PT wajib sisihkan dana CSR

BISNIS - Senin, 02/07/2007

JAKARTA: DPR dan pemerintah, dalam pembahasan RUU Perseroan Terbatas, setuju setiap PT wajib menyisihkan dana untuk kegiatan sosial dan lingkungan, yang besar dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam rancangan awal, dana untuk kegiatan sosial (corporate social responsibility/CSR) diambil dari laba bersih setelah pajak. Dana tersebut, dalam pembahasan, tidak dialokasikan dari laba bersih, tetapi merupakan pengeluaran yang bisa dibiayakan (tax deductable).Ketentuan itu diketok dalam rapat tertutup Tim Sinkronisasi RUU PT, di Jakarta, akhir pekan lalu. Ketentuan yang sebelumnya tidak ada dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) itu, langsung disetujui oleh wakil pemerintah dan anggota Panja lainnya setelah mendapat masukan dari Fraksi PDIP dan Fraksi PKB di DPR.Kedua fraksi itu mendasarkan usulan mereka pada UU Penanaman Modal yang mengimbau agar perseroan memerhatikan aspek tanggung jawab sosial. Di RUU PT, jangkauannya kemudian diperluas ke aspek tanggung jawab lingkungan."Usulan CSR itu tadinya dari laba bersih, tapi akhirnya kami dan wakil pemerintah sepakat CSR bisa dibiayakan," tutur angota tim sinkronisasi RUU PT dari Fraksi PKS Refrizal kepada Bisnis kemarin.Menurut dia, publik jangan terlalu apriori kesepakatan itu bakal merusak iklim investasi. Kalau pun ada opini berbeda, kesepakatan tim sinkronisasi itu masih akan dibahas lagi di panja sebelum masuk ke pansus, sampai disahkan di paripurna.Pasal 15 (b) UU Penanaman Modal menyebutkan tanggung jawab perseroan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.AEI keberatanKetua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menyatakan asosiasinya keberatan jika ketentuan mengenai CSR diwajibkan dalam UU Perseroan Terbatas.Kebijakan itu, menurut dia, menjadi disinsentif bagi pelaku usaha dan kontraproduktif dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena menambah beban bagi pelaku usaha."Ini sama seperti pajak, yang akan menambah beban semua perusahaan terbatas di Indonesia, bukan hanya emiten. Kalau bicara CSR, sebaiknya tidak ditetapkan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kultur korporate yang santun," ujar Airlangga kepada Bisnis, kemarin.Dia mengatakan pewajiban alokasi anggaran CSR itu tidak sesuai dengan praktik industri yang umum berlaku di dunia (international practice). Program CSR idealnya dilakukan secara sukarela, mengingat tidak semua perusahaan memiliki kekuatan finansial sama dalam menggelar program itu. "Jadi, bukan kewajiban, tapi lebih pada sebentuk penghargaan kepada masyarakat."
(bastanul. siregar@bisnis.co.id/arif.gunawan@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar & Arif Gunawan
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kembali berulang

BISNIS - Senin, 02/07/2007

JAKARTA: RUU Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap PT menyisihkan sebagian laba setelah pajak untuk kegiatan sosial (corporate social responsibility/CSR) mirip kebijakan Presiden Soeharto dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM). Melalui Keppres No. 90/1995, Soeharto mengharuskan setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk menyisihkan maksimal 2% dari laba penghasilan setelah pajak untuk disumbangkan ke YDSM.Kewajiban ini diberlakukan setelah pemerintah menurunkan lapisan tarif tertinggi PPh dari 35% menjadi 30% untuk tahun pajak 1995. Bantuan itu diberikan kepada Yayasan bersamaan waktunya dengan penyampaian SPT Tahunan PPh. Berbeda dengan Keppres tersebut, RUU PT sama sekali tidak menunjuk siapa dan bagaimana sumbangan itu digunakan.
(parwito)
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Indeks akan alami rebound tipis

BISNIS - Senin, 02/07/2007

JAKARTA: Investor diminta berhati-hati sebelum indeks harga saham gabungan melewati ambang krisis, sedangkan pasar obligasi melihat ada harapan dengan perkiraan inflasi year on year yang di bawah 6%. Head of Research Recapital Securities Satrio Utomo memperkirakan indeks pada pekan ini akan mengalami minor rebound. Dengan pergerakan indeks yang kurang menggembirakan sepanjang pekan lalu kecuali pada Jumat, apalagi sempat anjlok menyentuh level support di 2.111, dia mengingatkan investor untuk berhati-hati sebelum indeks kembali berada di atas level 2.140. Pada Jumat pekan lalu, indeks ditutup di level 2.139,28.Menurut dia, keputusan Federal Reserve AS untuk menahan suku bunganya di level 5,25% tidak diikuti dengan petunjuk yang jelas mengenai arah kebijakan bank sentral itu berikutnya. Hal ini menimbulkan situasi yang kritis bagi pergerakan indeks Dow Jones untuk jangka pendek. "Kalau Dow Jones turun melewati 13.250, ada kemungkinan IHSG terkoreksi dalam jika level 2.111 terlampaui," tuturnya, akhir pekan lalu.Sebaliknya, jika Dow Jones mampu bertahan di level 13.250, belum terlihat sinyal bearish melainkan hanya koreksi jangka pendek di pasar domestik. Bearish terjadi bilamana pasar didominasi aksi jual. Ini berkebalikan dengan bullish.Terkait agenda pengumuman data inflasi oleh Badan Pusat Statistik pada siang ini, Satrio menilai Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapatnya pada Kamis bakal menahan suku bunga di level 8,50%."Meskipun angka inflasi dari tahun ke tahun masih akan turun, inflasi dari bulan ke bulan akan naik. Menjelang tahun ajaran baru, di mana inflasi cenderung naik, membuat BI sulit untuk menurunkan suku bunganya lagi," kata dia.Secara terpisah, analis obligasi Danareksa Sekuritas Budi Santoso justru mengatakan inilah saat yang tepat bagi BI untuk menekan suku bunganya turun lebih rendah. Dia memperkirakan rapat dewan gubernur BI bakal kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 8,25%. Faktor pendorong dimungkinkannya pemangkasan suku bunga menurut dia, adalah indikasi inflasi tahunan berada di bawah 6%. Sejumlah ekonom dalam survei Bloomberg memperkirakan inflasi Juni dari bulan ke bulan sebesar 0,30%, sedangkan tahun ke tahun sebesar 5,90%. Danareksa memperkirakan inflasi Juni sebesar 5,73%. "Peluang penurunan sebesar 25 basis poin masih terbuka, semakin cepat penurunan [BI rate] semakin baik karena imbas kebijakan moneter ke sektor riil butuh waktu enam bulan," ujar Budi.
(pudji.lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

