Tuesday, May 29, 2007

Tiga Pendekar

Mereka bertiga bulan Mei empat tahun lalu.
Sekarang Abang dah mau masuk SMP. Kakak mau kelas 2 SD. Adik ngulang lagi di TK B. Bentar lagi Adik punya adik lagi....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bakso di DEPOK - Part 2

Ada lagi tempat makan bakso yang selalu ramai dikunjungi orang. BAKSO KOTAK. Pernah masuk di wisata kuliner TransTV.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tepatnya di jalan Palakali, deket prapatan Kukusan mengarah ke Kampus UI.
Selain bisa menyantap bakso nan lezat, Anda bisa juga sekalian nyari bunga-bunga kesayangan. Sebab tak jauh dari situ, di jalan Bungur, para pedagang bunga menawarkan eksotisme aneka ragam bunga.



BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bakso di DEPOK

Saya sebenarnya tidak hoby makan/"minum" bakso (baso). Hanya karena sering diajak istri nyari 'warung' bakso, jadilah saya tahu tempat-tempat makan bakso yang, kata istri saya, ciamik cita rasanya. Saya sendiri gak tahu gimana sih bakso yang enak itu.

Berikut 'warung' bakso yang biasa kami kunjungi dan layak untuk Anda coba. Kriterianya sederhana: halal, ramai dikunjungi orang, dan lezat (setidaknya pengakuan istri saya). Semuanya di seputaran Depok, kidul Jakarta.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bakso Wignyo dan Bakso Ojolali.

Bakso Wignyo di pinggir kiri jalan dari arah Alfa, selepas lampu merah, mengarah ke Sawangan (Rumah Sakit Bhakti Yuda) - Angkot D-03

Bakso Ojolali di kanan jalan dari arah lampu merah menuju Pitara - angkot D-07


BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

SBY-Amien bermaafan

BISNIS - Selasa, 29/05/2007

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Ketua MPR Amien Rais sudah saling minta maaf` ketika keduanya bertemu di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu, menyusul silang pendapat soal dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dana dari Washington (AS). Amien Rais dalam jumpa pers di kediamannya di Sleman, D.I. Yogyakarta, kemarin siang, menyiratkan pernyataan saling minta maaf` tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono sekitar 12 menit di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.Amien mengatakan, "Presiden Yudhoyono meminta maaf jika selama pemerintahannya ini masih banyak kekurangan, kesalahan atau kekurangtepatan dalam memimpin negara. Dan saya juga minta maaf karena dalam berbagai seminar ataupun kegiatan lain sering mengkritik pemerintahan Yudhoyono." "Namun, percayalah semua itu didasari niat baik untuk kepentingan bangsa ini," katanya.Menanggapi jumpa pers Amien Rais, Presiden Yudhoyono di sela-sela lawatannya ke Malaysia menggelar keterangan pers singkat. Dia mengakui telah bertemu Amien Rais di Bandara Halim Perdanakusumah dan sepakat untuk mengakhiri konflik politik dan meneruskan hubungan silaturahmi antarpemimpin politik. Akhiri konflik"Dalam pertemuan tersebut kami berdua sepakat untuk mengakhiri konflik karena jika ini terus berlangsung akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional," tambahnya seperti dikutip Antara, kemarin. Mengenai dana DKP, tutur Yudhoyono, pihaknya dan Amien sepakat menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amien Rais menceritakan kembali proses pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono. "Setelah pernyataan saya soal dana nonbujeter DKP diberitakan media massa, saya ditelepon dan diminta untuk bertemu dan berbicara dengan Presiden Yudhoyono," katanya. Dalam pertemuan itu disepakati antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais untuk terus berkomunikasi. Selain itu, disepakati pula bahwa kasus dana nonbujeter DKP diselesaikan melalui ranah hukum. Amien mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan lewat proses hukum yang adil tanpa melupakan sama sekali masalah yang tidak kalah pentingnya, yakni kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran yang terus membengkak serta biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Dimintai tanggapan soal pertemuan SBY-Amien Rais, pengamat politik Mohammad Qodari menilai hal itu sebagai sesuatu yang sudah semestinya karena keduanya adalah tokoh nasional."Kalau dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Artinya yang sengsara rakyat. Sesama pemimpin memang sudah seharusnya saling berkomunikasi," ujarnya. Namun, Direktur Indo Barometer itu berpendapat kasus dana nonbujeter DKP tetap harus diproses hukum secara transparan dan tuntas. "Yang penting jangan ditarik ke politik, karena urusannya jadi panjang dan bisa memicu instabilitas."
(Tomy Sasangka)
(redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pasokan serat rayon domestik defisit 40%

BISNIS - Selasa, 29/05/2007

JAKARTA: Pasokan serat rayon (viscose rayon staple fiber) untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil di dalam negeri pada tahun ini mengalami defisit 181.600 ton, atau sekitar 40% dari total konsumsi yang rata-rata mencapai 450.000 ton per tahun. Kebutuhan serat rayon di industri tekstil yang kian meningkat terpaksa masih harus dipasok melalui impor karena hampir seluruh produksi di dalam negeri dijual ke pasar ekspor, apalagi harga komoditas tersebut di pasar internasional cenderung tinggi.Harga serat rayon yang bagus di luar negeri bahkan telah memicu dua produsen serat rayon domestik untuk meningkatkan ekspor, sehingga kebutuhan untuk industri di dalam negeri cenderung terabaikan. Pada saat yang sama, investasi di sektor serat rayon juga sangat minim akibat diterpa isu pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah yang sering mendapatkan protes dari masyarakat sekitarnya. Hingga sekarang, tercatat hanya ada dua produsen serat rayon yang berproduksi di Indonesia. Data Departemen Perindustrian menunjukkan realisasi produksi bahan baku serat tekstil tersebut pada tahun lalu menembus 282.280 ton, dengan realisasi ekspor 220.180 ton, sementara konsumsi domestik mencapai 545.470 ton. Karena itu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka? Depperin Ansari Bukhari meminta agar dua perusahaan serat rayon yang berada di Purwakarta, Jawa Barat, yakni PT South Pacific Viscose (Viscose) dan PT Indo-Bharat Rayon meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Menurut dia, kebutuhan serat rayon di dalam negeri hanya dipasok 90.000 ton oleh Viscose dan 30.000 dari Indo-Bharat. "Jumlah itu kan tidak cukup karena local demand mencapai sekitar 400.000 ton sehingga masih terjadi defisit yang cukup besar," katanya, baru-baru ini. Manajer Marketing PT South Pacific Viscose Ida Purnama Sirait menambahkan pasokan serat rayon domestik tetap masih diprioritaskan oleh perseroan meskipun harga di pasar internasional mengalami peningkatan tajam.Dia menjelaskan harga serat rayon dunia saat ini menembus US$2 per kg atau naik 17,65% dibandingkan tahun lalu yang hanya US$1,7 per kg. "Bahkan, di Uni Eropa harganya bisa mencapai US$2,7 per kg," kata Ida. Kenaikan harga serat rayon itu, menurut dia, dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak bumi, kenaikan harga bahan baku, dan penurunan permintaan kapas. "Keterbatasan pasok serat rayon di pasar domestik telah menyebabkan terjadinya over demand 30% - 40% dari total konsumsi nasional sejak tiga tahun lalu. Itu terjadi akibat harga di pasar ekspor terus naik," katanya. Dia tidak menyangkal bahwa produsen lokal cenderung berorientasi ke pasar ekspor daripada menjual ke pasar domestik.? Berdasarkan catatan Bisnis, PT South Pacific Viscose-penanaman modal asing asal Austria-sedang menambah kapasitas produksi 50.000 ton dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 150.000 ton dengan nilai investasi sekitar US$120 juta.
(yusuf.waluyo@ bisnis.co.id)
Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah belum punya konsep DMO sawit

BISNIS - Selasa, 29/05/2007

JAKARTA: Pemerintah diketahui belum memiliki konsep mekanisme kewajiban mencukupi pasar domestik (DMO), sementara tiga PTPN hingga Minggu keempat Mei belum merealisasikan komitmen PSH minyak goreng. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depdag, Ardiansyah Parman, mengungkapkan konsep DMO (domestic market obligation) saat ini belum diputuskan atau masih akan dibahas di tingkat Menko Perekonomian, sehingga belum tentu target awal Juni bisa dijalankan."Saat ini belum [DMO], idealnya [program stabilisasi harga/PSH] masih menjadi komitmen nasional saja. Kan DMO sama saja dengan PSH, hanya payung hukumnya lebih kuat untuk pasokan," kata Ardiansyah menjawab pertanyaan mengenai kesiapan DMO, kemarin.Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian Fahmi Idris justru mengatakan pemerintah akan menerapkan DMO akhir Mei dan jumlah kuotanya bakal ditentukan oleh Menteri Pertanian yang didukung instansi terkait."Dalam waktu dekat, akhir Mei , atau setelah Mentan kembali dari di Kuala Lumpur," tuturnya seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla saat menerima kunjungan kehormatan Pangeran Saud bin Abdullah bin Mohammad, Chairperson Saudi Arabic Board of Directors, kemarin. Menperin mengatakan langkah pemerintah mengeluarkan DMO merupakan salah satu kebijakan untuk menjaga pasok CPO di dalam negeri dan melanjutkan PSH? minyak goreng.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia melakukan PSH sejak 4 Mei 2007.Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan mekanisme untuk DMO belum ada. "Masih disusun dan belum ada yang bisa dipublikasikan. Tapi targetnya segera. Dipastikan pekan pertama Juni," katanya melalui sms kepada Bisnis tadi malam.Menurut sumber Bisnis, hari ini akan didata sejumlah produsen CPO dan prosesor minyak goreng di Deptan. "Besok ada rapat di Deptan, semua asosiasi terkait minyak sawit hadir dan harus mendaftarkan produksinya."Namun, Menperin mengklaim pemerintah telah mendata produsen dan prosesor serta asosiasi terkait dalam rangka melaksanakan DMO.? Ketua Harian Gapki Derom Bangun mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan patokan DMO sebesar 12%. Secara teknis, dengan proyeksi produksi 17 juta ton, asumsi kebutuhan minyak goreng bakal mencapai 150.000 ton per bulan, sehingga dalam setahun diperlukan sekitar 12% untuk DMO. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Benny Wachjudi, mengatakan sampai kemarin komitmen CPO mencapai 97.525 ton. Dari jumlah ini, yang telah direalisasikan sekitar 62.934 ton. "Sisanya belum ada yang menyelesaikan komitmen, termasuk anggota non-Gapki. Mereka yang berstatus perusahaan terbuka dan BUMN menunggu kepastian payung hukum berbentuk Kepres atau Kepmen yang melegalkan mereka untuk memasok CPO," ujar Benny seusai rapat koordinasi CPO, kemarin.Meski Menperin sudah mengeluarkan surat ditujukan kepada produsen CPO, menurut dia,? kalangan produsen masih sulit memasok kebutuhan CPO, termasuk tiga PTPN. Hingga kemarin tiga PTPN belum merealisasikan pasok CPO untuk PSH selama Mei.? (lihat tabel). Pekan lalu, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan instansinya menyiapkan empat hingga lima BUMN perkebunan untuk memasok minyak sawit mentah (CPO) untuk kebutuhan domestik sekitar 20.000 ton per bulan.? "Kewajiban DMO sebanyak 100.000 ton per bulan. Jumlah itu dibagi beberapa BUMN kira-kira di atas 20.000 ton per bulan."Menurut Fahmi, kalau kedua langkah (PSH dan DMO) itu? tidak berhasil, pemerintah akan memberlakukan pungutan ekspor CPO. Tetapi langkah itu merupakan pilihan terakhir. Ardiansyah mengatakan harga minyak goreng saat ini dalam kisaran Rp7.400 per kg, sementara harga CPO di luar negeri sudah menembus level US$815 per ton.
(m02/Aprika Rani Hernanda/Neneng Herbawati) (yusuf. waluyo@bisnis.co.id/john.andhi@bisnis.co.id)
Oleh John A. Oktaveri & Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Perusahaan Tambak Usir Warga Desa

