Keberatan tunda penagihan pajak; Kadin senang RUU KUP selesai

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

JAKARTA: Dunia usaha menyambut baik rampungnya? pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di tingkat Panitia Khusus DPR, menyusul persetujuan semua fraksi atas rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 yang mengatur soal keberatan dan banding. Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Indonesia Prijohandoyo menyatakan persetujuan Pansus DPR atas RUU KUP akan mendorong semakin banyak pengusaha membayar pajak. "RUU KUP ini merupakan jawaban atas keluhan para pengusaha selama ini. Dengan disetujuinya RUU ini,? penyimpangan dalam kesalahan pajak dapat berkurang," tutur Prijo, yang juga managing partner Priyohandoyo-Boentoro & Co. saat dihubungi Bisnis kemarin.Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang membayar pajak dengan benar. Namun, tetap dilakukan koreksi dalam jumlah yang sangat besar saat pemeriksaan. "Koreksi yang dilakukan pemeriksa itu tidak hanya 10%-20%, tapi bisa 10 kali lipat." Prijo menyatakan tindakan pemeriksan ini sering menjadi penyebab tawar-menawar antara petugas pajak dan wajib pajak. Dengan diputuskannya RUU KUP, pengusaha tidak merasa terganggu untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, menurut Prijo, dengan diputuskannya RUU KUP ini, pemeriksaan pajak diharapkan dapat dilakukan dengan fair. "Mudah-mudahan dengan itikad baik dari pembuat undang-undang, yakni DPR, efek bola salju akan membuat suasana perpajakan nasional semakin bagus, dan kemudian saling memercayai." Salah satu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUP yang paling menyita pembahasan di DPR adalah Pasal 25 tentang proses keberatan pajak. Selama ini, pasal itu menyatakan keberatan yang diajukan wajib pajak atas surat ketetapan tidak menunda penagihan pajak. Kini, dalam rumusan baru, keberatan dan banding yang diajukan wajib pajak otomatis menunda penagihan pajak. Persetujuan pansus terhadap RUU KUP dicapai melalui lobi tertutup pada Kamis, 31 Mei. Kesepuluh fraksi di DPR akhirnya setuju. Namun, Fraksi PAN akan memberikan minderheit nota terhadap kesepakatan tersebut.? Komite pengawas pajakPansus juga menyetujui pembentukan Komite Pengawasan Perpajakan, sementara pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan ditolak.Andi Rahmat (Fraksi PKS) dan Ali Masykur Musa (Fraksi PKB) yang ditemui seusai rapat mengatakan fraksi mereka menyetujui rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 karena pemerintah menjamin, selain tidak akan ada loss penerimaan, pemeriksaan akan diperkuat hingga tingkat kepatuhan tetap terjaga.Rapat akan dilanjutkan Rabu minggu depan dengan agenda tunggal pandangan mini fraksi. Sebelum itu, draf RUU tersebut kembali akan difinalkan oleh pimpinan pansus. Artinya, RUU KUP dipastikan dibahas di sidang paripurna? pada masa sidang terakhir 2006/2007 ini.Anggota Fraksi PKB DPR Ana Muawanah menyatakan persetujuan RUU KUP diharapkan dapat mendorong iklim investasi. "Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi nego-nego yang kadang terjadi saat pemeriksaan pajak." Ana mengatakan pemerintah telah membuka diri lebar-lebar dan berpikir positif bahwa wajib pajak akan semakin aktif membayar. "Jadi, marilah kita hargai itu."Suasana rapat Kamis sore itu begitu tenang dan penuh canda. Jauh berbeda dengan suasana rapat sehari sebelumnya, di mana terjadi perdebatan dan hujan interupsi pada banyak hal yang kadang lebih bersifat prosedural ketimbang substansial.Pada rapat kali itu, Dradjad H. Wibowo dan Marwoto Mintohardjo (Fraksi PAN) tidak tampak lagi tergoda mengajukan argumen-argumen tajam mereka. Rama Pratama (Fraksi PKS) bahkan tidak tampak. Harry Azhar Aziez (Fraksi PG) juga tidak mengeluarkan berbagai bantahannya.??
(bastanul.siregar@bisnis.co.id/ diena.lestari@ bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar & Diena Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DPR setuju harga minyak US$57-US$60 per barel

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

JAKARTA: Komisi VII DPR menyetujui asumsi harga minyak mentah untuk RAPBN 2008 US$57-US$60 per barel, lebih rendah dari yang dipatok tahun ini US$63 per barel. Hal itu merupakan hasil kesimpulan rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis malam. Dalam rapat itu, pemerintah juga mengusulkan adanya perubahan target produksi minyak dalam RAPBN-P 2007 menjadi 0,989 juta barel per hari.Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan masalah geopolitik Iran mendasari dipatoknya asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) dalam RAPBN tahun depan. "Tingginya harga minyak dunia belakangan ini disebabkan oleh masalah Iran. Tahun depan? masalah Iran diduga sudah selesai," kata dia.Menurut Purnomo, tingginya harga minyak dunia saat ini diperkirakan tidak berlanjut hingga tahun depan. Karena itu, pihaknya tidak mengubah harga minyak dalam RAPBN-P 2007 tetap di kisaran US$63 per barel."Sampai akhir musim panas ini, yaitu Agustus September, harga minyak tetap menguat. Setelah itu harga akan turun. Kemudian pada akhir tahun akan meningkat lagi karena musim dingin. Itulah, mengapa kami tetap mematok ICP di level US$63," tutur dia.Gubernur OPEC Indonesia Faizal Rahman menambahkan banyak faktor yang mendorong harga minyak akan turun pada tahun depan. "Seperti halnya pertimbangan produksi minyak dari negara-negara non-OPEC, dan diperkirakan harga minyak WTI [West Texas Intermediate] itu US$60,5 per barel. dengan perhitungan ini ICP bisa di posisi US$57 per barel. Level ini memang tidak pasti, dan hanya sebagai pegangan," jelas dia.Menanggapi rencana pemerintah mematok harga minyak di kisaran US$57-US$60 per barel, beberapa anggota Komisi VII menyatakan pemerintah terlalu optimistis dengan penurunan harga minyak pada tahun depan.Sementara itu, terkait dengan target produksi minyak yang mengalami penurunan dalam RAPBN-P, Dirjen Migas Luluk Sumiarso mengungkapkan hal itu disebabkan oleh adanya gangguan di sejumlah lapangan minyak. "Perkembangan empat bulan ini angka produksi yang kami patok mengalami penurunan. Seperti di Belanak, alatnya mengalami gangguan. Lainnya, pompa-pompa minyak di Riau milik Chevron tidak beroperasi." Menurut Purnomo, penurunan harga minyak tahun depan juga membuat subsidi BBM turun. "Subsidi? BBM akan turun. Tetapi kami juga mengharapkan efek dari subsidi minyak tanah yang diganti elpiji sudah mulai kelihatan," jelas dia.
(01) (redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Priok, majikan & buruh berkelakar di commuter car

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

Sejak 1 Juli 2004 pelabuhan di Indonesia memasuki babak baru dengan menerapkan kode internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code). Aturan itu merupakan ketentuan internasional untuk meningkatkan keamanan bidang kemaritiman guna mendeteksi dan mencegah tindakan yang mengancam sektor transportasi maritim dari potensi terorisme atau hal lainnya yang dapat membahayakan kapal dan fasilitas pelabuhan.Pelabuhan Tanjung Priok pun wajib mengimplementasikan aturan itu. Selain karena perannya sebagai pelabuhan utama dan merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk barang ekspor impor maupun antarpulau, jauh-jauh hari sebelumnya pelabuhan ini juga sudah men-declare sebagai pelabuhan dengan tingkat pelayanan berkelas dunia.Penerapan ISPS Code melalui sterilisasi area di terminal petikemas pelabuhan Tanjung Priok seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja nyaris tanpa masalah berarti selama ini.Fenomena lain justru mucul ketika pelabuhan Tanjung Priok menerapkan hal yang sama bagi terminal konvensional yang uji cobanya sudah dimulai 1 Mei dan diterapkan secara penuh sejak kemarin.Para pengguna jasa maupun pekerja pelabuhan di terminal konvensional seolah terhentak dari rutinitasnya selama ini. Kawasan terminal yang sebelumnya bebas dilalui oleh siapa pun, kini berubah menjadi area terbatas yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punya kepentingan aktivitas kepelabuhanan. Di kawasan ini juga tidak ada lagi pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di tepi dermaga."Untuk masuk ke terminal konvensional saat ini agak repot karena kendaraan pribadi tak boleh masuk," kata Sutarjo, pekerja di dermaga konvensional mengawali perbincangan dengan Bisnis.Biasanya, menurut pengakuan lelaki asal Banyumas yang sudah tiga tahun ini bekerja di pelabuhan tersebut, sepeda motor miliknya bisa langsung diparkir di salah satu dermaga di mana tempatnya bekerja. Namun, sejak 1 Mei, itu tak mungkin lagi. Setiap orang yang masuk ke area konvensional wajib menggunakan mobil keliling (commuter car) yang telah disiapkan untuk mengantar ke masing-masing tujuan.Mobil pribadi pun dilarang melintasi area itu dan pengendaranya harus menggunakan commuter car. Aturan ini tak bisa ditawar. Petugas gerbang yang berjaga di pintu masuk telah didoktrin untuk menjalankan aturan itu.Commuter car pada akhirnya dijadikan tempat perpaduan semua lapisan kepentingan yang hendak masuk ke area Lini 1 pelabuhan ini. Mulai dari eksekutif perusahaan bongkar muat dan pelayaran, para pekerja pelabuhan dan pelayaran, hingga tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Mereka bercampur baur, dan kesempatan pertemuan dalam hitungan menit di dalam commuter car terkadang dijadikan ajang berkelakar.Tak jarang beragam komentar muncul dalam keseharian di commuter car, mulai dari keluhan keterbatasan jumlah commuter car hingga pada persoalan pribadi seorang eksekutif yang dengan terpaksa bergabung menumpang armada rakyat itu."Terkadang ada juga perasaan risih saat kita harus satu mobil dengan pimpinan saat menuju dermaga," tutur Sutarjo.Tapi, menurut satu penumpang lainnya, ada baiknya juga, karena antara pekerja di pelabuhan bisa saling kenal dan ada kebersamaan. Selain itu, berkumpul dalam satu mobil juga bisa menghilangkan stress selepas pulang kerja.Masih wajarFenomena ini menurut Assistant Corporate Secretary Bidang Humas PT Pelabuhan Indonesia II, Hendra Budhi, merupakan hal yang masih wajar. "Lambat laun mereka juga terbiasa."Dia mengungkapkan pihak pelabuhan tidak mungkin memberi perlakuan khusus kepada salah satu lapisan pengguna commuter car tersebut, seperti menyediakan armada khusus bagi para eksekutif, pekerja maupun TKBM, karena hal itu tidak efisien.Sementara itu, menurut Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Bobby R. Mamahit, manajemen pelabuhan Priok harus cepat merespons keluhan pengguna jasa dari penerapan aturan itu khususnya menyangkut ketersediaan lahan parkir di halte utama serta jumlah armada commuter car yang dianggapnya masih kurang.Dengan hanya dioperasikan lima unit mobil Colt yang rata-rata berkapasitas 17 orang per mobil, tak mungkin bisa menampung ribuan orang yang setiap harinya masuk ke area ini.Menanggapi hal ini, Kepala Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan pihakya akan menambah empat unit mikrobus lagi pada awal bulan ini. Di shelter Jalan Alas dan Jalan Bitung masing-masing dioperasikan dua unit. Mikrobus itu masing-masing berkapasitas 35 orang.Seluruh mobil keliling ini secara periodik berputar mengantar dan menjemput pekerja pelabuhan antarhalte di Lini I. Commuter car hanya akan berhenti di halte yang telah ditentukan dan beroperasi selama 24 jam secara penuh untuk mengantar dan menjemput para pekerja/TKBM. Bagi yang menggunakan fasilitas commuter car? ini, juga tidak dikenakan biaya alias gratis.Halte di Jl. Alas, saat ini sebagai pintu masuk utama ke beberapa dermaga di antaranya dermaga 109, 110, 111, 112, 113, 114, dermaga eks-syahbandar, kantor kepanduan, dermaga 202, dan 203. Sementara halte utama di Jalan Bitung merupakan gate untuk menuju dermaga 209, 210, 211, 207X, 302, 303, 304, dan dermaga 305.Para pekerja/tamu ini cukup menunggu di halte gate utama yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman. Di dalamnya ada resto mini dengan berbagai makanan dan minuman ringan sambil menunggu commuter car yang siap mengantarkan mereka ke tempat tujuan yang diinginkan.Hal ini dilakukan manajemen cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk memenuhi tuntutan pengguna jasa terhadap keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan keteraturan di Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok pada umumnya dan di area Lini I pada khususnya.
(redaksi@bisnis.co.id)
Oleh Akhmad Mabrori
Kontributor Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Australia Minta Maaf

