Satelit Amerika Berperan Besar

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

Kepolisian meminta soal penembakan dimaklumi.

JAKARTA -- Keberhasilan Kepolisian RI menangkap komandan perang Jamaah Islamiyah, Abu Dujana, ternyata amat dibantu teknologi pelacakan satelit. Polisi Australia, dengan menggunakan sejumlah satelit Amerika Serikat, melacak aktivitas telepon seluler Dujana. "Mereka (polisi Australia) memiliki peran kunci dalam penangkapan," kata Kepala Desk Antiteror di Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Ansyaad Mbai.
Mbai mengatakan sejumlah perwira Polisi Federal Australia telah ditempatkan di Indonesia untuk melacak para tersangka teroris yang berkomunikasi melalui ponsel dan surat elektronik. "Polisi Australia yang berwenang mengoperasikan peralatan yang semua sistem pelacakan, termasuk satelitnya, milik Amerika," ujar Mbai. "Saya salut pada hasil kerja mereka. Mereka duduk di depan komputer, melacak nomor-nomor (yang mencurigakan), lalu memetakan semuanya, dan mengikuti pola perjalanan mereka."
Dua pekan lalu polisi memang berhasil menangkap sembilan orang tersangka teroris, termasuk Dujana dan Zarkasih, amir Jamaah Islamiyah. Penangkapan Dujana di Banyumas, Jawa Tengah, sempat memicu kritik dari Tim Pembela Muslim dan keluarga Dujana, karena dia ditembak di depan anak-anaknya. Pihak keluarga dikabarkan akan membawa hal itu ke pengadilan.
Namun, Kepala Polri Jenderal Sutanto meminta agar penembakan terhadap Abu Dujana itu dimaklumi. "Ini masalah teror yang sudah bertahun-tahun kami sidik. Tidak mudah menyidik pelakunya," katanya kemarin. "Mohon dimaklumi dan tolong jangan dikembangkan (kasus penembakan Abu Dujana)."
Permintaan pemakluman itu tidak dapat diterima berbagai pihak. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengirim surat kepada kepolisian untuk mempertanyakan hal itu. "Teroris adalah musuh bersama, tapi harus tetap mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Penembakan pelaku teror di depan anak-anaknya melanggar hukum hak asasi manusia," ujar Patrialis Akbar, anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Sementara itu, polisi telah mengabulkan keinginan Sri Murdiyati, istri Abu Dujana, bertemu dengan suaminya yang bernama asli Ainul Bahri itu. "Abu Dujana ada di Yogyakarta. Keluarganya diberangkatkan ke sana," katanya.
Walhasil, malam kemarin istri Abu Dujana dan dua anaknya, Hilma Sofia, 2 tahun, dan Muhammad Fadil Abdul Aziz, 6 bulan, berangkat melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 13.45. Mereka didampingi dua pengacara, Ahmad Khalid dan Abdul Rohim.
Pertemuan berlangsung di Markas Brigade Mobil Kepolisian Daerah DI Yogyakarta. Abu Dujana mengenakan baju koko putih, celana panjang krem digulung, dan sandal jepit hijau. Kedua tangannya diborgol di depan. Dia memeluk istri dan menciumi dua anaknya. Berdasarkan surat perintah penahanan yang diterima Sri Murdiyati pada 16 Juni, Abu Dujana ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar Polri sejak 14 Juni sampai 14 Oktober 2007.
Kemarin pengejaran tersangka teroris oleh Detasemen Antiteror Markas Besar Polri dilakukan di Kudus, Jawa Tengah. Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, dan Desa Gribig, Kecamatan Gebog menjadi sasaran pengintaian. Desa itu dicurigai karena pernah menjadi tempat bermukim kelompok tersangka teroris, seperti Abu Rusdan alias Toriquddin.
AP SUTARTO AQIDA SWAMURTI RINI KUSTIANI BANDELAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PDIP Panggil Slamet Kirbiantoro

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

"Kami tidak ada hubungan dengan Pak Djasri," ujar Pramono.

Jakarta -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menyatakan dalam waktu dekat akan mengundang Mayor Jenderal (Purnawirawan) Slamet Kirbiantoro. Hal ini terkait dengan pengakuannya telah menyetor Rp 1,5 miliar ke partai untuk melancarkan pencalonannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Kami ingin dengar secara langsung dari Pak Kirbi," katanya saat ditemui di kantor DPP PDIP kemarin.
Tapi Mayjen (Purnawirawan) Djasri Marin, yang juga mengaku telah menyetorkan sejumlah dana ke PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan untuk memuluskan upaya menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, tidak akan diundang. "Kami tidak ada hubungan dengan Pak Djasri," ujar Pramono.
Pramono menyatakan sudah menerima laporan dari PDIP DKI Jakarta, yang menyebutkan tidak benar ada dana tersebut. "Secara kelembagaan DPD DKI melaporkan tidak ada dana apa pun dari siapa pun," katanya.
Hasil pembicaraan dengan Slamet Kirbiantoro, kata dia, akan digunakan sebagai bahan penelusuran. Pertemuan itu juga untuk membersihkan citra partainya. "Bagaimanapun yang paling dirugikan adalah PDIP," ucapnya.
Pramono juga menyatakan, jika nantinya hal tersebut tidak terbukti dan masalah terus berkembang, PDIP akan mengambil langkah hukum. Tapi pihaknya akan menindak secara tegas jika terbukti ada oknum partainya yang menerima dana dari figur yang mengikuti penjaringan di partainya. "PDIP punya aturan main yang tegas, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi," katanya.
Namun, Pramono juga tidak membantah jika dikatakan para calon mengeluarkan dana yang digunakan untuk sosialisasi. "Tapi kebutuhannya kan tidak banyak," ujarnya. Menurut dia, hal ini merupakan inisiatif para calon untuk memperkenalkan diri ke pengurus anak cabang dan ranting.
Djasri Marin di tempat terpisah mengatakan bahwa uang yang dikeluarkannya saat mengikuti penjaringan calon wakil gubernur disetorkan dalam setiap acara yang berbau kepartaian. "Uang saya berikan langsung ke orang-orang yang menjadi pejabat di partai tersebut," katanya dua hari lalu. Jumlah uang yang disetor sekitar Rp 2,5 miliar. "Karena yang meminta mereka (pejabat partai), saya keluarkan," ujarnya.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch, Fitra, dan lembaga bantuan hukum, mendesak agar Komisi Pemilihan Umum daerah membentuk tim investigasi terhadap kasus pemberian uang itu. "KPUD jangan diam saja," kata Agus Susilo dari Fitra. Saat ini terkesan KPUD tidak mengambil tindakan apa pun terkait dengan kejadian pemberian uang dalam proses pencalonan wakil gubernur.
ZAKY GUNANTO YUDHA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Interpelasi Lapindo Sulit Terbendung

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

"Fraksi Partai Demokrat dan Golkar masih ragu-ragu mendukung."