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

"Kami hidup dalam ketakutan dan rasa waswas."

BANDAR LAMPUNG - Ratusan warga Desa Sungai Nibung, Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, dipaksa keluar dari desa mereka oleh aparat keamanan, yang dibantu oleh orang sewaan PT Central Pertiwi Bahari.
"Kami sudah tidak tahan. Desa kami dikelilingi parit selebar 1 meter dengan kedalaman 3 meter," ungkap Suyono, 50 tahun, salah seorang warga Sungai Nibung, yang ditemui di Bandar Lampung kemarin.
Akibat adanya parit itu, 700-an warga Dusun Kerawang Baru dan Teluk Baru seolah terisolasi. Kendaraan warga, sepeda motor dan sepeda, tak dapat keluar-masuk desa. Warga mesti berjalan kaki 7 kilometer untuk menuju pasar. Anak-anak harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencapai sekolah. "Mereka harus berjalan kaki ke seberang desa," ungkap Suyono.
Masih belum cukup, kondisi desa yang terisolasi ini diperparah adanya aksi teror di malam hari. "Kami hidup dalam ketakutan dan rasa waswas. Beberapa orang tak dikenal merusak dan menjebol dinding rumah warga," Suyono mengisahkan.
Keruwetan bermula saat PT Central Pertiwi Bahari, pembeli Dipasena Citra Darmaga, mengukur lahan warga secara sepihak beberapa bulan lalu. Perusahaan ini juga memaksa warga menerima uang ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, yakni Rp 1 juta untuk 1 hektare lahan. "Kami yang menolak uang ganti rugi mendapat teror," tutur Suyono.
Gugun, warga Dusun Tanjung Baru, termasuk yang bertahan menolak ganti rugi. "Ini tanah harapan hidup kami. Tambak pun mulai panen," ungkapnya.
Sejauh ini warga yang terancam terusir dari desanya mencapai 4.000 jiwa. Mereka bermukim di tiga blok di wilayah Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang. Sebagian warga terpaksa menerima ganti rugi karena tidak tahan diintimidasi.
Menengok ke belakang, 18 ribu hektare lahan yang menjadi obyek sengketa dulunya adalah milik PT Central Proteinaprima Tbk.--pemilik lama kompleks tambak udang Dipasena. Tanah ini sejatinya adalah hibah dari pemerintah--pada saat Menteri Kehutanan dijabat oleh Djamaludin Suryohadikusumo--kepada beberapa perusahaan.
Memasuki krisis ekonomi pada 1997, Dipasena terbengkalai hingga akhirnya lahannya dibeli PT Central Pertiwi. Sementara itu, lantaran terbengkalai, sejak 1999 lahan Dipasena diduduki warga. Kebun sayur dan tambak udang milik warga bermunculan.
Kemudian beberapa bulan lalu PT Central Pertiwi Bahari, sang pemilik baru, hendak memperluas area tambak udang. Di sinilah terjadi keributan. "Kami punya bukti kuat dan bisa dipertanggungjawabkan," kata juru bicara PT Central Pertiwi Bahari, Slamet Taufik, kemarin.
Menurut Slamet, perusahaannya justru berbaik hati dengan memberi ganti rugi. "Mestinya kami tidak memberi uang sepeser pun kepada warga," ucapnya. Dia membantah tudingan warga yang menyatakan perusahaan melakukan intimidasi. "Itu bohong," dia menegaskan.
PT Central Pertiwi Bahari, Slamet menekankan, adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambak udang berteknologi tinggi dengan orientasi ekspor. "Kami bukan tuan tanah," ujarnya.
NUROCHMAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Malaysia dan Indonesia Bangun Pipa Minyak

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

Pipa itu mampu memompa 2 juta barel minyak per hari dan diperkirakan akan membelokkan sekitar 20 persen pasokan minyak dari Selat Malaka.

KUALA LUMPUR - Perusahaan-perusahaan dari Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi kemarin menandatangani kontrak pembangunan pipa minyak senilai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 61,6 triliun di Malaysia dalam waktu tujuh tahun.
Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menyaksikan penandatanganan kontrak itu bersama Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela Forum Ekonomi Dunia Islam di Kuala Lumpur.
Pipa yang melintasi Malaysia utara itu praktis akan menghindari Selat Malaka dan Singapura, jalur rutin pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah ke Asia Timur. Pipa itu mampu memompa 2 juta barel minyak per hari dan diperkirakan akan membelokkan sekitar 20 persen pasokan minyak dari Selat Malaka.
Trans-Peninsula Petroleum Sdn. Bhd. dari Malaysia, pemilik proyek itu, menggandeng Ranhill Engineers and Constructors Sdn. Bhd. dari Malaysia dan PT Tripatra dari Indonesia untuk membangun jaringan pipa itu.
Trans-Peninsula juga membuat nota kesepahaman dengan Bakrie and Brothers dari Indonesia untuk menyediakan pipanya dan dengan Al-Banader International Group dari Arab Saudi untuk memasok minyaknya.
Dengan jaringan pipa baru ini, minyak mentah yang dikapalkan dari Timur Tengah akan dikilang di pantai barat laut Kedah dan dipompa melalui pipa sepanjang 300 kilometer ke Kelantan di pantai timur Malaysia. Minyak kemudian dapat diangkut kapal tanker ke Jepang, Cina, dan Korea Selatan.
Pembangunan pipa akan dimulai tahun depan. "Ini bukan proyek politik, tapi kerja komersial," kata Rahim Kamil Sulaiman, Chairman Trans-Peninsula.
Badawi menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun wilayah utara. "Kami selalu ingin melakukan banyak hal untuk kawasan itu dan juga memperhatikan kepentingan koridor timur," ujarnya.
Separuh dari pengapalan minyak dunia kini melalui Selat Malaka. Selat sepanjang 960 kilometer itu menjadi jalur laut tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.
Selat itu terkenal rawan pembajakan dan penyelundupannya. Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah meningkatkan patroli laut di kawasan itu sejak 2005 untuk mengamankannya. AFP AP IWANK

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Periksa Saksi Kunci Kasus Munir

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

Pada pemeriksaan pertama dan kedua Ongen masih bungkam.

JAKARTA - Polisi telah memeriksa beberapa saksi kunci kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Salah satunya adalah Ongen.
"Selain memeriksa, kami telah memberikan perlindungan hukum kepada para saksi itu," kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Namun, Sutanto tak bersedia menyebut siapa saja saksi kunci selain Ongen. Menurut Sutanto, polisi telah menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan novum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum.
Sumber Tempo di kepolisian menjelaskan Ongen telah dimintai kesaksiannya beberapa kali. Pada pemeriksaan pertama dan kedua Ongen masih bungkam. "Tapi selanjutnya dia mulai memberikan kesaksian."
Menurut sumber tersebut, polisi juga telah memeriksa kesehatan Ongen. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif terhadap dua tersangka kasus tersebut, yakni mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan Sekretaris Chief Pilot Garuda Indonesia Rohainil Aini. Keduanya ditahan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.
Awal Mei lalu, polisi memperpanjang masa penahanan Indra dan Rohainil setelah melewati batas 20 hari. Perpanjangan tersebut dilakukan karena polisi masih membutuhkan keterangan dari mereka.
Menurut juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, dari hasil penyidikan terhadap kedua tersangka, polisi sudah menemukan banyak perkembangan. IRMAWATI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Proses Hukum Harus Jalan Terus

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

Tindak pidana korupsi dan pelanggaran aturan dana kampanye calon presiden bisa berjalan beriringan.

JAKARTA - Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Amien Rais sudah bersalaman, kalangan aktivis antikorupsi meminta penerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diusut. "Mereka boleh saja saling memaafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki kemarin.
Menurut Teten, fakta yang terungkap dalam persidangan Rokhmin Dahuri menyangkut dana nonbujeter Departemen cukup bagi kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidikinya. "Mereka yang mengaku bisa langsung diperiksa. Yang belum mengaku pun bisa diusut."
Karena sebagian duit itu juga mengalir ke calon presiden pada pemilihan 2004, masalah itu harus dikaitkan dengan pelanggaran aturan dana kampanye. Manajer Divisi Korupsi ICW Ibrahim Fahmi Badoh menambahkan, tindak pidana korupsi dan pelanggaran aturan dana kampanye calon presiden bisa berjalan beriringan. "Pemberi dana diperiksa oleh KPK, sedangkan penerimanya diperiksa pihak kepolisian," katanya.
Menurut dia, sebenarnya polisi bisa langsung menyelidiki kasus itu. "Karena kasus ini bukan delik aduan, penyelidikan bisa langsung oleh kepolisian," ujarnya.
Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Makantardjo, berpendapat pengadilan dan Kejaksaan Agung harus proaktif meminta klarifikasi dari penerima dana Departemen Kelautan dan Perikanan.
"Keterangan para penerima itu penting untuk mengetahui arahnya," ujarnya ketika dihubungi secara terpisah.
Menurut Rudy, menyangkut penggunaan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, telah melanggar dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pemilihan Umum. "Kepolisian harus segera mengambil peran," katanya.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya akan memeriksa penerima aliran dana nonbujeter yang berhubungan dengan penyelenggara negara. "Artinya, KPK menyelidiki dugaan yang terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dana capres masuk dalam Undang-Undang Pemilu," ujarnya.
Dana kampanye calon presiden, kata Johan, apabila memang akan diungkap, sebaiknya lewat kepolisian dan kejaksaan. "Tugas dan wewenang KPK tidak bisa menyentuh dana kampanye," katanya. TOMI ARYANTO SANDY INDRA PRATAMA EKO ARI WIBOWO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dana Kampanye Presiden Diyakini Bisa Diungkap

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

Jika KPU tidak bergerak, perkara ini tidak selesai.

