Tuesday, June 05, 2007

Inflasi Mei tetap rendah

BISNIS - Selasa, 05/06/2007

JAKARTA: Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi pada Mei 2007 mencapai 0,10%, dengan laju inflasi year-on-year Mei 2007 terhadap Mei 2006 sebesar 6,01%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan prediksi inflasi dari sejumlah ekonom yang disurvei Bloomberg pekan lalu yang menyatakan inflasi tahunan Mei (yoy) sebesar 6,2%. Deputi bidang Statistik Ekonomi BPS Pietojo menyatakan inflasi ini terjadi karena dorongan kenaikan harga pada kelompok barang dan jasa a.l. kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau sebesar 0,47%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,35%."Kenaikan ini juga dipicu dari kelompok sandang 0,21%, kesehatan 0,18%, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,01%," tuturnya di Kantor BPS Jakarta kemarin. Inflasi komponen inti, katanya mencapai 0,32%, laju inflasi komponen inti tahun kalender Januari-Mei 2007 sebesar 2,01%, sedangkan laju inflasi komponen inti yoy yakni Mei 2007 terhadap Mei 2006 sebesar 5,62%.BI Rate bisa turunEkonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Indonesia Fadhil Hasan menyatakan dia sudah memprediksikan bahwa range inflasi masih berkisar di level 0,1%-0,2%.Dengan adanya inflasi yang masih dalam batas wajar ini, menurut dia, terbuka ruang untuk penurunan BI Rate. Namun, kata Fadhil, penurunan tersebut tidak hanya semata-mata dipicu oleh inflasi, tapi faktor lainnya. Oleh karena itu, lanjutnya, ada baiknya jika ada kemungkinan penurunan BI Rate, dilakukan bertahap. Menurut dia, harga beras dan komoditas penting lainnya seperti gula masih dalam kondisi stabil jika dibandingkan dengan sebelumnya.? Dia mengingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi tekanan inflasi pada dua bulan ke depan karena banyak pengeluaran rumah tangga untuk sekolah dan pendidikan.Secara terpisah, Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan tekanan inflasi pada Juli terutama yang diakibatkan kenaikan harga makanan olahan dan produk manufaktur (cosh push inflation).Faktor munculnya tekanan itu adalah rencana kenaikan produk mie instan Indofood 5,5% dan rencana kenaikan harga BBM industri 8,8% per Juni yang diumumkan Pertamina akhir pekan lalu. Dalam perkembangan lain, Kadin Indonesia meminta pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai BBM industri sebagai kompensasi kenaikan BBM industri. Pembebasan ini dipercaya selain mengurangi dampak inflasi juga akan menjadi insentif bagi industri."Kami sudah sampaikan permintaan ini ke Departemen Perindustrian untuk masalah ini," kata Ketua Komite Tetap Pengembangan dan Pemasaran Produk Kadin Thomas Dharmawan yang dihubungi kemarin.
(Bastanul Siregar)
(diena. lestari@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Arwin calon kuat dirut Indosat

BISNIS - Selasa, 05/06/2007

JAKARTA: Mantan Dirut PT Telkom Tbk Arwin Rasyid disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat dirut PT Indosat Tbk. Arwin merupakan salah satu dari delapan calon yang dipanggil Menneg BUMN Sofyan A. Djalil. Tujuh calon lainnya adalah Fadzri Sentosa, Emil Sudarmo, Indar Atmanto, S. Auliana, Teguh Prasetya, Syakieb Sungkar, dan Guntur Siboro."Selain mengisi kursi dirut, beberapa direktur lain yang merupakan wakil Pemerintah Indonesia kemungkinan besar diganti," ujar sumber Bisnis.Menurut dia, salah satu alasan pergantian direksi wakil dari Indonesia berkaitan dengan divestasi Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia.Menneg BUMN Sofyan A. Djalil mengatakan telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan kemarin sore. "Nanti diadakan fit and proper test. Kami akan ke TPA [Tim Penilai Akhir] terlebih dahulu. Berapa orang yang ikut tes, saya belum tahu."
Oleh Arif Gunawan S.,
Wisnu Wijaya & M. Noor Korompot
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Angka inflasi dorong indeks tembus rekor

BISNIS - Selasa, 05/06/2007

JAKARTA: Data inflasi Mei direspon positif oleh pelaku pasar, indeks harga saham gabungan (IHSG) pun menembus rekor tertinggi baru pada perdagangan kemarin dan bisa terbawa lebih jauh ke posisi 2.200. Dengan melambatnya inflasi pada bulan lalu, pelaku pasar mengharapkan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapatnya pada Kamis kembali memutuskan untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin.Pada perdagangan kemarin, IHSG menanjak sebanyak 27,43 poin atau 1,32% ke level 2.111,75, sehingga melampaui rekor penutupan tertinggi sebelumnya di 2.104,25 yang berhasil ditembusnya pada 23 Mei. Selama perdagangan berlangsung, indeks sempat menyentuh level 2.113,36 dan terendah di 2.094,53 setelah dibuka di level 2.097,08. Dari 342 saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, sebanyak 122 saham ditutup pada harga yang lebih tinggi dibandingkan penutupan sebelumnya, sedangkan 64 saham lebih rendah.Analis Sinarmas Sekuritas Samuel Sudeswanto Yeung dan analis Bhakti Securities Budi Ruseno menilai pelaku pasar merespon positif pengumuman Badan Pusat Statistik tentang inflasi Mei yang sebesar 0,10%. Ini lebih rendah dari prediksi sejumlah ekonom yang terangkum dalam survei Bloomberg, sebesar 0,30%.Inflasi dari tahun ke tahun pada Mei tercatat 6,01%, juga lebih rendah dari ekspektasi yang sebesar 6,20%. Namun, inflasi inti sebesar 5,62% lebih besar dari perkiraan ekonom yang sebesar 5,61%.Sudeswanto mengatakan kinerja fundamental, serta kondisi makroekonomi yang positif ikut mendorong pergerakan indeks. "Indeks diperkirakan menguat lebih jauh menuju ke level 2.200. Ini dengan asumsi tidak ada kejadian buruk yang bisa mengakibatkan indeks bergerak berlawanan," kata dia, kemarin.Secara eksternal, kata Budi, bursa regional dan global juga positif. Dia bahkan mengharapkan Federal Reserve AS bakal memutuskan untuk mulai menurunkan suku bunganya dalam pertemuan yang akan digelar 27 atau 28 Juni. Saat ini, Fed rate berada di level 5,25%.Dia menyadari kemungkinan penurunan suku bunga tidak harus terjadi setiap bulan. Akan tetapi, dia tetap berharap BI bakal mengambil kebijakan yang sama seperti bulan lalu."Inflasi yang terkendali juga membuka peluang bagi BI untuk menurunkan kembali suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 8,50%." Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom kemarin menyatakan target inflasi sepertinya akan tercapai pada tahun ini. Meski Dewan Gubernur dijadwalkan bertemu pada pekan ini tidak berarti pemotongan tingkat bunga terjadi setiap bulan.
(pudji. lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Potensi kerugian negara capai Rp350 miliar

BISNIS - Selasa, 05/06/2007

Indosat rugi transaksi derivatif

JAKARTA: PT Indosat Tbk membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp653 miliar akibat keterlibatannya dalam transaksi derivatif senilai Rp2,5 triliun (sekitar US$275 juta) yang tidak disertai mekanisme lindung nilai (hedging).Sumber Bisnis mengatakan transaksi itu dimulai pada 2004 dengan melakukan 17 kontrak perjanjian dengan sejumlah institusi keuangan. "Persoalannya transaksi itu dilakukan tanpa lindung nilai seperti yang dianjurkan dalam standar akutansi."Lembaga keuangan yang terlibat dalam perjanjian itu adalah Goldman Sachs Capital Market (GSC) New York, Standard Chartered Bank (Jakarta), JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs International, Merrill Lynch, Barclays Capital (London), ABN AMRO Bank, dan HSBC.Transaksi derivatif adalah transaksi yang mengandung risiko sangat besar, sehingga secara khusus diatur dalam standar akuntansi keuangan. Di Indonesia, transaksi itu diatur dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK), sementara di Eropa dikenal dengan IFRS (International Financial Reporting Standars) dan di Amerika Serikat diatur dalam US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles).Dalam PSAK No. 55 tentang Akutansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai disebutkan bahwa transaksi derivatif mensyaratkan adanya dokumentasi formal atas analisa manajemen risiko dan analisis efektivitas transaksi jika ingin melindungi risiko transaksi derivatif tersebut.Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, tiga tahun berturut-turut (2004-2006) auditor independen Ernst & Young memperingatkan manajemen Indosat agar membenahi kebijakan formal manajemen risiko yang berkaitan dengan transaksi derivatif."Mengingat transaksi swap perseroan tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen hedging, maka perseroan tidak bisa memasukkannya dalam akuntansi spesial hedging. Karena itu, untuk tujuan akuntansi, perubahan dalam nilai dari transaksi seperti itu dicatatkan langsung dalam pendapatan," tulis dokumen itu.Anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo (F-PAN) menyatakan negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan dividen sekitar Rp350 miliar akibat kesalahan manajemen transaksi derivatif PT Indosat.Dia mengungkapkan kesimpulan itu berdasarkan neraca konsolidasi Indosat pada 2004 dan 2005 (audited) dan angka-angka awal laporan keuangan 2006 (non-audited) dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan di Jakarta, kemarin.Neraca konsolidasi Indosat, menurut Dradjat, mencantumkan satu pos, yakni pos 'Rugi dari perubahan nilai wajar atas transaksi derivatif-bersih' (loss on change in fair value of derivatives-net) yang pada 2004 kerugiannya tercatat Rp170,45 miliar. Kerugian itu kemudian turun menjadi Rp44,21 miliar pada 2005."Tapi pada 2006 kerugian derivatif ini bisa meledak menjadi Rp438 miliar. Totalnya selama tiga tahun sekitar Rp653 miliar. Ini adalah skandal keuangan yang tidak bisa ditoleransi." Implikasi dari kerugian itu adalah pemerintah kehilangan Rp351 miliar, yaitu dari potensi dividen sebesar Rp93 miliar (14,29% dari Rp653 miliar) ditambah potensi pajak sebesar Rp196 miliar (30% dari Rp253 miliar) dan pajak dividen yang diterima investor publik sekitar Rp60-an miliar. Sementara itu, pemegang saham publik PT Indosat berpotensi kehilangan dividen sebesar 44,87% dari Rp653 miliar, yaitu Rp293 miliar.TerkejutSeorang manajemen puncak PT Indosat, yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengemukakan selama ini persoalan transaksi derivatif belum pernah menjadi pembicaraan di dewan direksi BUMN itu. "Itu masuk kewenangan direktur keuangan." Ketika dikonfirmasi soal transaksi derivatif, Direktur Keuangan PT Indosat Wong Heang Tuck mengaku terkejut soal itu. "Kami punya kebijakan treasury yang mengatur Indosat dalam melakukan hedging. Kami mulai menyusun draf mengenai kebijakan itu pada 2005," katanya kepada Bisnis melalui layanan pesan singkat.