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

Tentang hubungan RI-Australia, Sutiyoso menyerahkannya kepada Departemen Luar Negeri.

JAKARTA -- Menteri Utama Negara Bagian New South Wales, Australia, Morris Iemma M.P., meminta maaf secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atas insiden masuknya dua polisi ke kamar Sutiyoso tanpa izin saat ia berada di Sydney, Selasa lalu.
Permintaan maaf Iemma disampaikan melalui surat yang diserahkan langsung oleh Duta Besar Australia di Indonesia, Bill Farmer, kepada Sutiyoso di Balai Kota, Kamis sore lalu. Farmer sebelumnya telah menemui Sutiyoso sekitar pukul 09.30 WIB untuk meminta maaf secara pribadi, tapi ia kembali datang ke Balai Kota pada pukul 17.20 WIB khusus membawa surat permohonan maaf Iemma.
"Saya meminta maaf atas tekanan dan ketidaknyamanan yang menyebabkan Anda pulang lebih awal dari New South Wales," tulis Iemma dalam surat berlogo Kementerian Utama NSW tertanggal 31 Mei 2007 itu.
Lebih lanjut Iemma memperjelas bahwa terjadinya insiden itu karena sistem pengadilan Australia bersifat independen dari institusi pemerintah. "Pemerintah NSW dan warganya tidak punya kekuasaan mencampuri kerja pengadilan kami," katanya.
Ia memastikan insiden itu sangat mengganggu pemerintah NSW, dan komisaris polisi setempat sudah menyelidiki secara mendalam tindakan tidak patut itu.
Hasil penyelidikan Direktur Jenderal Kementerian Utama NSW dan kabinet, dia menjelaskan, juga memastikan kurangnya koordinasi antara petugas protokoler dan petugas keamanan. "Ini sangat mengecewakan saya," tulis Iemma.
Iemma juga meminta hubungan sister city Jakarta-NSW tetap berlanjut karena, menurut dia, penting sebagai bentuk komitmen menjalin persahabatan di antara warga kedua kota. "Saya percaya spirit persahabatan itu akan menyelesaikan insiden ini."
Menanggapi surat itu, Sutiyoso mengaku tersentuh dan terharu karena banyak berisi permintaan maaf kepada dirinya. "Hampir tidak lazim surat seperti itu dikirim kepada pejabat. Sangat memuaskan dan lebih dari yang saya inginkan," katanya.
Sutiyoso mengaku akan berbesar hati dan memperbaiki hubungan antara NSW dan Jakarta, apalagi permintaannya agar dilakukan penyelidikan terhadap kedua detektif itu dipenuhi. "Detektif itu akan dihukum dan saya yakin karier mereka akan habis karena ini kesalahan teknis fatal," kata Sutiyoso.
Tentang hubungan pemerintah RI-Australia yang sempat menghangat akibat insiden itu, ia menyerahkannya kepada Departemen Luar Negeri. "Masalah NSW-Jakarta telah berakhir," katanya.
Untuk membuktikan penyesalan itu, Iemma berjanji akan datang menghadiri perayaan ulang tahun Jakarta pada 21 Juni mendatang.
Insiden yang menimpa Sutiyoso bermula dari tindakan detektif senior Constable Scrzvery dan sersan detektif Thomas, yang masuk ke kamar 3107 Hotel Shangri-La, tempat Sutiyoso menginap, dengan memanfaatkan kunci induk. Keduanya meminta Sutiyoso bersaksi dalam sidang kasus Balibo, yang menewaskan lima wartawan Australia di Timor Timur pada 1975. Sidang itu memang tengah digelar di pengadilan NSW.
Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Australia melanggar Undang-Undang Hukum Internasional, karena mereka tidak boleh memeriksa pejabat negara asing. Sebab, undang-undang imunitas pejabat negeri asing juga berlaku di negeri itu.

BADRIAH AGUS SUPRIYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Yang Bertahan dari Terjangan Peluru

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

"Operasi pengangkatan proyektil segera dilakukan jika kondisi pasien sudah pulih," kata Sri Endah Noviani, Kepala Hubungan Masyarakat RS Sjaiful Anwar, kepada wartawan.
Choirul Anwar belum meninggal. Meski dada kirinya ditembus peluru ketika warga desanya bentrok dengan pasukan marinir pada Rabu lalu, dan media massa, termasuk Koran Tempo, mengabarkan ia meninggal berdasarkan keterangan pamannya, bocah berusia tiga tahun itu ternyata masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr Sjaiful Anwar, Kota Malang.
Hingga kemarin, proyektil di dadanya belum bisa dikeluarkan karena kondisinya masih lemah. "Operasi pengangkatan proyektil segera dilakukan jika kondisi pasien sudah pulih," kata Sri Endah Noviani, Kepala Hubungan Masyarakat RS Sjaiful Anwar, kepada wartawan.
Choirul berhasil melewati masa kritis Kamis lalu. Begitu sadar, ia menangis mencari ayahnya. Entah apa reaksinya jika ia tahu sang bunda, Mistin, sudah meninggal ketika menggendongnya.
Menurut Noviani, kondisi Choirul hingga kemarin sudah menunjukkan kemajuan dibanding saat tiba di ruang instalasi gawat darurat Rabu lalu. "Tapi dibutuhkan stamina yang lebih bagus dan kuat lagi agar operasi pengangkatan proyektil bisa dilakukan. Jika tidak, operasi akan berdampak terhadap keselamatan jiwa pasien," katanya.
Kini Choirul setiap saat dijaga oleh Sutrisno, 27 tahun, ayahnya, dan Samad, sang kakek, yang berusia 50-an tahun. Kedua warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, itu sangat khawatir melihat kondisi Choirul.
Samad menemani cucunya sejak hari pertama. Ia bahkan memilih tidak menghadiri pemakaman jenazah putrinya, Mistin, 25 tahun, demi menjaga cucunya. Pemakaman Mistin diurus sang menantu.
Sutrisno harus menempuh perjalanan sekitar 80 kilometer dari Pasuruan ke Malang pulang-pergi demi menemani Samad dan Choirul.
Samad adalah Kepala Dusun Tlogo, Desa Tlogo. Sewaktu belasan personel marinir dari Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut, Grati, bentrok dengan warga pada Rabu lalu, Samad sedang berada di rumah. Lima orang marinir meringkus Samad dan sempat menendanginya. Samad baru dilepas ketika dirinya mengaku sebagai kepala kampung.
"Saat kejadian, marinir mengejar massa ke rumah warga. Marinir melepaskan tembakan ke rumah-rumah warga. Choirul sedang digendong ibunya di depan rumah. Kabih ampon e tentoege jeng se Kuasa (semua sudah ditentukan Yang Mahakuasa)," kata Samad, seperti ditirukan kerabatnya, Salih.
Sutrisno langsung pingsan begitu mengetahui istrinya meninggal kena peluru. Ia pingsan lagi pada Kamis lalu setelah mendapat kabar putranya ikut tewas. Kabar ini lekas menyebar ke seluruh desa, apalagi sampai diumumkan lewat pengeras suara. Ribuan pelayat yang menghadiri pemakaman empat jenazah korban bentrokan itu pun ikut terharu dan menjerit histeris.
Situasi yang sangat kacau beberapa jam setelah insiden berdarah meletus itulah yang membuat informasi menjadi simpang-siur dan membuat pers salah membuat berita. Semoga kesalahan ini justru membuat Choirul sanggup bertahan lebih lama. Amin.

ABDI PURMONO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekspor Minyak Sawit Mentah Akan Kena Bea Keluar

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

Di Sragen, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen awal pekan lalu justru menaikkan harga minyak goreng dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.000 per kilogram.

JAKARTA -- Pemerintah mengkaji penerapan bea keluar (pungutan ekspor) produk minyak sawit mentah (crude palm oli/CPO) untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri.
"Sedang dibahas di tim teknis. Pekan depan akan dibawa ke rapat koordinasi menteri ekonomi," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela-sela seminar An East Asia Renaissance, di Jakarta, Kamis lalu.
Ketentuan tersebut, kata Mari, juga untuk mengoptimalkan rencana penerapan aturan baru lainnya, yakni domestic market obligation (DMO)-produsen wajib memasok CPO ke dalam negeri dalam jumlah tertentu.
Selama satu setengah bulan terakhir, harga minyak goreng curah di sejumlah daerah melambung di atas harga normal Rp 6.000-6.500 per kilogram.
Pada 1 Mei lalu pemerintah meluncurkan program stabilisasi harga, termasuk menggelar operasi pasar.
Namun, hingga kemarin, harga tetap tinggi. Di Palembang, harga melonjak hingga Rp 8.400 dari sebelumnya Rp 8.000 per kilogram. Di Sragen, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen awal pekan lalu justru menaikkan harga minyak goreng dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.000 per kilogram.
Menanggapi hal ini, Mari mengatakan pemerintah tetap berharap program stabilisasi harga atau operasi pasar terhadap minyak goreng dioptimalkan dulu sambil menunggu kebijakan baru tersebut.
Di tempat terpisah, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., PT Indofood Sukses Makmur Tbk., dan PT London Sumatera Tbk. (Lonsum) menyatakan siap memasok CPO ke pasar domestik. "Kami akan menyuplai sekitar 1.500 ton per bulan kepada perusahaan penyulingan," kata Direktur Utama Bakrie Sumatera Ambono Janurianto.
Direktur London Sumatera Zafril Ansgar Hamzah mengatakan perusahaannya juga akan memasok 4.000 ton CPO per bulan.
Wakil Direktur Indofood Francis Welirang mengungkapkan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi produsen CPO, setiap produsen akan menjual produknya ke pengolah lokal dengan potongan harga 17,5 persen atau menjadi sekitar Rp 5.700 per kilogram. Lalu perusahaan pengolah menjual ke pasar pada harga Rp 6.100 per kilogram. "Masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 6.500 per kilogram," kata dia. "Itu akan berlanjut terus hingga keluarnya peraturan DMO," katanya

AGUS SUPRIYANTO ARIF ARDIANSYAH IMRON ROSYID BUDIRIZA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

TNI Gagal Selesaikan Konflik Pertanahan

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

"Jika tidak diselesaikan, peristiwa Pasuruan bisa terjadi di mana-mana."

JAKARTA -- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Effendy Choirie, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Ia menilai Djoko gagal melakukan reformasi internal TNI. "Militer masih bersikap arogan dan gagal menyelesaikan konflik pertanahan dengan rakyat," katanya Kamis lalu.
Menurut dia, saat ini banyak tanah yang diklaim milik TNI ternyata masih bermasalah dengan rakyat. Tanah-tanah itu, kata dia, diperoleh pada zaman Orde Baru dengan cara mengintimidasi. "Contohnya, ya, di Pasuruan ini. Rakyat marah karena merasa dibohongi," ujarnya.
Waktu itu, dia menjelaskan, TNI bilang tanah yang dibeli dari rakyat akan digunakan untuk pembangunan lapangan terbang. Tapi hingga kini lapangan terbang tidak kunjung dibangun. "Lha, kok, malah digunakan untuk pertanian yang dikelola bersama PT Rajawali," katanya.
Namun, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid tak sependapat dengan Effendy soal posisi Djoko. "Tidak semua petinggi TNI harus bertanggung jawab," katanya.
Hidayat mendesak TNI mengevaluasi semua tanah yang telah dikuasai. Apabila tanah itu diambil dengan cara mengintimidasi, katanya, TNI harus mengembalikan kepada rakyat.
Sejumlah tanah milik TNI memang masih bermasalah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada 27 Februari lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Soebijanto memaparkan saat ini TNI Angkatan Laut memiliki 61,92 hektare tanah yang dikerjasamakan. Sebagian besar di antaranya di Jakarta dan satu bidang di Juanda, Medan. Tak disebut tanah yang ada di Grati, Pasuruan. "Kami akan menelusuri aset tanah yang belum jelas," katanya kala itu.
TNI Angkatan Darat memiliki tanah yang dikerjasamakan sebanyak 28 bidang. Tak disebut berapa luasnya. "Untuk tanah yang belum jelas, kami akan menelusurinya," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso dalam rapat dengar pendapat yang sama.
Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, tak ada data yang pasti. Tapi, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada 19 Februari lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Herman Prayitno sempat ditanyai soal sengketa dengan warga di Sukamulya, Rumpin, Bogor, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tanah 1.000 hektare di Rumpin merupakan tanah negara yang diberikan kepada Angkatan Udara. Sengketa, kata dia, terjadi karena terbitnya surat Bupati Bogor pada 2003 yang menetapkan status tanah Rumpin untuk pemerintah Bogor, LAPAN, pemerintah Desa Sukamulya, dan para penggarap. "Akibatnya, masyarakat mengklaim tanah itu milik pribadi," kata Herman.
Ketua Tim DPR yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan perlu ada penanganan serius mengenai status tanah milik TNI. Selama ini, kata dia, banyak tumpah tindih status tanah antara TNI dan warga ataupun pihak lain. "'Jika tidak diselesaikan, peristiwa Pasuruan bisa terjadi di mana-mana,'' ujarnya saat berkunjung ke lokasi insiden berdarah Alas Tlogo, Pasuruan.
Juru bicara Markas Besar TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, mengakui banyak tanah TNI yang berstatus sengketa dengan warga. Agar kasus Pasuruan tak terulang, menurut dia, lembaganya akan meneken memorandum of understanding dengan Badan Pertanahan Nasional. "Kami sedang merumuskan konsepnya," katanya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menilai persoalan tanah itu terjadi akibat lemahnya riwayat tanah di Indonesia. "Dari seluruh tanah yang ada, hanya 30 persennya yang memiliki sertifikat. Jika dibawa ke pengadilan, hampir dipastikan warga akan kalah," katanya.
ERWIN D ABDI P REH AS SANDY IP

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

TENTARA DINILAI MELANGGAR HAM

KORAN TEMPO - Sabtu, 02 Juni 2007

"Ini bisa masuk kategori pembunuhan berencana."

JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai penembakan warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, oleh pasukan marinir TNI Angkatan Laut merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.
"Ini bisa masuk kategori pembunuhan berencana," kata Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, saat mengunjungi lokasi kejadian di Pasuruan kemarin.
Berdasarkan keterangan sementara yang dikumpulkan, Garuda menjelaskan, warga menilai penembakan yang dilakukan marinir bukan dalam rangka bela diri. "(karena) Masyarakat tidak melakukan penyerangan," ujarnya.
Kepada Komnas HAM, warga juga mengadukan sejumlah intimidasi yang pernah dilakukan preman dan anggota marinir sejak Maret lalu. "Seperti perusakan tanaman dan ancaman," kata Garuda.
Penembakan yang terjadi pada Rabu lalu menyebabkan empat warga Alas Tlogo tewas dan tujuh lainnya terluka. Insiden ini berawal pada Selasa pagi 29 Mei lalu, ketika pasukan marinir dari Markas Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut di Grati sedang menjaga lahan yang tengah menjadi subyek sengketa dengan warga.
Juru bicara Markas Besar TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, mengatakan pernyataan Garuda terlalu prematur. "'TNI juga manusia yang tidak pernah berniat bentrok dengan siapa pun."
Dalam insiden ini, Polisi Militer Angkatan Laut telah menetapkan 13 tersangka. "Saat ini mereka kami tahan di markas," kata Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Kolonel (PM) Totok Budi Santoso.
Dari 13 orang itu, pangkat tertinggi adalah letnan dua, yang disandang Budi Santoso sebagai komandan regu.
Gubernur Jawa Timur bersama Panglima Komando Armada Timur Laksamana Madya Moekhlas Sidik, Panglima Kodam Brawijaya Mayor Jenderal Syamsul Mapparepa, dan Bupati Pasuruan Jusbalkir Aldjufri menggelar rapat dengan 50 perwakilan warga, Kamis lalu.
Dalam pertemuan yang digelar di pendopo Kabupaten Pasuruan itu, warga didampingi sejumlah tokoh masyarakat, seperti Ketua Nahdlatul Ulama Pasuruan Sonhaji Abdussomad. Kesimpulan rapat, antara lain, mengusut tuntas pelaku, meminta PT Rajawali Nusantara--saat ini mengelola tanah tersebut--menghentikan kegiatan, dan mengakhiri pemblokiran jalan.
Dalam pertemuan tersebut, kata Moekhlas, TNI telah menawari warga tanah seluas 500 meter persegi per keluarga, di luar areal lahan sengketa seluas 3.660 hektare yang dikuasai TNI Angkatan Laut. Namun, tawaran itu ditolak.
Warga, kata Imam Supnadi, salah satu perwakilan warga, ingin proses jual-beli lahan ditinjau ulang, termasuk mengungkap dokumen surat-surat tanah palsu yang dijadikan bukti oleh pihak militer. Warga juga menolak permintaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang disampaikan lewat Moekhlas, menjadikan Choirul, 3 tahun--salah satu korban luka tembak--sebagai anak angkat.
Pengurus Besar NU kemarin menyatakan penembakan itu merupakan tindakan keji dan tidak bisa ditoleransi. "Tugas TNI itu melindungi rakyat, bukannya menembaki rakyat," ujar Ketua Umumnya Hasyim Muzadi.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto berjanji akan bersikap terbuka dalam proses hukum penyelidikan kasus ini. Menurut dia, TNI telah menerima surat dari Komnas HAM yang ingin ikut bergabung dalam proses hukum kasus ini. "Kami welcome jika Komnas HAM ikut," katanya.

REH AS ABDI P IVANSYAH FANNY F SANDY IP KUKUH
--------------------------------------------

Tanah dan Sepatu Lars
Bukan hanya di Grati, Pasuruan, sengketa tanah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di berbagai wilayah. Kejadian dua hari lalu telah membuktikan bahwa kesemrawutan tanah bisa membuat tentara--yang dipersenjatai untuk melawan negara lain--melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri.
Silang sengkarut tanah TNI tidak muncul begitu saja. Riwayat sengketa bisa berumur puluhan tahun, bahkan bila dirunut bisa sampai ke zaman Belanda. Kasus di Pasuruan, misalnya, berawal pada 47 tahun silam.
Berikut ini rinciannya:
1960
Angkatan Laut membeli tanah 3.569 hektare seharga Rp 77,6 juta untuk pusat pendidikan.
1963
Tanah selesai dibayar, tapi sebagian warga belum pindah. Karena belum ada dana, pembangunan terkatung.
1981
PT Rajawali Nusantara berpatungan dengan Induk Koperasi Angkatan Laut membuat PT Kebun Grati Agung. Angkatan Laut memiliki 20 persen saham, dan sisanya dimiliki Rajawali. Luas kebun 3.200 hektare. Kontrak berlangsung sampai 2018.
1986
Angkatan Laut menyelesaikan proses sertifikasi lahan.
1998
Bupati Pasuruan mengusulkan agar warga yang menempati lahan dipindah ke lokasi lain, dengan kompensasi 500 meter persegi tiap keluarga. Pada dasarnya pihak AL setuju, tapi menunggu dana Departemen Keuangan.
Pertengahan 1998
Warga mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta tanah dikembalikan kepada mereka. Warga berkeras tanah yang dimaksudkan adalah warisan leluhur mereka. Ada 6.000 keluarga yang tinggal di lahan sengketa ini.
1999
Pengadilan menyatakan tanah itu milik Angkatan Laut karena ada sertifikat.
2001
Warga menebang 12 ribu pohon mangga siap panen, merusak pompa dan jaringan pengairan. Angkatan Laut memutuskan menjadikan wilayah itu sebagai pusat latihan tempur.
30 Mei 2007
Marinir, yang menjaga regu Rajawali Nusantara bekerja, bentrok dengan warga. Tentara menewaskan empat warga.


Sengkarut Tanah Tentara
Rumpin Desa Sukamulya, Rumpin, Bogor
Angkatan Udara hendak membangun tempat latihan air di desa Sukamulya, Rumpin, Bogor. Tapi lahan yang digunakan itu juga diklaim milik warga setempat berdasarkan girik tanah. Sedangkan Angkatan Udara mengklaim tanah itu berdasarkan keputusan Panglima Perang pada 1950.22 Januari 2007. Bentrokan meledak. Seorang warga terkena tembakan, dua luka parah, dan beberapa pingsan dipukuli tentara, termasuk perempuan guru mengaji dan gadis siswi SMP. Angkatan Udara juga memukuli enam warga sebelum kemudian warga diserahkan ke polisi.

Pangkalan Udara GordaDesa Lamarang, Binuang, Serang, Banteng
Warga ingin mendapatkan kembali 800 hektare tanah yang dipakai sebagai lapangan udara oleh Angkatan Udara. Menurut warga, girik tanah mereka disita pemerintah pada zaman penjajahan Jepang. Sehari sebelum penembakan di Pasuruan, sekitar 150 warga Lamarang berunjuk rasa di DPRD setempat. Pekan lalu, sekitar 150 warga Lamarang berunjuk rasa di DPRD setempat.

Melak-Barong Tongkok
Angkatan Udara dan sekitar 300 keluarga adat saling mengklaim memiliki tanah 472 hektare di sepanjang jalan Kecamatan Melak-Barong Tongkok, Kutai Barat.

Teluk Bayur
Kaum Marah Alamsyah Datuak Magek Marajo Suku Tanjung Balai Mansiang merasa Angkatan Laut menyerobot tanah mereka untuk membangun pangkalan utama di Teluk Bayur. Angkatan Laut merasa untuk tanah yang dipakai sudah diberikan ganti rugi.

naskah: nurkhoiri abdi purnomo Sandy Indra Pratama
sumber: www.d-infokom-jatim.go.id kaltim post pbhi.or.id berbagai sumber

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Telah Terjadi Pelanggaran HAM'

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

Pom AL telah menahan 13 anggota Marinir yang terlibat bentrok.

SURABAYA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai mengusut bentrok antara warga Desa Alastlogo, Kec Lekok, Pasuruan, dan anggota Marinir pada Rabu (30/5) lalu. Komnas HAM menduga ada pelanggaran (HAM) dalam bentrok berdarah yang menewaskan empat warga tersebut.
''Peristiwa itu adalah pelanggaran, sehingga harus diusut tuntas,'' kata Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, usai meninjau tempat terjadinya bentrokan, Jumat (1/6).
Komnas HAM, kata Garuda, akan mengumpulkan informasi selengkapnya dari dua pihak, warga maupun Marinir. ''Kita telah melihat dan mendengarkan informasi di lapangan. Apa pun alasannya, peristiwa berdarah seperti itu tidak boleh terjadi,'' katanya.
Boleh saja, ujar dia, Dankormar Marinir mengatakan penembakan itu terpaksa dilakukan karena membela diri atau peluru memantul. ''Silakan saja, tapi masyarakat bisa memberi kesaksian berbeda.''
Untuk mengusut tragedi tersebut, menurut Garuda, Komnas HAM sedang mengatur pertemuan dengan masyarakat dan pejabat publik Desa Alastlogo. Keterangan yang digali adalah mengapa Marinir menggunakan senjata api yang biasa digunakan bertempur.
Pertanyaan yang juga akan dicari jawabannya adalah mengapa penembakan bisa masuk ke rumah, sehingga warga yang berada di rumah turut jadi korban. Berikutnya, apakah benar anggota Marinir itu membela diri. ''Kalau tujuannya mengamankan tanah yang dipersengketakan, bukankan itu tugas polisi. Bukan tugas pasukan tempur,'' tegasnya.
Hasil investigasi sementara oleh LBH Surabaya, kata ketuanya, Athoilah, membuktikan peluru yang bersarang di tubuh korban dalam posisi horizontal. ''Jadi, tak mungkin karena pantulan. Lagi pula, lokasi penembakan adalah lahan perkebunan yang gembur,'' katanya.
Pernyataan LBH dikuatkan saksi mata Jumatun, yang juga ibu Dewi Khotijah -- korban tewas. ''Saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka menembak tidak ke tanah.''
Penembakan warga di Pasuruan itu, tegas Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, merupakan tindakan keji dan tak bisa ditoleransi. Setiap anggota TNI seharusnya bertugas melindungi rakyat. ''Yang harusnya ditembak itu musuh negara, bukan rakyat biasa.''
Ketua Dewan Syura DPP PKB, Abdurrahman Wahid, akan menuntut secara hukum TNI AL atas tragedi Pasuruan. Mantan menhan, Mahfudz MD, ditunjuk menjadi ketua kuasa hukum PKB. ''Tak cukup dengan permintaan maaf, harus dengan keputusan pengadilan,'' katanya.
Guna memudahkan pemeriksaan Polisi Militer AL (Pomal), ke-13 anggota Marinir yang terlibat bentrok dengan warga telah ditahan. ''Pemeriksaan dilakukan simultan. Tidak hanya dari tentara, kami juga minta keterangan warga,'' kata Danpomal, Kol Laut Totok Budi Susanto.
Sementara, kontrak kerja sama TNI AL dengan PT Rajawali --penggarap lahan tanah yang dipersengketakan-- ungkap Pangkoarmatim, Laksda Moekhlas Sidik, telah dibatalkan. ''Lahan itu akan digunakan seperti semula, untuk latihan perang,'' katanya.
Selain untuk latihan perang, di lahan itu juga akan dibangun lapangan terbang, pendaratan pasukan Marinir, dan sekolah militer AL. Lahan tanah yang digarap PT Rajawali luasnya mencapai 3.666 hektare yang tersebar di 11 desa. Masa kontraknya dari 1981 hingga 2018.
Untuk menuntaskan sengketa tanah tersebut, ungkap Ketua Tim Pertanahan Komisi II DPR, Nasir Djamil, DPR segera membentuk tim gabungan yang terdiri atas Komisi I, II, dan III. ''Kasus ini ibarat api dalam sekam,'' katanya. Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, akan mengutamakan penyelesaian sengketa tanah antara TNI AL dan warga Desa Alastlogo. (tok/lis/ren/rto/osa/eye/ade )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden Buka Gelombang II CSR Republika-Telkom

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan membuka pendaftaran gelombang kedua corporate social responsibility (CSR) yang diadakan atas kerja sama Republika dan Telkom, hari ini di Istana Negara, Jakarta. Presiden berharap perusahaan lain mempunyai kepedulian sosial yang sama seperti Telkom dan Republika.
''Akan baik bagi bangsa dan negara kalau banyak perusahaan punya kepedulian yang sama karena pemerintah banyak keterbatasan,'' kata SBY ketika menerima tim CSR Republika-Telkom, Kamis (31/5) di Kantor Presiden.
Pelatihan guru sebagai program CSR Republika-Telkom, menurut SBY, patut ditiru karena guru mempunyai peran besar. ''Tanpa guru, kita tidak akan menjadi apa-apa. Presiden, menteri, dan semua bisa menjadi sekarang adalah berkat guru.''
''Karena itu, ketika diminta memberi sambutan memotivasi para guru, saya sangat menyambut gembira,'' tambah Presiden. Selain menyambut baik program pelatihan guru, SBY juga terkesan dengan kerja sama Republika dan Unilever untuk program Jakarta Green and Clean. ''Program ini diperlukan karena sudah menjadi kebijakan global, termasuk Indonesia,'' ujarnya.
Tim CSR Republika-Telkom yang diterima Presiden adalah Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah; Dirut Republika, Erick Thohir; Pemred, Ikhwanul Kiram Mashuri; Wapemred, Nasihin Masha; Direktur Marketing Republika, Nuky Surachmad. Sementara, SBY didampingi Mensesneg, Hatta Rajasa; Menkominfo, M Nuh; Seskab, Sudi Silalahi; Kepala BKPM, M Luthfi; Kepala LKBN Antara, Asro Kamal Rokan; serta juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng.
Program pelatihan guru, kata Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah, merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara guru dan anak didik. ''Tentu saja, pengajar yang kami pilih cukup layak untuk meningkatkan motivasi para guru,'' kata dia.
Dirut Republika, Erick Thohir, mengungkapkan, selain sebagai agen informasi, Republika juga punya tanggung jawab publik. ''Salah satunya program pendidikan guru dan perhatian kepada lingkungan. Kita akan konsistem membangun ini untuk 10 tahun yang akan datang.''(osa )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Peluru itu Masih Menggores Duka

