Kadin tolak wajib CSR

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Kadin Indonesia tidak setuju apabila ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) dijadikan sebagai kewajiban bagi perusahaan, karena dapat mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Menanggapi amendemen UU Perseroan Terbatas yang tengah dibahas DPR dan pemerintah akhir pekan lalu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad S. Hidayat menilai ketentuan tersebut dapat mengganggu iklim usaha di Indonesia."Saya dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu sama saja dengan pajak tambahan," tuturnya kepada Bisnis seusai acara HUT ke-54 Bank Indonesia, di Jakarta, kemarin.Menurut Hidayat, CSR sebaiknya dijadikan kewajiban moral saja yang menjadi indikator sikap investor terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila memang perlu aturan mengenai CSR, sebaiknya aturan tersebut ditujukan bagi kelompok usaha berskala besar yang sensitif terhadap lingkungan."CSR [untuk perusahaan skala besar] seharusnya bersifat anjuran, tidak dibuat persentasenya. Itu akan menghambat keinginan berinvestasi. Selain itu, secara praktik internasional hal itu juga tidak lazim."Hidayat mengatakan bila CSR memang menjadi ketentuan, maka harus mempertimbangkan tidak akan ada pengeluaran ekstra dari perusahaan, begitu juga dari segi perizinan.DPR dan pemerintah, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas akhir pekan lalu, setuju setiap PT wajib menyisihkan dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan, yang besar dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Bisnis, 2 Juli 2007).Dalam rancangan awal, dana untuk kegiatan CSR diambil dari laba bersih setelah pajak. Dana tersebut, dalam pembahasan, tidak dialokasikan dari laba bersih, tetapi merupakan pengeluaran yang bisa dibiayakan (tax deductable). Tinjau ulangPanitia Kerja RUU PT membuka kemungkinan meninjau ulang kesepakatan tim sinkronisasi pada Pasal 74 dengan membatasi kewajiban perseroan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan.Wakil Ketua Panja RUU PT Choirul Saleh menyatakan pembatasan itu bisa ditempuh, misalnya, dengan menghilangkan aspek lingkungan dalam CSR dan porsi kewajiban yang lebih ringan bagi perseroan yang menderita kerugian. "Kami tetap berpandangan CSR perlu diwajibkan," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB itu di Jakarta, kemarin.Choirul menegaskan UU PT tidak akan menyentuh sampai menetapkan persentase dana yang harus dikeluarkan PT, termasuk menunjuk atau memusatkan lembaga pengumpul seperti di era Orde Baru. Persentase dan pengelolaannya diserahkan ke perusahaan masing-masing.Selain berguna bagi masyarakat, menurut dia, CSR yang masuk dalam laporan keuangan perseroan juga akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. Di luar itu, perusahaan juga akan meraih manfaat berupa citra yang baik.Menurut Senior Manager External Relations PT Newmont Indonesia Robert Humberson, kewajiban mengenai CSR berlebihan karena menambah beban pajak bagi perusahaan. "Kami sudah menyisihkan US$4 juta tiap tahun untuk program CSR sebagai tanggung jawab kami kepada daerah [Sumbawa dan Nusa Tenggara]," ujar Robert kepada Bisnis.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menambahkan tidak ada negara yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR. "Kita akan ditertawakan orang," katanya.Selain memperburuk iklim investasi, lanjutnya, ketentuan tersebut akan mendongkrak biaya produksi. Dia bahkan mengingatkan perseroan sudah diwajibkan membayar pajak lingkungan sebagaimana diatur dalam RUU Retribusi dan Pajak Daerah.
(02/M. Sarwani) (bastanul. siregar@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Inflasi Juni tetap rendah

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi Juni 2007 yang relatif rendah sebesar 0,23%, dengan inflasi tahunan (year-on-year) 5,77% sehingga memberi peluang bagi bank sentral untuk terus memangkas BI Rate. Angka inflasi bulanan itu lebih kecil dari perkiraan 16 ekonom yang disurvei Bloomberg, namun untuk inflasi tahunan lebih besar dari prediksi. Inflasi tahunan Juni sebelumnya diperkirakan 5,9%, sedangkan inflasi bulanan menjadi 0,3% atau naik dari capaian Mei sebesar 0,1%. (Bisnis, 2 Juni)Dari 16 ekonom yang disurvei tersebut, hanya Citigroup yang memperkirakan angka bulanan dan tahunan itu dengan tepat. Dari 45 kota yang dipantau oleh BPS, tercatat 33 kota mengalami inflasi, dan sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ternate (2,16%) dan terendah di Batam (0,04%), sedangkan deflasi terbesar di Ambon (1,26%) dan terkecil di Pekanbaru (0,01%).Deputi bidang Statistik Ekonomi BPS Pietojo menyatakan inflasi terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok barang dan jasa. Kenaikan ini meliputi a.l. kelompok bahan makanan (0,47%), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,33%), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,13%), kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,11%)."Kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok sandang sebesar 0,43%," jelas dia di kantor BPS Jakarta, kemarin. Pietojo menambahkan dari kelompok bahan makanan, minyak goreng merupakan komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi yakni sebesar 0,13% dan cabai merah (0,10%).Namun, ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Fadhil Hasan menilai angka inflasi yang menurun ini pada dasarnya semu. "Saya kira penurunan inflasi ini belum sepenuhnya riil karena [harga] barang-barang pokok masih belum terlihat penurunannya secara signifikan," katanya ketika dihubungi Bisnis tadi malam.Di sisi lain, dia mengakui angka inflasi ini memang akan membuat bank sentral mempunyai ruang luas untuk menurunkan BI Rate. Tetapi, dia mengingatkan jika BI mengambil kebijakan penurunan bunga, tetap harus dilakukan secara bertahap dan moderat. "Jangan drastis, antisipasi tetap harus dilakukan."
(diena.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ditjen Pajak bidik perkebunan kelapa sawit

BISNIS - Selasa, 03/07/2007

JAKARTA: Perkebunan kelapa sawit serta perusahaan yang terkait dengan produksi kelapa sawit akan menjadi target pemeriksaan Ditjen Pajak mengingat bisnis tersebut akhir-akhir ini tumbuh luar biasa. Dirjen Pajak Darmin Nasution meminta para kepala Kanwil Ditjen Pajak untuk memerintahkan kepala KPP (kantor pelayanan pajak) bekerja sama dengan kepala KPBB (kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan) untuk mendapatkan data perkebunan kelapa sawit."Mengapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit akhir-akhir ini merupakan bisnis yang luar biasa. Kita tidak akan menyentuh petani yang luas lahannya kurang dari sekian hektare. Ini adalah program Ditjen Pajak selain modernisasi," ungkap Darmin dalam notulen Rapat Pimpinan Ditjen Pajak yang diadakan di Jakarta pekan lalu. Dokumen tersebut juga dipublikasikan secara terbatas melalui Intranet Ditjen Pajak.Berdasarkan data Departemen Pertanian, luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar ada di Sumatra (75,44%) dan terendah di Jawa (0,46%) dengan luas total 6 juta hektare. Perusahaan swasta menguasai sekitar 45,13%, disusul perkebunan rakyat 43,39% dan perkebunan negara 11,46%. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Sumihar Petrus Tambunan di depan peserta rapat pimpinan mengungkapkan berdasarkan data SPOP (sistem pemantauan objek pajak) PBB areal perkebunan kelapa sawit hanya tercatat 1,89 juta hektare, jauh lebih rendah dibandingkan data Deptan yang mencapai 6 juta hektare."Ini dapat menjadi indikasi kuat bahwa masih terdapat perkebunan kelapa sawit yang belum terdata oleh Ditjen Pajak," ujar Tambunan, seperti dikutip dokumen tersebut.Berdasarkan kalkulasi yang dibuat Direktorat PKP, potensi penerimaan pajak dari perkebunan kelapa sawit mencapai Rp10 triliun, di mana Rp8,5 triliun disumbang dari industri CPO (crude palm oil) dan Rp1,59 triliun lainnya disumbang dari industri PKO (palm kernel oil).Reaksi beragamRencana Ditjen Pajak melakukan intensifikasi pada sektor perkebunan kelapa sawit ditanggapi beragam. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan bahwa dirinya mendukung upaya Ditjen Pajak melakukan pemeriksa pajak perusahaan yang terkait dengan kelapa sawit, apalagi pasa saat harga minyak sawit mentah (CPO) dunia melambung."Itu [periksaan] kemajuan. Artinya Pak Darmin responsif. Jadi, mumpung masih ingat dan data komplet baguslah jika itu diperiksa, sehingga bisa tuntas dan langsung selesai," kata Sahat kepada Bisnis, kemarin.Menurut dia, dengan adanya kenaikan harga CPO dunia dan adanya program stabilisasi harga (PSH), yang menjual harga minyak goreng di bawah rata-rata, perlu dilakukan pemeriksaan agar tidak mengarah pada penggelapan pajak.Dia tidak khawatir bila Ditjen Pajak menemukan perbedaan antara data fiskus dan wajib pajak, sebab kegiatan PSH telah mendapat payung hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian No. 339/2007 dan Surat Menteri Perindustrian mengenai pelaksanaan PSH."Itu [payung hukum] sudah cukup untuk memberikan keterangan bahwa pelaksanaan PSH legal dan sesuai jadwal. Apabila terlihat aneh-aneh berarti melanggar hukum dan bisa langsung ditindak. Itu tanggung-jawab sendiri-sendiri," tukasnya.Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko dan Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun enggan berkomentar mengenai rencana Ditjen Pajak."Wah, saya belum mendengar itu. Jadi, belum dulu ya, nanti saja kalau memang benar ada," kata Adi.Derom juga masih belum bersedia berkomentar dengan alasan belum ada pemberitahuan resmi. Namun, menurut dia, pemeriksaan pajak baru bisa dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan SPT pajak per Maret. "SPT tahun buku 2007 akan masuk ke Ditjen Pajak akhir Maret 2008, jadi belum tahu apa lepas dari prosedur itu," katanya.
(m02) (parwito@bisnis.co.id)
Oleh Parwito
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PKS Minta Pemilihan Gubernur Diundurkan

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Ada bayi didaftarkan sebagai pemilih."

