Penghapusan subsidi BBM dikaji; Premium bisa terserah pasar

BISNIS - Senin, 11/06/2007

BOGOR: Demi mengurangi subsidi BBM, yang pada tahun anggaran 2007 mencapai Rp 61,83 triliun-lebih rendah daripada usulan pemerintah, sebesar Rp 68,5 triliun-harga premium mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. Kajian tentang kemungkinan itu tengah dilakukan BPH Migas.Harga pasar premium real octan number (RON) 88, dinilai sudah tidak berbeda jauh dengan harga pasar, yang berada pada kisaran Rp5.000 per liter. "Harga premium RON 88 tidak jauh beda dengan harga di pasaran," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di sela-sela sosialisasi tugas badan itu di Bogor, akhir pekan lalu.Karena itu, dia mengakui BPH Migas tengah mengkaji hal tersebut. "Ya, BPH Migas tengah mengkaji melepas harga premium ke mekanisme pasar guna mengurangi subsidi BBM." Bos Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) itu-yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai koordinator tim pengawasan dan penyediaan BBM-memberi contoh India yang telah melepas harga BBM premium sesuai harga pasar.Anggota Pokja BBM BPH Migas Dedy Wijaya juga mengungkapkan hal yang sama. "Ada kemungkinan penghapusan subsidi premium."Namun, menurut Deddy, penghapusan subsidi minyak tanah belum bisa dilakukan, karena kebutuhan untuk bahan kabar itu masih banyak. "Kalaupun bisa, setelah 2010-2011."Deddy memberi ancar-ancar waktu harga premium dilepas ke mekanisme pasar. "Penghapusan subsidi itu bisa dilakukan setelah 2009." Tubagus mengatakan sejauh ini rendahnya daya beli masyarakat menyulitkan penghapusan subsidi untuk premium. "Kalau harga bensin Rp5.000 per liter, masyarakat akan teriak. Sebab kemampuan beli kita masih rendah. Kalau dilepas sesuai harga pasar, efeknya akan berantai." Namun, jika pelepasan harga tersebut akhirnya dilakukan, maka harga premium akan disesuaikan dengan permintaan dan penawaran yang ada, "Sehingga di sini ada mekanisme suply and demand. Cuma butuh political will," tuturnya. Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi mendukung rencana pengkajian pencabutan subsidi itu. "Langkah itu bisa mengurangi pengeluaran belanja pemerintah." Namun, menurut anggota Fraksi Partai Golkar itu, pemerintah harus mengkaji dengan akurat. Anggota Komisi VII DPR Ade Daud Nasution mengemukakan kajian harus dilakukan secara benar. "Hal itu untuk melihat kondisi masyarakat, sehingga kebijakan itu menyentuh masalah yang sebenarnya," tutur anggota Fraksi Bintang Reformasi. Vice President Government and Media Relations Total E&P Indonesia Ananda Idris mendukung jika ada kebijakan yang mendorong terjadinya mekanisme pasar. Regulasi SPBUDeddy menjelaskan penghapusan subsidi premium juga akan memudahkan swasta membuka usaha SPBU tanpa harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BPH Migas. Pemerintah kabarnya tengah menyusun regulasi pendirian SPBU menyusul semakin jenuhnya SPBU yang ada di Jawa a.l. mensyaratkan pelaku usaha yang memiliki SPBU di Jawa untuk membuka di luar Jawa.Sejauh ini, menurut Deddy, kalangan swasta yang membuka usaha SPBU diwajibkan mengikuti ketentuan BPH Migas, karena menjual BBM bersubsidi. "Dengan dihapuskannya subsidi, badan usaha yang ingin mendirikan SPBU akan lebih mudah, tanpa harus memenuhi ketentuan BPH Migas."Jenuhnya pasar SPBU lebih berhubungan de-ngan penyaluran BBM bersubsidi. Jika subsidi BBM dihapus, BPH Migas tidak akan membuat regulasi yang mengatur keberadaan SPBU di suatu wilayah.Masalahnya sekarang masih ada BBM PSO (public service obligation). "Kalau nanti sudah nggak ada, silakan mereka bersaing. Kalau mau berdekatan juga dipersilakan." (01) (bisnis@redaksi.co.id)Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Indeks BEJ tetap pada tren kenaikan

BISNIS - Senin, 11/06/2007

JAKARTA: Meski indeks sempat terhempas pada Jumat pekan lalu, sejumlah analis masih optimistis dengan kondisi pasar modal domestik. Bila ada koreksi, tidak akan mengubah laju tren kenaikan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi dalam mendekati 2% atau 39,36 poin ke posisi 2.054,45 pada penutupan Jumat, dibandingkan perdagangan hari sebelumnya di 2.093,81.Harga obligasi juga sempat anjlok, terkait pelemahan rupiah yang kembali ke atas level Rp9.000 per dolar AS. Pada penutupan transaksi Jumat, rupiah bertengger di Rp9.105 untuk tiap US$1.Kendati demikian, Head of Research Mega Capital Indonesia Felix Sindhunata, analis Optima Investama Ikhsan Binarto, dan Senior Associate Fixed Income AAA Securities Anung Rony Hascaryo menilai koreksi yang terjadi terhadap indeks dan harga obligasi masih sehat.Penurunan IHSG pada Jumat pekan lalu sepenuhnya terjadi sebagai imbas dari indeks bursa regional dan AS. Di sisi domestik sama sekali tidak ada indikasi buruk, yang bisa memicu indeks turun. Menurut Ikhsan, indeks menjadi rawan terkoreksi karena kondisi pasar domestik memang sedang sepi isu atau sentimen penggerak. "Sehingga ketika bursa regional jatuh kita terseret. Ini koreksi yang wajar, bukan disebabkan oleh faktor fundamental dan sifatnya hanya sentimen sesaat," kata dia, akhir pekan lalu.Efek globalFelix menilai sebagai bagian dari pasar global, bursa RI tak bisa menghindar dari efek domino kejatuhan pasar AS dan Asia Pasifik. "Indeks Dow Jones jatuh setelah pelaku pasar merespons negatif pernyataan Chairperson Federal Reserve Ben Bernanke, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Negeri Paman Sam itu ada di bawah ekspektasi."Pasar properti, sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi mereka, mengalami pelemahan dan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan . Kekhawatiran ini, kata Felix, menimbulkan spekulasi The Fed bakal menaikkan suku bunganya di akhir bulan ini, akibatnya indeks Dow Jones turun drastis 198,94 poin (1,48%) pada Kamis. Namun, menurut Anung, kemungkinan Fed rate naik kecil sekali. Pasalnya, jika itu terjadi ekonomi AS justru akan semakin memburuk. Sejumlah ekonom, sebagaimana ditunjukkan dalam survei Bloomberg, mengharapkan The Fed untuk kesembilan kalinya membiarkan suku bunganya berada di level 5,25%, bertahan sejak 29 Juni 2006.Untuk pekan ini, Felix mengatakan pergerakan IHSG tetap mencermati perkembangan bursa regional dan AS. "Sentimen pasar masih positif, potensi koreksi ada tapi tidak akan mengubah tren."
(pudji. lestari@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Simfoni kebijakan sektor riil

