Bearish hantui pergerakan indeks

Senin, 28/05/2007

JAKARTA: Sinyal bearish mulai terlihat bukan saja di pasar saham domestik tapi juga regional, jika indeks harga saham gabungan (IHSG) turun hingga menembus level 2.050 maka diperkirakan tren telah berbalik arah.Harga obligasi juga diperkirakan terkoreksi pada pekan ini. Kendati demikian, analis justru menilai inilah saat yang tepat bagi investor untuk masuk ke pasar dan berinvestasi di pasar modal. Pada Kamis dan Jumat pekan lalu, indeks turun masing-masing 25,64 poin dan 18,17 poin, sehingga posisi terakhir berada di 2.060,43. Kondisi ini terjadi setelah pada Rabu indeks melesat dan menyentuh rekor tertinggi baru di 2.104,25.Dalam dua hari belakangan itu indeks bursa domestik dan regional terjungkal menyusul pernyataan mantan Chairperson Federal Reserve AS Alan Greespan tentang bursa saham China. Greenspan menilai harga saham di bursa bepertumbuhan terbesar di dunia itu tidak stabil dan bubble yang terjadi saat ini akan segera pecah. Namun di sisi lain, Head of Research Recapital Securities Satrio Utomo juga melihat sinyal bearish mulai menghantui pergerakan indeks. Sinyal yang sama muncul di bursa regional. Berkebalikan dengan bullish, bearish mengindikasikan kejatuhan bakal terjadi pada harga saham tertentu, sektoral, atau bahkan seluruh pasar.Dia mengatakan indeks cenderung konsolidasi selama masih bisa bertahan di atas 2.050. Akan tetapi jika pelemahan berlanjut dan menembus level tersebut, maka ada kemungkinan tren pergerakan indeks sudah berbalik arah menjadi menurun dari selama ini naik."Jika tren turun berlanjut seburuk-buruknya indeks tidak sampai menuju 1.850. Tetapi sinyal bearish seringkali juga menipu, dan ini terjadi sebanyak dua kali pada April," kata Satrio, pada Jumat pekan lalu.Posisi tahanSekarang ini, kata dia, pe-modal sebaiknya mengambil posisi tahan dan baru ambil posisi beli jika sinyal bullish muncul lagi dengan indikasi indeks kembali ke level 2.100.Secara terpisah, analis pasar obligasi Danareksa Sekuritas Edwin Syahruzad memperkirakan harga surat utang negara bakal terkoreksi pada pekan ini menyusul penurunan harga yang terjadi di pasar global.Pasar obligasi domestik terkena imbas dari koreksi di pasar global. "Dengan koreksi seperti ini justru saat yang bagus [bagi investor] untuk beli." Pekan ini, pemerintah akan melelang surat perbendaharaan negara (SPN) secara perdana pada 29 Mei (besok). Edwin menilai SPN akan menjadi alternatif investasi yang bagus terutama dalam kondisi ekses likuiditas di perbankan maupun pemodal seperti sekarang ini.Sementara itu, pemerintah mengharapkan penjualan obligasi secara net pada tahun ini mencapai Rp44,4 triliun.
(pudji.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah belum punya strategi jitu soal minyak sawit

BISNIS - Senin, 28/05/2007

"Sangat melelahkan. Rapat [minyak goreng] dua hari sekali. Yang lain juga butuh perhatian. Harus ada kebijakan yang lebih mengikat. Lebih jangka panjang. Lebih antisipatif," ungkap salah seorang pejabat sambil mengisap rokoknya dalam-dalam seusai evaluasi program stabilisasi harga (PSH) minyak goreng di Lapangan Banteng pekan lalu. Berbeda dengan PSH bahan makanan pokok yang lain seperti beras dan gula, stabilisasi harga minyak goreng lebih njelimet dan mungkin lebih melelahkan? bagi pengambil kebijakan di negeri ini.Pada PSH komoditas lain, perhatian bisa langsung difokuskan pada penurunan harga. PSH minyak goreng tidak.? Perhatian PSH produk turunan dari minyak sawit mentah (CPO) mesti bercabang satu untuk stabilisasi harga itu sendiri, penggodokan komitmen sanksi, dan yang lain diarahkan ke permintaan perlindungan dari pengusaha dalam bentuk payung hukum. Payung hukumnya seperti apa?? Sebagian besar pengusaha, baik yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) maupun Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (Aimmi), menyatakan payung hukum harus dikeluarkan Kementerian Perekonomian.Alasannya sederhana, pengusaha meminta satu produk hukum sebagai pengakuan atas komitmen,? meminjam istilah keren yang sering digunakan dalam penjelasan, corporate social responsibility.Payung hukum itu diharapkan menghindarkan pengusaha dari kesulitan di masa datang a.l. karena menjual produk pada harga lebih murah dari yang semestinya di pasar atau perlindungan dari beban pajak? atas barang yang diikutkan dalam PSH.Relatif banyak kekhawatiran yang mesti dilindungi maka pengusaha meminta payung hukum dari Menko Perekonomian Boediono.??? Masalahnya wewenang kebijakan tidak di tangan menko perekonomian. Wewenang itu tersebar di Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Departemen Keuangan.Akhirnya payung hukum menko perekonomian 'katanya' dalam bentuk acknowledgment letter mungkin bisa di Indonesiakan sebagai surat pengetahuan.? Bahwa pemerintah bersaksi, mengetahui komitmen pengusaha melakukan tugas mulia yaitu bersedia mengurangi potensi keuntungan agar harga minyak goreng di tangan konsumen bisa bergerak pada kisaran Rp6.500-Rp6.800 per kg.Barangkali tanpa diminta surat dari menteri ekonomi yang lain bisa muncul toh program stabilisasi harga merupakan hajat pemerintah.?? Kemudian, pengusaha yang tergabung dalam tiga organisasi itu menyatakan komitmen melakukan PSH dengan total minyak goreng 150.000 ton. Bahkan ditambah dengan kesediaan menerima sanksi peningkatan pungutan ekspor CPO jika per 1 Juni bila harga minyak goreng tidak juga turun ke level yang disepakati.Beberapa pejabat kemudian buka suara sebenarnya surat pengetahuan dari Depperin dikeluarkan 2 Mei dan surat dari Depdag ke Menneg BUMN Sofyan Djalil tentang permintaan pengerahan lima BUMN ikut PSH pada 4 Mei.? Produk DirjenKedua surat itu keluar sebelum penerbitan surat pengetahuan menko perekonomian.? Jika surat dari Depperin sudah berbentuk pengetahuan dari menteri perindustrian maka surat dari Depdag masih produk Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Ardiansyah Parman.? Namun, dia menyatakan surat dirjen itu bisa dinaikkan status menjadi surat Mendag apabila diperlukan.Adalah anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis, salah satu yang pertama kali, melemparkan pendapat kebijakan yang lebih mengikat.?? Akhirnya pemerintah menyadari pelaksanaan PSH diserahkan ke pengusaha menjadi mission impossible.? Selain produsen CPO dan minyak goreng tidak berpengalaman melakukan OP-karena semestinya menjadi tugas pemerintah-komitmen pasokan pun dipertanyakan.? Padahal pernyataan resmi yang muncul, OP tidak lagi dibatasi waktu meski tetap mengincar 1 Juni sebagai patokan waktu evaluasi.?? Pernyataan perpanjangan PSH itu lebih bersifat menenangkan pasar. Kalau dihitung jumlah CPO dan minyak goreng yang mesti disiapkan PSH tanpa batas waktu, rasanya sulit meminta komitmen. Karena komitmen pasok satu bulan saja sulit direalisasikan oleh produsen CPO nasional.Untuk membantu pencapaian target penurunan harga minyak goreng, meski sempat yakin dengan proses PSH, Depdag akhirnya turun tangan.? Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, pekan lalu, kembali menggerakkan jalur distribusi dengan OP langsung ke pasar.? Namun, penurunan harga akan lebih efektif jika seluruh jalur dimanfaatkan sejak awal.? Pekan lalu, arah kebijakan? makin jelas yaitu kewajiban mencukupi pasar domestik (domestic market obligation).? Untuk tahap awal, kebijakan itu akan diatur dengan sejenis surat keputusan dari Menteri Pertanian Anton Apriyantono.? Kemungkinan ketentuan yang lebih baku masih akan dilanjutkan dalam rapat pekan ini.Deptan seolah mengingatkan kita mempunyai UU No. 18/2004 tentang Perkebunan yang mengikat dan mewajibkan produsen mencukupi kebutuhan domestik.? Namun, pemerintah lupa, bahwa untuk menerapkan DMO ini diperlukan kebijakan dan pengawasan lintas departemen. Tidak cukup dengan UU-nya yang dimiliki Deptan, tanpa peraturan pelaksanaan di bawahnya.? Karena setelah kewajiban menyalurkan CPO pengusaha lepas, maka tanggungjawab berikutnya di Depperin (memonitor pengolahan minyak goreng di prosesor). Tanggungjawab berikutnya di pundak Depdag mengenai distribusi di pasar dan pemantauan harga minyak goreng dan CPO. Belum lagi Depkeu,? bahkan Kementerian BUMN 'juragannya' sembilan PTPN yang memiliki kebun sawit.Sekali lagi seandainya payung itu sudah disiapkan sebelum hujan terjadi. Tapi sepertinya pemerintah tidak atau belum siap dengan dengan kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk industri persawitan. Karena kebijakan yang diluncurkan setiap kali selesai rapat terkesan masih sebatas wacana semata.Padahal, Pemerintah Malaysia sudah mempunyai kebijakan yang lebih konkret. Pemerintah negara itu mulai Juni menerapkan Cess (pungutan tertentu) atas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Cess itu akan dikumpulkan dan digunakan untuk membiayai subsidi? minyak goreng. Ketentuan Cess berdasarkan harga CPO internasional. Semisal harga CPO di kisaran RM1.500-RM1.600 per ton maka terkena pungutan RM2 per ton TBS. Begitu pula selanjutnya, setiap kali harga naik? RM100 per ton berikutnya maka Cess-nya naik RM2. Apabila harga CPO sekarang RM2.400 maka terkena? pungutan RM18 per ton. Pungutan ini dibebankan kepada pengusaha bukan petani. Setiap pengusaha yang memiliki kebun di atas 40 hektare maka terkena Cess dan pemerintah menetapkan harga minyak gorengnya, sehingga prosesor dan pedagang tidak boleh menjual di atas harga yang sudah ditentukan.Ironisnya, pungutan seperti ini tidak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki data kebun dan produksinya.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Belanja pemerintah turun