JAKARTA - Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Didik Supriyanto mengatakan dana kampanye fiktif pada dua pasangan calon presiden sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Tapi lembaga ini tidak pernah menindaklanjuti.
Menurut Didik, dana kampanye pemilihan presiden pada 2004 itu bisa diungkap asalkan KPU memeriksa tim-tim sukses pasangan calon yang pada saat itu banyak bermunculan. "Celah ini dapat dimanfaatkan oleh KPU," katanya kemarin.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil audit akuntan publik, terdapat dana kampanye fiktif pada pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi sebesar Rp 4,045 miliar. Adapun pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ditemukan dana kampanye fiktif Rp 1,625 miliar.
Dalam daftar penyumbang pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, kata dia, beberapa tidak sesuai dengan data di KPU. Dia mencontohkan penyumbang nomor 425 atas nama Maryono, yang dalam daftar penyumbang disebutkan Rp 200 juta. "Kenyataannya cuma menyumbang Rp 10 juta," ungkapnya.
Adapun pada daftar penyumbang dana kampanye pasangan Yudhoyono-Kalla, Panitia Pengawas menduga ada 13 perusahaan fiktif yang andil setor uang. Tapi domisili perusahaan-perusahaan itu tidak satu pun yang ditemukan sesuai dengan alamat yang tercantum (lihat infografis di halaman A1).
Didik menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU bisa memberikan sanksi administratif terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar. "Masalahnya, KPU tidak bergerak, sehingga perkara ini tidak selesai," ujarnya.
Masalah lainnya, kata Didik, pasangan calon presiden gampang mengelak jika ditanya soal dana kampanye. "Sebab, secara formal, mereka memang tidak menerima. Sementara itu, tim audit hanya memeriksa laporan keuangan tim kampanye yang terdaftar di KPU," ujarnya.
Didik menambahkan, bersamaan dengan maraknya aliran dana kampanye fiktif, terdapat dana asing yang masuk ke Indonesia. "Besarnya US$ 50 juta," katanya. Tapi Didik tidak dapat memastikan bahwa dana asing itu mengalir ke tim sukses pasangan calon presiden.
Dia mengaku memperoleh informasi itu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tapi Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan, membantah dana itu mengalir ke pasangan calon presiden. "Bisa saja dana tersebut untuk investasi," ujarnya.
Mantan Ketua Pokja Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2004 KPU Mulyana W. Kusumah mengatakan dana kampanye sudah dibongkar karena keterbatasan akuntan publik dalam mengaudit pundi-pundi tim kampanye calon presiden. KPU juga kesulitan mendapatkan akses untuk meneliti aliran dana mereka. "Ketika KPU meminta bantuan ke PPATK, dijawab bahwa PPATK hanya bisa laporan ke aparat penegak hukum," kata Mulyana.
Baik pasangan Yudhoyono-Kalla maupun Megawati-Hasyim Muzadi telah membantah tudingan menerima dana kampanye di luar aturan. Alwi Hamu, bekas anggota tim sukses pasangan Yudhoyono-Kalla, memastikan jagonya tidak pernah menerima dana dari luar negeri. "Semua tercatat dengan baik. Kecuali data itu terbakar atau rusak, saya kira masih ada," ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung berulang kali menyatakan bahwa Megawati tidak pernah menerima bantuan asing ataupun dana dari Rokhmin Dahuri, yang membagikan dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah calon presiden. "Tidak ada dana masuk ke Mega Center atau ke pribadi Megawati," katanya.
ERWIN DARIYANTO IMRON ROSYID


Dana Gelap Calon Presiden

Dua tokoh, Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sempat adu polemik tentang dana sumbangan bagi calon presiden dalam Pemilihan Umum 2004, sudah berdamai. Tapi bola panas dana gelap calon presiden terus bergulir.
Kali ini mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Didik Supriyanto yang menggelindingkan. Ia menyebutkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi diduga memiliki dana kampanye gelap Rp 4,045 miliar, sedangkan pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapat sumbangan yang sumbernya tidak jelas sebesar Rp 1,625 miliar.

Penyumbang fiktif Mega-Hasyim antara lain:
PT Semen Grobogan Rp 600 juta
PT Wilang Sari Rp 350 juta
CV Maladang Putra Rp 750 juta
PT Arbarie Rp 750 juta
PT Friza Ausindo Riverland Rp 750 juta
Lie Budi Susanto Librata Rp 100 juta
Arsyad Kasmar Rp 100 juta
Murhadi Ibn Rp 100 juta
Joko Widodo Rp 95 juta (sebenarnya cuma menyumbang Rp 10 juta)
Maryono Rp 100 juta (tak pernah menyumbang)

Penyumbang fiktif Yudhoyono-Jusuf Kalla antara lain:
PT Bunga Cengkeh Abadi Rp 200 juta
PT Megah Pratama Murni Rp 50 juta
CV Sinar Tegar Dwi Rp 15 juta
CV Farah Dini Rp 250 juta
PT Putra Wara Rp 75 juta
CV Pembangunan Rp 150 juta
PT Rajawali Duta Nusantara Rp 75 juta
PT Sugiro Rp 75 juta
CV Nugraha Group Rp 150 juta
PT Patran Jaya Rp 300 juta
UD Veteran Motor Rp 100 juta
UD Cipta Jasa Rp 100 juta
PT Putera Wara Rp 75 juta

Dolar Panas
"Ada dana asing sebesar US$ 50 juta masuk Indonesia saat kampanye pemilihan presiden."
--Didik Supriyanto

"Ada dana dari Washington untuk salah satu calon presiden."
--Amien Rais


Ketentuan yang dilanggar:
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden: Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dari asing, pemerintah, BUMN, dan BUMD.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Yudhoyono-Amien Saling Memaafkan

KORAN TEMPO - Selasa, 29 Mei 2007

"Banyak kompetitor yang ingin menurunkan Presiden sebelum 2006."

YOGYAKARTA - Janji mantan calon presiden Amien Rais untuk buka-bukaan mengenai dana kampanye pemilihan presiden 2004 tertunda sementara. Tokoh Partai Amanat Nasional itu kemarin mengaku telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mereka sudah saling memaafkan.
Dalam konferensi pers yang diliput lebih dari 40 wartawan di rumah joglonya di Pandeansari, Kabupaten Sleman, Amien Rais kembali menjanjikan suatu saat akan mengungkapkan apa saja yang ia ketahui. "Insya Allah, pada forum dan waktu yang tepat akan saya beberkan," katanya.
Amien juga mengatakan, jika konfliknya dengan Presiden diteruskan, bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. "Karena saya tahu, teman saya ini (Presiden Yudhoyono) juga banyak lawan dan banyak kompetitor yang ingin menurunkan beliau sebelum 2009," ujarnya. Kendati begitu, menurut Amien, pemakzulan Presiden bukan masalah sederhana.
Pertemuan dengan Yudhoyono itu terjadi di ruang tunggu VIP Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad pagi lalu, sebelum Presiden bertolak ke Malaysia. Amien menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung 12 menit itu, terdapat tiga hal penting.
Pertama, Presiden Yudhoyono menyampaikan keinginannya membuka komunikasi yang selama ini mampet. "Why not? Silaturahmi selalu ada manfaatnya," kata Amien. Kedua, Presiden mengatakan komunikasi diperlukan untuk menghilangkan kesalahpahaman di antara kedua pemimpin politik ini. Dan ketiga, keduanya bersepakat masalah yang selama ini menjadi pangkal ketegangan hubungan di antara mereka diselesaikan di ranah hukum, dan bukan politik. "Sehingga masing-masing harus pandai mengendalikan diri."
Amien bercerita, inisiatif pertemuan datang dari pihak Yudhoyono. Dikatakannya, pada Sabtu malam lalu ia sedang bersantai di rumahnya bersama dua wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional, Dradjad H. Wibowo dan Tjatur Edi. Ketika itu datang telepon dari Istana. Isinya meminta kesediaan Amien bertemu dengan Yudhoyono. Amien menyatakan bersedia, dengan syarat dilakukan di tempat yang netral dan tidak di Istana. "Ini kan presiden kita, mengapa tidak?" kata Amien.
Berangkat dengan menumpang pesawat Garuda pukul 06.00 WIB, Amien segera meluncur ke Pangkalan Udara Halim dan disambut Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Dalam pertemuan, keduanya saling meminta maaf atas perkataan masing-masing yang tidak mengenakkan atau dianggap mengolok-olok. "Kemudian kami berjabat tangan. Beliau terus ke Malaysia dan saya kembali ke Yogya," ujar Amien.
Di Malaysia, Presiden Yudhoyono mengakui adanya pertemuan dengan Amien tersebut. "Kami sepakat untuk mengakhiri konflik ini demi kebaikan bangsa," katanya.
Presiden mengatakan pertemuan itu terjadi setelah pada Sabtu malam lalu Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa, yang berasal dari PAN, berbicara dengannya. "Pak Hatta mengatakan ada baiknya saya bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Amien."
Yudhoyono juga mengatakan bahwa kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang memicu konflik mereka akan diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami tidak bisa mengintervensi."
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menegaskan pertemuan antara Presiden dan Amien itu tidak bisa menghentikan proses hukum yang berjalan. "Harus diusut tuntas, agar jelas siapa yang menerima dan tidak menerima," ujarnya. "Hukum harus ditegakkan, tapi tidak perlu mengarah sampai terjadi pemakzulan terhadap Presiden."
SYAIFUL AMIN HERU CN NUR ROCHMI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Tindak Lanjuti Laporan Panwaslu'

