SBY-Amien bermaafan

BISNIS - Selasa, 29/05/2007

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Ketua MPR Amien Rais sudah saling minta maaf` ketika keduanya bertemu di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Minggu, menyusul silang pendapat soal dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dana dari Washington (AS). Amien Rais dalam jumpa pers di kediamannya di Sleman, D.I. Yogyakarta, kemarin siang, menyiratkan pernyataan saling minta maaf` tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono sekitar 12 menit di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.Amien mengatakan, "Presiden Yudhoyono meminta maaf jika selama pemerintahannya ini masih banyak kekurangan, kesalahan atau kekurangtepatan dalam memimpin negara. Dan saya juga minta maaf karena dalam berbagai seminar ataupun kegiatan lain sering mengkritik pemerintahan Yudhoyono." "Namun, percayalah semua itu didasari niat baik untuk kepentingan bangsa ini," katanya.Menanggapi jumpa pers Amien Rais, Presiden Yudhoyono di sela-sela lawatannya ke Malaysia menggelar keterangan pers singkat. Dia mengakui telah bertemu Amien Rais di Bandara Halim Perdanakusumah dan sepakat untuk mengakhiri konflik politik dan meneruskan hubungan silaturahmi antarpemimpin politik. Akhiri konflik"Dalam pertemuan tersebut kami berdua sepakat untuk mengakhiri konflik karena jika ini terus berlangsung akan menjadi tidak baik dari segi politik nasional," tambahnya seperti dikutip Antara, kemarin. Mengenai dana DKP, tutur Yudhoyono, pihaknya dan Amien sepakat menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amien Rais menceritakan kembali proses pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono. "Setelah pernyataan saya soal dana nonbujeter DKP diberitakan media massa, saya ditelepon dan diminta untuk bertemu dan berbicara dengan Presiden Yudhoyono," katanya. Dalam pertemuan itu disepakati antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais untuk terus berkomunikasi. Selain itu, disepakati pula bahwa kasus dana nonbujeter DKP diselesaikan melalui ranah hukum. Amien mengharapkan kasus ini dapat diselesaikan lewat proses hukum yang adil tanpa melupakan sama sekali masalah yang tidak kalah pentingnya, yakni kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran yang terus membengkak serta biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Dimintai tanggapan soal pertemuan SBY-Amien Rais, pengamat politik Mohammad Qodari menilai hal itu sebagai sesuatu yang sudah semestinya karena keduanya adalah tokoh nasional."Kalau dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah. Artinya yang sengsara rakyat. Sesama pemimpin memang sudah seharusnya saling berkomunikasi," ujarnya. Namun, Direktur Indo Barometer itu berpendapat kasus dana nonbujeter DKP tetap harus diproses hukum secara transparan dan tuntas. "Yang penting jangan ditarik ke politik, karena urusannya jadi panjang dan bisa memicu instabilitas."
(Tomy Sasangka)
(redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia