KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Hanya PKS yang mengaku berbagi biaya.
JAKARTA -- Para petinggi partai politik membantah jika dikatakan telah meminta setoran dana kepada calon yang mereka jaring dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Mereka pun menantang calon gubernur menyebutkan nama partai yang memungut uang.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan partainya tak pernah meminta dana sesen pun kepada pasangan Fauzi Bowo-Prijanto--pasangan calon yang diusung PDIP bersama 19 partai yang berkoalisi. "Tak ada dalam tradisi kami (minta dana)," kata Tjahjo saat dihubungi melalui telepon kemarin.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali mengatakan hal senada. Dukungan Demokrat atas Fauzi-Prijanto, menurut dia, bukan karena pasangan itu bersedia menyetor sejumlah uang. "Tak ada komitmen apa pun," kata Marzuki.
Sutrisno Bachir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, mengungkapkan hal serupa. Menurut dia, PAN mendukung Fauzi pada detik akhir karena partai itu tak bisa mengusung calon sendiri. "Pengurus wilayah pun mendukung dia (Fauzi)," kata Sutrisno.
Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang memberikan keterangan berbeda. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengaku perlu dana banyak untuk memenangi pemilihan gubernur di Jakarta. Karena itu, PKS memilih berbagi beban. Untuk kampanye, misalnya, PKS meminta pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar menanggung separuh biaya. "Sisanya, partai yang menanggung," ujar Tifatul tanpa mau menyebut jumlah persis dananya.
Sejumlah kalangan menengarai adanya permainan politik uang dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Ibrahim Fahmi Badoh, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, mengatakan praktek money politics bisa terjadi sejak penjaringan calon di partai politik.
Sumber Tempo, seorang anggota tim sukses calon gubernur yang gagal, membenarkan bahwa timnya telah menghabiskan Rp 8 miliar dalam upaya meraih tiket dukungan dari berbagai partai. "Rupanya, jumlah itu masih terlalu sedikit. Calon yang lain jorjoran menebar uang. Kami jadi gagal," kata sumber itu.
Sebelumnya, Sarwono Kusumaatmadja, calon gubernur yang terpental, juga mengatakan tak sanggup membayar setoran ke partai. Dia mengaku pernah dimintai uang Rp 400 miliar oleh sebuah partai besar. Permintaan itu, menurut dia, bisa jadi disengaja oleh partai demi menyingkirkan dirinya dari bursa pencalonan. "Saya tak bisa bayar. Saya tak terpilih karena pasti ada calon lain yang menyanggupi," katanya.
Tudingan itu membuat para petinggi partai berang. Mereka menantang Sarwono menyebut partai yang meminta dana. "Terus terang saja siapa, dari partai mana," kata Tjahjo.
Di tempat terpisah, Komisi Pemilihan Umum daerah memperingatkan calon gubernur agar tak bermain-main dengan politik uang. "Kalau terbukti, pencalonan dan hasilnya akan dibatalkan," kata Ketua KPUD Jakarta Juri Ardiantoro.
Komisi juga akan meminta pasangan calon menyediakan satu rekening untuk lalu lintas dana kampanye. Rekening ini akan diawasi ketat oleh Komisi. "Audit dilakukan tim independen tiga hari setelah pemilihan," ujar Juri.
Selain itu, Komisi meminta warga yang mendeteksi adanya "serangan fajar"--membagi-bagikan duit menjelang pemilihan--segera melapor ke panitia pengawas pemilihan. "Kami akan membawa kasusnya ke jalur pidana," kata Juri.
ERWIN DARIYANTO MUSTAFA SILALAHI
Saturday, June 09, 2007
Partai Bantah Minta Setoran
30 Anggota Dewan Terima Dana Rokhmin
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Hingga Mei 2006, dana masih mengalir.
JAKARTA -- Selain Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Mereka sebagian besar merupakan anggota Komisi Kelautan DPR, yang seluruhnya berjumlah 51 orang.
Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun, jumlah dana yang mengalir ke DPR Rp 4,2 miliar. Namun, yang tercatat baru Rp 775 juta. "Jumlah ini masih akan bertambah," kata Gayus kemarin.
Dana itu mengalir sejak Departemen Kelautan dan Perikanan dipimpin Rokhmin Dahuri hingga beralih ke Freddy Numberi. Status para anggota Dewan itu, kata Gayus, masih aktif hingga sekarang. "Empat sampai lima bulan lalu masih ada yang menerima," kata Gayus.
Informasi baru tentang aliran dana nonbujeter itu terungkap setelah pengacara Rokhmin Dahuri, Muhammad Assegaf, diperiksa Badan Kehormatan DPR, Kamis lalu.
Dengan demikian, kata Gayus, jumlah anggota lembaga legislatif yang diduga menerima dana Rokhmin menjadi 39 orang. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch pada awal Mei lalu melaporkan ada sembilan anggota Dewan yang menerima dana Rokhmin.
Assegaf menolak menyebutkan nama 30 anggota Dewan itu. Menurut dia, dana Rokhmin yang mengalir ke politikus Senayan berdasarkan permintaan resmi pada periode 2002-2006. "Ada yang diberikan secara pribadi, ada pula yang kaitannya dengan pembahasan undang-undang," ujar Assegaf.
Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno terkejut mendengar ada 30 anggota Dewan yang menerima dana nonbujeter. "Ini sangat memalukan," ujarnya. Sebab, katanya, semua kebutuhan Dewan sudah dipenuhi.
Dia menyebutkan anggaran legislasi DPR telah dinaikkan dari sebelumnya Rp 668 juta menjadi Rp 1,1- 2,4 miliar untuk tiap pembahasan undang-undang.
Berdasarkan dokumen penyidikan yang diperoleh Tempo, aliran dana nonbujeter itu baru dihentikan pada April 2005 atau sekitar enam bulan setelah Freddy Numberi menjadi menteri. Namun, hingga Mei 2006, dana itu ternyata masih mengalir.
Pada Januari hingga Mei 2006, misalnya, Rp 228 juta dana nonbujeter mengalir ke sejumlah anggota DPR. Uang itu digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai kunjungan kerja, seminar, hingga uang tunjangan hari raya.
Freddy Numberi pada Mei lalu memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Sekretaris Departemen Kelautan dan Perikanan Andin Taryoto. Dia mengatakan sudah meminta kepada Andin agar penyaluran sumbangan dana nonbujeter dihentikan.
Namun, Freddy mengaku pernah menerima dana itu untuk kepentingan perjalanan dinas dan biaya perawatan kesehatan dirinya sebesar Rp 164 juta. "Tapi saya baru tahu uang itu diambil dari dana nonbujeter."
ERWIN DARIYANTO TITO SIANIPAR AQIDA SWAMURTI
Dana Rokhmin ke Anggota Parlemen
Periode 2005
Tanggal Jumlah Keterangan
24 Maret 2005 Rp 101,5 juta Biaya kunjungan kerja 47 anggota DPR dan 6 staf Sekretariat DPR ke tiga provinsi.
24 Maret 2005 Rp 20 juta Biaya untuk pembahasan anggaran dana BBM.
30 April 2005 Rp 20 juta Biaya seminar untuk seorang anggota DPR.
19 Juli 2005 Rp 51,5 juta Biaya kunjungan kerja 45 anggota Komisi IV DPR ke Maluku Utara, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
22 Agustus 2005 Rp 20,4 juta Biaya kunjungan panitia anggaran Komisi IV DPR dan staf sekretariat Komisi Kelautan.
22 September 2005 Rp 108,7 juta Uang lelah anggota DPR saat pembahasan APBN Perubahan 2005.
4 Oktober 2005 Rp 51,5 juta Biaya kunjungan anggota Komisi IV DPR ke Kalimantan Timur, Jambi, dan Papua.
27 Oktober 2005 Rp 57,5 juta Paket tunjangan hari raya Komisi IV DPR
5 Desember 2005 Rp 100 juta Biaya kunjungan kerja DPR
14 Desember 2005 Rp 45 juta Biaya kunjungan kerja DPR
Periode 2006
2 Januari Rp 3 juta Biaya kunjungan kerja DPR.
5 Januari Rp 52,5 juta Biaya kunjungan kerja DPR.
25 Januari Rp 25 juta Biaya kunjungan kerja DPR.
23 Februari Rp 10 juta Untuk salah satu anggota DPR.
2 Maret Rp 30,8 Biaya kunjungan kerja DPR.
9 Maret Rp 16 juta Biaya kunjungan kerja DPR ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
10 Maret Rp 32,7 juta Biaya kunjungan kerja DPR ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
24 Maret Rp 58 juta Biaya kunjungan kerja DPR.
Sumber: dokumen penyidikan dana nonbujeter DKP
10 Motif Pembunuhan Munir
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Kembali diperiksa polisi, Pollycarpus mengaku tak kenal dengan Ongen.
JAKARTA -- Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan kepolisian menemukan lebih dari 10 motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. "Itu terungkap dalam rapat antara kejaksaan dan kepolisian," ujar Hendarman kemarin.
Penyebab kematian Munir, yang tewas dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004, katanya, dipastikan akibat diracun. "Tapi tidak ada orang yang melihat siapa yang memasukkan racun ke tubuh Munir," ujarnya.
Hendarman enggan menjelaskan berbagai motif tersebut. Yang jelas, katanya, motif itu sedang didalami oleh penyidik Markas Besar Kepolisian RI. "Ini untuk lebih meyakinkan apa penyebabnya (Munir dibunuh)," katanya.