(Firman Hidranto & Wisnu Wijaya) (abraham.runga@bisnis.co.id/bastanul.siregar@bisnis.co.id)
Oleh Abraham Runga & Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Marinir Diminta Pindah dari Pasuruan

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

"Kalau warga ingin tanahnya dikembalikan, tidak mungkin."

PASURUAN - Warga menuntut pusat latihan tempur Marinir TNI Angkatan Laut pindah dari kawasan Grati dan sekitarnya di Pasuruan, Jawa Timur. Warga beralasan markas militer tidak memberi rasa aman kepada penduduk sekitar.
Tuntutan itu muncul dalam pertemuan antara warga dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik di pendapa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemarin.
Pertemuan dilakukan setelah terjadi bentrokan antara warga Alas Tlogo dan prajurit marinir pada Rabu pekan lalu, yang menyebabkan empat warga sipil tewas dan tujuh lainnya terluka.
"Kami minta tempat latihan dipindahkan ke Situbondo, di sana banyak tanah kosong," ujar Imam Supandi, Kepala Desa Alas Tlogo, mewakili warga.
Keberadaan warga di 11 desa yang tersebar di Kecamatan Lekok dan Nguling--area lahan sengketa--pun sudah ada sebelum pusat latihan tempur di Grati muncul pada 1961-1963. "Salah besar kalau Angkatan Laut mengklaim tanah kami sudah dibeli. Kami punya bukti dan saksi hidup," kata Kepala Desa Sumberanyar Purwo Eko.
Apalagi, kata Eko, anggota marinir sering bertindak kejam kepada rakyat. Dulu, kata dia, pernah ada seorang warga yang naik sepeda motor di kawasan markas tentara di Grati, lalu disuruh merangkak jauh gara-gara salah jalan.
Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri mendukung tuntutan warga. "Kami mengusulkan pusat latihan tempur di Grati direlokasi ke daerah yang lebih strategis," ucapnya. Menurut Jusbakir, wilayah Grati dan sekitarnya tidak cocok lagi untuk arena latihan militer.
Jusbakir menambahkan, hampir semua warga desa mempunyai bukti kepemilikan atas tanah mereka. "Tanah harus dikembalikan kepada warga. Teknisnya saya akan minta petunjuk pemerintah pusat," ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasuruan Akhmad Zubaidi meminta TNI Angkatan Laut menunjukkan dokumen tanah yang dikuasai. "Bukti tersebut tentu saja bukan hasil rekayasa sebagaimana tudingan warga," katanya.
Sebaliknya, menurut Zubaidi, warga harus jujur mengaku jika sudah menjual tanahnya kepada TNI Angkatan Laut.
Menanggapi tuntutan itu, Laksamana Muda Moekhlas Sidik mengatakan akan melapor dulu kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto. "Kalau warga ingin tanahnya dikembalikan, tidak mungkin. Bukti kepemilikan tanah mari diselesaikan di pengadilan. Kita harus sama-sama konsisten," ujar Moekhlas.
Moekhlas tetap pada rencana awal, yaitu merelokasi warga dengan kompensasi lahan 500 meter persegi per keluarga. Mereka yang bersedia pindah, kata dia, juga akan mendapat Rp 10 juta. "Kami sudah menyiapkan 420 hektare, dari 3.759 hektare lahan milik Angkatan Laut," tuturnya.
Menurut Moekhlas, relokasi warga di 11 desa sudah dituangkan dalam rencana ruang wilayah pusat latihan tempur TNI Angkatan Laut. Dari 7.000 rumah yang akan dipindahkan, sudah terdata 6.302 unit. "Dalam kalkulasi kami, setiap desa membutuhkan biaya Rp 1 miliar," katanya.

ABDI PURNOMO


Jalan Buntu Di Grati
Pertemuan antara warga Alas Tlogo dan TNI Angkatan Laut untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Grati, Pasuruan, berakhir buntu. Perundingan, yang digelar pascainsiden penembakan oleh anggota marinir hingga menewaskan empat warga desa, itu tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berkukuh pada pendirian masing-masing. Warga menuntut Pusat Latihan Tempur di Grati dipindahkan ke luar Pasuruan. Adapun TNI AL tetap menawarkan kompensasi warga yang dipindahkan berupa tanah 500 meter persegi dan uang Rp 10 juta untuk membangun rumah.

Tuntutan Warga
Tanah seluas 3.676 hektare di 11 desa dikembalikan kepada rakyat.
Sertifikat hak pakai yang diberikan kepada TNI AL segera dibatalkan.
Pusat Latihan Tempur TNI AL di Grati dipindahkan ke luar Pasuruan
Proses jual-beli lahan yang pernah terjadi dengan TNI AL ditinjau ulang.
Pengungkapan dokumen surat-surat tanah palsu yang dijadikan bukti oleh pihak militer.

Tawaran TNI AL
Rencana ulang tata ruang lahan.
Relokasi warga (masing-masing keluarga diberi tanah 500 meter persegi ditambah dana pembangunan rumah Rp 10 juta). Total tanah yang diperuntukkan bagi warga 420 hektare, termasuk untuk fasilitas umum 20 hektare dan tanah bengkok 70 hektare.
Korban penembakan, Choirul bin Sutrisno, 3 tahun, menjadi anak angkat pemimpin TNI AL.
Pengobatan gratis warga korban bentrokan.

Tawaran Relokasi
Desa Luas Lahan* Jumlah Rumah Fasilitas Umum* Total*
1. Jatirejo 59.191 170 1.700 10.200
2. Branang 78.948 10 100 60
3. Semedusari 558.560 734 7.340 44.040
4. Wates 733.297 1.872 18.720 112.320
5. Pasinan 424.700 877 8.770 52.620
6. Balunganyar 479.109 111 1.110 6.660
7. Gejugjati 302.775 141 1.410 8.460
8. Alas Tlogo 552.393 1.297 12.970 77.820
9. Sumberanyar 530.645 1.090 10.900 65.400
10. Sumberagung 1.709 0 0 0
11. Tampung 38.609 0 0 0
*dalam meter persegi
Keterangan: masing-masing rumah diganti kaveling 500 meter persegi


NASKAH &BAHAN: ABDI PURMONO YUDONO YANUAR

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Alarm Tsunami Membuat Panik Warga Aceh

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

Jalan penuh sesak oleh orang yang berebut mengungsi.