BISNIS - Senin, 11/06/2007

Perekonomian Indonesia sebenarnya hampir memiliki segalanya. Semua potensi untuk bergeraknya sektor riil sudah dimiliki negeri ini sekarang. Jumlah penduduk yang lebih dari 230 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar, ditambah dengan kekayaan produk primer, letak geografi yang strategis bagi lintas niaga, dan hubungan luar negeri yang bagus merupakan daya pikat yang luar biasa menggiurkan bagi penanam modal. Di satu sisi, belakangan ini terjadi pergerakan arus modal internasional yang begitu besar dan cepat melimpah ke berbagai negara. Sayangnya, yang masuk ke Indonesia sebagian besar hanya mengisi lubang-lubang investasi portofolio di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat utang negara (SUN). Di sisi lain, besarnya dana masyarakat yang dihimpun perbankan dalam negeri umumnya masih telanjur nyaman di SBI, sehingga pola investasi seperti ini tidak memicu cepatnya kebangkitan sektor riil yang menjadi andalan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang ditetapkan sebagai kepentingan nasional dalam pembangunan ekonomi.Fenomena lain yang menunjukkan masih rendahnya kegairahan sektor riil adalah prospek bisnis yang masih suram, sehingga pelaku usaha hanya bisa geram. Ini terlihat dari besarnya persetujuan kredit yang tidak ditarik (undisbursed loan).Menurut pernyataan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu, kredit yang tidak tertarik itu mencapai Rp197 triliun pada Januari 2007. Angka ini meningkat 25,17% dibandingkan dengan Januari 2006 yang hanya Rp143 triliun. Ini menunjukkan informasi yang tidak simetris antara sektor perbankan dan sektor riil. Lalu pertumbuhan investasi pada 2006 juga hanya 2,91%. Angka ini jauh dibandingkan dengan pertumbuhan investasi 2005 yang mencapai 10,8%. Paket komprehensifMengapa investasi langsung ke sektor riil belum begitu menarik? Padahal, berbagai rangkaian kebijakan pembenahan iklim usaha telah dikeluarkan pemerintah secara paket ataupun tunggal. Sebut saja kebijakan sektor keuangan, perbankan, infrastruktur, investasi sampai dengan program intervensi, seperti revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, program energi altrenatif, dan sebagainya. Yang belum muncul memang kebijakan yang komprehensif, holistik, dan terintegratif untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, UMKM merupakan skala usaha yang lebih dari 90% dilakukan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan paling besar mengkontribusi penanggulangan pengangguran, sebab dapat dilakukan semua masyarakat. Namun, masalah-masalah klasik, seperti pembiayaan, SDM, teknologi dan kreasi inovatif, dan peluang pasar belum terselesaikan secara tuntas. Akibatnya, banyak kebijakan dan anggaran yang besar untuk membiayai program UMKM yang tersebar di berbagai instansi menjadi paradoks dengan kondisi pengangguran.Selain itu, berbagai instrumen pengamanan pasar dalam dan luar negeri dari gangguan persaingan (safety net) telah tersedia, seperti ketentuan antidumping, antisubsidi, antipenyelundupan, antipemalsuan, antimonopoli, antipelarian pasar, jaminan pasar bagi produksi dalam negeri untuk pembelian pemerintah, dan seterusnya.Bisa jadi kurangnya sosialisasi, termasuk kemasan promosi kebijakan, menjadi titik lemah daya tarik investasi. Tetapi nyaringnya keluhan dunia usaha lebih tertuju pada kelemahan pengambilan keputusan publik di berbagai tingkat, konsistensi, dan efektivitas implementasi kebijakan.Jangan gangguTidak mudah memang membuat kebijakan yang follow through, artinya sinkron dan konsisten antara kebijakan dan pelaksanaan secara tuntas, sehingga tidak missing in action. Sebab, dengan paradigma baru, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan dinamika otonomi daerah, kebijakan ekonomi harus diterapkan sangat hati-hati, karena implikasinya sangat rentan terhadap kondisi yang masih rentan (fragile) untuk gejolak sosial politik. Apalagi tidak banyak pemangku kepentingan yang memahami partitur kepentingan nasional tadi, yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Rancangan itu sebaiknya dijadikan acuan dalam perilaku kebijakan dan program masing-masing guna menghasilkan simfoni kebijakan ekonomi yang harmoni. Ibarat musik jazz, jika para pemain sangat berkompeten dalam memainkan alat musiknya, maka yang dibutuhkan adalah koordinator pemberi ritme, bukan komando lapangan. Dalam persaingan global, pelaku usaha harus leluasa bergerak dan bebas berkreasi dalam persaingan merebut pasar, jangan mereka dipersempit dengan regulasi dan dibebani birokrasi. "Kalau tidak bisa bantu, jangan ganggu," kata Menneg BUMN Sofyan A. Djalil dalam serah terima jabatan beberapa waktu lalu. Jadi, urgensi pengeluaran kebijakan diprioritaskan pada kebutuhan yang sangat mendesak, dan berimplikasi positif secara luas, terutama kebijakan di sektor riil yang komprehensif, terintegratif, dan implementatif.
Oleh Edy Putra Irawady
Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Berusaha Kepung Abu Dujana

KORAN TEMPO - Senin, 11 Juni 2007

Serangkaian penangkapan kembali dilakukan.

JAKARTA -- Polisi terus meningkatkan operasi untuk menangkap tersangka gembong teroris Abu Dujana dan kaki tangannya di Jawa Tengah. Detasemen Khusus 88 Antiteror menggerebek beberapa tempat di Karanganyar dan Sukoharjo serta melakukan serangkaian penangkapan, Minggu dini hari kemarin. Salah satu yang tertangkap adalah tersangka teroris Aris Widodo di rumahnya di Dusun Tingu RT 2/4, Desa Tegal Gede, Karanganyar. Selain itu, beredar informasi ada beberapa orang lainnya yang telah dicokok petugas. Namun, aksi polisi di Sukoharjo gagal total. Taqwimbillah, yang diincar polisi, sudah meninggalkan rumahnya sebelum aparat datang ke kediamannya di Dusun Tangkil Baru RT 2 RW 7, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada pukul 02.00 dini hari.Menurut sumber Tempo di kepolisian, dua penggerebekan di wilayah sekitar Solo itu bermula dari tertangkapnya Yusron Ahmahmud alias Mahfud di Banyumas, Sabtu pekan lalu. "Mahfud adalah anak buah Abu Dujana," kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto kemarin. Namun, Sisno menyatakan belum mengetahui penggerebekan di Sukoharjo dan Karanganyar. "Saya masih belum dapat kabar. Tapi (itu) mungkin saja," katanya. Dia mengakui polisi menangkap lebih dari seorang sepanjang akhir minggu kemarin. Sisno tak bersedia memerinci identitas mereka. Penangkapan Aris terjadi sekitar pukul 03.00 dini hari. Menurut Kholid Saefulah dari Tim Pembela Muslim, polisi membawa Aris tanpa dilengkapi surat perintah. "Ini penculikan," katanya.Berdasarkan keterangan istri Aris, Giyanti, kepada Kholid, penangkapan diawali oleh kedatangan serombongan polisi yang mengetuk pintu rumah. Setelah dibukakan oleh Aris, polisi mengatakan mencari Aris Widodo. "Aris ditangkap dengan todongan pistol di tubuhnya," ujar Kholid.Tetangga sekitar rumah Aris, termasuk Ketua RT Darwanto, menyatakan tidak tahu soal penangkapan tersebut. Aris adalah keponakan Abdul Goni alias Suratno, terpidana Bom Bali I. Sehari-hari Aris membuka usaha pengetikan dan penyewaan komputer.Sementara itu, upaya Detasemen Antiteror menangkap Taqwimbillah di Sukoharjo mengalami kegagalan. Menurut kesaksian tetangga sekitar, petugas datang mengendarai tiga mobil dan dua sepeda motor. Polisi langsung memblokade jalan dan mematikan lampu kawasan. ''Kami kaget tiba-tiba lampu mati,'' ujar sumber yang enggan disebut namanya itu. Petugas lalu menggeledah rumah Taqwim selama 30 menit, tapi tidak menemukan yang dicari. Mutmainah, istri Taqwim, tidak bersedia memberikan keterangan. Ia mengurung diri bersama empat anaknya. ''Ia masih trauma," kata Ngatimin, tetangga Taqwim.Taqwim adalah target lama polisi. Namanya muncul setelah dua pelaku pengeboman di Jakarta 2003, Farhan alias Syamsul Bahri dan Tamim alias Ahmad Sofyan, ditangkap pada Juli 2003. Polisi sebelumnya pernah menggerebek rumah Taqwim, tapi gagal. Sisno menegaskan jaringan Abu Dujana ini lebih berbahaya ketimbang kelompok Noor Din M. Top. Bersama Dr Azahari dan Noor Din, Abu Dujana diyakini terlibat dalam tiga pengeboman di Bali (2002), Hotel JW Marriott (Agustus 2003), dan di depan Kedutaan Besar Australia, Jakarta, setahun kemudian.
SORTA YUDHA IMRON ARIS ANAS NUR ROCHMI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Skema Subsidi Minyak Goreng Dikaji Hari Ini

KORAN TEMPO - Senin, 11 Juni 2007

Pemerintah hari ini merencanakan akan mengkaji penerapan pemberian subsidi minyak goreng sebagai upaya menstabilkan harga di tingkat konsumen.

JAKARTA--Pemerintah hari ini merencanakan akan mengkaji penerapan pemberian subsidi minyak goreng sebagai upaya menstabilkan harga di tingkat konsumen. "Besok (Senin) dibahas dalam rapat koordinasi lintas departemen di kantor Menteri Koordinator Perekonomian," kata Edy Putra Irawady, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, saat dihubungi Tempo kemarin. Skema subsidi ini, menurut dia, akan diberikan hanya untuk industri hilir, yaitu di kalangan produsen minyak goreng dan pedagang eceran.Edy menjelaskan skema subsidi merupakan bagian dari tiga pendekatan yang akan ditempuh untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri, yang sudah menyentuh Rp 9.000 per kilogram di tingkat eceran di beberapa daerah. "Nanti akan dilihat oleh tim tarif, pendekatan mana saja yang memungkinkan diterapkan." Dua pendekatan yang lain adalah menaikkan pajak ekspor dari 1,5 persen menjadi 6,5 persen dan kewajiban mengamankan pasokan kebutuhan dalam negeri kepada produsen minyak sawit mentah atau domestic market obligation. Ketiga pendekatan tersebut ada kemungkinan akan dilakukan ketika operasi pasar tidak mampu lagi meredam kenaikan harga minyak goreng. Skema subsidi minyak goreng sebelumnya muncul dari pernyataan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Menurut Mari, pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi minyak goreng karena harga di tingkat konsumen belum juga stabil setelah operasi pasar digelar selama satu bulan terakhir. Pengamat ekonomi dari Centre For Strategic and International Studies, Pande Raja Silalahi, menilai selama ini pemerintah tidak tegas dalam mengatur pengamanan pasar minyak kelapa sawit, meskipun hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Padahal memberikan subsidi atau menaikkan pungutan ekspor juga bukan solusi yang efektif. "Kalau produsen minyak kelapa sawit melanggar, diperingatkan saja, lalu dicabut izinnya kalau tetap bandel," kata Pande. Stabilisasi harga minyak goreng sudah ditempuh pemerintah sejak awal Mei 2007 untuk mengembalikan harga minyak goreng ke harga normal Rp 6.500-6.800 per kilogram. Menteri Mari mengklaim program itu sudah berhasil menekan harga menjadi di bawah Rp 8.000 per kilogram pada beberapa daerah di Pulau Jawa. Namun, dari Madiun kemarin dilaporkan harga minyak goreng curah di sejumlah pasar masih terus merangkak naik, bahkan sudah menembus hingga Rp 9.500 per kilogram.
ANTON APRIANTO AGUS SUPRIYANTO DINI MAWUNTYAS

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Politik Uang Membayangi Hingga Pencoblosan

KORAN TEMPO - Senin, 11 Juni 2007

"Pemilu sudah bergeser menjadi urusan bisnis."