Ia menambahkan, bukti baru untuk peninjauan kembali kasus Munir sudah ada, berupa kesaksian. Meskipun saksi tidak secara nyata melihat proses peracunan, "Rentetan sebab-sebab kematian Munir semakin jelas dan terang," katanya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto pernah mengungkapkan sejumlah motif ini. Di antaranya, kasus ini terkait dengan pemilihan presiden tahap kedua pada September 2004 dan karena banyaknya kalangan yang tak suka terhadap perjuangan Munir membela hak asasi manusia.
Istri Munir, Suciwati, mengungkapkan motif lain, yaitu perihal kebocoran dana operasi darurat militer Aceh senilai Rp 2 triliun, keberangkatan Munir ke Belanda yang dianggap dapat mempersulit pengadaan kapal korvet oleh TNI Angkatan Laut, serta pemalsuan uang oleh Badan Intelijen Negara yang hendak dibongkar Munir.
Ditemui terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga mengatakan proses pengajuan novum segera selesai, mengingat sudah ada bukti baru terkait dengan kasus Munir. "Bukti baru itu, ya, Ongen," ujarnya.
Ongen, nama lain Raymond Latuihamalo, adalah saksi yang melihat Munir bersama seseorang di Coffee Bean, Bandara Changi, Singapura, ketika pesawat Garuda yang ditumpangi Munir transit di sana. Ongen mengaku tidak berbicara dengan Munir, meski ia sempat membeli minuman untuk makan obat sakit kepala di tempat itu.
Polisi telah menyimpulkan Munir diracun saat berada di Bandara Changi. Adapun terdakwa peracun Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sempat divonis pengadilan 14 tahun penjara tapi kemudian dibebaskan Mahkamah Agung, kemarin kembali diperiksa polisi.
Dugaan keterlibatan Polly terungkap karena saat itu ia sedang tidak bertugas sebagai pilot Garuda tapi berada satu pesawat dengan Munir. Polly juga disebut-sebut pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Muchdi Purwoprandjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara. Hal ini dibantah Muchdi.
Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, mengatakan pemeriksaan Polly bertujuan mencocokkan keterangan Ongen. Dalam perkara ini Ongen berstatus sebagai saksi, sedangkan yang menjadi tersangka adalah mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan anggota staf pengamanan pilot Garuda, Rohainil Aini.
Setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam, Polly mengatakan pencarian bukti baru kasus pembunuhan Munir dipaksakan. "Saya nggak yakin dengan novum itu," katanya.
Dia juga yakin tak akan menjadi tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Munir. "Sama seperti dulu. Bosan...," ujarnya. Polly mengaku tak kenal dengan Ongen. "Soal Ongen ditanyakan sedikit, tapi tidak dicatat dalam berita acara pemeriksaan."
RINI KUSTIANI DESSY PAKPAHAN
Kantor Wakil Presiden Bantah Tekan Jasa Marga
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Rapat diadakan di kantor Wakil Presiden karena kami memonitor infrastruktur jalan tol dan perumahan," ujar Gembong Priyono, anggota staf khusus Wakil Presiden, di Jakarta kemarin.
JAKARTA-Kantor Wakil Presiden membantah jika disebut memaksa PT Jasa Marga menjual 15 persen saham PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsesi proyek jalan tol Cikampek-Palimanan.
"Tidak dipaksa. Rapat diadakan di kantor Wakil Presiden karena kami memonitor infrastruktur jalan tol dan perumahan," ujar Gembong Priyono, anggota staf khusus Wakil Presiden, di Jakarta kemarin.
Sebelumnya, sumber Tempo mengungkapkan, rapat di kantor Wakil Presiden pada 29 Mei lalu memutuskan Jasa Marga harus menjual 15 persen saham Lintas hanya senilai Rp 937,5 juta.
Menurut Gembong, rapat meminta Jasa Marga menjual saham kepada PT Bhaskara Utama Sedaya--pemegang 85 persen saham Lintas--karena tidak bersedia menjadi pemegang saham minoritas pada perusahaan pemegang konsesi tol Cikampek-Palimanan tersebut.
"Jasa Marga tidak mau bayar karena, toh, minoritas," kata Gembong, yang juga menjabat Komisaris Utama Jasa Marga.
Sehingga, dia melanjutkan, Jasa Marga tidak perlu membayar Rp 112 miliar untuk memenuhi kebutuhan ekuitas sebesar Rp 2 triliun. "Dia (Jasa Marga) ambil saja uang Rp 937,5 juta itu," katanya.
Menurut Gembong, dana Rp 112 miliar adalah nilai saham Lintas milik Jasa Marga yang terdilusi menjadi 6,75 persen akibat masuknya PLUS Expressways Berhad, yang menguasai 55 persen saham.
Menurut Gembong, untuk memenuhi kebutuhan ekuitas, Bhaskara Utama Sedaya--pemegang saham Lintas yang lain--harus menyetor kurang dari Rp 1 triliun (setara dengan 45 persen).
Di tempat terpisah, Stefanus Ginting, Komisaris Utama Lintas Marga Sedaya, mempersilakan Jasa Marga tetap menguasai 15 persen saham di Lintas.
"Silakan saja. Tapi Jasa Marga harus juga menyetor modal," kata dia di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, "Tapi, setahu kami, mereka sudah menyatakan tidak berminat menjadi pemegang saham minoritas."
Bhaskara, kata Stefanus, mengharapkan Jasa Marga segera mengambil keputusan soal tersebut agar proyek pembangunan jalan tol bisa segera berjalan.
Menurut Stefanus, bila persoalan saham ini bisa secepatnya diselesaikan, Lintas akan diubah statusnya menjadi perusahaan penanaman modal asing setelah PLUS masuk menjadi pemegang 55 persen saham.
Soal masuknya PLUS, yang dinilai berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Stefanus berpendapat Lintas Marga bukan berpegang pada peraturan tersebut melainkan pada perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).
"Kami menganggap PPJT sudah mencerminkan regulasi yang dibuat pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol," kata Stefanus.
RIEKA RAHADIANA TAUFIK KAMIL
Terimpit Ekonomi, Satu Keluarga Diduga Bunuh Diri
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Sisa makan malam terakhir belum dibereskan: sejumlah bungkus mi instan, rendang, kerupuk, dan bekas bungkus nasi.
Kelima anak-beranak itu tergeletak berdekatan di dalam rumah kayu yang sempit tanpa perabot berharga. Tak bernyawa lagi. Tubuh ayah, ibu, dan tiga orang anak yang masih kecil-kecil itu membiru. Busa keluar dari mulut sang ibu. Darah juga keluar dari hidung dan lubang telinganya. Sisa makan malam terakhir belum dibereskan: sejumlah bungkus mi instan, rendang, kerupuk, dan bekas bungkus nasi.
Kematian Erwin, 33 tahun, bersama istrinya, Misrawati (25), dan ketiga anak mereka, masing-masing Ilham (5), Habil (3), dan Imam (2), diketahui tetangganya di Desa Serokan, Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Selasa lalu sekitar pukul 21.00.
Polisi pun segera datang. "Tidak ada unsur kekerasan. Kuat dugaan, unsur makanan beracun," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Siak Ajun Komisaris Darul Qotni kemarin. "Kami juga menemukan racun serangga di bawah tempat tidur," kata Darul Qotni.
Untuk memastikannya, polisi, kata Darul Qotni, tengah menunggu tes laboratorium forensik atas sembilan unsur makanan di tubuh kelima orang itu. "Ini akan menjadi kasus sulit. Masalahnya, apakah mereka sengaja bunuh diri atau memang makanan yang mereka makan itu yang beracun," ujar Darul.
Tetangga mereka, Surya Ningsih, mengatakan selama ini keluarga Erwin tak pernah terdengar bertengkar. Kalaupun ada masalah, itu hanyalah seretnya ekonomi dalam setahun terakhir. Apalagi Misrawati kini sedang hamil. "Kami tahu masalah mereka hanya kesulitan keuangan," kata Surya. Erwin sebenarnya bukan penganggur. Dia bekerja di perkebunan sawit.
Dua hari sebelum kejadian, Erwin datang ke warung Surya untuk menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa membayar utangnya sebesar Rp 200 ribu. Ia juga sempat mengatakan, seandainya dia pergi, mohon anak dan istrinya dijaga. "Kami kira bercanda. Eh, rupanya benar juga dia pergi sekalian dengan anak-istrinya," kata Surya
Meski belum dipastikan apakah kematian keluarga itu karena bunuh diri, sejumlah kasus bunuh diri berlatar belakang impitan ekonomi telah terjadi. Maret lalu seorang ibu di Malang tega meracun empat anaknya sebelum akhirnya bunuh diri. Sebelumnya, di Bandung, seorang ibu juga membunuh tiga anaknya dengan alasan yang sama.
JUPERNALIS SAMOSIR
Ratusan Tamu Berdesakan Beri Selamat kepada Soeharto
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Tamu berdesak-desakan untuk bisa bersalaman dengan Soeharto.
JAKARTA -- Acara ulang tahun ke-86 mantan presiden Soeharto dirayakan di rumah pribadinya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, kemarin. Lebih dari 200 orang menghadiri acara yang dimulai pukul 19.00 tersebut. Tamu berdesak-desakan untuk bisa bersalaman dengan Soeharto.