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mendesak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menunda jadwal pemilihan Gubernur Jakarta, yang mestinya berlangsung 8 Agustus. Alasan PKS, daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan rawan disusupi pemilih siluman.
"Kami khawatir pemilih siluman sengaja (diadakan) untuk kepentingan calon tertentu," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta, Triwisaksana, di Jakarta kemarin.
Yang termasuk kategori pemilih siluman, menurut Triwisaksana, adalah jika ada nama yang terdaftar tapi sebenarnya tak memenuhi syarat untuk memilih. Misalnya, kata dia, orangnya belum cukup umur, sudah meninggal, atau tak memiliki alamat jelas.
"Kami bahkan menemukan ada bayi didaftarkan sebagai pemilih," kata Triwisaksana. "Siapa yang bisa menjamin nama (seperti) ini tak disalahgunakan?"
Kecurigaan PKS akan adanya pemilih siluman, menurut Triwisaksana, menguat setelah LP3ES dan National Democratic Institute mengumumkan hasil survei Juni lalu. Survei kedua lembaga nirlaba itu menyimpulkan sekitar 1 juta nama pemilih termasuk kategori ghost voter (pemilih siluman).
Jumlah itu, kata Triwisaksana, berarti merupakan 20 persen dari jumlah pemilih. "Kalau cuma lima persen, mungkin masih bisa ditoleransi sebagai kesalahan teknis," katanya.
Proses audit terbuka, menurut PKS, merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan daftar pemilih bersih dari ghost voter.
Kemarin, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan calon gubernur. Mereka adalah pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar, yang didukung PKS, dan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, yang didukung koalisi 20 partai.
Sehari sebelumnya, PKS mengancam akan menarik pencalonan Adang-Dani. Tapi, di detik-detik akhir, PKS membatalkan ancamannya. "Mundur tak baik bagi pembelajaran demokrasi," kata Slamat Nurdin, Sekretaris Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
Komisi Pemilihan menegaskan jadwal pemilihan tak akan diundurkan. "Tak mungkin (diundurkan). Semuanya harus sesuai dengan jadwal," kata anggota Komisi, Mulfizar.
Komisi pun meminta warga tak mengkhawatirkan pemilih siluman dari total 5,7 juta pemilih terdaftar. "Data kami sudah tersaring dengan baik," kata Hamdani Rasyid, anggota Komisi lainnya.
Hamdani menjamin pemilih siluman tak bakal lolos ke bilik suara. Sebab, selain harus membawa kartu pemilih, mereka harus menunjukkan kartu tanda penduduk asli. "Itu akan dilihat petugas dan para saksi."
Menjelang sore kemarin, dua kelompok massa mengepung kantor Komisi Pemilihan di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Sekitar 400 orang dari kelompok yang menuntut pengunduran jadwal berhadap-hadapan dengan 200 pengunjuk rasa pendukung pemilihan sesuai dengan jadwal.
Massa yang pertama memakai atribut sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Sedangkan massa propemilihan sesuai dengan jadwal memakai baju bergambar Fauzi Bowo. Kedua kelompok demonstran ini dipisahkan 10 lapisan polisi antihuru-hara yang terus bersiaga.
MUSTAFA SILALAHI JAJANG

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Turis Eropa Diminta Naik Bus dan Kapal

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Kita perlu menyatakan klaim Uni Eropa tak sepenuhnya benar."

Denpasar - Turis-turis asal Eropa di Bali diperingatkan agar tak menggunakan maskapai penerbangan domestik jika akan pergi ke daerah lain di Indonesia. Mereka disarankan menggunakan bus, kereta api, atau kapal laut.
Menurut Ketua Asosiasi Travel Indonesia Bali Al Purwa, peringatan dari biro travel negara-negara Eropa itu diterima dalam dua-tiga hari terakhir. "Jelas akan berpengaruh sangat besar karena sepertiga turis Eropa di Bali punya tujuan ke daerah lain di Indonesia," katanya di Denpasar kemarin.
Sebelumnya, Kamis pekan lalu, Komisi Eropa melarang pesawat Indonesia terbang ke Uni Eropa karena alasan keselamatan per 6 Juli nanti. Langkah inilah yang ditindaklanjuti dengan peringatan agar para turis Eropa tidak bepergian dengan maskapai Indonesia. Larangan ini dirilis berdasarkan rekomendasi tim ahli penerbangan yang menilai maskapai Indonesia tidak aman karena sering mengalami kecelakaan fatal.
Purwa berpendapat peringatan itu diperkirakan membuat berbagai daerah tujuan wisata, seperti Lombok, Sulawesi, dan Yogyakarta, menuai masalah. Turis Eropa yang akan melancong ke daerah pasti berpikir dua kali jika harus menggunakan transportasi darat dan laut.
Waktu tempuh dua moda transportasi itu terlalu lama dan melelahkan. "Sementara rute penerbangan domestik seluruhnya dilayani oleh airline domestik," ujarnya. Ia pun khawatir dalam jangka panjang daya tarik Bali merosot karena Pulau Dewata itu dipromosikan satu paket dengan daerah wisata lainnya.
Persoalan lainnya, ia melanjutkan, bukan tak mungkin asuransi akan menolak membayar premi untuk wisatawan Eropa yang mengalami kecelakaan ketika menumpang pesawat Indonesia. "Saat itulah travel agent akan menutup paket wisata dari Bali ke daerah lain." Apalagi jika turis dari negara-negara Asia mengikuti langkah itu.
Kepala Dinas Pariwisata Bali Gde Nurjaya mengatakan larangan dari Uni Eropa itu merupakan pukulan telak bagi dunia pariwisata Indonesia. Di antara total 6,5 juta turis asing yang ditargetkan datang pada tahun ini, separuhnya dari Eropa.
Kerugian sektor pariwisata akan lebih besar ketimbang kerugian bisnis penerbangan. "Sebab, sudah lama maskapai kita tak terbang dari dan ke Eropa," ucapnya.
Sebenarnya, Bali sudah lama memperingatkan pemerintah pusat agar memperbaiki penerbangan. Menurut Nurjaya, wisatawan dari Eropa dan Amerika Serikat kerap mengeluhkan pelayanan penerbangan domestik.
Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Yoseph Umar Hadi menyatakan larangan ini merugikan bisnis penerbangan dan merusak iklim investasi di Indonesia. Politisi PDI Perjuangan itu mengutip pernyataan Presiden ICAO Gonzales bahwa investasi US$ 1 pada penerbangan setara dengan pertumbuhan US$ 3 di sektor lain.
"Kita perlu menyatakan klaim Uni Eropa tak sepenuhnya benar," katanya di tempat yang sama. Menurut dia, pemerintah bisa melakukan berbagai tindakan, antara lain sosialisasi langkah-langkah perbaikan keselamatan dan transparansi untuk berbagai masalah yang belum bisa diatasi.
ROFIQI HASANKORAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bergantung pada Turis Fanatik

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

Pemerintah Amerika Serikat juga pernah mengimbau warganya agar tak ke Indonesia.

MENELUSURI pelosok Indonesia sudah menjadi hobi Martina, 32 tahun. Setiap kali musim liburan, wanita asal Italia itu mengepak pakaiannya untuk berkeliling Indonesia. Tahun ini ia ke Yogyakarta. Tahun-tahun sebelumnya ia mengunjungi Sulawesi, Medan, dan Cirebon. "Ke Bali, ya, pakai (pesawat) Garuda," katanya di sela-sela acara Pesta Kesenian Bali di Denpasar kemarin. Guru sekolah dasar itu selalu mampir ke Bali setiap akhir masa liburan sebelum pulang ke negaranya.
Martina tersenyum ketika ditanya soal larangan terhadap pesawat Indonesia terbang ke langit Eropa. Bahkan belakangan agen-agen wisata Eropa memperingatkan warga Eropa di Indonesia agar jangan menggunakan pesawat domestik. Toh, Martina mengabaikan larangan itu ketika berangkat dari Yogya dua hari lalu. "Saya merasa aman-aman saja. Kenapa harus takut?"
William bahkan mengaku belum tahu ada larangan tersebut. "Setiap kali liburan, saya tak membaca koran dan menonton televisi," ucap pria asal Inggris itu ketika ditemui di Sanur. Ia memang tak berencana berwisata di luar Bali. Tapi ia tak khawatir jika harus terbang dengan pesawat domestik. "Tahun lalu saya ke Yogya dan ke Lombok," ujarnya.
Lain lagi Natalie Ross. Ross akan memikirkan ulang rencananya mengunjungi Lombok. "Mungkin saya tunda atau saya naik kapal (laut) saja," katanya. Perempuan asli Inggris ini baru dua kali berlibur ke Bali. Menurut dia, peringatan dari Komisi Eropa perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan. "Saya tak ingin mendapat masalah di tempat yang jauh dari negara saya."
Pengamat pariwisata dari Universitas Udayana, Agung Suryawan, justru optimistis turis Eropa akan terus berkunjung ke Bali. Pemerintah Amerika Serikat juga pernah mengimbau warganya agar tak ke Indonesia. "Toh, kunjungan turis Amerika tetap stabil," katanya.
Ia berpendapat mayoritas turis di Bali adalah repeater atau turis fanatik yang sudah berkali-kali datang. Mereka tahu persis kondisi Indonesia, termasuk penerbangan domestiknya. Jumlah turis baru dalam setahun cuma 30 persen dari total. "Repeater bisa kita andalkan untuk meyakinkan turis baru agar tetap datang," ujar Agung.
ROFIQI HASAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Minta TNI Juga Dipersoalkan

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada aparat keamanan."

JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memastikan tak akan mencopot Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan terkait dengan insiden pengibaran bendera Republik Maluku Selatan. "Kenapa hanya kami yang didiskreditkan? Harusnya media juga mengarahkan ke Panglima Komando Daerah Militer Pattimura, dong," kata juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto, kemarin.
Insiden itu terjadi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-14 di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat pekan lalu. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak memberikan sambutan, tiba-tiba 28 orang bertelanjang dada masuk arena upacara. Mereka mempertontonkan tarian cakalele dan sempat mengibarkan bendera RMS sebelum akhirnya dihalau pasukan pengamanan.
Menurut Sisno, yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut adalah panitia teknis. Evaluasi menyeluruh terhadap kepanitiaan saat ini sedang dilakukan oleh kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Kemarin evaluasi dilakukan. Tidak ditentukan jangka waktu (selesainya evaluasi)."
Berbeda dengan kepolisian, TNI justru sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Menurut juru bicara Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto berjanji akan segera menjatuhkan sanksi terhadap seluruh jajarannya jika bersalah. "Setelah Rabu ini hasil evaluasinya keluar," ujarnya.
Panglima, kata Sagom, sudah mengutus asistennya ke Ambon Minggu lalu untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kejadian itu. Hasil temuannya akan dijadikan dasar Panglima untuk menjatuhkan sanksi. "Bisa dicopot dari jabatannya, bisa juga tidak, tergantung temuan nanti," ia memaparkan.
Menurut Sagom, evaluasi yang akan dilakukan tidak hanya terhadap Panglima Komando Daerah Militer Pattimura Mayor Jenderal Sudarmaidy dan jajarannya, tapi juga terhadap para pejabat struktural TNI yang terkait langsung dengan kegiatan pengamanan pada acara Hari Keluarga Nasional tersebut.
Badan Intelijen Negara mengaku, saat acara berlangsung, ada petugasnya yang berada di lapangan. "Ada Kepala Wilayah BIN di situ," ujar anggota Staf Khusus Kepala BIN, Janzi Sofyan. Namun, ia enggan mengungkapkan apakah lembaganya akan memberi sanksi kepada aparatnya itu.
Menurut Ketua DPR Agung Laksono, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada seluruh aparat yang bertanggung jawab saat acara itu berlangsung. "Kalau perlu, dicopot," katanya.
BUDI SH RADEN R MOCHTAR T IRMAWATI AQIDA S KURNIASIH A FIKRI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ambon Makin Membara

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon Letnan Kolonel Halilintar juga terlihat di dekat Masjid Al-Fatah memimpin sejumlah anak buahnya.

Empat hari setelah 28 penari cakalele mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kota Ambon kian bergejolak saja. Kemarin seribuan orang beraksi di Lapangan Merdeka, Jalan Pattimura, Ambon. "Kami minta antek-antek RMS dituntut hukuman mati," kata seorang pengunjuk rasa.
Ini adalah unjuk rasa yang kedua setelah penari cakalele beraksi pada acara puncak Hari Keluarga Nasional ke-14, yang juga berlangsung di Lapangan Merdeka, Jumat lalu itu. Dua hari lalu unjuk rasa terjadi di tiga lokasi, yaitu di depan Masjid Al-Fatah, kantor Gubernur Maluku, dan di persimpangan Jalan A.P. Patty-Jalan Sultan Hairun.
Pada aksi pertama itu tuntutan massa masih seputar mengutuk aksi pengibaran bendera itu. Aksi kali ini mulai melebar. Dari Lapangan Merdeka, mereka bergerak ke depan kantor gubernur. Di sini mereka menuntut Albert Karel Ralahalu mundur dari jabatan gubernur. Tuntutan serupa juga ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan dan Panglima Daerah Militer XVI Pattimura Mayor Jenderal Sudarmaidy Subandi.
Bahkan aksi massa yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Pemuda Islam itu mulai liar. Saat bergerak menuju Masjid Al-Fatah, mereka menyerang dua angkutan kota jurusan Kudamati dan Benteng Atas. Kedua pengemudi angkot ini babak belur. Mereka kabur dan melapor ke Kepolisian Sektor Kota Sirimau, Ambon.
Dari Polda Maluku datang sekompi (80-100 orang) polisi menuju lokasi unjuk rasa. Pasukan polisi ini dipimpin Samapta Polda Maluku Komisaris Besar Rejim Asianto. Komandan Kodim 1504 Pulau Ambon Letnan Kolonel Halilintar juga terlihat di dekat Masjid Al-Fatah memimpin sejumlah anak buahnya. Adapun Gubernur Albert mengutus Wakil Gubernur Maluku Muhammad Abdullah Latuconsina, yang diminta menenangkan massa. Unjuk rasa yang dimulai pada pukul 12.00 WIT ini pun berakhir pukul 16.00 WIT.
Pada hari yang sama, polisi menemukan lima lembar bendera RMS yang berkibar di atas tower Tanjung Martapons, jembatan Galala, dan kawasan Lipi di Passo, Teluk Ambon. Hingga tadi malam, sejumlah aparat gabungan terlihat siaga di setiap sudut Kota Ambon.
Hingga kemarin sudah 38 tersangka dalam kasus ini dikurung dalam tahanan Detasemen Khusus 88 Polda Maluku di Tantui, Jalan Sultan Hasanuddin, Ambon.
M TOUWE

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

KPUD dan PKS Saling Mengadu ke Polisi

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Mana ada orang berniat baik datang pukul 11 malam, memaksa mencabut DPT dengan intimidasi, kemudian dimasukkan ke tas," kata Muflizar.

JAKARTA - Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Lukman, kemarin melaporkan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Muflizar, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Lukman menuding Muflizar telah mencemarkan nama baiknya.
"Dia menuduh klien kami mencuri (daftar pemilih di Pancoran, Jakarta Selatan). Dia mengaku mendapat informasi dari bawah, tapi tidak melihat sendiri kejadiannya," kata Agus Otto, kuasa hukum Lukman dari Tim Advokasi Masyarakat Peduli Pilkada. Lukman, kata Agus, tidak menerima tuduhan itu.
Kasus yang membuat keduanya berseteru ini adalah kejadian pada Jumat pekan lalu. Menurut Agus, saat itu Lukman meminta izin meminjam daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kepada petugas pertahanan sipil di panitia pemungutan suara (PPS) Pancoran. Namun, tiga anggota hansip yang bertugas malah memarahi Lukman. "Salah satunya menodongkan senjata api, tapi identitasnya tidak diketahui," kata Agus. Perihal penodongan itu, kata dia, sudah dilaporkan Lukman ke Kepolisian Sektor Pancoran, Sabtu lalu.
Muflizar, seperti diwartakan sejumlah media, menyatakan Lukman telah melakukan pencurian. Bahkan dia juga membeberkan bahwa perampasan data pemilih tetap juga terjadi di beberapa kelurahan, antara lain Kayu Putih, Bungur, dan Karet Tengsin. "Para pencuri datang berbondong-bondong dalam jumlah banyak," ujarnya.
Tentang pelaporan oleh Lukman, Muflizar menyatakan akan melaporkan balik ke polisi pada Selasa (hari ini). Ia berkukuh bahwa tindakan Lukman mendatangi PPS pada malam hari itu tidak patut. "Mana ada orang berniat baik datang pukul 11 malam, memaksa mencabut DPT dengan intimidasi, kemudian dimasukkan ke tas," kata Muflizar.
Sebelum terjadinya insiden semacam itu, PKS dan KPUD sempat bersitegang soal daftar pemilih. PKS, misalnya, pernah mengklaim ada 330 ribu kadernya yang belum terdaftar dalam pemilih sementara. Di sisi lain, KPUD berkeras tidak bersalah dalam proses pendaftaran pemilih sementara tersebut.
IBNU RUSYDI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pengibaran Bendera RMS Mulai Diusut

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007

JAKARTA -- Tim evaluasi insiden pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Ambon, Maluku, Jumat (29/6) lalu, sudah mulai bekerja. Tim ini terdiri atas unsur TNI dan Polri.
Mereka akan mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan pengamanan kepala negara dan pejabat negara selama berkunjung ke daerah. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sisno Adiwonoto, mengatakan, Polri telah mengirim beberapa anggotanya ke Ambon sejak Sabtu (30/6) lalu. Tanpa menyebut berapa jumlah anggota yang dikirim, Sisno menyatakan anggota Polri akan bergabung dengan tim dari Menko Polhukam. Menurut Sisno, tim tersebut akan memeriksa semua pihak terkait dari segi normatif.
Mereka akan diminta keterangan seputar kepanitiaan dan siapa yang bertanggung jawab, sehingga bendera RMS bisa berkibar di tengah acara. ''Artinya, kalau kopral penjaga pintu lapangan yang bersalah, kan nggak harus mencopot Pangdam,'' kata Sisno di Jakarta, Senin (2/7).
Agar kejadian tersebut tak terulang, menurut Ketua DPR, Agung Laksono, perlu diambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi kepada semua pihak yang membiarkan insiden itu terjadi. Bisa saja, katanya, sanksi itu berwujud pencopotan atau penggantian di jajaran pengamanan Presiden, aparat setempat, maupun intelijen.
''Pemerintah harus tegas dalam hal ini,'' kata Agung.Menurut Agung, unsur separatis masih bertahan karena ada kesenjangan ekonomi, teknologi, maupun budaya. Namun, dia berharap hal ini tidak mendistorsi kebulatan NKRI. ''Pemerintah harus evaluasi ke dalam. Harus ada equal treatment antara Aceh, Papua, dan Maluku,'' katanya. Insiden pengibaran bendera RMS, ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Effendy Choirie, makin mendorong DPR mendesak pemerintah segera mengajukan draf RUU Intelijen. Selama ini, BIN tidak punya kewenangan menangkap.
''Persoalannya adalah, apakah penangkapan itu akan melanggar HAM atau tidak. Di sisi lain, negara harus diselamatkan dari berbagai ancaman.'' Selama ini, BIN mengetahui informasi, tapi tak segera ditanggapi aparat Polri.
Ketua Forum Umat Islam, M Alkhaththat, mengisyaratkan ada kekuatan asing di balik insiden berkibarnya bendera RMS. ''Ini test case untuk mengetahui apakah Presiden lemah dan membiarkan aksi separatisme,'' katanya.
Kemarin, sedikitnya dua bendera RMS yang dipajang orang tak dikenal identitasnya di dua tempat berbeda di Kota Ambon, berhasil diamankan anggota polisi. Satu bendera berkibar di tiang bendera bangunan Trakindo di Desa Passo, Kec Baguala.
Satu lainnya di luar pagar Fisipol Universitas Pattimura. Sebelumnya, dua bendera RMS juga terpajang di jembatan Galala, Kec Sirimau, dan menara mercusuar di Poka, Kec Teluk Ambon.( ant/dri/wed/eye/aji/osa )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hidup dan Perbedaan Adalah Anugerah