JAKARTA -- Penjaringan calon Gubernur DKI Jakarta di tingkat partai politik telah usai. Tapi kalangan pengamat politik menengarai praktek politik uang akan terus mengancam hingga hari pencoblosan pada 8 Agustus nanti. Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, mengatakan penyakit money politics tak hanya menjangkiti elite politik. Politik uang pun bisa menular kepada pemilih di tingkat bawah. Kualitas pemilihan Gubernur Jakarta, menurut Arbi, tak akan jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah di tempat lain. Calon gubernur dan calon pemilih, menurut dia, umumnya tak lagi melihat pemilihan sebagai sebuah kontrak yang berdasarkan kepercayaan. "Pemilu sudah bergeser menjadi urusan bisnis," ujar Arbi kemarin.Arbi menambahkan, dari partai mana pun calon gubernurnya, praktek jual-beli suara masih akan terjadi. "Serangan 'subuh' akan terus jalan." Yang dibagi-bagikan kepada calon pemilih, kata Arbi, tak mesti berbentuk uang. "Bisa operasi kebutuhan pokok, bisa juga operasi sajadah." Artinya, kata Arbi, di Jakarta politik uang juga akan mempengaruhi hasil pemilihan. Yang bisa tergoda, kata dia, tak hanya warga yang masih bimbang menentukan pilihan. Warga yang semula menyatakan tak akan memilih alias golongan putih (golput) pun bisa berubah sikap. Survei mutakhir Lembaga Survei Indonesia menyatakan 8 dari 10 warga Jakarta setuju adanya calon independen. Dari sekitar 1.000 responden yang diwawancarai, 59 persen menyatakan cenderung akan memilih calon dari luar jalur partai. Faktanya, hingga pendaftaran calon gubernur ditutup pada 7 Juni lalu, tak ada calon independen yang melaju. Karena itu, sejumlah kalangan lantas memperkirakan angka golput di Jakarta bakal tinggi, sekitar 60 persen. Namun, menurut Arbi, jika praktek politik uang tak terbendung, jumlah warga yang jadi golput bakal terus menurun. "Tak akan signifikan, paling 40 persen," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu. Jika calon gubernur penebar uang terpilih, menurut Arbi, warga pula yang bakal menanggung akibatnya. Sebab, pemimpin seperti itu lebih berpikir mengembalikan modal yang terkuras selama pemilihan ketimbang mengurusi warganya. "Itulah bahayanya." Syamsuddin Haris, peneliti utama bidang politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia, mengatakan kasus-kasus politik uang sering terjadi di Indonesia. Namun, tak pernah ada satu pun kasus yang terungkap hingga tuntas. "Mekanisme hukum yang ada tak kuat," ujar Syamsuddin. Agar pemilihan di daerah lain lebih baik, Arbi menyarankan agar undang-undang tentang pemilihan kepala daerah diperbaiki. Titik terlemah saat ini, kata dia, ada pada pengaturan dana kampanye. "Dana masuk diaudit, tapi dana keluar tidak." Seharusnya, kata Arbi, undang-undang pun mengatur apa saja belanja kampanye yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

SORTA TOBING GUNANTO DWI RYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jeritan Bingung Warga Sungai Nibung

REPUBLIKA - Senin, 11 Juni 2007

Lebih dari 10 tahun, Ngatiran (28 tahun), menempati lahan seluas satu hektare. Bersama istri dan seorang anaknya, ia bertani sekaligus bertahan mengolah lahan yang tadinya kosong itu menjadi kebun singkong dan sawit. Dari tanah itu, dia berharap hidupnya bisa berputar.Menetap di Blok 12 Dusun Kerawang, Desa Sungai Nibung, Kec
Gedongmeneng, Kab Tulangbawang, Lampung, sepertinya menjadi pilihan hidup Ngatiran, bersama belasan ribu kepala keluarga (KK) lainnya. Suasana damai dan kondusif di Desa Sungai Nibung selama itu, mulai terusik tatkala ada rencana PT Central Pertiwi Bahari (CPB), perusahaan tambak udang yang berlokasi di sana, untuk melakukan ekspansi lahannya di kawasan eks hutan lindung Register 47 seluas 1.200 hektare pada 2007.
Hampir enam bulan ini, warga Desa Sungai Nibung (berjarak sekitar 250 km dari ibukota Bandar Lampung), didatangi orang tak dikenal. Kadang mereka datang siang, tapi tak jarang datang di malam hari. Mereka mengetuk pintu rumah warga. Dulu, tutur warga, orang suruhan pihak perusahaan itu menggunakan aparat berseragam polisi. Sekarang, sepekan terakhir beralih 'menggandeng' preman.
''Ya, mereka membujuk dan kadang memaksa warga supaya menjual lahannya ke perusahaan,'' kata Ngatiran, pekan lalu. Ia mengaku sampai kapan pun, dirinya tidak akan melepaskan lahannya yang saat ini berisi singkong dan kelapa sawit tersebut. Menurut Ngatiran, pihak perusahaan mau mengganti lahan warga yang mau dilepas seharga Rp 2,25 juta per hektare. ''Harga ini sangat tidak wajar,'' ungkap dia. Apalagi, selepas dibayar, kata dia, 150 KK warga dusun itu belum jelas mau diungsikan ke mana. ''Kini ratusan warga masih bertahan tidak mau menjual lahannya. Karena nasibnya tidak jelas setelah lahannya dijual,'' ujar dia.
Bentuk intimidasi dari orang tak dikenal tersebut semakin meresahkan warga. Ketenangan hidup yang selama ini dirasakan warga seolah musnah. Jerit ratusan warga meminta perlindungan kepada gubernur dan ketua DPRD Lampung pada aksi unjuk rasa 12 Maret dan 29 Mei lalu, belum juga membuahkan hasil. Warga cuma minta perlindungan atas upaya intimidasi dan pemaksaan agar warga melepas lahan pertaniannya kepada pihak PT CPB.
Wakil Direktur PT CPB (grup PT Central Proteinaprima/CP Prima), Taufik Slamet, ketika dikonfirmasi, membantah saat melakukan ekspansi lahan di Desa Sungai Nibung seluas 1.200 hektare, pihaknya mengerahkan aparat polisi maupun preman untuk mengintimidasi warga. ''Tidak mungkin, kami menggunakan cara-cara itu. Tidak ada intimidasi terhadap warga,'' kata Taufik singkat.
Sebelumnya, pertemuan perwakilan warga Sungai Nibung dipimpin Suyono dengan Ketua DPRD Lampung, Indra Karyadi, dan anggota Komisi B Khamamik, menyebutkan lahan yang akan diekspansi PT CPB itu adalah lahan yang bertahun-tahun digarap warga. Sejak 1997-1998, saat krisis terjadi hingga sekarang, warga menanam padi, singkong, sawit, dan ada yang mengusahakan tambak tradisional.
Pada pertemuan itu, Suyono menyatakan warga dipaksa meninggalkan lokasi dan diberi uang 'tali asih'. Menurut dia, PT CPB tidak perlu melakukan intimidasi maupun pemaksaan kehendak kepada warga dalam melakukan perluasan usaha. Upaya PT CPB melakukan kekerasan dan perusakan lahan warga, kata dia, sudah keterlaluan.
Sekarang ini, menurut penuturan warga, sejumlah lahan warga yang berhasil dibujuk, sudah dikeruk untuk membuat kanal-kanal dan tambak-tambak udang. Kondisi ini, rupanya menyulitkan warga beraktivitas keluar dusun dan desanya, karena wilayahnya sudah dikelilingi parit-parit lebar. ''Anak-anak yang jalan kaki saja, sulit ke sekolah,'' tutur Ngatiran. Syahri, perwakilan warga Dusun Kerawang lainnya, juga menuturkan upaya pemaksaan dari PT CPB agar warga mau mengungsi ke tempat lain, terus berlangsung hingga kini.
Asisten I Setdaprov Lampung, Irham Djafar Lanputra, pernah menyatakan di hadapan perwakilan warga yang mengadu ke gubernur, ketika PT CPB mendapat hak guna usaha dari Pemkab Lampung Utara pada 1996. Pada 1994, PT CPB mendapat HGU dengan memanfaatkan lahan eks hutan lindung Register 47 seluas 17.500 hektare.
Ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkuasa, dia menyarankan warga memanfaatkan tanah lahan kosong yang tidak terpakai untuk digarap. Lahan sisa PT CPB seluas 8.356,20 hektare yang tak bertuan, banyak didiami warga, baik dari dalam maupun luar Lampung. Sekarang, di lahan itu sudah terdapat sekitar 5.000 keluarga.
Kepala Desa Sungai Nibung, Wayan Warse, membenarkan adanya sekitar 5.000 keluarga yang mendiami lahan eks hutan lindung Register 47 yang sebelumnya milik PT CPB, statusnya tumpang sari. ''Warga yang menggarap lahan tersebut sifatnya tumpang sari, bukan hak milik,'' kata Wayan Warse. Ia menyatakan tidak ada bentuk intimidasi maupun tindak kekerasan dari PT CPB maupun aparat lain. Menurutnya, warga yang melepaskan dan menjual lahannya dengan imbalan 'tali asih' seharga Rp 2,250 juta per hektare dilakukan dengan sukarela.
Selaku kepala desa, ujar dia, dirinya tidak berhak menyuruh ataupun melarang warga melepaskan lahannya. ''Silakan kalau ada warga yang dengan sukarela mau melepaskan lahannya,'' ujar dia. Wayan mengklaim, saat ini tinggal 22 keluarga dari 500 keluarga di lahan 1.200 ha yang mau diekspansi PT CPB. Semunaya sudah mendapat 'tali asih' secara sukarela. ''Jadi, wajar kalau lahan warga yang sudah sukarela mendapat ganti rugi, kemudian dikeruk perusahaan. Saya yang lebih tahu wilayah sini,'' kata dia menegaskan.
Menyinggung masih adanya intimidasi terhadap warga yang tetap bertahan tidak mau melepas lahannya, ia mengatakan hal tersebut hanya dibuat-buat pihak tertentu untuk menarik keuntungan kelompok kecil. ''Mereka (warga), sudah diprovokasi pihak tertentu,'' ujar Wayan. mur