JAKARTA -- Upaya sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi atas penanganan semburan lumpur panas Lapindo diloloskan pemimpin Dewan kemarin. Hak interpelasi ini diajukan di tengah ketidakpastian apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan hadir atau tidak dalam sidang paripurna DPR soal interpelasi nuklir Iran.
Dalam sidang paripurna kemarin, para pemimpin DPR membacakan lima surat yang masuk, di antaranya soal interpelasi lumpur Lapindo. "Interpelasi Lapindo diajukan oleh 139 anggota DPR. Pemimpin DPR meminta Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti," kata Ketua DPR Agung Laksono dalam rapat paripurna di gedung MPR/DPR. Di badan inilah akan ditentukan jadwal rapat paripurna guna pengambilan suara disetujui atau tidaknya interpelasi itu.
Ada empat hal dalam interpelasi Lapindo yang ditanyakan DPR. Pertama, apa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban Lapindo. Kedua, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Ketiga, kapan penderitaan korban bisa diakhiri. Dan terakhir, apakah pemerintah tak sanggup lagi melindungi 21 ribu korban yang merupakan warga negara.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga pengusung interpelasi Lapindo, Jacobus Kamarlo Mayong Padang, meminta Badan Musyawarah bersidang besok atau hari lain sebelum Selasa depan. Dia dan pengaju interpelasi berharap rapat paripurna bisa digelar Selasa depan.
Jacobus optimistis interpelasi Lapindo akan berhasil, meskipun sampai kemarin baru 139 anggota DPR yang memberikan dukungan. Mereka perlu dukungan lebih banyak mengingat total anggota DPR berjumlah 550. "Ini soal teknis saja. Kami yakin usul interpelasi ini akan berhasil," katanya.
Dia mengakui Fraksi Partai Demokrat dan Golkar masih ragu-ragu mendukung interpelasi. Namun, menurut dia, pemberian dukungan merupakan hak perorangan anggota DPR. Jadi, meski tidak memberi tanda tangan, kata dia, mereka bisa mendukung di rapat paripurna. "Minimal abstain."
Yuddy Krisnandi dari Partai Golkar kemarin ditegur pemimpin partai karena ikut mengusung interpelasi. Meski demikian, dia belum menarik dukungannya. "Saya sudah punya komitmen mengikuti arahan DPP, tapi saya juga akan memperjuangkan ke DPP soal interpelasi Lapindo," katanya. Sebagaimana diketahui, di jajaran petinggi Golkar terdapat Abu Rizal Bakrie, yang juga pemilik Lapindo.
Sementara itu, pada perkembangan lain, Agung Laksono kembali akan menemui Presiden malam ini guna mengurai kemacetan interpelasi nuklir Iran karena Presiden enggan hadir ke DPR. "Masih ada celah bagi Presiden untuk menyelesaikannya."
Ali Mochtar Ngabalin, anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, mengusulkan pencabutan ayat 4 Pasal 174 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR. Menurut dia, aturan itu dimanfaatkan Presiden untuk tidak hadir memberikan keterangan langsung kepada parlemen.
Ia meminta Presiden tidak takut memberi keterangan kepada DPR, juga nantinya dalam soal interpelasi Lapindo. "Kalau Presiden tidak datang, pemerintahan dianggap sudah selesai," ujarnya.
KURNIASIH BUDI AQIDA SWAMURTI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah Harus Minta Komitmen Tertulis

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

Nanti masalah yang bayar itu urusan belakangan, makanya dilakukan verifikasi.

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan agar pemerintah meminta komitmen tertulis dari Lapindo Brantas Inc. soal kesediaan bertanggung jawab atas dampak lumpur panas di Sidoarjo.
"Apabila terbukti yang bertanggung jawab adalah perusahaan kontraktor Lapindo, segala biaya yang dikeluarkan pemerintah ditagihkan kepada yang bersangkutan," kata Anwar Nasution, Ketua BPK, kepada pers seusai penyerahan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ke Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
BPK, dia melanjutkan, menyarankan agar pemerintah mengambil alih penanggulangan bencana guna segera dapat menyelamatkan masyarakat setempat yang telah menderita setahun lebih. Pengambilalihan ini, kata Anwar, dilakukan bersamaan dengan proses investigasi. Dari hasil investigasi, pemerintah dapat menetapkan status hukum semburan itu, apakah bencana akibat kesalahan teknis atau kelalaian manusia.
Mengenai siapa yang akan membiayai penanggulangan lumpur, Anwar mengatakan, "Itu soal teknis, bukan urusan BPK. Nanti masalah yang bayar itu urusan belakangan, makanya dilakukan verifikasi."
Dia menegaskan siapa pun yang terbukti bersalah-dari hasil investigasi-harus bersedia bertanggung jawab. "Soal siapa yang harus bayar, itu yang namanya kapitalisme. Berani untung, berani rugi. Jangan untungnya saja," ucapnya.
BPK memperkirakan biaya ekonomi yang timbul akibat bencana hingga 2015 akan mencapai Rp 32,89 triliun.
Dari hasil pemeriksaan atas penanganan semburan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006 itu, BPK melihat berbagai kelemahan dan kekuranghati-hatian dari beberapa pihak terkait dalam eksplorasi minyak dan gas di Blok Brantas tersebut.
BPK menilai pemerintah, dalam hal ini Direktorat Minyak Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas, tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 sesuai dengan ketentuan.
"BP Migas selama ini lebih terfokus mengawasi bujet kontraktor bagi hasil migas-tahap eksplorasi dan eksploitasi dibanding mengawasi pekerjaan lapangan," kata Anwar.
Adapun terhadap Lapindo, BPK menyatakan perusahaan tersebut menggunakan peralatan yang kurang memenuhi standar dan personel yang kurang berpengalaman. "Lapindo juga tidak memperhatikan aspek kehati-hatian dalam menangani masalah sumur sehingga memicu semburan lumpur di Sidoarjo."
RR ARIYANI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polda Metro Jaya-Raja Garuda Mas Diduga Kongkalikong

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

Sementara itu, Rp 27 juta disita kejaksaan sebagai barang bukti.