Salah satu tamu yang hadir, Elza Syarief, menuturkan acara yang dimulai tepat pukul 19.00 itu dibuka dengan kata sambutan oleh putri sulung, Siti Hardijanti Rukmana. "Mbak Tutut mengucapkan terima kasih kepada tamu yang datang dan memohon doa untuk kesehatan Pak Harto," kata Elza tadi malam.
Acara kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama Quraish Shihab, diikuti nyanyian Panjang Umur oleh para tamu. Selebihnya, para tamu bergantian menyalami Soeharto dan menikmati makan malam seperti nasi kebuli, soto, sate, sup kaki kambing, sushi, sapi muda, dan santapan lainnya.
Elza, yang selalu hadir di acara ulang tahun Soeharto sejak 2000, menuturkan acara tahun ini merupakan yang paling ramai. "Sampai berdesak-desakan untuk bersalaman dengan Pak Harto. Saya sempat didorong dari belakang," kata pengacara Tommy Soeharto ini.
Elza menuturkan acara ulang tahun itu dihadiri semua anak dan menantu Soeharto kecuali mantan istri Tommy, Tata. "Termasuk Bambang dan Halimah," katanya. Halimah mengenakan kebaya biru dan Bambang dengan kemeja biru. "Halimah kelihatan lebih langsing."
Tamu lainnya, Hotma Sitompul, mengatakan kondisi Soeharto tampak cukup sehat. Menurut Hotma, Soeharto hanya duduk di kursi dengan mengenakan batik dan peci hitam. "Masih ada karisma sebagai orang tua yang berwibawa," ujarnya. Soeharto, kata Hotma, selalu menebarkan senyumnya ke semua tamu yang hadir.
Beberapa tamu yang tampak hadir adalah mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sudomo, mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, mantan Jaksa Agung Ismail Saleh, mantan KSAD Soebagyo H.S., dan Wismoyo Arismunandar. Pengusaha Robby Sumampauw dan adik ipar Soeharto, Sudwikatmono, juga tampak hadir.
Selain itu, turut hadir dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan istrinya juga hadir.
Kendati acara resmi digelar malam hari, kediaman Soeharto sudah ramai sejak pagi. Menteri Perindustrian Fahmi Idris, misalnya, berbicara empat mata dengan Soeharto pada pukul 09.30 hingga 10.30. "Kami mengobrol yang ringan-ringan saja, seperti masalah kesehatan beliau," ujar Fahmi kepada Tempo melalui sambungan telepon.
TITO SIANIPAR
Proyek Pacific Palace Kembali Makan Korban
KORAN TEMPO - Sabtu, 09 Juni 2007
Gondola dan tiga orang pembersih kaca terjatuh, lalu menggantung di lantai 6.
JAKARTA -- Dalam waktu 22 jam terjadi dua kali kecelakaan pada proyek pembangunan kompleks Pacific Palace di Kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta Selatan. Dua orang tewas seketika karena terjatuh dari lantai 38. Dua pekerja lainnya luka-luka.
"Tiga saksi diperiksa, tapi belum ada tersangka," kata Inspektur Satu Heru Ruspandi, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kebayoran Baru, kemarin.
Kecelakaan pertama terjadi pada Kamis pukul 17.00 WIB. Saat itu perancah besi (stager) di lantai 38 goyang, lalu ambruk. Dua pekerja, Tugiyo dan Lamijo, keduanya berumur 40 tahun, terjatuh dari lantai 38 ke lantai 8 gedung itu.
Dua pekerja lain, Lilik, 29 tahun, dan Kasmuji, 29 tahun, juga terjatuh. Meski memakai tali pengaman, keduanya jatuh sampai ke lantai 27. "Beruntung mereka hanya luka-luka," kata Heru.
Kamis malam, jenazah Tugiyo dan Lamijo dibawa pulang keluarganya ke Desa Jati Tekel, Karang Kroyong, Grobogan, Jawa Tengah.
Kecelakaan kedua terjadi sekitar pukul 15.00 WIB kemarin. Satu dari dua utas tali gondola berisi tiga pekerja putus di lantai 11. Gondola dan tiga orang pembersih kaca terjatuh, lalu menggantung di lantai 6.
Saksi mata, Desi, 24 tahun, mengatakan tali sling gondola putus saat angin bertiup kencang. Waktu gondola berayun-ayun, pekerja lain memecahkan kaca di lantai 6, lalu menolong korban.
Sebelumnya, pada 24 Mei, belalai besi (crane) di proyek yang sama jatuh ke jalan raya. Suharno, pengendara sepeda motor yang kebetulan melintas di depan gedung Bursa Efek Jakarta, tewas tertimpa besi.
Saut Tambunan, Kepala Subdinas Pengawasan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, mengatakan kontraktor proyek ada kemungkinan tak memenuhi standar keamanan kerja. Karena itu, Dinas akan memeriksa PT AI, kontraktor utama pembangunan mal dan perkantoran itu. "Kami tak akan menunggu polisi," kata Saut.
Upa Labuhari, juru bicara Security Group Artha yang juga mewakili manajemen One Pacific Place, mengatakan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar keselamatan. Kecelakaan gondola, kata Upa, terjadi karena angin. Korban yang jatuh, "Itu karena kelalaian yang bersangkutan," katanya.
GUNANTO ES MUSTAFA S IBNU R
'Marinir di Lapangan Bertindak Sendiri'
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
JAKARTA -- Komandan Korps Marinir (Dankormar) TNI AL, Mayjen Nono Sampono, mengakui setiap tindakan prajurit di lapangan tidak lepas dari kebijakan komando atasannya. Namun dalam insiden penembakan yang menewaskan empat warga Grati, Desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, 30 Mei lalu itu, Nono menegaskan, tidak ada perintah dari atasan untuk melakukan penembakan.
''Hendaknya kita lihat dengan jernih. Itu tak ada kaitannya dengan komando. Betul-betul prajurit sendirian putuskan (menembak) di lapangan karena terdesak,'' kata Nono, di Bhumi Marinir, Cilandak, Jumat (8/6), menjawab Republika mengenai tudingan adanya tanggung jawab komando dalam insiden sengketa tanah Grati.
Sebelumnya kalangan LSM seperti Kontras, LBH, serta LSM lokal di Pasuruan mendesak agar tak hanya 13 prajurit yang terlibat penembakan itu yang diperiksa, juga para komandan di atasnya. LSM menduga, komandan Marinir/TNI AL mengetahui akan terjadinya insiden karena kekerasan atau intimidasi terhadap warga di bakal lokasi Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) itu sudah berlangsung lama.
Menurut Nono, hal itu harus dibuktikan dulu. Dia sendiri baru saja menjabat sebagai Dankormar mulai 6 Juni lalu, menggantikan Mayjen Syafzen Noerdin yang alih tugas menjabat Irjen TNI AL. ''Silakan dibuktikan ke arah hukum. Nanti kita cek ke bawah,'' ujarnya.
Jangan terburu-buruPanglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, meminta agar tidak terburu-buru mempermasalahkan tanggung jawab komando. ''Jangan sampai ke situ dulu, belum ada kesimpulan apa-apa. Proses hukum masih berjalan,'' kata Djoko usai menemui Panglima Angkatan Bersenjata Australia (ADF), Marsekal Allan Grant (Angus) Houston, di Dephan, kemarin.
Djoko juga menilai temuan LSM dalam kasus Grati belum bisa dijadikan pegangan. ''LSM itu cantolan hukumnya apa? Kecuali kalau laporan itu diserahkan kepada penyidik,'' kata dia. Terkait surat Komnas HAM kepada Panglima TNI untuk izin pemanggilan Mayjen Safzen Noerdin, Djoko menegaskan, dia tidak menolak. Namun dia meminta pemanggilan dilakukan setelah proses hukum kasus Grati selesai. Untuk sementara, Mabes TNI sudah memberikan dokumen laporan kejadian kepada Komnas HAM.
''Setelah proses hukum selesai akan jelas kejadiannya. Kalau belum, nanti KSAL atau Dankormar tak bisa menjelaskan ke Komnas HAM,'' kilah Djoko sambil menjelaskan batas proses hukumnya sampai ada vonis. Ketika dikejar bahwa kemungkinan masih ada proses banding sehingga bisa terlalu lama, Djoko kembali menegaskan, ''Sampai proses hukum selesai.''
Mabes TNI sendiri telah menugaskan tim supervisi yang dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, Mayjen Hendardji Supandji, selaku staf khusus Panglima TNI. Unsur tim ini terdiri berbagai angkatan. Menurut Djoko, ini untuk menjamin netralitas dan menepis keraguan publik bahwa kasus ini akan ditutup-tutupi.
Pada kesempatan terpisah usai mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu mantan presiden BJ Habibie di Istana Merdeka, kemarin, Djoko juga menyatakan kesiapan memenuhi undangan Komisi DPR untuk menjelaskan kasus Pasuruan, Rabu (13/6). Bahkan, dia akan mengajak KSAD dan KSAU ke DPR untuk menjelaskan kasus-kasus tanah serupa yang sedang dihadapi Angkatan Darat dan Udara. ''Harus (datang) dipanggil Komisi I. Mereka kan counterpart kita, yang menangani bidang pertahanan,'' tandas Djoko. rto/djo
'Interpelasi Lumpur Tepat'
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
Lapindo ajukan syarat baru pencairan ganti rugi.
JAKARTA -- Penggunaan hak meminta penjelasan dan bertanya (interpelasi) terhadap kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dianggap sebagai keniscayaan yang harus ditempuh DPR. Langkah ini sangat penting untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah tentang carut-marutnya penanganan luapan lumpur dan korban yang ditimbulkannya.