10 Tahun krisis & risiko modal spekulatif

BISNIS - Senin, 02/07/2007

Hari ini, sejumlah petinggi dan mantan pejabat kementerian keuangan atau bidang yang terkait dengan sektor finansial dari Asia, dijadwalkan bertemu di markas besar Bank Pembangunan Asia (ADB), Manila, Filipina, untuk memperingati 10 tahun berakhirnya krisis keuangan Asia. Mereka yang akan hadir dalam panel itu a.l. Menteri Keuangan Thailand Chalongphob Sussangkarn, Gubernur Bank Negara Malaysia Zeti Akhtar Aziz, Mantan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korsel Duck-Koo Chung, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Mantan Menkeu Filipina Roberto de Ocampo.Seperti dimaklumi, 2 Juli 1997 adalah peristiwa saat Thailand mengambangkan nilai tukar mata uangnya untuk menghentikan aliran modal. Jatuhnya baht itu merembet ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan.Dalam pertemuan kali ini, tentu saja para pembuat kebijakan di negara-negara yang terkena krisis bukan hendak sekadar bereuni. Mereka berkumpul untuk mencari jalan bagaimana mengubah krisis ekonomi menjadi suatu kesempatan yang mengantarkan negaranya pada reformasi ekonomi yang berani. Mungkinkah?Dana agresifPertemuan tersebut sangat relevan. Sebab, bulan ini genap memasuki 10 tahun krisis keuangan Asia, di mana pada saat bersamaan, negara-negara di emerging markets tengah membicarakan kembali risiko banjir dana-dana asing, terutama dana-dana agresif atau kerap disebut 'uang panas' (hot money). Indonesia juga kebagian arus deras dana-dana tersebut, terutama terkonsentrasi pada investasi portofolio. Kenyataan menunjukkan bahwa data proksi aliran modal asing menggunakan data transaksi spot menunjukkan kenaikan aliran modal asing netto yang cukup tajam (lihat grafik 1). Jika ditelaah lebih jauh, peningkatan aktivitas yang luar biasa di sektor finansial karena antara lain: adanya imbas kelebihan likuiditas global, membaiknya risk appetite dalam investasi, penggolongan strategi diversifikasi portofolio para investor global. Selain itu, suku bunga di negara berkembang masih dinilai tinggi, sehingga mendorong investor global melakukan carry trade. Ditambah lagi, berlanjutnya proses konvergensi suku bunga di negara maju dan negara berkembang telah mendorong semakin gencarnya investasi sektor finansial pada surat utang. Akibatnya, secara pukul rata investasi di sektor finansial semakin marak, sehingga terdapat aliran modal asing netto yang mengalami lonjakan hebat tersebut. Agresivitas modal asing yang sangat kuat tahun ini menjadi wajar jika kemudian menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terutama dipicu oleh kondisi pasar finansial di China. Di pasar saham, terjadi kekhawatiran yang cukup mendalam, karena tingginya integrasi pasar saham regional, terutama jika dilihat dari kenaikan harga saham yang cukup tinggi, namun tidak dicerminkan sesungguhnya oleh kondisi fundamental emiten. Dengan kata lain, price earning ratio saham di Indonesia sudah cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, yaitu 21,7, sedangkan China (40), Malaysia (17,1), Korea Selatan (16,11), Filipina (15,7), Singapura, dan Thailand masing-masing 14% . Akibatnya, banyak pelaku ekonomi sinis dan khawatir, karena aliran dana netto asing masih berbasis pada investasi portofolio (Grafik 2 dan 3) dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan investasi riil yang kini dianggap sebagai satu variabel yang dapat melestarikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, jika terjadi penarikan dana besar-besaran, maka diperkirakan akan terjadi goncangan ekonomi. Namun, kekhawatiran itu kiranya tidak begitu mendasar jika menilik kenyataan data historis bahwa saat ini di pasar saham masih terdapat transaksi pembelian netto oleh investor asing, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia dan surat utang negara pada posisi Maret 2007 menunjukkan total outstanding kedua instrumen itu adalah US$9 miliar dan terdapat reversal US$420 juta. Ini merupakan posisi yang masih cukup aman.Sekadar mengingatkan, target pencapaian perbaikan ekonomi pada 2007 berada di rel dengan adanya keseimbangan antara eksternal dan kekuatan permintaan domestik. Fiskal kuatKondisi ini dito-pang oleh suku bu-nga yang rendah, fiskal yang kuat, pertumbuhan investasi 10%, dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perbaikan menjadi 4,2% dari posisi sebelumnya 3,2%. Kontribusi nett ekspor turun akibat meningkatnya impor barang kebutuhan modal seiring dengan peningkatan investasi. Akibatnya, posisi current account surplus 1,9% dari PDB tahun ini. Jika dilihat perbedaan kondisi 10 tahun, dari krisis 1997 dan 2007, maka terdapat fundamental yang berbeda: tingkat inflasi tahunan pada masa krisis hampir 60%, sementara saat ini hanya 6,3%. Perbandingan utang dan produk domestik bruto ketika krisis adalah 150% dan saat ini cukup 34%. Bandingkan utang jangka pendek dan cadangan saat krisis 138% dan sekarang 44%. Pada saat krisis, kredit hanya dikoordinasikan oleh IMF, kini sudah terdapat bilateral swap dengan Jepang (US$6 miliar), China (US$4 miliar), Korea Selatan (US$2 miliar), dan negara-negara Asean (US$10 miliar). Cadangan devisa Indonesia juga sudah mencapai US$50 miliar, rupiah relatif stabil pada kisaran Rp8.850-Rp9.400 per dolar AS. Secara pukul rata, ekspansi perekonomian diperkirakan berlanjut hingga kuartal II/2007 dengan dukungan ekspor dan konsumsi swasta, sehingga diproyeksikan akan terjadi peningkatan utilisasi kapasitas manufaktur dengan membaiknya impor barang baku dan barang modal (Grafik 4). Secara garis besar, fundamental ekonomi Indonesia memang berada di rel yang benar. Pemerintah pun sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan menjinakkan modal asing yang masuk dengan deras itu. Alternatif penarikan pajak transaksi saham dan pelarangan pembelian SBI oleh investor asing, jelas tidak akan dilakukan, karena dikhawatirkan akan memberikan tekanan kuat pada minat asing. Tetapi janji-janji perbaikan hukum dan birokrasi masih tidak mudah diterapkan. Menyusul paket ekonomi dalam Inpres 6/2007, masih perlu dilakukan upaya khusus dalam rangka terus menangkap modal asing, antara lain:Pertama, mempercepat pengembangan pasar uang domestik sebagai alternatif diversifikasi investasi dengan menyiapkan infrastruktur perdagangan yang memadai serta ketentuan hukum yang mendukung.Kedua, mewajibkan lindung nilai guna mengurangi daya tarik imbal hasil bagi investor asing. Hal ini akan berpotensi mengurangi pasokan valas dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat mengerem investasi spekulatif. Ketiga, memperbaiki iklim investasi sehingga pemodal asing segera merealisasikan investasi di sektor riil. Keempat, memberdayakan potensi dana lokal dan investor lokal. Kita tidak perlu panik. Yang penting adalah menyiapkan berbagai langkah jitu dan cespleng.
(rofikoh.rokhim@bisnis. co.id)
Oleh Rofikoh Rokhim
Ekonom Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Intelijen Bantah Panglima TNI

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

“Baca dulu yang benar pernyataan saya, baru komentar.”

JAKARTA -- Badan Intelijen Negara menyangkal pernyataan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto, yang menganggap lembaga telik sandi ini kecolongan atas insiden pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS), Jumat lalu. "Jauh-jauh hari sudah kami peringatkan. Kami tak kecolongan," ujar anggota Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara Janzi Sofyan kemarin.
Insiden itu terjadi tiba-tiba. Kejadian tersebut muncul setelah Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu selesai membacakan sambutan pada acara Hari Keluarga Nasional ke-14, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon. Tanpa diduga, 28 penari yang bertelanjang dada masuk arena upacara. Para penerobos itu sempat menari-nari sebelum akhirnya berusaha mengibarkan bendera RMS. Akhirnya, mereka dihalau pasukan pengamanan.
Menurut Janzi, Kepala BIN Syamsir Siregar sangat menyayangkan pernyataan yang memojokkan institusinya dalam kasus ini. "Saya diperintahkan dia agar meluruskan pernyataan Panglima TNI ini," ujarnya.
Menurut dia, sepekan sebelum hajatan nasional itu digelar, Kepala Pos Wilayah BIN Maluku sudah menyampaikan tiga temuan yang harus diwaspadai, yaitu, "Aksi pengibaran bendera RMS, demonstrasi pengungsi konflik suku, dan aksi aktivis lingkungan hidup," katanya.
Temuan itu, kata Janzi, juga telah disampaikan kepada panitia pelaksana, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, dan Panglima Komando Daerah Militer Pattimura saat diundang Menteri-Sekretaris Negara ke Jakarta. "Dalam rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala BIN juga menyampaikan informasi ini," tutur Janzi.
Sayangnya, kata dia, peringatan BIN itu tidak digubris. "BIN kan bukan eksekutor. Kami cuma menyampaikan informasi," ujarnya.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto membantah pernyataan Janzi. Dia mengakui ada informasi dari BIN sebelum acara itu. "Tapi BIN cuma memberi tahu bahwa akan ada demonstrasi, bukan aksi pengibaran bendera RMS," ujarnya kepada Tempo.
Menurut Djoko, seharusnya BIN tidak tersinggung dengan pernyataannya. "Baca dulu yang benar pernyataan saya, baru komentar," ucapnya.
Sabtu lalu Djoko mengakui bahwa aparat keamanan kecolongan dalam insiden itu. "Aparat di lapangan tidak sadar bahwa pengunjuk rasa menyamar sebagai penari," ujarnya. Djoko waktu itu juga berjanji akan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang terkait.
Di tempat terpisah, Kepala Polda Maluku Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan kemarin menyatakan siap mundur. "Saya siap diganti jika itu permintaan pemimpin Polri," katanya.
Di Ambon, hari ini rencananya sejumlah warga akan menggelar demonstrasi besar-besaran mengutuk RMS. Sejumlah perguruan tinggi di kota itu telah membuka posko-posko untuk menerima sukarelawan yang akan berdemo.
Hingga kemarin, menurut sumber Tempo di Polda Maluku, polisi sudah menetapkan 37 orang tersangka insiden itu.
FANNY F RADEN R MOCHTAR T BUDI SH
_________________________________________________________

Siapa Bersalah
Lolosnya puluhan orang membawa bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di depan hidung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat aparat keamanan Indonesia berbantah. Siapa yang benar?
"Kami sudah memperingatkan soal kemungkinan kejadian itu jauh-jauh hari. Kami tidak kecolongan."
-- Anggota Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara, Janzi Sofyan, yang diminta atasannya, Syamsir Siregar, meluruskan pernyataan Panglima TNI Djoko Suyanto:
"BIN cuma memberi tahu bahwa akan ada demonstrasi, bukan aksi pengibaran bendera RMS."
-- Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto

Teroris di Belanda
Kelompok pendukung kemerdekaan Maluku Selatan pernah menjadi teroris yang gemar melakukan penyanderaan pada 1970-an. Akibatnya, dukungan terhadap mereka menurun.
25 April 1950RMS berdiri, J.H. Manuhutu menjadi presiden.
3 Mei 1950Dr Chr. R.S. Soumokil menggantikan Manuhutu.
18 November 1950Indonesia mengambil alih Ambon, Soumokil bersembunyi.
21 Maret 195112 ribu bekas tentara KNIL asal Maluku dan keluarganya pindah ke Belanda.
12 April 1966
RMS mendirikan pemerintahan di pengasingan dengan pemimpin Johan Manusama.
2 Desember 1975
Kelompok Pemuda Maluku Selatan Merdeka membajak kereta api di dekat Beilen, Belanda. Mereka membunuh dua orang dan menyandera 38 sebelum menyerahkan diri 12 hari kemudian. Mereka menuntut pemerintah Belanda mengakui pemerintahan pengasingan RMS.
4 Desember 1975
Kelompok teroris Maluku lain menyerbu Konsulat Indonesia di Amsterdam dan menyandera puluhan orang sebelum menyerahkan diri.
23 Mei 1977
Kelompok teroris Maluku melakukan dua serangan serentak di Belanda: membajak kereta api di Groningen dan menyandera sekolah di Bovensmilde. Mereka menuntut pembebasan rekannya di penjara. Enam teroris di kereta tewas ditembak.
12 Maret 1978
Komando Bunuh Diri Maluku Selatan menyerbu kantor Pemerintah Provinsi Drenthe di Assen, Belanda, dan menyandera 70 orang. Setelah kelompok itu membunuh satu sandera, marinir Belanda menyerbu.
1993
F. Tutuhatunewa, pensiunan dokter, memimpin pemerintahan di pengasingan.
2001
Front Kedaulatan Maluku berdiri di tengah konflik agama. Cita-cita mereka seperti RMS: memisahkan diri dari Indonesia.
25 April 2001
Pemimpin eksekutif Front Kedaulatan Maluku, Dr Alex Manuputty, mengibarkan bendera RMS. Insiden pengibaran bendera RMS kemudian sering muncul.
29 Juni 2007
Sekelompok orang nyaris mengibarkan bendera RMS di depan hidung Presiden Yudhoyono.

SUMBER: HAMLINE.EDU TKB.ORG WIKIPEDIA
NASKAH: NURKHOIRI ERWIN DARIYANTO RADEN RACHMADI FANNY FEBIANA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Konsorsium Asuransi Penjamin Ceriyati Dibekukan

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

Dibekukan gara-gara klaim asuransi tenaga kerja Indonesia sulit dicairkan.

JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) membekukan Konsorsium Jasindo sebagai penjamin asuransi bagi tenaga kerja indonesia di luar negeri. Terhitung 2 Juli ini, Konsorsium Jasindo tidak lagi diperbolehkan menerima kepesertaan asuransi tenaga kerja Indonesia baru.
Alasan pembekuan konsorsium penjamin asuransi Ceriyati, pekerja yang disiksa majikannya di Malaysia hingga turun dari apartemen dengan tali, adalah kinerja mereka yang dinilai sangat buruk. "Terutama karena sulitnya pencairan klaim," kata Direktur Perlindungan BNP2TKI Mardjono kemarin. "Jasindo menunggak sejumlah klaim dan mempersulit prosesnya (pencairannya)."
Selain seret mencairkan klaim, kata dia, Konsorsium Jasindo tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang tak dipenuhi itu antara lain tidak membuka sejumlah kantor pelayanan di lokasi balai latihan kerja ataupun di negara tujuan pekerja Indonesia. Mereka juga dinilai tidak proaktif menangani pekerja Indonesia dan tidak maksimal melaporkan kepesertaan.
Terkait dengan asuransi bagi Ceriyati, menurut Mardjono, Jasindo harus tetap memenuhi kewajibannya. Jasindo wajib membayar asuransi minimal Rp 40 juta atas penganiayaan fisik yang dialami Ceriyati. "Tak hanya terhadap Ceriyati, Jasindo harus menyelesaikan klaim asuransi TKI yang jumlahnya 5.000 berkas," katanya.
Juru bicara PT Jasindo (Persero), Dewi Poedjiastuti, mengaku belum mengetahui perihal pembekuan itu. Ia mengatakan hingga kemarin belum menerima pemberitahuan dari BNP2TKI. "Kami belum tahu soal itu," ujarnya saat dihubungi Tempo.
Menurut Dewi, sejak Agustus 2004 sampai Mei 2007, Jasindo telah membayar Rp 14,9 miliar untuk 4.985 klaim, dari total 5.000 berkas yang diajukan. "Jumlah peserta mencapai 495.780 orang TKI," ujarnya. "Kami juga telah membuka kantor pelayanan di Bandung, Banjar Baru, dan Nunukan sebagai kantor penyedia layanan."
Selain Konsorsium Jasindo, Mardjono menambahkan, perusahaan asuransi lain yang dinilai berkinerja buruk ialah PT Asuransi Bangun Askrida. "Banyak keluhan perusahaan ini menghambat klaim," katanya. "Kami sedang mempertimbangkan untuk membekukan perusahaan ini bila kinerjanya tetap buruk."
Pembekuan ini adalah langkah kedua pemerintah dalam sepekan ini untuk memperbaiki nasib para pekerja Indonesia. Pekan lalu Badan Penempatan TKI memasukkan 48 agensi tenaga kerja Indonesia di Hong Kong dan puluhan agensi di Taiwan ke daftar hitam. Puluhan agensi tersebut diindikasi telah menerapkan praktek pemotongan upah pekerja selama tujuh bulan dengan alasan mengganti biaya penempatan.
"Kita sudah mem-black list 48 agensi di Hong Kong dan ratusan agensi di Taiwan," ujar Jumhur Hidayat, Kepala BNP2TKI.
Kebijakan daftar hitam ini dikeluarkan menanggapi keluhan ratusan pekerja Indonesia yang bekerja di sana. Ketua Serikat Buruh Migram Indonesia Miftah Farid mengatakan ke-48 agensi tersebut melakukan pemotongan gaji 100 persen selama tujuh bulan dalam kontrak kerja selama dua tahun.
NINI DAMAYANTI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Eropa Larang Warganya Naik Pesawat Indonesia

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

Perusahaan asuransi tak mau menjamin.

JAKARTA -- Setelah Komisi Uni Eropa mencekal maskapai Indonesia terbang ke kawasan itu, kini giliran perusahaan-perusahaan asuransi Eropa melarang warga Eropa terbang dengan pesawat Indonesia.
"Asuransi di sana (Eropa) tidak akan menanggung jika terjadi apa-apa saat menggunakan pesawat Indonesia," kata Penasihat Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (ASITA) Meity Robot kepada Tempo di Jakarta kemarin. Artinya, bila ada kecelakaan pesawat di Indonesia, turis Eropa tak mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi Eropa.
Meity, yang juga pengurus harian Care Tourism, mengungkapkan bahwa larangan itu sudah diterapkan sejak ada pencekalan 51 maskapai Indonesia di langit Eropa. Pencekalan itu terjadi karena Eropa menilai maskapai Indonesia tak memenuhi standar keselamatan internasional. Keputusan ini hasil rekomendasi tim ahli penerbangan Uni Eropa setelah mempelajari sejumlah kecelakaan di Indonesia.
Otoritas penerbangan Jakarta pun dinilai gagal memberikan jaminan keamanan. Bersama Indonesia, sejumlah maskapai dari Ukraina, Angola, Rusia, Bulgaria, serta Moldova juga masuk daftar hitam.
Meity khawatir larangan itu akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan Eropa ke Indonesia. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Meity, "Kebanyakan warga Eropa patuh." Bila larangan itu tak cepat diantisipasi, "Buntutnya, sektor pariwisata nasional akan terpukul."
Juru bicara Batavia Air, Anton Situmeang, membenarkan bahwa larangan terbang ke Eropa juga meluas menjadi larangan bagi warga Eropa menggunakan pesawat-pesawat Indonesia. "Itu cara lain dari larangan masuk Eropa," ujarnya. Dia menilai itu masih wajar setelah maraknya kecelakaan pesawat di Indonesia belakangan ini.
Awal tahun ini, dunia penerbangan Indonesia berduka setelah pesawat milik Adam Air yang membawa 102 penumpang dan awak pesawat hilang di perairan Sulawesi. Hingga saat ini burung besi Adam Air tersebut belum ditemukan. Hanya dua bulan berselang, pesawat Garuda Indonesia gagal mendarat di Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta. Kecelakaan ini menewaskan 21 orang penumpangnya.
Menurut Anton, sejauh ini larangan-larangan tersebut belum berdampak negatif bagi pasar Batavia, baik rute domestik maupun internasional. Namun, dia tetap mengimbau pemerintah agar segera mengantisipasi dan memberi penjelasan transparan kepada dunia internasional.
Sejumlah maskapai sebenarnya sudah membenahi armadanya. Garuda Indonesia, misalnya, Maret lalu hanya ada di peringkat kedua (memenuhi standar) saat diteliti oleh Departemen Perhubungan. Penelitian ini didasarkan atas ketaatan pada aturan keselamatan International Civil Aviation Organization. Akhir bulan lalu Garuda naik kelas ke peringkat pertama, artinya telah melebihi standar keselamatan penerbangan sipil.
HARUN MAHBUB

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dua Kapal Turis Asing Tenggelam

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

Pencarian terhalang oleh ganasnya gelombang laut yang masih berkisar 4-5 meter.

