar. "Jika saya melakukan kesalahan, majikan tidak akan memberi saya makan. Dia (majikan) sering menyakiti saya dengan memukuli berulang kali. Setiap kali majikan saya pergi, pintu selalu dikunci dari luar," tutur Ceriyati.
Ceriyati bercerita dia mulai bekerja setiap hari pukul enam pagi sampai pukul dua keesokan harinya. "Saya hanya diberi makan sekali sehari. Saya selalu disuruh bekerja di rumah dan juga membereskan pekerjaan majikan perempuan yang bekerja sebagai broker real estat. Pekerjaan rumah tangga sih selalu beres, tetapi pekerjaan di perusahaannya yang sering membuat majikan perempuan selalu memukul saya," ungkap Ceriyati.
Bukan hanya itu. Ceriyati juga mengaku dilarang beribadah. Dilarang keluar dari apartemen. Ceriyati juga disuruh tidur di lantai. "Karena disakiti dan dipukul terus, saya nekat kabur," kata Ceriyati.
Karena sering dipukuli, tubuh Ceriyati penuh luka, seperti bengkak di dahi, leher sebelah kanan, dan luka-luka di tangan. Ceriyati langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan dan perawatan. Setelah itu, ia dibawa ke kantor polisi Sentul untuk dimintai keterangan.
Majikan bernama Tsen
Saat dimintai keterangan polisi, majikan laki-laki Ceriyati yang bernama Michael Tsen sudah berada di kantor polisi. Saat ini Ceriyati dirawat di penginapan agen penyalur tenaga kerja Malaysia. Istri Tsen bernama Ivone Siew.
Selama lima bulan bekerja, Ceriyati juga belum menerima gaji. Ini merupakan pengalaman pertama Ceriyati bekerja sebagai pembantu di luar negeri. Dia mempunyai suami bernama Ridwan dan dua anak yang saat ini masih tinggal di Brebes.
Namun, setelah terjadi peristiwa ini, Ceriyati enggan kembali ke Indonesia sebelum membawa uang hasil bekerja selama ini. Dia dikirim ke Malaysia melalui agen Indonesia, PT Sumber Kencana Sejahtera. Agen di Malaysia yang menampungnya adalah Kemas Cerah Bhd.
Menurut Atase Tenaga Kerja KBRI Teguh H Cahyono, majikan dan agen Malaysia akan datang ke KBRI Senin pagi untuk membicarakan persoalan ini. Wakil Dubes AM Fachir mengatakan akan berkonsultasi dengan pengacara KBRI, lalu memberikan opsi kepada korban.
Selama ini Malaysia membutuhkan banyak tenaga asing—terutama dari Indonesia—yang sebagian besar dipekerjakan di sektor informal.
Berbagai pihak menilai undang-undang perburuhan di Malaysia tidak jelas sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang bekerja sebagai pembantu biasanya bekerja dengan jam kerja yang panjang dan tidak jelas. Upahnya hanya 100 dollar AS per bulan.
Lebih dari 300.000 warga asal Indonesia bekerja sebagai pembantu di Malaysia. Menurut keterangan Pemerintah Malaysia, sedikitnya ada 1.200 pembantu rumah tangga asal Indonesia yang melarikan diri setiap bulan.
Mereka sebagian besar melarikan diri dengan alasan memperoleh perlakuan kasar, tidak kerasan dengan jam kerja tanpa batas, tidak kerasan karena tidak bisa bebas bergerak atau tidak mendapat upah yang memadai.
Ceriyati jelas bukan korban satu-satunya atau yang pertama. Ceriyati juga bisa dipastikan tidak akan menjadi korban yang terakhir karena minimnya perlindungan terhadap pembantu.
Ceriyati datang dengan harapan memperoleh sedikit uang untuk membantu keluarga. Namun, dengan kejadian ini, pupus sudah impian dan harapan Ceriyati untuk membahagiakan suami dan dua anaknya. "Sekarang saya hanya ingin pulang saja ke rumah," kata Ceriyati dengan suara lirih. (AFP/AP/ANTARA/LUK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Piala Sudirman: China Taklukkan Indonesia di Final