REPUBLIKA - Selasa, 29 Mei 2007

JAKARTA -- Mantan anggota Panwaslu 2004, Didik Supriyanto, menduga pasangan capres-cawapres pada pemilu putaran kedua melanggar ketentuan pemilu. Aturan yang dilanggar adalah soal penggalangan dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Didik mengklasifikan pelanggaran dana pemilu itu dalam lima kategori. Pertama, penyumbang dana ternyata fiktif. Kedua, alamat penyumbang juga fiktif. Ketiga, setoran penyumbang kecil, tapi dilaporkan jumlahnya besar. Kategori keempat, penyumbang mengaku sumber dana bukan milik pribadi, tapi orang lain. Kelima, ada beberapa penyumbang yang tidak mampu secara ekonomi, tapi justru namanya tercantum.
Didik mencontohkan, untuk pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, tercantum nama Maryono dan Arsyad. Padahal, kedua nama itu tak menyumbang dana pemilu. Untuk kasus penyumbang dengan dana kecil, tapi dilaporkan jumlahnya besar, terdapat nama Nurhadi, yang menyumbang Rp 10 juta tapi ditulis Rp 100 juta.
Sementara, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) terbukti ada 13 badan hukum penyumbang dana atas nama perusahaan fiktif. Berdasarkan data ICW dan Transparency International, ungkap Didik, penyimpangan dana pemilu pasangan SBY-JK mencapai Rp 1,6 miliar. Sedangkan pasangan Mega-Hasyim sebesar Rp 4,5 miliar. ''Laporan ini pernah kami sampaikan ke KPU, tapi hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti,'' kata Didik, Senin (28/5).
Menurut Didik, perdebatan antara Amien Rais dan SBY tak akan selesai jika KPU tidak segera menindaklanjuti laporan Panwaslu terdahulu. Namun, KPU terbentur masalah internal lembaga. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Dahuri, saat ini menunggu perkara hukum kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Pengadilan Tipikor selesai. ''Ini bisa delik aduan, tapi proses persidangan selesaikan dulu,'' katanya. Praktisi hukum, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa kasus dana DKP harus dikembalikan ke koridor hukum. ''Siapa pun yang menerima, harus diproses secara hukum.'' dri/wed/eye/ann

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kemelut Cukai Melumat Buruh

REPUBLIKA - Selasa, 29 Mei 2007

Hampir sebulan terakhir, 33 pabrik dari 38 perusahaan rokok di wilayah Malang, Jatim, berhenti beroperasi. Penyebabnya, mereka dilarang membeli pita cukai rokok, yang disinyalir akan dijualnya kembali ke perusahaan lain. Praktik kotor seperti itu dianggap melanggar Permen Keuangan No 75/PMK.04/2006.
Penutupan puluhan pabrik rokok itu berdampak pada nasib para buruh. Setidaknya sekitar 23 ribu buruh dirumahkan. Sehingga, terciptalah pengangguran sementara. Para buruh itu pun bingung bercampur resah. Mereka khawatir, pembekuan terhadap pabrik rokok di mana mereka bekerja berlangsung permanen.
Karena itu, di sela-sela menunggu panggilan untuk bekerja lagi, tidak sedikit di antara mereka yang alih profesi. Sebagian mereka ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, ada pula yang bekerja serabutan. ''Untuk mencari penghasilan pengganti,'' jelas Budi, salah seorang buruh Pabrik Rokok Adi Bungsu.
Alih profesi sementara itu, ternyata tidak hanya dilakukan Budi. Rani, misalnya, kini berjualan gorengan, atau ada yang menjadi binatu. Bahkan, sejumlah buruh lainnya terpaksa menarik becak. Mereka mengaku melakukan alih profesi sementara untuk mengisi masa menganggur setelah dirumahkan. Apalagi, gaji yang diberikan pihak perusahaannya rata-rata hanya sebesar Rp 10 ribu per hari. Ditambah beras sebanyak lima kilogram untuk satu minggu. Umumnya mereka mengaku gaji dan pemberian beras itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Meski begitu, mereka berharap agar pabrik tempat mereka bekerja bisa beroperasi kembali.
''Kami bekerja hanya untuk menutup kebutuhan hidup saja. Penghasilan kami hanya dari bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Kalau pabriknya ditutup, lantas kami mau bekerja apa. Mencari pekerjaan lain, sekarang ini sangat sulit,'' jelas Rudi yang diamini para buruh perusahaan rokok lainnya. Setiap ditanya, harapan mereka selalu seperti itu.
Sejauh ini, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tampaknya belum mendengar keluhan-keluhan ribuan buruh tersebut. Faktanya, 33 pabrik rokok yang dinyatakan terindikasi melakukan pelanggaran pita cukai tetap dibekukan. Sebanyak 20 pabrik rokok yang dibekukan itu, di antaranya, berada di Malang Raya yang menampung sebanyak 9.800 buruh. Kini, dari 20 pabrik rokok di Malang Raya itu ada empat di antaranya yang sudah dibebaskan. Pembebasan itu, karena Kantor Bea dan Cukai menilai mereka tidak terbukti bersalah. Empat pabrik rokok yang dibebaskan tersebut adalah PR Bintang Mas Wjaya (BMW) atau dikenal juga Bunga Meranti Wangi, Jagung Padi, Jagung Putera, serta HF Prima.
Sedangkan 14 PR lainnya, menurut Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Malang, Rudy Hery Kurniawan, masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. ''Sampai kapan proses itu, dan kapan berakhir, saya belum bisa memastikan. Yang pasti, prosesnya akan kami usahakan secepat mungkin,'' tandasnya.
Kepala Pelayanan Kantor Bea dan Cukai Malang, Barid Effendy, menyebutkan pencabutan itu dilakukan sesuai temuan Seksi P2 Bea dan Cukai. Pihaknya meyakini pabrik rokok yang ditutup itu menjual pita cukai rokok ke perusahaan lain. Praktik kotor jual beli pita cukai ini diyakininya sudah berlangsung lama.
Pembekuan itu jelas mengancam ribuan buruhnya menjadi pengangguran. Ironisnya, ribuan buruh yang dirumahkan itu sampai saat ini belum mendapatkan advokasi dari LSM perburuhan. Ketua SPBI Malang Raya, Ali Wasnu, menegaskan di antara buruh rokok yang dirumahkan itu tidak ada yang menjadi anggotanya.
''Jadi, kami tidak bisa memberikan pembelaan. Kecuali, kalau mereka memberikan kuasa pada kami,'' jelasnya. Hal senada juga diungkapkan Ketua SPSI Kab Malang, Widodo. Meski begitu, Lembaga Ekonomi Mubaligh Indonesia (LEMI) memiliki sikap berbeda dengan LSM perburuhan. LEMI yang sebagian besar anggotanya adalah dai dan kiai ini justru langsung mengeluarkan sikap tegas.
Mmereka yang dikoordinir kiai seperti KH Mustafa Badri, Gus Riski, KH Ali (Mojoagung Jombang), Gus Sholah (Jombang), dan Gus Abu Bakar (Sidoarjo), mengeluarkan rekomendasi yang berisi permintaan agar pembekuan 33 pabrik rokok, terutama 20 pabrik rokok di Malang Raya dicabut. Permintaan tersebut ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).
''Kami mengirim surat protes atas pembekuan pabrik rokok itu kepada SBY-JK. Itu kami lakukan karena sebagian besar dari parah buruh itu adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Jadi, kami merasa berkewajiban membela mereka. Masak, membunuh nyamuk, dengan cara membakar rumah,'' ujar Ketua Umum LEMI, KH Muhammad Mahmud.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan HAM LEMI, Peter Zulkifli. Menurut dia, pembekuan terhadap pabrik-pabrik rokok itu memang ada kesan tebang pilih. Tragisnya, menurut dia, keputusan tersebut telah membuat ribuan buruh terancam PHK. Kini, dia yakin para buruh itu dilanda keresahan. Karena itu, Peter berharap nasib para buruh yang terancam kehilangan penghasilannya ini ikut dipikirkan, mengingat jumlah mereka yang tidak sedikit. aji

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Manfaatkan Pasar Halal Dunia'

REPUBLIKA - Selasa, 29 Mei 2007

KUALA LUMPUR -- Perkembangan perdagangan dan industri produk halal dunia yang pesat, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara Islam. Hubungan perdagangan dan investasi sesama negara Islam harus diperkuat.
''Yang kita perlukan memperkuat dan menyetujui standar halal internasional, sehingga sertifikat halal di satu negara dapat diterima di negara lain tanpa dipertanyakan lagi,'' kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Ekonomi Islam Sedunia (WIEF) ketiga di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (28/5), seperti dilaporkan wartawan Republika, Budi Rahardjo.
Negara-negara Islam, ujar SBY, akan menyesal bila tak mampu memanfaatkan peluang pasar halal. Ia memaparkan, jumlah penduduk Muslim dunia yang saat ini mencapai 1,6 miliar orang, merupakan pasar tersendiri bagi produk halal. Umat non-Islam pun banyak yang mengonsumsi produk tersebut. Sementara, nilai transaksi pasar halal dunia setahunnya mencapai 600 miliar dolar AS dengan pertumbuhan 20 hingga 30 persen.
Paparan Yudhoyono itu disampaikan di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara Islam. Selain Yudhoyono, hadir pula sebagai pembicara PM Kuwait, Sheikh Nasser Al-Mohamad Al-Ahmad Al Sabah, dan PM Pakistan, Shaukat Aziz.
Namun, SBY mengingatkan, mereka tak bisa selamanya menjadi pemasok bahan baku dunia. ''Kita harus melihat investasi yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, dan memperluas keuntungan bagi kita,'' katanya. Sementara, Badawi yang berbicara sebelum SBY, mengajak negara-negara Islam mengembangkan inovasi dan kreativitas. Malaysia dengan konsep Islam Hadhari-nya, mengawali pembangunan dengan investasi di bidang pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia.
Menurutnya, investasi dua bidang tersebut sangat penting. Karena itu, dia menyayangkan rendahnya persentase anggaran pendidikan negara-negara Islam yang sebagiannya merupakan produsen minyak dunia. ''Rata-rata hanya 3,7 persen dari PDB. Memang, diperlukan upaya keras dan sumber daya di bidang pendidikan ini.''