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

''Istri saya meninggal. Anak saya sengsara dan tersiksa menahan sakit. Apa salah mereka, kok ditembak?'' ujar Sutrisno (32 tahun) bertanya. Pertanyaan-pertanyaan berselimut sedih dan duka itu selalu diungkapkan Sutrisno pada wartawan di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, setelah istrinya, Mistin, dan anaknya, Khoirul Anwar (3 tahun), menjadi korban penembakan anggota Marinir TNI AL di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kab Pasuruan, Jatim, Rabu (30/5) lalu.
Sutrisno yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini selalu mengeluh dan mempertanyakan sikap anggota TNI AL yang membabi buta itu. Tindakan anggota Marinir TNI AL yang gelap mata itu tidak hanya menewaskan Mistin. Belasan orang lainnya juga menjadi sasaran peluru tajam mereka. Selain Mistin, ada tiga orang lainnya yang meninggal yakni Rahman (23 tahun), Sulton (45 tahun), dan Siti Khotijah (20 tahun). Rohman, Sulton, dan Siti Khotijah tertembak di bagian kepalanya. Sedangkan Mistin tertembak di bagian dadanya.
Dua korban lainnya mengalami luka serius. Mereka adalah Irwanto (25 tahun) dan Khoirul Anwar (3 tahun). Irwanto tertembak di bagian perut, sedangkan Khoirul Anwar tertembak di bagian dadanya. Mereka saat ini sedang menjalani perawatan secara intensif di RSSA Malang.
Awalnya, kondisi Khoirul Anwar seperti tidak merasakan apa-apa. Dia hanya terdiam, tidak mengeluh, kendati dadanya tertembus timah panas. Bahkan, sehari setelah peristiwa itu, kondisinya sempat mulai pulih. Namun, setelah dua hari dipindah dari Unit Gawat Darurat (UGD) RSSA Malang, balita yang sudah bisa berbicara ini mengeluh kesakitan. Dia sering menangis dan mengerang-ngerang menahan rasa sakit serta minta pulang.
Di sela-sela tangisnya yang tidak henti itu, dia selalu menyebut nama ibu dan bapaknya yang sedang menjaga di ruang 13, RSSA Malang. ''Bapak, ibu pulang. Pulang ... pulang! Irul sakit, tidak mau di sini,'' begitu keluhan yang diucapkannya sambil menangis.
Hati Sutrisno pun menjadi semakin pilu mendengar tangis anaknya. Alapagi, darah segar masih sering keluar dari bekas luka di dada anaknya. Selain itu, selang pernapasan yang disambungkan ke paru-paru Khoirul untuk membantu pernapasan juga membuat Sutrisno semakin miris melihatnya.
Hingga kemarin, peluru yang menembus dada anak yang tertembak saat digendong Mistin ini belum dikeluarkan. Tim medis RSSA Malang belum bisa mengambil tindakan operasi, karena kondisi Khoirul dinilai belum memungkinkan. Disinyalir, peluru yang menembus dada Mistin juga ikut bersarang di paru-paru kiri Khoirul.
Menurut Sutrisno, berdasarkan informasi yang diterima dari tim medis, paru-paru Khoirul mulai berlendir. Sehingga, dia merasakan sakit yang luar biasa. Perasaannya menjadi semakin berat karena pelurunya belum diambil. ''Jika anaknya sekarang sering menangis, ada kemungkinan serpihan proyektilnya menyebar ke organ vital lainnya,'' jelas salah seorang tim medis yang enggan disebutkan namanya.
Melihat anaknya yang kerap berteriak kesakitan dan istrinya yang meninggal membuat Sutrisno terlihat sangat emosional. ''Kami benar-benar tidak terima dengan perlakuan anggota Marinir TNI AL. Mereka harus ditindak tegas. Mereka benar-benr biadab. Tidak punya hati nurani,'' ujar dia dengan nada tinggi. Dia pun meminta agar pemerintah berani membela rakyat kecil yang miskin dan tidak punya apa-apa.
Kegeraman dan kepiluan Sutrisno semakin dalam karena sampai saat ini masih bingung mencari biaya perawatan anaknya. Dia mengaku selama dua hari anaknya menjalani perawatan sudah banyak uang yang dikeluarkan. Uang itu diperoleh dari pinjaman keluarga dan bantuan kerabatnya.
Sementara sampai saat ini, bantuan Pemkab Pasuruan yang berjanji akan menanggung semua biaya perawatan belum diterimanya. Padahal, selama dua hari menjalani perawatan, banyak obat yang harus dibeli karena di RSSA tidak tersedia. ''Kalau tidak ada bantuan pemerintah, dari mana kami bisa membiayai perawatan ini,'' jelasnya.
Sementara itu, Irwanto (25 tahun) yang juga menjadi korban penembakan bagian pinggul, kondisinya terus membaik. Dia sudah menjalani operasi pengambilan peluru yang bersarang di pinggulnya. Pelaksanaan operasi yang dilakukan pukul 24.00 hingga 01.30 WIB, Kamis (31/5) dini hari berlangsung lancar.
Makanya, kondisi Irwanto lebih baik ketimbang Khoirul Anwar. Meski begitu, dia tetap merasa kesakitan. Menurut dia, warga sempat emosi setelah melihat Siti Khotijah dan Mistin bersama Khoirul Anwar ditembak oleh anggota Marinir. Saat itu, secara spontan dia melakukan pembelaan dan sempat kejar-kejaran sama tentara. Lantas, dia kena tembak dan mengaku tidak tahu selanjutnya. ''Saya hanya merasakan sakit sekali saat ini,'' ungkap dia sambil memegang perutnya.
Dia berharap anggota TNI itu dihukum seberat-beratnya. Menurut dia, penderitaan rakyat tiada taranya. Apalagi, mereka hampir semuanya merupakan rakyat miskin. Karena itu, tidak berlebihan bila keluarga Irwanto juga bingung untuk menanggung biaya perawatan seperti yang dialami Sutrisno. Untuk membeli obat selama dirawat di RSSA Malang, keluarganya sudah mengeluarkan biaya lebih dari Rp 600 ribu.
Menurut Susanto, kakak kandung Irwan, untuk menebus seluruh obat, pihaknya mengandalkan pinjaman dari orang lain. ''Bantuan berupa sumbangan dari tetangga memang ada. Tapi, kami tidak banyak berharap pada mereka. Kami pun tidak tahu lagi dari mana akan dapat uang, jika tidak ada bantuan dari pemerintah. Sebab, orang tua kami (Tiyasun) hanya pedagang bakso keliling,'' ujar Susanto menjelaskan.
Karena itu, baik keluarga Irwanto maupun Sutrisno sangat berharap agar Pemkab Pasuruan memenuhi janjinya. Sehingga, korban dan keluarganya tidak kebingungan mencari utangan untuk menutup biaya pengobatan.
Mereka juga menuntut agar anggota Marinir itu dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, usai meninjau lokasi bekas penembakan yang dilakukan anggota Marinir di rumah almarhumah Siti Khotijah mengatakan bahwa ke-13 anggota Marinir itu dapat dijatuhi hukuman mati. Menurut dia, penembakan terhadap warga sipil itu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. (aji )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sister City Jakarta-Sydney Dilanjutkan

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

JAKARTA -- Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia, secara resmi meminta maaf kepada Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, berkaitan dengan pelecehan yang dilakukan dua polisi Australia, Selasa (29/5) lalu. Telah dikirimnya surat permintaan maaf tersebut, menjadi tanda dilanjutkannya hubungan sister city Jakarta-Sydney. ''Tapi, untuk urusan Indonesia dan Australia, saya serahkan pemerintah pusat melalui Menlu,'' kata Sutiyoso, Kamis (31/4).
Permohonan maaf Gubernur NSW, Morris Iemma, menurut Sutiyoso, sudah memadai dan memuaskan. Bahkan, dia mengatakan, apa yang disampaikan Iemma sudah lebih dari yang diharapkan. ''More than I need,'' kata dia. Salinan surat permintaan maaf Iemma, langsung disampaikan Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, ke Balai Kota, Jakarta, Kamis (31/5).
Menurut Iemma, tindakan dua polisi Australia yang menyelusup ke kamar hotel Sutiyoso di Sydney, itu tanpa sepengetahuan Pemerintah NSW. Dalam suratnya, Iemma juga telah meminta Komisioner Polisi Federal NSW mengusut tindakan tak sopan dua polisi tersebut. ''Penyelidikan polisi senior itu akan menentukan apakah tindakan mereka sesuai prosedur atau tidak,'' tulis Iemma dalam suratnya.
Iemma berharap, jalinan kerja sama sister city antara Jakarta dan Sydney tetap berlanjut. ''Hubungan kedua kota sangat penting. Ini sebagai bentuk komitmen NSW untuk meneruskan hubungan masyarakat di dua kota,'' tambah Iemma.
Menurut Sutiyoso, dia sempat tersinggung atas ulah dua polisi yang masuk kamar tanpa izin itu karena tak mengakui perbuatannya. ''Saya jamin kalau mereka masuk dengan master key,'' katanya.
Di antara saksi mata yang menguatkan pernyataannya, lanjut Sutiyoso, adalah pegawai hotel dan ajudannya, Hendro Basuki. Pegawai hotel itu memberi kesaksian di bawah sumpah bahwa dia dipaksa dua polisi tersebut menyerahkan master key.
Kalau dua polisi itu memohon dengan baik, kata Sutiyoso, tentu dia akan memberi tanggapan yang wajar. Namun, cara mereka menyelinap kamarnya itu dianggap sebagai tindakan tak layak, apalagi dia adalah tamu negara. ''Saya percaya karier dua polisi itu hancur karena telah mempermalukan negaranya sendiri.''
Di Australia, PM Australia, John Howard, meminta pemeriksa kasus Balibo Five melakukan tugasnya secara independen. Howard menegaskan, Sutiyoso adalah tamu negara. ''Biarkan pemerintah negara bagian yang menjelaskan kejadian yang menimpa Sutiyoso,'' katanya. ( ind/fer/afp/ap )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tanggul Lapindo Kritis, Semburan Lumpur Meningkat

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

SIDOARJO -- Beberapa tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas Inc kini berada dalam kondisi rawan jebol. Hal ini terjadi menyusul kritisnya keadaan tanggul utama (cincin) yang berada di dekat pusat semburan, akibat terus meningkatnya volume semburan lumpur.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Ahmad Zulkarnain, di Sidoarjo, Jumat (1/6), membenarkan beberapa tanggul yang kritis itu antara lain berada di titik 44 dan 45 yang letaknya memang di dekat semburan. Bahkan, di dua titik itu, kalau malam hari sering mengalami keadaaan over topping.
''Tanggul yang kritis cukup banyak. Selain di tanggul cincin, juga terjadi di tanggul Pejarakan. Hal ini, karena semburan lumpur meningkat, kalau pada malam hari. Mungkin saja pengaruh gravitasi bumi,'' katanya.
Ia mengatakan, hingga kini masih belum mengetahui secara persis mengenai penyebab meningkatnya volume semburan lumpur tersebut. Dugaannya dapat karena faktor alam, dimana pada malam hari volume lumpur terpengaruh gravitasi bulan. Selain itu juga karena dipengaruhi jumlah pekerja tanggul maupun operator alat berat yang lebih sedikit daripada para pekerja yang beraktifitas di siang hari.
Untuk mengatasi terus bertambahnya volume luapan lumpur, BPLS akan menambah tiga pompa ulir untuk membuang lumpur secara langsung ke Sungai Porong. Penambahan pompa ini untuk mengantisipasi, bila saluran pembuangan (spillway), tidak mampu lagi menampung lumpur dari titik semburan yang terus mengalir ke arah selatan.
Zulkarnain lebih lanjut mengatakan, penambahan tiga pompa ulir ini sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. Namun masih satu unit lagi yang didatangkan dan menurut rencana dua unit pompa ulir lainnya akan dipasang pada pekan ini.
''Kami sudah memasang satu pompa ulir di Pejarakan. Masih kurang dua lagi. Rencananya pompa ini akan dipasang dalam waktu dekat. Penambahan pompa ulir ini, selain untuk membuang lumpur ke Sungai Porong secara langsung, juga mengantisipasi bila pompa di spillway macet oleh panasnya lumpur,'' katanya.
Sementara itu, dari pantauan di lapangan spillway masih terus terisi lumpur. Lumpur dari titik semburan terus mengalir ke selatan menuju saluran pembuangan yang kini mulai terjadi pendangkalan akibat lumpur yang mengeras.
Pengerukan yang dilakukan BPLS terhadap sedimentasi di spillway sempat berhenti total. Hal ini terjadi setelah warga Pejarakan pada Selasa lalu (29/5), melarang para pekerja penanggulangan lumpur untuk mengoperasikan mesin excavatornya.
Akibat aksi ini, para anggota BPLS berusaha keras membujuk warga Pejarakan untuk tidak menghentikan secara paksa kerja para operator alat berat pembuat tanggul itu. Sedangkan mengenai hasil tuntutan warga yang ingin wilayahnya dimasukkan dalam peta terkena dampak lumpur, hingga kini masih dalam proses negoisasi. (wot/ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pengusutan Dana Pilpres Harus Adil

REPUBLIKA - Sabtu, 02 Juni 2007

Penyelesaian 'secara adat' menyakitkan hati rakyat.

