Bursa Saham Global Bergejolak

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Kondisi Wall Street Mulai Membaik Kembali

Jakarta, Kompas - Tidak satu pun bursa saham di seluruh penjuru dunia yang tidak bergejolak Rabu kemarin. Penjualan saham secara besar-besaran yang dimulai dari bursa Amerika Serikat, Wall Street, membuat harga berjatuhan, menekan indeks anjlok. Bahkan bursa tangguh China pun ikut rontok.
Kejatuhan pasar saham di belahan Eropa dan Asia, Rabu (1/8) mengikuti kinerja Wall Street sehari sebelumnya, yang kembali mencatat penurunan signifikan lebih dari 100 poin. Padahal, hanya dalam dua hari akhir pekan lalu, Jumat dan Sabtu, indeks terkemuka Dow Jones Industrial jatuh lebih dari 500-an poin.
Penjualan besar-besaran saham itu dipicu kekhawatiran investor akan semakin memburuknya masalah gagal bayar kredit perumahan di Amerika Serikat, yang disebut sub-prime. Jenis kredit ini diberikan kepada debitor yang sebenarnya berisiko tinggi gagal bayar, antara lain untuk menggenjot kredit. Kredit itu kemudian disekuritisasi dan dibeli investor, yang kebanyakan dari kalangan institusi keuangan yang juga menanamkan dananya di pasar keuangan global.
Bursa saham di London Inggris, Frankfurt Jerman, dan Paris Perancis mencatat penurunan rata-rata dua persen pada sesi pertama perdagangan, Rabu pagi atau Selasa malam di Jakarta.
Bursa saham di Jepang rata-rata jatuh lebih dari dua persen. Indeks Tokyo Nikkei 225 ditutup turun 377 poin (2,19 persen) ke level 16.870. Ini merupakan indeks di bawah 17.000 yang pertama kalinya dalam empat bulan terakhir ke level di bawah 17.000. Indeks Hang Seng Hongkong rontok 729 poin (3,15 persen) ke level 22.455.
Bursa saham China turun 3,81 persen, tetapi lebih karena investor merealisasikan keuntungan setelah harga saham secara umum naik lebih dari 14 persen hanya dalam delapan hari.
Pada penutupan perdagangan Bursa Efek Jakarta (BEJ) Rabu (1/8) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga meleleh 92,4 poin atau 3,93 persen ke level 2.256. Seiring jatuhnya pasar saham, nilai rupiah juga jatuh ke level Rp 9.285 per dollar AS, turun 65 poin dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Dalam perdagangan kemarin bahkan rupiah sempat menembus level Rp 9.300 sebelum menguat lagi akibat intervensi Bank Indonesia (BI).
Kembali menguat
Pada pembukaan perdagangan Rabu pagi (tengah malam waktu Jakarta) di Wall Street, indeks saham pada bursa paling berpengaruh di dunia itu mulai merangkak naik kembali. Indeks harga Dow Jones Industrial dibuka naik 46,09 poin (0,35 persen) ke level 13.258.
Sejumlah analis mengatakan, kejatuhan bursa saham Wall Street awalnya dipicu oleh kerugian yang diderita sejumlah bank dan fund manager akibat kredit macet sektor perumahan (subprime) dalam jumlah besar.
Akibat gagal bayar debitor, seluruh transaksi sekuritisasi yang menggunakan aset dasar kredit perumahan pun rontok. Macquarie Bank dari Australia dikabarkan rugi 300 juta dollar akibat macetnya kredit mortgage di AS.
Investor pun ramai-ramai melepas saham karena khawatir bank, manajer investasi, dan institusi keuangan lainnya juga memiliki surat berharga hasil sekuritisasi kredit subprime di AS. Investor juga mengkhawatirkan kehancuran itu bakal merembet ke sektor-sektor lain, dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang sahamnya mereka miliki.
Di pasar komoditas, harga minyak dunia sedikit menurun dibandingkan hari sebelumnya. Harga kontrak minyak mentah light sweet di New York untuk pengiriman bulan September turun 44 sen menjadi 77,77 dollar AS per barrel setelah menyentuh 78,28 dollar AS, Selasa. Rekor tertinggi harga minyak tercapai tahun lalu, pada posisi 78,40 dollar AS per barrel.