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sistem Pilkada Buka Peluang 'Politik Uang'

REPUBLIKA - Senin, 11 Juni 2007

JAKARTA -- Terpilihnya cuma dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub/cawagub) dalam Pilkada DKI 2007, tak lepas dari kelemahan sistem Pilkada yang berlaku. Menurut Andrinof A Chaniago, peneliti senior The Habibie Center, kelemahan sistem pemilu dan pilkada sekarang adalah, terbukanya peluang bagi politisi menjadikan partai sebagai mesin pencari uang. (politik uang). ''Sistem sekarang merupakan cermin demokrasi yang tak berkualitas,'' kata
Andrinof, Ahad (10/6). Sehingga, partai akhirnya bisa menekan pemerintah agar memberi fasilitas dan proyek. Sebenarnya, kata Andrinof, ada peluang memperbaiki perangkat demokrasi yang buruk tadi. Antara lain, Undang-undang (UU) jangan hanya membatasi jumlah minimal suara sah bagi partai untuk mengajukan calon, ''Batasi juga jumlah minimal dan maksimal gabungan partai untuk syarat pengajuan bakal calon,'' ungkap dia.
Andrinof melanjutkan batas yang kira-kira tepat adalah minimal 15 persen suara sah dan minimal terdiri dari gabungan dua partai. Selain itu lanjutnya maksimal suara sah gabungan tidak boleh lebih dari 30 persen. ''Dan maksimal jumlah partai yang bergabung tidak lebih dari lima partai,'' terang dia.
Sementara, Meski KPUD DKI sudah secara resmi memulai tahapan pilkada, namun KPUD dan Panwas belum dapat mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon. Pasalnya, pasangan cagub/cawagub belum wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPUD.
Anggota KPUD DKI, Muflizar, mengatakan pihaknya baru akan menerima nomor rekening kampanye pasangan calon ketika keduanya sudah disahkan sebagai peserta pilkada. ''Yaitu pada 2 Juli mendatang,'' kata Muflizar, Ahad (10/6).
Setelah disahkan, KPUD DKI akan memberi kesempatan kepada pasangan Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar menyerahkan nomor rekening kampanyenya mulai 3 Juli sampai 21 Juli 2007. Penyerahan nomor rekening berlanjut pada pengawasan aliran dana kampanye melalui jasa akuntan publik independen.
Sesuai PP No 6/2005, pribadi atau badan hukum yang menyumbang dana kampanye harus memiliki identitas jelas. Sebab, dana kampanye itu akan diumumkan ke publik. Dalam PP itu, disebutkan pasangan cagub dan cawagub tak boleh menerima sumbangan dari perorangan melebihi Rp 50 juta. Sedangkan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350 juta. n cep/ind

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

200730.019 Calon Haji Sudah Lunasi BPIH

REPUBLIKA - Senin, 11 Juni

JAKARTA -- Sedikitnya 30.019 calon haji Indonesia sudah melunasi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1428 Hijriyah/2007. Menurut direktur BPIH Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Depag, Abdul Ghafur Djawahir, calon haji yang sudah melunasi BPIH paling banyak berasal dari Jawa Barat, yaitu 8.236 orang dari 37.227 porsi yang ditetapkan.
''Jadi sampai Jumat (8/6), jamaah yang belum membayar sebanyak 158.081 orang,'' ungkap Ghafur, akhir pekan lalu. Setelah diumumkan pada 5 Juni lalu, lanjut Ghafur, pelunasan BPIH dapat dilakukan di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) setiap hari kerja.
''Karena itu, jamaah yang sudah memperoleh porsi haji 2007 agar segera melunasi BPIH di tempat setor sesuai domisili calon haji,'' katanya. Dia mengingatkan, semakin cepat calon haji melunasi BPIH, semakin murah ongkos haji yang dikeluarkan jamaah. ''Mumpung kurs rupiah sedang menguat, sehingga nantinya biaya haji bisa lebih murah dibandingkan dengan biaya haji tahun lalu.''
Seperti diberitakan sebelumnya, (Republika, 8 Juni), BPIH 2007 adalah sebesar 2.822,8 dolar AS dan Rp 400.100 untuk zona I (Aceh, Medan, Padang, dan Batam), 2.925,9 dolar AS dan Rp 400.100 untuk zona II (Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang), serta 3.053,6 dolar AS dan Rp 400.100 untuk zona III (Balikpapan, Banjarmasin, dan Makasar).
Dengan nilai kurs rupiah saat pengumuman BPIH 2007 senilai Rp 8.820, kata Ghafur, ongkos haji tahun ini mengalami penurunan antara Rp 451 ribu sampai Rp 503 ribu. Hal itu disebabkan karena nilai kurs rupiah terhadap dolar AS pada saat pengumuman BPIH 2006, lebih rendah dibandingkan kurs rupiah 2007.Tahun lalu, kurs rupiah untuk 1 dolar AS sama dengan Rp 9.200, sedangkan tahun ini 1 dolar AS sama dengan Rp 8.820.
Dengan perhitungan tersebut, maka BPIH 2007 untuk zona I sebesar Rp 25,2 juta plus Rp 400.100, zona II sebesar Rp 26,2 juta plus Rp 400.100, dan zona III mencapai Rp 27,3 juta plus Rp 400.100. Tahun sebelumnya, dengan kurs 1 dolar AS setara Rp 9.200, ongkos haji untuk zona I Rp 25,8 juta plus Rp 466.864, zona II Rp 26,7 juta plus Rp 466.864, dan zona III Rp 27,7 juta plus Rp 466.864.
Ghafur menerangkan, pemerintah bersama DPR sudah berjuang menekan ongkos haji dengan mengurangi pos-pos alokasi dana yang bisa diefisiensi. ''Inilah hasilnya, kami sudah coba semaksimal mungkin.'' Terkait kenaikan komponen biaya dolar yang harus dibayarkan calon haji, Ghafur menjelaskan, hal itu tidak bisa dihindari mengingat kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur).
''Dari semua komponen ongkos haji yang dibayarkan, hanya biaya penerbangan yang tak bisa dielakkan kenaikannya. Komponen lainnya sudah ditekan,'' tegas Ghafur. Namun, dengan menguatnya nilai rupiah terhadap dolar AS pada saat terbitnya Perpres tentang BPIH 2007, kata Ghafur, maka secara total rupiah BPIH 2007 masih mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
''Karena itu, jamaah yang membayar saat rupiah menguat, dipastikan ongkos hajinya lebih murah dibanding ongkos haji tahun lalu,'' tandas Ghafur. Ihwal penyewaan pemondokan untuk jamaah haji Indonesia, Ghafur menerangkan, tim yang bertugas di Arab Saudi sudah mendapatkan 360 rumah dengan kapasitas 195.571 jamaah. ''Jadi sudah 99,41 persen,'' tandasnya. ade

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Harga Minyak Goreng Kian Tinggi