BISNIS - Senin, 28/05/2007

JAKARTA: Sejalan dengan rencana penurunan target penerimaan pajak dan pelebaran defisit APBN-P 2007, pemerintah memproyeksikan penurunan pada semua komponen belanja dan pendapatan kecuali hibah pada realisasi anggaran akhir tahun.Komponen pendapatan negara dan hibah pada APBN 2007 diperkirakan mengalami kekurangan Rp32,983 triliun, komponen belanja berkurang Rp3,496 triliun, dan defisit yang melebar dari patokan semula 1,1% menjadi 1,8% menambah kebutuhan pembiayaan baru Rp29,487 triliun (lihat Tabel 1). Demikian terungkap dalam risalah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2008 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berikut paparannya pada rapat kerja Panitia Anggaran DPR, di Jakarta, pekan lalu."Dari sisi penerimaan, terdapat tantangan pencapaian target penerimaan pajak 2007. Realisasi penerimaan pajak 2006 yang lebih rendah dari target menuntut dilakukan penyesuaian target penerimaan pajak 2007," tulis risalah itu. Seusai rapat itu, Menkeu mengatakan pemerintah tetap konsisten dengan target-target APBN 2007. Penyesuaian dilakukan hanya jika memang benar-benar dibutuhkan. Sayang, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksudkan dengan konsisten tersebut. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan rencana penurunan tax ratio dari APBN 2007 ke APBN-P 2007 tidak bisa mencerminkan kinerja penerimaan pajak. "Tergantung besar PDB-nya, karena dengan begitu basis pajaknya akan berbeda." Dia mengaku belum begitu paham apa yang dimaksudkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu, Anggito Abimanyu, menyangkut penurunan target penerimaan pajak (Bisnis, 23 Mei). Karena itu, dia menyarankan agar Bisnis mencari tahu pokok masalahnya kepada Anggito.Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu indikator kinerja Depkeu, yang ditetapkan Menkeu dalam keputusan tentang Rencana Strategis Depkeu 2005-2009, adalah tercapainya tax ratio 16%. Dengan proyeksi penurunan tax ratio 2007, dengan nominal PDB Rp3.531 triliun penerimaan pajak akan mengalami shortfall Rp21,186 triliun. Bila dengan nominal PDB Rp3.796 triliun, penerimaan pajak akan mengalami shortfall Rp18,98 triliun (lihat Tabel 2).Tiga masalahDi luar hiruk pikuk itu, anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR Ramson Siagian menyatakan proyeksi penurunan pendapatan dan belanja yang akan menjadi dasar perumusan APBN-P 2007 itu berpotensi menimbulkan sekurang-kurangnya tiga masalah.Pertama, potensi terjadinya instabilitas anggaran. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR itu, keadaan ini akan membawa instabilitas makro. Akibatnya, akan makin memberi tekanan pada daya beli masyarakat dan memperlambat laju sektor riil.Kedua, selain menambah pelik masalah yang harus dihadapi pada 2008, rencana itu akan mempercepat koreksi laju pertumbuhan perekonomian 2007 hingga memperlambat upaya penurunan angka dan tingkat pengangguran dan kemiskinan.Ketiga, pemerintah pusat dan daerah akan kembali disibukkan dalam merumuskan rencana anggaran 2007, hingga uang yang mestinya segera dibelanjakan akan tertahan sedemikian rupa sekadar untuk menunggu beresnya prosedur penyerapannya.Ramson mengatakan kalau pemerintah, dalam APBN-P 2007, mencoba menerapkan satu formula ekonomi yang di satu sisi 'mengorbankan' penerimaan pajak, tetapi di sisi lain menekan rasio utang terhadap PDB, mungkin itu patah dengan sendirinya.Sebab formula itu sudah keliru sejak awal. "Kalau strategi pertumbuhannya mendongkrak agregat demand dengan menurunkan target pajak, caranya tidak begini. Kalau ini, ya tidak lain disebabkan oleh kinerja penerimaan pajak yang memang tidak bagus."Ramson mengkritik pernyataan Dirjen Pajak. "Dari mana ceritanya rasio pajak-PDB tidak bisa mencerminkan kinerja perpajakan. Di negara manapun, salah satu parameter untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan ya rasio pajak-PDB."
(Diena Lestari)
(bastanul.siregar@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pabrik Hartati Murdaya Diduga Sengaja Melanggar

KORAN TEMPO - Senin, 28 Mei 2007

"Kejadian kemarin karena ada penyimpangan oleh individu."

JAKARTA -- Manajemen PT Nagasakti Paramashoes Industry, salah satu perusahaan milik Hartati Murdaya, diduga menyetujui pemindahan puluhan ribu pasang sepatu keluar dari kawasan berikat ke gudang di daerah Karet dan Karawaci, Tangerang. Menurut sumber Tempo di pemerintah pekan lalu, kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan memeriksa 12 karyawan Nagasakti. Mereka dari level pegawai yang mengurus izin barang keluar hingga general manager.Namun, Hartati menyatakan Nagasakti tak pernah mengizinkan kontainer keluar lewat tengah malam. "Kejadian kemarin karena ada penyimpangan oleh individu-individu," ujarnya pekan lalu seperti ditulis majalah Tempo edisi pekan ini. "Dengan alasan, surat-surat akan disusulkan belakangan."Pemindahan barang ke gudang di Karet dan Karawaci, kata Hartati, dilakukan sebelum Nagasakti menjadi kawasan berikat. Kala itu pabriknya masih berstatus "kemudahan impor untuk tujuan ekspor". Barang yang dipindahkan pun hanya sepatu rusak dan tua, yang sudah tak memiliki nilai jual.Persoalan bermula dari penangkapan truk kontainer berisi ribuan pasang sepatu pada 20 Maret dini hari lalu karena keluar dari kawasan berikat tanpa izin Bea dan Cukai. Empat hari kemudian, Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta menemukan sekitar 30 ribu pasang sepatu ditimbun di gudang milik Nagasakti di kawasan Karet dan Karawaci, Tangerang. "Di antara sepatu itu terdapat merek Nike dan Yonex," kata sumber Tempo. Timbunan sepatu itu kira-kira setara dengan isi tiga kontainer ukuran 40 kaki. Bea-Cukai langsung menyita dan menyegel gudang itu.Hartati mengadukan masalahnya kepada Presiden. "Saya mengirim surat ke Menteri Keuangan dan saya tembuskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Biar tahu kerja anak buahnya seperti apa," katanya.Sumber Tempo tersebut menjelaskan, sebagai perusahaan di kawasan berikat, Nagasakti mendapat penangguhan bea masuk bahan baku impor. Perusahaan itu juga mendapat pembebasan bea bila bahan baku yang diimpor diolah untuk produk ekspor. Namun, tanpa persetujuan Bea dan Cukai, sepatu konsumsi ekspor itu dikeluarkan dari kawasan berikat. Akibatnya, negara berpotensi rugi Rp 612 juta.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Nagasakti bisa didenda maksimal 1.000 persen atau 10 kali lipat dari total bea masuk yang belum dibayar. Maka kemungkinan besar Hartati harus membayar denda minimal Rp 6 miliar.Hartati, yang juga bekas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pun mengaku telah meminta polisi memeriksa beberapa karyawannya. Tapi Kepala Satuan Serse Kepolisian Resor Tangerang Komisaris Ade Ary membantah pengakuan Hartati.Menurut Ade, kepolisian tak pernah menerima laporan dari Hartati untuk memeriksa karyawan Nagasakti. Penjelasan senada diungkapkan oleh Kepolisian Sektor Tangerang.
YANDHRIE ARVIAN HERI SUSANTO RETNO SULISTIYOWATI AYU CIPTA JONIANSYAH

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Aliran Dana Rokhmin Buka Pintu Pemakzulan

KORAN TEMPO - Senin, 28 Mei 2007

Kasus aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan bisa membuka pintu ke pemakzulan presiden dan wakil presiden.

JAKARTA -- Kasus aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan bisa membuka pintu ke pemakzulan presiden dan wakil presiden. "Kalau aliran itu terbukti mengalir ke mereka, pintu menuju pemakzulan akan terbuka," kata pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Deni Indrayana, saat dihubungi Tempo kemarin.Amien Rais, salah satu calon presiden yang ikut bertarung dalam pemilihan presiden 2004, mengakui dirinya pernah menerima dana dari Departemen Kelautan sebesar Rp 400 juta. Menurut Amien, selain dirinya, para calon presiden lain juga menerima dana panas Rokhmin Dahuri itu. Bahkan Amien mensinyalir salah satu pasangan calon presiden menerima dana bantuan dari pihak asing.Adanya aliran dana Rokhmin ke pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla diungkapkan mantan Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Kelautan Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Didi Sadili dalam persidangan yang digelar Rabu pekan lalu. Didi mengungkapkan dirinya pernah tiga kali mengeluarkan uang dari dana nonbujeter Departemen Kelautan untuk tim sukses pasangan Yudhoyono-Kalla. Totalnya Rp 450 juta.Mengalirnya dana ke pasangan tersebut, menurut Deni, akan berdampak pada tiga hal. Pertama, delegitimasi terhadap pemerintah Yudhoyono-Kalla. "Bagaimanapun, jika dilihat dari sudut pandang politik dan sosiologis, itu merupakan cacat yang muncul pada pemerintahan mereka." Kedua, kata Deni, terbukanya pintu pemakzulan. Syarat utama terwujudnya dampak ini adalah apabila Yudhoyono-Kalla benar-benar terbukti menerima dana tersebut. "Pak Amien punya peran cukup besar dalam hal ini," ucap Deni. Menurut dia, jika Amien bersungguh-sungguh dan berhasil membuktikan semua ucapannya, pintu pemakzulan akan terbuka lebar. Sebab, dengan pengakuan dan kesaksian Amien, kasus ini akan semakin gamblang alurnya. Deni berharap Amien bersedia menggunakan jalur hukum agar penegak hukum bisa mengusut aliran dana yang ada. "Kasus ini bisa diusut menggunakan tiga delik hukum, korupsi, pencucian uang, dan pemilu," katanya. Akibat ketiga, baik Yudhoyono-Kalla maupun orang lain yang terlibat akan tertutup peluangnya mencalonkan diri dalam Pemilu 2009. "Jika bersalah, mereka akan dihukum penjara 5 tahun," ucap Deni. Pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai tanggapan Presiden Yudhoyono terhadap pernyataan Amien menunjukkan Yudhoyono hanya cari aman. "Sikap SBY bercabang, di satu sisi mengklaim ingin memberantas korupsi, tapi di sisi lain malah menutup-nutupi adanya korupsi." Padahal, kata Arbi, kasus dana Rokhmin ini momentum yang tepat bagi Yudhoyono untuk melakukan perubahan. "Jangan hanya bersemangat kalau membidik orang lain, tapi cari aman kalau berkaitan dengan diri sendiri," ucap Arbi. TITIS SETIANINGTYAS

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Asosiasi Televisi Akan Lobi Komisi Penyiaran

KORAN TEMPO - Senin, 28 Mei 2007

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia berencana mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membicarakan masalah content siaran, terutama soal pembatasan tayangan mistik dan pornografi.