Pasar lokal
Kepala Investment Strategist IndoPremier Arianto Reksoprodjo kemarin mengatakan, selain imbas dari runtuhnya pasar saham global, jatuhnya IHSG, menurut Arianto juga disebabkan faktor lain, yakni kerugian investor yang bermain dalam transaksi margin (investor bertransaksi saham lebih besar dari dana yang dimiliki) serta angka inflasi yang sedikit di atas ekspektasi pasar.
Menurut Arianto, karena pasar terus tertekan dalam dua pekan ini, banyak investor margin yang menderita kerugian sehingga mereka harus melepas sahamnya untuk menutup kerugian.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aslim Tadjuddin mengatakan, pelemahan kurs rupiah mutlak karena faktor eksternal. "Pelemahan nilai tukar tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Sebab, secara fundamental, kondisi perekonomian masih sangat bagus, apalagi inflasi Juli masih dalam kisaran yang ditargetkan BI," kata Aslim.
Menurut Aslim, pelemahan rupiah saat ini bersifat temporer. "Kendati demikian, kami akan terus memonitor perkembangannya. Jika diperlukan kami akan masuk pasar untuk mencegah agar pergerakan rupiah tidak terlalu volatil. Karena itu kita jangan terlalu khawatirlah," katanya.
Secara umum, kata dia, level rupiah masih berada dalam kisaran yang nyaman untuk eksportir maupun importir. Berdasarkan survei BI, kisaran rupiah yang nyaman untuk eksportir dan importir adalah Rp 8.500 - Rp 9.500 per dollar AS. (AFP/AFP)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Calon Perseorangan: DPR Tak Mau Pengaturan dengan Perpu

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Semua fraksi di DPR tidak menghendaki persoalan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Untuk sementara, pilkada mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Rabu (1/8), disepakati calon perseorangan akan diatur dalam revisi UU No 32/2004. Dalam UU itu, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Ketua DPR Agung Laksono menuturkan, dengan melalui revisi UU No 32/2004 secara terbatas akan terbuka ruang dialog yang lebih luas. Pembahasan dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah. Publik juga bisa memberikan masukan. Jika diatur dengan perpu, prosesnya jadi satu arah. "Untuk itu, DPR akan mengambil inisiatif mengajukan rancangan UU," katanya.
Agung juga menjamin Dewan tidak akan mengulur-ulur waktu dan menghalangi calon perseorangan yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat ini. Namun, revisi UU No 32/2004 itu kemungkinan baru akan diselesaikan tahun 2008.
"Kami optimistis revisi bisa dilaksanakan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan awal tahun 2008 selesai," kata Agung memaparkan.
Potensi konflik
Mengenai kemungkinan terjadinya konflik di sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada, karena calon perseorangan belum diatur, Agung secara diplomatis, melemparkan tanggung jawab ini kepada MK. "Ini putusan MK yang mengejutkan dan kita terima. Ini diawali MK," ucapnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso menegaskan, apabila terjadi konflik di daerah terkait pencalonan perseorangan ini, yang pertama harus ditanyai adalah MK. "MK paling bertanggung jawab jika ada kekacauan demokrasi," katanya.
Priyo berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak akan berani mengeluarkan perpu tentang calon perseorangan karena dilihat dari beban dan substansinya sangat berat. Perpu itu akan berhadapan dengan kepentingan partai politik.
Mulai cari dukungan
Dari Pekanbaru, Riau, dilaporkan, walau belum ada pengaturannya, calon perseorangan mulai meramaikan pilkada yang dilaksanakan Agustus 2008. Pasangan Tabrani Rab-Fauzi Kadir memasang iklan di surat kabar lokal untuk menjual program dan menarik dukungan masyarakat.
Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan. Ada pasangan calon kepala daerah, yang mengaku dari jalur perseorangan, menarik dukungan masyarakat dengan baliho yang dipasang di jalanan. Namun, KPU Sulsel melarang pemasangan baliho itu.
Tabrani, tokoh pendidikan Riau, dalam iklannya menjanjikan, jika terpilih menjadi gubernur melalui jalur independen, ia akan membebaskan biaya pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ia juga akan membebaskan biaya kesehatan dan mengembalikan hak ulayat rakyat Riau.
Masih dalam iklannya, Tabrani mengajak tokoh masyarakat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi mendaftarkan diri menjadi koordinator tim suksesnya. Dia juga meminta masyarakat untuk mendukung pencalonannya itu.
Rabu, seorang pengacara di Riau, M Kapitra, memproklamasikan diri maju dari jalur perseorangan pula. Sebelumnya, Azlaini Agus (anggota DPR), Fachruddin Bakar (mantan Wakil Kepala Polda Riau), Thamsir Rahman (Bupati Indragiri Hulu), dan Saleh Djasit (mantan Gubernur Riau) juga menyatakan berminat mengikuti pemilihan gubernur melalui jalur perseorangan.