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

Glasgow, Kompas - Dominasi China di arena bulu tangkis terus berlanjut. Mereka membawa pulang supremasi kejuaraan bulu tangkis beregu campuran, Piala Sudirman, setelah menaklukkan Indonesia 3-0 di final di Scotstoun International Arena, Glasgow, Skotlandia, Minggu (17/6).
Selain tahun ini, China juga meraih gelar juara tahun 2005, dan empat kali berturut pada tahun 1995, 1997, 1999, dan 2001. Dominasi ini berpeluang dilanjutkan China karena pada kejuaraan dua tahun mendatang, Guangzhou akan menjadi tuan rumah.
Backhand Adriyanti Firdasari untuk mengembalikan drop shot Zhang Ning, yang gagal melewati net, membuat kubu China bersorak. Begitu pula dengan sekitar 2.000 pendukung China dari 3.000 penonton yang hadir di stadion.
Zhang Ning, tunggal putri nomor satu dunia, menjadi penentu kemenangan China setelah mengalahkan Adriyanti Firdasari, 21-16, 21-9, di partai ketiga.
Sebelumnya, China mendapat dua angka dari kemenangan Zheng Bo/Gao Ling di ganda campuran pada partai pertama dan Fu Haifeng/Cai Yun dari nomor ganda putra.
Diiringi teriakan dan bunyi peluit, bendera-bendera China berukuran besar yang dibawa penonton pun dibentangkan. Piala Sudirman, yang berasal dari Indonesia, diterima Manajer Tim China Li Yongbo dari Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia Kang Young-joong.
"Kemenangan ini adalah hasil yang bagus. Kami mengulang sejarah sepuluh tahun lalu ketika menjadi juara di sini. Semua pemain bermain dengan penampilan terbaik," kata Li Yongbo.
Sementara itu, Manajer Tim Indonesia Lutfi Hamid mengatakan, posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa diperoleh Indonesia. "Sejak awal, peluang menang atas China 40:60. Susunan pemain kurang menguntungkan, tetapi apa boleh buat karena diundi," ujar Lutfi. (WAS/IYA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Rumah Arif Digeledah

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

Penanganan Eks Narapidana Teroris Dipertanyakan

Surabaya, Kompas - Petugas Detasemen 88 Mabes Polri bersama Kepolisian Sektor Wonokromo, Minggu (17/6), menggeledah paksa rumah Arif Saefudin, tersangka anggota jaringan teroris di Jalan Pulo Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, tidak ada satu anggota keluarga pun yang menyaksikan penggeledahan itu.
Sejumlah warga menyatakan, penggeledahan dilakukan sekitar pukul 14.00. Para petugas yang tidak lebih dari 10 orang itu membuka paksa pintu gulung rumah toko yang pernah ditempati Arif dengan menggunakan linggis dan merusak gembok.
Wakil Kepala Kepolisian Sektor Wonokromo Inspektur Satu Bambang Supriyadi, yang mengikuti penggeledahan itu, menjelaskan, polisi memang menggeledah paksa rumah Arif yang berupa rumah toko dua tingkat. Arif sendiri sudah ditangkap hari Selasa (12/6) karena diduga terkait jaringan terorisme.
Penggeledahan dilakukan karena ada dugaan Abu Dujana yang juga sudah ditangkap pernah memberikan paket bahan peledak kepada Arif untuk dikirim ke Poso. "Kami sudah keliling seisi rumah dan tidak menemukan bahan-bahan peledak yang berbahaya. Akhirnya, kami menyita barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindakan terorisme," ujarnya.
Barang yang disita itu adalah dua unit komputer, buku tabungan, beberapa dokumen, dan buku-buku rohani.
Koordinator Tim Pembela Muslim Jawa Timur Fahmi Bahmid menyesalkan tindakan polisi itu karena penggeledahan dilakukan tanpa dihadiri pihak keluarga. Dia mengatakan, keluarga sama sekali tidak keberatan kalau polisi ingin menggeledah rumah Arif, tetapi keluarga meminta didampingi pengacara.
Menurut Bambang Supriyadi, sebelum penggeledahan ini polisi sudah menelepon keluarga. "Kalau menunggu (pengacara), penggeledahan tidak akan jadi," katanya.
Tiga tahun menghilang
Dari Semarang dilaporkan, dua orang yang diduga terkait jaringan teroris, Azis Mustofa dan Badawi Rahman, sudah menghilang sejak tiga tahun silam dari rumahnya di Jalan Taman Kumudasmoro, Kelurahan Bongsari, Semarang. Azis dan Badawi adalah kakak beradik. Azis sendiri telah ditangkap, Sabtu (9/6), sedangkan Badawi masih buron.
"Sejak tiga tahun lalu saya tak pernah mendapatkan kabar lagi tentang keberadaan mereka. Pergi ke mana, saya tidak tahu," kata Siti Zulaikah (65), ibu Azis dan Badawi.
Badawi pergi sejak 1999, sedangkan Azis sejak 2004. Sebelum pergi, Azis kerap didatangi teman-temannya. Mereka antara lain Noordin, Subur, Wawan Suprihatin, dan Sarwo Edi. Subur, Wawan, dan Sarwo telah ditangkap terlebih dahulu.
Dipertanyakan
Menanggapi penangkapan sejumlah orang yang terkait jaringan terorisme, sejumlah tokoh meminta pemerintah tidak hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian. Pasalnya, langkah represif oleh polisi hanya mampu melumpuhkan sesaat itikad kekerasan anggota jaringan teroris.
"Polisi akan sangat kewalahan. Biarpun ditangkapi, patah satu tumbuh seribu," kata mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif.
Benny K Harman, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, menyatakan, persoalan terorisme adalah persoalan bagaimana melunakkan ideologi. Karena itu, penegakan hukum semata tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku terorisme.
Oleh sebab itu, menurut Syafi’i, pemerintah harus benar-benar intensif melakukan langkah pendekatan yang lunak kepada kelompok apa pun yang cenderung membolehkan cara kekerasan.
Syafi’i juga mempertanyakan tindakan nyata pemerintah terhadap teroris yang telah selesai menjalani hukumannya. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan mereka kembali pada keyakinan awal dan kembali beraktivitas seperti semula.
(AB8/HAN/SF)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Inu Kencana Mengaku Masih Diteror