JAKARTA -- Asosiasi Televisi Swasta Indonesia berencana mengajak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membicarakan masalah content siaran, terutama soal pembatasan tayangan mistik dan pornografi. Menurut ketua asosiasi itu, Karni Ilyas, pembicaraan harus dilakukan untuk menghindari kesalahan lama soal peraturan penyiaran. Peraturan penyiaran, ia berpendapat, mestinya diatur dalam undang-undang, bukan oleh KPI."Tak usah gugat-gugatan sampai ke Mahkamah Agung untuk soal content siaran. Lebih baik kami bertemu dengan KPI," kata Direktur Pemberitaan ANTV itu ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu pekan lalu. Karni mengungkapkan asosiasinya setuju terhadap pembatasan tayangan mistik dan pornografi sebagai salah satu standar etika penyiaran.Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi Surat Keputusan KPI Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Asosiasi Televisi. Maka, KPI harus mencabut surat itu, yang antara lain mengatur pembatasan tayangan mistik dan pornografi.Asosiasi Televisi menggugat, antara lain, karena aturan itu mengatur sanksi, yang sebenarnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Penyiaran.KPI ternyata telah mencabut aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Aturan yang terbit pada 5 Agustus 2006 itu mengadopsi materi surat keputusan yang dipersoalkan oleh Asosiasi Televisi.Namun, Karni menganggap peraturan baru itu hanya akal-akalan karena cuma berganti nomor tanpa mengubah substansi aturan sebelumnya. "Nanti digugat lagi, ganti nomor lagi. Tak akan selesai sampai kiamat."Pemilik rumah produksi Samuan, Yahdi Jamhur, mendukung keputusan KPI. Alasannya, tayangan mistik dan pornografi sering dikemas dengan content yang mengada-ada. "Membodohkan pemirsanya," katanya di Jakarta kemarin.Ia berpendapat dua jenis program itu tak bisa disebut kebebasan berekspresi karena kebebasan tersebut tak bisa dilakukan secara mutlak. Apalagi penayangan itu hanya mementingkan keuntungan materi.
RADEN RACHMADI MUSLIMA HAPSARI WAHYUDIN FAHMI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Banyak Penyumbang Fiktif

KORAN TEMPO - Senin, 28 Mei 2007

Hari ini Amien Rais akan membeberkan semuanya.

JAKARTA -- Identitas pemberi sumbangan dana kepada calon presiden dalam kampanye Pemilu 2004 banyak yang tidak jelas dan diduga fiktif. Selain yang telah ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch (lihat infografik), hasil penelusuran Tempo menemukan sejumlah alamat penyumbang tidak jelas, bahkan tak ada orang yang dimaksudkan di alamat yang tertulis pada daftar penyumbang. Salah satunya adalah Abdul Hafidz, penyumbang dana kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dalam perincian daftar penyumbang dana kampanye milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertulis Hafidz beralamat di Jalan Kamboja Gang Dasa III Nomor 1. Namun, pemilik rumah dengan alamat itu, Nuris, 55 tahun, mengatakan tidak ada nama Abdul Hafidz di keluarganya. "Tidak ada nama itu," katanya pekan lalu.Tak hanya di Jakarta. Dari catatan KPU juga ditemukan nama Kustiono yang beralamat di Jalan Pupuk Timur II. Namun, rumah itu ternyata sudah lama kosong dan nama Kustiono tak dikenal di lingkungan itu. "Saya baru kali ini dengar ada nama Kustiono. Kalau rumah di Jalan Pupuk Timur II Nomor 10 sudah lama tidak ada penghuninya," kata Marsono, ketua RT setempat. Dugaan adanya penyumbang fiktif ternyata juga ada di daftar penyumbang dana kampanye pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo. Misalnya, ada dua penyumbang yang memiliki alamat sama persis, yakni Irfan F. dan H. Azwir, beralamat di Jalan Cemara Nomor 98, Medan, yang masing-masing menyumbang Rp 75 juta dan Rp 25 juta. Namun, menurut Sri, yang mengaku sebagai pemilik rumah itu sejak 1980, kedua nama itu tidak ada. "Tidak ada nama itu di sini."Maraknya isu penyumbang fiktif dana kampanye dimulai dari sidang dugaan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari catatan pengeluaran dana yang dibuat Bendahara Departemen Kelautan Didi Sadili, diketahui sejumlah tim sukses calon presiden menerima dana itu. Amien mengakuinya dan mengatakan banyak calon presiden lain yang juga menerima dana fiktif, bahkan dari luar negeri. Apa yang diungkap Amien ini membuat gerah Istana. Presiden Yudhoyono bahkan menuduh Amien menyebarkan fitnah.Menanggapi tuduhan itu, Amien hari ini akan memberikan tanggapan. Ia juga tidak menggubris permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar tidak memperpanjang ketegangan dengan Presiden. Amien menegaskan akan tetap membeberkan aliran dana itu. "Biarlah (Jusuf Kalla mengatakan demikian). Tunggu saja besok (hari ini), Insya Allah pukul 13.00 di rumah saya," ujarnya di Solo kemarin. Ada tujuh sampai sepuluh poin yang akan diberikan Amien, tapi ia enggan memerincinya.Ketua Kelompok Kerja Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2004 KPU Mulyana W. Kusumah mengakui adanya keterbatasan akuntan publik dalam mengaudit dana tim kampanye. KPU juga kesulitan mendapatkan akses meneliti aliran dana kampanye.Menurut Mulyana, pengakuan Amien membuktikan laporan dana tim kampanye pemilihan presiden 2004 tidak lengkap. Ketidaklengkapan laporan tersebut melanggar Pasal 89 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden. "Kalau diketahui pada saat itu, sanksinya pembatalan pasangan calon karena menerima dana ilegal, sesuai dengan pasal 45 ayat 4."
Eko Ari Wibowo Erwin Dariyanto Riki Ferdianto Desy Pakpahan SG Wibisono Kurniasih Budi Imron Rosyid Syaiful Amin

5 Jurus Mengakali Peraturan
Penelisikan Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah penyumbang Pemilu 2004, yang sekarang diributkan itu, ternyata bermasalah karena menggunakan nama atau alamat palsu. Selain itu, ditemukan sumbangan atas nama belasan anak perusahaan sehingga bisa melewati batas maksimal yang disebutkan undang-undang, Rp 100 juta untuk perorangan dan Rp 750 juta untuk badan usaha.Motif menyumbang dengan memalsukan nama sangat aneh. Tapi miliaran rupiah dana pemilu lewat cara seperti ini masuk ke kantong pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ataupun lawannya di putaran kedua, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Padahal ICW, pada 2004 itu, hanya mengecek di lima kota, bukan di seluruh Indonesia.

Alamat Tak Jelas
Sebanyak 5 penyumbang perorangan Mega-Hasyim dan 2 penyumbang SBY-JK tidak memiliki alamat jelas.Rustam EffendiRp 100 juta untuk SBY-JKAlamat di daerah Pondok Betung ternyata milik orang dengan nama mirip, yaitu Husni Effendi.Tab Jauw TjoyRp 100 juta untuk Mega-HasyimAlamat disebut di Jalan Gg Langgar RT 14 RW 7, Taman Sari, Jakarta Barat. Tapi RW 7 di sana hanya memiliki 13 RT.

Tidak Layak
Kondisi ekonomi 7 nama penyumbang Mega-Hasyim tidak tampak mampu memberikan sumbangan sampai puluhan juta.RukiahRp 100 juta untuk Mega-HasyimBekas guru sekolah dasar ini tinggal di sebuah gang kecil daerah Menteng Wadas, Jakarta Selatan.

Nama Dipinjam
Sebanyak 5 penyumbang Mega-Hasyim ternyata hanya dipinjam namanya.Gatot SanyotoRp 100 juta untuk Mega-HasyimKaryawan swasta warga Meruya Utara, Jakarta Barat, itu mengaku hanya memberikan tanda tangan.

Perusahaan Fiktif
Sebanyak 13 perusahaan penyumbang SBY-JK dan 2 penyumbang Mega-Hasyim ternyata memiliki alamat tidak jelas, fiktif, atau tidak layak kemampuannya.PT Balimulia Saiber GrafikatamaRp 750 juta untuk SBY-JKAlamat yang dipakai, daerah Mampang Prapatan, Jakarta, milik sebuah kantor akuntan publik, bukan milik Balimulia.PT Mega Mulia Keramik SemarangRp 750 juta untuk Mega-HasyimJalan Kawasan Industri Candi Blok 3-11, Purwoyoso, Ngalian, SemarangTidak ada perusahaan ini di alamat yang disebut. Tidak ada namanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Semarang.