BANDA ACEH - Dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti, rangkaian sirene peringatan bahaya tsunami di Aceh kemarin meraung kencang. Akibatnya, warga yang masih mengalami trauma menyangkut bencana tsunami dua tahun lalu panik. Mereka berebut mencari tempat yang tinggi sambil membawa barang seadanya. Suasana hiruk-pikuk dan kepanikan tampak persis seperti bila terjadi bencana sesungguhnya.
Raungan pertama terjadi pada sirene yang terpasang di samping Masjid Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, sekitar pukul 10.30 WIB kemarin. Warga yang terkejut kontan berhamburan melarikan diri. Sirene tersebut berbunyi selama 30 menit.
Tiga jam kemudian, pukul 13.30, sirene di kawasan Ulee Lheu, Banda Aceh, ikut berbunyi, meski hanya selama dua menit. Lima menit berikutnya, sirene juga menjerit di kawasan Lhok Nga, Aceh Besar. Ulee Lheu dan Lhok Nga adalah dua dari beberapa kawasan yang mengalami kehancuran total akibat tsunami dua tahun lalu.
Sirene yang susul-menyusul itu membuat warga yakin sedang terjadi bencana tsunami, meski tidak ada getaran gempa. Warga yang sedang berada di luar rumah segera berlari pulang, menyelamatkan barang seadanya, lalu berebut mencari tempat yang aman di ketinggian.
Di sekolah-sekolah, murid yang sedang belajar berhamburan keluar, menangis, dan menjerit-jerit. Seluruh aktivitas belajar otomatis terhenti. "Kami semua ketakutan, anak-anak juga panik dan berusaha lari menjauh dari laut," kata salah seorang guru di Kajhu.
Warga yang panik umumnya berlari ke dataran tinggi, seperti Blang Bintang, Lambaro, dan Aceh Besar. "Kampung kosong, air laut memang pasang," kata Irfan, salah seorang warga Kajhu.
Beberapa toko di pusat belanja, seperti Pasar Aceh dan Peunayong, juga segera tutup. Karyawan perkantoran dan rumah sakit di Aceh pun panik. Mereka segera meninggalkan kantor untuk pulang atau menjemput anak-anak di sekolah dan mengajak mereka menyelamatkan diri. "Saya pulang sebentar untuk menjemput anak-anak di sekolah," ujar Fairus, anggota staf di Aceh Recovery Forum Banda Aceh.
Di jalan, suasana hiruk-pikuk, lalu lintas padat oleh sepeda, sepeda motor, truk, dan mobil-mobil pribadi yang berebut menuju tempat aman. Kepanikan ini sempat menimbulkan empat insiden tabrakan sepeda motor di Kota Banda Aceh. Tak ada korban jiwa, tapi para korban harus dilarikan ke rumah sakit.
Kepanikan baru mereda setelah petugas Dinas Informasi dan Komunikasi berkeliling menggunakan pengeras suara memberi tahu bahwa tidak ada tsunami. "Sirene berbunyi karena kesalahan teknis. Korslet," teriak petugas.
Dari Jakarta, Kepala Bidang Gempa Bumi Badan Meteorologi dan Geofisika Suhardjono menjelaskan, tidak terjadi tsunami di Aceh. Adapun sirene meraung, menurut dia, karena gangguan teknis yang belum bisa dipastikan penyebabnya. "Bisa karena korsleting, bisa juga akibat kesalahan di perangkat lunak sistem," katanya. Dia memastikan tak ada petugas yang mengaktifkan sirene tanda bahaya.

MAIMUN S ADI W WURAGIL SOFIAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tragedi Pasuruan Layak Maju ke Pengadilan HAM

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

Sebanyak 13 tersangka penembakan segera diserahkan ke Oditur Militer.

JAKARTA - Lembaga pemantau perkara kemanusiaan, Imparsial, menilai kasus penembakan terhadap warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, adalah pelanggaran yang layak diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. "Ini termasuk kejahatan kemanusiaan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nasidiq kemarin.
Ada dua syarat yang membuat sebuah kejadian masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Syarat pertama, menurut Rachland, adalah aparat negara sebagai aktor pelaku penembakan secara terencana dan sistematis. "Syarat ini sudah terpenuhi," ujarnya.
Syarat kedua, kata Rachland, menyangkut adanya kesengajaan. Pada saat kejadian, 13 anggota pasukan marinir pelaku penembakan membawa senjata api laras panjang dengan peluru tajam. Artinya, menurut dia, "Kasus ini sudah diprediksi sebelumnya dengan antisipasi yang sudah disiapkan."
Rachland menambahkan, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang diadili tidak hanya pelaku di lapangan. Atasan langsung yang berada pada garis komando juga harus disidik.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan berpendapat senada. Pengadilan hak asasi manusia layak diterapkan pada kasus Pasuruan. "Kami menemukan indikasi unsur kesengajaan menembaki warga," ujar Sinung, ketua divisi pendampingan hukum dan konflik lembaga itu.
Namun, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio, berpendapat sebaliknya. Pelanggaran hak asasi manusia, menurut dia, tidak terjadi pada kasus Pasuruan. "Kejadian itu muncul karena spontanitas. Saya tidak melihat ada unsur pembantaian dalam tragedi ini," ujarnya. Karena itu, pengadilan hak asasi manusia yang menerapkan koneksitas--yakni adanya pelanggaran pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak sipil dan militer--tidak bisa diberlakukan.
Menurut Rudi, sepanjang syarat koneksitas tidak terpenuhi, proses hukum cukup dilakukan di peradilan militer. Dia mengakui banyak kalangan berkeinginan kasus pembunuhan warga sipil diadili di peradilan umum. Tapi keinginan itu baru akan terwujud jika Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer kelak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh rancangan tersebut belum rampung, "Maka aturan lama yang dipakai," paparnya.
Sementara itu, tuntutan agar pelaku penembakan terhadap warga Desa Alas Tlogo diadili di pengadilan umum datang dari sejumlah kalangan. Salah satunya disuarakan Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid.
Mantan Presiden RI itu meminta 13 prajurit marinir, yang kini ditahan di Markas Polisi Militer TNI Angkatan Laut di Surabaya, diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan. "Tidak peduli prosesnya lama. Mau setahun, dua tahun, kita tunggu di pengadilan," ujarnya.
Sejauh ini proses hukum terhadap 13 anggota marinir sudah dimulai. Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Utama V Surabaya Kolonel CPM Totok Budi Santoso mengatakan, dalam waktu dekat, berkas perkara pemeriksaan terhadap 13 tersangka penembakan diserahkan kepada Oditur Militer.
Mereka, kata Totok, dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghilangan Nyawa Secara Tidak Sengaja dan Pasal 359 tentang Kelalaian yang Menyebabkan Meninggalnya Seseorang. "Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, kami memanggil delapan saksi mata," ujar Totok.
Pihaknya juga akan menyerahkan senapan yang dipakai 13 prajurit marinir menembak warga ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Kami transparan dan terbuka menerima masukan dari luar," kata Totok.

RADEN RACHMADI KUKUH S WIBOWO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Stabilisasi Harga Minyak Goreng Berlanjut

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

"Pajak ekspor akan ditetapkan atau tidak ditetapkan melihat hasil PSH sampai akhir Juni."

JAKARTA - Pemerintah memutuskan masa program stabilisasi harga minyak goreng yang sedianya berakhir Mei 2007 diperpanjang hingga akhir Juni 2007. Sejalan dengan kebijakan ini, penetapan kenaikan pajak ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan ditentukan dengan harga setelah program stabilisasi selesai.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan pers seusai rapat minyak goreng di kantor Wakil Presiden kemarin, menyebutkan produsen ditargetkan memasok minyak goreng sekitar 45 ribu ton per minggu atau sekitar 130 ribu ton sampai dengan akhir Juni.
Bayu mengatakan kebijakan untuk meningkatkan pajak ekspor CPO dan kewajiban memenuhi pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) juga akan diputuskan pada akhir Juni dengan stabilitas harga sebagai indikatornya. "Pajak ekspor akan ditetapkan atau tidak ditetapkan melihat hasil PSH sampai akhir Juni," ujarnya.
Kebijakan pajak ekspor dan DMO, kata dia, belum dipastikan akan diterapkan karena perhatian pemerintah lebih pada stabilisasi harga, bukan pasokan. Menurut dia, produksi CPO Indonesia mencapai 16 juta ton, jauh melebihi kebutuhan domestik yang hanya 4 juta ton.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mendukung keputusan pemerintah memperpanjang program stabilisasi itu. Ketua Gapki Derom Bangun mengatakan produsen CPO siap memasok kebutuhan sekitar 130 ribu ton sampai akhir Juni.
Produsen, menurut Derom, juga mendukung pelaksanaan program DMO, karena bisa mendorong pemerintah batal menaikkan bea keluar (pungutan ekspor) CPO.
Dia menambahkan, agar DMO berjalan baik, pertama-tama pemerintah harus menyiapkan angka pasti kebutuhan minyak goreng dalam negeri, berapa besar yang akan disubsidi, serta berapa andil masing-masing produsen CPO disesuaikan dengan total produksi dan luas lahan sawit mereka. Dan terakhir, juga harus ditetapkan perusahaan pemroses CPO.
Harga minyak goreng yang pada Mei mencapai Rp 8.200-8.300 per kilogram, saat ini berkisar Rp 7.000-8.100.

OKTAMANDJAYA AGUS S budiriza

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Alas Tlogo Bung Karno Bertapa

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

Hanya petai cina dan mangga yang bisa bertahan di tanah tandus itu. Tapi panennya lama.
Jangan bayangkan Desa Alas Tlogo seindah namanya. Alas Tlogo berarti hutan dan telaga. Tapi Alas Tlogo ini bukanlah tanah yang hijau dan teduh penuh pepohonan. Kampung itu bukan pula kampung subur makmur seperti ungkapan dalam bahasa Jawa ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi. Tanah di desa yang terletak di Kabupaten Pasuruan itu tandus. Hanya petai cina dan mangga yang bisa bertahan di tanah tandus itu. Tapi panennya lama.
Walhasil, 4.000 penduduk desa seluas 553 hektare ini hidup dalam kekurangan. "Meski hidup kami susah, tanah itu tetap penting. Kami tetap akan mengolahnya," ujar Imam Supnadi, sang kepala desa.
Pada Januari sampai April warga menanam jagung. Setelah itu, warga beralih menanam singkong dan ubi jalar. Tapi tetap saja hasilnya jauh dari cukup. Dari seperempat hektare tanaman singkong, misalnya, maksimal bisa dipanen 1 ton, yang kemudian laku dijual Rp 2.000 per kilogram. "Walau dapat Rp 2 juta, uangnya tetap tidak cukup buat biaya hidup empat sampai lima bulan," kata Imam.
Lantaran penghasilan yang sangat minim, hampir semua warga yang kebanyakan lulusan sekolah dasar itu kemudian mencari kerja tambahan secara serabutan. Mereka kebanyakan menjadi buruh tani dan kuli bangunan. Kalau sedang musim panen tebu, banyak warga yang menjadi kuli tebang tebu di Pabrik Gula Kedawung, dengan upah Rp 10 ribu per hari. Pulangnya mereka dibolehkan membawa daun tebu untuk dijual kepada pemilik sapi.
Ketandusan yang mengakibatkan kemiskinan itu bukan bawaan alam kawasan itu. Dulu, pada 1930, konon seseorang bernama Pujug Panon, yang merupakan nenek moyang warga, datang ke sana dan membabat hutan dengan telaga yang tak kunjung kering meski di musim kemarau. Letaknya diyakini oleh warga di ujung jalan desa, yang menjadi tempat penembakan. "Makam beliau ada di Desa Tampung (Kecamatan Lekok)," kata Imam. "Untuk menghormati leluhur kami itu, kami masih rajin mengadakan pengajian setiap malam Jumat Legi."
Bukan hanya kuburan itu yang dikeramatkan, tapi juga pesarean yang diyakini sebagai tempat bertapanya Bung Karno. "Letaknya, ya, dekat TKP itu. Jadi kami ini bertahan pada pendirian, bukan hanya karena punya bukti kepemilikan tanah, tapi kami juga punya sejarah yang penting dipertahankan," ujar Imam.
Untuk menghormatinya, setiap tahun warga melakukan kegiatan bersih-bersih desa dan mengaji di depan pesarean. Pantangan pun diberlakukan. Warga yang mencabut atau menebang pohon di sekitar pesarean Bung Karno, biasanya langsung terserang demam. Begitu pula jika mencabuti dan menebang tanaman sembarangan di sekitar makam Pujug Panon di Desa Tampung, Kecamatan Lekok.
ABDI PURMONO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Blokade Jalan Tol Berlanjut