JAKARTA -- Kepolisian Daerah Metro Jaya diduga melakukan kongkalikong dengan Grup Raja Garuda Mas milik taipan Sukanto Tanoto dalam penanganan kasus pembobolan Asian Agri Group US$ 3,1 juta (sekitar Rp 28 miliar).
Indikasi kongkalikong itu terungkap dalam sidang tiga terdakwa pembobol: Vincentius Amin Sutanto, Hendri Susilo, dan Agustinus Ferry Sutanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin.
Dalam sidang yang berlangsung hampir lima jam, Hendri mengungkapkan uang hasil pembobolan yang dicairkan baru Rp 200 juta: Rp 150 juta diserahkan kepada Vincentius dan Rp 50 juta menjadi bagiannya. Dari jatah itu, yang dinikmatinya Rp 23 juta. Sementara itu, Rp 27 juta disita kejaksaan sebagai barang bukti.
Ketika ditanyakan oleh Petrus Bala Pattyona, kuasa hukumnya, di mana sebagian besar uang US$ 3,1 juta itu kini berada, Hendri menjelaskan sudah ditransfer ke rekening atas nama Andy Kelana dengan diantar tim penyidik Polda Metro Jaya.
"Saat itu sudah dibuatkan lagi stempel perusahaan yang baru untuk menutup rekening dan mentransfer uang," ujarnya. Sebab, stempel asli sudah hilang ketika diserahkan kepada Vincent sebelum melarikan diri ke Singapura.
Kisah ini bermula dari pembobolan rekening Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. (British Virgin Islands) di Bank Fortis (Singapura) US$ 3,1 juta pada November lalu. Uang ditransfer ke rekening dua perusahaan fiktif yang didirikan Hendri dan Vincentius di Bank Panin Cabang Lindeteves, Jakarta Barat.
Dalam surat tanda penerimaan penitipan barang bukti, 23 Februari 2007, disebutkan Komisaris Agustinus selaku penyidik telah menitipkan uang Rp 28 miliar kepada Andy Kelana di Bank Panin Cabang Senayan, Jakarta.
Tertulis pula Andy pengacara Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd., yang beralamat di Jalan Teluk Betung 31-32, Jakarta Pusat, yang tak lain adalah markas Raja Garuda Mas. Jaksa penuntut Supardi membenarkan hal itu.
"Ini mengindikasikan adanya kongkalikong antara polisi dan RGM," kata Petrus. "Anehnya lagi, penutupan rekening dilakukan bukan di Bank Panin Lindeteves, tempat rekening dibuka."
Juru bicara Asian Agri Abadi, Rudi Victor Sinaga, membantah jika dikatakan Andy pengacara Asian Agri. "Saya baru dengar dari Anda," ujarnya tadi malam. Adapun juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Untung Yoga Ana, menolak berkomentar. "Ini sudah persidangan. Kami tidak berhak mengomentari," ujarnya dengan nada tinggi.
METTA DHARMASAPUTRA KARTIKA CANDRA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BPK Akan Investigasi Rekening Liar

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

Lembaga negara belum sepenuhnya transparan dan cenderung resistan.

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan akan menginvestigasi rekening liar di berbagai lembaga pemerintah jika hingga enam bulan mendatang tidak ada pembenahan atas rekening tersebut.
"Kami tunggu sampai enam bulan lagi apakah Departemen Keuangan melakukan pembenahan. Ini sesuai dengan komitmen Menteri Keuangan untuk menertibkan rekening-rekening," ujar anggota BPK, I Gde Agung Ray, kepada Tempo di Jakarta kemarin.
Investigasi ini, menurut dia, sangat penting untuk mengetahui apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Selain itu, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui alasan pembukaan dan kegunaan rekening, termasuk untuk mengetahui kenapa rekening itu memakai nama-nama perorangan. "Ini yang harus diklarifikasi," tuturnya.
Agung melanjutkan, investigasi tidak harus dimulai dari nilai rekening liar terbesar, tapi bisa diawali dari rekening yang mengandung kecurigaan cukup tinggi.
Sampai sekarang, menurut dia, BPK baru bisa menilai rekening liar itu melanggar aturan, karena seharusnya setiap pembukaan rekening dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, BPK belum bisa menyimpulkan apakah ada indikasi pidana atau perdata. Itu sebabnya, dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut.
Secara terpisah, Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Ary Nugroho kepada Tempo mengaku mengalami kesulitan mengendus rekening-rekening di kementerian negara atau lembaga atas nama pemimpin atau pejabat di institusi yang bersangkutan.
Selama ini Departemen Keuangan hanya bisa menerima laporan rekening atas nama institusi. "Itu pun masih banyak yang belum dilaporkan atau tergolong liar," katanya.
Menurut Ary, potensi ditemukannya lagi rekening atas nama pemimpin atau pejabat institusi pemerintah cukup besar. Pasalnya, kementerian negara atau lembaga belum sepenuhnya transparan dan ada yang cenderung resistan. "Maka ini butuh kerja sama dengan instansi yang bersangkutan dan untuk menyelidikinya perlu bantuan pihak yang kompeten," paparnya.
Ary menjanjikan, dalam waktu enam bulan mandatang, akan dilakukan verifikasi terhadap temuan-temuan baru rekening liar. Penertiban rekening juga akan dikebut sehingga tahun ini juga tak ada lagi temuan rekening yang tak dilaporkan.
Dalam penertiban itu, kata dia, Departemen Keuangan akan bekerja sama dengan Bank Indonesia serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengaku belum mendapatkan data soal rekening liar milik kepolisian. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006, kepolisian menempati posisi kedua untuk jumlah rekening liar terbanyak. Sementara itu, nomor satu adalah Departemen Keuangan (lihat tabel).
Dia berjanji akan menertibkan rekening tersebut. "Kalau ada (rekening) seperti itu, tentu akan ditertibkan," katanya.
RR ARIYANI ANTON APRIANTO SUTARTO


Sepuluh Rekening Liar Terbanyak
Lembaga Jumlah Rekening Nilai (Rp)
Departemen Keuangan 1.322 9,6 triliun
Kepolisian RI 1.157 289,03 miliar
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 217 67,32 miliar
Departemen Pertahanan 139 2,02 triliun
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100 139,29 miliar
Departemen Agama 98 4,2 triliun
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 91 229.4 miliar
Departemen Hukum dan HAM 82 49,48 miliar
Departemen Kesehatan 53 93,85 miliar
Departemen Kehutanan 40 310.58 miliar
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Lapan Sukses Uji Coba 12 Roket

KORAN TEMPO - Rabu, 20 Juni 2007

Berbeda dengan peluncuran sebelumnya, kemarin Lapan sekaligus menguji roket yang menggunakan bahan bakar buatan mereka sendiri.