REPUBLIKA - Senin, 11 Juni 2007

Stabilisasi harga bisa dilakukan dengan konsisten menerapkan DMO

MADIUN -- Harga minyak goreng di beberapa kota masih enggan turun. Bahkan, cenderung terus naik. Di Madiun, Jatim, misalnya, harga minyak goreng curah di sejumlah pasar malah naik tajam mencapai Rp 10.000/kg. ''Padahal kemarin masih Rp 9.500/kg,'' kata Asnadi, seorang pedagang minyak goreng di Pasar Joyo, Madiun, Ahad (10/6).
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Madiun, Watiru Sastro Wiryono, menyatakan, operasi pasar belum bisa dilaksanakan, karena distributor dan agen minyak goreng yang akan diajak kerja sama menyelengarakan OP kurang kooperatif. ''Kami belum bisa memastikan kapan akan dilakukan,'' ucap Watiru. Karena itu, pihaknya akan mengelar rapat bersama jajaran Pemkot Madiun untuk membahas pelaksanaan operasi pasar pada, hari ini.
Sementara, di Padang, dua hari terakhir harga minyak goreng menembus Rp 9.500/kg. Operasi pasar (OP) yang digelar pemerintah setempat tak mampu membendung naiknya harga minyak goreng. ''Saya terpaksa mengecer minyak goreng dengan harga jual Rp 9.500/kg, guna mengimbangi harga tebus di tingkat agen, yang berfluktuasi dari Rp 8.500 sampai Rp 8.700/kg'' kata Lina, pedagang sembako di kawasan perumahan Balai Baru Padang. Ia mengaku terpaksa menaikkan harga, guna menutupi biaya pengangkutan.
Di Sumenep, Madura, operasi pasar khusus minyak goreng (OP Migor) dinilai tidak efektif menekan harga minyak goreng curah di pasaran, baik di wilayah kota maupun di sejumlah kepulauan. ''OP Migor sama sekali tidak efektif untuk menekan harga di pasaran,'' ujar anggota DPRD Kab Sumenep, Miftahurrahman, Ahad (10/6). Meski pemda sudah 10 hari lebih menggelar OP Migor, namun hingga kini harga minyak goreng curah masih di atas Rp 9.000/kg, baik di kepulauan maupun di kecamatan kota.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Akmaludin Hasibuan, menilai rencana kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng yang hingga kini masih tinggi. ''Bukan kelangkaan yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng di pasaran,'' kata Akmaludin, Ahad (10/6).
Menurut dia, stabilisasi harga minyak goreng hanya bisa dilakukan dengan konsisten memberlakukan domestic market obligation (kewajiban memasok pasar dalam negeri, DMO). Saat ini, diakui Akamaludin, harga CPO dunia sedang dalam posisi tinggi, karena permintaannya juga naik. Hal inilah yang berimbas pada kenaiakn harga minyak goreng sebagai produk turunan CPO.
Akmaludin menampik jika pasokan CPO ke lima lokasi persebaran penyaluran di Indonesia berkurang. ''Kita stok ada, malah PSH (Program Stabilisasi Harga) jalan terus,'' katanya. Telah disepakati Gapki memasok CPO sampai 20 Juni. Akhir pekan lalu pemerintah berencana mengenakan tambahan PE terhadap produk turunan CPO. Pengenaan tambahan PE CPO dan produk turunannya ini akan diberlakukan surut bulan Januari 2007.
Dengan tambahan PE produk turunan CPO ini, kata Mendag Mari Pangestu, diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap ekspor CPO. Pengenaan tambahan PE ini, lanjut Mari, hanya akan diberlakukan saat harga tinggi. Pemerintah telah memutuskan untuk mengenakan PE tambahan jika sampai akhir Juni, harga minyak goreng curah ke kisaran Rp 7.000 sampai Rp 8.000/kg tidak tercapai. ant/ria

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pertemuan TKI di Malaysia Berakhir Rusuh

Senin, 11 Juni 2007 8:06:00

KUALA LUMPUR --- Acara silaturrahmi yang dihadiri sekitar 2.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur yang tergabung dalam 10 paguyuban yang awalnya bertujuan untuk membuat deklarasi bersama untuk menghentikan kericuhan antar mereka, malah berakhir dengan kerusuhan. Polisi Malaysia terpaksa membubarkan acara itu.
Kerusuhan bermula ketika acara yang diselenggarakan di sebuah aula pabrik semen di Rawang, Selangor, Malaysia, Ahad (10/6), terjadi hujan lebat sehingga semua TKI berebut masuk ke dalam aula yang pada saat yang sama sedang menggelar hiburan musik rock dan dangdut. Akibatnya, terjadi tindakan saling senggol dan dorong yang kemudian berujung pada perkelahian.
Melihat kericuhan itu, polisi dan Paguyuban Solidaritas Masyarakat Jawa (Pasomaja) di rantau Malaysia, dan Western Union selaku panitia, akhirnya membubarkan acara tersebut sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Untung saja kerusuhan itu tidak sempat meluas dan menimbulkan korban luka-luka. ''Kami sangat menyesal sekali timbul kerusuhan.
Padahal maksud digelarnya acara ini ditujukan untuk meningkatkan silaturahmi dan hubungan persaudaraan di antara mereka. Bahkan, di awal acara ada deklarasi bersama dilakukan sepuluh paguyuban TKI asal Jawa Timur (Jatim) tentang perdamaian dan menjaga nama baik Indonesia di Malaysia,'' kata Magfur, Ketua Umum Pasomaja.
Sebelum terjadi kerusuhan, sebanyak 10 paguyuban TKI asal Jatim di Malaysia membacakan deklarasi bersama. Paguyuban tersebut diantaranya adalah Paguyuban Warog Sejati yang menampung TKI asal Ponorogo, Angling Dharma paguyuban TKI asal Jombang, Ronggo Lawe asal Tuban, Joko Samudro asal Lamongan, Arema asal Malang, Alkatras asal Lamongan, Sekar Taji, Ashter, Satu Hati, dan Ligas.
Lima kesepakatan Paguyuban para TKI tesebut sepakat mengeluarkan deklarasi bersama yang berisi lima butir kesepakatan. Pertama, sepakat menjaga nama baik dan menjunjung martabat bangsa Indonesia. Kedua, mempererat persaudaraan antar anggota paguyuban. Ketiga, menyepakati menyelesaikan semua masalah dengan cara kekeluargaan. Keempat, bersikap saling tolong menolong jika salah satu dari paguyuban mendapat kesusahan.
Kelima, siap berjalan di jalan yang benar dan tidak melanggar hukum yang ada. Acara silaturrahmi sendiri dimulai sekitar jam 11.00 waktu setempat. Sebagian besar peserta pertemuan merupakan pekerja kontruksi yang berambut gondrong, berbadan kekar, dan banyak pula yang bertatto di badan atau di lengan. Hal inilah yang sering membuat takut masyarakat Malaysia jika melihat mereka. ant
Fakta Angka
2.000 OrangPeserta silaturahmi TKI di Selangor yang berakhir rusuh.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Paus: Tak Ada Kemajuan di Irak

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Demonstran di Roma Cap Presiden Bush sebagai Pengacau Dunia