''Pemerintah selama ini hanya berwacana tentang penyelesaian Lapindo, tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan kecuali yang bersifat tambal sulam. Selain itu, adanya interest politik pejabat di pemerintahan yang juga pemilik PT Lapindo Brantas Inc yang disinyalir memperlambat penyelesaian kasus Lapindo,'' ujar Wakil Ketua MPR, AM Fatwa, kepada pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jumat (8/6).
Menurut poitisi senior Partai amanat nasional (PAN) itu, jika usulan interpelasi diajukan, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya hadir menjelaskan sendiri tanpa diwakilkan kepada para menterinya. ''Ini belajar pada kasus interpelasi nuklir Iran yang lalu, di mana Presiden tidak hadir yang menimbulkan kemarahan anggota DPR,'' tegasnya.
Sementara anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), memandang pemerintah harus berada di depan berhadapan langsung dengan warga korban lumpur Lapindo untuk mempercepat proses relokasi. ''Kalau tidak, penyelesaian kasus yang telah menyengsarakan ribuan keluarga itu, akan terus berlarut-larut,'' katanya.
Drama politikPengamat hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, menyatakan, jika memang DPR sungguh-sungguh menginginkan interpelasi kasus Lapindo, mestinya sudah sejak dulu atau sejak setahun lalu dilakukan. ''Tapi saya lihat aspek positifnya, secara objektif DPR masih mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Sayangnya, pengalaman interpelasi tak pernah sukses, itu terkesan hanya drama-drama politik,'' ujarnya.
Pengamat hukum tata negara Unhas, A Irman Putra Sidin, juga menyatakan, presiden wajib menjawab interpelasi DPR. ''Bisa secara lisan, tertulis, atau via tele-conference,'' ujarnya. Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa, mengatakan, pemerintah terus mengikuti perkembangan usulan interpelasi itu. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk melakukan haknya itu, ia mengingatkan, pemerintah telah memberikan perhatian sangat tinggi terhadap luapan lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak setahun lalu itu. Bahkan sejak awal Presiden sudah menginstruksikan tiga poin utama penyelesaiannya.
Pertama, papar Hatta, Presiden meminta secepat mungkin penyelesaian dampak sosial, seperti ganti rugi lahan bagi masyarakat. Kedua, meminta segera relokasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang terkena dampak. Ketiga, penanggulangan luapan lumpurnya. ''Ini dimulai dari pembentukan Timnas sampai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Porsi swasta dan pemerintah pun sudah jelas,'' paparnya.
Proses lambanDi lapangan, kinerja tim verifikasi BPLS dinilai para korban relatif lamban. Meski Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, telah bersedia membubuhkan tanda tangan pengesahan pada lembaran berita acara verifikasi lahan pethok D dan leter C untuk memenuhi persyaratan ganti rugi, namun hingga kini belum ada satu pun berkas diajukan tim verifikasi BPLS ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai juru bayar.
Sehingga, dalam pembayaran ganti rugi lanjutan, pada Jumat (8/6) siang, tetap terbatas pada lahan yang bersertifikat. Itupun hasil kinerja tim verifikasi Timnas. Pembayaran ganti rugi kali ini meliputi 41 bidang lahan milik 23 warga dari Desa Jatirejo, Kecamatan Siring, dan Desa Kedungbendo, dengan nilai ganti rugi untuk uang muka 10 persen, yakni sebesar Rp 2,19 miliar.
PT MLJ, dengan dalih untuk menghindari sengketa di belakang hari, kini justru meminta persyaratan baru dalam jual beli aset warga yang terdampak semburan lumpur. Persyaratan yang diajukan adalah Peta Kretek dan Buku Kerawangan yang dimiliki para kepala desa atau lurah. Syarat ini sebelumnya tidak dibahas dalam rapat-rapat ganti rugi.
''Dalam Peta Kretek itu tercantum persil nomor sekian milik si A dengan status pethok D. Lalu dicocokkan dengan Buku Kerawangan, yang disaksikan oleh jaksa dan polisi. Aparat penegak hukum itulah yang akan menyaksikan apakah status tanah bermasalah atau tidak,'' ujar Vice President PT MLJ, Andy Darussalam Tabusalla. n eye/one/djo/tok
KPUD Coret Calon Independen
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
Tiga partai memilih golput.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta hanya akan memverifikasi calon gubernur (cagub) dan calon wagub yang diusung partai politik (parpol). Calon yang mendaftar, tapi bukan diusung parpol otomatis tak dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah (pilkada).
''Calon independen dengan sendirinya gugur,'' kata Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, Jumat (8/6). Sesuai PP No 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah, jelas Juri, pencalonan gubernur dan wagub hanya dapat diajukan parpol. Pengembalian formulir pendaftaran oleh calon nonpartai, tak masuk dalam pengertian pendaftaran. ''Jadi, yang diverifikasi hanya calon dari parpol atau gabungan parpol.''
Hingga pendaftaran pilkada ditutup, Kamis (7/6) malam, ada lima pasang calon independen dan tiga cagub tanpa pasangan yang mengembalikan formulir. Mereka adalah pasangan Sarwono Kusumaatmadja-Jeffrie Geovani, Rahmat Imanudin-Adia Munandar, Mulyo Wibisono-Teddy Suryamadji, Tjuk Sugiarto-HA Widodo, dan Bambang Sungkono-Jusuf Domy. Tiga calon tanpa pendamping adalah Suryanto, Hendri Gustomo, dan Kwee Siong Wei. Masa verifikasi, kata Juri, dilakukan sejak kemarin hingga 14 Juni. Calon yang memenuhi syarat verifikasi akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.
KPUD bakal menetapkan secara resmi pasangan calon peserta pilkada pada 2 Juli. Sehari kemudian, pada 3 Juli, nomor urut pasangan ditentukan. Pada 22 Juli-4 Agustus masuk masa kampanye, 5-7 Agustus masa tenang, dan 8 Agustus pemungutan suara. Menanggapi pencoretan namanya, Sarwono mengaku ikhlas. ''Ya tidak apa-apa. Saya tahu calon independen tidak bisa ikut Pilkada Jakarta kali ini,'' katanya.
Pendaftarannya ke KPUD didasari motivasi untuk konsisten mendukung calon independen. ''Saya cukup bahagia karena menjadi pemicu penguatan cagub independen di Jakarta.'' Calon independen, kata pengamat politik UI, Arbi Sanit, adalah hak warga yang bukan anggota parpol untuk ikut serta dalam proses politik dan pemerintahan. ''Kalau calon independen dilarang, bagaimana hak warga negara yang bukan merupakan anggota partai?'' tanya Arbi.
Indonesia, jelas Arbi, sudah mempraktikkan sistem politik kolektif dan kooperatif. Dan, kini saatnya menjadi lebih dewasa dengan menerapkan sistem kompetitif. Calon independen akan menimbulkan kompetisi lebih ketat karena banyak calon dari luar partai yang maju. ''Berikutnya bisa jadi ada calon presiden independen.''
Keinginan mengusung calon independen, menurut Arbi, akibat sistem politik yang sudah gawat karena praktik politik uang. Untuk menjadi calon kepala daerah, dibutuhkan dana dalam jumlah besar. ''Ini perkembangan yang tidak sehat karena menjadikan politik sebagai ajang bisnis partai,'' kata Arbi. Tak diakomodasinya calon alternatif di luar parpol, membuat tiga partai memilih bersikap golput. Tiga partai yang memutuskan tak ikut mencoblos dalam pilkada ini adalah Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka.
''Dengan hanya memberi pilihan pada dua pasangan calon, jelas tidak mewakili sosok dan semangat reformasi,'' kata Ketua DPD PNBK DKI Jakarta, Nikson Nababan. Dengan alasan itu, kader tiga partai tersebut diserukan untuk tak memilih pasangan cagub Fauzi Bowo-Prijanto maupun Adang Daradjatun-Dani Anwar. ''Kami pilih mendukung dan memperjuangkan calon gubernur independen.'' ind/rto
Membuka Isolasi Daerah Terpencil
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
Belum lama ini, tanah longsor melanda Desa Lamba Leda, Kab Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam hitungan menit, informasi bencana alam ini cepat tersebar hingga Kupang, ibu kota Provinsi NTT. Cepatnya persebaran informasi, tentu saja memudahkan aparat setempat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
NTT tercatat sebagai salah satu provinsi rawan bencana di Indonesia. Provinsi ini memiliki banyak pulau, daerah terpencil, dan kawasan terisolasi. Dalam banyak kasus, satu bencana sering terlambat ditangani, karena lambatnya informasi yang sampai ke tangan pemerintah atau instansi terkait. Dengar saja cerita Hyeron Modo, seorang warga Manggarai.
''Sebelumnya bencana seperti ini baru diketahui dua hari atau tiga hari kemudian,'' kata Modo. Bisa dibayangkan dampak yang timbul akibat keterlambatan tersebut. Namun, ketersediaan akses seluler hingga ibu kota kecamatan di NTT, disebut Modo akan memberi banyak kontribusi bagi daerah ini. Minimal, orang akan mudah berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Modo yang tinggal di Desa Mukun, Kec Komba, Manggarai, itu merasakan bagaimana sulitnya berkomunikasi. ''Untuk bisa menelepon, saya harus ke Ruteng (ibu kota Kab Manggarai),'' tutur dia. Untuk pergi ke Ruteng ia harus menumpang angkutan umum, karena jaraknya mencapai 50 kilometer. Perlu waktu lebih dari satu jam dan ongkos puluhan ribu rupiah untuk sekadar mendapatkan wartel. Padahal biaya telepon, seringkali tidak sampai Rp 10 ribu.