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

BPLS dianggap mandul, tak berani menekan Lapindo.

SIDOARJO -- Aksi ratusan warga dari empat desa, terutama Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang memblokade ruas jalan tol Gempol-Porong, Senin (4/6) siang berlanjut dan memasuki hari ketiga. Hingga sore kemarin, massa korban semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc itu masih bergerombol di KM 42 arah Gempol.
Ruas jalan tol yang selama ini memang sudah ditutup untuk umum, atau hanya sebatas dimanfaatkan akses truk pengangkut pasir dan batu (sirtu) untuk penguatan tanggul lumpur Lapindo, itu oleh massa dipasangi barikade dengan tumpukan batu dan potongan pohon. Ini dilakukan karena tuntutan mereka yang meminta ganti rugi gagal panen, biaya evakuasi, dan masuk peta areal dampak semburan lumpur, belum direspon pemerintah atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), apalagi oleh Lapindo.
Massa mendirikan tenda posko di sisi selatan ruas jalan tol. Mereka secara bergiliran berjaga selama 24 jam, untuk melarang setiap truk pengakut sirtu melaju menuju ke lokasi tanggul di kawasan sekitar semburan lumpur. Di posko itu juga terbentang spanduk berisi berbagai tuntutan terkait dampak semburan lumpur Lapindo.
''Soal ganti rugi gagal panen itu, sebelumnya sudah diputuskan oleh Timnas maupun Lapindo. Perhitungannya setahun dua kali panen diberi ganti rugi sekitar Rp 7 juta untuk sawah 1 ha. Jumlah itu belum dibayar sama sekali oleh Lapindo. Bahkan, dengan digantinya Timnas oleh BPLS, sepertinya keputusan itu dianggap tidak ada sama sekali,'' kata Rokhim, warga Besuki.
Tak sebaik TimnasPara pengenunjuk rasa mengemukakan, kehadiran BPLS menggantikan Timnas, semula memberi harapan lebih kepada warga. ''Namun kenyataannya BPLS tidak sebaik Timnas, bahkan malah mandul. Tidak ada keberanian menekan Lapindo, agar memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai putusan awal,'' tegas Imron.
Soal tuntutan pemetaan baru yang memasukan Desa Besuki, sebagai areal dampak langsung yang juga harus diberi ganti rugi, lanjut Imron, itu merupakan kesepakatan bersama dengan warga Desa Pejarakan, Mindi, maupun Kedungcankring. Mengingat, kondisi pemukiman empat desa itu, merupakan daerah rawan tergenang lumpur, sehingga layak untuk mendapatkan ganti rugi.
A Zakaria, ketua Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur) dari perwakilan warga Desa Pejarakan, juga mengatakan, empat desa itu berpotensi kena aliran banjir lumpur Lapindo. ''Bahkan itu pernah terjadi pada 19 Januari lalu. Dan saat ini air sumur milik warga sudah tercemar,'' ujarnya. Dikatakan, sebelum digantikan BPLS, Timnas pernah berjanji bahkan telah membuat kesepakatan memberi ganti rugi dan mengevakuasi warga. ''Tetapi Lapindo berdalih empat desa tersebut tidak ada dalam peta ganti rugi berdasarkan Perpres No 14/2007. BPLS pun rupanya tidak bisa berbuat apa-apa,'' tegasnya.
Zulkarnaen, Humas BPLS ketika dikonfirmasi mengatakan, soal tuntutan warga empat desa, yang saat ini masih melanjutkan aksinya memblokade jalan tol itu, sudah direspon. ''Namun BPLS memang tidak mempunyai kewenangan memutuskan tuntutan itu, terutama menyangkut pembuatan peta baru agar mereka mendapatkan ganti rugi," ujarnya. (tok )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jumlah Penduduk Miskin Diperkirakan Bertambah

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

JAKARTA -- Garis kemiskinan yang merupakan penentu miskin tidaknya seseorang, diperkirakan bakal naik tahun ini. Naiknya garis kemiskinan itu ditandai melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari, sehingga tak terjangkau masyarakat kelas bawah.
''Sepanjang masih ada indikasi kenaikan harga, beban rumah tangga naik, harga-harga naik, garis kemiskinan dipastikan naik,'' ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, Senin (4/6).
Namun, ketika ditanya bagaimana posisi garis kemiskinan saat ini, Rusman enggan menjelaskan. Dia minta masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan BPS melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas). ''Nanti 1 Juli (pengumuman hasil Susenas). Itu sensitif,'' katanya setengah berbisik.
Susenas mengambil sampel 86 ribu rumah tangga miskin berdasarkan data bantuan langsung tunai (BLT) yang dijalankan tahun lalu. Sampel tersebut berada di seluruh provinsi, sehingga bisa menggambarkan tingkat kemiskinan per provinsi.
Selama Februari 2005-Maret 2006, garis kemiskinan naik 18,39 persen dari Rp 129.128 per kapita per bulan menjadi Rp 152.847 per kapita per bulan. Melambungnya harga makanan menyebabkan garis kemiskinan naik, terutama beras.
Angka kemiskinan juga dipengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Rusman, program BLT, beras raskin, pengobatan dan sekolah gratis atau program keluarga harapan (PKH), dapat menjadi faktor pengurang jumlah rakyat miskin. Pemerintah menargetkan persentase jumlah penduduk miskin berkurang dari 17,75 persen (39,05 juta orang) menjadi 15-16,8 persen.
Ekonom senior, Dradjad Wibowo, menilai kenaikan garis kemiskinan sudah pasti karena terjadi inflasi tiap tahun. Hanya, apakah akan menambah jumlah rakyat miskin atau tidak, dia belum yakin. ''Kemungkinannya akan stagnan atau meningkat, kalau turun tidak mungkin,'' katanya. Di antara penyebabnya adalah harga beras dan minyak goreng yang meroket beberapa waktu terakhir.
Fakta Angka18,39 Persen Kenaikan garis kemiskinan selama Februari 2005-Maret 2006(evy )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Deteksi Dini yang Membuat Panik