Vatican City, Sabtu - Dalam pertemuan sekitar 35 menit dengan Presiden AS George Walker Bush, Sabtu (9/6) di Vatican City, Paus Benediktus XVI menyatakan kekhawatiran soal situasi di Irak. Paus menyebutkan, "Tidak ada yang positif di Irak."
Pernyataan Paus merupakan tamparan langsung pada Bush, yang selama ini kerap mengatakan bahwa keadaan di Irak telah mengalami banyak kemajuan.
Namun, Paus tetap menyampaikan kalimat eufimisme kepada Bush, yang baru pertama kali bertemu dengan seorang Paus sejak menjabat pada 20 Januari 2001. Kepada Bush, Paus juga menyatakan kesedihannya yang mendalam "atas pembantaian yang terus berlanjut di Irak" dan menyimpulkan bahwa "tak ada berita positif yang datang dari Irak".
Bush mencoba bereaksi sebaik mungkin atas pernyataan-pernyataan Paus, yang juga mempertanyakan hasil pertemuan Bush dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. "Dialog dengan Putin juga baik," kata Bush kepada Paus.
"Saya berbicara dengan seseorang yang sangat cerdik, pria yang pengasih. Saya terkesan dan dibuat bergetar," kata Bush, yang juga ditanyai soal perkembangan tentang peran AS membantu Afrika dalam perang melawan HIV/AIDS.
Bush juga mengatakan bahwa Paus makin khawatir soal sikap warga mayoritas di Irak yang juga mulai tidak toleran kepada minoritas, khususnya Katolik Kaldean yang merupakan sekitar 3 persen dari 26 juta warga Irak.
Ketika di bawah pemerintahan Presiden Irak Saddam Hussein, kelompok minoritas relatif bisa menjalankan ibadah dengan aman, tetapi sekarang hal itu telah sirna dan bahkan banyak minoritas yang lari dari Irak, sebagaimana halnya warga Irak lainnya, setelah invasi AS.
Bush juga berbicara dengan Kardinal Tarcisio Bertone, orang kedua di Vatikan. Kardinal ini juga menegaskan kembali kekhawatiran Vatikan soal situasi di Irak, termasuk keadaan kritis yang dihadapi kaum Kristen. Namun, Bush berjanji bahwa kehidupan antara kelompok minoritas dan mayoritas di Irak akan menjadi perhatiannya.
Bush langsung berangkat menuju Albania pada hari Minggu dan kemudian ke Bulgaria.
Kunjungan Bush benar-benar tidak enak karena Italia juga mengadili secara in absensia 26 agen Badan Pusat Intelijen AS (CIA) di Milan.
Selain bertemu dengan Paus, Bush juga bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Italia Romano Prodi dan menyempatkan diri bertemu dengan sekutu sejatinya, yakni mantan PM Italia Silvio Berlusconi.
Solusi regional
Dalam pertemuannya dengan Bush, Paus juga menekankan soal pentingnya mengatasi keadaan di Irak, dengan melakukan perundingan regional. Ini adalah juga usul Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi (dari Partai Demokrat), yang lebih memilih bernegosiasi dengan Irak dan Suriah untuk mengatasi persoalan di Irak.
Usul tersebut hingga kini belum menjadi pegangan utama pemerintahan Bush.
Uskup Agung Leonardo Sandri, Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan dan juga orang kepercayaan Paus, menyinggung soal minoritas Kristen di wilayah Israel-Palestina, Lebanon, dan Irak.
Bush ancaman global
Puluhan ribu orang Italia menentang kedatangan Bush di Roma. Sambutan terhadap Presiden Bush di Italia benar-benar tidak ramah. Puluhan ribu warga Italia berunjuk rasa menyatakan bahwa Bush adalah ancaman terhadap keamanan global dan pemicu perang.
Puluhan ribu pengunjuk rasa berjalan di ruas-ruas jalan terkenal di Roma. Barisan massa membentang sejauh kira-kira satu kilometer. Penyelenggara unjuk rasa mengatakan, massa diperkirakan terdiri dari 150.000 orang, yang membuat transportasi di Roma menjadi kacau-balau.
Sebagian dari pengunjuk rasa berasal dari beberapa kota lain di Italia, seperti Vicenza. Mereka datang ke Roma menggunakan kereta api.
Pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "No Bush, No War". Spanduk lain bertuliskan pesan lebih sinis, seperti "Bush, Saya Tahu Kamu. Ayahmu (mantan Presiden AS George Bush) juga Seorang Pembunuh".
Seorang pengunjuk rasa dari Perugia, Marco Franchi, mengatakan, ia menentang AS karena kebijakan agresif negara itu di bawah pemerintahan Bush telah mengancam dunia. Selain itu, AS juga berupaya mengekspor budaya mereka ke seluruh dunia.
Pengunjuk rasa lainnya dari Napoli mengatakan, "Kami menentang kedatangan Bush yang merupakan ancaman nyata terhadap dunia. Kami juga menentang Prodi (PM Italia Romano Prodi) karena kebijakan luar negerinya belum berubah jika dibandingkan dengan PM (Silvio) Berlusconi yang digantikannya."
Unjuk rasa ini juga dijadikan ajang untuk mengkritik pemerintahan Prodi. Franco Turigliatto dari Partai Pemulihan Komunis menegaskan, di Afganistan, Italia ikut berpartisipasi dalam kebijakan menjajah kembali dunia. Kebijakan ini diusung AS dengan dukungan Eropa.
"Kami menentang kebijakan imperialis yang membuat Irak sebagai mimpi buruk yang tak juga berakhir," kata Turigliatto.
Sebagian pengunjuk rasa juga mengusung beberapa isu mengenai antiglobalisasi dan isu lokal seperti penolakan atas rencana perluasan pangkalan militer AS di timur laut Vicenza.
Rusuh
Unjuk rasa anti-Bush yang semula damai, Sabtu malam, berubah menjadi rusuh. Kerusuhan terjadi seusai Bush bertemu dengan Paus dan para pejabat Italia.
Kerusuhan dimulai ketika massa memasuki Piazza Navona yang merupakan kawasan bersejarah dan titik berkumpulnya turis. Saat itu sebagian pengunjuk rasa yang mengenakan penutup wajah atau helm melempari polisi antihuru-hara dengan botol dan benda-benda keras lainnya. Polisi membalasnya dengan menembakkan gas air mata.
Amuk massa pun tak dapat dihindari. Sebagian pengunjuk rasa memecahkan jendela bank, menghancurkan pot tanaman, menjungkirbalikkan tong-tong sampah dan meja-meja restoran terbuka, serta membuat coretan-coretan di dekat restoran ala AS, McDonald’s.
Akibat kerusuhan itu, seorang polisi dan seorang pengunjuk rasa terluka. Agen berita ANSA melaporkan, enam pengunjuk rasa ditahan polisi.
Ribuan personel polisi diterjunkan di sekitar Koloseum dan lokasi lainnya untuk mencegah kemungkinan kerusuhan lain. Polisi juga memperingatkan pengunjuk rasa agar tidak menutupi wajah mereka dengan topeng, membawa pentungan, dan senjata lainnya. (REUTERS/AP/AFP/BSW/MON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Teknologi: ITS Mendominasi Kontes Robot Indonesia 2007

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Surabaya, Kompas - Tim-tim tuan rumah dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS mendominasi final Kontes Robot Indonesia 2007 dan Kontes Robot Cerdas Indonesia 2007 yang digelar di Graha ITS, Surabaya, Minggu (10/6).
Gelar juara pertama Kontes Robot Indonesia (KRI) direbut tim G-Rush dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)-ITS. Sementara di Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI), PENS-ITS meraih juara pertama untuk kategori Expert oleh robot Dzi-Gear dan Expert Swarm oleh robot Mech-Robo. Dzi-Gear juga dianugerahi penghargaan sebagai robot dengan Teknologi Informasi Terbaik dan memboyong piala bergilir dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi.
KRCI kategori Senior Beroda dimenangi oleh tim Ababil dari Universitas Brawijaya, dan kategori Senior Berkaki dimenangi oleh tim Tarantula -116 dari Universitas Komputer Indonesia Bandung. Sementara untuk kategori robot dengan Ide Terbaik diraih tim Q-lan_TEUS dari Universitas Surabaya.
Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pemenang pertama KRI akan dikirim ke Asian Broadcasting Union (ABU) Robocon 2007 di Hanoi, Vietnam, pada 26 Agustus 2007. Kontes itu diikuti juara kontes robot dari beberapa negara lain. Adapun pemenang KRCI dipertimbangkan ikut dalam kontes robot pemadam api internasional. Pasalnya, tahun ini panitia sudah menerapkan semua peraturan International Fire Fighting Robot Contest.
Kesenjangan
Tim-tim dari luar Jawa umumnya mengeluhkan kesenjangan informasi dan teknologi dengan tim dari perguruan tinggi di Jawa. Direktur Politeknik Negeri Padang Suhendrik Hanwar mengatakan, dominannya tim-tim dari Jawa—khususnya dari ITS—menunjukkan kesenjangan pendidikan yang nyata. "Semua komponen vital untuk robot, seperti sensor dan motor, kami beli di Surabaya," kata Suhendrik.
Saiful Rahman, dosen pembimbing dari Politeknik Negeri Banjarmasin, juga mengemukakan hal serupa. "Kami memang masih jauh dibandingkan dengan tim dari ITS," kata dia.
"Guna mengantisipasi kesenjangan dalam KRI/KRCI, mulai tahun depan akan dipertimbangan untuk diterapkan sistem seleksi per zona wilayah," kata Satryo S Brodjonegoro. (AIK/RAZ)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dua Tahun Revitalisasi Pertanian: Retorika apa Bukan?