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007

Atas undangan Deplu, Wartawan Republika, Ikhwanul Kiram Mashuri, selama tiga hari (19-21 Juni 2006) menjadi anggota delegasi Interfaith Dialogue di Nanjing, Cina. Dialog tersebut berupaya mempertemukan pandangan dari berbagai agama dan kepercayaan. Delegasi Indonesia dipimpin Menag, M Maftuh Basyuni. Berikut bagian pertama dari tiga catatannya.
Secara sederhana, hidup ini bisa digambarkan sebagai 'festival' yang penuh warna dan harus disambut dengan gembira. Ungkapan ini dikemukakan Rektor UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat, saat mengawali sambutannya sebagai panelis dalam diskusi kelompok bertema 'Interfaith Dialogue, Social Cohesion and Development' di Hotel Jinling, Nanjing, Cina, 20 Juni lalu. Diskusi tersebut diikuti sekitar 30 orang dari berbagai negara di Eropa dan Asia.
Menurut Komaruddin, pemahaman bahwa hidup dan perbedaan sebagai anugerah merupakan kata kunci bila kita ingin menciptakan pergaulan dunia yang penuh damai dan harmoni. Berbagai konflik dan ketegangan antarbangsa dan anggota masyarakat yang terjadi selama ini, lantaran manusia kurang menghargai adanya perbedaan. Padahal, tidak ada satu agama pun yang memerintahkan kepada umatnya untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
Diskusi kelompok untuk membahas perdamaian dunia ini diselenggarakan setelah pembukaan dan sidang pleno The Third Asia-Europe Meeting (ASEM) Interfaith Dialogue yang diselenggarakan selama tiga hari (19-21 Juni 2007) di Hotel Jinling, Nanjing, Cina. Peserta sidang pleno ASEM ini sekitar 200 orang dari 39 negara di Asia dan Eropa. Mereka adalah pejabat pemerintah, tokoh LSM, dan pemuka agama/keyakinan.
Selain Cina, Indonesia termasuk negara yang menyertakan delegasi besar, yang beranggotakan 24 orang, dan dipimpin langsung oleh Menag, Muhammad Maftuh Basyuni. Para anggota delegasi dari Indonesia itu, antara lain, Din Syamsuddin (ketua umum PP Muhammadiyah), Komaruddin Hidayat, Sudrajat (duta besar RI untuk Cina), Eddi Hariyadhi (dirjen Amerop Deplu), Atho Mudzhar (kepala Badan Litbang Depag), Muhammad Nasihin Hasan (ketua Lapesdam NU), juga Liesje Vonny Emma Makisanti (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia). Selain itu juga Dr Ignatius Wibowo Wibisono (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Agus Sumanteri Mantik (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Soedjito Kusumo Kartiko (ketua umum Wali Umat Budha Indonesia), Dr Chandra Setiawan (presidium Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), dan Prof Dr Philip Widjaya (sekjen wali Umat Budha Indonesia).
Pertemuan di Nanjing kali ini merupakan pertemuan ketiga. Yang pertama dilangsungkan di Bali dengan tuan rumah (penyelenggara) Indonesia dan Inggris pada 2005. Yang kedua digelar Cyprus dan Malaysia di Larnaca pada 2006. Sedangkan pertemuan ketiga di Nanjing ini sebagai tuan rumah adalah Cina dan Italia. Pertemuan keempat akan diselenggarakan di Amsterdam dengan penyelenggara Belanda bersama Thailand.
Dalam ketiga penyelenggaraan ASEM Interfaith Dialogue itu, Indonesia selalu menjadi peserta aktif. Dalam pertemuan di Nanjing kali ini, misalnya, selain menjadi panelis (Komaruddin Hidayat), delegasi dari Indonesia (Din Syamsuddin) ditunjuk sebagai moderator dalam diskusi bertema 'Interfaith Dialogue and Peace'. Din juga menjadi perumus hasil pertemuan ini. Sedangkan Maftuh Basyuni menjadi pembicara utama pada sidang pembukaan.
Selain itu, anggota delegasi Indonesia juga ikut dalam empat diskusi kelompok bertema 'Interfaith Dialogue and Globalization, Interfaith Dialogue and Peace, Interfaith Dialogue, Social Cohesion, and Development, dan Interfaith Dialogue and the Promotion of Cultural and Educational Cooperation. Inti dari keempat diskusi kelompok ini adalah membahas bagaimana menciptakan kehidupan dunia yang lebih damai dan harmonis.
Meski semua peserta menyadari pentingnya kehidupan damai dan harmonis antarbangsa, kelompok, dan pemeluk agama yang berbeda, namun tidak mudah untuk mencari kerangka atau rumusannya. Ada beberapa pemuka agama yang menggunakan kesempatan pertemuan ini untuk mempromosikan agamanya sendiri. Dalam diskusi kelompok yang membahas Interfaith Dialogue and Globalization, misalnya, sang moderator Michael Weninger (dari European Commission) perlu mengingatkan pemuka agama Thao dari Cina yang menjelaskan ajaran agamanya yang penuh damai.
''Terima kasih Anda telah memberi siraman rohani tentang Thaoisme. Tapi, yang kita ingin bahas di sini adalah bagaimana ajaran semua agama yang memerintahkan kedamaian ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita,'' ujar Weninger.
Ternyata memang tidak mudah membuat rumusan soal kehidupan yang damai dan harmonis. Ada faktor eksternal dan internal yang memengaruhinya. Faktor di luar agama, misalnya, soal kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pendidikan yang rendah, pengaruh media massa, dan globalisasi yang membuat batas-batas negara semakin tipis. Sedangkan faktor internal agama yang sering jadi persoalan adalah sifat ajaran yang agresif. Masing-masing pemeluk agama, terutama para pemukanya, ingin memperbanyak jumlah pengikut agamanya.
Sampai di sini mungkin tidak masalah. Menjadi persoalan ketika orang yang didakwahi itu sudah memeluk agama lain. Sejumlah konflik dan gesekan di masyarakat sering terjadi karena masalah tersebut. Di sinilah kemudian diperlukan aturan-aturan dan tidak cukup hanya jaminan kebebasan beragama dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain.
Sekjen Diocese of Bilbao (Spanyol), Gaspar Martinez, menambahkan sangat diperlukan rasa empati atau kasih sayang terhadap pemeluk agama lain. Kebebasan beragama, toleransi, dan kasih sayang antarsesama barangkali juga belum cukup. Kasus kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW yang diterbitkan media massa di Denmark dan penganugerahan Knighthood untuk novelis Inggris asal India, Salman Rushdie, oleh Ratu Inggris yang mengundang protes umat Islam adalah contoh betapa mereka tak berempati terhadap perasaan umat Islam.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dua Pasang Cagub dan Cawagub DKI Dilarang Mundur

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menetapkan secara resmi dua pasang calon gubernur dan calon wagub Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto sebagai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2007. Setelah penetapan ini, dua pasang calon tersebut tidak boleh mengundurkan diri.
''Masing-masing partai pengusung tidak dapat menarik pasangan calonnya dan setiap calon tidak dapat mengundurkan diri,'' kata Ketua Pokja Pencalonan KPUD DKI Jakarta, A Riza Patria, Senin (2/7).
Ketentuan ini, terang Riza, sesuai dengan pasal 62 ayat 1 dan 2 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tak boleh mengundurkan diri, juga tercantum dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua pasang calon.
Penarikan diri oleh partai pendukung atau pasangan calon menyebabkan mereka tak boleh mencalonkan lagi di pilkada. Akan tetapi, jika ada partai politik atau calon yang mengundurkan diri, KPUD bakal membuka kembali pendaftaran calon selama tiga hari dengan masa verifikasi berkas empat hari.
''Artinya, kedua pasang calon kini terikat dengan aturan pilkada,'' tegas Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro.
Menanggapi ketentuan itu, Ketua Bapilu DPW PKS DKI Jakarta, Igo Ilham, mengatakan, PKS tidak memiliki pilihan selain mengikuti pilkada. ''Kita tidak bisa menolak peraturan itu. KPUD memang sangat berkuasa menurut peraturan itu. Mereka (KPUD) bisa berjalan dengan atau tanpa PKS,'' jelas Igo.
Keikutsertaan PKS dalam pilkada ini juga dengan pertimbangan untuk menyelamatkan demokrasi. ''Walau telah tercederai,'' kata Igo. PKS sebelumnya mengancam untuk mundur dari pilkada jika KPUD tidak membenahi pendataan pemilih. PKS menilai banyak warga Jakarta yang berhak memilih, tapi tidak dapat menunaikan haknya karena tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Ketua DPW PKS DKI, Triwisaksana, menambahkan, pihaknya tetap akan menyoal DPT meski KPUD telah menetapkan pasangan cagub-cawagub. ''Urusan data pemilih yang kacau adalah persoalan seluruh warga Jakarta untuk mendapatkan pilkada yang jujur dan berkualitas,'' katanya.
Sementara itu, hari ini KPUD DKI, Panwasda, dan tim sukses masing-masing calon akan menyepakati aturan main kampanye. Ketua Pokja Kampanye yang juga anggota KPUD, M Taufik, mengatakan, kesepakatan ini diperlukan untuk menyamakan persepsi, karena ada sejumlah kegiatan yang tidak masuk kategori kampanye. ''Undian untuk menentukan nomor urut pasangan calon juga akan dilakukan besok (hari ini),'' kata Juri. (ind )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ganti Rugi Terganjal Syarat Baru

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007

Bupati Sidoarjo gagal membujuk pulang korban lumpur Lapindo dari Jakarta.