Ia mengaku tak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil, ketika tengah malam ia harus menyampaikan pesan kepada keluarganya. Untuk mencapai wartel membutuhkan perjuangan tersendiri, ''Belum tentu sampai wartel ia bisa menelepon. Karena wartel yang dituju tutup,'' ujar Modo.
Kini, mereka tak lagi perlu merasakan kesulitan seperti itu. Telkomsel telah menyediakan layanan komunikasi untuk mereka. Tak hanya Modo yang bangga dengan tersedianya layanan tersebut. Gubernur NTT, Piet Tallo, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. ''Sudah sejak 1998 saya melakukan koordinasi dengan Telkomsel. Bagaimana caranya agar saya bisa berkomunikasi langsung dengan para camat di NTT,'' kata Piet Tallo saat memberikan sambutan peresmian layanan Telkomsel di seluruh ibu kota kecamatan (IKC) NTT, Kamis (31/5), di Kupang.
Piet Tallo mengaku, sebagai gubernur ada kebutuhan untuk berkomunikasi intens dengan para kepala daerah maupun para kepala wilayah seperti camat. Ini dimungkinkan jika tersedia layanan seluler di ibu kota kecamatan. Melalui komunikasi ia mengetahui kondisi di daerah atau wilayah, bisa cepat menerima masukan termasuk menyampaikan kebijakan secara langsung. Rupanya, Piet Tallo harus menunggu lama untuk bisa mewujudkan keinginannya itu.
Tak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, Piet Tallo menilai telekomunikasi akan mampu membuka keterpencilan atau keterisoliasian NTT. Dia mengakui NTT masih terisolir baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Ia juga mengaku gerah dengan berbagai stigma negatif terhadap masyarakat NTT. Komunikasi, disebut Piet Tallo, akan mampu membuka isolasi fisik dan ekonomi. Ia juga akan mampu membuka isolasi sosial. Isolasi sosial yang terbuka akan menawarkan peningkatan martabat, kepribadian, sekaligus karakter seseorang.
Bambang membenarkan pandangan gubernur. Ia melukiskan kehadiran seluler telah menjadi prime over bagi pembangunan daerah. ''Komunikasi ikut memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan daerah,'' ujar dia. Pada sisi lain ia menawarkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang baru. Ketersediaan akses di satu kecamatan, membuka peluang berusaha puluhan orang untuk berjualan kartu perdana dan isi ulang, belum lagi usaha pendukung seperti penjualan ponsel baru dan bekas, aksesori ponsel, dan sebagainya. Tak kalah pentingnya adalah membuka isolasi di daerah.
Adalagi kepala daerah yang memiliki pandangan yang sama dengan Piet. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, menilai keberadaan seluler dan teknologi baru seperti 3G akan membantu mempercepat realisasi Aceh sebagai provinsi saiber. Provinsi saiber dikembangkan Aceh untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di wilayah ini pascatsunami, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sejajar dengan daerah lain.
Seperti di daerah lain, kehadiran seluler telah membuka peluang usaha dan peluang kerja di Aceh. Jangan kaget jika toko voucer/ponsel jauh lebih banyak dibandingkan dengan toko kelontong. Seluler juga memengaruhi 'irama' kehidupan di Aceh. Jangan kaget jika di tengah malam, Anda menjumpai banyak toko voucer masih buka di Banda Aceh.
Sementara di Bima, NTB, toko-toko yang biasanya tutup pada siang hari, banyak yang kemudian buka sepanjang hari. Rupanya, toko-toko ini 'malu' dengan toko voucer di sampingnya yang buka sepanjang hari, bahkan hingga malam hari. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar, di manapun masyarakat berada. Di hulu atau hilir Sungai Mahakam atau Kahayan, kehadiran toko voucer di tepi sungai menjadi pemandangan biasa. Tak kalah menariknya adalah kios voucer di Motaain, Tasifeto Timur, Lakmanen, atau Kobalima yang ada di Kabupaten Belu, NTT.
Di dekat pos perbatasan Motaain saja, konon ada sembilan kios voucer. Untuk siapa kios-kios voucer yang ada di daerah perbatasan dengan Timor Leste ini? Jangan-jangan warga perbatasan Timor Leste yang memanfaatkannya. tar
'Jangan Bergantung pada Senjata Luar Negeri'
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
JAKARTA -- Industri di Indonesia dinilai mampu memasok sendiri kebutuhan dasar bagi sistem persenjataan TNI bila Amerika Serikat (AS) melakukan embargo senjata. Pernyataan yang dikemukakan Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, itu terkait ancaman Kongres AS yang menyuarakan kembali pembatasan kerja sama militer RI-AS menyusul tragedi berdarah di Pasuruan belum lama ini.
''Masalah ini sudah saya dengar terutama setelah berkomunikasi dengan sejumlah kedutaan, ada upaya embargo dari Kongres AS. Kita tunggu saja perkembangannya,'' kata Djoko di Istana Negara di Jakarta, Jumat (8/6). Menurut Djoko, TNI punya jalan lain mendapatkan pasokan senjata selain dari AS. TNI bisa membelinya dari Rusia, Eropa, atau negara-negara lain di Asia, seperti Cina, Korea Selatan, dan India.
Cara itu sudah dilakukan pemerintah sebelum AS mencabut embargo senjata. Hanya saja, Panglima TNI tetap tak menginginkan embargo itu benar-benar terulang. Walau, menurut Djoko, saat ini industri pertahanan di dalam negeri juga sudah mampu memasok kebutuhan dasar TNI. Hingga level tertentu, industri lokal itu bahkan mampu membuat pesawat angkut ringan dan kapal patroli sedang.
''Banyak insinyur kita yang bekerja di perusahaan strategis di luar negeri berjanji akan kembali kalau pemerintah menghidupkan lagi BUMN penyedia peralatan strategis itu,'' katanya. Terkait hal ini, kemarin digelar pertemuan khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mantan presiden BJ Habibie. Pertemuan yang berlangsung selama lebih dua jam di Istana Negara itu khusus membahas revitalisasi industri strategis dalam negeri.
Beberapa direktur utama BUMN strategis, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia turut diundang. Dalam pertemuan itu, Panglima mengungkapkan, Presiden SBY dan Habibie saling bertukar pikiran. Presiden ingin mendengar masukan dan saran perencanaan strategis yang dulu pernah dirancang Habibie. Presiden, katanya, ingin kebutuhan strategis pertahanan dan pembangunan lainnya tidak tergantung industri luar negeri. ''Semua kebutuhan strategis sedapat mungkin dipenuhi dari industri kita sendiri.'' djo
Kekayaan Fahmi Idris Melonjak Rp 19 Miliar
REPUBLIKA - Sabtu, 09 Juni 2007
JAKARTA -- Harta dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kenaikan. Harta kekayaan Menperin, Fahmi Idris, melonjak sekitar Rp 19 miliar. Sementara, harta Menkeu, Sri Mulyani, naik sekitar Rp 2,276 miliar.
''Menperin, Fahmi Idris, pada 2005 memiliki harta sekitar Rp 44,660 miliar dan sekitar 3,139 juta dolar AS. Sedangkan pada 2006 menjadi Rp 63,741 miliar dan dolar turun 2,341 juta dolar AS,'' ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Sjahrudin Rasul, Jumat (8/6). Kenaikan harta yang dilaporkan itu terjadi dalam kurun waktu 29 April 2005-1 April 2006. Kenaikan harta Fahmi terjadi pada harta bergerak dan tak bergerak. Untuk harta tak bergerak naik dari sekitar Rp 18,816 miliar menjadi Rp 36,734 miliar.
Sementara, harta Menkeu, Sri Mulyani, berlipat dua dalam rentang waktu November 2004-28 September 2006. Total harta Sri Mulyani pada November 2004 berjumlah Rp 2,119 miliar dan 234.844 dolar AS. Dan, pada September 2006 naik menjadi Rp 4,395 miliar dan 324.023 dolar AS. ''Selisihnya Rp 2,276 miliar dan 89.179 dolar AS,'' kata Sjahrudin. Peningkatan harta Sri Mulyani, ungkap dia, disebabkan membengkaknya harta tak bergerak yang dimiliki, dari Rp 1,271 miliar menjadi Rp 2,826 miliar. Kepemilikan surat berharga juga naik, dari Rp 50 juta menjadi Rp 688,083 juta.
Menanggapi lonjakan hartanya, Fahmi Idris mengaku disebabkan oleh ada perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) dari harta tak bergerak yang dimilikinya. Alasan yang hampir sama juga dikemukakan Menkeu. Kenaikan hartanya dikarenakan pada saat melapor ke KPK pada 2004, sertifikat rumah mertuanya dicatat atas nama suami. Oleh KPK, harta tersebut tidak dianggap harta kekayaannya. ''Dan sekarang dimasukkan oleh KPK senilai hampir Rp 600 juta,'' kata Menkeu. ann
Eropa Beberkan Penjara CIA
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
Italia Adili 26 Agen Intelijen AS karena Bertindak Sembarangan
Paris, Jumat - Para penyelidik dari Dewan Eropa atau Parlemen Uni Eropa, Jumat (8/6), mengeluarkan laporan berisikan bukti keberadaan penjara-penjara rahasia CIA di UE. Polandia dan Romania adalah dua negara yang paling bersekutu dengan AS soal penjara yang ilegal berdasarkan hukum internasional itu.