Kupang -- Kapal pesiar Charisma yang tenggelam di perairan Tanjung Nusa, Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga kemarin belum ditemukan. Pencarian terhalang oleh ganasnya gelombang laut yang masih berkisar 4-5 meter.
"Gelombang laut masih tinggi, sehingga tim pencari dari TNI Angkatan Laut dan kepolisian sulit menembus titik koordinat kecelakaan," kata Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat Butje Hello kemarin.
Menurut dia, lokasi tenggelamnya kapal Charisma hanya berkisar 1-2 mil laut (1,8-3,6 kilometer) dari pantai. "Lokasinya tidak terlalu jauh dari darat. Tapi gelombang laut sangat tinggi sehingga menyulitkan tim pencari," dia melanjutkan.
Kapal milik wisatawan Amerika itu hanyut dan tenggelam pada Selasa lalu. Penumpangnya adalah suami-istri Albert Estelle Ford, 63 tahun, dan Sonia Ann Ford, 61 tahun. Pensiunan Angkatan Laut Amerika ini dapat diselamatkan TNI Angkatan Laut dengan dibantu personel Kepolisian RI, setelah menangkap sinyal SOS yang dikirim melalui satelit, sehari kemudian.
Kapal nahas jenis cutter rig dengan panjang 38 kaki (11 meter), lebar 12 feet (4 meter), dan tinggi 6 feet (2 meter) ini bertolak dari Darwin, Australia, awal Juni lalu dengan tujuan Singapura. Kapal itu sempat berlabuh di Kupang selama sepekan dan melanjutkan perjalanan ke Singapura pada pekan ketiga Juni lalu. Ketika kapal berada di dekat Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, tiba-tiba lambung kapal dihantam badai disertai gelombang besar. Kapal pun karam.
Kecelakaan itu adalah yang ketiga dalam sepekan terakhir. Kecelakaan pertama melanda perahu motor Terlanjur Sayang di perairan Pulau Salura, Sumba Timur. Tujuh belas penumpang, termasuk nakhoda, selamat. Kecelakaan lain menimpa kapal pesiar Ombak Biru, yang mengangkut 26 wisatawan yang berlibur ke Taman Nasional Komodo. Dalam insiden ini, salah satu anak buah kapal, Yoppi Septianto, 21 tahun, tewas setelah jatuh dari kapal dihantam gelombang. Adapun para wisatawan, termasuk 10 wisatawan asing, selamat," kata Butje.
JEMS DE FORTUNA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kabin Berisik, Garuda Mendarat Kembali

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

Beruntung, pendaratan darurat itu berlangsung selamat.

TANGERANG -- Pesawat Garuda dari Jakarta dengan tujuan Padang kemarin pagi gagal terbang dengan sempurna. Baru 30 menit lepas landas, pesawat kembali mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Pujobroto, juru bicara Garuda, mengatakan pilot Jauhari Syahban memutuskan kembali ke landasan setelah mendengar kebisingan di kabin pesawat. "Itu keputusan terbaik demi keselamatan penerbangan," ujar Pujobroto.
Pesawat Boeing 737-400 itu bertolak dari bandara pada pukul 07.06. Namun, pada pukul 07.56, pesawat kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Beruntung, pendaratan darurat itu berlangsung selamat.
Semua penumpang lalu dibawa kembali ke ruang tunggu Garuda. Adapun pesawat dibawa ke hanggar Garuda untuk diperiksa. "Ternyata ada gangguan pada dinding kabin," katanya.
Pudjobroto tak bersedia memerinci jenis gangguan serta akibatnya jika penerbangan dipaksakan. Menurut dia, apa pun jenis gangguannya, pilot berwenang memutuskan apakah penerbangan layak berlanjut atau tidak.
Selama perbaikan pesawat, penumpang terpaksa menanti selama hampir tiga jam di ruang tunggu. Baru pada pukul 11.00 penumpang diterbangkan ke Padang dengan pesawat yang sama.
Pujobroto menolak jika Garuda disebut menelantarkan penumpang. Menurut dia, penumpang tak bisa dialihkan ke pesawat lain karena penerbangan padat. "Kami harus menunggu pesawat itu diperbaiki."
Pesawat bernomor penerbangan GA 162 itu mengangkut 130 penumpang, yang terdiri atas 120 penumpang kelas ekonomi dan 10 penumpang kelas bisnis. Menurut jadwal, pesawat itu mestinya berangkat pukul 06.25. Namun, penerbangan sempat ditunda karena jumlah penumpang lebih satu orang.
Menurut Pudjobroto, kelebihan itu terjadi karena kesalahan saat check-in. Ada satu rombongan keluarga yang terdiri atas lima orang, tapi hanya dihitung empat orang. Petugas check-in lalu memberikan kursi yang dianggap kosong kepada penumpang lain yang masuk daftar tunggu. Masalah itu teratasi ketika seorang anggota rombongan bersedia terbang dengan pesawat lain.
JONIANSYAH

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Glasgow Diserang, Inggris Siaga I

KORAN TEMPO - Senin, 02 Juli 2007

Serangan itu terjadi hanya seminggu sebelum 7 Juli, ketika bom di sejumlah kereta api dan bus menewaskan 52 orang dua tahun lalu di London.

LONDON -- Daratan Britania Raya dalam kesiagaan tertinggi setelah dua ancaman teror di London dan satu serangan di Glasgow dalam rentang waktu 36 jam digagalkan. Serangan itu terjadi hanya seminggu sebelum 7 Juli, ketika bom di sejumlah kereta api dan bus menewaskan 52 orang dua tahun lalu di London.
Ancaman pertama ditemukan pada Jumat dini hari lalu di London, saat dua buah sedan Mercedes berisi kaleng bensin, tabung gas, dan paku diparkir di kawasan Piccadilly Circus dan Haymarket. Jika serangan itu berhasil, diperkirakan akan ada ratusan orang yang tewas.
Sehari berikutnya, Sabtu lalu, serangan lain terjadi di bandar udara Glasgow, Skotlandia. Menurut Lynsey McBean, seorang saksi, serangan dimulai saat jip Cherokee dengan dua orang di dalamnya berusaha masuk terminal 1 dengan menabrak pintu.
Tapi di pintu, jip tidak bisa bergerak lagi. Salah seorang yang berada di mobil, menurut McBean, ada kemungkinan sopirnya, keluar dari jip dan menuangkan bensin ke bawah Cherokee itu. "Ia kemudian menyalakan api," katanya. Jip itu ikut menyala dan terbakar, begitu pula orangnya. Satu orang lainnya yang ada di dalam mobil keluar dan menyerang polisi yang datang. Tapi, kata McBean, massa meringkus tersangka yang berwajah Asia itu.
John Smeaton, saksi lain, mengatakan pengebom itu berteriak, "Allah, Allah," saat ditangkap.
Gordon Brown, yang belum genap seminggu menjadi Perdana Menteri Inggris, mengatakan, "Al-Qaidah mengimpor taktik dari Bagdad dan Bali ke jalanan Inggris."
Sumber-sumber di kepolisian mencurigai bom di London dan di Glasgow itu berkaitan karena isinya sama. Mereka menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar sebagai bahan baku bom, yaitu kaleng-kaleng bensin dan tabung gas.
Akibat ancaman itu, pemerintah Inggris sejak Sabtu lalu meningkatkan kewaspadaan keamanan menjadi "kritis" (setara dengan siaga I).
Polisi Inggris sudah menangkap dua orang kemarin dini hari di jalan raya Chesshire, Inggris Utara. Satu orang lainnya ditangkap semalam di Liverpool. Adapun pengebom di Glasgow, seorang masuk tahanan dan seorang yang lain--yang terluka parah--berada di rumah sakit.
Kemarin polisi Inggris menggeledah rumah di Glasgow yang hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari bandara. "Sebagai bagian dari penyelidikan insiden di bandara Glasgow dan London, sejumlah rumah di kawasan Renfrewshire digeledah," demikian pernyataan kepolisian.
NK AP TELEGRAPH GUARDIAN SCOTSMAN