SIDOARJO -- Ada saja yang mengganjal. Jadwal ganti rugi lahan petok D dan letter C -- surat bukti pembayaran pajak tanah sebelum UU Pokok Agraria diterbitkan pada 1960 -- kemarin gagal dicairkan untuk korban semburan lumpur PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang sudah menderita selama setahun. Kali ini, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) -- juru bayar Lapindo -- beralasan, berita acara pengajuan belum ditandatangani Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim.
Itu merupakan syarat yang baru diketahui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). ''Harapan kami, 48 berkas yang kita ajukan minggu kemarin sebagai ujicoba, sudah bisa diproses ganti ruginya pada hari ini,'' kata Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Yusuf Purnama, di Kantor BPLS, Jl Diponegoro, Sidoarjo, Senin (2/7) siang.
Namun, masing-masing 12 berkas dari para korban di empat desa -- Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo -- itu kemarin dikembalikan lagi oleh PT MLJ ke BPLS. Padahal, total 48 berkas uji coba tersebut sudah lolos verifikasi dari BPLS. Bahkan, sudah mendapatkan pengesahan tanda tangan Bupati Sidoarjo sebelum diajukan ke PT MLJ.
BPLS mengalah, dengan saat itu juga segera mengirimkan berkas yang dikembalikan PT MLJ untuk ditandatangani Kepala Kanwil BPN Jatim sebagai ketua Pengarah Tim Verifikasi. ''Mudah-mudahan setelah itu, tidak ada lagi syarat-syarat lain yang menghambat proses ganti rugi pethok D,'' kata Yusuf.
Tetapi Yusuf juga mengungkapkan, selain mendapat legalitas Kepala Kanwil BPN Jatim, berkas tersebut harus mendapat persetujuan dari berbagai unsur, di antaranya Bappekab, Dinas Perizinan, BPN Sidoarjo, kepolisian, kejaksaan, camat, dan kades.
Sementara untuk berkas milik warga Perum TAS I dari Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, saat ini mulai dikerjakan BPLS dengan target pertama sekitar 200 berita acara selesai diverifikasi. Yusuf berharap, setiap hari pada Juli ini ada pembayaran ganti rugi oleh PT MLJ, sesuai instruksi terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BPLS tidak ingin terhambat lagi oleh persoalan verifikasi.
Bertahan di JakartaDi Jakarta, sekitar 300 orang korban lumpur Lapindo sudah bertahan sepuluh hari untuk berunjuk rasa. Mereka marah, dan bertekad terus di Ibu Kota hingga penyelesaian Lapindo ada kejelasan.
Dengan tiga bus Metromini, kemarin mereka mendatangi kantor-kantor bisnis grup Bakrie, yaitu Wisma Bakrie dan PT Medco, sebagai pemilik saham Lapindo. Bahkan mereka ingin bertemu Aburizal Bakrie secara langsung, namun belum kesampaian.
''Saya minta ganti rugi tunai 100 persen, karena saya dulu beli rumah juga langsung 100 persen, lumpur Lapindo datangnya juga 100 persen. Katanya dulu mau diselesaikan akhir Mei, tapi sekarang mana buktinya?" ungkap salah satu pengunjuk rasa.
Hendro Mulyono, pengunjuk rasa lainnya, malah mengancam akan menduduki aset-aset Bakrie, bila Lapindo tidak segera menyelesaikan ganti rugi. ''Saya sudah tidak punya rumah dan harta berharga akibat lumpur Lapindo,'' katanya.
Menyaksikan warganya berunjuk rasa di Jakarta, Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, mendatangi perkemahan mereka di komplek Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Ia meminta warga untuk pulang, dan membicarakan segalanya di Sidoarjo.
"Mereka datang ke sana-ke mari kan juga tidak ada yang menemui. Tuntutan di Jakarta paling juga akan dikembalikan ke pemerintahan di Sidoarjo,'' kata Win.
Agus, koordinator demo, mengatakan, akan pulang apabila Bupati dapat menjamin penyelesaian kepada warga yang menjadi korban Lapindo. ''Presiden aja belum bisa memberikan penyelesaian. Apa Bupati bisa?'' tandasnya. (tok/c51 )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ormas Islam Deklarasi Jihad Lawan Koruptor BLBI

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007

JAKARTA -- Sebanyak 14 delegasi organisasi massa (ormas) Islam mendeklarasikan jihad melawan koruptor penilep Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (2/7).
Mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuntaskan kasus BLBI secepatnya, khususnya terhadap konglomerat penerima BLBI terbesar dengan cara menyita semua aset mereka.
Deklarasi yang dibacakan oleh Ketua Umum PP Persatuan Islam KH Shidiq Aminullah MBA itu kemudian diikuti orasi para delegasi. ''Kami juga menyerukan semua umat Islam untuk terus-menerus berjihad sampai konglomerat rakus penerima BLBI terbesar mengganti semua kerugian negara yang ditimbulkannya,'' katanya.
Ia mengemukakan, akibat para konglomerat pemilik bank dibiarkan melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pemerintah harus menyalurkan BLBI, obligasi rekap, dan program penyehatan perbankan. Ujung-ujungnya, merugikan negara lebih dari Rp 650 triliun.
Para deklarator juga sangat menyayangkan konglomerat jahat itu nampak dilindungi oleh pemerintah dengan mensubsidi mereka melalui bunga obligasi rekap Rp 50 triliun per tahun sampai 2030. Padahal, dana sebesar itu sejatinya bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, jalan-jalan di pedesaan, ruang belajar dan sekolah gratis, serta peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin.
Empat belas ormas yang menandatangani deklarasi itu adalah Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Alwasliyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, KAHMI, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Indonesia, Wanita Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan yakin bahwa 60-an bahkan ratusan ormas Islam di Tanah Air setuju dengan deklarasi ini. ''Karena kasus BLBI ini adalah bentuk kezaliman yang nyata,'' katanya.
Jaksa BLBISementara itu, Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengaku tengah meneliti 75 jaksa yang terpilih untuk menangani kasus korupsi BLBI. Penelitian dilakukan oleh jaksa setingkat jaksa agung muda (JAM), untuk menguji integritas dan kinerja.
''Para jaksa yang diteliti akan menangani tiga kasus BLBI untuk disidik kejaksaan dalam waktu dekat,'' ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakgung, Salman Maryadi, kemarin.
Dari jumlah 75 jaksa, menurut Salman, akan diseleksi hingga hanya 35 yang akan diserahkan ke Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebelum diumumkan ke publik pada ulang tahun kejaksaan, 22 Juli mendatang.
Di sela-sela rapat kerja (raker) antara Kejakgung dan Komisi II DPR, Kamis (28/7), Hendarman Supandji menyatakan, kejaksaan dalam waktu dekat siap menyidik tiga kasus korupsi BLBI, tanpa merinci target bidikannya itu. ''Pokoknya kerugian negara untuk tiga kasus itu mencapai Rp 10 triliun,'' katanya.
Fakta AngkaRp 650 TKerugian negara akibat korupsi BLBI yang melibatkan sejumlah konglomerat papan atas(zam/ant/dri )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jumlah Penduduk Miskin Turun

REPUBLIKA - Selasa, 03 Juli 2007 8:14:00

JAKARTA -- Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2007 turun 2,13 juta jiwa (5,4 persen) dibanding periode sama tahun sebelumnya yang 39,30 juta jiwa. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin hingga Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Afrizal Ahnan, menyatakan, jumlah penduduk miskin per Maret 2007 itu merupakan 16,58 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara per Maret 2006, persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk 17,75 persen.
''Jumlah penduduk miskin terbesar di perdesaan. Dan, menurut perhitungan kami, kenaikan nilai tukar petani (NTP) di perdesaan dalam setahun ini lebih besar dari kenaikan inflasi,'' ujar Afrizal di Jakarta, Senin (2/7).
Penduduk miskin di perdesaan, menurut survei BPS, berkurang 1,20 juta jiwa. Penurunan ini lebih tinggi ketimbang di perkotaan yang berkurang 930 ribu jiwa. Pemicunya, jelas dia, adalah naiknya daya beli masyarakat miskin yang tecermin dari pengeluaran mereka. Indikator pengeluaran yang dicatat BPS adalah NTP yang selama periode tersebut naik sembilan persen.
Kenaikan ini jauh lebih tinggi dari kenaikan harga sembako yang penting bagi rakyat miskin, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan mi instan. ''Komoditas paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Maret 2007 sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan 28,64 persen di perdesaan dan 18,56 persen di perkotaan,'' katanya.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan. Dalam Susenas 2007, angka garis kemiskinan ditetapkan Rp 166.697 per kapita per bulan atau naik dari tahun sebelumnya yang Rp 151.997 per kapita per bulan.
Untuk menghitung jumlah penduduk miskin, BPS menyurvei 68 rumah tangga miskin yang tersebar di seluruh wilayah. Tahun sebelumnya BPS hanya menyurvei 10 ribu rumah tangga miskin.
Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, tak percaya survei BPS mencerminkan realitas kemiskinan di lapangan. ''Bagaimana mungkin angka kemiskinan 2007 turun di tengah mahalnya harga sembako seperti minyak goreng. Sekarang susu pun mahal. Data pengangguran maupun kemiskinan itu jauh bertentangan dengan realitas di masyarakat,'' kata Dradjad.
Dia juga meragukan klaim BPS bahwa kenaikan pendapatan rakyat miskin melebihi meroketnya harga sembako. Keraguan itu didasarkan pada fakta bahwa tidak ada lapangan kerja yang terbuka bagi rakyat miskin. ''Pendapatan rakyat miskin naik dari mana sumbernya? Tanpa ada lapangan kerja yang riil, tidak mungkin pendapatan rakyat miskin naik,'' papar dia.
Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Iman Sugema, menilai ada sejumlah keanehan dalam data kemiskinan BPS. Keganjilan itu karena survei dilakukan saat Maret 2007 ketika harga beras sedang tinggi dan sektor riil belum bergerak.
''Sehingga, data konsumsi rakyat miskin tidak mungkin naik pesat.'' Lebih jauh Iman menuding tengah terjadi politisasi statistik di BPS. Namun, tudingan itu ditepis Afrizal. Dia menegaskan BPS sama sekali tidak berniat mengutak-atik data. ''Data yang disajikan BPS adalah data murni.'' Menko Perekonomian, Boediono, juga menyatakan bahwa BPS terdiri atas orang-orang profesional. ''Mereka harus merekam apa yang terjadi di lapangan, harusnya begitu.''