Memecah Dana
Sebanyak 8 perusahaan raksasa memberikan dana kepada Mega-Hasyim dengan memecah dana menjadi kecil-kecil sehingga tidak melanggar undang-undang.Grup Mulia Rp 12,725 miliar untuk Mega-HasyimSebanyak 17 perusahaan terkait dengan Grup Mulia--milik Joko S. Tjandra yang terkena kasus cessie PT Bank Bali--masing-masing mengirim Rp 750 juta.

Sumber: Hasil investigasi Indonesia Corruption Watch di Jakarta, Semarang, Samarinda, Lampung, dan Makassar pada 2004.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mimpi Samsuddin Mendapat Kaki Palsu

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

Terik matahari terasa menyengat kulit. Seorang pria paruh baya mengendarai sepeda gerobak yang memuat jajanan pasar dan kebutuhan pokok. Terlihat bulir-bulir peluh membasahi dahi dan pipinya. Pria bernama Samsudin (58 tahun) itu baru saja pulang dari Pasar Anyar, Tangerang. Dia tinggal di Komplek Serba Guna RT 03/13, Neglasari, Tangerang.
Sesampainya di rumah semi permanen berukuran 3 X 7 meter persegi, Samsudin duduk di bangku kayu di depan rumahnya. ''Belanjaan itu untuk mengisi warung saya,'' ujar dia. Di rumah yang berdiri di atas lahan milik PDAM, Samsudin membuka warung yang menjual makanan kecil, serta kebutuhan pokok. Rumah berlantai dua itu terbagi menjadi tiga ruangan. Satu ruangan di lantai satu digunakan untuk warung, ruang tamu, dan dapur. Sedang dua ruangan di lantai dua dijadikan kamar tidur.
Samsudin mengaku warung itu dikelola istrinya. ''Kalau saya tidak bekerja,'' ungkap dia. Akibat terserang kusta, dia kehilangan kaki kanannya sejak 1979. ''Saya lima tahun dirawat di Sitanala,'' kata dia. Setelah lima tahun dirawat, ia dinyatakan sembuh dari kusta. Sejak keluar dari rumah sakit hingga dua tahun lalu, Samsudin harus mengenakan tongkat. Kondisi fisik yang tidak sempurna itu membuatnya sangat terkendala untuk mendapatkan pekerjaan. Warung itulah yang menjadi gantungan hidupnya.
''Saya dan istri harus menghidupi empat orang anak,'' tutur dia. Dua orang anak samsudin masih bersekolah, yaitu Yadi (17 tahun) dan Angga (14 tahun). Sedangkan dua anak lainnya, Siti (6 tahun) dan Salsia (5 tahun) belum bersekolah. Untuk kebutuhan sekolah anaknya, setiap bulan dia harus menyediakan uang minimal Rp 130 ribu. Selain itu, dia harus membayar kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara, pendapatan kotor dari warungnya setiap hari paling banyak Rp 75 ribu.
Samsudin mengaku beruntung karena masih memiliki warung. ''Teman-teman penyandang kusta lainnya umumnya menjadi pengemis,'' ungkap dia. Menurut Samsudin, mereka mengemis karena tidak ada yang bersedia memberikan pekerjaan kepada penyandang cacat akibat kusta. Padahal, mereka perlu hidup.
Untuk kebutuhan warungnya, sepekan sekali Samsudin pergi ke Pasar Anyar. Pasar tersebut terletak sekitar dua kilometer dari kediamannya. Dengan kaki palsu yang dipinjam dari temannya, dia belanja ke pasar itu. Karena ukurannya tidak pas betul, dia kerap mengeluh sakit saat mengenakan kaki palsu. Sebenarnya, dia ingin membeli kaki palsu sendiri yang ukurannya pas. Tapi bagi dia, harga kaki palsu itu sulit dijangkau.
Maret silam, Samsudin mendengar ada sebuah yayasan di kawasan Sunter, Jakut, yang memberikan kaki palsu secara gratis. Samsudin dan 50 orang kawannya pun pergi ke Sunter an mengajukan permohonan. Dari 50 hanya sekitar 19 orang yang mendapatkan kaki palsu secara gratis. ''Permohonan saya termasuk yang ditolak,'' ujarnya lirih. Penolakan itu terjadi karena kakinya terluka akibat terus-terusan mengenakan kaki palsu yang tidak pas ukurannya.
Samsudin bukannya tidak mengetahui jika rumah sakit tempat ia dulu dirawat menyediakan kaki palsu gratis bagi penyandang cacat akibat kusta yang tidak mampu. Tapi, menurut Samsudin, ternyata ada biaya yang harus dibayarnya. ''Saya tidak tahu apakah itu ulah oknum atau memang peraturannya seperti itu,'' ungkap Samsudin. Besar kutipannya, kata Samsudin, Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Karena itu, Samsudin berhenti berharap jika akan mendapatkan kaki palsu dari rumah sakit tersebut.
Samsudin hanyalah salah satu contoh penderita kusta di Kompleks Serba Guna, Neglasari, Tangerang, yang tidak memiliki kaki palsu. Setidaknya masih ada 20 orang lain yang bernasib seperti Samsudin. Mereka berharap mendapatkan kaki palsu gratis yang akan memudahkan mereka beraktivitas. Untuk mendapatkan kaki palsu ini, kata Ketua Yayasan Angku Budi, Muhammad Abadi, para penyandang cacat karena kusta sudah pernah melapor ke Depkes. Menurut Abadi, keluhan mereka seharusnya ditindaklanjuti pihak RSK Sitanala. ''Namun hingga kini belum ada kejelasan,'' ujar Abadi.
Wakil Direktur Pelayanan Penunjang RSK Sitanala, dr Handoko Suwono, membantah jika pihaknya menetapkan kutipan untuk mendapatkan kaki palsu. ''Semuanya gratis selama mereka memiliki Askeskin,'' tuturnya. Handoko menjelaskan, rumah sakit selalu menyediakan obat-obatan dan semua fasilitas medis yang dibutuhkan pasien. Namun, jika ada kutipan yang harus dibayar pasien, hal itu dilakukan oleh oknum rumah sakit.
Handoko menjelaskan untuk mendapatkan kaki palsu secara gratis yang diperlukan hanyalah persayaratan administrasi. Selain Askeskin, pasien harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat pernyataan tidak mampu. ''Surat-surat tersebut dikeluarkan pemerintah setempat, bukan rumah sakit yang menentukan,'' kata Handoko menambahkan. Selain itu, persyaratan medis yang harus dipenuhi adalah tidak ada luka pada kaki pasien dan bentuk kaki sudah siap dipasangi kaki palsu. c52

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korban Lapindo Gelar Istighotsah Nasional

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

SIDOARJO --- Ratusan warga Nahdlatul Ulama (NU) Sidoarjo dan korban luapan lumpur Lapindo, Ahad (27/5) menggelar doa bersama di Masjid Agung, Sidoarjo. Doa bersama atau istighotsah ini memperingati satu tahun bencana lumpur yang menenggelamkan rumah dan tanah mereka.
Istighotsah dipimpin Ketua Rois Suriah NU Cabang Sidoarjo, KH Rofiq Sirodj. Acara yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini berjalan khidmat. Ketua pelaksana, Lilik Wahid, menyatakan, acara istighotsah ini juga digelar secara serentak di 21 tempat di Indonesia -- sembilan makam sunan, dan 12 kota di Tanah Air.
Sembilan makam sunan, yakni makam Sunan Ampel, Sunan Drajad, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunungjati, dan Sunan Kalijaga. Sementara kota-kota yang kemarin menggelar istighotsah adalah di Banjarmasin, Lampung, Makassar, Tasikmalaya, Lombok, Semarang, Banyuwangi, Jogjakarta, Cilacap, Bali, Banten, dan Sidoarjo.
Menurut Lilik, doa bersama ini merupakan upaya nonteknis untuk menyelesaikan bencana luapan lumpur yang sudah satu tahun belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. ''Mudah-mudahan dengan doa bersama ini Tuhan memberikan percepatan penanganan warga korban lumpur. selain itu, masyarakat Sidoarjo juga dimudahkan segala urusan dan tuntutannya,'' jelas ia.
Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, didampingi wakilnya dan beberapa anggota DPRD Sidoarjo, juga hadir dalam acara tersebut. ''Acara istighotsah ini merupakan yang kali pertama diadakan secara nasional. Karena diselenggarakan secara serentak di 21 daerah, termasuk Sidoarjo. Harapannya kita semua supaya diberikan kemudahan, misalnya, dalam mendapatkan ganti rugi,'' ujarnya. tok

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

TKI di Malaysia Dilindungi Konvensi Internasional

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

JAKARTA -- Status tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia kelak akan lebih terjamin. Pasalnya, mereka akan mendapat perlindungan yang mengacu pada standar konvensi internasional.
Itu, bakal terwujud dalam UU Ketenagakerjaan yang sedang dirancang Pemerintah Malaysia. ''Indonesia sangat menghargai rencana itu. UU tersebut, nantinya akan mengatur status tenaga kerja asing (termasuk TKI) di Malaysia, yang akan disamakan haknya dengan tenaga kerja Malaysia,'' ujar Jubir Kepresidenan, Dino Patti Djalal, di Bandara Halim Perdana Kusuma, sebelum bertolak ke Kuala Lumpur, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ahad (27/5) siang.
''Ini merupakan langkah maju yang dilakukan Pemerintah Malaysia dalam menjamin hak-hak dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di negaranya,'' tambah Dino. Kunjungan kerja Presiden ke Malaysia dilakukan selama tiga hari (27-29 Mei). Di Kuala Lumpur, Presiden akan menghadiri World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-3. WIEF merupakan forum yang diselenggarakan sejumlah negara-negara Islam untuk membahas dan memajukan kondisi sosial umat Islam di seluruh dunia. ''Setiap tahun, forum ini menghadirkan pemimpin dan tokoh-tokoh Islam serta pelaku bisnis untuk bertukar pikiran membahas ide-ide baru dalam memajukan serta menyejaterakan umat Islam,'' jelas Dino.
Rombongan Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono, juga menyertakan sejumlah menteri, yakni Menkum dan HAM, Andi Mattalatta; Menko Perekonomian, Boediono; Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro; Mendag, Mari Pangestu; Menakertrans, Erman Soeparno; Seskab, Sudi Silalahi; anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sjahrir; dan Ketua Umum Kadin, MS Hidayat.
Selain menjadi pembicara kunci pada WIEF di Putra World Trade Centre (PWTC) aula Tun Hussein Onn, hari ini Presiden juga akan menggelar pertemuan dengan para pengusaha Malaysia. Kemdian, sekitar pukul 19.45, Presiden Yudhoyono akan bertemu dengan PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC). Kedua kepala negara akan membahas hubungan bilateral dan investasi.
Hal lain terkait TKI yang akan menjadi pembahasan kedua negara, adalah perlunya perhatian khusus bagi anak-anak buruh perkebunan, agar mendapat pendidikan yang baik di Malaysia. ''Sekitar 30.000 buruh bekerja di sektor perkebunan, kita ingin anak-anak para buruh itu memperoleh fasilitas pendidikan memadai. Pemerintah Indonesia juga berencana mengirim guru-guru dari Indonesia,'' ujar Dino n djo/ant

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Rokhmin: Semua Capres Terima Dana DKP

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

Sejumlah menteri lain juga memberi bantuan kepada tim sukses para capres.

JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, mengatakan selain mantan capres Amien Rais, semua capres dalam Pilpres 2004, juga menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun, Rokhmin menegaskan bila pemberian bantuan bukan atas inisiatif dirinya.
''Kalau saya membantu satu capres, yang lain juga harus menerimanya (dana nonbujeter DKP). Ini karena permintaan dari tim (sukses) para capres,'' ujar Rokhmin, saat ditemui di ruang tahanan Mabes Polri, Sabtu (26/5). Rokhmin lalu menjelaskan, pemberian bantuan itu diawali dengan pendekatan tim sukses para capres. Mereka mengajukan proposal. Kemudian, Rokhmin memberikan disposisi melalui Sekjen DKP, Andin Taryoto, untuk mencairkan.
Menurut dia, pemberian bantuan itu hanya untuk menjalin hubungan baik dengan para capres, bukan dimaksudkan untuk mempertahankan posisinya sebagai menteri DKP. Selain itu, Rokhmin mengungkapkan selain dari dirinya, sejumlah menteri lain juga memberi bantuan kepada tim sukses para capres. Dana itu juga merupakan dana nonbujeter. ''Saya kan saling berkomunikasi dengan menteri-menteri lain, khususnya (menteri) yang non partai,'' jelas Rokhmin. Saat itulah, ia mendapat informasi, menteri-menteri itu juga menyerahkan bantuan kepada para capres. Katanya, pemberian bantuan itu sebagai bentuk partisipasi kepada semua capres.
''Saya heran mengapa kok cuma saya dan Pak Andin, yang dibidik KPK. Padahal, pemberian dana dari kementerian lain kepada para capres juga terjadi,'' tuturnya. Menurutnya, sistem itu yang harus dibongkar KPK, dan bukan membidik dirinya secara personal. KPK, kata Rokhmin, sebenarnya tahu adanya ketidakbenaran dalam penyaluran dana nonbujeter di kantor kementerian lain, namun KPK belum bertindak dan hanya membidik dirinya serta Andin.
Sementara itu, menilai sikap Rokhmin yang memberikan bantuan kepada para capres, mantan Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) Sri Bintang Pamungkas menyebut koleganya itu sebagai Rokhmin Hood. Sebab, dengan keberanian Rokhmin mengaku memberikan bantuan dana nonbujeter kepada para capres, mantan capres Amien Rais memberikan apresiasi, dengan mengakui menerima dana itu.
''Tanpa Rokhmin, Amien (Rais) tidak akan bicara. Dengan pernyataan Amien, terbukalah semuanya,'' kata Sri Bintang, yang mengaku kehadirannya menemui Rokhmin untuk memberi semangat. Sedangkan Wakil Kordinator ICW Danang Widyoko, Ahad (27/3), menyatakan pihaknya juga akan membidik anggota DPR dan DPD yang ditengarai menerima dana nonbujeter DKP. ''Kami akan datangi juga DPD untuk menyuarakan hal yang sama kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Setidaknya, jika ada anggota DPD yang menerima dana DKP, secara moral harus bertanggungjawab setidaknya mengembalikannya,'' papar Danang.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang sedang berada di Auckland, Selandia Baru, menilai polemik tentang isu penyaluran dana DKP dan penerimaan dana dari pihak asing oleh pasangan capres 2004 sangat memprihatinkan. ''Itu juga berpotensi mendorong kepada konflik politik, yang pada akhirnya hanya membawa kerunyaman dan kerugian bagi bangsa,'' kata Din. zak/one/ink

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DKI Sulit Cari Lahan Program Tanah Gratis

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

Tanah di Jakarta sedikit jumlahnya yang dimiliki negara.

JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta tampaknya tidak akan dapat berpartisipasi dalam program pemerintah pusat yang hendak membagi tanah untuk rakyat miskin. Alasannya, tak ada lahan di Jakarta yang bisa diberikan bagi rakyat miskin.
Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan di Jakarta tanah yang masih lowong saja sudah tidak ada. ''Mana ada yang bisa dibagi,'' ujarnya, akhir pekan lalu. Tanah di Jakarta, sambung Sutiyoso, sedikit jumlahnya yang dimiliki negara. Hampir seluruhnya merupakan milik pribadi. Tetapi dia mengaku belum menginventarisir berapa luas tanah di Jakarta yang dapat dijadikan bagian dari program bagi tanah untuk rakyat miskin.
Meski kesulitan untuk mencarikan tanah untuk rakyat miskin, dia mengatakan Pemprov masih memiliki kompensasi bagi modal kerja masyarakat. Caranya melalui pembangunan rumah susun. ''Karena rumah susunnya sudah dibangunkan pemerintah maka uang yang seharusnya untuk tempat tinggal bisa buat modal kerja,'' tuturnya. Sehingga justru rakyat dari kelas menengah bawah di Jakarta justru bisa memiliki rumah susun dan usaha sendiri.
Kendati minim lahan, tetapi Sutiyoso akan berbicara dengan pemerintah pusat supaya rakyat miskin di Jakarta tetap dapat menikmati program tersebut. Alasan dia, rakyat miskin di Jakarta banyak jumlahnya. Senada dengan Sutiyoso, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Managap Manurung, mengatakan tidak ada banyak tanah di Jakarta milik pemerintah yang belum dimanfaatkan. ''Mau cari tanah di mana di Jakarta ini ?'' tanyanya.
Rencana pemerintah pusat tersebut pertama kali terungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa (22/5). Kepala BPN, Djojo Winoto, mengatakan waktu itu pemerintah tengah menyiapkan lahan yang diperuntukkan untuk orang miskin. Pemerintah pusat tidak cuma mengurus lahan yang bakal dibagi, mereka juga sedang mengembangkan kriteria rakyat miskin yang berhak memperoleh bantuan tanah gratis.
Rencana pemerintah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan konsep yang matang sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Iwantono yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyambut baik apresiasi terhadap rencana tersebut. Ia mengatakan ada keperluan untuk memberikan lahan bagi rakyat miskin karena saat ini terjadi ketimpangan penguasaan aset termasuk penguasaan tanah.
Namun ia mengingatkan bahwa secara teknis rencana tersebut tidak mudah. Untuk mengurus surat-surat, katanya, tentu diperlukan waktu yang lama. ''Untuk mengurus satu surat tanah di Jakarta saja bisa memerlukan waktu satu tahun,'' katanya. Selain itu, jangan sampai pemberian tanah tersebut salah alamat. ''Jangan sampai tanah diberikan kepada mereka yang tidak bisa bertani, nanti tanah tersebut di jual kembali,'' katanya.
Anggota DPR Priyo Budisantoso juga mendukung rencana tersebut. Namun sampai saat ini DPR belum mengetahui konsepnya. ''Apakah bedanya dengan transmigrasi. DPR belum dapat laporan,'' katanya. Untuk itu, lanjutnya, DPR akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjelaskan masalah tersebut. ''Jika konsep belum matang bisa jebol,'' katanya. ind/ant

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Meuthia Hatta Minta Majikan Ditindak

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007 8:37:00

SURABAYA -- Menteri Negara (Menneg) Pemberdayaan Perempuan Dr Meuthia Hatta Swasono meminta pemerintah Malaysia dan negara tetangga lainnya juga menindak majikan dari tenaga kerja Indonesia (TKI). ''60 persen pekerja yang dirajam di Malaysia adalah TKI, padahal hal itu belum tentu kesalahan TKI, karena bisa saja KTP (kartu tanda penduduk) mereka dipalsukan orang lain,'' ujarnya di Surabaya, Ahad (27/5).
Ia mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Sosialisasi UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PT PPO), yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan DPR PAN Jatim. Di hadapan peserta sosialisasi, ia mengharapkan Malaysia untuk meneladani tindakan Amerika Serikat (AS) yang menindak TKI, tapi juga menindak majikan dari TKI, sehingga adil. ''Hal serupa tidak dilakukan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau bahkan Timur Tengah, karena itu kami minta mereka bertindak adil, karena Islam tidak mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan,'' ucapnya.
Menurut dia, tindakan tegas yang dilakukan negara tetangga juga akan dapat menguntungkan kedua negara, karena tindakan yang adil akan mengurangi TKI yang masuk secara ilegal. ''Kalau melihat data perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2005 memang ada penurunan dari 179 kasus (2001), 155 kasus (2002), 125 kasus (2003), 43 kasus (2004), dan 30 kasus (2005),'' tegasnya.
Namun, katanya, jumlah banyak atau sedikit tetap merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia, apalagi mereka masuk ke negara lain dengan modus yang umumnya terpaksa. ''Ada yang dijadikan duta budaya seperti mahir tari, tapi ternyata di negara lain justru dijadikan pelacur. Ada juga yang orangtuanya terjerat utang, tapi anaknya sebagai jaminan dan akhirnya jadi pelacur,'' paparnya.
Di dalam negeri, katanya, ada anak yang diadopsi, tapi ternyata dijual menjadi pengemis. ''Jadi, para trafficker yang sudah lintas negara itu memanfaatkan kemiskinan, jeratan utang, dan bencana alam,'' kilahnya. Ia menambahkan 30 kasus trafficking pada tahun 2005 paling banyak terjadi di Jakarta (tujuh kasus), Jawa Timur (6), Kalimantan Barat (4), Sumatera Selatan (3), Kepulauan Riau (2), Sulawesi Selatan (2), dan sebagainya. ''Karena itu, UU 21/2007 yang baru diundangkan pada 19 April 2007 akan dapat mengurangi tindakan yang memalukan bangsa Indonesia tersebut. Dengan adanya UU, kami berharap masyarakat melaporkan indikasi trafficking yang dialami tetangganya,'' katanya. ant
Fakta Angka
30 kasus trafficking yang terjadi di Indonesia pada 2005

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polemik Bisa Merugikan Bangsa

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007

Ketua MPR: Kubu Amien Rais dan Yudhoyono Jangan Peruncing Masalah

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, polemik tentang isu penyaluran dana Departemen Kelautan dan Perikanan serta penerimaan dana dari pihak asing oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2004 sangat memprihatinkan.