SOLO -- Tuntutan ditegakannya keadilan dalam pengusutan kasus dana pencalonan presiden terus bergulir. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surakarta, Hasan Mulachela, Jumat kemarin, (1/6), misalnya menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta. Ia menuntut persamaan hukum untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk bila ada tindak pidana yang dilakukan para elit politik ketika menjadi calon presiden (capres).
''Mencermati perkembangan politik dan hukum akhir-akhir ini, maka saya sebagai korban kebijakan pemerintah menuntut diberlakukan sama dengan yang lain,'' kata Hasan Mulachela, di Solo.
Ia mengatakan, sekarang telah terjadi peristiwa pengakuan saksi di persidangan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa semua calon Presiden tahun 2004 menerima aliran dana nonbujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
Menurut Hasan, penerimaan aliran dana tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Namun demikian karena dilakukan oleh para elite politik, ternyata kemudian cukup diselesaikan 'secara adat' dalam waktu 12 menit. Padahal penyelesaian dugaan korupsi aliran dana dari DKP dengan cara seperti itu cukup menyakitkan dan mengingkari rasa keadilan dan melanggar konstitusi negara Indonesia. ''Penyelesaian 'secara adat' tersebut jelas menimbulkan kesan di masyarakat bahwa hukum hanya dapat diterapkan untuk wong cilik (rakyat biasa),'' katanya.
''Dan bagi saya wong cilik yang diduga terlibat korupsi kasus APBD Kota Surakarta yang kerugiannya kurang dari Rp 100 juta, dan itu akibat sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat, sudah tiga tahun dinyatakan sebagai tersangka tanpa ada penyelesaian,'' tegas Hasan.
Terkait dengan pengusutan dana pilpres, sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan revisi aturan mengenai dana politik, terutama yang digunakan untuk keperluan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ini penting dilakukan agar kasus aliran dana yang 'tidak halal' tidak terulang kembali.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, mengatakan perlu ada pembatasan sumbangan dari calon presiden dan wakil presiden dalam proses kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. ''Batasan sumbangan kandidat dan parpol atau gabungan parpol harus disamakan dengan sumbangan badan hukum, atau diatur tersendiri,'' katanya.
Selain itu, juga perlu ada definisi yang jelas tentang pengertian tim kampanye, dan seluruh tim kampanye harus dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari aliran dana ke simpatisan pasangan calon. ''Aliran dana ke simpatisan ini sangat sulit dilacak karena simpatisan tidak memiliki kewajiban melaporkan aliran dana tersebut.''
Hal senada juga diungkapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Presiden 2004, Topo Santoso. Menurut dia, pasangan calon bisa memiliki satu tim kampanye dan sejumlah tim simpatisan dengan berbagai sebutan. Sangat dimungkinkan dana yang mengalir pada tim simpatisan itu lebih banyak dari dana yang ada pada tim kampanye.
Padahal, katanya, tidak ada mekanisme pelaporan aliran dana yang diterima atau dikeluarkan oleh tim simpatisan tersebut. Praktik seperti itu, katanya, sangat mungkin dimanfaatkan pihak tertentu untuk melanggar aturan tentang pembatasan jumlah sumbangan dalam pemilu.
Sikap kalangan DPRSejumlah anggota DPR penggagas hak menyatakan pendapat aliran dana capres, berencana akan menemui pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta penjelasan terkait dugaan penerimaan dana ilegal dan dana asing pada pilpres 2004. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu depan (6/6).
`'Kalau kasus ini terbentur di internal DPR, kita bersama-sama akan menyampaikan ke MK untuk mencari duduk perkara, kami akan meminta fatwa ke MK, dan meminta mengusut masalah ini dengan tuntas,'' ujar salah satu penggagas usulan, Abdullah Azwar Anas.
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif juga sepakat dengan sikap sebagaian anggota DPR yang akan meminta kejelasan dana itu ke MK. Menurutnya, pilihan MK sebagai salah satu jalur pengungkapan dana ilegal capres sangat tepat.
Ikhtisar:- Sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan revisi aturan mengenai dana politik.- Sebagian anggota DPR menuntut MK bersikap tegas membongkar masalah dana capres.(ant/eye )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

13 Prajurit Marinir Jadi Tersangka

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Tidak Ada Alasan Apa Pun TNI Menembak Warganya

Surabaya, Kompas - Sebanyak 13 personel prajurit Marinir, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Jumat (1/6), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan warga di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka kini ditahan di POM AL Lantamal V Surabaya.
Komandan Polisi Militer (POM) TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya Kolonel (Laut) Polisi Militer Totok Budi Susanto, Jumat di Surabaya, menyatakan, POM AL masih memeriksa beberapa saksi dan mencari data masyarakat yang melihat kejadian secara langsung sehingga belum bisa mengambil kesimpulan.
Penembakan itu terjadi Rabu lalu, mengakibatkan empat orang tewas dan sedikitnya tujuh orang luka-luka. Dua korban luka kini masih dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang. Dua korban dirawat di RSUD dr Soedarsono, Pasuruan, sedangkan tiga korban menjalani rawat jalan.
Empat korban yang meninggal, yaitu Mistin (25), Utam (40), Khotijah (25), dan Rohman (23), dimakamkan bersamaan, Kamis. Ratusan orang mendatangi pemakaman itu, isak tangis pun mengiringi sepanjang proses pemakaman.
Di sepanjang jalan menuju pemakaman, warga mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang di depan rumah sebagai tanda ikut berdukacita. Tidak tampak ada pihak Marinir yang hadir dalam pemakaman ini.
Setelah pemakaman usai atau sekitar pukul 10.00, warga yang masih emosi memblokade ruas jalan Probolinggo-Pasuruan. Akibatnya, kendaraan terjebak sepanjang 10 kilometer dan baru dibuka setelah pertemuan antara Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dan 50 warga di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada sekitar pukul 19.00.
Gubernur Jawa Timur Imam Utomo menjenguk keluarga korban penembakan. Imam menyerahkan bantuan uang bagi korban tewas sebesar Rp 5 juta, sedangkan bantuan untuk korban luka Rp 3 juta per orang. Imam meminta rumah sakit membebaskan biaya pengobatan korban penembakan itu.
Bupati Pasuruan Jusbakir memohon petinggi TNI AL memerhatikan kebutuhan warga terhadap tanah yang dijadikan Pusat Pelatihan Tempur (Puslatpur) dengan mengembalikannya kepada warga.
Namun, Panglima Komando Armatim Laksda Moekhlas Sidik keberatan jika Puslatpur dipindahkan karena sudah menjadi kebijakan TNI AL sejak tahun 1960. Pemindahan itu juga akan memakan biaya besar.
Solusi yang akan diberikan TNI AL bagi warga yang kini masih tinggal di kawasan pusat pelatihan adalah merelokasinya ke daerah di sekitar pusat pelatihan. Setiap pemilik rumah akan diberi lahan seluas 500 meter persegi. Selain itu, TNI AL juga akan menyediakan lahan 70 hektar untuk fasilitas umum.
Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan TNI AL, ada 6.302 rumah di area Puslatpur TNI AL. Itu berarti lahan relokasi dan fasilitas umum yang harus disiapkan sekitar 385 hektar. Lahan ini diambil dari lahan TNI AL seluas 3.569 hektar. Setelah warga direlokasi, Puslatpur akan dikembangkan menjadi Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI AL.
Menurut penuturan sejumlah warga, prajurit Marinir sering latihan di halaman rumah warga, bahkan tank milik TNI AL pernah menabrak sebuah rumah dan pos keamanan lingkungan di Desa Alas Tlogo.
Mengenai usulan relokasi itu, perwakilan warga dari 11 desa di Kecamatan Lekok, Grati, dan Nguling akan kembali bertemu dengan Pangarmatim untuk membicarakannya, Senin depan. Ini salah satu butir kesepakatan pertemuan antara perwakilan warga dan Pangarmatim, Kamis.
Selain kesepakatan itu, Pangarmatim menyatakan, penggarapan lahan oleh PT Kebon Grati Agung (KGA), anak perusahaan PT Rajawali I dan berinduk perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia, di Lekok dan Nguling juga dihentikan tahun ini.
Dipindah
Reaksi atas kasus penembakan itu meluas. Ketua DPR Agung Laksono meminta TNI menjadikan peristiwa di Pasuruan sebagai sebuah pelajaran berharga, mengingat sengketa tanah antara TNI dan warga sipil di Pasuruan bukan merupakan kasus satu-satunya. Agung meminta korps Marinir meminta maaf dan mengakui tindakan itu sebagai suatu kesalahan. "Saya selaku Ketua DPR meminta TNI mengusut kasus itu secara tuntas," ujarnya di Surabaya.
Direktur PT KGA Sri Ranto mengatakan, PT KGA menyewa lahan seluas 2.600 hektar milik TNI AL sejak 1981. Perusahaan itu memiliki sertifikat hak pakai sampai 2018. Pembagian pendapatan antara PT KGA dan Induk Koperasi TNI AL (Inkopal) adalah 80 persen untuk PT Rajawali I dan 20 persen untuk Inkopal.
Warga menduga penembakan itu terkait dengan PT KGA. Namun, Sri Ranto membantah perusahaan itu memanfaatkan prajurit Marinir menjaga kegiatan penggarapan lahan.
Menurut dia, prajurit Marinir saat itu sedang latihan dan kebetulan bertemu petugas yang sedang menggarap lahan PT KGA.
Dari Malang dilaporkan, kasus penembakan itu juga menuai protes dan demonstrasi mahasiswa. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia menggelar demonstrasi di depan bundaran kampus di Jalan Veteran, Kota Malang, Jumat.
Di Jakarta, puluhan anggota masyarakat dan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menggelar aksi keprihatinan dan solidaritas terhadap kasus Pasuruan. Kasus itu menambah rentetan pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan yang belum tuntas, seperti tragedi 1965/1966, Tanjungpriok, Talangsari, dan Semanggi 1998.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyatakan, apa pun alasannya, tindakan anggota TNI menembak rakyatnya sendiri tidak dapat dibenarkan.
Hasyim Muzadi menyatakan, TNI AL harus menyantuni keluarga korban dan para anak yatim yang ditinggalkan, tidak sekadar menanggung biaya pengobatan dan pemakaman. Tragedi ini mencoreng citra TNI sendiri.
Ketua DPP Hizbuth Tahrir Indonesia M Al Khaththath mengatakan, penembakan terhadap warga sipil ini bukti masih kuatnya budaya arogansi penguasa.
Ketua Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR M Nasir Djamil (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nanggroe Aceh Darussalam I), Kamis, meminta pimpinan DPR segera membentuk tim gabungan Komisi I, II, dan III untuk menyelidiki kasus itu. Kasus tanah seperti di Pasuruan ibarat api dalam sekam. Dari data yang diperoleh Tim Kerja Pertanahan, sebagian besar kasus tanah di Indonesia melibatkan institusi tentara atau polisi.
Menurut Nasir, Panglima TNI harus memecat dengan tidak hormat tentara yang terbukti menembak warga.
Di tempat terpisah, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun mendesak pimpinan TNI menyelidiki secara tuntas dan transparan insiden Alas Tlogo, Pasuruan. Harus ditemukan siapa yang bersalah dan mesti ada sanksi tegas serta adil terhadap mereka yang jelas-jelas bersalah.
Kecaman juga datang dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Zulkifli Hasan. Persoalan pembebasan tanah bukanlah wewenang aparat TNI untuk menyelesaikannya. Mengingat kasus sengketa lahan antara warga sipil dan TNI juga terjadi di berbagai tempat, hendaknya sengketa itu diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid di Jakarta, Jumat, menyatakan, PKB akan menggugat TNI AL dan PT Rajawali Nusantara terkait tewasnya empat warga Alas Tlogo. Tim hukum PKB yang diketuai Mahfudz MD mulai mengumpulkan data dan fakta lapangan untuk dijadikan bahan gugatan. (APA/NIK/INA/ODY/ DIK/MZW/JON/CHE/NIT)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Waisak; Presiden: Keteguhan Sang Buddha Harus Diteladani

