Keberatan tunda penagihan pajak; Kadin senang RUU KUP selesai

BISNIS - Sabtu, 02/06/2007

JAKARTA: Dunia usaha menyambut baik rampungnya? pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di tingkat Panitia Khusus DPR, menyusul persetujuan semua fraksi atas rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 yang mengatur soal keberatan dan banding. Ketua Komite Tetap Pajak Kadin Indonesia Prijohandoyo menyatakan persetujuan Pansus DPR atas RUU KUP akan mendorong semakin banyak pengusaha membayar pajak. "RUU KUP ini merupakan jawaban atas keluhan para pengusaha selama ini. Dengan disetujuinya RUU ini,? penyimpangan dalam kesalahan pajak dapat berkurang," tutur Prijo, yang juga managing partner Priyohandoyo-Boentoro & Co. saat dihubungi Bisnis kemarin.Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha yang membayar pajak dengan benar. Namun, tetap dilakukan koreksi dalam jumlah yang sangat besar saat pemeriksaan. "Koreksi yang dilakukan pemeriksa itu tidak hanya 10%-20%, tapi bisa 10 kali lipat." Prijo menyatakan tindakan pemeriksan ini sering menjadi penyebab tawar-menawar antara petugas pajak dan wajib pajak. Dengan diputuskannya RUU KUP, pengusaha tidak merasa terganggu untuk berusaha di Indonesia. Selain itu, menurut Prijo, dengan diputuskannya RUU KUP ini, pemeriksaan pajak diharapkan dapat dilakukan dengan fair. "Mudah-mudahan dengan itikad baik dari pembuat undang-undang, yakni DPR, efek bola salju akan membuat suasana perpajakan nasional semakin bagus, dan kemudian saling memercayai." Salah satu daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUP yang paling menyita pembahasan di DPR adalah Pasal 25 tentang proses keberatan pajak. Selama ini, pasal itu menyatakan keberatan yang diajukan wajib pajak atas surat ketetapan tidak menunda penagihan pajak. Kini, dalam rumusan baru, keberatan dan banding yang diajukan wajib pajak otomatis menunda penagihan pajak. Persetujuan pansus terhadap RUU KUP dicapai melalui lobi tertutup pada Kamis, 31 Mei. Kesepuluh fraksi di DPR akhirnya setuju. Namun, Fraksi PAN akan memberikan minderheit nota terhadap kesepakatan tersebut.? Komite pengawas pajakPansus juga menyetujui pembentukan Komite Pengawasan Perpajakan, sementara pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan ditolak.Andi Rahmat (Fraksi PKS) dan Ali Masykur Musa (Fraksi PKB) yang ditemui seusai rapat mengatakan fraksi mereka menyetujui rumusan Pasal 25 dan Pasal 27 karena pemerintah menjamin, selain tidak akan ada loss penerimaan, pemeriksaan akan diperkuat hingga tingkat kepatuhan tetap terjaga.Rapat akan dilanjutkan Rabu minggu depan dengan agenda tunggal pandangan mini fraksi. Sebelum itu, draf RUU tersebut kembali akan difinalkan oleh pimpinan pansus. Artinya, RUU KUP dipastikan dibahas di sidang paripurna? pada masa sidang terakhir 2006/2007 ini.Anggota Fraksi PKB DPR Ana Muawanah menyatakan persetujuan RUU KUP diharapkan dapat mendorong iklim investasi. "Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi nego-nego yang kadang terjadi saat pemeriksaan pajak." Ana mengatakan pemerintah telah membuka diri lebar-lebar dan berpikir positif bahwa wajib pajak akan semakin aktif membayar. "Jadi, marilah kita hargai itu."Suasana rapat Kamis sore itu begitu tenang dan penuh canda. Jauh berbeda dengan suasana rapat sehari sebelumnya, di mana terjadi perdebatan dan hujan interupsi pada banyak hal yang kadang lebih bersifat prosedural ketimbang substansial.Pada rapat kali itu, Dradjad H. Wibowo dan Marwoto Mintohardjo (Fraksi PAN) tidak tampak lagi tergoda mengajukan argumen-argumen tajam mereka. Rama Pratama (Fraksi PKS) bahkan tidak tampak. Harry Azhar Aziez (Fraksi PG) juga tidak mengeluarkan berbagai bantahannya.??
(bastanul.siregar@bisnis.co.id/ diena.lestari@ bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar & Diena Lestari
Bisnis Indonesia