Dari Manila, Filipina, Minggu (27/5), Din Syamsuddin mengatakan kepada Kompas, polemik itu berpotensi mendorong terjadinya konflik politik yang tajam. Konflik itu, katanya, pada akhirnya akan membawa kerunyaman dan kerugian bagi bangsa.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta kepada partai politik, khususnya dari kubu Amien Rais dan kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar jangan memperuncing masalah terkait dana nonbugeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Tentu ada hukum yang harus ditegakkan. Akan tetapi, kalau arahnya pada mendakwa, saya takut itu bisa menghadirkan gempa politik yang luar biasa," kata Hidayat, usai memberikan pidato dalam refleksi setahun gempa di Alun-Alun Utara, Yogyakarta, Sabtu malam.
Hidayat menyatakan, lebih bijaksana kalau pimpinan puncak dan tokoh negara menjadikan seluruh panggung politik sebagai pendidikan berpolitik. Demikian pula para pucuk pimpinan agar menjadi negarawan yang menenteramkan bangsa.
“Saya menangkap kedua belah pihak, yakni Pak Amien dan Pak Presiden, ingin memberikan komitmen hukum. Namun, saya harap masalah itu jangan diperuncing karena ada hal-hal serius bagi negara yang berpotensi muncul, dan itu membahayakan negara," kata Hidayat.
Pansus Penyelesaian
Sementara itu, kemarin, Direktur Eksekutif Indonesia Barometer Muhammad Qodari di Jakarta mengatakan, DPR perlu membuat pansus untuk mendorong penyelesaian kasus dana DKP secara hukum dan bukan politik. Pasalnya, penyelesaian kasus DKP melalui jalur politik dipenuhi berbagai kepentingan politik, serta berpotensi menjadi bola liar dan mengarah kepada kisruh politik.
Emosional
Menurut Din Syamsuddin, sebenarnya polemik yang sehat baik untuk pengembangan demokrasi, apalagi jika itu rasional dan bersifat kritik membangun dan dilengkapi argumen dan bukti yang akurat.
Namun, kalau polemik bersifat emosional dan tendensius untuk saling menjatuhkan, itu akan sangat buruk bagi pengembangan demokrasi dan budaya politik yang beretika.
"Saya mengharapkan agar para elite politik dapat saling menahan diri dan menghentikan polemik yang tidak konstruktif bagi bangsa yang sedang dilanda banyak masalah akibat bencana alam maupun sosial-ekonomi," ujarnya.
Ia menegaskan, polemik, apalagi konflik elite politik, hanya akan membuat rakyat semakin susah dan terpuruk. Janganlah rakyat terkorbankan seperti pelanduk mati di antara gajah-gajah yang berkelahi.
"Masalah yang ada dapat diselesaikan melalui jalur hukum, di mana semua pihak mengungkapkan kebenaran dan kejujuran demi keadilan. Atau dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana watak bangsa dan ajaran agama. Adalah sangat baik dan bijak agar pihak-pihak yang bertikai bertemu guna menjernihkan persoalan," ujarnya.
Sedangkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional Totok Daryanto mengatakan, konflik antara Amien Rais dan Yudhoyono telah mendorong bermunculannya pikiran-pikiran liar dari sebagian politisi.
Totok menyesalkan pernyataan Yudhoyono yang mendorong dirinya semakin berhadap-hadapan dengan Amien. Padahal, terjadinya "perang terbuka" bisa dihindari.
Mantan Wakil Sekretaris Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Anwar Shaleh, di Jakarta, kemarin juga mengatakan, perseteruan antara Yudhoyono dan Amien Rais harus segera diakhiri, jangan sampai mengorbankan rakyat.
Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani memanggil Amien Rais dan Yudhoyono untuk dimintai keterangan di bawah sumpah. Jika tidak, minimum tim sukses mereka yang dimintai keterangan.
Anwar, yang juga mantan juru kampanye SBY, meminta Yudhoyono bersikap jujur.
Sementara itu, pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Rudy Satriyo Mukantardjo kepada Kompas, kemarin mengatakan, penyelesaian secara hukum dalam perkara korupsi DKP harus dilakukan, terutama berkaitan dengan pihak penerima dana. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mesti berinisiatif memanggil orang-orang yang disebut di persidangan menerima dana tersebut.
"Sepanjang mencari kebenaran materiil menyangkut kasus ini, sudah menjadi kewajiban hakim memanggil orang-orang yang disebut menerima dana, untuk dimintai keterangan di pengadilan," kata Rudy.
Menurut Rudy, meski nama-nama yang disebut Rokhmin menerima dana tidak tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik KPK, hakim dapat memerintahkan mereka dihadirkan di sidang untuk didengar keterangannya.
Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hasan saat dihubungi Kompas, kemarin mengatakan, PAN akan mengembalikan dana nonbujeter DKP yang telah diterima oleh Amien Rais sebanyak Rp 200 juta. Dana tersebut akan dikembalikan ke pengadilan hari Selasa besok oleh Badan Advokasi PAN yang diwakili oleh Herman Kadir selaku anggota Badan Advokasi PAN.
Sementara itu, anggota majelis hakim tindak pidana korupsi yang menangani kasus Rokhmin, I Made Hendra Kusumah, mengatakan, pengadilan hanya bisa memanggil para saksi yang terkait dengan surat dakwaan JPU. Surat dakwaan JPU terkait dengan pengumpulan dana nonbujeter DKP, bukan pemberian dana-dana nonbujeter DKP ke pihak-pihak lain.
Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, saat ini yang diadili di Pengadilan Khusus Tipikor terkait dengan pengumpulan dana nonbujeter DKP dengan terdakwa Andin H Taryoto dan Rokhmin Dahuri, bukan aliran dana nonbujeter yang diberikan kepada pihak-pihak lain.
Aktivis politik Sri Bintang Pamungkas menilai, tanggapan Yudhoyono terhadap pernyataan Amien Rais selain terlalu emosial juga terkesan bernada ancaman. Presiden seharusnya tidak perlu terjebak dengan pernyataan Amien Rais dan memberikan reaksi berlebihan seperti itu. (IDR/PRA/MZW/VIN/JON/MAM/SON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Peringatan Gempa: Warga Menangis Saat Mengenang Detik-detik Gempa

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007
Bantul, Kompas - Peringatan setahun pascagempa di Provinsi DI Yogyakarta dilaksanakan di sejumlah tempat, Minggu (27/5). Warga bersama pemerintah daerah setempat mengenang detik-detik terjadinya gempa dengan khidmat.

Di Lapangan Trirenggo, Bantul, kegiatan dilaksanakan sejak pukul 04.00. Setelah shalat subuh dan zikir bersama, ribuan warga mengenang detik-detik terjadinya gempa 27 Mei 2006 pada pukul 05.57 sampai pukul 06.00.
Suasana hening mendadak terasa mencekam begitu rombongan pemusik gamelan menabuh berbagai alat musik bersamasama, diikuti bunyi klakson kendaraan. Suara-suara itu mengingatkan kembali warga Bantul akan gemuruh getaran gempa.
Sebagian besar warga tidak kuat menahan air mata, berpelukan untuk saling menguatkan. Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Idham Samawi menundukkan kepala dalam-dalam. "Saya merinding. Peringatan gempa ini mengena di hati," ujar Idham.
Dari peringatan setahun pascagempa, menurut Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya, masyarakat bisa memetik banyak pelajaran. Salah satunya adalah belajar lebih sabar dan tawakal menerima berbagai cobaan hidup. Pemerintah juga belajar mendukung warga.
"Tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menghambat pemulihan kehidupan warga. Namun, jika terdapat kekurangan dari pihak pemerintah, saya mohon maaf sebesar-besarnya," tutur Sultan.
Refleksi dan peringatan gempa bumi digelar di Kota Yogyakarta melalui doa bersama dan aneka kegiatan seni. Di Jogja Expo Center, Minggu dini hari, Sultan Hamengku Buwono X mengajak masyarakat meninggalkan kesedihan.
Sebaliknya, warga harus cepat dibangkitkan semangatnya untuk membangun kembali Yogyakarta yang sebagian luluh lantak akibat bencana. Selama meneruskan proses rehabilitasi, Sultan mengingatkan masyarakat agar tetap mempertahankan semangat kebersamaan dan kekritisan terhadap pemerintah.
Warga di Kabupaten Gunung Kidul secara bersama-sama membunyikan kentungan di rumah masing-masing pada pukul 05.50. Pemerintah kabupaten memperkirakan jumlah kentungan yang dipukul mencapai puluhan ribu, tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa.
Warga bangkit
Mengenai pesatnya kemajuan proses pemulihan sektor fisik pascagempa, Sultan Hamengku Buwono X menilai hal itu tidak akan tercapai jika warga tak berusaha bangkit. Karena itu, Gubernur DI Yogyakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi warga.
Hingga Mei 2007, menurut data dari Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Bantul—daerah terparah yang terkena gempa bumi—kemajuan rekonstruksi rumah rusak parah atau hancur sudah mencapai 70 persen lebih dari jumlah 134.198 rumah. Idham Samawi memastikan sisanya akan selesai tahun ini. (AB2/AB3/PRA/WER)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ruang Hijau: Mimpi dan Tidur di Taman Kota

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007

Yenti Aprianti
"Mengapa kota tak ada tamannya?" tanya Gilang Alamsyah (12) tak habis pikir. Siswa kelas VI sekolah dasar itu tak bisa membayangkan tinggal di sebuah kota tanpa taman.
"Kalau kota tanpa taman, saya tak bisa pulang jalan kaki karena pasti panas sekali," ucap Gilang yang menjadikan taman sebagai "kamar" khusus tidur siang.
Setelah lelah belajar dan perut kosong dalam perjalanan pulang sekolah, sebuah taman kota yang rindang dan asri menjadi tempat singgah yang nyaman.