GARUT -- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sukses menguji 12 roket berbagai ukuran dari hasil riset lembaga itu. Berbeda dengan peluncuran sebelumnya, kemarin Lapan sekaligus menguji roket yang menggunakan bahan bakar buatan mereka sendiri.
Uji coba dilakukan di Cialuteureun, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Roket-roket itu diluncurkan menuju angkasa dan diarahkan jatuh di Samudra Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa.
Pengujian diawasi oleh patroli beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut untuk menjaga agar tidak ada kapal nelayan melintas lautan di sebelah selatan Instalasi Uji Terbang Roket itu. Area sejauh 50 kilometer dari instalasi dinyatakan sebagai daerah bahaya.
Peluncuran 12 roket itu sempat terlambat sekitar empat jam. Sedianya, uji coba akan dilangsungkan pukul 9 pagi, tapi baru dilaksanakan pukul 13.15 WIB. Molor-nya jadwal terjadi karena harus menunggu rombongan Panglima TNI, Menteri Riset dan Teknologi, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi, karena cuaca buruk, helikopter yang ditumpangi para pejabat itu terpaksa kembali ke Bandung dan urung datang.
Peluncuran dimulai dengan roket balistik tipe RX-150 yang panjangnya 2,6 meter dan diameter 15 sentimeter. Roket tersebut mampu meluncur sampai ketinggian 15,5 kilometer dan jangkauan 9,5 km. Disusul dengan roket kecil tipe RX-70, yang mampu menempuh jarak 7 km. Yang terbesar adalah tipe RX-250, yang mampu menjangkau jarak 51 km.
Kepala Lapan Hadi Sadewo Salatun mengatakan pihaknya menguji roket yang 80 persen bahan bakarnya merupakan buatan sendiri, yakni ammonium perchlorate. Adapun 20 persen sisanya, yakni hydroxyl terminated polybutadiene, masih diimpor. "Kualitasnya lebih baik," kata Hadi tentang bahan bakar buatan lembaganya. "Targetnya, tahun depan 100 persen buatan sendiri."
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Subijanto, yang turut menyaksikan pengujian, mengaku tertarik dengan bahan bakar roket yang dikembangkan oleh Lapan. "Kita harapkan bisa menggunakannya," ujar Slamet. Hal yang sama disampaikan Direktur Utama Pindad Budi Santoso.
AHMAD FIKRI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BPK tetap dilarang audit WP

BISNIS - Rabu, 20/06/2007

JAKARTA: Pemerintah tidak akan memberikan ruang kepada BPK untuk memeriksa dokumen wajib pajak, meski kebijakan itu menjadi salah satu alasan bagi lembaga negara tersebut untuk tidak menyatakan pendapat (disclamer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006. Kebijakan itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. "Dari sisi spiritnya, UU Perpajakan sebenarnya memberikan lebih banyak kepastian hukum kepada wajib pajak. Jika hak mereka dihormati, kami berharap wajib pajak merasa tenang untuk mendaftarkan diri membayar pajak secara proper," ujarnya seusai mengikuti rapat kabinet terbatas tentang penataan aset negara, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.Menkeu mengaku tidak khawatir peniadaan hak BPK mengaudit pajak akan mendorong peluang negosiasi antara wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini karena sudah diantisipasi melalui ancaman hukuman yang berat bagi WP ataupun petugas pajak.Dengan begitu, menurut dia, kombinasi kenyamanan bagi wajib pajak dan sanksi terhadap pelanggaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, distorsi atau penyelewengan yang dilakukan aparat pajak bisa ditekan. Kendati BPK tidak dapat langsung mengakses dokumen wajib pajak, kata Sri Mulyani, Depkeu tetap melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Ditjen Pajak. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz menyatakan akses BPK untuk memeriksa Ditjen Pajak sudah diatur dalam RUU KUP, yang kemarin sudah disetujui rapat paripurna DPR. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 34 ayat 2a yang menyatakan BPK berhak memeriksa Ditjen Pajak. "Namun, BPK tidak dapat memeriksa wajib pajak. Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara institusi lembaga negara dalam menegakkan governance perpajakan." Menkeu dan Harry menyatakan hal itu menanggapi ancaman Ketua BPK Anwar Nasution yang menyatakan lembaganya akan tetap memberikan opini disclaimer atas LKPP selama tidak diberi wewenang memeriksa penerimaan negara dari pajak dan memeriksa piutang pajak. "Jelas itu, bagaimana mungkin kita mengatakan [opini atas pajak] kalau tidak boleh memeriksa. Itu kesaksian palsu. Jadi, kalau tidak boleh [memeriksa wajib pajak] bagaimana mengatakan opini mengenai pajak? Bagaimana dengan APBN?" tegas Sri Mulyani seusai memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP APBN 2006 pada sidang paripurna DPR kemarin.BPK meminta agar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meniadakan kewenangan BPK memeriksa pajak direvisi. "Tanpa ada kewenangan memeriksa, tidak mungkin BPK dapat menyatakan pendapat atas penerimaan negara dari pajak yang merupakan porsi terbesar dalam sisi penerimaan APBN." Seperti diberitakan sebelumnya, BPK untuk ketiga kalinya menyatakan disclaimer (tidak memberikan pendapat) atas LKPP, karena masih terdapat berbagai temuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang berulang kali tanpa perbaikan memadai dalam tiga tahun terakhir ini.Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, ada beberapa masalah atau temuan yang belum berhasil dibereskan pemerintah. Pertama, sistem akuntansi yang masih sangat lemah, sehingga anggaran belum dapat direkonsiliasi. Sistem teknologi informasi yang digunakan pemerintah tidak terintegrasi dan tidak kompatibel antara yang satu dan yang lainnya. "Yang paling pokok, sistem akuntansi masih sangat lemah. Itu merupakan sumber penyakit. Kita lihat ada rektor atau dosen di berbagai universitas ditangkap, karena sistem yang tidak jelas tadi," katanya pada pers setelah rapat paripurna dengan DPR di Jakarta, kemarin.Anwar menjelaskan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih terbatas di hampir semua kementrian negara/lembaga, termasuk di Departemen Keuangan selaku pemegang kuasa fiskal. SDM yang ada juga tidak menguasai dasar-dasar ilmu akuntansi ataupun standar serta sistem akuntansi pemerintahan."SDM juga masih perlu diperbaiki, misalnya akuntan. Kita memiliki akuntan di BPKP. Seyogianya itu yang dialihkan kepada departemen teknis atau daerah."Penataan rekeningPresiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin memberikan batas waktu hingga tiga bulan ke depan kepada kementerian dan lembaga negara untuk menginventarisasi aset negara dari sisi hukum ataupun pengelolaannya.Untuk itu, dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Inpres dan Keppres tentang Penataan Aset Negara Untuk Masa Kerja 2008 sampai 2009. "Kami diberi waktu dua sampai tiga bulan ke depan, sejak hari ini untuk menata kembali aset negara," ujar Mensesneg di Kantor Presiden, kemarin.Menurut hasil audit BPK, nilai kekayaan negara berkurang Rp58,83 triliun dari posisi (minus) Rp110,09 triliun per 2005 menjadi (minus) Rp168,92 triliun per 2006 seiring dengan menurunnya total aset senilai Rp46,83 triliun yang diikuti oleh kenaikan kewajiban Rp11,99 triliun pada periode yang sama (lihat tabel).Namun, BPK menyebut saldo aset tetap di neraca per 31 Desember 2006 senilai Rp343,92 triliun belum menggambarkan nilai yang sebenarnya. Hal ini karena pelaksanaan administrasi aset belum sepenuhnya berjalan baik. Menkeu menyatakan pemerintah menargetkan merampungkan inventarisasi dan revaluasi aset negara tahun depan. "Khusus untuk kekayaan negara, kita targetkan tahun depan tidak disclaimer lagi." Perkiraan sementara Depkeu atas nilai keseluruhan inventarisasi berikut revaluasi aset negara itu akan mencapai Rp5.000-an triliun. Bila itu terjadi, dapat dipastikan nilai total aset negara akan jauh lebih besar ketimbang total kewajibannya.
(02) (erna.girsang@bisnis.co.id/bastanul. seregar@ bisnis. co.id)
Oleh Erna S. U. Girsang & Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mandiri biayai alat perang