Bom Mercedes
Kewaspadaan warga London membuat kota itu selamat dari rencana dua serangan bom. Warga yang waspada segera melapor ke polisi saat melihat mobil berasap dan berbau bensin.
Mercedes yang diparkir di depan Tiger Nightclub, Haymarket, dekat Piccadilly, berasap pada Jumat dini hari lalu. Ternyata di dalamnya berisi tabung gas propana, bensin, serta paku yang siap diledakkan dengan telepon seluler.
Sebuah Mercedes diparkir di Jalan Cockspur pada Jumat sore lalu. Sedan itu melanggar larangan parkir sehingga diderek ke lokasi parkir mobil tangkapan di Park Lane di dekat Hyde Park. Pengawas parkir mencium bau bensin dan ternyata di dalamnya seperti mobil di Haymarket.
Jip Cherokee menabrakkan diri ke bandara Glasgow.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Lapindo Masih Perlu Ditekan

REPUBLIKA - Senin, 02 Juli 2007

BLITAR -- Tekanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sampai berkantor tiga hari di Jawa Timur akhir bulan lalu, tampaknya tak banyak membuahkan hasil. Sampai-sampai, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, kembali mengeluh dan harus menekan lagi PT Lapindo Brantas Inc karena lamban dalam mencairkan uang ganti rugi kepada korban semburan lumpur di Sidoarjo.
''Semua persyaratan administratif yang ditetapkan Lapindo sudah dipenuhi oleh warga, tapi penyelesaian pembayaran itu hingga kini masih sangat lamban,'' ungkap Imam Utomo kepada wartawan usai membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-22 Tingkat Jawa Timur, di Stadion Patria Blitar, Ahad (1/7).
Imam akan terus meminta PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai juru bayar ganti rugi, segera mencairkan uang muka 20 persen, sesuai peta terdampak semburan lumpur. ''Kami akan terus memantau proses pencairan ganti rugi tersebut hingga diterima seluruh korban,'' katanya.
Sementara Ketua Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Yusuf Purnama, menemukan, puluhan berkas kepemilikan lahan korban lumpur sudah diajukan ke PT MLJ untuk segera mendapat ganti rugi. Berkas tersebut, telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, sesuai Perpres 14/2007, termasuk pengesahan dari Bupati Sidoarjo sebagai tahap akhir verifikasi sebelum diajukan ke MLJ.
''Sebenarnya yang sudah lolos verifikasi, jumlahnya lebih dari itu. Tapi untuk tahap awal yang juga sebagai test case atau percontohan, sementara kita mengajukan 48 berkas. Itu dari empat desa, yakni Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo, masing-masing 12 berkas,'' kata Yusuf, akhir pekan lalu.
Bahkan hasil konfirmasi dari PT MLJ, lanjut Yusuf, jika berkas yang sudah diajukan dianggap tidak ada masalah, maka pembayaran gant rugi dijadwalkan Senin (2/7). ''Kalau tahap awal kelar, tentunya kita akan mengajukan berkas yang lainnya. Sebaliknya, kalau masih ada masalah, ya percuma kita mengajukan berkas-berkas lainnya,'' katanya.
Ia juga berharap, tidak ada lagi masalah untuk pencairan ganti rugi lahan pethok D maupun leter C yang sempat ditolak Lapindo.

Fakta Angka
12 Berkas
Kini diajukan ke Lapindo sebagai test case pencairan ganti rugi.( tok/wot )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BIN Tolak Disalahkan

REPUBLIKA - Senin, 02 Juli 2007 7:46:00

JAKARTA -- Pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Kota Ambon, Jumat (29/6) lalu, membuat gerah aparat keamanan dan intelijen. Panglima TNI dan Kapolri sudah mengakui ada kelalaian. Namun, kalangan intelijen tak mau disalahkan.
Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Janzi Sofyan, mengatakan, sepekan sebelum SBY datang, aparat intelijen di Ambon sudah melakukan pertemuan. Kepala Kantor Pusat BIN Wilayah Ambon menyampaikan ada tiga kemungkinan gerakan menyambut Presiden.
Pertama, RMS akan mengibarkan bendera. Namun, bentuknya seperti apa, belum jelas. Kedua, akan ada demo dari para pengungsi korban konflik karena masalah mereka belum tuntas. Ketiga, unjuk rasa dari aktivis lingkungan hidup.
Informasi itu, kata Janzi, telah dilaporkan dalam pertemuan teknis di daerah yang dihadiri Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku, dan Gubernur Maluku. Laporan serupa juga disampaikan di tingkat kantor Kementerian Polhukam.
''BIN sudah membuat laporan intelijen. Bila Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan tak ada deteksi dini (oleh intelijen), itu keliru. Saya luruskan pernyataan Panglima TNI, sudah ada deteksi dini. Hanya saja, BIN itu tak seperti Polri yang bisa menangkap orang,'' kata Janzi saat jumpa pers di Jakarta, Ahad (1/7).
Prosedur pengamanan tamu very very important person (VVIP), jelas dia, adalah lapis pengamanan di ring III dilakukan Polri, ring II oleh TNI, dan ring I oleh Paspampres. Para penari Cakalele yang memasuki lapangan Merdeka itu berada di area ring III.
Atas fakta itu, dia meminta mengusut siapa yang memasukkan mereka. ''Jangan intelijen dan BIN yang disalahkan,'' katanya. Kondisi di Ambon saat ini, imbuhnya, relatif kurang kondusif dan memungkinkan insiden itu terjadi. ''Ambon tengah menjelang pilkada, di mana terjadi persaingan antara gubernur dan wagub. Selain itu, tak semua Polri di Ambon merah putih mengingat konflik terdahulu.''
Menanggapi hal ini, Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, menyatakan, semua pihak baik TNI, Polri, maupun intelijen punya tugas pokok masing-masing dalam pengamanan Presiden. Semua sudah ada prosedur tetapnya. ''Intinya, kita sama-sama introspeksi. Jangan malah sibuk antarkita sendiri,'' kata Djoko.
Insiden pengibaran bendera RMS, tegasnya, menjadi pelajaran penting semua pihak. ''Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita bersatu dan fokus pada aksi separatisme RMS. Kalau saling menyalahkan, kita akan hancur sendiri.''
Menyusupnya anggota RMS di acara Harganas, kata tiga anggota Komisi I DPR, yakni Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), Effendy Choirie (FKB), dan Zulkifli Hasan (FPAN), membuktikan bahwa kelompok separatis masih jadi ancaman serius NKRI. Aparat keamanan diingatkan untuk tak lengah. ''Kita harap insiden itu jadi bahan evaluasi terhadap sistem keamanan dan juga kinerja intelijen,'' kata Yuddy. Amir MMI, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, menilai insiden itu sudah dirancang untuk mengalihkan isu. (rto/rig/ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kepala Polda Siap Diganti

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Gubernur Maluku Bantah Tidak Berkoordinasi