Sekelompok burung punai lengguak (grey cheecked green) terbang di atas Taman Ganesha, Kota Bandung. Burung-burung itu membubung di atas sebuah pohon kelapa, lalu menukik, nyaris mencium pucuk sebuah pohon yang rindang sebelum mengitarinya.
Burung-burung genit pada siang hari itulah yang selalu dirindukan Gilang. Masih berseragam sekolah, siswa SD Pertiwi IV, Kebon Bibit, Kota Bandung, itu memerhatikan para punai sambil mencari kursi taman dari besi yang kosong.
Sebuah kursi di dekat kolam tampak masih kosong. Kursi lain sudah dipakai para mahasiswa untuk berdiskusi. Ada juga pemulung yang menggunakan kursi besi panjang itu untuk tidur. Seorang lelaki tampak sibuk membimbing anak perempuannya mengerjakan pekerjaan rumah. Pada hari-hari tertentu Taman Ganesha juga dipenuhi anak-anak yang belajar mengaji.
Pada sore hari, taman itu dikunjungi belasan anak kecil dari perkampungan padat Kebon Bibit, 300 meter dari taman, yang hendak bermain perosotan di tanah miring di sekeliling taman.
Siang itu, Taman Ganesha yang luasnya 9.607 meter persegi terbilang sepi. Pedagang es dan siomai pikul juga tampak menganggur. Beberapa di antara mereka duduk di atas permadani rumput yang hijau hingga terkulai nyenyak di bawah pohon.
Gilang menuju satu kursi dan segera menaruh tasnya. Sambil membuka-buka buku pelajaran sekolahnya, sesekali Gilang mencandai tekukur dengan menendang-nendangkan sepatunya ke lantai taman. Tekukur, burung yang paling sering berjalan-jalan di lantai taman sambil mencari biji atau buah kecil yang berjatuhan dari pohon. Namun, patukan paruh tekukur yang kecil tak mampu menyaingi suara ungkut-ungkut (Coppersmith barbet) yang berbunyi: kut... kut... kut....
Gilang senang memerhatikan burung. Burung-burung itu sering masuk dalam mimpinya dan mengajaknya terbang. Namun, dalam mimpinya, anak yang bercita-cita jadi pilot itu terbang menggunakan pesawat.
Tidur siang
Setiap hari sepulang sekolah, Gilang selalu mendatangi taman di muka gerbang Institut Teknologi Bandung. Taman tersebut berada di tengah-tengah jalan pulang antara sekolah dan rumahnya di Sekaloa Selatan.
Setiap hari, Gilang diberi uang saku Rp 1.000. Ia berangkat menggunakan angkutan kota dengan ongkos Rp 1.000. Kadang ayahnya yang tidak bekerja dan ibunya yang berdagang ayam di Pasar Haurpancuh memberikan tambahan Rp 500 untuk jajan. Gilang biasanya menggunakan uang jajannya untuk membeli roti sebagai pengganjal perutnya yang jarang sarapan.
Sepotong roti rupanya tak cukup mengenyangkan. Gilang sering kelelahan sepulang sekolah. Padahal, ia harus berjalan kaki melintasi perkampungan di Kebon Bibit, Jalan Ganesha, Jalan Hasanuddin, Jalan Dipati Ukur, dan Jalan Sekaloa karena tak ada ongkos untuk pulang. Untuk mengusir lelah dan lapar, ia tidur siang di taman selama satu atau dua jam sebelum melanjutkan perjalanan.
"Lagi pula kalau di rumah, belum tentu saya bisa tidur siang," kata pelajar yang sering masuk peringkat lima besar ini.
Selain tidur siang di taman, Gilang juga membaca buku atau mengerjakan tugas sekolah. Cita-citanya ingin menjadi pilot.
Taman Ganesha merupakan salah satu taman buatan Belanda. Di gerbang utara terdapat tembok berbentuk setengah lingkaran yang menunjuk berbagai gunung yang mengelilingi Bandung.
Di taman tersebut masih terdapat beberapa jenis burung, antara lain cinenen kelabu dan gelatik batu yang senang makan ulat dan serangga, jalak putih, dan jalak kerbau.
Kolamnya pun cukup terawat. Juga masih berdiri beberapa pohon kelapa, cemara, ganitri, dan ki merak. Suara daun-daunnya yang tertiup angin meninabobokan Gilang. Ia bisa terbang bersama punai.
Sobirin, anggota Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, mengatakan, selain hutan kota, taman kota juga merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 63/2002, minimum RTH adalah 10 persen dari luas kota. Luas Kota Bandung 16.700 hektar. Namun, berdasarkan data satelit yang dihimpun Sobirin, luas RTH-nya baru mencapai 2-3 persen.
Jumlah pohon pun masih kurang. Sobirin mengatakan, jumlah penduduk Kota Bandung pada siang hari mencapai 2,5 juta orang dan pada malam hari sebanyak 3 juta orang.
Untuk memberi oksigen bagi 3 juta penduduk dibutuhkan sekitar 1,5 juta pohon. Kenyataannya, Kota Bandung hanya memiliki sekitar 800.000 pohon. Kekurangan pohon menyebabkan kota menjadi panas.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Perekonomian Dua Wajah?

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007

Ada dua pertanyaan dalam tiga minggu terakhir cukup menggelitik. Pertama, apakah krisis keuangan atau krisis ekonomi akan segera menghampiri kita kembali? Kedua, apakah perkembangan ekonomi sedemikian suram sebagaimana tercermin dari sektor riil yang mandeg atau mengalami stagnasi?

Keyakinan yang tinggi bahwa kita akan mengalami kembali krisis seperti 1997-1998 dilontarkan beberapa pemerhati atau analis. Hujah utama yang melandasi keyakinan mereka ialah arus modal jangka pendek atau "uang panas" yang masuk deras ke Indonesia sudah mencapai jumlah dan porsi yang mengkhawatirkan. Krisis bakal meledak jika suatu waktu arus modal jangka pendek itu tiba-tiba hengkang dari Indonesia.
Kekhawatiran itu beralasan? Bagaimanapun kita harus selalu mewaspadai gerak-gerik arus modal "tak berkaki" ini. Namun, untuk mengatakan kondisi sekarang sangat mirip dengan keadaan menjelang krisis sepuluh tahun lalu, rasanya amat berlebihan, masih jauh api dari panggang.
Sepuluh tahun lalu, utang luar negeri pemerintah dan swasta yang jatuh tempo kurang dari setahun ditambah klaim jangka pendek lainnya lebih besar dari cadangan devisa kita kala itu. Kini, jumlah dana yang sewaktu-waktu dengan cepat berpotensi dialihkan ke luar negeri tak sampai separuh dari cadangan devisa. Dana jangka pendek itu di antaranya dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) sekitar Rp 80 triliun dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sekitar Rp 40 triliun. Katakanlah dana asing yang tertanam di pasar saham sebesar Rp 10 triliun, maka seluruh dana portofolio yang bisa dikategorikan sebagai hot money berjumlah Rp 130 triliun atau setara 15 miliar dollar AS.
Jika pun kita tambahkan dengan utang pemerintah dan swasta yang jatuh tempo yang keseluruhannya, katakanlah, berjumlah 5 miliar dollar AS, maka total klaim jangka pendek masih belum mencapai separuh dari cadangan devisa yang dewasa ini telah mencapai lebih dari 50 miliar dollar. Jangan lupa masih akan ada tambahan pasokan valuta asing dari utang baru pemerintah, baik dari negara dan lembaga donor maupun dari penerbitan obligasi di pasar modal internasional.
Tak bisa dipungkiri pula bahwa struktur cadangan devisa kita kian hari bertambah kuat. Ambil contoh tahun 2006, sebesar 64 persen pertambahan cadangan devisa berasal dari surplus akun semasa (current account), yang tak lain merupakan selisih positif antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Ini menandakan surplus senilai 9,6 miliar dollar AS pada tahun 2006 ini merupakan sumbangan riil dari kegiatan ekonomi produktif dan kucuran keringat seluruh pelaku ekonomi.
Kita menyadari, peningkatan ekspor yang cukup tinggi pada tahun 2006 terutama ditopang kenaikan tajam sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam. Bagaimanapun, kenaikan ini nyata-nyata telah memperkokoh struktur cadangan devisa.
Peningkatan cadangan devisa sebesar 15 miliar dollar AS tahun lalu selebihnya disumbangkan oleh akun modal dan keuangan (capital & financial account) sebanyak 16,3 persen dan selisih perhitungan (errors and omissions) sebesar 19,7 persen. Item terakhir patut ditengarai sebagai murni hot money, karena penggunaannya tak terlacak oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) atau tergolong sebagai non-underlying transactions.
Jika kita telusuri lebih rinci, tak seluruh capital & financial acount merupakan dana jangka pendek. Bahkan, ternyata pada tahun 2006 investasi langsung, diyakini bermotif jangka panjang, melampaui investasi portofolio, masing-masing 7,5 miliar dollar AS dan 5,7 miliar dollar AS. Kecenderungan perbaikan dalam transaksi modal sudah berlangsung sejak 2005.
Kinerja transaksi modal yang membaik secara kuantitas maupun kualitas ditambah peningkatan surplus akun semasa inilah yang menjelaskan mengapa cadangan devisa meningkat pesat dalam satu tahun terakhir, sekalipun 2006 kita telah mempercepat pelunasan utang kepada Dana Moneter Internasional dalam jumlah yang tergolong besar, sekitar 7 miliar dollar AS.
Sektor Riil Mandeg?
Secara sederhana perekonomian bisa dikelompokkan ke dalam dua sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Sangat menyesatkan kalau dikatakan sektor riil mandeg atau mengalami stagnasi, sementara sektor keuangan melaju pesat.
Jika bepergian dengan moda angkutan udara, dengan kasat mata kita menyaksikan di hampir semua bandara penuh sesak penumbang, dan hampir semua tempat duduk pesawat terisi. Industri penerbangan, sektor riil.
Tengok pula peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler yang spektakuler. Pertumbuhan triwulanan sektor telekomunikasi sudah cukup lama selalu di atas 20 persen per tahun. Industri telekomunikasi juga sektor riil. Saksikan pula pertumbuhan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di berbagai kota besar. Ini pun pertanda geliat sektor riil.
Jadi perkembangan sektor riil jauh dari kesan mandeg, terutama kalau kita hanya membatasi pada jenis-jenis kegiatan atau sektor-sektor jasa di atas. Selama kurun waktu 2001-2006, keseluruhan sektor jasa (sektor non-tradable) -- yang merupakan bagian dari sektor riil -- tumbuh rata-rata di atas 6 persen. Bahkan tahun 2005 pertumbuhan sektor jasa mencapai 8 persen. Walau setahun berikutnya sedikit turun menjadi 7,4 persen, namun pada triwulan pertama 2007 kembali naik menjadi 8,3 persen. Bukankah pencapaian tersebut secara nominal cukup mengesankan?
Kita tentu tak boleh cepat puas. Kegiatan-kegiatan di sektor non-tradable yang maju cukup pesat, sayangnya, tak bisa menjawab tantangan besar kita, penciptaan lapangan kerja baru dan pengurangan jumlah penduduk miskin.
Tantangan ini akan lebih bisa dijawab kalau sisi lain dari sektor riil -- yakni sektor tradable, lebih khusus lagi sektor pertanian dan sektor industri manufaktur -- melaju lebih cepat. Selama periode 2001-2006, pertumbuhan rata-rata sektor tradable hanya di bawah empat persen. Memasuki tahun 2007 ini, sektor tradable masih belum menunjukkan geliat sebagaimana terlihat dari pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 3,9 persen. Seraya mulai muncul tanda cukup menggembirakan pada kinerja industri manufaktur yang tumbuh 5,6 persen pada triwulan I-2007, sektor pertanian justru mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 0,5 persen.
Makna di Balik Data
Apakah perkembangan cukup positif sebagaimana ditunjukkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bank Indonesia mencerminkan realitas kehidupan masyarakat dalam keseharian? Apakah ada konspirasi pemerintah dan BPS dengan merekayasa data yang kebetulan belakangan ini menunjukkan kecenderungan membaik?
Punulis sama sekali tak punya informasi tentang pemanipulasian data tersebut. Sebatas pengetahuan dan informasi yang sedikit penulis miliki, rasanya data-data yang belakangan ini dikeluarkan BPS masih bisa dijelaskan dengan akal sehat dan bisa dikonfirmasikan lewat observasi langsung. Ikhwal perbaikan yang terjadi masih belum menyentuh lapisan terbesar masyarakat, agaknya kita juga sepakat.
Tinggal sekarang bagaimana agar perbaikan yang telah terjadi bisa terus dipertahankan untuk menggapai perbaikan yang lebih berarti lagi. Dalam kaitan ini, sepatutnya para penentu kebijakan tak berkomentar dengan seleranya sendiri. Seperti, misalnya, komentar Gubernur Bank Indonesia yang mengatakan bahwa nilai tukar yang paling tepat adalah Rp 9.000 per dollar AS (Kompas, 23 Mei 2007, hal.17). Tak ayal, sehabis komentar tersebut, nilai tukar rupiah mendadak melorot kembali.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Gelombang Tinggi Masih Ancam Kawasan Pesisir