Pengamat politik Andi Yusran mengatakan, munculnya nama calon perseorangan dalam pilkada adalah bagian dari penantian publik. Selama ini proses pilkada merupakan hak eksklusif yang dikuasai partai dan orang berduit. "Ini kesempatan emas buat tokoh Riau yang tidak dilirik partai untuk maju sendiri. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan positif. Paling tidak akan menjadi tantangan bagi parpol agar tampil lebih baik," katanya.
Andi juga mengingatkan, jika pemerintah semakin lama mengeluarkan perpu, pilkada di beberapa daerah akan semakin panas. Karena itu, pemerintah harus cepat membuat aturan di tengah laju keinginan calon perseorangan.
Secara terpisah, ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran Indra Perwira, Rabu, di Bandung, mengatakan, calon perorangan dalam pilkada memunculkan peluang pencederaan terhadap demokrasi. Alasannya, tidak ada calon perorangan yang memiliki infrastruktur politik sekuat partai politik. Sebagian besar dari mereka diyakini akan menggunakan politik uang untuk untuk mencapai kursi kekuasaannya. (SUT/SAH/MHF)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sertifikasi Guru: Tunjangan Profesi Mulai Dibayarkan Oktober

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Sebagian guru yang lulus uji sertifikasi akan menerima tunjangan profesi mulai Oktober 2007. Sebagian lainnya akan menerima tunjangan profesi mulai Januari 2008. Sertifikat pendidik itu berlaku seumur hidup.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Rabu (1/8), di sela-sela acara sosialisasi program uji sertifikasi 200.000 guru dari total jumlah guru, sekitar dua juta, di Indonesia. Mereka telah dipilih oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kriteria yang diatur pemerintah pusat, seperti lama mengajar, usia, pangkat, dan jabatan. Dari jumlah itu, 20.000 di antaranya merupakan kelompok guru yang sudah terpilih pada tahun 2006, tetapi mengalami penundaan uji sertifikasi.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 400 miliar untuk uji sertifikasi dan telah disiapkan pula Rp 90 miliar untuk membayar para guru yang telah lulus uji sertifikasi dan termasuk dalam kelompok 20.000 guru yang mengalami penundaan sertifikasi tahun 2006. Anggaran untuk tahun 2008 sangat tergantung dari keputusan jumlah guru yang akan disertifikasi dan perkiraan jumlah lulusan sertifikasi untuk dibayar pada tahun 2009.
Sertifikasi pada tahap awal ini berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Dalam ketentuan tersebut, guru yang disertifikasi harus berkualifikasi minimal D-4 atau S-1. Namun, dalam rancangan peraturan pemerintah tentang guru yang belum disahkan, menurut Fasli, dibuka peluang bagi guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan belum memenuhi kualifikasi akademik untuk dapat ikut sertifikasi. Rancangan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu sampai kini belum disahkan.
Uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan sepenuhnya menggunakan penilaian portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen. Uji sertifikasi dilaksanakan oleh perguruan tinggi beserta mitranya yang telah ditunjuk pemerintah.
"Guru cukup mengirimkan portofolio untuk uji sertifikasi melalui dinas pendidikan setempat sehingga tidak meninggalkan tugasnya mengajar. Interaksi antara assessor dari perguruan tinggi dan para guru baru ada pada saat pendidikan dan pelatihan profesi singkat. Pelatihan itu juga berlaku hanya bagi guru yang tidak lulus penilaian portofolio," ujarnya. (INE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kasus Magelang: Riwayat Gembus, Riwayat Kita...

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Regina Rukmorini dan Atika Walujani Moedjiono

Untuk memastikan adanya Pseudomonas cocovenenans sebagai penyebab kematian 10 warga Desa Kanigoro, Kabupaten Magelang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan kini membiakkan sisa tempe gembus yang ditemukan di sekitar rumah korban.
Di sisi lain, korban dan keluarga menolak dugaan bahwa kematian warga disebabkan keracunan tempe gembus. Mereka menyatakan sudah lama tidak mengonsumsi makanan dari ampas tahu yang berbahan dasar kedelai itu.
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun, Rabu (1/8) di Jakarta, dugaan keracunan itu didasari hasil otopsi laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro (Undip) yang memperlihatkan korban mengalami nekrosis (kematian sel jaringan) multiorgan akibat kerusakan mitokondria sel.