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Amien-SBY Berdamai

REPUBLIKA - Selasa, 29 Mei 2007 8:32:00

YOGYAKARTA -- Perseteruan antara mantan ketua MPR, Amien Rais, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Amien Rais mengaku telah bertemu SBY di salah satu ruang tunggu Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (27/5) pagi, untuk saling meminta maaf.
Keduanya juga sepakat menyerahkan kasus aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke proses hukum. Amien mengaku pertemuan perdamaian dengan SBY yang berlangsung 12 menit itu tak bersifat rahasia karena disaksikan puluhan orang.
Menurut Amien, ada tiga materi pembicaraan dalam pertemuan dengan SBY itu. Pertama, SBY ingin membuka komunikasi dengannya yang selama ini macet. ''Tentu, dengan senang hati saya katakan why not, karena dengan komunikasi, katakanlah silaturahmi, itu selalu ada manfaatnya,'' kata Amien saat jumpa pers di kediamannya di Yogyakarta, Senin (28/5).
Kedua, papar Amien, SBY mengatakan, komunikasi akan menghilangkan kesalahpahaman. Dalam kesempatan itu, Amien menyetujuinya. Ketiga, lanjut Amien, dia dan SBY sepakat menyerahkan polemik dana DKP ke ranah hukum, bukan ranah politik. Kesepahaman itu membuat keduanya setuju untuk saling mengendalikan diri.
Walau tak mau menyebut siapa yang minta maaf lebih dahulu, Amien menyatakan keduanya sama-sama minta maaf atas pernyataan masing-masing. Dia mengaku ada semacam mutual symbiosis forgivness. ''Waktu itu dikatakan, Mas Amien, kalau selama ini banyak perkataan saya yang tidak mengenakkan, saya tentu minta maaf. Saya sambut, Mas Bambang, kalau banyak pernyataan saya yang tidak mengenakkan, saya juga minta maaf.''
Yang perlu diwaspadai saat ini, kata dia, justru beredarnya pesan singkat (SMS) yang bermaksud mengadu domba. Amien menerima SMS yang isinya dia mendatangi SBY dan minta maaf, tapi SBY juga memperoleh SMS berisi dia menemui Amien dan kemudian minta maaf.
''Saya kira ini masalah komunikasi. Ini sangat sensitif,'' katanya. Amien menginginkan agar apa yang dilakukannya tidak ditunggangi kelompok politik tertentu yang ingin menjatuhkan SBY sebelum 2009. Di sela-sela kunjugannya ke Kuala Lumpur, Malaysia, SBY juga mengaku telah bertemu Amien dan saling meminta maaf. Ide pertemuan itu, kata SBY, digagas Mensesneg, Hatta Rajasa, yang juga kader PAN.
''Kita sepakat mengakhiri yang disebut konflik politik. Karena kalau terus berlangsung, konflik ini akan membawa hal yang tidak baik bagi situasi politik nasional,'' kata dia. Sebagai kepala negara, SBY ingin memperlihatkan, terkadang di antara para tokoh ada perbedaan pandangan politik. Tapi, perbedaan itu tak menghalangi untuk tetap menjalin komunikasi sebagai seorang sahabat dan sesama warga bangsa.
''Mudah-mudahan pertemuan itu membawa kebaikan, terutama dalam kehidupan politik kita.'' Penyelesaian kasus aliran dana DKP, menurut Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, harus tetap mengedepankan mekanisme hukum, bukan mekanisme politik untuk saling menghancurkan. yli/djo/eye

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden dan Amien Rais Sepakat Akhiri Pertikaian

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

Soal Kasus Dana DKP Diserahkan KPK

Jakarta, Kompas - Prahara politik yang timbul berkaitan dengan kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mereda Senin (27/5), setelah mantan Ketua MPR Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu sekitar 12 menit di bandar udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (28/5).
Kemarin, Amien mengungkapkan pertemuan tersebut dalam jumpa pers di rumahnya di Pandeansari, Sawitsari, Depok, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu, di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana diberitakan Antara, Presiden juga mengungkapkan hal yang sama dalam jumpa pers mendadak, tanpa tanya jawab.
Amien mengatakan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono berlangsung selama 12 menit, Minggu (27/5) pagi, di salah satu ruang tunggu Bandara Halim Perdanakusuma.
Menurut Amien, ada tiga hal yang dibicarakan saat itu yakni Presiden ingin membuka komunikasi yang selama ini mandeg, komunikasi untuk menghilangkan salah paham, dan keduanya sepakat masalah ini (aliran dana non-budgeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan/DKP) masuk ke ranah hukum bukan politik sehingga masing-masing pihak harus pandai mengendalikan diri.
“Pertama presiden ingin membuka komunikasi yang selama ini mandeg, tentu dengan senang hati why not. Dengan komunikasi, katakanlah silaturahmi selalu ada manfaatnya," ujar Amien.
Pertemuan ini, menurut Amien terjadi bukan atas inisiatif dirinya. Sabtu malam, saat sedang berada di rumah, ia menerima telepon yang menanyakan kesediaannya untuk bertemu Presiden. Amien menyetujui asal tempatnya tidak di istana.
Peran Hatta Radjasa
Sementara itu, Presiden menjelaskan pertemuan dengan Amien Rais menghasilkan kesepakatan mengakhiri konflik politik dan meneruskan hubungan silaturrahmi.
Menurut Presiden, pertemuan terjadi setelah Menteri Sekretaris Negara yang merupakan salah satu fungsionaris Partai Amanat Nasional, Sabtu (26/5) sore, menghadap Yudhoyono. "Ia menceritakan telah berkomunikasi via telepon dengan Pak Amien Rais dan menyarankan saya bertemu dengan beliau," kata Yudhoyono.
Setelah mempertimbangkan permintaan itu, Presiden memutuskan untuk bertemu. "Pak Amien Rais terbang langsung dari Yogya ke Bandara Halim Perdanakusuma dan bertemu dengan saya hari Minggu," kata Presiden.
"Dalam pertemuan tersebut kami berdua sepakat mengakhiri konflik karena jika ini terus berlangsung akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional," tambah Presiden.
"Sebagai Kepala Negara, saya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa bisa saja di kalangan pimpinan politik terjadi perbedaan pandangan politik tapi silaturahmi harus tetap dipertahankan," katanya.
"Mengenai dana DKP, kami sepakat untuk menyerahkan kepada KPK," tambah Presiden.
Tetap akan membeberkan
Setelah Presiden mengecam Amien Rais dari istana kepresidenan di Jakarta, Jumat lalu, Amien menyatakan akan membeberkan soal aliran dana DKP Senin kemarin. Rencana itu tidak jadi dan diganti dengan pengumuman tentang pertemuan 12 menit tersrbut.
Namun, kemarin Amien sempat mengatakan, “Insya Allah pada forum dan waktu yang tepat saya membeberkan apa saja yang saya ketahui. Kalau dibeberkan sekarang akan menjadi komoditas media. Pro dan kontra akan menimbulkan segala macam tafsiran."
Dua bulan berlalu, menurut Amien, kasus dana DKP ini terus saja bergulir di media massa. Tampaknya masalah ini mulai memasuki ke ranah politik. Amien berharap kasus ini selesai lewat proses hukum yang fair dan adil.
Staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Heru Lelono di Jakarta mengatakan, dengan adanya kesepahaman antara Presiden dan Amien Rais, persoalan kasus dana DKP bisa segera diselesaikan secara hukum, terutama melalui pengadilan yang sekarang tengah berlangsung.
Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, kepolisian belum mulai menyelidiki kelanjutan kasus dana non-budgeter DKP karena kasus tersebut masih dalam proses persidangan. Jika persidangan telah selesai, polisi baru dapat mulai menyelidikinya.
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kemarin mengatakan, dalam kasus dana DKPmeski hukum ditegakkan namun jangan sampai merusak pencapaian demokrasi di Indonesia, bahkan menghancurkan Indonesia.(WER/HAR/ RYO/MAM/SF/MZW/JON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

ANALISIS POLITIK: Bunyi Panci

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

SUKARDI RINAKIT

Bangun pagi, saya langsung dikagetkan oleh pesan layanan singkat atau SMS seperti ini, "Integritas SBY sudah hamil tua. Amien Rais membantu operasi caesarnya". Entah siapa yang kirim, hanya ada nomor telepon genggam, tak ada nama pengirim.
Bunyi SMS seperti itu hanya menunjukkan bahwa pesimisme publik mulai merebak. Obrolan informal mengenai "operasi caesar", yang berarti cabut mandat Presiden, mulai menyeruak di sela-sela acara formal. Sejauh ini hanya kalkulasinya saja yang belum ketemu (lebih menguntungkan cabut mandat secepatnya atau tunggu nanti 2009?). Belum ada kesepakatan perhitungan mengenai hal itu.
Secara pribadi saya berharap kesepakatan tersebut tidak pernah tercapai. Perubahan kepemimpinan sebaiknya reguler sesuai dengan amanat demokrasi. Dengan demikian, ada penghargaan pada mekanisme kaderisasi dan penguatan bangunan sistem politik.
Seperti panci
Secara prediktif tindakan "operasi caesar" tidak akan terjadi. Momentum dan prasyarat dasar untuk terjadinya gerakan belum mencukupi. Harga beras dan minyak goreng memang naik, angka kemiskinan dan pengangguran memang tinggi, tetapi belum terjadi kelangkaan pangan.
Selain itu, trauma kerusuhan 1998 masih menghantui memori publik. Banyak orang akhirnya menyesal dengan kejadian itu karena membuat mereka kehilangan pekerjaan. Ini membuat orang ragu untuk melakukan "operasi caesar". Lebih daripada itu, sejauh ini juga belum tersedia tokoh dan ideologi pemersatu.
Optimisme seperti itu bukan berarti tanpa celah. Potensi terjadinya arus massa tetap terbuka, terutama pada bulan Juli-Agustus-September tahun ini. Pada ketiga bulan tersebut diperkirakan akan terjadi kelangkaan beras. Hal itu disebabkan oleh mundurnya musim tanam dan kegagalan pemerintah memobilisasi petani. Jika impor beras terhambat, tidak tertutup kemungkinan api politik akan membara di bulan-bulan itu.
Oleh sebab itu, para penguasa Republik jangan terlalu berisik dengan hal-hal yang tidak substansial. Kasus dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak lebih hebat daripada kasus lumpur Lapindo. Kalau para penguasa tetap berisik seperti sekarang ini, mereka tak ubahnya seperti panci.
Siapa pun tahu panci kalau dipukul bunyinya kedombrengan. Tidak ada nada dasar yang cocok. Seorang pemimpin yang terlalu banyak bicara dan terlalu khawatir akan citra, tetapi ia tidak cakap menyelesaikan masalah, orang-orang tua Jawa selalu bilang, "koyok panci!" (seperti panci).
Tujuan bernegara
Agar seorang pemimpin tidak seperti panci, bunyi yang harus disuarakan adalah persoalan-persoalan mendasar bangsa. Harga diri dan citra pribadi harus ditempatkan pada urutan keseratus dari prioritas persoalan yang dihadapi rakyat. Apalagi Indonesia saat ini, menurut guru saya di bidang feeling politik, Harry Tjan Silalahi, adalah ibarat wot ogal-ogel (jembatan kayu yang goyang). Kalau tidak hati-hati melintasinya, kita bisa jatuh ke jurang.
Tafsir saya, Indonesia menjadi seperti wot ogal-ogel karena pemerintah tidak mempergunakan tujuan proklamasi sebagai landasan penyusunan kebijakan. Akibatnya, semangat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi seperti luntur. Peraturan daerah (perda) bernapas sektarian muncul, perjanjian ekstradisi menyertakan perjanjian pertahanan, penegakan hukum terkesan tebang pilih, buruh migran cenderung diabaikan, dan birokrasi jalan di tempat.
Juga dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum, Presiden lebih risau dengan masalah sepele, seperti isu dana DKP daripada menentukan pilihan strategi pembangunan. Padahal, survei beberapa lembaga independen, seperti Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, dan Soegeng Sarjadi Syndicate, menunjukkan bahwa secara umum publik merasa semakin berat membeli beras, lauk pauk, bumbu dapur, minyak goreng, pakaian, listrik, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Lalu bagaimana dengan persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa? Para pendidik senior, seperti Prof Dr Mochtar Buchori, kalau ditanya soal itu selalu menjawab ringan, "Silakan dijawab sendiri-sendiri." Seloroh itu menunjukkan keprihatinan mendalam mengenai kualitas pendidikan kita.
Terakhir, dalam hal ikut serta menjaga perdamaian dunia, ada kesan kita melupakan politik bebas aktif karena mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No 1747 tentang Iran. Peran Indonesia sebagai pilar negara-negara Asia Tenggara pun dinilai banyak pihak sedang meredup saat ini.
Jika keadaan yang patologis tersebut berjalan terus, bangsa ini memang sedang meniti jembatan kayu goyang. Terpeleset sedikit saja, kita bisa terjerembab jatuh. Oleh karena itu, cita-cita bernegara itulah persoalan mendasar yang harus didengung seorang presiden.
Karena itu, penyelesaian secara adat perselisihan antara Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terjadi Minggu, 27 Mei 2007, adalah salah satu titik awal yang baik untuk mulai menstabilkan jembatan kayu yang goyang itu.
Akan tetapi, entah mengapa, merenungkan semua itu, tiba-tiba saya teringat pesan Pak Harto. "Kalau kamu nanti jadi pemimpin, pemimpin apa saja, jangan seperti panci. Berisik, kedombrengan," kata Pak Harto sambil tersenyum. Kami lalu minum teh bersama pagi itu.
Sukardi Rinakit Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jasa Logistik: Asosiasi Sepakati 13 Komponen Tarif