Naik Turun Angka Kemiskinan
2003: 37,30 juta jiwa
Kota 11,20 juta jiwa,
Desa 25,10 juta jiwa

2004: 36,20 juta jiwa
Kota 11,40 juta jiwa
Desa 24,80 juta jiwa

2005: 35,10 juta jiwa
Kota 12,40 juta jiwa
Desa 22,70 juta jiwa

2006: 39,30 juta jiwa
Kota 14,49 juta jiwa
Desa 24,81 juta jiwa

2007: 37,17 juta jiwa
Kota 16,58 juta jiwa
Desa 26,92 juta jiwa


Garis Kemiskinan
2003: Rp 118.554 per kapita per bulan
2004: Rp 122.775 per kapita per bulan
2005: Rp 129.108 per kapita per bulan
2006: Rp 151.997 per kapita per bulan
2007: Rp 166.697 per kapita per bulan

Sumber: Susenas 2007, BPS(evy )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pejabat Daerah Maluku Diperiksa

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Aksi Anti-RMS Berbuntut pada Perusakan

Ambon, Kompas - Kepolisian Daerah Maluku hingga Senin (2/7) siang sudah menahan 35 tersangka kasus penyusupan aktivis RMS. Polisi juga telah memeriksa sejumlah pejabat lokal yang dianggap bertanggung jawab untuk acara Hari Keluarga Nasional XIV, termasuk Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Jopy Patty.
Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Guntur Gatot Setyawan mengatakan, pemeriksaan terhadap panitia Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV masih sebatas saksi. Polisi belum menjadikan panitia maupun elite politik lokal sebagai tersangka. Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas.
Pemeriksaan terhadap delapan panitia lokal, di antaranya Ketua Umum Harganas XIV tingkat lokal Sofie Ralahalu dan Sekretaris Daerah Maluku Said Assagaff dilakukan di Markas Komando Daerah Militer XVI Pattimura.
Tim pengumpul data yang hadir dalam pemeriksaan itu adalah Sekretaris Menteri Koordinator Polhukam Letjen Agustadi Sasongko, Kepala Staf Umum TNI Mayjen Bambang Darmono, dan salah satu deputi Menko Polhukam Mayjen Romoluan Simbolon.
Mengenai tindakan terhadap anggota Polri yang bertugas mengamankan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disusupi aktivis RMS atau Republik Maluku Selatan itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto berjanji akan menindak tegas.
Ia kembali menegaskan bahwa evaluasi tengah dilakukan untuk Kepala Polda Maluku dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Yogyakarta, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Saleh Saaf menyatakan siap menerima konsekuensi jika dirinya sebagai pejabat intel Polri dianggap bertanggung jawab.
Diwarnai perusakan
Suasana Kota Ambon kemarin sempat tegang karena ada pencegatan dan perusakan mobil angkutan umum oleh pengunjuk rasa anti-RMS. Massa yang berkumpul di Jalan Sultan Babullah menghadang angkutan umum jurusan Amahusu dan Kudamati. Peristiwa ini menimbulkan konsentrasi massa di sejumlah titik. Para pengunjuk rasa yang masih bertahan di Jalan AY Patty akhirnya membubarkan diri pukul 15.30 WIT. Senin malam, suasana Ambon kembali normal dan tidak ada konsentrasi massa.
Menanggapi aksi massa yang mengarah pada perusakan angkutan umum, Guntur mengatakan sudah meningkatkan pengamanan dan melakukan pendekatan ke masyarakat. "Kami terus menggalang masyarakat, mendekati para tokoh, dan penggerak demonstrasi. Mereka kami ajak untuk menjaga Ambon yang sudah aman ini," ujar Guntur.
Panglima Kodam XVI Pattimura Mayjen Sudarmaidy Soebandy kepada pengunjuk rasa mengatakan akan menghilangkan separatisme dari Maluku.
Unjuk rasa anti-RMS juga masih digelar kelompok-kelompok mahasiswa di Makassar. Di Surabaya, sekitar 20 mahasiswa Maluku juga berunjuk rasa di dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Mereka meminta Pemerintah AS mendeportasi tokoh RMS, Alex Hermanus Manuputty, ke Indonesia.
Di Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Global Civil Society Studies FISIP Universitas Indonesia Andi Widjajanto dan Donny Ardyanto dari lembaga monitoring hak asasi manusia Imparsial meminta agar insiden penyusupan RMS itu tidak menjadi alasan bagi aparat intelijen untuk meminta kewenangan lebih.
Andi juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan RMS, seperti halnya dilakukan terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka. (ANG/FUL/WER/REN/ULE/ MZW/DWA/SUT/JON/BAY)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pilkada DKI: Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya menetapkan dua pasang calon kepala daerah yang berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah, Senin (2/7) di Jakarta Pusat. Kedua pasangan itu adalah Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Ariza Patria, penetapan dilakukan karena kedua pasangan sudah mendaftar secara resmi, menjalani proses klarifikasi, tes kesehatan, dan melengkapi semua berkas administrasi yang diperlukan. Adang-Dani didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi-Prijanto didukung koalisi 19 partai politik.
Dengan penetapan ini, kedua pasangan terikat dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku untuk pilkada. Keduanya juga tidak diperkenankan untuk mundur dan partai pendukung tidak diizinkan menarik dukungan.
"Jika pasangan calon sampai mundur atau partai menarik dukungan, pasangan itu tidak diizinkan lagi untuk maju dan partai juga tidak boleh mengajukan calon baru," kata Ariza.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang dihubungi terpisah, Senin, menegaskan, partainya tidak pernah berpikir menarik dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. "Sekali PKS memutuskan, pantang membatalkan keputusan sendiri. Itu bukan sikap PKS," katanya tegas.
Ia menilai Pilkada DKI kali ini diwarnai sejumlah masalah seperti "pengeroyokan" koalisi partai politik terhadap PKS, praktik politik uang, kasus daftar pemilih tetap yang sulit diuji kebenarannya, dan kasus tidak terdaftarnya 32 persen warga DKI yang memiliki hak pilih.
"Saya sungguh memprihatinkan hal ini, tetapi ini bukan alasan buat PKS mundur dari pilkada dengan menarik dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS. Saya ingin mengingatkan, Pilkada DKI menjadi barometer pilkada di seluruh Tanah Air," papar Tifatul.
Di luar Kantor KPUD, sekitar 200 orang dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Gema Jakarta berunjuk rasa untuk mendukung kinerja KPUD. Mereka menganggap KPUD sudah bekerja dengan benar. Kelompok ini hampir bentrok dengan massa mahasiswa dari KAMMI dan BEM Jakarta Raya yang menuduh KPUD tidak netral dalam kasus pendaftaran pemilih. Namun, ketegangan bisa diredam satuan keamanan. (ECA/WIN)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Radang Lokal, Demam Nasional