BISNIS - Rabu, 20/06/2007

JAKARTA: PT Bank Mandiri Tbk bersedia memberikan pembiayaan pengadaan alat perang TNI sementara Dephan membutuhkan sedikitnya U$780 juta untuk belanja perlengkapan militer kepada perusahaan dalam negeri. Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan pihaknya telah terlibat beberapa pertemuan atas undangan Dephan untuk keperluan itu. Pembiayaan yang diperlukan meliputi pengadaan alat perang baik yang berasal dari BUMN strategis seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia hingga peralatan impor seperti kapal selam dan pesawat tempur."Selama ini posisi pemerintah lemah karena sebagai pembeli tidak memiliki dana yang cukup sehingga didikte oleh produsen dan ditawari kredit impor murah, tapi spesifikasi mereka yang tentukan," katanya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, kemarin.Namun, sebagaimana dikatakan oleh Direktur Bank Mandiri Abdul Rahman, pengucuran kredit untuk pengadaan alat perang ini sangat tergantung dari kepastian regulasi terutama sekuritisasi dana APBN. "Problem Dephan saat ini adalah anggaran pembelian tidak tersedia dalam satu tahun sekaligus, tetapi untuk APBN tahun-tahun selanjutnya. Inilah peluang bagi kami untuk membiayai dengan kepastian pembayaran tahun berikutnya," ujarnya.Dia memperkirakan bila skim pembiayaan tersebut bisa jalan akan banyak menguntungkan BUMN strategis karena akan memperoleh kepastian pesanan. Untuk transaksi yang melibatkan peralatan perang impor, maka kepastian pendanaan akan memperkuat daya tawar pemerintah dalam membeli sesuai kebutuhan strategisnya.Selain Bank Mandiri, Dephan diketahui mengundang sejumlah bank BUMN seperti BNI ataupun BRI. "Kami bersedia memberikan kredit maupun membuka L/C [letter of credit] dalam jumlah besar sekalipun, asal ada jaminan semua dibiayai oleh APBN," tegasnya.Dihubungi terpisah, Kapuspen TNI Marsekal Pertama Sagom Tamboen mengatakan Mabes TNI berharap setelah memperoleh fasilitas pembiayaan, industri lokal dapat segera memasok alat utama sistem pertahanan (alutsista).
(Tri D. Pamenan) (hery.trianto@ bisnis. co.id)
Oleh Hery Trianto
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bursa Malaysia berniat caplok BBJ

BISNIS - Rabu, 20/06/2007

JAKARTA: Bursa Malaysia Berhard, induk Bursa Malaysia Derivatives Exchange, tertarik untuk mengakuisisi ataupun melakukan merger dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) guna mengembangkan kontrak berjangka komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit dan turunannya. "Kami akan mencari kesempatan untuk itu [akuisisi], karena kami tertarik dengan BBJ. Mungkin ke depannya bisa dilakukan setelah regulasi di Indonesia mendukung," kata Head Global Markets Bursa Malaysia Berhard Raghbir Singh Bhart kepada Bisnis saat penandatangan kerja sama dengan BBJ pada awal pekan.Menurut dia, Indonesia sangat potensial untuk diajak kerja sama untuk mengembangkan kontrak berjangka komoditas tertentu khususnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), karet, minyak bumi, gas dan kakao.Namun, keinginan Raghbir ini terganjal regulasi di industri perdagangan berjangka Indonesia UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pasal 12 Ayat 3 menyebutkan yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.Saat ini, akuisisi dan penggabungan antar bursa merupakan tren global. Bursa-bursa komoditas dan saham tengah berbondong-bondong membeli rivalnya guna mendongkrak pangsa pasar. Intercontinental Exchange Inc., pemilik bursa energi terbesar di Eropa, saat ini tengah terlibat pembicaraan dengan ICICI Bank Ltd, India, untuk membeli 8% saham National Commodities Exchange. Saat ini Chicago Mercantile Exchange dan Intercontinental Exchange Inc sedang melakukan penawaran terhadap Chicago Boar of Trade senilai US$11,7 miliar.Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud mengatakan akuisisi yang dirancang Bursa Malaysia itu mungkin saja dilakukan asal UU PBK diamandemen. Indeks harga CPOTerkait kerja sama BBJ dengan Bursa Malaysia, Kepala Bappebti Titi Hendrawati mengatakan dapat dilanjutkan dengan membentuk indeks harga CPO secara bersama-sama. Selama ini patokan harga minyak sawit ini hanya berasal dari Bursa Malaysia Derivatives Exchange (MDEX).Kemungkinan kerja sama antara BBJ dan Bursa Malaysia merupakan upaya merealisasi kesepakatan pemerintah kedua negara di sejumlah bidang.Demikian disampaikan Menko Perekonomian Boediono dan Minister in The Prime Minister Office Malaysia Senator Dato Sri Effendi Norwawi seusai menggelar pertemuan di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, kemarin.Menurut dia, kerja sama itu tidak diarahkan untuk menciptakan kartel. "Pemerintah akan melihat apa yang bisa dikembangkan bersama Malaysia," katanya.
(t01) (berliana. elisabeth@bisnis.co.id/bastanul. siregar@bisnis.co.id)
Oleh Berliana Elisabeth S. & Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korban Lumpur Terancam Diusir

REPUBLIKA - Rabu, 20 Juni 2007

Rapat Paripurna DPR loloskan interpelasi lumpur Lapindo.