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

Musibah tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 lalu masih menjadi trauma bagi Munira, warga Blang Krueng, Kab Aceh Besar. Saat kemarin alat deteksi dini tsunami tiba-tiba berbunyi, trauma itu menjadi dorongan sangat kuat yang membuatnya lari secepat mungkin. Dia tidak banyak berpikir soal harta benda yang ditinggalkanya di rumah.
Sekitar pukul 10.30 WIB, kemarin, alat pendeteksi dini tsunami (Tsunami Early Warning System, TEWS) yang dipasang di kawasan pesisir Pantai Kajhu, Kec Baitussalam, Aceh Besar, itu memang berbunyi selama sekitar 30 menit. Saat itu, Munira sedang memandikan anaknya, M Najiullah (2 tahun). Karena panik, begitu melihat banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri, dia pun langsung lari sambil menggendong anaknya.
Saat berlari menyelamatkan diri itulah dia mendapati mobil pengangkut semen yang lewat dan mengangkut banyak orang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menitipkan Najiullah kepada penumpang mobil tersebut. Dia sendiri tidak mengetahui tujuan mobil itu. Begitu warga tahu bahwa alat deteksi dini itu berbunyi karena kesalahan teknis, situasi pun mulai reda. Saat itulah Munira kebingungan mencari anaknya. Munira bersama suaminya, Jamaluddin, kemudian terus mencari anak mereka di seputaran Masjid Kopelma Darussalam.
Selain M Najiullah, seorang murid TK Permata Sunah Darussalam bernama Muhammad Salim (6) juga hilang saat warga panik mendengar sirene alat deteksi dini tsunami. Kepala TK Permata Sunah, Maisarah, mengatakan saat kepanikan terjadi seluruh murid dikumpulkan. Cuma, sebagian murid yang usianya lebih tua, lebih dulu lari menyelamatkan diri, dan sebagian di antaranya dijemput orang tua masing-masing.
''Kami berlari bersama sekitar 20 murid. Ada sebagian yang naik becak dan ada yang lari sendiri, tapi Muhammad Salim ini tidak terlihat di manapun, kami tidak tahu dia lari ke mana,'' kata Maisarah. Ia bersama sejumlah guru dan murid TK Permata Sunah lari menyelamatkan diri ke Masjid Kopelma Darussalam yang telah dipenuhi warga.
Kepanikan warga akibat kesalahan teknis itu juga membuat sejumlah warga Kota Banda Aceh dilaporkan luka-luka. Salah seorang warga, Cut Azizah (47 tahun), asal barak hunian sementara Tibang Kec Kuta Alam, Banda Aceh, terluka pada kelingking kanannya keseleo dan bahu kanannya luka karena sepeda motor yang dikendarainya tertabrak saat menyelamatkan diri. Akibat tabrakan yang terjadi di sekitar Jl T Nyak Arief tersebut, Cut Azizah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan ringan.
Warga lainnya, Amri Rauf (47), asal Lhongbata Banda Aceh juga terluka akibat sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil yang diparkir di sisi jalan sehingga ia mengalami luka sobek di dahi, kepala, dan pipi.
Waktu itu dia panik dan terburu-buru menjemput anaknya di kawasan Ulee Kareng. Dia berharap bisa segera menyelamatkan diri dan anaknya. Namun, kepanikan itu membuatnya hilang konsentrasi dan akhirnya menabrak mobil. Setelah kepanikan warga akibat bunyi sirene di Pantai Kahju mereda, giliran sirene di kawasan Blang Oi, Banda Aceh, berbunyi pada sekitar pukul 14.30 WIB. Bunyi sirene yang terdengar sekitar 15 menit itu pun menimbulkan kepanikan yang sama. Warga berebut lebih dulu menyelamatkan diri.
Sehari kemarin benar-benar menjadi hari yang menakutkan bagi sebagian warga Aceh. Di Kota Banda Aceh dan Kab Aceh Besar, aktivitas perkantoran dan belajar mengajar di sekolah terhenti. Kepala SMU Neger 7 Banda Aceh, Firaisma Alamsyah, mengatakan, dia terkejut mendengar sejumlah murid yang belajar di kelas tiba-tiba panik dan berteriak air laut naik setelah mendapatkan telepon dari keluarganya. Saat itu, dia menginstruksikan sejumlah guru menenangkan muridnya, namun siswa tersebut telanjur panik dan secara spontan mereka berlarian pulang.
Sebagian besar karyawan kantor pemerintah dan swasta di Kota Banda Aceh dan sekitarnya juga pulang kantor sebelum waktunya. Sebagian besar mereka langsung pulang dan menjemput anak-anaknya di sekolah setelah mendengar isu air laut naik. Beberapa saat kemudian memang aparat keamanan menenangkan warga dengan memberi penjelasan lewat pengeras suara. Mereka mengatakan bahwa isu terjadinya tsunami itu tidak benar. Setelah itu, warga pun kembali ke rumah masing-masing.
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) kini menyelidiki penyebab bunyinya alat deteksi dini tsunami meski tidak dipicu gempa. ''Hingga kini belum diketahui pasti penyebabnya, tapi kemungkinan karena kerusakan jaringan. Kita masih lakukan investigasi,'' kata kepala BMG Mata Ie, Aceh Besar, Syahnan. di Banda Aceh, Senin (4/6).
Dia menjelaskan sirene alat deteksi dini tsunami itu menggunakan tenaga listrik yang didukung baterai dengan jaringan GSM serta satelit yang berhubungan dengan seluruh jaringan alat deteksi dini tsunami di Indonesia. Jaringan tersebut terkoneksi ke pusat gempa nasional yang terbagi dalam 10 regional. ''Selama ini pengontrolan bukan pada kita, tapi masih dilakukan Jakarta,'' kata Syahnan. Dia menjelaskan bahwa saat ini Aceh memiliki enam alat deteksi dini tsunami yang telah tersambung langsung dengan jaringan pusat di Jakarta dan Medan.
Sedangkan anggota Tim TEWS dari BPPT, Erzi Agson, mengungkapkan dalam kondisi normal, alat tersebut tidak akan otomatis berbunyi jika tidak ada yang membunyikan. Karena itu, dia pun menduga adanya kesalahan teknis pada alat tersebut sehingga tiba-tiba berbunyi meski tidak dipicu gempa. (ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Warga Ajukan Banding

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

PASURUAN -- Perundingan antara TNI AL dan perwakilan warga Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Pasuruan, menemui jalan buntu. Masing-masing pihak mengklaim tanah bersengketa seluas 3.600 hektare di desa tersebut milik mereka.
Karena tak ada kata sepakat, warga memilih mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim soal tanah sengketa tersebut. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Sugandi, warga merasa masih memiliki hak hukum atas lahan yang disengketakan.
''Kami masih memiliki bukti kepemilikian tanah berupa letter C, pethok D, dan kerawangan. Semua bukti itu kita kumpulkan,'' ujar Imam di Pendopo Kab Pasuruan, Jatim, Senin (4/6).
Sejumlah pengacara, kata Imam, siap membantu dan mendampingi warga mengajukan gugatan banding. Pada Maret lalu, gugatan warga ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan karena dianggap tak memiliki bukti hukum yang kuat. Sengketa itu pun dimenangkan TNI AL.
Dengan mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim, kata Imam, tawaran Gubernur Jatim, Imam Utomo, untuk merelokasi warga otomatis ditolak. Gubernur menawarkan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga dan bantuan Rp 10 juta per rumah sebagai kompensasi relokasi.
Pangarmatim, Laksda TNI Moekhlas Sidik, tak mempermasalahkan langkah warga Desa Alas Tlogo tersebut. ''Ya sudah, kalau menolak jalan musyawarah, silakan banding ke Pengadilan Tinggi,'' ujar Moekhlas menutup pembicaraan dengan warga.
Dalam pertemuan itu, Pangarmatim menjelaskan rencana TNI AL untuk membangun pusat latihan tempur (Puslatpur) yang terdiri atas lapangan terbang (400 hektare), lapangan tembak (100 hektare), lapangan penerjunan pasukan, barak, dan tempat pendidikan.
Namun, paparan Pangarmatim tak memuaskan warga. Belum usai Moekhlas menjelaskan, warga berteriak protes. Perundingan pun tak dilanjutkan. Pangamartim langsung berdiri dan meninggalkan lokasi pertemuan.
Untuk mendudukkan tanah sengketa tersebut pada proporsinya, Komisi II DPR bidang Pertanahan akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN). ''Selasa besok (hari ini) kami rencananya mengadakan rapat kerja dengan BPN soal lahan bermasalah yang melibatkan TNI,'' kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Priyo Budi Santoso.
Komisi II, kata Priyo, mengungkap lebih dari 2.000 lahan bersengketa. ''Kita akan merinci, dari jumlah itu, berapa kasus yang melibatkan TNI,'' katanya. Selama ini, papar Priyo, ada lahan berperkara yang digunakan sebagai tempat latihan militer. (tok/wed/ina )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Anggota DPR Ancam Walk Out

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007 8:02:00

JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR mengancam akan melakukan aksi keluar sidang (walk out) jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menghadiri sidang interpelasi yang mempertanyakan dukungan pemerintah atas sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, hari ini (5/6).
''Jika Presiden tak datang, para penggagas beserta anggota fraksinya akan walk out dari sidang paripurna DPR. Kami juga punya opsi lain bila paripurna tetap dilangsungkan, yakni mengadukan Presiden dan Ketua DPR ke Mahkamah Konstitusi,'' kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang juga salah satu penggagas hak interpelasi, Ali Mochtar Ngabalin, Senin (4/6).
SBY diadukan ke Mahkmah Konstitusi (MK) karena dianggap melecehkan institusi DPR. ''Proses interpelasi ini butuh waktu panjang. Kalau kemudian hanya diwakilkan ke menteri, tidak perlu ada hak interpelasi,'' cetus Ali.
Ancaman aksi keluar sidang juga diutarakan penggagas hak interpelasi lainnya, yaitu Yuddy Chrisnandi. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, ketidakhadiran Presiden sama artinya tak menghormati DPR sebagai lembaga demokrasi. ''Presiden juga tak menghormati lebih dari 280 anggota DPR yang menghendaki jawaban langsung,'' katanya. Mengutip Tatib DPR pasal 174 ayat 1, 2, 3, Presiden harus hadir dalam sidang interpelasi. Baru pada ayat 4 pasal yang sama, Presiden bisa mewakilkan kepada menterinya untuk memberi penjelasan.
Itu pun dengan syarat jika terjadi dialog. ''Presiden datang saja dulu. Kalau terjadi dialog, baru dia menugaskan menterinya untuk itu,'' jelas Yuddy. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Pareira, mengimbau anggota dewan tidak walk out. Bila menteri yang diutus ternyata tak mampu memberi jawaban, maka DPR bisa menolak dan memanggil Presiden untuk kedua kalinya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Seskab, Sudi Silalahi, tak dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran SBY. ''Alasannya akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna. Kami tak bisa menyampaikan sebelum rapat,'' kata Sudi.
Sangat tak etis, ujar dia, jika alasan SBY disampaikan ke publik sebelum rapat berlangsung. ''Lagi pula, saya dan Pak Hatta [Mensesneg] hingga saat ini belum mengetahui alasan ketakhadiran Presiden. Tak baik kalau kami menduga-duga.''
Mensesneg, Hatta Rajasa, menambahkan, surat undangan menghadiri sidang interpelasi telah dibalas SBY. ''Presiden menyatakan terima kasih atas undangan Ketua DPR. Untuk itu, Menko Polhukam serta menteri yang lain ditugaskan untuk menjelaskan,'' kata Hatta.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengakui fraksinya yang merekomendasikan agar SBY tak hadir. Rekomendasi itu sesuai dengan Tatib DPR pasal 174. ''Tak ada niat apa pun dari SBY untuk merendahkan lembaga negara lainnya,'' jelas dia.
Syarif berharap kekecewaan anggota DPR tak diwujudkan dengan melakukan walk out. ''DPR kan ingin mendengar penjelasan pemerintah, bukan mau bertemu Presiden. Jadi, kalau yang datang menterinya, ya sama saja, itu bagian pemerintah juga. Yang penting kan penjelasannya.'' (eye/wed )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Transaksi Indosat Diduga Potensial Rugikan Negara