"Hal ini umumnya disebabkan oleh racun akut dari logam berat atau mikroba. Penelitian terhadap cemaran logam berat, pestisida, ataupun gas beracun menunjukkan hasil negatif sehingga kecurigaan mengarah pada racun mikroba," tutur Kandun.
Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan, tanggal 21 Juli—sehari sebelum musibah-- sejumlah penduduk membeli tempe gembus dari seorang pedagang. "Mereka tidak mengaku waktu ditanya petugas, tetapi ada saksi mata yang mengungkapkan hal itu. Petugas juga memperoleh sisa tempe gembus di sekitar rumah korban. Saat ini laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan sedang membiakkan sisa tempe gembus," tutur Kandun.
Sejumlah warga Dusun Beran, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang sebelumnya dirawat akibat menderita pusing, mual, dan muntah mengaku sudah lama tidak mengonsumsi tempe gembus. "Saya dan keluarga tidak mengonsumsi tempe gembus hampir 2,5 bulan," ujar Mursidah, salah seorang korban, saat ditemui di rumahnya, Rabu.
Mursidah bersama anaknya, Ardani (11), sempat dirawat. Mursidah dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Tidar, Kota Magelang, sedangkan Ardani di Puskesmas Grabag.
Sebelum mengalami pusing dan sakit perut, Mursidah mengaku hanya makan nasi dengan mi goreng. Bahkan Ardani yang muntah-muntah di sekolah, menurut Mursidah, belum makan sejak pagi. Karena itu, Mursidah tidak percaya dirinya sakit karena tempe gembus. "Barangkali ada penyebab lain yang belum diketahui," ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Asmuni, suami salah seorang korban meninggal, Aslamiyah. Menurut Asmuni, sudah dua bulan istrinya tidak memasak tempe gembus.
Saat kejadian, tutur Asmuni, Aslamiyah yang baru bangun pagi mengaku pusing, lemas, dan berkeringat dingin. Ibu enam anak itu lantas minum segelas air hangat, tetapi kemudian ia tidak sadarkan diri. Aslamiyah kemudian meninggal dunia di Puskesmas Grabag.
Penduduk lain, Nariyah (25), mengatakan, seminggu lalu dia memang memasak tempe gembus. Namun, Nariyah, suami dan dua anaknya sehat-sehat saja.
Tumini (30), ibu salah seorang korban, Waludi (13), juga tidak memercayai tempe gembus sebagai penyebab. Menurut penjual makanan di kantin sekolah itu, tempe gembus merupakan salah satu jenis makanan yang biasa dijajakannya. "Jika memang benar karena tempe gembus, penyakit ini semestinya diderita banyak siswa di SD Kanigoro," katanya. Waludi mengaku tidak makan tempe gembus selama sebulan terakhir.
RSU Tidar, Kota Magelang, hingga Rabu siang sudah memulangkan tujuh pasien dengan gejala misterius. Empat pasien masih dirawat di bangsal dan satu orang lagi, Nuryati, masih di ruang unit gawat darurat.
Menurut salah seorang anggota tim medis dr Tri Maria SpPD, Nuryati yang masih koma menderita penyakit lain. Adapun pihaknya masih menunggu keempat pasien yang dirawat benar-benar sehat. "Dalam satu- dua hari ini, mereka mungkin bisa dipulangkan," ujarnya.
Sebenarnya, nama bakteri Pseudomonas cocovenenans diganti menjadi Burkholderia cocovenenans sejak tahun 1990-an, demikian Ratih Dewanti, ahli mikrobiologi pangan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, yang juga peneliti pada South East Asia Food Science and Technology Centre.
Menurut Ratih, umumnya bakteri itu tumbuh di ampas kelapa karena memerlukan kadar lemak tinggi untuk pertumbuhannya. "Perlu segera dilakukan penelitian untuk memastikan apakah benar B cocovenenans tumbuh dalam ampas kedelai (maksudnya pada gembus tadi). Hal itu untuk kewaspadaan masyarakat. Jika dugaan itu benar, ada risiko tempe yang sehari-hari kita konsumsi bisa tercemar B cocovenenans," ujar Ratih.
Menurut peneliti dari Lembaga Eijkman Herawati Sudoyo, pada kondisi tertentu bakteri itu memang bisa tumbuh di produk lain. Penelitian Meng dkk di China menunjukkan, B cocovenenans ditemukan di tepung jagung yang difermentasi serta jamur putih (Tremella faciformis) yang membusuk.