"Washington memberi tawaran menggiurkan jika Romania bekerja sama soal penjara rahasia, termasuk dukungan Washington bagi Romania untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang disebut sebagai hadiah terbesar," demikian antara lain isi laporan tersebut.
Pada 2 April 2004, Romania menjadi anggota NATO, dengan ucapan khusus dari Presiden AS George W Bush yang menyambut masuknya Romania ke NATO.
Banyak negara di Uni Eropa (UE) yang membantu penyelenggaraan penjara rahasia Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA). Laporan ini muncul pada saat Kelompok Delapan Negara (G-8) masih dalam rangka pertemuan puncak di Jerman, Jumat. Presiden AS George W Bush diberitakan sakit perut dan tidak bisa mengikuti sesi pertemuan pagi hari.
Pada hari yang sama, Italia menyidangkan 26 agen CIA di Milan. Tuduhannya, agen-agen intelijen AS itu melakukan perbuatan melawan hukum.
Bukti keberadaan penjara rahasia CIA itu dibeberkan Dick Marty dari Komite Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa yang bermarkas di Strasbourg, Perancis. Marty, yang juga seorang Senator Swiss dari partai politik di Swiss bernama Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa (ALDE), kini juga bertugas di markas Parlemen UE.
Laporan itu adalah hasil penyelidikan saksama setelah isu penjara rahasia muncul pada tahun 2003. Disebutkan, ada bukti keberadaan penjara rahasia CIA di Polandia dan Romania. Di penjara yang ada di dua negara ini petugas AS menginterogasi tersangka teroris. "Penjara-penjara rahasia benar-benar eksis di Eropa periode 2003-2005," ujar Marty.
Ditambahkan, keberadaan penjara-penjara rahasia itu juga diketahui para pejabat pemerintahan setempat. Penjara rahasia tersebut juga dilengkapi dengan hak untuk "membunuh, menangkap, dan menahan para tersangka teroris."
Hal itu menimbulkan kemarahan UE. Juru bicara UE Friso Roscam meminta para anggota UE untuk mengatasi persoalan penjara rahasia itu.
Menurut laporan itu, Presiden Polandia saat itu Aleksander Kwasniewski, Kepala Biro Keamanan Nasional Marek Siwiec, Menteri Pertahanan Jerzy Szmajdzinski, dan Kepala Intelijen Militer Marek Dukaczewski tahu soal semua itu. Marty menyimpulkan semua para petinggi Polandia tersebut bertanggung jawab soal keberadaan penjara rahasia tersebut.
Kwasniewski dan Szmajdzinski membantah isi laporan itu.
Senator Romania Norica Nicolai juga membantah temuan tersebut.
Sebagian tidak kooperatif
Laporan itu mendapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk para tersangka teroris. "Sebagian pemerintahan di UE menghalangi penelitian dan terus berbuat demikian dengan alasan demi rahasia negara. Kritik harus diarahkan kepada Jerman dan Italia," kata Marty.
Di Polandia, ditemukan "situs hitam" di mana delapan tahanan paling berharga diinterogasi, termasuk Khalid Sheikh Mohammed, tersangka otak serangan 11 September 2001. Di sana juga pernah ditahan Abu Zubaydah, salah satu pelaksana operasional Al Qaeda.
Soal Romania, disebutkan bahwa negara ini malah membangun sebuah lokasi, yang kemudian menjadi tempat penampungan lanjutan untuk tahanan paling "berharga" (high-value detainees/HVD).
Laporan itu melanjutkan, "Penjara rahasia itu juga dipimpin langsung oleh CIA. Staf lokal tak mendapatkan akses terhadap tawanan, hanya berperan sebagai pendukung logistik."
Setara penghilangan orang
Dari Milan diberitakan, sebanyak 26 agen CIA diadili secara in absensia di Milan, Italia, Jumat (8/6). Mereka dituduh menjalankan kebijakan kontroversial Washington yang membolehkan penculikan dan penyiksaan terhadap tersangka terorisme di bumi Uni Eropa.
Pengadilan ini dibuka beberapa jam sebelum Presiden George W Bush tiba di Italia untuk sebuah kunjungan resmi. Bush dijadwalkan akan bertemu dengan Paus Benediktus XVI dan Perdana Menteri Italia Romano Prodi.
Sebagaimana diketahui, taktik perang terhadap terorisme, berupa penculikan dan penyiksaan atas tersangka teroris, dijalankan Pemerintah AS pascaserangan 11 September 2001.
Pada September 2006, Presiden Bush mengakui bahwa CIA mengoperasikan penjara-penjara rahasia di berbagai negara. Namun, dia membela program tersebut. Menurut dia, melalui interogasi terhadap para tersangka terorisme yang ditahan di penjara rahasia CIA, AS memperoleh informasi intelijen untuk menangkal serangan teroris.
Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani penyiksaan, Manfred Nowak, ketika itu, mengatakan, penggunaan penjara rahasia melanggar aturan antipenyiksaan di bawah hukum internasional. Penahanan seseorang di penjara rahasia, menurut Nowak, sama dengan menghilangkan seseorang.
Pertama kali
Pengadilan kriminal terhadap pelaksana program kontroversial Washington ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Pengadilan juga menyeret tujuh warga Italia yang diduga ikut membantu operasi para agen CIA itu. Salah satunya adalah mantan Kepala Intelijen Militer Italia (SISMI) Jenderal Nicolo Pollari. Akibat kasus itu, Pollari terlempar dari jabatannya.
Dalam dakwaannya, penuntut umum mengatakan, para agen telah menculik seorang warga Mesir, Hassan Mustafa Osama Nahr atau dikenal sebagai Abu Omar, ketika ia berada di Milan pada 17 Februari 2003.
Abu Omar kemudian dibawa ke pangkalan militer AS di Aviano, Italia. Selanjutnya, ia diterbangkan secara rahasia ke sebuah penjara di luar kota Cairo, Mesir, melalui Jerman. Selama empat tahun mendekam di penjara tersebut, Abu Omar mengaku disetrum, dipukuli, dan dilecehkan.
Abu Omar mengatakan, ia dituduh merekrut pejuang untuk kelompok-kelompok garis keras. Namun, ia tidak pernah dituntut secara hukum. Kasus ini sempat mengganggu hubungan antara Roma dan Washington dalam beberapa tahun ini.
Penuntut umum Armando Spataro mengatakan, kasus ini penting karena akan mengajarkan kepada semua pihak untuk memerangi terorisme dengan tetap menghormati hukum dan demokrasi Barat.
"Kita ingin menghukum pelaku teroris, tetapi itu dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan," kata Spataro. Dengan cara seperti ini, ia yakin para teroris tidak memiliki alasan untuk merekrut anggota baru. (BBC/AFP/AP/REUTERS/mon/BSW)
Penelusuran Sungai: Ditemukan, Dam Kuno dan Kapak Mesolitik
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
Wonogiri, KOMPAS - Pada hari keempat, Jumat (8/6), Tim Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007 kembali menelusuri Bengawan Solo dengan berjalan kaki karena debit air sangat rendah.
Rute yang dilalui mulai dari Dusun Ngulang, Desa Gedongrejo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, hingga jembatan Dusun Pakem di Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, sekitar 10 kilometer. Salah satu temuan adalah sebuah dam kuno yang diduga dibangun pada zaman Hindia Belanda.
Dam itu berada di Dusun Losari, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo. Panjang dam yang sudah kusam berwarna abu-abu itu 38,5 meter dan tebalnya 2-3 meter. Posisi dam berada dalam garis lurus dengan aliran Bengawan Solo lama. Sekarang, aliran sungai sudah bergeser ke arah kiri dam kuno.
Dam itu sekarang penuh sedimen yang dimanfaatkan warga untuk bertanam kacang. Mengutip cerita-cerita lama yang berkembang, Sukino (67), seorang warga, menuturkan, dam itu dibangun pada tahun 1917. "Menurut cerita-cerita itu untuk menahan arus dan walet (lumpur)," tutur Sukino yang sejak kecil telah menyaksikan dam itu tak berfungsi.
Cerita itu juga dibenarkan Paijo (65) dan Sukatman (57).
"Tempat itu wingit (angker) sekarang," katanya setengah berbisik.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr Supriyadi, juga menduga dam itu untuk membendung ganasnya banjir Bengawan Solo. Namun, karena kerasnya aliran, sungai itu sekarang berbelok ke arah kiri.
Arkeolog dari Universitas Negeri Malang, M Dwi Cahyono MHum, menilai, kajian atas dam kuno itu menarik karena merupakan bangunan palaeohidrologi. "Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sirkulasi air diatur? Kalau untuk dam, rumah di sekitarnya tenggelam," ujar Dwi.
Keganasan banjir Bengawan Solo itu masih tampak bekas-bekasnya di sepanjang sungai yang dilalui Tim Ekspedisi Bengawan Solo. Jembatan Dusun Karanganom, Desa Bulurejo, Kecamatan Giriwoyo, runtuh saat banjir tahun 2003. Jembatan Dusun Tempurkali, Desa Bulurejo, bahkan enam kali hancur diterjang air.
Kepala Dusun Tempurkali Surahman (41) menuturkan, awalnya jembatan itu adalah jembatan tembok. Karena hancur diterjang banjir, akhirnya warga berswadaya membangun jembatan dari bambu. Terakhir, pada 26 Mei lalu, banjir menghancurkan jembatan yang merupakan satu-satunya akses bagi 57 keluarga warga Dusun Tempurkali untuk keluar dusun.