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Manajemen: Laporan Keuangan Telah Diaudit dan Diterima RUPS

Jakarta, Kompas - Perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk diduga berpotensi merugikan negara akibat salah kelola atau mismanajemen dalam transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2004- 2006. Dengan salah kelola tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan dividen sekitar Rp 323 miliar.
Temuan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany Senin (4/6) di Jakarta.
Drajad meminta agar pandangannya tersebut ditindaklanjuti Komisi XI, Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, Bapepam-LK, serta Kementerian BUMN.
"Kasus kerugian transaksi derivatif yang luar biasa besar ini merupakan salah satu skandal keuangan yang sangat memprihatinkan. Apalagi kalau kita lihat kondisi makro membaik, pasar keuangan membaik, bagaimana mungkin perusahaan sebesar Indosat bisa mengalami kerugian transaksi derivatif yang sedemikain besar," katanya.
Sudah diaudit
Kepala Divisi Humas Indosat Adita Irawati mengatakan, laporan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2006 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Ernst & Young. "Laporan keuangan tersebut telah diaudit secara transparan dan sudah diterima oleh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) di tahun-tahun yang bersangkutan," kata Adita.
Untuk laporan keuangan tahun 2006, Indosat baru akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS hari ini. Agenda lain rapat mengenai pengangkatan direktur utama yang kosong.
Adita mengatakan, Indosat memang memiliki utang dalam dollar AS. Untuk melindungi pinjaman tersebut, perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan hedging atau lindung nilai, tanpa melakukan spekulasi terhadap fluktuasi rupiah. "Dampak dari hedging ini sebagian besar adalah non tunai yang dibukukan dalam laporan keuangan," katanya.
Skandal
Dradjad memaparkan, neraca konsolidasi Indosat mencantumkan satu pos yakni pos loss on change in fair value of derivatives-net yang pada tahun 2004 kerugiannya Rp 170,45 miliar, lalu turun menjadi Rp 44,21 miliar pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006, kerugian transaksi derivatif diperkirakan meledak menjadi sekitar Rp 438 miliar.
"Totalnya selama tiga tahun sekitar Rp 653 miliar. Itu memang masih angka awal yang belum diaudit, sehingga bisa berubah. Namun, tetap saja kerugian ini merupakan skandal keuangan yang tak bisa ditolerir," katanya.
Akibatnya, kata dia, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, dividen karena pemerintah masih mempunyai 14,29 persen saham Indosat, dan PPh atas dividen dari pemegang saham minoritas. "Jika laporan hasil audit nanti tidak jauh beda dari angka di atas, potensi PPh Badan yang hilang adalah 30 persen dikali Rp 653 miliar yang hasilnya Rp 196 miliar," urai Drajad.
Pemerintah juga kehilangan potensi penerimaan dari dividen sekitar yakni Rp 653 miliar dikurangi Rp 196 miliar yang hasilnya dikalikan 14,29 persen, sama dengan Rp 65 miliar. "Ini dengan asumsi semua potensi keuntungan yang hilang karena transaksi derivatif dibagikan dalam bentuk dividen," katanya.
Kemudian dari PPh yang dikenakan terhadap dividen yang diterima pemegang saham minoritas selain pemerintah, negara kehilangan penerimaan PPh sebesar Rp 62 miliar. Dengan hitungan tersebut, total potensi penerimaan negara yang hilang sekitar Rp 323 miliar.
Drajad menekankan dalam melakukan transaksi derivatif tersebut, Indosat tentunya memiliki pasangan. "Pihak yang berwenang hendaknya memeriksa ABN AMRO, Barcleys, Goldman Sachs, JP Morgan dan sebagainya yang merupakan pasangan Indosat dalam melakukan transaksi. Ini harus dilihat, apakah kerugian tersebut merupakan kesengajaan untuk menghindari pajak atau kelalaian," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2004 hingga November 2005, Indosat menandatangani kontrak pengalihan (swap) yang terdiri atas 11 kontrak cross-currency swap (mata uang) dan 6 kontrak interest rate swap (suku bunga).
Dradjad menambahkan, Komisi XI hendaknya segera memanggil auditor terkait yang memeriksa laporan keuangan, juga Bapepam-LK, Dirjen Pajak, serta Kementerian BUMN.
Bapepam akan periksa
Fuad Rahmany mengatakan, Bapepam sudah mulai menalaah laporan keuangan Indosat yang baru saja diserahan kepada Bapepam-LK. "Kalau memang ada laporan dari whistle blower (pemberi informasi) tentang adanya ketidakberesan dalam laporan keuangan tersebut, maka akan kami periksa tentunya. Kami sangat menghargai laporan dari berbagai pihak tetang penyimpangan yang dilakukan emiten dan akan kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan," ujar Fuad.
Pengamat pasar modal Mirza Adityaswara mengatakan, kerugian besar akibat transaksi derivatif seperti yang dialami Indosat merupakan kejadian langka setelah krisis tahun 1997-1998. "Saat krisis memang banyak perusahaan yang rugi besar akibat transaksi derivatif," kata Mirza.
Menurut dia, kerugian sebesar itu termasuk bersifat material. Berdasarkan aturan pasar modal, seharusnya dilaporkan ke publik dan Bapepam-LK. Ia juga mengaku heran mengapa kerugian yang cukup signifikan itu tidak ramai dibicarakan pada tahun 2004 atau 2005.(tav/faj/otw)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penembakan: TNI AL Tunggu Proses Hukum

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Pasuruan, Kompas - Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan warga, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik akhirnya menyerahkan penyelesaian sengketa tanah Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur Marinir ke proses hukum yang sedang berjalan.
Selama proses hukum belum tuntas, ia berjanji tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan prajurit TNI AL terhadap warga. Juga tidak ada latihan prajurit Marinir di permukiman warga. Rencana pembuatan pusat pendidikan dan pelatihan TNI AL juga ditunda. Selain itu, relokasi untuk warga juga tidak akan dilaksanakan dulu.
Hal itu ditegaskan Moekhlas di akhir pertemuan dengan perwakilan warga 11 desa yang tinggal di lingkungan Puslatpur Marinir Grati, Pasuruan, Jawa Timur.
Pertemuan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (4/6), itu juga dihadiri Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri, dan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen Syamsul Mappareppa. Dari pihak warga, hadir para kepala desa dan tokoh masyarakat dari 11 desa.
Dalam pertemuan yang berlangsung panas tersebut, kedua pihak bersikukuh dengan keinginannya masing-masing.
Sebelum pertemuan, warga bahkan sudah emosi karena pertemuan tak segera dimulai meski sudah hampir pukul 10.00. Padahal, warga sudah menunggu sejak pukul 08.30. Mereka lalu berteriak-teriak dan akan meninggalkan pendopo kabupaten untuk kembali memblokade Jalan Raya Probolinggo-Pasuruan.
Moekhlas sebenarnya sudah berada di pendopo pada pukul 09.00, tetapi ia mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Gubernur, Bupati, dan Panglima Kodam. Mendengar teriakan warga, ia akhirnya keluar dan pertemuan pun dimulai.
Dalam pertemuan, sejumlah warga dengan nada emosional menyampaikan keluhannya tentang intimidasi yang dilakukan prajurit Marinir TNI AL selama ini. Juga soal penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan prosedur sampai perawatan korban penembakan di rumah sakit yang tidak memadai.
Pertemuan sempat terhenti 10 menit karena dua orang keluarga korban penembakan berteriak histeris dan pingsan.
Tolak relokasi
Dalam pertemuan Moekhlas kembali menawarkan relokasi bagi warga yang tinggal di 6.302 rumah di areal Puslatpur Marinir. Namun, tawaran itu dengan tegas ditolak seluruh kepala desa dan perwakilan warga yang hadir.
Seluruh kepala desa meminta agar bukan warga yang direlokasi, melainkan keberadaan Puslatpur yang perlu dievaluasi. Pasalnya, warga khawatir intimidasi akan terus berlanjut jika tinggal di dekat Puslatpur. (apa)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekspedisi Bengawan Solo "Kompas" 2007: Bengawan Solo untuk Kehidupan

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Pengantar Redaksi
Bengawan Solo. Sungai legendaris dengan panjang 527 km kini dalam kondisi rusak akibat sedimentasi dan pencemaran. Berkaitan dengan itu, "Kompas" menyelenggarakan ekspedisi menyusuri sungai terpanjang di Jawa itu, 5-19 Juni. Rencananya, Gubernur Jateng Mardiyanto akan membuka ekspedisi ini, Sabtu (9/6).