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

Jakarta, Kompas - Asosiasi penyedia jasa dan pengguna jasa menyepakati 13 komponen tarif jasa penanganan barang dan peti kemas yang menjadi tarif standar di daerah lini II atau di luar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dengan adanya kesepakatan tarif itu, biaya jasa penanganan barang dan peti kemas dapat dipangkas atau turun sekitar 30-40 persen.
"Sebelum ada kesepakatan ini, komponen tarif yang harus dibayar sampai 30 item karena ada pungutan ganda. Sekarang komponen yang dibayar hanya 13 item, sehingga bisa dipastikan tarif pelayanan jasa penanganan barang dan peti kemas di lini II akan turun 30-40 persen," kata Direktur Eksekutif Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, Budi Wiyono, usai penandatanganan kesepakatan tarif, Senin (28/5) di Jakarta.
Kesepakatan tarif itu ditandatangani oleh Gafeksi, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA) dan Asosiasi Perusahaan Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo). Kesepakatan tarif itu disaksikan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok.
Adapun 13 komponen tarif yang disepakati dibagi dalam dua jenis. Pertama, biaya forwarder yang meliputi biaya penampungan peti kemas sebesar 23 dollar AS per meter kubik, pesan antar peti kemas sebesar 34 dollar AS per pengiriman, keagenan 45 dollar AS per pesanan dan administrasi fowarder sebesar 25 dollar AS per pesanan.
Jenis yang kedua, yakni biaya pergudangan yang mencakup, biaya penumpukan Rp 2.000 per meter kubik per ton per hari, mekanik Rp 25.000 per meter kubik per ton, pengantaran Rp 25.000 per meter kubik per ton, restribusi kebersihan Rp 50 per meter kubik per ton, surveyor Rp 30.000 per pesanan, administrasi Rp 35.000 per dokumen, pemindahan peti kemas Rp 20.000 per meter kubik per ton, uang dermaga sesuai tarif yang ditetapkan Pelindo II dan toeslag sesuai tarif bongkar muat yang berlaku..
Budi menyebutkan, penurunan biaya cukup signifikan. Dia mencontohkan, selama ini pengguna jasa membayar tarif fowarder sebesar 265 dollar AS. Dengan adanya kesepakatan standar tarif, maka biayanya berkurang menjadi 150 dollar AS. "Biaya ini berkurang karena pemilik barang hanya membayar empat item biaya, yakni biaya penampungan peti kemas, pesan antar peti kemas, keagenan dan administrasi fowarder," kata Budi.
Ditambahkan, dengan disepakatinya tarif pelayanan, penyedia jasa tidak lagi bisa sewenang-wenang menetapkan tarif. Pengguna jasa pun akan memperoleh layanan lebih baik karena penyedia jasa akan berlomba memperbaiki pelayanan untuk mendapatkan konsumen.
"Kesepakatan tarif ini berlaku efektif 1 Juli mendatang. Kami juga akan mendorong kesepakatan serupa di semua pelabuhan di Indonesia, sehingga dapat memotong biaya ekonomi tinggi," kata Budi.
Administrator Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Bobby Mamahit mengatakan, selama ini tarif jasa penanganan barang dan peti kemas di luar pelabuhan tinggi karena jumlah item yang harus dibayar oleh pemilik barang umumnya dilakukan oleh perusahaan illegal.
Menurut Bobby, kesepakatan tarif pelayanan jasa barang dan petikemas merupakan hal biasa. "Di lini I Pelabuhan Priok sudah berlaku terlebih dulu dan ini sifatnya dinamis. Artinya, jika tidak sepakat lagi maka tarifnya bisa diperbaharui. Yang pasti, standar tarif ini memberikan kepastian dan menekan biaya tinggi," kata Bobby.(OTW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Derita TKW: Ada Terpaksa Lari, Ada Pula yang Menjadi Gila