"Kami sudah mengajukan usul kepada bupati untuk membangun jembatan itu, tetapi belum ada tindak lanjut," katanya.
Selain keganasan banjir, Surahman juga tidak menampik bahwa penambangan pasir yang tak terkendali merupakan penyebab kurang kokohnya fondasi.
Kapak mesolitik
Kemarin, Dwi Cahyono juga menemukan kapak mesolitik di Dusun Ngulang, Desa Gedongrejo, Giriwoyo. Bahannya dari batu rijang yang berwarna coklat kehijau-hijauan. Ini merupakan temuan lepas di rumah Mbah Sarijo. Temuan ini merupakan petunjuk bahwa kawasan Gedongrejo merupakan hunian manusia purba dan pengumpul makanan tingkat lanjut.
"Oleh karena itu, perlu riset yang intensif mengenai kemungkinan goa-goa hunian pada tebing-tebing bukit yang mengelilingi kawasan Gedongrejo dan sekitarnya," ujar Dwi.
Temuan lain adalah lumpang batu di Dusun Ngulang. Lumpang batu yang berlubang satu dengan batu alami itu diduga berasal dari masa akhir prasejarah dengan latar budaya megalitik. Dua lainnya, lumpang dengan dinding luar yang sudah dibentuk melingkar dengan lubang besar di tengah, yang dikelilingi 5-8 lubang kecil. Kedua lumpang itu diperkirakan sudah digunakan sejak masa Hindu-Buddha hingga masa kolonial.
Menurut Dwi, temuan ini menunjukkan adanya tradisi pertanian padi-padian yang kontinu pada akhir masa prasejarah hingga sekarang. "Ini masuk akal karena kawasan ini memiliki pasokan air yang cukup dari Bengawan Solo dan mata air sekitarnya," katanya. (LAS/BUR)
Sumber energi: Mikrohidro Diminati di Wilayah Indonesia Bagian Timur
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
Jakarta, kompas - Pembangkit listrik mikrohidro mulai diminati oleh pemerintah daerah di wilayah Indonesia bagian timur. Sumber energi yang mengandalkan debit air dan ketinggian jatuhnya air pada sungai ini diharapkan bisa menjawab ketersediaan energi di daerah bagian timur Indonesia, terutama yang hingga kini belum teraliri oleh perusahaan listrik negara.
Kepala Bidang Kerja Sama Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2PTTG) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Arie Sudaryanto di Jakarta, Jumat (8/6), mengatakan, sejak tahun 2005 LIPI telah merintis pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) di Tanete, Desa Lebani, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Energi listrik yang dihasilkan sebesar 30 kilowatt dan mampu memfasilitasi listrik 24 jam kepada 100 keluarga. "Setelah LIPI berhasil membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, mereka belajar merencanakan dan mengonstruksinya sendiri. Mereka kemudian membangun empat unit PLTM, yaitu di Bungin, Potokulin, Baraka, dan Palakka Maiwa. Kini, Kabupaten Enrekang akan dicanangkan sebagai pusat pengembangan dan pelatihan PLTM di kawasan Indonesia bagian timur," ujar Arie.
Selain Enrekang, daerah lain yang tertarik untuk mengembangkan PLTM adalah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). "LIPI sudah diminta mengembangkan PLTM di sana. Dan, sudah ada lima titik yang potensial untuk dibangun, yaitu di Weboot di Kecamatan Raihat, Lahurus di Kecamatan Lasiolat, dan di Kecamatan Lamaknen terdapat tiga titik potensial. Tahun ini, satu PLTM di Weboot dengan daya 20 kilowatt mulai dibangun," kata Arie.
Di samping bersifat terbarukan, yaitu dengan memanfaatkan aliran air serta debit dan ketinggian jatuhnya air pada sungai kecil, PLTM juga bisa dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat. "Di Enrekang, listrik dikelola oleh kelompok masyarakat setempat: dari mulai organisasi, pembayaran bulanan penyambungan baru, pemeliharaan jaringan, pemeliharaan turbin, hingga konstruksi sipil," ujarnya.
Jika dikerjakan secara swakelola, dana yang dibutuhkan untuk membangun PLTM sekitar Rp 30 juta per kilowatt.
Selain LIPI, menurut Arie, sejumlah LSM juga mulai gencar membangun PLTM. "Salah satunya adalah Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) di Sukabumi yang dipimpin oleh Tri Mumpuni. Mereka sudah mengembangkan PLTM di 50 tempat dan kami kira ini perkembangan positif di tengah defisit listrik yang melanda wilayah Indonesia," ujarnya. (AIK)
Mata Pencarian: Tuah Pasir Merah
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
FX Laksana Agung Saputra
Bersama alurnya, Bengawan Solo membawa serta pasir merah. Melalui cara alam, butir demi butir terhimpun. Dan, kepada warga, pasir merah memberi tuah.
Pagi di Desa Bulurejo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Sekelompok pria sedang mengeruk pasir di Bengawan Solo. Mereka adalah warga setempat yang bekerja sebagai penambang pasir. Semuanya berjumlah 18 orang.
Punen (43), salah seorang di antaranya, berdiri di sungai. Ketinggian air Bengawan Solo sekitar 50 sentimeter. Punen dan kawan-kawannya berdiri mengelilingi tiga truk yang telah menunggu untuk diisi pasir.
Menggunakan serok (kreyeng), Punen mengeruk pasir. Membungkuk sesaat, tangan bapak dua anak itu mengayun ke dasar sungai. Sedetik kemudian, air di depan perutnya beriak dan tangannya menyembul ke permukaan dengan serok yang telah terisi pasir. Tangannya langsung mengayun lagi ke samping, dan melayanglah butiran pasir dari serok ke dalam bak truk.
Entah berapa ratus kali Punen telah mengeruk pasir pagi itu. Yang pasti, keringatnya telah bercucuran dan bak truk telah terisi separuhnya. Tak terasa, bak truk pun sudah penuh terisi pasir.
Pasir merah. Demikian para penambang dan penduduk lokal memberikan nama. Mungkin karena warnanya coklat muda agak kemerahan. Pasir ini digunakan untuk bahan bangunan. Akan tetapi, kualitasnya 50 persen di bawah pasir hitam yang lebih lazim untuk bangunan.
Di Bengawan Solo hanya terdapat pasir merah. Pasir ini merupakan hasil sedimentasi dari erosi tanah perbukitan bercampur lahan pertanian.
Untuk pasir satu truk atau 4,5 meter kubik, para penambang menerima Rp 200.000 dari sopir truk yang bekerja untuk juragan pemilik truk. Setelah dipotong Rp 1.000 untuk kas dusun dan Rp 3.000 untuk biaya portal warga yang dilewati truk, uang itu selanjutnya dibagi rata untuk enam orang.
Menurut Widodo (32), penambang di lokasi lain, pendapatan penambang tidaklah menentu, bergantung pada truk yang datang membeli pasir. Jika sedang beruntung, truk yang datang bisa sampai 10 dalam satu hari. Bila sedang sepi, bisa nihil sama sekali. "Kalau dirata-rata, antara Rp 10.000 hingga Rp 40.000 per hari," katanya.
Meski begitu, Marto Ginem (60) mengaku pendapatannya sebagai penambang sangat membantu memenuhi kebutuhan bulanan keluarganya, termasuk biaya sekolah dua dari lima anaknya. Anaknya yang nomor empat duduk di bangku SMP kelas I. Adapun si bungsu kelas II SMA.
Setiap bulan Marto harus mengeluarkan biaya Rp 92.000 untuk SPP kedua anaknya. "Kalau hanya mengandalkan dari menjual kacang dan ketela pasti kurang. Jadi, saya harus cari tambahan," tutur Marto menjelaskan alasannya bekerja sebagai penambang pasir.
Lingkungan vs perut
Dari hulu hingga Dusun Pakem, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, setidaknya ada 13 lokasi penambangan pasir.
Para penambang di Bengawan Solo itu sejatinya adalah petani. Selain padi tadah hujan, mereka juga menanam singkong, kacang, dan berbagai palawija lainnya.
Di musim kemarau, biasanya mereka tidak banyak kesibukan di ladang. Mereka lalu menambang pasir di Bengawan Solo yang airnya sedang surut.
Meski dianggap sebagai sampingan, sesungguhnya menambang memberikan hasil yang lumayan untuk menopang kehidupan sehari-hari.
Menurut Saryono (46), penambang yang sempat bekerja di Jakarta, pendapatan dari panen yang hanya dua kali dalam setahun sama sekali tidak cukup.
Hasil panen padi, misalnya, hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Itu pun tidak cukup. Mereka tetap harus membeli beras minimal untuk dua bulan dalam setahun.
Akan tetapi, penambangan pasir ternyata memberikan sumbangan besar pada erosi. Desa Gedongrejo di Kecamatan Giriwoyo bahkan melarang penambangan di desanya.
Para penambang pun sebenarnya tahu dampak negatif pekerjaannya. Akan tetapi, mereka juga butuh hidup dan menambang pasir adalah yang paling mungkin. Maka, yang diperlukan adalah kearifan semua pihak untuk memahami persoalan kemiskinan yang mereka hadapi....