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Tanggal 11 Juni 2007 hari ini, strategi revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusia dua tahun. Bendungan Sutami di Jatiluhur, Jawa Barat, menjadi saksi dicanangkannya ekspektasi kebangkitan pembangunan pertanian Indonesia, dua tahun lalu.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa revitalisasi pertanian itu satu dari strategi tiga jalur (tripletrack strategy) untuk memulihkan dan membangun kembali ekonomi Indonesia. Dua jalur lainnya adalah percepatan investasi dan ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,5 persen per tahun, serta pembenahan sektor riil untuk menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru.
Waktu seakan berjalan begitu cepat, terutama karena tidak banyak perbaikan prestasi pertanian Indonesia. Alih-alih prestasi, selama dua tahun masyarakat lebih banyak disuguhi kontroversi drama kebijakan di sektor pertanian. Misalnya, impor beras yang siklikal dan bergulir ke ranah politik dan kasus hukum, wabah flu burung yang sulit ditanggulangi, dan kelangkaan pupuk yang sulit dicerna akal sehat. Terakhir masalah benih impor, yang seolah sulit untuk dikembangkan di Tanah Air.
Sebenarnya kinerja keberhasilan revitalisasi pertanian sangat jelas, hitam-putih. Strategi ini dikatakan berhasil jika telah mampu melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Bagi Indonesia, pembangunan pertanian jelas bukan opsi atau fungsi dari ideologi atau mazhab pemikiran para elitenya, tetapi "wajib hukumnya" untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
Beberapa fakta
Beberapa fakta berikut ini dapat dijadikan titik awal mengevaluasi kinerja revitalisasi pertanian selama dua tahun.
Pertama, data resmi pertumbuhan sektor pertanian dari Badan Pusat Statistik (BPS) menurun dari 4,1 persen per tahun pada 2004 menjadi 3,0 persen per tahun pada 2006. Kinerja pertumbuhan pertanian pada kuartal I-2007 yang tercatat negatif seharusnya menjadi bukti empiris yang jelas bahwa revitalisasi pertanian masih belum membawa hasil.
Menurut teori dasar ekonomi pembangunan, proses transformasi struktur perekonomian di Indonesia tampak tidak mulus dan tidak lengkap. Laju penurunan pangsa sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional jauh lebih cepat dibandingkan dengan penurunan pangsa tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian. Data resmi BPS menunjukkan pangsa PDB pertanian telah menurun dari 15,4 persen tahun 2004 menjadi 13,0 persen pada 2006.
Sementara itu, persentase tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian masih konstan pada angka 43,3 persen pada periode yang sama. Bahkan, pangsa tenaga kerja sektor pertanian ini pernah meningkat menjadi 44 persen pada 2005, sesuatu yang bersifat anomali dalam suatu proses transformasi struktur perekonomian. Fakta itu seharusnya mampu menjelaskan strategi revitalisasi pertanian masih belum di jalur yang benar.
Cukup sulit untuk membantah fakta bahwa nilai tambah proses produksi pertanian, yang menjadi basis perhitungan PDB sektor pertanian, memang tidak banyak dinikmati petani secara langsung. Melambungnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar dunia sampai di atas 700 dollar AS per ton tidak dinikmati petani sawit karena struktur pasar yang timpang dan tingkah laku pasar yang anomali. Berkah kenaikan harga CPO dunia itu justru menjadi sumber malapetaka, berimbas pada melambungnya harga minyak goreng dalam negeri, yang juga sangat berat bagi petani.
Kedua, angka resmi kemiskinan di Indonesia meningkat dari 36,2 juta orang pada tahun 2004 menjadi 39,1 juta orang tahun 2006. Dari jumlah itu, sebanyak 24,8 juta tinggal di pedesaan. Di samping itu, tingkat kedalaman kemiskinan Indonesia memang sangat memprihatinkan karena lebih banyak diderita masyarakat pedesaan, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
Jika revitalisasi pertanian ingin berkontribusi pada penghapusan kemiskinan di pedesaan, investasi di sektor pertanian dan pedesaan menjadi hampir mutlak adanya. Bahkan, investasi pertanian tersebut masih harus dilengkapi langkah lain yang bersifat struktural, karena fenomena kemiskinan di sektor pertanian ini lebih banyak berhubungan dengan struktur dan pola kepemilikan lahan.
Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan jumlah rumah tangga pertanian kini tercatat sekitar 25,4 juta atau meningkat dari sekitar 20,8 juta pada tahun 1993. Jumlah petani gurem atau yang hanya menguasai lahan 0,5 hektar atau kurang juga ikut meningkat, dari 10,8 juta (52,7 persen) menjadi 13,7 juta (56,5 persen) rumah tangga.
Pemerintah wajib segera merampungkan rencana kebijakan reformasi agraria atau yang dikenal dengan program pembaruan agraria nasional agar manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketiga, produksi pangan, terutama yang bersifat pokok, juga semakin menurun. Data resmi BPS menunjukkan, tahun 2007 ini produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan hanya 53,1 juta ton atau turun sekitar 1,2 jua ton (2,3 persen) apabila produksi tahun 2006 ditetapkan 54,3 juta ton. Ekonom pertanian seakan sepakat dengan faktor konversi 0,58 dari gabah kering giling menjadi beras. Jika 2007 ini musim kemarau lebih hebat dan angka ramalan produksi beras itu benar adanya, maka target tambahan produksi 2 juta ton beras (bukan gabah!) akan menjadi isapan jempol belaka.
Masyarakat yang letih terhadap debat kusir politik hanya berharap agar angka ramalan BPS itu salah sehingga persoalan pangan pokok ini tidak kembali bergulir ke ranah politik yang tidak produktif.
Ketahanan pangan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh prinsip dasar keseimbangan. Pertumbuhan suplai pangan minimal harus sama atau lebih besar dari laju permintaannya. Dari angka resmi BPS, laju suplai beras, sebagai pangan pokok, dalam lima tahun terakhir hanya 1,05 persen per tahun, sementara laju permintaannya diperkirakan mencapai 4,66 persen per tahun (dihitung dengan rumus klasik Johnston-Mellor: pertumbuhan penduduk 1,3 persen, pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, dan elastisitas pendapatan terhadap beras sekitar 0,6 persen).
Tanpa terobosan kebijakan dalam sisi produksi pangan, tahun ini Indonesia kembali akan mengimpor beras dalam jumlah cukup besar. Sebagai catatan, ukuran flow identitas penawaran dan permintaan ini cukup solid dan tidak menimbulkan kontroversi dibandingkan dengan misalnya ukuran stok jumlah produksi dan estimasi konsumsi beras, yang sangat sensitif terhadap faktor akurasi statistik, perburuan rente, dan kepentingan politik yang kental.
Masih sempat
Pemerintah masih memiliki peluang besar untuk membumikan strategi revitalisasi pertanian agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Jajaran pemerintahan, pusat sampai daerah, ditantang untuk lebih mampu menerjemahkan hal abstrak dan berbau akademik dari strategi revitalisasi pertanian dan merealisasikannya.
Apabila Indonesia serius ingin melaksanakan target alokasi lahan pertanian abadi 15 juta hektar sawah dan 15 juta hektar lahan kering, maka pemerintah pusat perlu menjadi dirigen dari orkestra pemerintah daerah yang secara bersama melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dan pertanian strategis lain.
Beberapa langkah memang mulai dijalankan, seperti pengembangan sistem penyuluhan pertanian terpadu dengan melibatkan tenaga terdidik yang tidak hanya fokus pada pangan pokok, tetapi lebih menyeluruh pada subsektor lain di lapangan.
Apabila setiap daerah otonom mampu menjalankan "urusan wajib" dalam hal ketahanan pangan dan menjadi salah satu kriteria keberhasilan kepala daerah, seharusnya tidak dijumpai lagi anak bergizi buruk.
Pada keadaan inilah revitalisasi pertanian pasti bukan retorika belaka karena telah menjadi pengganda pendapatan yang berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan. Semoga.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kehidupan: Mengais Rezeki di Waduk Gajah Mungkur

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Pascal S Bin Saju

Lilik Setiawan (22) terus mendayung sampan, bergegas hendak pulang ke tepi Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, saat Tim Ekspedisi Bengawan Solo 2007 Kompas mendekatinya, Minggu (10/6) siang. Padahal, ikan hasil tangkapannya hanya empat ekor, itu pun kecil-kecil ukurannya.
Jumlah ikan yang saya peroleh cuma segini. Lagi sepi, tidak ada ikan. Biasanya saya bisa menangkap hingga 5 kilogram," katanya saat bercakap-cakap dengan Tim Ekspedisi yang mengarungi waduk dengan perahu karet milik personel Pangkalan Marinir Surabaya.
Sebenarnya ia amat berharap bisa mendapat ikan yang banyak. Harapan itu sebesar beban tanggung jawabnya untuk menafkahi orangtua dan tiga saudaranya. Maklum, anak kedua dari empat bersaudara itu satu-satunya anak laki-laki dewasa yang menjadi tulang punggung keluarga.
Ayah dan ibunya, Rasiman (42) dan Mini (38), adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian, kecuali menjadi buruh tani. Kakaknya, Erna (23), meski sudah menikah, masih tetap menumpang. Dua adiknya masih kecil, yakni Angga (4) dan Rendy (3).
Orangtuanya tidak mampu menyekolahkannya lagi. Setelah tamat dan lulus sekolah menengah pertama empat tahun silam, warga Dusun Karang Widodo, Desa Glesungrejo, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, ini menjadi pencari ikan di waduk.
Waduk adalah sumber penghidupan keluarga dan taruhan masa depannya setelah lahan pertanian punah. Tidak hanya terdesak oleh populasi penduduk desa yang terus bertambah, tetapi juga tanah habis dijual karena terimpit kebutuhan hidup.
Karena hanya memperoleh empat ekor ikan kecil-kecil, yakni dua ikan patin dan dua ikan nila, wajah Lilik seperti menyimpan beban. Empat ekor ikan akan dijual Rp 7.000 per kilogram.
Jangankan untuk satu keluarga beranggotakan tiga orang, untuk makan seorang sehari pun, uang Rp 7.000 tidak cukup. Namun, Lilik yakin, waduk masih menyimpan banyak ikan. "Masalahnya, alat tangkap saya terbatas," katanya.
Alat tangkapnya terdiri dari satu sampan ukuran kecil atau kano. Jaring yang dipasangnya hanya tiga, masing-masing berukuran kecil, yakni 2 meter x 2 meter. Pada saat angin kencang dan gelombang melanda waduk, usahanya nyaris tanpa hasil.
Sekalipun membutuhkan ikan, Lilik tidak menangkap secara serampangan. Ikan-ikan kecil yang terperangkap dalam jaringnya tidak diambil, tetapi dilepas lagi ke danau. Ikan paling kecil yang diambilnya sebesar tiga jari orang dewasa.
Menurut pengamatan Kompas, ada sejumlah kelompok pencari ikan atau biota air tawar di Waduk Gajah Mungkin menurut jenis alat tangkapnya. "Ada nelayan bubu, branjang, jaring angkat," kata Bejo Hadi alias Bejo Iwak.
Bejo, warga Dusun Siraman, Desa Gambir Anom, Baturetno, termasuk salah satu di antara 60 nelayan branjang di wilayah desanya. Usaha penangkapan ikan dengan branjang dilarang oleh peraturan daerah Wonogiri.
"Meski dilarang, di waduk ini setidaknya di dua kecamatan bertetangga, yakni Baturetno dan Eromoko, ada sekitar 130 nelayan branjang. Mereka bertahan karena itulah usaha yang bisa menjadi sumber penghidupan warga," kata Bejo.
Ayah empat anak ini ditemui pada Minggu pukul 09.00 di tengah waduk di kedalaman air sekitar 3 meter. Di sana dia memasang branjang ukuran 14 meter x 14 meter. Ia menunggui jaringnya di sebuah pondok kecil ukuran 1,5 meter x 1,5 meter.
Bejo sudah empat kali terkena penertiban oleh aparat gabungan itu, yang menyebabkan semua perlengkapan branjang-nya, mulai dari jaring hingga pondoknya, diambil petugas. Namun, ia bertahan menangkap ikan dengan branjang meski untuk membangun satu branjang perlu biaya Rp 800.000.
Bejo dan Lilik hanyalah segelintir kecil dari ratusan orang yang mengandalkan hidupnya dari waduk setelah lahan pertanian mereka semakin menyusut. Meski demikian, kondisi waduk saat ini semakin memprihatinkan akibat pendangkalan. Waduk Gajah Mungkur diklaim Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi sebagai waduk terbesar di Asia Tenggara. "Waduk dikitari 54 desa di enam kecamatan," kata Begug.
(FX L Agung Saputra/ Sonya Hellen Sinombor)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Densus Tangkap Satu Orang Lagi