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

Dua tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia bekerja untuk sepasang keluarga keturunan India, Mahender Murlidhar Sabhnani (51) dan istrinya Varsha Mahender Sabhnani (45), di Long Island, New York, AS. Majikan Samirah dan Nona, dua TKW itu, sangat dikenal di lingkungan bisnis AS.
Maklum, mereka memiliki bisnis parfum beromzet jutaan dolsiwi Yunita C
lar AS. Majikan ini juga suka malang melintang di pesta-pesta sosial kalangan jet set New York.
Di rumah, sejoli keturunan India ini adalah "setan". Perbuatan mereka pada dua TKW mengejutkan komunitas Asia dan menjadi berita menghebohkan di New York.
Kisah intinya, Samirah lari dari rumah majikan di Long Island, New York. Samirah hanya memakai celana dan badan berbalutkan handuk. Ia berjalan kebingungan dan tanpa arah. Langkahnya terhenti di Syosset, tak jauh dari rumah mewah majikan. Kasus ini terungkap karena bertemu dengan Satuan Tugas Perdagangan Manusia Federal Wilayah Long Island. Dibantu penerjemah Indonesia, kasus ini terungkap.
Pengadilan di Central Islip, Long Island, sedang menangani kasus ini. Varsha dituduh menggunakan belati kecil untuk melukai bagian belakang kuping Samirah yang berlubang. Saat bekerja, dua TKW ini tak pernah boleh keluar rumah kecuali membuang sampah.
Di pengadilan terungkap, Samirah dijanjikan gaji 200 dollar AS per bulan, sama dengan upah budak. Namun Samirah hanya menerima 100 dollar AS per bulan, yang dia kirimkan ke putrinya di Indonesia.
Dua TKW ini juga tak diberi makanan memadai, dan akhirnya mencuri-curi untuk mendapatkan makanan majikan. Jika ketahuan, Varsha memukuli Samirah dengan sapu, kadang menyiramkan air panas pada pembantu tak berdaya itu.
Pada kasus, Varsha yang bermuka kempot, memberlakukan hukuman. Misalnya, jika Varsha mengamuk, dua TKW ini dipaksa mandi air sedingin endapan di kulkas setidaknya sebanyak 30 kali. Atau dua TKW ini diminta naik turun tangga sebanyak 150 kali jika bersalah.
Mahendra, suami Varsha, juga meminta istrinya mengontrol gerak-gerik pembantunya itu agar tak berkeliaran. Setiap harinya, dua TKW ini mulai bekerja dari jam 4 pagi hingga jam 1 pagi di hari berikutnya, dan hanya tidur tiga jam sehari.
Ancaman dan siksaan fisik dipakai untuk membungkam dua TKW ini. Untuk Nona misalnya, Vasrha mengancam akan menelepon agen di Indonesia untuk memenjarakan suaminya, jika Nona meninggalkan rumah majikan. Polisi New York menemukan sebuah pintu di rumah majikan yang berlepotan darah TKW yang dipukuli itu.
"Tak ada yang bisa mengira bahwa ada orang yang membawa pekerja ke AS untuk dijadikan sebagai budak, dipukuli, disiksa di sebuah rumah indah di daerah elite di Long Island," kata Demetri Jones, jaksa penuntut dan juga Mark Lesko, pengacara dua TKW itu.
Kasus Riyadh
Samirah dan Nona beruntung. Mereka kini dilindungi hukum dan majikannya diusut. Keduanya menjadi saksi dan belum bisa didatangkan ke Indonesia.
Dari Riyadh juga muncul pula berita menyedihkan. Sebanyak 400 TKW asal Indonesia yang diperlakukan tak manusiawi, juga oleh para majikan di Arab Saudi. Kini mereka masih tertahan di penampungan, yang mirip penjara di Riyadh. Beberapa TKW itu dalam kondisi memprihatinkan. Ada yang mengalami sakit jiwa, depresi karena diperkosa, atau cacat akibat penyiksaan.
Ratna binti Marzuki (40), seorang TKW asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, adalah pihak yang membawa berita buruk itu. Ratna, yang tiba awal Mei di Indonesia, juga sempat menghuni tempat penampungan (ta saul) di Riyadh selama satu bulan.
Di penampungan tersebut, Ratna menemukan tenaga kerja wanita lain yang kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa dari mereka adalah korban penyiksaan atau pemerkosaan. Akibatnya, tenaga kerja itu mengalami depresi, cacat, bahkan salah seorang di antaranya jadi gila.
TKW ini, yang diberangkatkan penyalur PT Inti Jafarindo, melarikan diri dari rumah Sulaeman di kota Al Ghasim Muaidah, Arab Saudi, karena pekerjaan tidak sesuai perjanjian.
Staf Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Departemen Luar Negeri TW Soeseno menyatakan saat ini masih sangat banyak tenaga kerja wanita asal Indonesia yang tertahan di ta saul.
Kepala Atase Urusan Perburuhan di KBRI Riyadh, Sukamto, mengatakan permasalahan utama di penampungan adalah kelebihan kapasitas saja. "Gedung penampungan Tasaul milik Arab Saudi secara fisik dan fasilitas bagus," kata Sukamto, yang juga mengaku ada TKW yang gila, depresi atau problem lain.
Isu ta saul nampaknya jauh dari selesai. Masalahnya, jumlah TKW di penampungan, termasuk di penampungan KBRI, terjadi setelah Arab Saudi memberlakukan aturan baru sejak Maret 2007. Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Juni nanti akan melakukan razia pada tenaga kerja asing yang tinggal melebihi waktu. Majikan yang menampung mereka juga akan dirazia.
"Ini dikhawatirkan, akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap penampungan. Saya sudah laporkan ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja," ungkap Sukamto.
Jumlah TKW yang masuk penampungan dengan jumlah TKW yang berhasil diselesaikan problemnya, tidak seimbang. Lebih banyak yang masuk. "Ini permasalahannya," kata Sukamto.
Menurut dia pihak yang paling bertanggung jawab atas problem TKW adalah perusahaan yang memberangkatkan TKW atau PJTKA. Sukamto juga menyebutkan, problem serius lagi yang sering muncul adalah para TKW yang kabur, kemudian bekerja ke majikan tidak resmi.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Soeryo Legowo mengatakan, KBRI di Arab Saudi telah meminta warga negara Indonesia yang berada di negara itu untuk mematuhi peraturan Pemerintah Arab Saudi.
"Setelah Pemerintah Arab Saudi mengumumkan peraturan itu, perwakilan kita sebenarnya sudah mengimbau semua WNI di Arab Saudi agar bisa memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Kristiarto.
"Kita juga sudah mengupayakan pembicaraan dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menemukan solusi terbaik guna memecahkan masalah ini, seperti kemungkinan untuk memperpanjang batas waktu yang sudah ditentukan, atau bentuk penyelesaian lain seperti pemutihan kasus mereka di Arab Saudi," ujarnya.
Meski terkesan memberi perhatian dan bantuan, namun Departemen Luar Negeri tak cukup gesit. Untuk melindungi pekerjanya di luar negeri, Pemerintah Indonesia baru akan membangun kantor dan lembaga pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia pada Juni 2007.
Kantor pelayanan itu akan didirikan di berbagai kota sentra TKI di seluruh dunia dengan fungsi memberi pelayanan dan perlindungan hukum.
Menggampangkan cara
Ahli hukum Edy Sutrisno Sidabutar menambahkan perlindungan terhadap para TKI, yakni Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 sudah mencukupi. UU ini menata mulai dari pengiriman, penempatan hingga pemulangan TKW. Berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh TKW dan juga ada kewajiban PJTKA.
Masalahnya, kata Sidabutar, implementasi UU di lapangan yang tidak jalan. Ada PJTKA yang tak mau repot dengan memenuhi berbagai persyaratan, dan ada pula instansi terkait yang tidak memantau maksimal tugas-tugasnya, bahkan berkolaborasi dengan PJTKA memberangkatkan TKI ilegal.
Namun kemiskinan di dalam negeri, juga menjadi inti dari persoalan TKW. Di AS, pemeriksa tiket saja bisa bergaji Rp 23 juta sebulan. Di Indonesia, itu adalah gaji tingkat eksekutif, yang tidak banyak menikmatinya. Akan kita terus membiarkan kisah tragis TKW, dengan terus membiarkan ekonomi domestik bangkit(AHA/MTH/FRO/NIT)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bersin, Sendawa, Kentut

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

Jumpa pers Pak Amien Rais di Yogyakarta, Senin (28/5) siang, menunjukkan ia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua negarawan sejati. Mereka bertekad menjaga tali silaturahmi, selalu membuka komunikasi, dan tetap tegas proses hukum jangan sampai berhenti.
Perlu sedikit "pelurusan sejarah" tentang dana nonbudgeter DKP ini. Sumber pelbagai informasi para penerima dana berasal dari proses penyidikan dan persidangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan para mantan pejabat tinggi.
Ingat, mereka mengatakan penerima dana bukan cuma capres-cawapres Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Wiranto-Salahuddin Wahid, atau Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, tetapi juga sejumlah parpol, ormas, tokoh, serta politisi.
Pengakuan Pak Amien ditanggapi Pak SBY melalui jumpa pers di istana, Jumat (25/5) siang. Banyak yang menduga Pak SBY akan mengajukan tuntutan hukum dengan segera.
Wajar jumpa pers Pak SBY bikin geger karena disiarkan live dari halaman istana. Jumpa pers itu mengubah persoalan hukum yang biasa menjadi isu politik nasional yang berkembang bagaikan "bola liar".
Sebagian surat elektronik ke rubrik ini menghujat Pak Amien yang dianggap pahlawan kesiangan.
Dalam menilai pemimpin, masyarakat masih menganut prinsip "selalu ada tetapi". Bung Karno hebat tetapi doyan pidato. Pak Harto bagus tetapi mau mengajari korupsi.
BJ Habibie pandai tetapi enggak ngerti politik. Gus Dur jenius tetapi kebanyakan ngelucu. Megawati oke tetapi diam melulu.
Reaksi negatif seperti itu wajar karena ada harapan agar kualitas pemimpin tak boleh jauh dari malaikat yang turun ke Bumi. Begitu harapan itu tak terpenuhi, muncul rasa frustrasi.
Di satu pihak rakyat rindu ratu adil atau satria piningit. Celakanya, yang terpilih hanya "ratu-ratuan" atau "satria singit".
Mungkin karena sudah menekan hati selama bertahun-tahun, rasa frustrasi itu akhirnya menjadi pemakluman. "Jangan bandingkan kita dengan Amerika Serikat. Usia demokrasi mereka sudah tiga abad lebih, kita baru belajar demokrasi". Padahal korupsi oleh politisi busuk tak ada hubungannya dengan usia demokrasi.
Pemakluman lain, "Karena gajinya kecil, pegawai negeri terpaksa korupsi". Padahal, mereka orang-orang pilihan yang diseleksi lewat tes ketat dan kita tahu kalau mau kaya janganlah jadi pegawai negeri.
Rasa frustrasi yang berkepanjangan itu juga kerap menimbulkan fatamorgana. Pak Amien dituduh mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan sengaja karena ia merupakan bagian dari sebuah rencana besar yang ingin mendongkel Presiden SBY.
Padahal dunia belum kiamat. Hasil pemilu/pilpres yang cacat merupakan hal yang sering terjadi. Ingat skandal yang melibatkan Presiden AS Bill Clinton yang diperiksa karena didakwa menerima dana kampanye yang tak dilaporkan dari bos Lippo Grup, James Ryadi?
Legitimasi pemilu/pilpres tak bisa dipersoalkan. Namun, tindak tegas pelanggaran calon-calon gubernur DKI Jakarta yang memasang spanduk dan billboard kampanye di pinggir jalan.
Demokrasi bukan perkara mudah karena menuntut kewajiban. Kalau nyetir perlahan-lahan, janganlah bertahan di lajur paling kanan karena para pengendara di belakang Anda juga berhak atas lajur tersebut.
Jika tak puas dengan demokrasi, janganlah berdiam diri. Kalau enggak mau dibohongi politisi busuk lagi, mulai sekarang tuntut KPU membuat aturan baru, misalnya setiap calon anggota DPR yang mendapat suara kurang dari 250.000 tak berhak mendapat kursi.
Biarin jumlah kursi DPR sedikit, jangan-jangan lebih bermanfaat dan murah.
Lewat petisi kepada MPR, Anda juga bisa menuntut agar setiap politisi yang terbukti melanggar aturan dana kampanye tahun 2004 dilarang ikut tahun 2009. Mudah kan?
Mari desak KPU membuka data dana kampanye 2004 untuk diperiksa. Jangan percaya kepada yang sesumbar seolah-olah "perdamaian" Amien-SBY akhir dari cerita.
Anggap saja Pak Amien sedang bersin di hadapan Anda. Di Jerman orang bersin disambut dengan kata gesundheit, di Spanyol salud, di AS bless you, di sini alhamdulillah.
Wiranto, Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, dan beberapa anggota tim sukses sudah angkat bicara. Anggap telanjur bersendawa.
Bagaimana mereka yang diam-diam juga menerima dana dari Pak Rokhmin? Anggap mereka masuk angin.
Politisi masuk angin suka kentut diam-diam. Politisi pemalu kalau kentut tak bunyi, tetapi wajahnya merah padam. Politisi pandir menahan kentut sampai berjam-jam.
Seperti uang, kentut tak bisa bicara, susah dilacak pembuangnya, dan ke mana larinya. Siapa yang kentut hari ini, esok kita juga sudah lupa.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tim Insersi Bola Beton Tawarkan Teknologi Baru