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007

Pengaruh Bulan Baru dan Purnama Perlu Diwaspadai

Jakarta, Kompas - Hingga akhir Mei 2007, gelombang tinggi diperkirakan masih mengancam kawasan pesisir pantai yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Penyebabnya adalah fenomena gravitasi menyusul datangnya bulan baru dan bulan purnama.

"Penguatan gelombang pasang tinggi sangat mungkin terjadi pada fase itu. Jika ditambah faktor meteorologis, seperti angin kencang, maka penduduk pesisir perlu waspada," kata Thomas Djamaluddin, peneliti utama astronomi astrofisika di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), ketika dihubungi di Jakarta, akhir pekan lalu.
Saat bulan baru dan purnama, kata Thomas, air pasang maksimum terjadi akibat gravitasi bulan yang diperkuat gravitasi matahari. Air pasang semakin tinggi ketika posisi Bulan dan Matahari yang segaris berada pada jarak terdekat dengan Bumi.
Fenomena itulah yang menjelaskan terjadinya pasang tinggi disertai gelombang yang mengempas pesisir barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali pada 17-18 Mei lalu. Karena ketika itu tidak didahului gempa dan angin kencang, kalangan awam menyebutnya aneh dan misterius.
Pada bulan Mei 2007, posisi Bulan dan Matahari hampir dalam posisi terdekat dengan Bumi, yakni berkisar 362.307 kilometer dari rata-rata 384.401 kilometer. Sesuai konfigurasi Bumi-Bulan-Matahari, pasang maksimum terjadi sekitar tengah malam dan tengah hari.
Meskipun kombinasi gelombang pasang maksimum yang dipicu bulan baru atau purnama dengan angin kencang jarang terjadi, kemungkinan hal tersebut masih harus diwaspadai. "Jika terjadi, gelombang besar bisa merusak kawasan pesisir," kata Thomas Djamaluddin.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Meteorologi Maritim Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Suratno mengatakan, angin dari Samudra Pasifik ke daratan Asia telah menyebabkan gelombang laut naik. Kecepatan angin di laut selama gelombang adalah 10-15 knot (19-28 kilometer per jam), yang tergolong tidak ekstrem.
Adapun ketinggian gelombang di perairan barat Sumatera adalah 1-2,5 meter, sementara gelombang di Laut Jawa hingga pekan ini diperkirakan 2-3 meter dan patut diwaspadai.
Kawasan rawan gempa
Thomas mengungkapkan, bulan baru dan purnama patut diwaspadai di daerah rawan gempa. Efek pasang maksimum Bulan-Matahari dapat memicu pelepasan energi di lempeng bumi berupa gempa, khususnya pada pergantian malam-siang.
Beberapa gempa terjadi sekitar bulan baru dan purnama, misalnya gempa Alor (12 November 2004) terjadi pada bulan baru (28 Ramadhan 1425), gempa Nabire (26 November 2004) menjelang purnama (13 Syawal 1425), gempa Aceh (26 Desember 2004) terjadi saat purnama (14 Zulkaidah 1425), gempa Simeulue (26 Februari 2005) terjadi setelah purnama (16 Muharam 1426), gempa Nias (28 Maret 2005) terjadi setelah purnama (17 Safar 1426), gempa Mentawai (10 April 2005) terjadi pada bulan baru (1 Rabiul Awal 1426), dan gempa Yogyakarta (27 Mei 2006) terjadi menjelang bulan baru (29 Rabiuts Tsaniah 1427).
Berdasarkan catatan pengalaman tersebut, lanjut Thomas, perlu dimasukkan faktor astronomi efek pasang Bulan-Matahari pada analisis peringatan dini meteorologis-geofisis. Kewaspadaan tinggi patut dimiliki untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kondisi geologis aktif. (GSA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sidoarjo Makin Tidak Menarik

KOMPAS - Senin, 28 Mei 2007

Sidoarjo, Kompas - Investasi industri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selama Januari-April 2007 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sejak lumpur Lapindo menyembur di Porong pada Mei 2006, kota itu semakin tidak menarik bagi investor.

Berdasarkan data Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, akhir pekan lalu, jumlah industri dengan nilai investasi Rp 5 juta-Rp 200 juta pada periode Januari-April 2007 hanya delapan industri. Pada periode yang sama tahun lalu terdapat 11 industri. Adapun industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 200 juta (Januari-April) tahun ini sebanyak 10 industri, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu ada 14 industri.
Penurunan juga terlihat pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sepanjang tahun 2006, ada 8 industri PMA dan 13 industri PMDN yang menanamkan investasi di Sidoarjo, sedangkan selama Januari-April 2007 belum ada PMA dan PMDN yang mau menanamkan modal di Sidoarjo.
Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Ita Dwitanti mengatakan, penurunan investasi itu sudah diprediksi sejak lumpur Lapindo Brantas Inc menyembur di Porong. Apalagi lumpur itu tak hanya menggenangi lahan, tetapi juga Jalan Tol Porong-Gempol dan beberapa kali menggenangi Jalan Raya Porong, urat nadi perekonomian Jawa Timur.
Dalam konteks lumpur ini pula Solidaritas Perempuan untuk Pemulihan Korban Lumpur menggelar istigotsah nasional di 21 tempat di Indonesia, Minggu (27/5), untuk memperingati setahun lumpur Lapindo.
Istigotsah bertajuk "Doa Keprihatinan Bangsa untuk Musibah Bencana" ini digelar di sembilan makam wali sanga, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, lalu di Lampung, Banjarmasin, Makassar, Tasikmalaya, Lombok, Semarang, Banyuwangi, Yogyakarta, Cilacap, Bali, Banten, dan Sidoarjo.
Di Masjid Agung Sidoarjo, jumlah umat yang mengikuti istigotsah sekitar 400 orang. Istigotsah dipimpin Rois Surya Nahdlatul Ulama Cabang Sidoarjo KH Achmad Rofiq Siroj.
Kepala Pusat Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono menyatakan, kandungan lumpur Lapindo di Sidoarjo harus mendapatkan perhatian lebih.
Menurut Surono, lumpur Lapindo tidak hanya melulu terdiri dari material halus. Sekarang muncul material kasar dan berat atau konglomerat. Dari hasil penelitian timnya terungkap fakta antara lain ada batu lempung, batu pasir, serpih, dan batuan andesit. (APA/CHE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...