Warga Ajukan Banding

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

PASURUAN -- Perundingan antara TNI AL dan perwakilan warga Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Pasuruan, menemui jalan buntu. Masing-masing pihak mengklaim tanah bersengketa seluas 3.600 hektare di desa tersebut milik mereka.
Karena tak ada kata sepakat, warga memilih mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim soal tanah sengketa tersebut. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Sugandi, warga merasa masih memiliki hak hukum atas lahan yang disengketakan.
''Kami masih memiliki bukti kepemilikian tanah berupa letter C, pethok D, dan kerawangan. Semua bukti itu kita kumpulkan,'' ujar Imam di Pendopo Kab Pasuruan, Jatim, Senin (4/6).
Sejumlah pengacara, kata Imam, siap membantu dan mendampingi warga mengajukan gugatan banding. Pada Maret lalu, gugatan warga ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan karena dianggap tak memiliki bukti hukum yang kuat. Sengketa itu pun dimenangkan TNI AL.
Dengan mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim, kata Imam, tawaran Gubernur Jatim, Imam Utomo, untuk merelokasi warga otomatis ditolak. Gubernur menawarkan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga dan bantuan Rp 10 juta per rumah sebagai kompensasi relokasi.
Pangarmatim, Laksda TNI Moekhlas Sidik, tak mempermasalahkan langkah warga Desa Alas Tlogo tersebut. ''Ya sudah, kalau menolak jalan musyawarah, silakan banding ke Pengadilan Tinggi,'' ujar Moekhlas menutup pembicaraan dengan warga.
Dalam pertemuan itu, Pangarmatim menjelaskan rencana TNI AL untuk membangun pusat latihan tempur (Puslatpur) yang terdiri atas lapangan terbang (400 hektare), lapangan tembak (100 hektare), lapangan penerjunan pasukan, barak, dan tempat pendidikan.
Namun, paparan Pangarmatim tak memuaskan warga. Belum usai Moekhlas menjelaskan, warga berteriak protes. Perundingan pun tak dilanjutkan. Pangamartim langsung berdiri dan meninggalkan lokasi pertemuan.
Untuk mendudukkan tanah sengketa tersebut pada proporsinya, Komisi II DPR bidang Pertanahan akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN). ''Selasa besok (hari ini) kami rencananya mengadakan rapat kerja dengan BPN soal lahan bermasalah yang melibatkan TNI,'' kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Priyo Budi Santoso.
Komisi II, kata Priyo, mengungkap lebih dari 2.000 lahan bersengketa. ''Kita akan merinci, dari jumlah itu, berapa kasus yang melibatkan TNI,'' katanya. Selama ini, papar Priyo, ada lahan berperkara yang digunakan sebagai tempat latihan militer. (tok/wed/ina )