SIDOARJO -- Sedikitnya 400 keluarga korban lumpur Lapindo asal Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang menempati penampungan pengungsi di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, terancam diusir. Selama ini mereka bertahan di sana karena tuntutan ganti rugi atas rumah dan lahan yang terendam lumpur Lapindo tak kunjung dikabulkan.
Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo, Hisyam Rosyidi, tindakan pengusiran terpaksa akan dilakukan Satlak Pasar Baru (PB) Porong, atas nama tuntutan para pemilik los yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Porong. Mereka ingin secepatnya menempati los itu karena kondisi Pasar Porong (lama) mulai sepi pembeli.
''Mengurus pengungsi sudah menjadi kewajiban kita. Tapi semuanya itu sudah ada aturannnya, dan tentunya tidak bisa terus-terusan seperti itu. Bahkan semestinya, mereka sudah harus mengambil bantuan kontrak rumah (Rp 5 juta) dan jadup (jatah hidup) lalu meninggalkan Pasar Baru Porong sejak tiga bulan lalu, seperti yang dilakukan sebagian besar pengungsi lainnya,'' kata Hisyam, Selasa (19/6).
Warga korban lumpur yang saat ini masih mengungsi di Pasar Baru Porong mengaku tak gentar bila Satlak Penanggulangan Bencana (PB) Sidoarjo, yang merupakan perpanjangan Dinas Sosial Sidoarjo, mengusirnya. ''Kami tetap akan bertahan di sini, walau ada ancaman pengosongan,'' ujar Pitanto, salah seorang pengungsi.
Warga, katanya, sudah tak percaya dengan Satlak PB. Dia menyebutkan, banyak bantuan sembako dari kalangnan dermawan yang semestinya ditujukan pada pengungsi, ternyata justru ditimbun oleh mereka. Akhirnya, warga mendirikan posko bantuan sendiri di lingkungan Pasar Baru Porong. Petugas di kantor Posko Satlak PB Sidoarjo di Pasar Baru Porong ketika dikonfirmasi, sementara ini tidak mempersoalkan keputusan pengungsi untuk tetap bertahan di sana.
Diserahkan ke BamusSementara itu, di tengah polemik tekanan DPR dan 'ketidakberanian' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan langsung tanggapan atas hak interpelasi terkait dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No 1747 mengenai pengembangan nuklir Iran, pemerintah menghadapi tantangan baru. Kemarin di Rapat Paripurna DPR, bergulir dengan mulus hak interpelasi lumpur Lapindo.
Adanya usul hak meminta penjelasan dan bertanya itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan. Rapat Paripurna kemudian memutuskan agar usul itu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus akan menentukan jadwal mengundang pemerintah untuk memberi tanggapan atas hak interpelasi yang didukung sekitar 150 anggota DPR tersebut. ( tok/eye )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Para Pemburu Jalan yang Keliru

REPUBLIKA - Rabu, 20 Juni 2007

Sudarmi (50 tahun), warga Kel Kartoharjo, Kab Nganjuk, ini tidak menyangka jika Budi (56 tahun), suaminya, berbuat nekat. Budi mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Kamis (14/6). Ibu tiga anak yang sudah dewasa ini tidak melihat tanda-tanda suaminya akan berbuat nekat seperti itu karena beberapa hari terakhir menjelang ajal menjemput, suaminya tidak memperlihatkan gejala aneh.
Karena itulah, ketika tiba-tiba masyarakat setempat gempar menemukan Budi kendat (gantung diri) di sebatang pohon di pemakaman umum Kel Kartoharjo, Sudarmi langsung shock. Seketika itu dia tidak sadarkan diri. Ia sama sekali tidak mengira akan ditinggal pasangan hidupnya itu untuk selamanya. ''Saya tidak menyangka, jika bapaknya anak-anak nekat seperti itu. Wong beberapa hari ini ia tidak memperlihatkan tingkah laku aneh-aneh,'' ujar dia.
Kepergian suami untuk selamanya itu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Sudarmi. Dia sangat menyesalkan kejadian itu, karena dia yakin mengakhiri hidup dengan jalan pintas itu bukanlah cara yang baik untuk mengatasi persoalan.
Menurut beberapa tetangga Sudarmi, dalam beberapa hari terakhir menjelang kematiannya, Budi sering mengeluh soal kehidupan ekonomi keluarga dan anak-anaknya. Usahanya jualan ayam potong mulai kembang-kempis dan omzet setiap harinya terus menurun. Selain itu, salah satu anaknya terperangkap dalam pergaulan bebas, dan terjerat narkoba. Bahkan, anaknya itu pernah ditangkap polisi terkait obat-obatan terlarang. Para tetangga menyangka, persoalan hidup itulah yang membuat Budi tidak kuat menghadapi kenyataan. Dia kemudian stres dan memilih jalan naif dengan gantung diri.
Pada hari yang sama, Kuntet (70 tahun) warga Desa Munung, Kec Jatikalen, Nganjuk, juga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dia ditemukan pagi hari oleh anaknya menggantung di dalam kamar tidurnya. Kemungkinan, aksi bunuh diri itu dilakukan pada malam hari, ketika seluruh anggota keluarganya tidur lelap. Ia menggantung dengan sarung, yang setiap malam ia pakai sebagai selimut tidur. Sarung itu ia ikatkan pada kuda-kuda rumah. Kuntet mungkin frustrasi dengan penyakit asma yang ia derita. Sudah berulang kali berobat ke puskesmas setempat tapi penyakitnya itu tidak kunjung sembuh. Karena tidak betah menderita penyakit tersebut, ia berpikiran pendek dan memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Para anggota keluarganya pun sangat menyayangkan cara penyelesaian yang dipilih Kuntet itu.
Satu minggu sebelum kejadian ini, Rofik (30 tahun) warga Prambon, Nganjuk, juga memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan kendat, di sebatang pohon mangga, di kebun belakang rumahnya. Pemuda lajang ini frustrasi, karena tidak berhasil mendapatkan gadis yang diidamkannya. Jalan yang dipilihnya itu juga terbilang naif. Dia sama sekali tidak berpikir lebih panjang tentang hidupnya. Rofik menganggap tidak tercapainya keinginan mendapatkan gadis idamannya itu sebagai akhir dari segalanya. Keluarga dan para tetangganya punya pandangan yang sama, langkah yang diambil Rofik itu keliru.
Meski dianggap keliru, bunuh diri banyak dilakukan warga Nganjuk sebagai jalan pintas untuk lari dari persoalan. Menurut data di Polres Nganjuk, kasus bunuh diri dengan cara gantung diri di Kab Nganjuk cukup tinggi, bahkan tertinggi di Jatim. Menurut data di lembaga tersebut, selama 2006, bunuh diri dengan cara kendat terjadi sebanyak 37 kali. Sedangkan pada 2007, hingga Juni ini, kasus bunuh diri dengan cara gantung diri sudah menyebabkan 12 orang kehilangan nyawa.
Tingginya angka kejadian bunuh diri, menjadi perhatian tersendiri bagi Polres Nganjuk. Namun, hingga kini aparat kepolisian belum menemukan jawaban yang menyebabkan tingginya kasus tersebut. ''Saya juga heran, mengapa banyak orang di Nanjuk ini memilih kendat untuk mengakhiri hidupnya. Apa mereka itu pikirannya cekak,'' ujar Kabag Binamitra Polres Nganjuk, Kompol Sutisna.
Untuk mengetahui latar belakang masalah itu, menurut Sutisna, perlu ada penelitian sosial, yang melibatkan ahli sosiologi dan psikologi. Cuma, dia tidak begitu yakin penelitian soal itu bisa segera dilakukan. ''Padahal, penelitian seperti itu amat penting,'' kata Sutisna. Padahal, dia menganggap bahwa penelitian tersebut sangat penting dijalankan agar upaya pencegahannya bisa segera ditemukan.
Menurut data yang dirangkum Polres Nganjuk, penyebab utama yang membuat orang memilih bunuh diri itu kebanyakan adalah frustrasi karena menderita penyakit yang tidak sembuh-sembuh seperti darah tinggi, asma, komplikasi, dan paru-paru. Sedangkan penyebab lain yang membuat orang memilih jalan keliru itu adalah tekanan hidup dan kesulitan ekonomi.
Mengomentari masalah itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab Nganjuk, KH Jalaludin, menyatakan orang yang berpikiran pendek dan nekat bunuh diri itu umumnya kurang taat beragama. Akibat kurang taat beragama hidup mereka menjadi jauh dari Tuhan. Akibatnya, mereka menjadi sangat mudah tergoda setan untuk menempuh jalan yang penuh dosa.
''Betapapun beratnya persoalan di dunia ini, jika kita pasrah kepada Tuhan, persoalan itu akan menjadi ringan dan akan ada jalan keluar. Ini adalah prinsip orang yang taat beragama,'' ujar Jalaludin. Dia juga menegaskan orang yang taat beragama tidak akan berpikiran pendek seperti para pelaku bunuh diri itu. Jalaludin mengingatkan bunuh diri adalah langkah yang dilarang keras oleh agama. (juw )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Efek Minyak Goreng, Harga Sembako Ikut Naik