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Magelang, Kompas - Tekad dan keteguhan Sang Buddha Sidharta Gautama dalam mencapai pencerahan dan pembebasan kehidupan manusia dapat menjadi teladan bagi siapa pun, tidak hanya bagi umat Buddha. Tindakan ini diharapkan menjadi sumber motivasi bagi umat manusia dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk mengatasi berbagai krisis.
"Namun, dengan mengacu pada perjalanan Sang Buddha, perjuangan mengatasi krisis guna mencapai tujuan mulia tidak mudah dilakukan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara Perayaan Tri Suci Waisak 2551 BE/2007 di pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (1/6).
Mengingat hal itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat, termasuk umat Buddha, untuk terus berjuang dengan penuh kesabaran dan keteguhan.
Perayaan Tri Suci Waisak kali ini mengangkat tema "Dengan Semangat Pengamalan Dharma Sang Buddha Mari Kita Tingkatkan Toleransi Beragama untuk Perdamaian Dunia". Dalam acara ini sekaligus diluncurkan buku Guide Book of Trail Civilization yang ditandatangani oleh menteri pariwisata dari enam negara di Asia Tenggara.
Sedangkan subtema yang diusung kali ini adalah Selamatkan Bumi Ini dari Kerusakan dengan Meningkatkan Penghayatan Dharma Sang Buddha demi Pelestarian Lingkungan Hidup. Presiden menyatakan sangat mendukung subtema ini karena isu lingkungan memang menjadi persoalan penting yang melanda seluruh dunia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya mengatakan, perayaan Tri Suci Waisak 2551 BE/2007 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang memberikan penguatan pada keyakinan diri setiap umat terhadap Buddha Dharma dan Sangha.
Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto menyatakan, keikhlasan Sang Buddha Sidharta Gautama untuk meninggalkan kemewahan demi mendampingi masyarakat yang masih terbelenggu kemiskinan sangat relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.
Koordinator Dewan Sangha DPP Walubi Bhiksu Dhyanavira Mahasthvira mengatakan, sesuai dengan subtema kali ini, segenap umat diminta terus berusaha menjaga keseimbangan hidup, termasuk dengan lingkungan di sekitarnya. "Jika tidak, bencana alam pun akan terus timbul tak berkesudahan menimpa kita," ungkapnya.
Di luar Pulau Jawa
Ribuan pemeluk agama Buddha dari sejumlah wilayah di Indonesia untuk pertama kalinya menggelar perayaan Waisak secara nasional di kawasan Percandian Muara Jambi, Jumat. Perayaan ini diharapkan menjadi titik awal untuk menghidupkan perayaan Waisak di salah satu pusat pengajaran agama Buddha di Indonesia di luar Pulau Jawa.
Sekitar 3.000 pemeluk agama Buddha dari Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Sumatera memulai perayaan Waisak dengan melaksanakan paradhasina atau mengelilingi candi dan menggelar puja bakti di bawah pimpinan Bhiku Suryanadi Mahapera yang dipusatkan di sekitar Candi Gumpung. Perayaan Waisak Nasional 2551 BE yang digelar Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) mengambil tema "Damai Waisak Menyadarkan Kita Akan Saling Ketergantungan".
Dalam ibadah perayaan Waisak ini, umat Buddha menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara agar tak ada lagi bencana yang membawa penderitaan. Umat Buddha berharap bangsa ini senantiasa damai dan tenteram sehingga bisa bangkit dan maju bersama sebagai suatu bangsa yang besar dan jaya.
Hadir dalam perayaan puncak Waisak di Candi Muara Jambi di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, serta para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace.
Jimly mengatakan, keberagaman yang ada di masyarakat seharusnya menjadi penyatu untuk menciptakan keharmonisan hidup berbangsa, bukan menjadi pemicu konflik.
Budiman, Sekretaris Umum Pengurus Pusat MBI, mengatakan, perayaan Waisak secara nasional di Candi Muara Jambi ini jangan dianggap tandingan perayaan serupa di Candi Borobudur setiap tahunnya. Perayaan ini memberikan alternatif kepada umat Buddha untuk merayakan Waisak bersama-sama.
(EGI/ELN/ITA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Insiden PasuruanPanglima TNI Jamin Proses Hukum Terbuka

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Djoko Suyanto mengaku sangat terkejut dengan insiden penembakan oleh prajurit Marinir, TNI Angkatan Laut, di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang menewaskan empat orang dan melukai tujuh orang.
Namun, Djoko mengaku tetap berkomitmen menuntaskan kasus itu lewat jalur hukum secara transparan dan terbuka. Ia juga sekaligus mempersilakan jika ada elemen masyarakat ingin ikut mengawasi prosesnya, sepanjang hal itu dilakukan secara berimbang dan tidak mengganggu penyelidikan yang berjalan.
Hal itu disampaikan Djoko kepada Kompas, Kamis (31/5), saat ditemui di Kantor Pusat Penerangan (Puspen) Markas Besar TNI Cilangkap. Hari Kamis itu, Djoko Suyanto tampak begitu sibuk melayani pertanyaan pers seputar insiden penembakan di Pasuruan. Sejumlah media televisi dan media cetak bergiliran mewawancarai orang nomor satu di Mabes TNI tersebut. Ia beberapa kali menyatakan keterkejutannya dan penyesalannya atas insiden tersebut.
Djoko menjamin proses peradilan militer terhadap prajurit yang diduga bersalah akan berlangsung secara terbuka. "Selama ini proses peradilan militer juga terbuka. Kami tidak mau main-main, pantauan terhadap TNI selama ini sangat besar. Kalau sampai proses peradilannya tidak serius, hal itu justru hanya akan memukul balik kami sendiri," ujar Djoko.
Djoko menegaskan, dirinya bertanggung jawab atas peristiwa itu sebagai seorang Panglima TNI. Ia juga menyampaikan rasa penyesalan dan belasungkawa mendalam serta permohonan maaf kepada para keluarga korban dan korban.
"Sudah barang tentu dalam proses hukum nanti akan dilihat seberapa jauh nilai tanggung jawab mereka yang terlibat. Tidak bisa sekarang, misalnya menentukan KSAL dilepas (dicopot). Yang jelas, 11 prajurit yang terlibat dan Komandan Pusat Latihan Tempurnya sudah ditahan," ujar Djoko menjawab langkah awal yang telah diambil TNI.
Djoko memastikan tidak akan ada upaya menutup-nutupi proses peradilan militer yang akan digelar terkait kasus ini. Bahkan, menurut dia, tidak ada satu pun proses hukum dalam peradilan militer yang selama ini dinyatakan tertutup, kecuali jika hal itu terkait isu rahasia negara dan susila.
Terkait penembakan yang memakan korban jiwa, Djoko mengaku tidak ingin berpolemik. Ia yakin tidak ada tembakan langsung ke arah massa dalam peristiwa itu. Menurut dia, peluru yang memantul sama berbahayanya dengan peluru yang ditembakkan langsung ke sasaran.
"Kalau tembakan langsung, jumlah korbannya pasti jauh lebih banyak. Bayangkan, ada kerumunan 60 orang diberondong, apa mungkin yang meninggal hanya empat orang yang posisinya ada di dapur (di dalam rumah)? Saya bukan ingin membela diri, tetapi mari kita tunggu hasil penyelidikan," ujar Djoko.
(DWA/BDM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kehidupan: Ketika Tukang Foto Keliling Tersisih