KOMPAS - Senin, 18 Juni 2007

Solo, Kompas - Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang gencar mengungkap kebobrokan di kampusnya, Inu Kencana Syafiie, mengakui hingga kini masih mendapat ancaman dan teror dari berbagai kalangan yang tidak senang dengan sikapnya. Meskipun demikian, ia mengaku tidak gentar menghadapi berbagai ancaman, sebaliknya dia menegaskan tidak akan berhenti mengungkap kebenaran.
Demikian disampaikan Inu ketika tampil berbicara dalam acara "Bedah Buku IPDN Undercover: Sebuah Kesaksian Bernurani" yang digelar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS), Sabtu (16/6) di Kampus UNS. Inu tampil berbicara bersama Prof Dr HM Furqon (praktisi pendidikan UNS) di hadapan mahasiswa dan dosen di UNS. Dalam acara ini Inu berbicara blakblakan mengungkap kondisi di IPDN dan menceritakan kehidupan dirinya.
Karena mendapat ancaman, Inu mengaku hingga kini dia dan keluarga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. "Saya siap menghadapi pengadilan, saya masuk penjara enggak apa-apa, tetapi saya punya semua datanya. Kalau nekat juga, mereka akan malu sendiri," ujarnya.
Soal hasil kerja Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN yang dipimpin Ryaas Rasyid, Inu mengaku telah mendapat informasi. Namun, karena hasil kerja tim tersebut harus dilaporkan kepada presiden lebih dulu, hingga kini hasilnya belum dibuka kepada publik.
Meskipun demikian, Inu menyatakan, dari evaluasi yang dilakukan, ada banyak hal yang harus dilakukan di IPDN. "Kalau saya maunya 95 persen orangnya di IPDN keluar. Tentu mereka tidak mau, maka ada adu kuat dan pembunuhan karakter terhadap saya," ujarnya.
Apakah sudah ada calon tersangka dalam kasus IPDN? Inu menyatakan, dari informasi yang diperolehnya, ada banyak calon tersangka dari IPDN. Tidak tertutup kemungkinan dari evaluasi yang dilakukan, Departemen Dalam Negeri juga akan terkena dampaknya. "Tetapi, saya tidak bisa bicara banyak. Ini kewenangan polisi," katanya. (SON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...