Perlu Pengorbanan Warga
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
Wapres: Kesempatan untuk Membangun Indonesia Masih Terbuka
Beijing, Kompas - Kemajuan sebuah negara tidak akan pernah terwujud sepanjang kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan umum. Untuk membangun kembali Indonesia diperlukan adanya pengorbanan dari seluruh warga.
Harapan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan pers di Rumah Tamu Diaoyutai, Beijing, China, Kamis (7/6) malam. Kemarin, Wapres diterima PM China Wen Jiabao di Balai Agung Rakyat.
"Sekarang ini kita sering melihat bagaimana sebuah pembangunan yang jelas ditujukan untuk kepentingan umum tidak bisa berjalan karena terbentur kepentingan pribadi. Coba lihat pembangunan jalan tol Cikunir yang terhenti karena satu-dua pemilik rumah menolak untuk melepaskan tanahnya," kata Wapres.
Jusuf Kalla mengakui bahwa dalam sebuah pembangunan memang ada yang akan dirugikan. Dalam kaitan itulah, warga yang dirugikan diberi penggantian yang memungkinkan mereka untuk hidup lebih baik.
Namun, di sisi lain, menurut Wapres, jangan lalu atas nama hak warga menginginkan apa yang menjadi kemauannya sendiri. Tidak mau peduli terhadap kepentingan masyarakat yang lebih besar.
"Kita tidak akan pernah bisa membangun negeri kita sepanjang kepentingan pribadi lebih kuat dari kepentingan umum. Marilah kita sama-sama membangun kembali negeri ini dan semua orang harus rela untuk mau berkorban," kata Wapres penuh harap.
Jusuf Kalla mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi terhadap sembilan tahun reformasi yang telah dijalankan. Sejauh ini bangsa Indonesia memang telah maju untuk mengembangkan demokrasi. Namun, di sisi lain, bangsa Indonesia alpa untuk membangun negerinya sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.
Menurut Wapres, pemerintah berupaya untuk mendorong terus pembangunan. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pengairan, dan pembangkit listrik akan dipacu agar perekonomian negeri bisa bergerak kembali.
"Kita harus berupaya agar perekonomian bisa tumbuh lebih dari 7 persen. Kalau kita bisa melakukan itu, kita akan mudah untuk bisa mendorong menjadi lebih tinggi lagi dari itu. Makanya, saya meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan seperti trans-Kalimantan. Saya juga minta agar irigasi diperbaiki untuk menopang pertanian," ungkap Wapres. (tom)
POLITIKA: "Sinau" Lagilah
KOMPAS - Sabtu, 09 Juni 2007
Budiarto Shambazy
Banyak politikus di dunia yang tiba-tiba jadi politisi independen. Penyebabnya dua, membelot dari parpolnya sendiri atau menawarkan ideologi alternatif ke pasar.
Nigel Farage, yang sejak remaja aktif di Partai Konservatif Inggris, membentuk United Kingdom Independence Party (UKIP). Ia gusar kepada Perdana Menteri John Major yang menandatangani Traktat Maastricht yang mengikat Inggris dengan Uni Eropa.
Ia berhasil merekrut anggota dari Konservatif. Independensi politik yang ditawarkan Farage bersifat anti-Uni Eropa, misalnya penolakan terhadap mata uang euro dan integrasi sistem hukum Inggris ke Uni Eropa.
Ralph Nader, pengacara yang memperjuangkan hak-hak konsumen, tak percaya lagi kepada Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat (AS) yang cuma mewakili kepentingan politik dan bisnis kaum elite saja.
Tahun 1996, ia dicalonkan jadi presiden oleh sejumlah partai kecil dan empat tahun berikutnya oleh Partai Hijau. Nader orang independen yang bukan anggota parpol, tetapi UU tak melarang pencalonan dirinya.
Anwar Ibrahim sang "putra mahkota" PM Malaysia Mahathir Mohamad, kini Penasihat Parti Keadilan yang antikoalisi Barisan Nasional. Anwar tokoh liberal yang anti-NEP (New Economic Policy) yang memanjakan pribumi yang didukung Barisan Nasional.
UUD ’45 menyatakan setiap warga berhak memilih dan dipilih. Akan tetapi, seluruh perangkat UU politik mengatakan aspirasi politik itu disalurkan melalui parpol.
Tidak ada koma dalam soal ini. Alhasil, tak seorang pun atas nama UUD ’45 berhak menyebut dirinya sebagai "calon independen" untuk menjadi gubernur DKI Jakarta.
Itulah risiko demokrasi. Demokrasi mensyaratkan pula kewajiban warga—tidak melulu berbicara tentang hak-hak saja.
Sikap kecewa terhadap parpol bukan perbuatan melawan hukum karena banyak warga yang begitu—bahkan apatis. Namun, membasmi tikus-tikus bukan berarti membakari rumah.
Ada yang berkilah, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf toh bisa dipilih sebagai calon independen. Ia mantan tawanan GAM yang kabur dari penjara ketika tsunami melanda provinsi itu, Desember 2004.
Menurut saya, justru UU pemilihan di Aceh itulah—juga di provinsi-provinsi lainnya—yang membolehkan calon independen yang harus digugat lagi. Lagi pula, terpilihnya Irwandi akibat dari kepemimpinan yang menyakiti rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun.
Preseden di Aceh tak perlu ditiru di Jakarta, ibu kota yang vital peranannya. Jakarta pintu gerbang masuk yang menjadi tempat berputarnya lebih dari 50 persen uang di republik ini.
Sikap menyamakan Jakarta dengan Aceh jelas gegabah. Pembenaran calon independen dalam pilkada di Jakarta mengandung bahaya.
Misalnya, ada calon independen yang ikut pemilihan gubernur DKI kelak. Seorang konglomerat dengan modal kuat mencalonkan diri dengan tujuan utama mengamankan bisnisnya.
Ia bukan pengurus parpol, meski mempunyai puluhan ribu karyawan dan aset triliunan rupiah. Ia tak kenal ideologi, kecuali profit dan jadi chief executive officer (CEO) yang antikritik.
Ia tak kenal struktur organisasi parpol, AD/ART, atau pola rekrutmen. Ia tak mengerti parpol harus punya lembaga penelitian dan pengembangan serta memahami nasib rakyat miskin.
Ia masa bodoh dengan kunjungan kerja, malas menyapa generasi muda, dan tak mau mengumpulkan pengendara motor yang tak tahu aturan. Ia malas sinau (belajar) saat ujian Pengantar Ilmu Politik tiba ketika masih mahasiswa.
Nah, bagaimana menurut Anda? Saya yang seumur-umur tinggal di Ibu Kota jelas tak rela dipimpin dia.
Jadi, katakan tidak untuk calon independen. Saya yakin penumpang (warga Jakarta) takkan dapat ganti rugi (manfaat) setelah jadi korban metromini (parpol) yang terbalik karena sopir (calon gubernur) tak punya SIM (keahlian).
Belakangan ini sering terjadi "kelirumologi" demokrasi. Misalnya, eksekutif dan legislatif bertikai soal hak interpelasi tentang sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran yang didukung Pemerintah RI.
Hubungan tak perlu tegang jika demokrasi dianggap sebagai tatap muka yang bertata krama.
Penyidikan aliran dana DKP ke sejumlah politikus belum dimulai. Padahal, kasus ini perlu segera dibongkar demi masa depan proses demokrasi tahun 2009.
Pernah ramai juga soal syarat minimal capres dari SMA jadi S-1 untuk tahun 2009. Padahal, demokrasi mengatakan, siapa pun berhak mencalonkan diri— Presiden Bolivia Evo Morales drop out saat SMU.
Untuk tahun 2009, mau diterapkan usia minimal capres 35 tahun seperti di AS. Syarat itu diterapkan di AS berdasarkan pertimbangan kultural, intelektual, fisik, dan lain-lain. Apakah kita sudah melakukannya?
Belum lama ini wartawan Michael Vatikiotis menulis, elite di Asia Tenggara ingin demokrasi diterapkan setengah hati agar kepentingan mereka terlindungi. Mereka akan bilang, demokrasi kebablasan.
Ini berbahaya, menurut Vatikiotis, bisa menyebabkan berulangnya krisis moneter tahun 1997. Demokrasi harus bablas selama ia dikawal ketat agar tak anarkis.
Itu tugas para aktivis demokratisasi. Namun, kalau cuma meributkan soal sepele, seperti calon independen, apalagi mengerahkan pelawak ke Kantor Mahkamah Konstitusi, ya sinau tentang demokrasi lagilah.
Nasi Uduk Ciganjur
Warung ini tak pernah sepi. Bahkan Anda harus sabar antri. Ya,... kalau Anda ke Depok atau sebaliknya biasa melewati jalur 'barat' (Ragunan-Ciganjur-Golf Matoa-Tanah Baru) alias jalur angkor M-20 maka sesekali tengoklah warung di sudut jalan Timbul ini. Letaknya persis di pertigaan jalan, dimana dari arah Brigif/Warung Silah Anda tinggal mengekor angkot 105, sebab dari jalan Kahfi I dia akan belok kiri melewati jalan Timbul, persis pom bensin yang baru dibuka.
Menu utama warung ini adalah nasi uduk. Bukan nasi uduk biasa...
Sebab kawannya tak sekedar lele atau ayam layaknya nasi uduk di tempat lain. Disini akan Anda temui kawan nasi uduk yang langka: BURUNG DARA atau BEBEK !!!.
Belum lagi tambahan kelezatan sambal dan lalapnya yang khas. Pokoke, mak nyussss....
Selamat antri dan mencoba.