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Sebuah "radang lokal" yang mengakibatkan "demam nasional" tengah menggejala di sekitar kita saat ini. Radang lokal itu adalah pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007. Karena berbagai faktor sosial-ekonomi-politik yang melekat pada Jakarta sebagai ibu kota negara, radang lokal ini tak pelak lagi memancing demam nasional.
Di tempat-tempat lain, pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memfasilitasi radang lokal dengan konsekuensi lokal pula. Pilkada Jakarta adalah ajang kompetisi politik lokal dengan implikasi melampaui lokalitasnya. Bahkan, Pilkada Jakarta bisa dipahami sebagai hajat nasional yang diselenggarakan di arena lokal.
Saat ini Pilkada Jakarta mulai memasuki tahapan-tahapan krusial. Pada hari-hari ini kita tahu pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang diterima dan disahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Mereka adalah Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar. Beberapa bulan ke depan, dinamisasi politik Jakarta bakal tak terhindarkan. Proses pemanasan suhu politik yang tak punya preseden dalam sejarah provinsi ini akan terjadi.
Dinamika ini rawan radang. Di Jakarta, sumber peradangan tersebar di banyak tempat, dalam berbagai tahapan pertarungan. Sejauh ini saja, sejumlah sumber peradangan sudah muncul ke atas permukaan. Pencalonan gubernur dan wagub DKI Jakarta beberapa waktu terakhir dilanda kisruh soal politik uang, terutama di antara bakal calon dan bakal partai pengusungnya.
Tahapan pengajuan calon juga ditandai perdebatan panas tentang calon independen. Hari-hari ini ramai pula perdebatan tentang kredibilitas pendaftaran pemilih dan terjadinya pencederaan hak-hak calon pemilih.
Bagaimana kita memahami hiruk-pikuk Pilkada Jakarta dalam konteks politik nasional? Seberapa jauh sumber-sumber radang itu bisa dikelola secara layak?
Signifikansi nasional
Signifikansi Pilkada Jakarta yang melampaui batas lokalitasnya setidaknya terbentuk sejumlah faktor berikut.
Pertama, pemilihan gubernur dan wagub Jakarta adalah ajang kompetisi politik amat prestisius. Kepala daerah ibu kota negara memiliki posisi, fungsi, prestise, dan peranan amat strategis. Karena itu, mobilisasi sumber daya akan dilakukan secara besar-besaran oleh partai-partai maupun para politisi/ kandidat untuk memenangi pertarungan. Skala, intensitas, dan cakupan pertarungan politik pun membesar dan membuat Pilkada Jakarta menjadi pilkada terpenting secara nasional.
Kedua, Jakarta adalah pusat perputaran ekonomi, bisnis, dan keuangan Indonesia. Karena itu, yang berkepentingan terhadap Pilkada Jakarta bukan sekadar para pelaku politik formal, melainkan juga kalangan sektor privat yang memiliki skala bisnis- usaha-keuangan terbesar. Dalam kerangka ini, Pilkada Jakarta akan menjadi ajang pertaruhan dan pertarungan para pemilik kepentingan ekonomi-bisnis-keuangan berskala raksasa. Arti pentingnya pun melampaui sekat-sekat politik, menjangkau dimensi ekonomi-bisnis-keuangan secara nasional.
Ketiga, Jakarta adalah sebuah tempat pertemuan berbagai golongan, kelas, dan kelompok di Indonesia. Ia adalah miniatur Indonesia. Pilkada Jakarta pun akan menjadi replika pertarungan politik Indonesia. Karakteristik pemilihnya, misalnya, akan sedikit banyak mencerminkan pemilih Indonesia. Pilkada Jakarta pun bukan hanya menarik sebagai tema riset, tetapi juga penting secara politik.
Keempat, signifikansi waktunya. Pilkada Jakarta terjadi di ambang pintu Pemilu 2009. Mau tak mau, bobot pilkada diperbesar dengan terlibatnya pertimbangan pemenangan Pemilu 2009 oleh partai-partai dan para politisi. Secara simplistis bisa dibilang bahwa siapa pun yang memenangi Jakarta akan meraup keuntungan politik signifikan berkait dengan politik 2009 kelak.
Maka, Jakarta adalah barometer Indonesia terpenting. Ia pun menjadi arena ujian dan ajang pembuktian seberapa jauh kita mampu mengelola dinamika politik era baru selepas Orde Baru. Pilkada Jakarta pun mesti kita letakkan dalam konteks ini. Mengelolanya menjadi pertaruhan penting-genting.
Dalam kerangka itulah saya memahami sebuah cerita yang saya dengar di sebuah diskusi terbatas, hampir dua tahun lampau.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat suatu kali mengundang bercengkerama Gubernur DKI Jakarta. Sang Gubernur diajak bergabung menjadi petinggi partai, duduk dalam keanggotaan Dewan yang dipimpin Sang Ketua.
Secara halus, dengan sopan santun penuh, Gubernur menolak ajakan itu dengan dua alasan. Pertama, Pilkada Jakarta sudah dekat. Jika Gubernur berpartai secara terlalu tegas, bagaimana ia bisa mengendalikan Jakarta manakala sesuatu yang tak diharapkan terjadi.
Kedua, Sang Gubernur memasuki tahun-tahun terakhir dalam sepuluh tahun tugasnya memimpin Ibu Kota. Mau tak mau, ibarat pelari 10K, ia harus mulai berlari sprint untuk mencapai garis finis dan memenangi pertarungan. Terikat partai akan membuat Sang Gubernur terbebani langkahnya dan gagal mencapai finis dalam kecepatan dan ketepatan yang diharapkan banyak orang.
Moral cerita: Pilkada Jakarta adalah sebuah pertaruhan besar yang tak bisa dikelola secara main-main dan serampangan. Dalam konteks inilah seyogianya berbagai aspek pengelolaan Pilkada 2007 diletakkan, termasuk di dalamnya dalam perkara manajemen politik uang.
Sebuah studi tentang politik uang di 22 negara (Bryan and Baer, eds., Money in Politics: A Study of Party Financing Practices in 22 Countries, 2005) menunjukkan bahwa kesadaran tentang perlunya manajemen politik uang sedang tumbuh sangat pesat di mana-mana saat ini. Bentuk-bentuk pembatasan, pengaturan, pemberian sanksi dan pengharaman praktik politik uang diperkenalkan dan dipraktikkan.
Dibuatlah semacam ranking praktik politik uang dan tingkat kejahatannya. Yang terendah adalah praktik pembelian suara, dalam hubungan partai/politisi dengan pemilih atau partai dengan kandidat. Praktik politik uang menjadi makin serius dan jahat—berturut-turut—dalam bentuk penggunaan uang untuk intimidasi dan kekerasan, pemberian hadiah bagi dan penyuapan para pembentuk opini publik, dan akhirnya penggunaan sumber-sumber daya/fasilitas milik negara di tingkat pusat maupun daerah untuk keperluan politisi/partai/kampanye.
Tampaknya, dalam kaitan dengan ilustrasi ini saja, kita memang belum bersiap secara layak untuk mengelola Pilkada Jakarta 2007. Tapi, masih ada waktu untuk berbenah. Asal ada kemauan, tentu saja.
EEP SAEFULLOH FATAH Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

NURANI WARGA: Hidup Masih Susah, "Jang Baribut Lai"

KOMPAS- Selasa, 03 Juli 2007

AGUNG SETYAHADI

Di pos ojek beratap seng itu Nico Manuputty (43) tengah mengobrolkan penghadangan mobil angkutan umum oleh ribuan demonstran di Jalan Sultan Babullah, Ambon, Senin (2/7). Ia tak habis pikir, mengapa masih ada yang ingin bertikai ketika Ambon sudah aman.
Insiden itu segera mengingatkannya pada kesulitan hidup sehari-hari yang membelit warga Ambon sejak pertikaian berbau agama meletus di kota itu tahun 1999. Masih terngiang dalam ingatan Nico berondongan tembakan dan kelaparan karena tidak ada pasokan sembako.
Penghadangan dan perusakan mobil angkutan umum di Jalan Sultan Babullah berawal dari kekecewaan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam dan Forum Aliansi Pembawa Kewibawaan NKRI. Awalnya, mereka berunjuk rasa di Lapangan Merdeka dan Kantor Gubernur. Massa ingin berdialog dengan gubernur tentang pengusutan penyusupan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS).
Di tengah demonstrasi itu, massa terpancing melempari Gereja Maranatha yang berjarak 100 meter dari Lapangan Merdeka. Insiden itu diredam aparat kepolisian. Massa kemudian membubarkan diri dan berjalan melewati Jalan AY Patty.
Massa berkumpul di depan Masjid Al Fatah. Massa mencegat mobil angkutan umum jurusan Amahusu dan Kudamati. Dua mobil dipecah kacanya, seorang sopir dipukul, dan satu sepeda motor dirusak.
"Kami resah karena suasana mulai tegang. Yang kami inginkan hanya Ambon tetap aman, dan kami bisa mencari makan dengan tenang," ujar Nico yang tinggal di Kayutiga, Sirimau.
Nico tak menyangka penyusupan aktivis RMS berkembang liar dan memanas. Dalam benak tukang ojek ini, insiden itu diserahkan saja ke kepolisian untuk diusut. Masyarakat tak terpancing dalam polemik itu karena bisa berimbas ke isu SARA.
Ucapan itu dibenarkan teman-teman seprofesi Nico. Mereka tidak mau lagi terjerumus dalam kesengsaraan.
"Kita semua saudara, baik Islam maupun Kristen. Setiap agama mengajarkan untuk saling bersaudara. Jangan lagi kita kembali ke masa lalu," ujar Nico.
Budaya pela gandong—faham saling menghormati perbedaan faham—masih melekat kuat dalam diri Nico. Ia tidak ingin semangat persaudaraan itu hilang oleh insiden penyusupan RMS. Ia merindukan suasana Ambon manise (harmoni) seperti dulu, yakni Ambon yang indah dengan teluk yang bersih, langit biru, kota bersih, berlimpah ikan, masyarakatnya murah senyum.
Asa serupa muncul di pangkalan becak Jalan Sedap Malam, Ambon. Abang becak yang mangkal di sana tidak mau lagi mendengar desing peluru di Ambon.
John Renjaan, tukang becak, mengaku tidak ingin peristiwa penyusupan aktivis RMS pada Jumat lalu terjadi. Namun, peristiwa itu kini meresahkan dirinya. Ia takut bila Ambon terjerumus lagi dalam konflik sosial. Kerusuhan hanya akan merenggut penghasilannya sebagai tukang becak, Rp 50.000- Rp 100.000 per hari.
"Kami ingin hidup yang tenang-tenang saja. Hidup sekarang masih susah jang baribut lai," ujar pria paruh baya itu.
Semangat menjaga persaudaraan itu juga yang selalu didoakan ibu-ibu pedagang di Pasar Mardika. Mereka tidak ingin perekonomian yang dibangun pascakonflik ambruk. Para pedagang tidak ingin interaksi yang sudah cair kembali dikotak-kotakkan.
Pedagang di Pasar Mardika memang sempat mengkhawatirkan penyusupan aktivis RMS. Mereka takut tidak bisa berdagang lagi karena situasi tegang. Padahal, kondisi perekonomian Ambon yang membaik menjanjikan untuk mengembalikan kenyamanan hidup yang sempat terampas saat kerusuhan.
"Saya memang sempat khawatir. Kalau tegang, pembeli sedikit dan dagangan tidak laku. Untunglah aktivitas di pasar tetap normal, kita tetap bisa berjualan hingga malam. Semoga Ambon aman-aman saja, jangan rusuh lagi," ujar Mama Titi, pedagang sembako di Pasar Mardika. Suasana di Pasar Mardika pascapenyusupan aktivis RMS tetap ramai transaksi jual beli.
Lain lagi bagi Rizal Umarella, warga Tulehu, yang menilai penyusupan RMS ini bisa mendorong pemerintah lebih serius dalam mengatasi masalah separatisme di Maluku. Selama ini RMS ada, tetapi ditutup-tutupi.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga mengimbau warganya agar tidak terpancing isu-isu SARA.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Penuhi Undangan DPR