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Istri Mahfud Masih Dimintai Keterangan oleh Polisi

Jakarta, Kompas - Selain Mahfud alias Yusron, tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror juga menangkap satu orang lagi di sekitar Banyumas. Akan tetapi, Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Negara RI Irjen Sisno Adiwinoto hingga Minggu (10/6) belum mengumumkan identitas orang itu.
"Polisi kini masih membawa orang tersebut untuk pengembangan perburuan dan penyidikan lebih lanjut," kata Sisno. Berkaitan dengan penyidikan lebih lanjut itu, polisi kini juga masih meminta keterangan dari istri Mahfud, Sri Mardiyati (35).
Sisno juga memastikan bahwa Mahfud bukanlah Abu Dujana yang selama ini dicari-cari polisi. Demikian juga dengan orang lain yang ditangkap.
"Mahfud merupakan orang dekat dengan Abu Dujana. Namun, sejauh apa perannya dalam jaringan teroris kelompok Dujana, hal itu belum jelas," kata Sisno sambil menegaskan bahwa Mahfud sampai kemarin belum dibawa ke Jakarta.
Sepanjang hari kemarin beredar rumor bahwa Mahfud telah dibawa ke Jakarta.
Dari Banyumas dilaporkan, warga sekitar rumah Mahfud, yang belakangan diketahui bernama Mahmudi Yusron, itu mengaku belum tahu persis alasan penangkapan.
"Menurut informasi polisi di Kepolisian Sektor (Polsek) Kemranjen, Yusron ditangkap karena tersangkut masalah narkoba, tetapi isunya, dia anggota teroris," ujar Naryo, warga setempat.
Bagi warga, Yusron dan keluarganya yang baru delapan bulan tinggal di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, itu dikenal pendiam dan baik. Sehari-hari Yusron berdagang tas.
Sebelum ditangkap, Yusron telah lama diintai. Hari Sabtu siang, Yusron bersama istri dan tiga anaknya yang masih berumur delapan tahun, lima tahun, dan dua tahun menyaksikan pemilihan kepala desa di lapangan Kebarongan.
Ketika keluarga ini meninggalkan lapangan dengan menggunakan sepeda motor, beberapa orang mengikuti. Sekitar 400 meter dari lapangan, Yusron ditembak kakinya. "Saat itu juga Yusron langsung dibawa. Ada anaknya yang nangis karena takut, tapi mereka semuanya tetap dibawa," kata Nasiman, yang tinggal di sebelah rumah Yusron.
Belum tahu
Di Sukoharjo, masih di Jawa Tengah, polisi gagal menangkap orang berinisial TB, warga Kampung Tangkil Baru, Desa Manang, Kecamatan Grogol. Upaya penangkapan yang berlangsung pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 itu tidak membuahkan hasil karena TB tidak berada di rumah.
Terkait upaya penangkapan di Sukoharjo itu, Sisno mengaku belum tahu. Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta Komisaris Besar Yotje Mende dan Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo Ajun Komisaris Besar Handono Warih juga mengaku tidak tahu-menahu dengan penyergapan rumah di Grogol itu.
Sejumlah warga menyatakan tahu ada penggerebekan oleh polisi di rumah itu. Salah satu warga bahkan sempat diberi tahun polisi bahwa penggerebekan itu berkait dengan penemuan-penemuan sebelumnya di Sukoharjo.
Dari Kabupaten Karanganyar, juga diperoleh informasi mengenai penggerebekan di rumah AW di Dusun Pingu, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karangnyar, pada Minggu dini hari.
Sartono (56), saudara AW, menyatakan sempat mendengar suara perempuan minta tolong. Ketika keluar, ia bertemu orang berpakaian sipil yang mengaku polisi. Mereka meminta Sartono masuk lagi. "Setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi," katanya.
Penangkapan juga dilakukan di Dusun Kayunan, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, DIY, Sabtu pukul 21.00. Hingga Minggu malam, informasi itu belum bisa dikonfirmasi. (SF/MDN/EKI/AB1/BAH/pra)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

RI Harus Punya Cita-cita yang Diimplementasikan

KOMPAS - Senin, 11 Juni 2007

Yichang, Kompas - Dalam kunjungan terakhirnya di China, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla hari Minggu (10/6) mengunjungi proyek raksasa Three Gorges di Yichang, Hubei. Bendungan yang mengendalikan Sungai Yangtze ini merupakan kebanggaan baru bangsa China setelah Tembok China.
Proyek yang mulai dibangun sejak tahun 1992 itu sangat fenomenal. Bukan hanya proyek itu dibangun melalui pemikiran yang panjang selama lebih kurang 40 tahun, tetapi juga karena menghabiskan dana yang tidak sedikit, sekitar 20 miliar dollar AS.
Menurut Wakil Presiden China Yangtze Three Gorges Project Development Company Cao Guangjing, akibat proyek mega itu, sedikitnya 1,3 juta penduduk terpaksa dipindahkan dari tempat kelahirannya. Namun, pilihan itu terpaksa diambil karena Sungai Yangtze, yang memiliki panjang 6.000 kilometer, itu setiap tahun membuat jutaan orang sengsara akibat banjir yang ditimbulkannya.
Dengan adanya bendungan tersebut, banjir bisa dikendalikan. Bahkan, dari bendungan itu bisa dipetik manfaat lain, yakni dihasilkannya tenaga listrik terbesar di dunia, sekitar 23.000 MW, dan transportasi air yang lebih baik.
Implementasi cita-cita
Wapres menilai proyek raksasa yang dilaksanakan bangsa China itu merupakan cermin dari kemampuan mereka untuk mengimplementasikan cita-cita pembangunan mereka.
"Kalau kita ikuti bagaimana perdebatan yang mereka lakukan sebelum proyek itu dilaksanakan, ternyata begitu panjang. Namun, mereka tidak pernah berhenti untuk mencari jalan sampai kemudian perdebatan itu dieksekusi," kata Wapres.
Pelajaran itulah yang penting dilakukan bangsa Indonesia. Bagaimana bisa merumuskan sebuah cita-cita yang bisa diimplementasikan. Jangan hanya berdebat pada hal yang kecil dan tidak substansial.
Jusuf Kalla mengajak semua pihak untuk mengubah pola kerja. Sepanjang bangsa Indonesia tidak pernah mau mengubah sikap untuk berpikir dan bertindak besar, tidak pernah akan ada karya besar bangsa yang bisa dihasilkan.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat melihat ada tiga kekuatan yang menopang dan memacu kebangkitan China, yaitu the power of knowledge, the power of leadership, dan the power of ideology (etos dan tradisi bangsa). Kalau dilihat lebih dalam lagi, ketiga kekuatan itu berakar pada semangat kekeluargaan dan kerakyatan yang ujungnya menggumpal jadi kekuatan China sebagai sebuah bangsa. (TOM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...