REPUBLIKA - Rabu, 20 Juni 2007

JAKARTA -- Setelah harga minyak goreng (migor) tidak pernah lagi turun, kini harga bahan pokok di beberapa daerah ikut-ikutan naik. Pantauan Republika di sejumlah wilayah sejak Senin (18/6) hingga Selasa (19/6) menunjukkan harga bahan pokok mulai bergerak naik.
Di Depok, imbas harga migor yang bertahan di Rp 9.000 per kg menyebabkan harga kacang merah, telur ayam, dan sayuran naik signifikan. Di Pasar Kemiri Depok, satu kg wortel dihargai Rp 3.000 dari semula Rp 2.000. Harga mentimun juga naik dua kali lipat menjadi Rp 4.000 per kg.
''Banyak pembeli yang kaget, kenaikannya kok tinggi betul, tapi ya bagaimana lagi,'' kata Ndang, pedagang sayur di pasar itu, Selasa (19/6). Kenaikan harga juga terjadi untuk cabai merah, kentang, dan susu. ''Harga-harga lain kompak naik, kecuali beras. Kita deh yang jadi pusing,'' kata Salma, warga Kampung Baru, Pancoran Mas, Depok.
Kondisi hampir sama juga terjadi di Semarang. Harga terigu, susu kaleng, gula pasir, dan mi instan di pasar tradisional Kota Semarang bergerak naik. ''Semula, kami mengira yang naik hanya migor curah. Ternyata, harga barang kebutuhan lainnya juga ikut naik,'' Sriyani (34 tahun), pedagang sembako di Pasar Gunungpati, Semarang.
Beruntung, katanya, harga beras tidak ikut naik. Rata-rata, ungkapnya, harga bahan pokok naik antara Rp 100-Rp 300. Dia mencontohkan seperti terigu, naik dari Rp 3.900 per kg menjadi Rp 4.100 per kg. ''Yang saya tahu, membuat susu, gula pasir, dan terigu kan tidak pakai migor, tapi kenapa ikut naik.''
Efek domino melejitnya harga migor, juga terasa di Kab Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, dan Cilacap. Harga beras, merica, dan sayuran terkerek naik dengan nilai variatif. ''Pasokan barang melimpah, tapi kenapa harga kebutuhan bahan pokok naik?'' tanya Eviyanti (39 tahun), warga Tanjung, Purwokerto.
Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Bandung. Komoditas yang harganya naik, antara lain, terigu dan mi instan. Di Cirebon, harga migor turun yang diikuti harga bahan pokok lainnya. ''Dari agen sudah turun, jadi saya juga turunkan harga jual,'' kata Rahmat, pedagang di Pasar Pagi, Cirebon. Namun, di Tulungagung, Jatim, harga migor masih tinggi. Per kg, migor dijual Rp 10 ribu. ''Ini sudah sepekan lalu,'' kata Masiyah, warga Desa Doroampel, Kec Sumbergempol. Sementara di Malang, harga bahan pokok bervariasi, ada yang naik, ada pula yang turun.
Di Bandar Lampung, kenaikan harga bahan pokok antara Rp 150-Rp 400 untuk gula pasir dan terigu. Sedangkan harga cabai merah, dijual Rp 13 ribu per kg dari semula Rp 12 ribu per kg. Sementara, harga bahan pokok di Yogyakarta tetap stabil. Bahkan, di Denpasar, Bali, harganya mulai turun.(yus/yli/owo/win/ren/lis/rfa/wot/mur/wab/juw/aas )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DPR: Kapolri Harus Bertanggung Jawab