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pemerintah yang akan dilaksanakan pada Selasa (3/7) malam.
Namun, topik pembicaraan tidak hanya terbatas pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang Perluasan Sanksi bagi Iran, tetapi juga mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia secara umum.
Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menjawab pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (2/7). Menurut Hatta, kehadiran Presiden merupakan tindak lanjut dari interpelasi DPR.
Senin sore, secara mendadak Wapres datang ke kediaman dinas Presiden di Istana Negara. Selama satu jam berdiskusi, keduanya sama sekali tidak didampingi pejabat lain. Wapres yang dihubungi Kompas membantah pertemuan itu untuk membicarakan rencana pertemuan di DPR. Namun, dalam pertemuan hanya dibahas perkembangan masalah ekonomi.
Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, agenda tunggal Presiden di DPR adalah menjelaskan kebijakan menyeluruh politik luar negeri dan juga disertai tanya jawab.
"Termasuk dengan Singapura (Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan)," katanya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti berharap rapat konsultasi bisa mencairkan kebekuan hubungan legislatif dan eksekutif. Namun, pertemuan itu tidak berarti mereduksi proses interpelasi yang sudah berjalan.
"Kesepakatan apa pun jangan sampai merusak sistem. Rapat konsultasi tidak boleh melanggengkan eksekutif untuk sembarangan mewakilkan menterinya dalam menjawab interpelasi," paparnya. (HAR/SUT/DIK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Disiapkan, Lahan untuk Relokasi

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Lapindo Penuhi Komitmen, Masukkan Rp 100 Miliar

Surabaya, Kompas - Tahap awal pemindahan infrastruktur yang terkena luapan lumpur panas di Sidoarjo dimulai pekan ini. Tim yang telah dibentuk akan mengukur lokasi baru infrastruktur, seperti jalan tol, rel kereta api, dan jalan arteri.
"Minggu ini dilakukan pengukuran lokasi pasti untuk infrastruktur yang dipindahkan. Sosialisasi dan negosiasi harga dengan masyarakat untuk pembebasan lahan juga dimulai pekan ini," tutur Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Senin (2/7) di Surabaya.
Pembangunan infrastruktur dilakukan sekitar 6 kilometer di barat Jalan Tol Porong-Gempol yang lama. Diharapkan wilayah itu cukup aman dan di luar wilayah pengaruh gerakan tanah akibat semburan lumpur.
Infrastruktur baru tersebut dibangun dengan konsep frontage road. Jalan tol pengganti ruas Porong-Gempol berada di tengah selebar 60 meter sepanjang 17,2 kilometer. Jalan tol itu diapit jalan nasional pengganti Jalan Raya Porong selebar 20 meter.
Dalam perhitungan Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BPLS), wilayah relokasi infrastruktur ini mencakup 13 desa di Sidoarjo dan empat desa di Pasuruan. Luas tanah yang perlu dibebaskan di 13 desa di Sidoarjo itu mencapai 1.053.941,528 meter persegi, sedangkan di Pasuruan 267.713,614 meter persegi. Secara keseluruhan, dalam perhitungan BPLS, relokasi infrastruktur jalan dan rel kereta memerlukan Rp 3,1115 triliun.
Dalam konteks pemenuhan komitmen dan memenuhi permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT Minarak Lapindo Jaya memasukkan uang Rp 40 miliar ke rekening penampungan sementara (escrow account) di Bank Mandiri cabang Sidoarjo dan di Bank Negara Indonesia cabang Surabaya Rp 60 miliar untuk membeli tanah dan bangunan korban.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla mengatakan, dimasukkannya uang Rp 100 miliar itu sebagai tindak lanjut dari upaya Lapindo memenuhi komitmen.
Presiden Yudhoyono meminta Lapindo menyiapkan Rp 100 miliar di escrow account dan tetap mempertahankan saldo di rekening itu sebesar Rp 100 miliar per minggu. (NWO/APA/INA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tak Usahlah Menangis

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Maz Jobrani mengubah rasa takut jadi humor. Ia berkeliling ke seantero Amerika Serikat sejak April menjajakan Tur Komedi Poros Jahat (Axis of Evil Comedy Tour) bersama Ahmed Ahmed dan Aron Kader.
Trio pelawak ini menertawakan diri sebagai orang Timur Tengah yang menghadapi masa sulit di AS sejak terjadinya Tragedi 9/11. Jobrani orang Iran, Ahmed dari Mesir, dan Kader asal Palestina.
Tawa jadi hiburan warga Timur Tengah di AS. Stereotip mereka biasanya orang-orang periang yang jadi sasaran kebencian warga AS meski tak ada kaitannya dengan terorisme.
Bahwa Jobrani mencibir istilah "Poros Jahat" (Axis of Evil) saja sudah mengundang senyum. Presiden George W Bush ditertawai karena menghidupkan kembali istilah yang dipopulerkan Presiden Ronald Reagan yang menyebut Uni Soviet "The Evil Empire".
Tiga anggota orisinal Poros Jahat adalah Irak, Iran, Libya, dan Korut. Kini tinggal Iran dan Korut karena Irak sudah ditaklukkan dan Libya dianggap insyaf.
Duta Besar AS untuk PBB John Bolton menambahi Suriah dan Kuba ke daftar "Di Balik Poros Jahat" (Beyond Axis of Evil). Tak seorang pun diplomat yang kerja di 38 lantai Markas Besar PBB New York yang suka Bolton kecuali dirinya sendiri.
Jobrani tokoh di balik komedi Poros Jahat yang kini jadi pesohor yang diprofilkan media besar seperti Newsweek dan CNN. Penggemarnya berasal dari beragam etnis—sebagian besar malah kulit putih—dan DVD Tur Komedi Poros Jahat laku bak pisang goreng.
Jobrani pandai meramu lawakan stereotip orang Timur Tengah atau topik politik menarik karena lulusan S-1 ilmu politik University of California, Berkeley. Ia meneruskan ke jenjang S-3, tetapi berhenti karena ingin jadi komedian.
Kenapa tak jadi dokter? "Karena saya tak senang merawat orang sakit".
Kapan kamu lahir? "Tanggal 26 Februari 1972. Saya Pisces... tak tahu apa artinya, tetapi saya berhati lembut".
Sejak remaja Jobrani mimpi jadi bintang film, tetapi orangtuanya lebih suka dia jadi pengacara. "Kan pengacara profesi yang mengandalkan akting di ruang sidang," kata ayahnya yang hobi melawak.
Dalam rangka tur, Jobrani, Sabtu (30/6), menampilkan monolog di sebuah stasiun televisi AS yang dipancarsiarkan melalui saluran kabel. "Teve-teve selalu menyiarkan orang Timur Tengah demonstrasi sambil berteriak, ’Matilah Amerika!’"
"Coba sesekali siarkan acara membuat kue karena kami di Iran suka kue. Tak ada bom, tak ada bendera AS yang dibakar, hanya kue. ’Halo, saya Mahmud, saya membuat kue’. Beberapa hari kemudian ada berita bom kue meledak, Mahmud memang gila". Gerrrr.
"Ahmadinejad dan Bush banyak kemiripan karena gemar mengeluarkan kata-kata tak berguna dan suka enggak ngeh. Ahmadinejad bilang ’pembunuhan orang Yahudi tak pernah terjadi’, Bush bilang ’misi sudah selesai’ tiga tahun lalu."
"Bukankah mereka banyak teman? Kenapa tak tanya dulu kepada Hasan, ’Eh, kalau saya ngomong soal ini, reaksi dunia kira-kira bagaimana?’ Kalau jadi Hasan, saya jawab tak perlu." Ini guyon sederhana tetapi pesannya jelas: kalau jadi pemimpin jangan asbun.
"Itu sebabnya, mereka berselisih paham. Bush menuduh Iran punya new colour (warna baru). Lidahnya kelu mengucapkan nuclear (nuklir). Ahmadinejad bingung dan menjawab, ’Warna baru? Enggak ada tuh. Warna kami itu-itu juga, ada merah, ada putih’".
"Ooohhh... nuklir! Kalau itu kami punya". Gerrrr.
"Belum lama ini ada berita tentang komplotan yang mau meledakkan Bandara JFK di New York. Waktu mendengar keterangan polisi komplotan itu bukan orang Iran, saya lega. Tetapi, ternyata mereka Muslim. Sialan!" Gerrrr.
"Stereotip orang Timur Tengah sering dihubung-hubungkan dengan teroris, makanya saya enggak mungkin Anda lihat saya jadi bintang iklan pilot maskapai penerbangan di teve. Fly the friendly skies. Tak mungkin!" Gerrrr.
"Ada stereotip orang Asia tak bisa menyopir dengan aman. Tetapi, iklan Mercedes-Benz bilang mereka bisa. Ini rasis karena bunyi iklannya ’mobil kami aman’. Saking amannya orang Asia suka menabrakkan Mercedes karena dijamin tak cedera." Gerrrr.
Satire atau parodi politik memanfaatkan komedi ironis untuk mengolok orang/institusi yang berperilaku menggelikan. Di AS humor seksual dan rasisme menciptakan komedi yang menghapus tabu-tabu politik yang picik.
Kulit hitam diolok kurang cakap berpolitik, tetapi hebat di seni dan olahraga. Warga Latin "penyerbu" yang menjajah Pantai Barat yang memaksa bulé-bulé belajar bahasa Spanyol.
Kini populer sebutan "berantakan kayak Indonesia" untuk kamar remaja yang jorok atau kantor eksekutif yang tak bonafide. Dulu RI tenar dengan julukan "negeri 1.001 jenderal".
Tertawa obat paling mujarab. Humor food for thought yang dibutuhkan hati dan akal sehat.
Masyarakat "sakit" makin sulit tertawa dan berpikir. Ia lahan subur bagi komedi hitam yang makin banyak di negeri ini.
Mungkin lucu jika ada yang protes larangan terbang di udara Eropa bagi pesawat maskapai-maskapai Indonesia. Lha, enggak ada pesawat kita yang terbang ke Eropa kok.
Teroris jadi pahlawan, ilmuwan yang korupsi minta grasi karena merasa berjasa, lumpur panas tak berhenti muncrat selama setahun, dan "kecolongan" tarian cakalélé menggemparkan republik. Tertawa pun makin susah.
Tetapi, tak usahlah menangis lagi.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...