***
Subur Tjahjono

Mata airmu dari Solo
Terkurung Gunung Seribu
Air mengalir sampai jauh
Akhirnya ke laut

Ingatan Gesang Martohartono (90) tentang proses penciptaan lagu Bengawan Solo masih jernih. Sejak awal ia menyadari bahwa hulu Bengawan Solo memang berada di Kabupaten Wonogiri, bukan di Kota Solo seperti tertulis pada lirik lagunya. Ia juga masih ingat bahwa mata air atau tuk Bengawan Solo itu berasal dari Gunung Sewu atau Pegunungan Seribu di Wonogiri.
"Namun, Gunung Sewu itu kan masuk daerah eks Karesidenan Surakarta," ujar Gesang ketika ditemui Tim Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007 di rumahnya di Jalan Bedoyo 5, Solo, Jawa Tengah, pertengahan Mei lalu.
"Itu ceritanya di Gunung Sewu ada tuk cilik-cilik. Berliku-liku menuju Sukoharjo, Solo, terus ke Gresik dan Selat Madura. Panjangnya 300 kilometer," ujar Gesang yang menciptakan lagunya pada tahun 1940 selama enam bulan.
Gesang bercerita, sebelum lagu Bengawan Solo diciptakan, sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa itu sudah terkenal, bahkan mungkin sejak ribuan tahun lalu. Dari orangtuanya Gesang mendapat cerita, sungai itu menjadi jalur perdagangan. Di tepinya ada bandar, tepatnya di Kampung Sewu, Solo. "Dulu tempat berlabuh kapal-kapal karena tempatnya besar," tuturnya.
Sudah menjadi cerita dari dulu kalau di musim kemarau sungai itu kering dan pada musim hujan menyebabkan banjir. Dulu airnya sedikit bening, sekarang sudah coklat karena banyak pabrik dan hutan gundul.
Cerita Gesang itu benar. Kini sungai itu telah rusak. Hasil survei Kompas selama 15 hari pada bulan April lalu menunjukkan, kerusakan sungai tersebut terjadi sejak dari hulunya. Saat itu Bengawan Solo sedang meluap dan menyebabkan banjir di Sragen, Ngawi, serta Bojonegoro. Saat-saat ini sungai itu mulai surut. Warga di sekitar jembatan Pakem, Wonogiri, misalnya, mulai mengambil pasir yang "muncul" di permukaan sungai.
Apa yang disebut hulu Bengawan Solo sebetulnya merupakan gabungan dua kali kecil, yakni Kali Tenggar dan Kali Muning di Desa Jeblogan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri. Wilayah itu berada di kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jatim.
Hasil penghitungan berdasarkan survei yang dibantu dengan perangkat global positioning system (GPS) menunjukkan panjang sungai itu 527 kilometer. "Lha kolo rumiyin 300 kilometer niku inggih karangan (Dulu angka 300 kilometer itu ya cuma perkiraan)," ujar Gesang, mengomentari ketidakakuratan panjang sungai itu.
Salah satu penyebab kerusakan adalah kurangnya vegetasi tanaman keras untuk menangkal erosi di hulu. Warga di tepi hulu sungai memanfaatkan bantaran untuk pertanian, seperti kacang, jagung atau ketela pohon. Pada musim hujan tanah itu longsor dan masuk ke sungai.
"Kalau musim kemarau, sungai itu agak jernih. Pada musim hujan tanah-tanah tegalan longsor ke sungai," ujar Kepala Desa Jeblogan Suyatno.
Longsoran tanah menyebabkan sedimentasi terjadi di sepanjang 527 kilometer sungai, dari Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Sedimentasi menyebabkan Bendungan Serbaguna Wonogiri, lebih dikenal sebagai Waduk Gajah Mungkur, kurang berfungsi optimal untuk menggerakkan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air Gajah Mungkur.
Selain sedimentasi, pencemaran sungai juga parah. Ia menjadi tempat sampah raksasa, baik sampah domestik hingga limbah pabrik. Sepanjang perjalanan, terutama wilayah Bengawan Solo yang membelah Kota Solo, berbagai jenis sampah dibuang. Jenis sampah itu mulai dari plastik sehingga pohon-pohon di tepi sungai menjadi seperti kapstok gantungan sampah-sampah plastik. Bahkan tikar, bantal, dan kasur juga dibuang ke sungai.
Berbagai jenis bangkai, mulai dari ayam, anjing, kucing, hingga kambing, juga dibuang ke sungai. Sejumlah peternakan babi juga membuang limbahnya ke sungai. Selain warga yang membuat jamban di sepanjang sungai, perusahaan penguras tinja manusia juga melengkapi tercemarnya sungai dengan membuangnya ke Bengawan Solo. Limbah pabrik, terutama garmen dan tapioka, dibuang begitu saja ke sungai. Baunya busuk sekali.
Padahal air Bengawan Solo menjadi bahan baku sejumlah instalasi perusahaan daerah air minum di kota-kota yang dilalui. Paling tidak Kota Solo, Cepu, dan Bojonegoro terlihat menyedot air Bengawan Solo untuk bahan baku air minum.
Selain air minum, muara Bengawan Solo di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terancam oleh tercemarnya sungai tersebut.
Selain airnya, warga juga memanfaatkan pasir yang berada di dasar sungai, mulai dengan cara tradisional dengan menyelam hingga menggunakan mesin dengan menyedot pasir ke tepi sungai. Warga juga memanfaatkan lumpur atau walet untuk bahan baku batu bata. Namun, teknologinya masih sederhana, yaitu menampung lumpur melalui petak-petak kecil di tepi sungai. Lumpur yang mengendap setelah banjir itu dicampur dengan kulit padi atau brambut sebelum diolah menjadi batu bata.
Di sepanjang aliran, perahu masih banyak digunakan, tetapi hanya untuk membantu penyeberangan. Penumpangnya tak hanya warga dan barang-barang, tetapi juga sepeda motor.
Berkenaan dengan berbagai masalah tersebut, harian Kompas menyelenggarakan kegiatan "Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007". Dengan kegiatan itu, Kompas yang didukung sejumlah lembaga pencinta lingkungan ingin ikut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar sungai tentang perlunya penyelamatan sungai. Sungai itu sangat vital untuk berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, tema ekspedisi ini adalah "Bengawan Solo untuk Kehidupan".
Untuk mengarungi sungai, Kompas bekerja sama dengan Pangkalan Marinir Surabaya yang menyumbangkan dua perahu karetnya beserta sejumlah personel Marinir yang menyertainya. Kerja sama juga dilakukan dengan Eka Tjipta Foundation dan Jababeka Home of Presiden University yang memberi komitmen pada pelestarian lingkungan.
Selain peliputan, kegiatan yang dilakukan adalah penelitian dengan mengikutsertakan ahli arkeologi sungai dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Dwi Cahyono. Ia akan meneliti berbagai aspek sejarah dan arkeologis, dari hulu hingga hilir.
Ada pula tim ahli ekologi sungai dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipimpin MMA Retno Rosariastuti. Bersama timnya, Retno akan meneliti aspek ekologi air dan tanah di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Sebanyak 15 sampel air dan tanah DAS Bengawan Solo dari hulu ke hilir akan diteliti di laboratorium.
Kegiatan ini dimulai 5 Juni di hulu Bengawan Solo di Dusun Muning, Desa Jeblogan, Kecamatan Karang Tengah, Wonogiri. Di tempat itu akan dilaksanakan penanaman pohon reboisasi. Ekspedisi diproyeksikan berakhir di hilir Bengawan Solo di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Selasa, 19 Juni 2007.
Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto berharap ekspedisi ini akan menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana menyelamatkan sungai yang merajut kedua provinsi tersebut.
"Syukur-syukur ada rekomendasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar sungai," ujar Mardiyanto. Semoga…. (LAS/HAN/SON/MAR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dorong Penyidikan ke Peradilan Umum

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Dukungan terhadap Petani Pasuruan Terus Mengalir

Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia dan organisasi kemasyarakatan terus mendesak pihak kepolisian mengambil alih penyidikan kasus penembakan di Alas Tlogo. Mereka berharap pengadilan koneksitas bisa menjamin independensi dan obyektivitas pengungkapan perkara yang sarat unsur pidana ini.
Desakan ini antara lain disampaikan Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) secara terpisah, Senin (4/6).
Direktur Eksekutif IDSPS Yunanto mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan dugaan Komisi Nasional (Komnas) HAM bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran HAM oleh aparat TNI AL dalam kasus tersebut. Perintah penempatan pasukan dan melakukan tindakan sendiri di wilayah sengketa, yang notabene menjadi domain kepolisian, sudah mengindikasikan pelanggaran itu.
"Untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran ini, perlu ada pengadilan yang obyektif yang hanya bisa dilakukan lewat peradilan umum," kata Yunanto.
Menurut dia, adanya semangat korps dan upaya melindungi militer harus dipertimbangkan, apalagi faktanya, kasus-kasus yang dibawa ke peradilan militer tidaklah bisa terselesaikan.
Pernyataan terbuka Panglima TNI di media massa, yang menjamin proses penyidikan dilakukan terbuka, dinilai tidak cukup.
Berkaitan dengan tuntutan itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara di Semarang mengatakan, Polri hanya membantu dalam hal penyelidikan forensik. Sementara penegakan hukum tetap akan ditangani TNI sendiri meski peristiwa itu mengakibatkan korban di pihak sipil.
Sementara itu, dosen ilmu kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mendesak agar Polri bersikap proaktif dan berani mengusut kasus ini. Sikap proaktif inilah yang ditunggu-tunggu pascareformasi TNI satu dasawarsa ini.
Simpati terus mengalir
Insiden penembakan warga sipil di Pasuruan itu terus mendapat simpati dari berbagai kalangan. Di Makassar, kemarin mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa juga digelar mahasiswa di Palu dengan mendatangi markas Pangkalan TNI AL.
Di Bandung, massa yang terdiri dari petani, mahasiswa, dan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Antikekerasan menggelar aksi di depan Detasemen Angkatan Laut Bandung. Mereka menuntut tindakan keras terhadap aparat yang terlibat penembakan di Pasuruan.
Selain itu, mereka juga meminta agar penyidikan kasus ini dilakukan menyeluruh dan hasilnya diungkapkan secara terbuka. (Jon/sf/doe/rei/che)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penanggulangan Bencana: RI Perlu Belajar dari Negara Lain

