Pilkada DKI: Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan

KOMPAS - Selasa, 03 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya menetapkan dua pasang calon kepala daerah yang berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah, Senin (2/7) di Jakarta Pusat. Kedua pasangan itu adalah Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto.
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Ariza Patria, penetapan dilakukan karena kedua pasangan sudah mendaftar secara resmi, menjalani proses klarifikasi, tes kesehatan, dan melengkapi semua berkas administrasi yang diperlukan. Adang-Dani didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi-Prijanto didukung koalisi 19 partai politik.
Dengan penetapan ini, kedua pasangan terikat dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku untuk pilkada. Keduanya juga tidak diperkenankan untuk mundur dan partai pendukung tidak diizinkan menarik dukungan.
"Jika pasangan calon sampai mundur atau partai menarik dukungan, pasangan itu tidak diizinkan lagi untuk maju dan partai juga tidak boleh mengajukan calon baru," kata Ariza.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang dihubungi terpisah, Senin, menegaskan, partainya tidak pernah berpikir menarik dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. "Sekali PKS memutuskan, pantang membatalkan keputusan sendiri. Itu bukan sikap PKS," katanya tegas.
Ia menilai Pilkada DKI kali ini diwarnai sejumlah masalah seperti "pengeroyokan" koalisi partai politik terhadap PKS, praktik politik uang, kasus daftar pemilih tetap yang sulit diuji kebenarannya, dan kasus tidak terdaftarnya 32 persen warga DKI yang memiliki hak pilih.
"Saya sungguh memprihatinkan hal ini, tetapi ini bukan alasan buat PKS mundur dari pilkada dengan menarik dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS. Saya ingin mengingatkan, Pilkada DKI menjadi barometer pilkada di seluruh Tanah Air," papar Tifatul.
Di luar Kantor KPUD, sekitar 200 orang dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Gema Jakarta berunjuk rasa untuk mendukung kinerja KPUD. Mereka menganggap KPUD sudah bekerja dengan benar. Kelompok ini hampir bentrok dengan massa mahasiswa dari KAMMI dan BEM Jakarta Raya yang menuduh KPUD tidak netral dalam kasus pendaftaran pemilih. Namun, ketegangan bisa diredam satuan keamanan. (ECA/WIN)