Herawati menjelaskan, racun B cocovenenans, yaitu asam bongkrek dan toksoflavin, menghambat rantai respirasi pada mitokondria sehingga produksi Adenosine triphosphate (ATP) terganggu dan energi bagi sel tidak terbentuk. Akibatnya, sel jaringan tubuh rusak. Hal itu tampak dari hasil otopsi korban yang menunjukkan kegagalan multiorgan. Gejala klinis keracunan asam bongkrek sama seperti yang diderita para korban, yaitu pusing, mual, muntah, kemudian meninggal.
Kasus keracunan gembus atau bongkrek, dalam sejarah sosial kita, mengindikasikan satu kecenderungan yang konstan: kemiskinan.
Namun, supaya tetap ilmiah, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman masih akan mengidentifikasi DNA bakteri itu.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pengganti Ma’ruf Belum Pasti

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Pemberantasan Kasus Korupsi Kepala Daerah Ikut Terhambat

Jakarta, Kompas - Tim Dokter Kepresidenan menilai Menteri Dalam Negeri Moh Ma’ruf yang menderita sakit akibat stroke dan dirawat sejak akhir Maret 2007 tak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai menteri. Atas penilaian itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan akan mengganti Ma’ruf.
Tim Dokter Kepresidenan itu secara khusus diberi tugas oleh Presiden Yudhoyono untuk memeriksa kesehatan Ma’ruf, guna melihat kemungkinan dapat atau tidaknya Ma’ruf melakukan tugas sebagai menteri. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/8).
Walaupun telah memastikan bahwa Ma’ruf akan diganti, Sudi mengatakan belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Ma’ruf dan bagaimana penggantiannya.
Sudi mengutarakan bahwa ia belum tahu apakah Presiden Yudhoyono akan melakukan pemanggilan khusus dan pribadi sejumlah orang ke kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat. Cara itu ditempuh Yudhoyono saat mencoret tiga menteri pada November 2005 dan lima menteri pada Mei 2007.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pengumuman penggantian Ma’ruf akan dilakukan Agustus ini. Selama Ma’ruf sakit dan tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai menteri, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ad interim.
Mendagri definitif penting
Dari Bandung, pengamat hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Gde Pantja Astawa, mengingatkan, pengangkatan pejabat definitif Mendagri sangat penting dalam penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Menurut Pantja Astawa, Mendagri definitif juga sangat penting untuk mengambil kebijakan yang strategis dan tidak bisa dilakukan Mendagri ad interim. "Hal ini juga berlaku pada kasus korupsi yang melibatkan banyak kepala daerah," katanya.
Di beberapa daerah kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah seperti jalan di tempat. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, menjadi kewenangan Mendagri untuk mengeluarkan surat penon-aktifan, atas perintah Presiden. Hal itu membuat langkah kejaksaan terhambat.
Pantja Astawa mengatakan, berbeda dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan harus menunggu izin Mendagri sebelum memeriksa pejabat daerah. Karena itu, peran Mendagri definitif sangat diperlukan.
Jadi, apabila Mendagri definitif telah ditetapkan, langkah untuk pemeriksaan diharapkan lebih mudah dan terencana. Mendagri definitif bisa menetapkan waktu pelaksanaan pengusutan pejabat di daerah itu.
Oleh karena itu, Pantja Astawa kembali mendesak peran Presiden dalam masalah ini. Presiden harus bisa membedakan bentuk alasan kemanusiaan—karena Ma’ruf dalam keadaan sakit—dengan kebutuhan dan timbulnya banyak gejolak di daerah, yang membutuhkan peran serta langsung Mendagri.
"Sisi kemanusiaan memang tak bisa ditinggalkan begitu saja, tapi saat ini banyak kepentingan mendesak yang juga tak bisa dibiarkan begitu saja oleh Presiden," kata Pantja Astawa. (CHE/INU)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BRR Jangan Tinggalkan Bom Waktu

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam M Nazar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Sayed Fuad Zakaria, dan Ketua Pansus II DPR Aceh Iskandar berharap agar Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias tidak meninggalkan bom waktu setelah masa tugasnya berakhir, 4 April 2009. Untuk mencegah bom waktu, mereka meminta agar BRR lebih terbuka dan sejak awal melibatkan aparat pemerintah daerah.