Ambon, Kompas - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu membantah anggapan bahwa pihaknya selaku penanggung jawab tingkat lokal acara Hari Keluarga Nasional XIV tidak berkoordinasi dengan aparat keamanan sehingga terjadi penyusupan para simpatisan Republik Maluku Selatan dalam acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Meskipun demikian, ia menyatakan tidak ingin terjadi saling menyalahkan di antara pejabat daerah. Kepada wartawan di Ambon, Minggu (1/7), Ralahalu menegaskan, acara Hari Keluarga Nasional XIV sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sudah dilakukan berkali-kali.
Dalam rapat itu, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Brigjen (Pol) Gatot Setyawan dan Panglima Kodam XVI Pattimura Mayor Jenderal Sudarmaidy Soebandy memaparkan kondisi keamanan.
"Kami juga sudah berikan masukan untuk pengamanan. Selanjutnya saya serahkan kepada aparat keamanan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Panitia tidak terlibat di pengamanan ring 2 dan 3. Itu sudah tugas aparat keamanan," ujar Ralahalu.
Mengenai kemungkinan ada perubahan acara secara mendadak, Ralahalu menyatakan, semua acara sudah dikoordinasikan dengan Istana Presiden. Buku panduan acara yang dikeluarkan Istana Presiden dan susunan acara yang dibuat panitia juga sama. "Setelah tarian katreji tidak ada tarian cakalele, dan langsung masuk ke sambutan gubernur," katanya.
Selain itu, tim pendahulu dari Jakarta juga sudah tiba di Ambon dua hari sebelumnya.
Mengenai dugaan keterlibatan elite lokal dalam penyusupan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS), Ralahalu menyatakan akan bertanggung jawab jika memang ada.
Ia juga sudah meminta Wali Kota Ambon Marcus Jopi Papilaja agar menon-aktifkan Raja Hutumuri Ferdinand Waas yang menjadi tersangka. Kepada Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal, ia juga minta agar Johan Teterissa, oknum guru SD yang terlibat dalam insiden cakalele itu, dinon-aktifkan.
Siap dicopot
Menyikapi desakan beberapa elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan supaya dirinya mundur dari jabatannya, Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Gatot Setyawan menyerahkan hal itu pada hasil evaluasi. Dirinya siap dievaluasi dan siap menerima semua hasil evaluasi, termasuk sanksi dicopot dari jabatannya.
Namun, di Jakarta, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah mengusut tuntas kasus itu. "Bukan mencari-cari siapa yang salah atau menjatuhkan sanksi kepada anggota," katanya.
Ia bahkan menilai bukan tidak mungkin ada keterlibatan di dalam kepanitiaan. Desakan agar Kepala Polda mundur, katanya, juga merupakan bagian dari gerakan mereka.
Sejauh ini pemeriksaan terhadap 32 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Detasemen Khusus 88 itu masih berlangsung, sedangkan pemeriksaan terhadap panitia sampai kemarin belum dilakukan. "Nanti akan mengarah ke sana. Kita tidak bisa menuduh. Masih dievaluasi," ujar Gatot.
Mengenai bobolnya pengamanan presiden, baik Gatot maupun Panglima Kodam XVI Pattimura Mayjen Sudarmaidy Soebandy sampai kemarin belum memberikan keterangan resmi.
Situasi di Ambon sendiri kemarin relatif lebih kondusif. Berbagai unjuk rasa mengecam insiden cakalele yang dalam beberapa hari marak kemarin sudah tidak ada lagi.
BIN sudah ingatkan
Di Jakarta, Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Janzi Sofyan menyanggah penilaian bahwa aparat intelijen lengah mengantisipasi gangguan dalam kunjungan Presiden di Ambon itu. Menurut dia, sejak jauh hari BIN sudah mengingatkan kemungkinan aksi oleh elemen RMS, pengungsi, dan aktivis lingkungan hidup di Ambon. Informasi itu disampaikan dalam rapat koordinasi di tingkat pusat maupun rapat teknis di daerah.
Karena itu, Janzi justru mempertanyakan adanya penyusupan elemen RMS yang menyamar sebagai penari cakalele. Sebab, pengamanan kedatangan Presiden dilakukan berlapis, dari mulai aparat Polri di ring 3, TNI, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di ring 1.
Belajar dari insiden itu, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar memandang perlunya standardisasi pembagian wewenang dan tanggung jawab aparat kepolisian mulai tingkat pusat hingga daerah untuk menjamin efektivitas pengamanan sekaligus mencegah tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab.
"Antara pusat dan daerah harusnya ada standardisasi. Tugas-tugas mana saja yang jadi tanggung jawab tim khusus Polri, mana yang bisa (dimandatkan) daerah," ujar pengajar pascasarjana Universitas Indonesia ini.
Dalam kasus pengamanan very important person semacam kepala negara dan pejabat setingkat lainnya, Widodo melihat tanggung jawab komando idealnya dipegang langsung oleh Kepala Polri. Jika pun didelegasikan, maksimal di tingkat kepolisian daerah.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menilai, selain TNI/Polri, pihak BIN juga bertanggung jawab terhadap insiden memalukan di Ambon.
Untuk itu, Komisi III DPR berencana meminta keterangan dari Kepala Polri terkait insiden tersebut dan menjadikannya salah satu pokok bahasan dalam agenda rapat kerja berikutnya dengan Polri. Terkait RMS sendiri, ia meminta Polri aktif mengusut kasus tersebut hingga tuntas, termasuk menangkap pelaku lainnya, bahkan sampai pada siapa dalangnya. (ANG/JON/DIK/SF)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kinerja Kepolisian: Kultur Kekerasan Harus Dihilangkan

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ichlasul Amal, mengingatkan, prestasi polisi dilihat dari sejauh mana kulturnya kini benar-benar lepas dari militer. Dalam prosedur tetap yang dipakai kepolisian, kultur kekerasan harus dihilangkan.
"Misalnya, menangkap penjahat lalu digebuki. Sejauh mana itu berkurang, itu baru disebut prestasi. Kalau menangkap teroris itu kan kejadian insidental," ungkap Ichlasul di Yogyakarta, Minggu (1/7). Ini disampaikan menyambut Hari Bhayangkara, 1 Juli.
Secara terpisah, kriminolog dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Yesmil Anwar mengatakan, sejak berpisah dari TNI, Polri memiliki banyak kesempatan untuk berubah. Sekarang mereka masuk era profesionalisasi polisi.
"Batu uji pertama adalah menjadi komponen supremasi hukum. Kedua, bekerja dalam konteks hak asasi manusia. Ketiga, menjadi pendorong demokrasi," ujar Yesmil.
Menurut Yesmil, kesejahteraan polisi memang perlu ditingkatkan, tetapi perbaikan mental dan integritas polisi jauh lebih utama. Berapa pun besar gaji polisi, kalau mentalnya rusak, tetap tak dapat bekerja maksimal.
Namun, lanjut Yesmil, upaya polisi memperbaiki diri itu perlu didukung masyarakat. Jika warga masih suka menyogok polisi untuk mempermudah mencapai kepentingannya, polisi sulit memperbaiki diri dan citranya.
Namun, dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Jakarta Bambang Widodo Umar mengingatkan, peningkatan profesionalisme polisi sulit dilakukan jika sistem manajerialnya masih memakai sistem komando, seperti militer. Pola itu membuat kebutuhan polisi di daerah yang berbeda-beda tidak terpenuhi.
Kriminolog Adrianus Meliala menambahkan, polisi lebih baik menyubkontrakkan sebagian kewenangannya pada lembaga lain. Dengan cara ini, polisi masih memiliki kendali atas kegiatannya, namun tidak menanganinya, dan bisa fokus pada peningkatan profesionalisme. (wer/mzw/mhf)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Investasi, Domestik Soalnya