KOMPAS - Selasa, 29 Mei 2007

Lapindo Tetap Berkomitmen Bayar Ganti Rugi

Bandung, Kompas - Tim Supervisi dan Monitoring Insersi Bola Beton menawarkan teknologi baru untuk mengurangi debit dan energi semburan lumpur panas Sidoarjo. Teknologi dan alat dibuat dengan bahan dan teknologi terdepan, tetapi dengan biaya yang murah tanpa mengurangi kecanggihan dan resolusinya.
Menurut Ketua tim Bagus Endar Nurhandoko, Senin (28/5), teknologi yang dibangun antara lain perangkat pengukur tekanan dan temperatur pada kedalaman 1000 meter. Selain itu, dibuat juga perangkat deteksi bentuk geometri dari kawah semburan hingga kedalaman 1000 meter.
Keduanya diukur tanpa menggunakan kabel ke permukaan. Setelah diukur baru akan dimasukan kembali untaian beton. "Ini sekaligus sebagai proyek peluncuran logging pertama di dunia untuk mengukur parameter kawah hingga kedalaman 1000 meter," kata Bagus.
Hingga kini, parameter pengukuran masih dilakukan. Di antaranya survey sonar, temperatur kawah, gelembung, intesitas dan frekuensi semburan, sifat fisis lumpur, rekahan dan kadar H2S pada asap semburan.
Selain itu, beberapa sensor ditanam di cincin kawah semburan sebagai detektor peringatan awal jika saat bekerja ada bocoran lumpur yang mengalir di bawah permukaan.
Setahun semburan
Berkait dengan peringatan setahun semburan lumpur panas Lapindo, hari Selasa ini akan dilakukan unjuk rasa simpatik dari ribuan korban. Untuk itu, aparat kepolisian akan mengamankan jalannya aksi berupa konvoi dan istighosah, polisi akan menambah personel pengamanannya.
Di Surabaya, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala, menegaskan, pihaknya tidak akan mengingkari komitmen kepada warga dan pemerintah dalam memberikan ganti rugi dan penanganan masalah lumpur Sidoardjo.
''PT Minarak tetap akan bertanggung jawab membayar lahan milik warga yang terendam lumpur panas, baik yang bersertifikat maupun non sertifikat, petok D dan leter C, terutama yang berada di empat desa, yakni Siring, Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo,'' kata Andi dalam siaran pers yang diterima Kompas, Senin (28/5) malam. (che/apa/*)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Klinik Perbankan Syariah: Polemik pajak murabahah

BISNIS - Senin, 28/05/2007

Bertahun tahun menjadi ganjalan, pengenaan pajak ganda dalam transaksi keuangan murabahah (jual beli) tak juga selesai. Berulang kali para pelaku industri perbankan syariah maupun regulator (Bank Indonesia) sudah berusaha agar transaksi ini dipandang sebagai produk perbankan, bukan produk jual beli biasa yang terjadi dalam sektor riil. Namun, sepertinya berbagai usaha tersebut nyaris sia-sia karena tak juga memperoleh tanggapan positif dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Masalah kemudian makin melebar karena kini juga menjadi perhatian para pemilik modal asal Timur Tengah yang hendak berinvestasi di Indonesia.Para investor menunggu adanya sebuah kepastian, bagaimana pemerintah mengambil sikap atas pengenaan pajak murabahah. Apakah akan mengikuti praktik umum di dunia dengan memperlakukannya sebagai produk perbankan syariah, atau transaksi perdagangan biasa sehingga terkena pajak dua kali baik untuk pembeli dan penjual.Bila merunut ke belakang, transaksi murabahah sesuai fiqih memang memiliki struktur jual beli dalam rangka memberikan pembiayaan syariah. Contohnya, bank membeli mobil dari dealer untuk kemudian dijual lagi kepada debitor melalui pembayaran cicilan dalam waktu tertentu.Transaksi di atas sebetulnya merupakan produk pembiayaan sebagaimana bank konvensional memberikan kredit dengan mengenakan bunga. Dengan demikian substansi transaksi adalah pembiayaan syariah, bukan jual beli biasa yang layak dikenakan pajak dua kali.Di berbagai negara, pemerintah setempat dengan mudah memahami transaksi murabahah dan dengan mudah memperlakukannya sebagai produk pembiayaan perbankan syariah. Di Malaysia, Pakistan, bahkan di Inggris yang mayoritas penduduknya bukan muslim telah melakukan hal tersebut. Namun, yang cukup mengherankan, mengapa justru di Indonesia polemik terjadi? Dalam industri perbankan syariah yang tengah berkembang dengan begitu pesat malah terjadi paradoks dimana pengenaan pajak berganda akan mengancam pertumbuhan industri ini.Indonesia adalah? pemain terbesar dalam industri keuangan syariah di dunia. Di negeri ini terdapat 21 unit usaha syariah milik bank umum, tiga bank umum syariah, 36 asuransi syariah telah beroperasi-sepuluh lagi segera menyusul-, 105 bank perkreditan rakyat, dan sekitar 3.000 BMT.Untuk instrumen investasi, sedikitnya 13 produk reksa dana syariah tersedia di pasar dan 20 obligasi syariah telah diperdagangkan. Siapapun yang melihat keadaan ini, pasti sepakat bahwa Indonesia merupakan pasar finansial syariah yang sedang tumbuh begitu pesat dan sangat menarik bagi para investor.Perkembangan yang begitu impresif ini barangkali tidak terbayangkan 15 tahun silam, saat industri keuangan syariah baru saja menapaki jalan pertama dengan berdirinya sebuah bank umum syariah. Namun seiring waktu berlalu, ternyata penerimaan masyarakat yang begitu besar menjadikan industri ini menjadi bintang.Tak mengherankan bila kini para pemilik modal-terutama dari negara-negara di kawasan Timur Tengah-begitu antusias hendak berinvestasi. Sejumlah lembaga keuangan bahkan telah melangkah lebih jauh, melakukan penjajakan mencari bentuk investasi syariah yang ideal.Abu Dhabi Islamic Bank telah menyatakan siap memasuki pasar perbankan syariah Indonesia. Kuwait Finance House pun tertarik dengan menyuarakan keinginan yang sama.?? Qatar Islamic Bank, Al Amin Bank Bahrain, serta Islamic Coopertion Development for Private Sector, dan Al Baraka juga tak mau ketinggalan. Namun, sekali lagi, masuknya para investor tersebut mempersyaratkan adanya kepastian rezim pajak. Menurut hemat saya, hal itu bukanlah hal yang sulit untuk menjadikan investasi mereka menjadi nyata, dengan memperlakukan pajak murabahah sebagaimana praktik yang telah umum dan mendunia.

Oleh Muhammad Syafii Antonio
Advisor Bank Syariah Mega Indonesia

Pertanyaan bisa ditujukan ke e-mail: corsec@bsmi.co.id atau redaksi@bisnis.co.idTelp. BSMI 021-79175500 (hunting)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Perdebatan panja RUU Pajak berlanjut di pansus

BISNIS - Senin, 28/05/2007

JAKARTA: Seperti diduga sebelumnya, perdebatan menyangkut rumusan pasal keberatan dan banding Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan masih berlanjut di tingkat pansus (panitia khusus). Kelompok fraksi yang sejak awal berseberangan dengan rumusan pasal 25 dan 27, yaitu F-PAN dan F-PKS, masih ngotot menentang rumusan tersebut dengan mengajukan argumen yang sama seperti diajukannya saat pembahasan masih di tingkat panja.Sebaliknya, kelompok fraksi pendukung rumusan pasal tersebut, yang dimotori F-Partai Golkar, juga masih mengulang-ulang bantahan yang sama seperti yang disampaikannya sewaktu di panja.Perubahan sikap yang signifikan hanya terjadi pada F-PDIP. Fraksi yang pada pembahasan di tingkat panja bersikap mengambang ini, pada rapat perdana pansus Kamis lalu menunjukkan dukungannya terhadap rumusan 'pasal jantung' RUU KUP itu.Adapun rumusan pasal 25 & 27 yang dibahas Kamis itu merupakan rumusan yang dihasilkan panja. Namun, rumusan yang dihasilkan di detik terakhir rapat panja 28 Maret-sehari jelang sidang paripurna sebelum reses-itu dirumuskan tidak dengan persetujuan seluruh fraksi. Tapi fraksi penolak rumusan itu memilih mengalah, terutama dengan mengingat mekanisme pengambilan keputusan di panja yang dibatasi sampai ke tingkat lobi alias tidak mengenal voting. "Kita akan fight lagi di pansus," kata Andi Rahmat (F-PKS), ketika itu.Akhirnya, pimpinan rapat saat itu, Rizal Djalil (F-PAN), memutuskan menghentikan sementara (pending) pembahasan pasal 27 dan 28, sekaligus menghentikan seluruh pembicaraan di tingkat panja, untuk selanjutnya naik ke pembicaraan di tingkat pansus.Rumusan pasal keberatan dan banding yang 'dipaksa-hasilkan' panja itulah yang kemudian dibacakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di rapat Pansus RUU KUP DPR Kamis, lalu. Akomodasi fraksiMenkeu mengatakan rumusan baru tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan fraksi (F-PG dan F-Demokrat), yakni pengajuan keberatan dan banding menunda penagihan tapi tak mengubah rumusan dan konstruksi pasal lainnya.Dalam rapat itu, Menkeu juga menyatakan penolakannya terhadap usulan pembentukan Komite Pengawas Perpajakan (KPP) dan Badan Penerimaan Pajak (BPP). Untuk BPP, argumennya, akan timbul kesulitan serius dalam koordinasi penerimaan negara.Argumen itu sendiri langsung menuai bantahan dari Rama Pratama (F-PKS) dan Dradjad H. Wibowo (F-PAN). Keduanya berpandangan alasan mempersulit koordinasi itu patah dengan sendirinya karena BPP didirikan untuk memperkuat kinerja penerimaan.

Oleh Bastanul SiregarBisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Korupsi digeser ke Pengadilan Pajak'

BISNIS - Senin, 28/05/2007

JAKARTA: Anggota Pansus RUU KUP Dradjad H. Wibowo (F-PAN) menyatakan rumusan Pasal 25 & 27 RUU KUP akan menggeser sentrum korupsi ke pengadilan pajak seraya membuat mandul upaya penagihan yang dilakukan aparat pajak.Dradjad mengatakan pengadilan pajak akan menjadi tameng bagi wajib pajak besar untuk menghindari kewajibannya membayar pajak sesuai tuntutan Ditjen Pajak. Ini potensial terjadi karena selama ini menilai hakim pengadilan pajak banyak yang korup.Dia mencontohkan, jika seorang WP besar diharuskan membayar Rp500 miliar oleh Ditjen Pajak, tapi WP itu hanya menyetujui Rp50 miliar. Ketimbang menyiapkan Rp450 miliar untuk membayar sisa kekurangannya, dia akan maju ke pengadilan pajak."Lalu, di pengadilan pajak dia siapkan Rp50 miliar untuk uang suap hakim. Jadi, dari total kewajiban Rp500 miliar, dia cuma keluar Rp100 miliar. Dana Rp50 miliar itu besar bagi hakim pajak, dia pasti ambil. Sekarang banyak hakim pajak yang tidak kebal disuap." (Bisnis/bsi)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...