"Kami ingin BRR yang tugasnya habis April 2009 meninggalkan Aceh dalam keadaan baik di mata rakyat dan di mata Pemerintah Aceh. Jangan ada bom waktu. Kita ingin BRR pergi dari Aceh tanpa meninggalkan persoalan baru," ujar M Nazar dalam jumpa pers seusai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (1/8).
Menurut Nazar, jika BRR tidak berubah menjadi lebih terbuka dan melibatkan aparat pemerintah daerah untuk setiap program yang dibuatnya sejak awal seperti saat ini, bom waktu itu memang sedang dipasang. "Gubernur Aceh memang menjadi Wakil Kepala BRR ex officio dan diajak rapat setiap minggu. Kami ingin dinas-dinas dilibatkan sehingga pasca-BRR, tugas-tugas lanjutan, seperti pemeliharaan bangunan, dapat dilakukan Pemerintah Aceh," ujar Nazar.
Kepada Wapres, sejumlah masalah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dilaporkan. "Hasil temuan soal kerja BRR kami laporkan kepada Wapres. Masih ada kekurangan-kekurangan, kami tidak menutup mata, meskipun ada juga hasil positifnya. Salah satu kekurangan adalah lemahnya pengawasan pembangunan rumah sehingga kualitasnya rendah dan tidak bisa ditempati karena tidak lengkap dengan sanitasi dan aliran listrik," ujar Ketua Pansus II DPR Aceh Iskandar.
Pansus II DPR Aceh menemukan juga kelemahan BRR pada sisi perencanaan dan organisasi. "Organisasi BRR terlalu besar tanpa melibatkan pemerintah daerah sehingga ada dualisme rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Kami ingin ada perbaikan dengan pelibatan pemerintah daerah lebih besar lagi," katan Iskandar lebih lanjut.
Soal kekurangan BRR dalam bentuk kualitas hasil pekerjaan, Iskandar mengemukakan, hal itu tidak akan terjadi kalau fungsi pengawasan berjalan dengan baik. "Soal kekurangan-kekurangan itu pengguna anggaran, dalam hal ini BRR, harus bertanggung jawab," ujarnya.
Menurut Zakaria, selama dua tahun tugasnya, BRR telah menghabiskan dana sekitar Rp 30 triliun. Hingga akhir 2007 lebih dari Rp 40 triliun dari total anggaran BRR sebesar Rp 60 triliun akan dipakai. Selain dari pemerintah pusat, dana BRR didapat dari negara-negara donor yang sebelumnya telah memberikan komitmen bantuan.
"Realisasi komitmen dari negara-negara donor untuk Aceh positif. Hingga saat ini realisasinya sudah mencapai sekitar 70 persen," ujar Zakaria. (INU)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mantan Menteri Perindustrian AR Soehoed Jadi Tersangka

KOMPAS - Kamis, 02 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Mantan Menteri Perindustrian AR Soehoed (87) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Otorita Asahan. Soehoed, selaku Direktur PT Aldevco, disangka mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak Otorita Asahan dan digunakan untuk kepentingan PT Aldevco.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Thomson Siagian, Rabu (1/8), menjelaskan, jaksa Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung Sahat Sihombing sudah memeriksa tersangka berinisial ARS. "Selaku Direktur Utama PT Aldevco, ARS menggunakan keuangan negara yang diterima Otorita Asahan untuk kepentingan pribadi," katanya.
Saat ke Gedung Bundar Kejagung, Soehoed luput dari pemantauan wartawan. Ia mengenakan kemeja, jas biru, serta bertongkat kayu, dan meninggalkan Gedung Bundar satu jam kemudian.
Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung Muhammad Salim menjelaskan, selain ARS, ada dua tersangka lain, yakni PSS dan LHIS. "Tindak pidana korupsi itu terjadi tahun 1988-1998," katanya.
Menurut Salim, Soehoed sebagai Kepala Otorita Asahan mendirikan PT Aldevco. Tindakan korupsi itu diduga dilakukan dengan menampung sesuatu yang semestinya menjadi hak Otorita Asahan menjadi milik PT Aldevco. Kerugian negara akibat tindak pidana itu mencapai puluhan miliar rupiah. Kejaksaan sedang menunggu penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Terkait penyidikan itu, pekan lalu jaksa menyita dua bidang tanah di Sumatera Utara, seluas 20 hektar dan 36 hektar. "Kami minta juga dengan penuh rasa hormat kepada beliau untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan tanah itu," kata Salim. Kejagung juga meminta Badan Pertanahan Nasional menyerahkan sertifikat tanah itu. (IDR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...