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Di jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies ada sebuah risalah yang galau tentang Indonesia. Seperti ini kira-kira kutipannya: "Negara bangkrut karena utang luar negeri…. Kekurangan impor bahan baku dan faktor lain telah mengakibatkan menurunnya kapasitas produksi. Angkutan laut, kereta api, dan angkutan darat serta jasa publik lainnya semakin memburuk akibat terbatasnya sarana dan kesulitan menjalankan operasinya. Korupsi yang merajalela membuat sistem tak berjalan. Hukum tidak ditaati."
Rasanya kita begitu akrab dengan analisis tersebut. Kutipan tadi bukan analisis ekonomi Indonesia tahun 2007. Kutipan itu diambil dari risalah yang ditulis HW Arndt dan J Panglaykim tentang ekonomi Indonesia pada tahun 1966. Yang menarik, problem dan pesimismenya mirip dengan pesimisme kita saat ini. Sejarah memang kerap berulang. Kita pun mengeluhkan hal-hal di atas. Tentunya pada tingkat yang berbeda.
Dari sisi makro terlihat kecenderungan membaiknya perekonomian. Beberapa indikator menunjukkan perekonomian sudah menyentuh titik terendahnya dalam triwulan I-2006 dan setelah itu terus meningkat. Hal ini konsisten dengan beberapa indikator, seperti pertumbuhan penjualan motor, ritel, semen, konsumsi listrik, dan mobil.
Angka pengangguran terbuka juga sedikit menurun dari 10,4 persen (Februari 2006) menjadi 9,75 persen (Februari 2007). Impor bahan baku tumbuh 16 persen dalam periode Januari-April 2007 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, proses produksi terjadi. Namun, impor barang modal masih relatif lambat. Ini menunjukkan proses produksi masih menggunakan kelebihan kapasitas terpasang yang ada sejak tahun lalu—dan sedikit investasi baru. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi masih akan didorong konsumsi dan ekspor, belum banyak oleh investasi. Dengan kondisi ini, pertumbuhan ekonomi memang akan berada di atas 6 persen dalam tahun 2007, tetapi tidak mudah untuk mencapai pertumbuhan 6,3 persen. Perekonomian memang terus bertumbuh walau masih relatif lambat.
Iklim investasi, isu yang selalu dipersalahkan, terutama di sektor industri manufaktur dan pertambangan. Itu sebabnya, investasi bergeser dari sektor tradable (sektor yang terkait ekspor dan impor, seperti manufaktur) pada sektor non-tradable (sektor yang tak terkait ekspor dan impor, seperti jasa, telekomunikasi, dan perdagangan). Namun, argumen iklim investasi yang buruk hanya menjelaskan sebagian dari keseluruhan persoalan. Kalau benar lemahnya investasi disebabkan buruknya iklim investasi, mengapa hal yang sama terjadi juga di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang? Bukankah keempat negara itu memiliki iklim investasi dan infrastruktur yang baik? Lebih menarik lagi, ternyata rasio investasi terhadap PDB di Malaysia (21 persen) lebih rendah dibandingkan Indonesia (24 persen). Padahal, Malaysia memiliki iklim investasi yang lebih baik dibanding Indonesia, China, atau Vietnam. Karena itu, kita tak bisa melihat iklim investasi sebagai penjelas utama. Iklim investasi hanyalah sebuah syarat perlu dan bukan syarat cukup. Di sini kita harus melihat isu investasi ini dengan hati-hati.
Berbeda dari persepsi selama ini, perhitungan dekomposisi mengenai sumber penurunan investasi yang dilakukan Bank Dunia (2007) menunjukkan penurunan investasi di Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia ternyata lebih didominasi penurunan investasi swasta dan domestik. Padahal, selama ini kita menganggap isu yang paling penting adalah bagaimana membuat investor asing berminat datang ke Indonesia. Tentu ini sesuatu yang baik, tetapi tak akan menyelesaikan semua persoalan. Karena soalnya lebih pada investasi domestik, baik publik maupun swasta. Penyelesaian soalnya, bagaimana meningkatkan investasi domestik.
Kita melihat investasi berubah pola dari investasi langsung ke merger dan akuisisi sehingga dampak riilnya tidak tecermin dalam investasi fisik. Ini tidak hanya khas Indonesia, tetapi juga terjadi di Jepang, misalnya. Dalam konferensi di National Bureau of Economic Research tahun lalu, disimpulkan, merger dan akuisisi di Jepang berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas.
Bagaimana buat Indonesia? Studi Arnold dan Beata (2005) menunjukkan, dampaknya positif. Jika benar begitu, mungkin sekali dengan rasio investasi/ PDB yang lebih rendah dapat dihasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Benarkah? Dalam kasus Malaysia, perekonomian tumbuh di atas 5 persen sejak tahun 2002, walau dengan tingkat investasi lebih rendah. Malaysia mungkin memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Keterlibatan Malaysia dalam jaringan produksi juga memungkinkan mereka menghasilkan ekspor yang kuat sehingga walau dengan investasi yang relatif kecil karena proses outsourcing, ekspor tetap bisa meningkat tajam. Sayangnya, Indonesia tertinggal dalam konteks ini. Dengan produktivitas rendah, tetap dibutuhkan investasi besar. Artinya, penurunan investasi domestik harus diatasi.
Juga perlu "credit channel"
Selain karena iklim investasi, penurunan investasi swasta domestik juga dapat disebabkan terganggunya credit channel (aliran kredit) perbankan ke sektor barang, sementara penurunan investasi publik berkaitan erat dengan belanja modal pemerintah. Perbaikan iklim investasi mungkin sebuah syarat perlu. Namun, perbaikan iklim investasi saja, tanpa perbaikan aliran kredit, takkan meningkatkan investasi. Kalau begitu, turunkan saja tingkat bunga kredit seperti desakan pelbagai pihak. Di sini kita harus hati-hati. Perbaikan dalam intermediasi perbankan tak dapat dilakukan melulu melalui penurunan tingkat bunga. Ada beberapa hal harus diperhatikan.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang masih terbatas, bukanlah karena lemahnya sisi permintaan, tetapi lebih akibat kendala sisi penawaran, seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan kekakuan aturan ketenagakerjaan. Penurunan tingkat bunga dalam jangka pendek hanya akan mendorong sisi permintaan. Penurunan bunga terlalu agresif dapat mengerek inflasi akibat masih terbatasnya sisi penawaran.
Kedua, terhambatnya penyaluran kredit lebih disebabkan kondisi informasi yang tak simetris antara sektor produksi dan perbankan. Perbankan menganggap risiko di sektor riil masih tinggi. Dalam situasi ini, perbankan harus memasukkan biaya risiko dalam tingkat bunga pinjamannya (Stiglitz-Weiss, 1981), akibatnya tingkat bunga pinjaman tetap tinggi walau BI Rate diturunkan. Informasi yang tak simetris memaksa perbankan menerapkan biaya pengawasan yang tinggi. Akibat dari agency cost problem ini, kredit sulit mengalir walau tingkat bunga diturunkan.
Apa yang harus dilakukan? Di sinilah pentingnya peran kredit biro untuk menjembatani informasi yang tak simetris antara bank dan sektor produksi. Tanpa itu, risiko dan agency cost problem tak akan menurun.
Bagaimana investasi publik? Peran belanja pemerintah untuk infrastruktur dan program public private partnership menjadi penting. Sayangnya, belanja pemerintah masih rendah karena beberapa hal, termasuk perubahan sistem anggaran, juga rumitnya proses tender. Ada harapan, anggaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan. Dalam konteks ini, menarik untuk melihat apakah perubahan defisit APBN dari sebelumnya 1,1 persen menjadi 1,6 persen terhadap produk domestik bruto akan menolong. Secara tak langsung, peningkatan defisit ini akan mendorong ekspansi anggaran. Tentunya, ekspansi ini difokuskan untuk mengatasi hambatan sisi penawaran.
Pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat. Prospek semester II juga memberikan harapan baik. Namun, pertumbuhan ekonomi rasanya masih sulit untuk mencapai tingkat yang diharapkan jika masalah aliran kredit, lemahnya masalah infrastruktur, dan kekakuan aturan ketenagakerjaan tak terselesaikan. Indonesia tahun 2007 jelas tak segalau tulisan Arndt dan Panglaykim, 41 tahun lalu, tetapi bukan berarti persoalan serius tak lagi menghadang kita.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Fenomena sosial: Tragedi Bunuh Diri di Kalangan Siswa

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Defri Werdiono

Sambil terisak, beberapa perempuan berkerudung yang sebagian besar berusia setengah baya itu memandikan jenazah EA (17) yang terbujur kaku, di dalam sebuah bilik khusus berdinding dari bentangan empat lembar kain batik.
Puluhan pelayat yang datang sejak tengah hari, juga masih setia menunggu. Mereka duduk menyebar, ada yang di bawah tenda, pepohonan, dan kayu-kayu rangka bekas rumah yang rusak oleh gempa bumi 27 Mei 2006. Di salah satu sudut pekarangan yang lain, sebagian lelaki sibuk mempersiapkan segala peralatan untuk pemakaman.
Suasana duka begitu terasa di rumah Karto Tumiran (80-an), warga Dusun Pugeran, Patuk, Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta, Sabtu (30/6) sore. Lantunan ayat suci yang terdengar dari sebuah pemutar tape memecahkan kesunyian kawasan pegunungan yang berjarak sekitar 17 kilometer arah timur Kota Yogyakarta.
Kabar meninggalnya EA, siswi kelas II sebuah SMK negeri di Kota Yogyakarta, cukup menggemparkan. Tubuh gadis itu ditemukan kakeknya, Karto Tumiran, sekitar pukul 10.00, dalam keadaan tergantung pada kerangka pintu rumahnya.
Belum jelas apa yang melatarbelakangi EA mengakhiri hidup. Pihak keluarga menduga ia tengah mengalami masalah yang sulit dipecahkannya sendirian. "Selama ini ia tidak pernah menceritakan masalahnya," ujar Haryadi Rahayu, salah satu paman EA.
Haryadi menolak jika masalah ekonomi diduga menjadi pemicu tindakan nekat tersebut. Demikian pula mengenai isu yang sempat beredar bahwa EA tidak naik kelas. "Uang sekolah selalu lunas, tidak pernah nunggak. Demikian pula soal prestasi. EA tergolong pandai," katanya.
Yulia, salah satu teman EA, mengatakan, kawannya itu memang agak tertutup untuk membicarakan masalah yang tengah dihadapi. "Ia tidak pernah cerita, kecuali semester lalu pernah bilang punya cowok," kata Yulia.
Tidak jelas benar apakah sifat tertutup itu karena EA terpaksa tinggal bersama kakek-neneknya dalam setahun terakhir. Kedua orangtua dan adiknya telah meninggal dunia akibat sakit. Untuk tidur sehari-hari, ia menempati rumah baru yang dibangun dari bantuan dana rekonstruksi pemerintah. Rumah satunya lagi yang berdinding anyaman bambu dipakai untuk memasak.
Makin banyak
Terlepas apa motif yang melatarbelakangi tindakan nekat EA, peristiwa itu telah menambah panjang daftar kasus bunuh diri di kalangan siswa sekolah. Di Gunung Kidul sendiri, peristiwa ini adalah yang kedua dalam dua bulan terakhir.
Tanggal 22 Mei lalu, NES (14), siswa kelas II salah satu SMP swasta di Kecamatan Playen, juga mencoba bunuh diri, tetapi akhirnya bisa diselamatkan. Ia mengambil tindakan tersebut karena malu belum melunasi uang pembayaran piknik ke Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi program sekolah.
Pujiantini (40), ibu kandung NES yang selama ini membesarkan sendiri anaknya itu, membenarkan bahwa NES belum membayar uang piknik sebesar Rp 155.000. NES sendiri sempat dipanggil pihak sekolah untuk mengonfirmasi jadi-tidaknya ia ikut piknik.
Terhadap masalah ini, pihak sekolah menyatakan tidak mengejar-ngejar siswa agar lekas membayar.
Jika dirunut ke belakang, dalam dua tahun terakhir, setidaknya tercatat lima kali kasus bunuh diri di kalangan siswa di Gunung Kidul. Februari 2006, MS (16), siswa kelas I sebuah SMK swasta di Kecamatan Karangmojo, mengakhiri hidup lantaran depresi.
Tiga bulan sebelumnya AA (10), siswa kelas IV SD di Kecamatan Playen, mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Menurut keluarga, gadis kecil itu mengakhiri hidup karena seragam pramuka yang akan dipakainya ke sekolah basah lantaran dicuci.
AA merupakan pelaku bunuh diri termuda dalam beberapa tahun terakhir.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas berpendapat, maraknya kasus bunuh diri di kalangan anak muda ataupun siswa salah satunya disebabkan oleh pemberitaan di media massa.
Di luar korelasi media, menurut Darmaningtyas, bunuh diri lebih banyak disebabkan masalah ekonomi dan psikologi. Ada pengaruh tekanan hidup sehari-hari maupun lingkungan sekolah di mana mereka belajar. Mungkin pelaku tidak memiliki teman, sedang di sisi yang lain orangtuanya tidak bisa diajak mencurahkan perasaan karena tingkat pendidikannya rendah ataupun ketiadaan waktu akibat terlilit masalah ekonomi.
Mengenai kenapa fenomena ini sering terjadi di Gunung Kidul, penulis buku Pulung Gantung, Menyikap Tragedi Bunuh Diri di Gunung Kidul ini tidak membenarkannya. Sebab, kasus serupa juga terjadi di daerah lain. Di Jakarta dan sekitarnya, misalnya, kasus semacam ini juga cukup tinggi dua tahun terakhir.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korban Tak Bisa Dipaksa