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Yenti Aprianti

Sebuah kamera film menggantung di dada Toyib (65). Kamera itu sudah tua. Beberapa bagian sudah berkarat. Namun, Toyib sangat sayang pada kameranya. Di bawah terik matahari, seperti seorang bayi, Toyib menyelimuti kameranya dengan selembar sapu tangan motif kotak-kotak.
Janggut putih Toyib yang lebat tertiup angin lembut, saat ia bergegas menghampiri para pekerja pabrik yang tengah menikmati liburan di Alun-alun Kota Bandung, tempat lelaki tua itu menawarkan jasa. "Foto langsung jadi. Cuma Rp 20.000 selembar. Tinggal tunggu 15 menit," katanya, mencoba menarik simpati wisatawan lokal yang ingin bertemu teman sekampung.
Tawaran Toyib rupanya menarik para wisatawan. Mereka mencari latar belakang yang diinginkan, sebuah air mancur. Semua tersenyum sambil menatap kamera di genggaman Toyib.
Toyib pun segera pergi ke deretan toko di sekitar alun-alun, mendatangi temannya yang juga pemilik usaha cuci cetak foto. Toyib meminta agar film negatifnya segera dipotong karena pengguna jasanya tengah menunggu hasil cetakan. Dalam 15 menit, Toyib sudah datang dengan cetakan fotonya dan mendapatkan Rp 20.000.
"Kalau mau, mereka juga bisa dapat dengan harga lebih rendah, tapi harus menunggu satu atau dua hari untuk mengambil hasil cetaknya," kata Toyib. Dengan jeda waktu cukup lama, Toyib mencuci cetak foto sekaligus untuk beberapa pesanan sehingga harganya bisa lebih murah.
Lalu Toyib berjalan-jalan lagi mencari "mangsa". "Foto, neng? Digital atau pake film bisa," katanya. Saat diminta memperlihatkan kamera digitalnya, Toyib mengaku tak punya.
"Ya, saya sih camat alias calo matuh (terus-menerus)," ujar Toyib. Karena tak punya kamera digital, Toyib hanya mampu menjadi calo bagi rekan-rekan pemotret yang memiliki kamera digital. "Kalau ada yang mau memotret dengan kamera digital, saya panggilkan pemotret lain yang punya kamera digital," kata Toyib. Ongkos dipotret dengan kamera digital selembar Rp 10.000. Harganya lebih murah dari ongkos foto dengan kamera film. "Soalnya ongkos cuci filmnya saja sekarang sudah Rp 6.000. Belum mencetaknya. Sementara ongkos cetak dengan kamera digital cuma Rp 1.000," kata Toyib.
"Zaman sekarang, lumrah kalau orang punya kamera. Makin jarang yang mau dipotret. Teman saya yang punya kamera digital pun belum tentu dapat order dari pagi hingga sore. Jadi, ongkos nyalo pun sukarela saja, disesuaikan kondisi keuangan," ujar Toyib.
Toyib sudah bekerja sebagai pemotret keliling di Alun-alun Kota Bandung sejak tahun 1973. Ia mempelajari fotografi dari pamannya yang bekerja sebagai pemotret keliling. "Kalau dulu dari motret bisa dapat uang banyak karena foto masih jadi barang istimewa. Kini kamera harganya makin murah, orang sudah pada bisa motret sendiri," kata Toyib.
Seperti juga Toyib, Tata (43), juga pemotret yang masih bertahan dengan kamera filmnya. Lelaki bertubuh kurus tersebut mengaku tak mampu membeli kamera digital yang harga barang bekasnya saja masih mencapai ratusan ribu. Lembar ratusan ribu makin sulit dicari oleh orang berprofesi seperti dirinya. Siang itu, meski sudah nongkrong dari pukul 08.00 di Alun-alun Kota Bandung, ia belum dapat order.
Alun-alun Kota Bandung sudah berubah lebih modern. Pohon-pohon di atas atap ruang parkirnya tidak ditanam di atas sebidang tanah, tapi hanya pada setabung tanah dalam pipa-pipa besar. Begitu pun para pengunjungnya. Banyak di antara mereka mengabadikan diri dengan latar belakang kubah masjid yang besar, menara yang tinggi, atau air mancur yang indah.
Tata kerap merasa tersisih melihat para pengunjung alun-alun yang datang membawa kamera-kamera kecil. Sambil duduk-duduk mereka saling berfoto. Lalu tertawa melihat gambar diri mereka di monitor kamera.
Ketika di alun-alun sangat sepi order, Tata mendatangi berbagai gedung pertemuan dan perguruan tinggi. "Siapa tahu ada seminar atau diskusi. Biasanya orang-orang di acara tersebut masih senang membeli foto diri mereka," kata Tata yang menjual selembar foto Rp 10.000.
Kian sepinya order foto membuat Tata tak ingin mewariskan keterampilan memotret kepada anak-anaknya. Ia lebih senang anaknya bekerja jadi buruh.
Berbeda dengan Tata dan Toyib, Suritna (45) berusaha keras menyisihkan penghasilannya dari memotret yang berkisar Rp 20.000 hingga Rp 50.000 selama hampir setahun untuk membeli kamera digital bekas seharga Rp 600.000. "Pengunjung Alun-alun ternyata lebih senang difoto dengan kamera digital," kata Suritna yang menjadi pemotret di Alun-alun Kota Bandung sejak tahun 1975.
Dodo, seorang pengunjung yang menggunakan jasa pemotret keliling dengan kamera digital, senang karena hasilnya bisa dilihat. "Kalau tidak suka bisa minta hasilnya dihapus dan saya difoto lagi," kata Dodo.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Data Emisi Mulai Diidentifikasi

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Perubahan Iklim di Indonesia Sedang Terjadi

Jakarta, Kompas - Pemerintah berencana melakukan pendataan terbaru tentang perkiraan emisi gas rumah kaca yang memengaruhi perubahan iklim. Data diperlukan untuk pemaparan dalam Pertemuan Para Pihak Ke-13 Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim yang akan berlangsung di Bali, 3-14 Desember 2007.
"Bulan Juni akan kami mulai dan target selesai November mendatang," kata Asisten Deputi III Urusan Pengendalian Kerusakan Perubahan Iklim Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) Sulistyowati dalam Seminar Nasional "Kualitas Udara dan Dampaknya Terhadap Perubahan Iklim" pada Pekan Lingkungan Indonesia 2007 di Jakarta, Kamis (31/5).
Pada program tersebut, selain KLH, juga dilibatkan Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubungan, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa indikator yang akan didata di antaranya paparan CO2, NH4, NO, dan N. Data tahun 1994, yang merupakan data resmi terakhir yang dimiliki pemerintah, menunjukkan, total emisi CO2 mencapai 748.607 gigaton (Gt), emisi CH4 mencapai 6.409 Gt, dan emisi N2 belum dihitung.
Total emisi unsur-unsur utama pembentuk GRK diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 1994. Selain saat itu hanya sektor kehutanan dan energi yang dihitung, kondisi lingkungan juga terus terdegradasi setiap tahun.
Sedang berubah
Dari data-data iklim, perubahan iklim sedang terjadi di Indonesia. Kantor Meteorologi di Inggris mencatat, peningkatan suhu Indonesia mencapai 0,54 derajat Celsius antara tahun 1950 hingga 2000.
Fenomena iklim global menyebabkan suhu terpanas di Jakarta pada Februari 2007 mencapai 37 derajat Celsius. Sementara normalnya 30 derajat Celsius hingga 33 derajat Celsius.
Paparan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dalam seminar nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu rata-rata di 10 kota besar di Indonesia. Hal itu diungkapkan Nurhayati, staf BMG.
Ke-10 kota itu adalah Pekanbaru, Padang, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Ambon.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kemajuan ekonomi bukan alasan untuk merusak lingkungan. Kemajuan ekonomi justru harus menjadi satu syarat untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup.
Sulit bagi manusia menjaga dan memelihara lingkungan, tanpa ada kemajuan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Demikian disampaikan Kalla saat upacara pembukaan Pekan Lingkungan Indonesia 2007 di Taman Wisata Mekarsari, Cileungsi, Jawa Barat, Kamis sore.
Biaya perbaikan lingkungan yang rusak karena banjir dan longsor, misalnya, Wapres menyatakan, bisa 10 dollar AS per meter persegi. Padahal, manusia hanya mendapat keuntungan 5 dollar AS dari menebang hutan.
(GSA/HAR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tim Insersi Bola Beton Siapkan Jaring Laba-laba

KOMPAS - Sabtu, 02 Juni 2007

Bandung, Kompas - Tim insersi bola beton kini menyiapkan teknologi jaring laba-laba. Metode ini untuk membuka kemungkinan adanya penutupan sendiri pusat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo.
Sebelumnya sudah dilakukan insersi 398 bola beton dari 1.000 bola beton yang direncanakan. Namun, kegiatan itu akhirnya terhenti dan belum jelas bagaimana kelanjutannya.
"Pada dasarnya kami siap dengan teknologi yang kami tawarkan tersebut. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti kelanjutan pengurangan debit lumpur," kata Bagus Endar Nurhandoko, Ketua Tim Insersi Bola Beton, Jumat (1/6) di Bandung.
Menurut Bagus, berdasarkan pantauan secara bertahap, masuknya bola beton terbukti sangat aman. Hal itu antara lain bisa dilihat dari jumlah gelembung. Untuk membuatnya benar-benar aman, lanjutnya, teknologi jaring laba-laba akan digunakan untuk menahan lumpur.
Bagus menolak apabila dikatakan jaring laba-laba sebagai proyek coba-coba. Menurut dia, jaring laba-laba adalah pengembangan atau modifikasi dari teknik yang ada.
"Berdasarkan pemikiran kami, dipadukan dengan kondisi di lapangan, dengan menggunakan jaring laba-laba bola beton akan semakin kuat," ujar Bagus.
Jaring laba-laba tersebut, lanjut Bagus, akan digunakan untuk menahan lumpur. Di sisi lain, bola beton yang telah dipasang akan menempel dan tertahan di dalam jaring.
"Keadaan ini akan mendorong mekanisme pengurangan energi dan debit secara signifikan serta terkonsentrasi di zona tertentu," katanya.
Air meningkat
Berdasarkan data pantauan, ternyata kadar air lumpur meningkat setelah dilakukan insersi 398 untaian bola beton.
Target insersi seluruhnya, sebagaimana yang tertulis dalam kontrak awal, adalah 1.000 bola beton. Insersi rencananya akan dilakukan dalam waktu 2,5 bulan. Gagasan berawal bulan Februari dan pemasukan bola beton dihentikan pada Maret 2007. Tujuan insersi bola beton adalah untuk mengurangi debit keluarnya lumpur.
Bertambahnya air lumpur mengindikasikan mekanisme penyaringan sudah mulai bekerja, yaitu memerangkap material padat dan mengalirkan material halus, gas, dan air.
Didasarkan pada data laju pengendapan, air yang tersisa sangat sedikit, diperkirakan hanya 10 persen.
Ini berarti viskositas (tingkat kekentalan) cairan lumpur meningkat sehingga lumpur akan berubah menjadi padat. Fenomena ini, menurut Bagus, terlihat jelas di permukaan.
Tidak jelas
Ditanya tentang insersi bola beton yang saat ini terhenti, Bagus menyatakan tidak tahu mengapa hal itu terjadi.
"Kami tidak tahu pasti mengapa dihentikan. Bahkan, sebelumnya sudah tersedia 500 bola beton dan kami siap meneruskan meski terbentur dana, tetapi kemudian tidak jadi dimasukkan karena Lapindo tidak bisa menyediakan crane yang kami perlukan," ujar Bagus Endar Nurhandoko.
Semburan lumpur panas kini terus berlangsung. Dikhawatirkan, tanggul tidak kuat menahan beban lumpur sehingga memicu terjadinya amblesan.
Mengenai insersi 1.000 bola beton yang dihentikan di tengah jalan, belum ada tanda-tanda apakah metode tersebut akan dilanjutkan. (CHE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...