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Sebagai negara yang rawan bencana, kesiapan Indonesia menghadapi hal itu menjadi sangat penting. Namun, sejauh ini Indonesia baru memerhatikan penanganan saat terjadi bencana sehingga terasa kurang maksimal. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari negara lain.
Hal itu diungkapkan guru besar emeritus Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Bastaman Basuki di sela-sela "International Advanced Seminar on Applied Techniques on Public Health and Medicine on Emergency Situation for Asian Experts: The Indonesian Experience" yang diselenggarakan FKUI bersama Direktorat Jenderal Hubungan Internasional Badan Kerja Sama Internasional Spanyol, Senin (4/6) di Jakarta.
Menurut Bastaman, dalam penanggulangan bencana ada tiga fase yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan sebelum bencana, tindakan selama bencana, serta pascabencana. Untuk itu kemampuan Indonesia dalam manajemen menghadapi bencana secara keseluruhan perlu diperkuat.
Seminar internasional ini, menurut Rektor UI Usman Chatib Warsa, merupakan sarana bagi para dokter Indonesia untuk membuat jaringan dan melakukan kerja sama dengan kolega di Asia. "Kami menyiapkan diri jika terjadi bencana dengan membuat manajemen bersama serta melakukan langkah pemecahan masalah dalam bencana," ujar Usman.
Hal senada dikemukakan Ketua Unit Pendidikan Kedokteran dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan FKUI Djoko Widodo. "Tujuan seminar internasional ini untuk berkolaborasi dalam penanggulangan bencana. Tiga tahun belakangan banyak bencana di Indonesia, dari tsunami di Aceh, gempa di Nias, Yogyakarta, banjir di pelbagai daerah. Untuk itu, dirasakan perlu berbagi pengalaman dengan negara, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Sri Lanka, untuk mencari solusi, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana."
Menurut Bastaman, selama ini yang paling siap adalah TNI. Paling lambat dua jam sesudah bencana terjadi tim kesehatan TNI berangkat dari Lanud Halim Perdanakusumah. (atk)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS POLITIK: Antiklimaks Interpelasi?

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

EEP SAEFULLOH FATAH

Drama pertarungan eksekutif dan legislatif adalah salah satu perkembangan baru dalam politik kita sembilan tahun terakhir. Pertarungan berlangsung dari perdebatan panas di dalam ruang sidang sampai dengan peperangan politik tingkat tinggi sebagaimana yang terjadi dalam proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid (2001).
Drama itulah yang kembali terhidang hari ini. Jika tak ada aral melintang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didampingi Menteri Sekretaris Negara hari ini menyampaikan jawaban Presiden/pemerintah atas interpelasi yang diajukan DPR berkaitan dengan persetujuan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang Perluasan Sanksi pada Iran.
DPR sesungguhnya meminta Presiden untuk menyampaikan sendiri jawaban itu. Akan tetapi, Presiden menugaskan pembantunya. Ketidakhadiran Presiden, sebagaimana diindikasikan oleh reaksi berbagai kalangan DPR (Kompas, 4/6), tampaknya akan memancing suasana panas dalam persidangan hari ini.
Namun, terlepas dari itu, pertanyaan lebih substantif yang layak diajukan adalah Akankah interpelasi ini berkembang menjadi drama yang berklimaks pada mengerasnya ketegangan dan konflik politik tingkat tinggi di antara lembaga eksekutif dan legislatif? Akankah ini menandai dimulainya sebuah perimbangan baru di antara kedua lembaga itu yang ditandai oleh menguatnya oposisi parlementer?
Terus terang, saya meragu- kannya. Saya tak yakin drama ini akan mencapai klimaks. Sebaliknya, saya menduga drama akan berujung pada antiklimaks. Ketegangan ini akan layu sebelum berkembang menjadi konflik politik besar. Keraguan itu terutama dilatarbelakangi alasan institusional dan alasan individual.
Secara institusional, di dalam lembaga DPR saat ini tersedia ketidakseimbangan yang nyata di antara kekuatan partai politik pendukung versus penentang pemerintah. Sepuluh partai cenderung mendukung pemerintah, sementara enam sisanya memiliki kecenderungan oposisi. Perimbangan kekuatan pendukung vis-a-vis penentang ini sungguh senjang: 420 kursi (76,4 persen) pendukung berbanding 130 kursi (23,6 persen) oposisi.
Ketika perombakan kabinet dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar sebulan lalu, komposisi wakil partai dalam kabinet memang mengalami sedikit perubahan. Golkar memperoleh tambahan satu kursi menteri, PPP kehilangan satu pos, dan PBB kehilangan dua kursi menteri. Karena kedua partai terakhir (yang "dirugikan" oleh perombakan) tak menarik dukungan mereka terhadap pemerintah, kesenjangan pun terpelihara hingga sekarang.
Bahkan, andaikan PBB menarik dukungan, kepergiannya dari barisan pendukung pemerintah tak akan mengeroposkan secara signifikan postur politik pemerintah. Tanpa PBB, pemerintah tetap disokong sembilan partai dengan 409 kursi (74,4 persen) DPR—berbanding tujuh partai oposisi yang menguasai 141 (25,6 persen) kursi saja.
Dalam konteks kesenjangan itu, sebagaimana terbukti dalam sejumlah kasus selama dua setengah tahun terakhir, berbagai ketegangan dan konflik yang meruyak dari dalam lembaga legislatif, pada akhirnya layu sebelum berkembang. Drama politik DPR-pemerintah pun senantiasa berakhir dengan antiklimaks. Ketegangan tak pernah berkembang menjadi konflik politik serius legislatif versus eksekutif—apatah lagi menjadi pengerasan dan peningkatan efektivitas oposisi politik.
Ilustrasi terbaik tentang drama antiklimaks itu adalah ketegangan DPR-pemerintah di seputar kebijakan kenaikan dramatis harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober 2005. Pada awalnya, DPR seperti mengalami radikalisasi, tetapi pada ujungnya, pemerintah memenangi pertarungan. Ketegangan dengan cepat meredup tersapu dominasi politik partai-partai pendukung pemerintah.
Saya—dan siapa—pun dengan mudah bisa menduga bahwa drama sejenislah yang akan terulang berkaitan dengan heboh interpelasi hari-hari ini. Dugaan ini juga makin diperkuat oleh fakta lain yang lebih bersifat individual. Radikalisasi DPR kerap kali sejatinya hanya mewakili sebuah gejala yang lebih bersifat individual. Radikalisasi itu kerap kali hanya menjadi semacam latihan olah vokal dan simulasi permainan politik sejumlah politisi (baru).
Generasi politisi reformasi itu seperti menemukan arena latihan tembak di tengah dinamisasi hubungan politik DPR-pemerintah. Celakanya, alih-alih menggambarkan aktualisasi politik dan ideologi mereka (serta partai mereka), radikalisasi itu kerap kali tak punya arah. Politisi dan partai yang melakukan penentangan atas kebijakan pemerintah kerap kali tak dipandu oleh pilihan ajek atas ideologi politik atau orientasi kebijakan tertentu.
Maka, mereka bukanlah politisi propopulisme ekonomi yang sedang melawan arah kebijakan ekonomi pemerintah yang neoliberal, atau sebaliknya. Mereka juga tak mewakili sayap politik tertentu yang sedang bertarung dengan sayap politik berbeda di seberang mereka. Isu kebijakan ekonomi yang mereka sokong bisa neoliberal atau populis atau tak jelas sama sekali.
Yang justru lebih gampang kita temukan adalah agenda-agenda individual mereka. Kecewa karena tak masuk kabinet. Butuh panggung untuk menjaga ritme popularitas menjelang pemilu berikutnya. Dan lain-lain. Sebagian dari penentang pemerintah juga datang dari partai pendukung pemerintah, seperti Partai Golkar. Manakala politisi dari partai semacam ini bersikap oposan pada pemerintah yang didukungnya, maka siapa pun berhak menduga bahwa "politik dua muka" yang mereka jalankan tentu saja bertalian dengan kebutuhan mereka mencari posisi-posisi alternatif yang paling nyaman menjelang pemilu dua tahun depan.
Oleh karena itu, siapa pun yang berusaha mencari pola oposisi dalam DPR berdasarkan perbedaan orientasi kebijakan ekonomi atau politik tentu akan kecewa. Sebab, satu-satunya "pola oposisi politisi" dalam legislatif itu adalah "ketiadaan pola". Kalaupun ada basis orientasi dan ideologi politik yang melatari ketiadaan pola itu, maka sangat boleh jadi adalah "pragmatisme".
Dari balik drama antiklimaks interpelasi DPR hari ini pun kita bertemu agenda penting yang tersisa dalam reformasi kita: pendewasaan partai dan politisi (baik di legislatif maupun eksekutif). Di tengah partai dan politisi yang masih juga kanak-kanak, hendaknya kita (warga negara, para pemilih) tak ikut memelihara sifat kanak-kanak sejenis.

EEP SAEFULLOH FATAH
Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...