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

PPP Menilai Penanganan Lapindo sebagai Bukti Kegagalan Pemerintah

SIDOARJO, KOMPAS - Pemerintah tidak bisa memaksa seluruh korban lumpur Lapindo Brantas Inc menerima skema ganti rugi tanah dan bangunan yang sama. Sebab, setiap korban memiliki perhitungan masing-masing yang layak diperhatikan.
Demikian pendapat Ketua Ikatan Psikologi Klinis Surabaya Josephine MJ Ratna dan sosiolog dari Universitas Airlangga Musta’in yang dihubungi terpisah, Minggu (1/7), berkait perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Bupati Sidoarjo agar para pengungsi korban lumpur meninggalkan Pasar Baru Porong dan menerima skema ganti rugi.
"Jika ada yang menuntut hal yang berbeda, mereka tidak boleh dikatakan tidak setia kawan dengan yang lainnya. Mereka tentunya memiliki pertimbangan yang bisa dipakai untuk melanjutkan hidupnya," kata Josephin.
Para pengungsi di Pasar Baru Porong, katanya, kebanyakan dari Desa Renokenongo. Mereka pasti sudah memikirkan akibatnya kalau menerima skema ganti rugi dari Lapindo dan mengambil uang kontrakan dua tahun.
Uang muka ganti rugi 20 persen tak akan cukup untuk membeli rumah baru. Selain itu, dengan menerima uang kontrakan, hidup mereka tak akan terjamin. "Rumah kontrakan akan jauh dari tempat bekerja dan anak-anak sekolah. Kalau mengontrak, juga akan ada uang untuk listrik atau air. Padahal, beberapa dari mereka pekerjaannya sudah hilang, ikut terendam lumpur. Kalau di pasar mereka mendapatkan makanan atau air gratis," katanya.
Sementara itu, 50 pengungsi di Pasar Porong, kemarin, berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1 yang sudah berada di Jakarta sejak Senin pekan lalu.
Kegagalan pemerintah
Di Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Teuku Taufiqulhadi menilai, kecanggungan pemerintah memutuskan sikap terkait kasus lumpur Lapindo sebagai awal dari kegagalan pemerintahan Yudhoyono. Pasalnya, sampai sekarang belum ada kebijakan yang berpihak kepada korban. Padahal, Presiden sudah menyaksikan langsung kesengsaraan mereka.
"Saya khawatir, masyarakat dan bangsa ini akan menilai pemerintah gagal mengemban amanat rakyat," kata Taufiqulhadi ketika menjelaskan sikap partainya atas perkembangan penanganan lumpur Lapindo, Minggu.
PPP, kata Taufiqulhadi, memutuskan kasus Lapindo sebagai kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah.
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno mengatakan, pemerintah harusnya fokus pada rakyat yang menjadi korban lumpur.
Koordinator Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengatakan, langkah Presiden yang langsung terjun ke Sidoarjo ternyata belum mengatasi substansi masalah yang sesungguhnya. (APA/MAM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

UE Tak Bisa Larang Pesawat Kepresidenan RI

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Komisi Uni Eropa tidak bisa melarang masuk pesawat Garuda Indonesia yang menjadi pesawat kepresidenan Indonesia ke wilayah udara Eropa.
Meski pesawat itu dimiliki maskapai Garuda Indonesia, pesawat yang digunakan untuk kepresidenan statusnya bukan tergolong pesawat komersial.
Komisi Uni Eropa (UE) memang belum memberikan keputusan terhadap pencekalan maskapai nasional masuk ke wilayah udara Eropa. Akan tetapi, jika pada kemudian hari ada keputusan, pelarangan itu tidak berlaku untuk pesawat kepresidenan.
"Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Vienna tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Menurut aturan itu, status pesawat kepresidenan bukan pesawat komersial, tetapi status hukumnya menjadi hubungan diplomatik," kata pengamat hukum penerbangan, Kamis Martono, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Martono, dari sisi regulasi penerbangan, Pemerintah Indonesia bisa saja membalas dengan melarang semua maskapai negara Eropa melintasi wilayah udara Indonesia.
Namun, saran Martono, pemerintah tidak perlu mengambil upaya itu karena dampaknya akan luas. "Selain akan dimusuhi semua negara Eropa, juga merugikan maskapai penerbangan mereka karena untuk menuju Australia, pesawat mereka terpaksa memutar jauh," ujarnya.
Di tempat terpisah, Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, pemerintah telah mengirimkan surat penjelasan kepada negara anggota UE. Isinya, komitmen untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.
"Kami harap segera ada jawaban positif dari Komisi Uni Eropa sehingga tidak ada keputusan larangan terbang terhadap maskapai nasional dan peringatan tidak menggunakan maskapai kita," ujarnya. (OTW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pesawat ke Mulia Harus Ditambah

KOMPAS - Senin, 02 Juli 2007

Mulia, Kompas - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya meminta penambahan jumlah pesawat terbang ke Mulia. Penambahan itu sangat diperlukan karena kecelakaan dua pesawat Trigana Air Service selama bulan Juni lalu dapat mengganggu pasokan barang ke ibu kota Kabupaten Puncak Jaya itu.
"Kami di Mulia hanya mengandalkan transportasi lewat udara karena jalan penghubung ke kota lain tidak ada," kata Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, Minggu (1/7), berkait dengan tergelincirnya pesawat DHC-4A Carybou milik maskapai Trigana Air Service yang berdaya angkut 2,8 ton di landasan pacu Lapangan Terbang Mulia, Sabtu lalu. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni, pesawat twin otter DHC 6 Trigana yang berdaya angkut 1,3 ton juga tergelincir di lapangan terbang yang sama.
Enembe juga berharap maskapai lain menambah pesawat ke Mulia. Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Puncak Jaya menyebutkan, setiap bulan barang konsumsi yang diangkut dengan pesawat sekitar 50 ton.
Barang yang diangkut dengan pesawat itu mencakup bahan bakar minyak, beras, minyak goreng, gula, telur, dan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya. Seluruh material bahan bangunan di Mulia juga harus didatangkan dengan pesawat.
Selain Trigana, maskapai lain yang melayani penerbangan ke Mulia adalah satu pesawat twin otter Merpati, Cessna 208 Caravan, dan Pilatus.
Inspektur Kelaikan Terbang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sholehuddin, yang memeriksa pesawat DHC-4A itu, menyatakan, tidak ditemukan kerusakan pada struktur utama badan pesawat dan mesin.
"Jadi, kami hanya merekomendasikan perbaikan ulang pada sistem kemudi pesawat," katanya. (row)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...