PKS Minta Pemilihan Gubernur Diundurkan

KORAN TEMPO - Selasa, 03 Juli 2007

"Ada bayi didaftarkan sebagai pemilih."

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mendesak Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menunda jadwal pemilihan Gubernur Jakarta, yang mestinya berlangsung 8 Agustus. Alasan PKS, daftar pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan rawan disusupi pemilih siluman.
"Kami khawatir pemilih siluman sengaja (diadakan) untuk kepentingan calon tertentu," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta, Triwisaksana, di Jakarta kemarin.
Yang termasuk kategori pemilih siluman, menurut Triwisaksana, adalah jika ada nama yang terdaftar tapi sebenarnya tak memenuhi syarat untuk memilih. Misalnya, kata dia, orangnya belum cukup umur, sudah meninggal, atau tak memiliki alamat jelas.
"Kami bahkan menemukan ada bayi didaftarkan sebagai pemilih," kata Triwisaksana. "Siapa yang bisa menjamin nama (seperti) ini tak disalahgunakan?"
Kecurigaan PKS akan adanya pemilih siluman, menurut Triwisaksana, menguat setelah LP3ES dan National Democratic Institute mengumumkan hasil survei Juni lalu. Survei kedua lembaga nirlaba itu menyimpulkan sekitar 1 juta nama pemilih termasuk kategori ghost voter (pemilih siluman).
Jumlah itu, kata Triwisaksana, berarti merupakan 20 persen dari jumlah pemilih. "Kalau cuma lima persen, mungkin masih bisa ditoleransi sebagai kesalahan teknis," katanya.
Proses audit terbuka, menurut PKS, merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan daftar pemilih bersih dari ghost voter.
Kemarin, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan dua pasangan calon gubernur. Mereka adalah pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar, yang didukung PKS, dan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, yang didukung koalisi 20 partai.
Sehari sebelumnya, PKS mengancam akan menarik pencalonan Adang-Dani. Tapi, di detik-detik akhir, PKS membatalkan ancamannya. "Mundur tak baik bagi pembelajaran demokrasi," kata Slamat Nurdin, Sekretaris Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.
Komisi Pemilihan menegaskan jadwal pemilihan tak akan diundurkan. "Tak mungkin (diundurkan). Semuanya harus sesuai dengan jadwal," kata anggota Komisi, Mulfizar.
Komisi pun meminta warga tak mengkhawatirkan pemilih siluman dari total 5,7 juta pemilih terdaftar. "Data kami sudah tersaring dengan baik," kata Hamdani Rasyid, anggota Komisi lainnya.
Hamdani menjamin pemilih siluman tak bakal lolos ke bilik suara. Sebab, selain harus membawa kartu pemilih, mereka harus menunjukkan kartu tanda penduduk asli. "Itu akan dilihat petugas dan para saksi."
Menjelang sore kemarin, dua kelompok massa mengepung kantor Komisi Pemilihan di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Sekitar 400 orang dari kelompok yang menuntut pengunduran jadwal berhadap-hadapan dengan 200 pengunjuk rasa pendukung pemilihan sesuai dengan jadwal.
Massa yang pertama memakai atribut sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Sedangkan massa propemilihan sesuai dengan jadwal memakai baju bergambar Fauzi Bowo. Kedua kelompok demonstran ini dipisahkan 10 lapisan polisi antihuru-hara yang terus bersiaga.
MUSTAFA SILALAHI JAJANG