REPUBLIKA - Rabu, 20 Juni 2007

JAKARTA -- Penangkapan Yusron Mahmudi alias Ainul Bahri yang diidentifikasi Polri sebagai Abu Dujana, diduga melanggar HAM dan prosedur KUHAP. DPR minta Mabes Polri bertanggung jawab dan mengusut oknum Polri yang melakukan pelanggaran HAM tersebut.
''Hari ini (kemarin), Komisi III DPR telah melayangkan surat ke Kapolri, Komnas HAM, dan Komnas Anak tentang penangkapan itu. Penembakan seseorang yang sudah ditangkap dan dilakukan dari belakang adalah kesalahan dalam melaksanakan tugas,'' kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Azlaini Agus, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/6).
Azlaini melakukan jumpa pers bersama anggota Komisi III lainnya, yakni Al Muzzammil Yusuf (Fraksi PKS); Juhad Mahya, Kurdi Mukri (Fraksi PPP); Patrialis Akbar (Fraksi PAN); Gayus Lumbun, M Nurdin (Fraksi PDIP); Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar); dan Ahmad Fauzi (Fraksi Partai Demokrat).
Komisi III DPR, tegas Azlaini, tak akan mencampuri proses hukum yang ditangani Polri. Namun, tidak terhadap proses penangkapan Yusron. ''Abu Dujana dipepet mobil Densus 88 Antiteror di jalanan ketika sedang naik motor bersama tiga anaknya. Kemudian, disuruh turun dan jongkok, lalu ditembak kakinya dari belakang di depan anak-anaknya.''
Atas perbuatan itu, DPR minta Komnas HAM dan Komnas Anak menyelidiki serta memberi perhatian khusus untuk merehabilitasi efek psikologis yang dialami anak-anak Yusron. ''Kami akan memanggil Kapolri untuk mengevaluasi, bahwa penegakan hukum itu jangan sampai melanggar hukum.''
Kolega Azlaini, M Nurdin, dari Fraksi PDIP, menambahkan, Densus 88 diminta lebih profesional dalam bekerja. ''Kalau anggota Densus 88 melanggar, hukum harus tetap ditegakkan,'' katanya.
Sekjen Komnas Perlindungan Anak (PA), Aris Merdeka Sirait, telah menerima permintaan istri Yusron soal konsultasi psikologis anaknya. Namun, kata Aris, Komnas PA hanya melakukan terapi psikologis, bukan memberi bantuan hukum.
Polri, kemarin sekitar pukul 20.10 WIB, mempertemukan keluarga Yusron di Markas Komando Brimob Polda DI Yogyakarta, Jl Mojo 1 Kota Yogyakarta. Sri Mardiyati (istri) dan dua anaknya diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Yogyakarta. ''Yusron masih diperiksa, sehingga pertemuan di Yogyakarta,'' kata kuasa hukum keluarga Yusron, Qadhar Faisal.
Kapolri, Jenderal Sutanto, meminta semua pihak mengerti tindakan aparat kepolisian dalam menangkap teroris. "Mohon dimaklumi dan tolong jangan dikembangkan."( eye/dri/ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Militer Israel Dekati Gaza

REPUBLIKA - Rabu, 20 Juni 2007

Seorang meninggal dan 10 lainnya cedera.

RAMALLAH -- Militer Israel makin mendekati Jalur Gaza. Kemarin, setidaknya tiga tank terlihat bersiaga, sekitar satu kilometer dari perbatasan Israel dengan kota terluar di Jalur Gaza, Beit Hanoun.
Juru bicara militer Israel mengatakan, pengerahan kendaraan tempur itu sudah dilakukan sejak Ahad (17/6). Dan kemarin, mereka bergerak lebih jauh dengan mendekati wilayah Palestina di terowongan penyeberangan Erez.
Di sana, terdapat 600 warga Palestina yang bertahan. Dengan wajah kelelahan, ibu-ibu, anak-anak, dan remaja memenuhi terowongan dari tembok beton sepanjang 10 meter itu.
Mereka berharap Israel mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan ke Tepi Barat atau ke Israel. Seorang meninggal dan sedikitnya 10 lainnya cedera ketika seorang lelaki bersenjata menembaki mereka.
Meski keadaan warga Palestina tadi menyedihkan, petugas perbatasan Israel menolak memberi izin menyeberang, dengan alasan mereka tidak dalam situasi mengkhawatirkan. ''Ini hari kelima kami berada di perbatasan,'' kata Um Mohammed, warga Gaza.
''Kemarin, Israel menembaki kami dengan gas air mata. Ini adalah kasus kemanusiaan. Istri saya sekarang sekarat,'' tambah Tawfiq Yaghi, warga lainnya. Petugas medis dilarang merawat mereka yang cedera.
''Kami tak yakin mereka dalam keadaan terancam. Yang pasti terdapat konflik antara kebutuhan keamanan dan pertimbangan kemanusiaan,'' kata petugas penghubung militer Israel, Nir Peres, saat diwawancarai Israel Radio.
Israel khawatir massa dalam jumlah besar memasuki wilayahnya. Selama ini, hanya staf organisasi internasional, individu dengan misi khusus, dan pekerja kemanusiaan yang diizinkan melintasi perbatasan.
Di Amman, Raja Yordania, Abdullah II, memerintahkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Hari itu juga, 30 truk yang memuat 450 ton barang berangkat dari Amman menuju Jalur Gaza.
Menlu AS, Condoleezza Rice, menyatakan, AS telah mencabut embargo politik dan keuangan atas Palestina, setelah pemerintahan baru pimpinan PM Salam Fayyad terbentuk. ''Ini akan membuat institusi keuangan dan rakyat AS memulai kembali hubungan ekonomi dan bisnis dengan Pemerintah Palestina yang menerima kesepakatan dengan Israel.''
AS akan mengucurkan dana 86 juta dolar AS untuk Palestina dan 40 juta dolar AS melalui PBB bagi penduduk di Jalur Gaza. Sementara, Israel yang menahan 600 juta dolar AS uang hasil pungutan pajak dan cukai yang menjadi hak rakyat Palestina, kata Menlu Israel, Tzipi Livni, kemungkinan juga akan dicairkan.
Sokongan politik dan keuangan kepada PM Salam Fayyad, kata jubir Hamas, Sami Abu Zuhri, sama saja dengan mendukung pemerintah yang tidak sah. ''Ini upaya memanipulasi rakyat Palestina, sebuah strategi yang tidak akan berhasil,'' tegasnya.
Komite Pusat Fatah, dalam sidangnya kemarin, memutuskan untuk tidak menjalin kontak, dialog, ataupun pertemuan dengan Hamas. Ini merupakan langkah terkini Fatah untuk memperlemah Hamas.
Terbentuknya pemerintahan baru, kata Wakil Menlu Iran, Mehdi Mostafavi, hanya akan memperlemah Palestina, sesuatu yang diinginkan rezim Zionis. Sementara, Pemerintah Arab Saudi mendesak masing-masing pihak kembali ke meja perundingan dan menghormati kesepakatan Makkah. (ap/afp/lan )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Menhub: Sulit Berantas Pungli

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

Praktik yang Sama Terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas

Jakarta, Kompas - Pemerintah mengakui, tidak mudah memberantas pungutan liar atau pungli yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alasan yang dikemukakan pemerintah, kondisi tata ruang pelabuhan semrawut dan sistem pemeriksaan dokumen ekspor maupun impor masih manual.
"Tim kami sedang bekerja menyelesaikan rencana induk tata ruang pelabuhan, termasuk sistem pemeriksaan dokumennya. Jika pelabuhan sudah tertata, sistem pemeriksaan dokumen dilakukan secara elektronik, otomatis pungli akan hilang," kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, yang juga Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan Kelancaran Arus Barang Ekspor-Impor, Senin (19/6) di Jakarta.
Menurut Jusman, sesuai target pemerintah, rencana induk tata ruang pelabuhan akan selesai pada Oktober mendatang. Timnya juga akan menyelesaikan roadmap penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor pada bulan Desember mendatang.
"Masalah pungli dan biaya tinggi sudah termasuk dalam prioritas kerja tim ini. Beberapa waktu lalu biaya penanganan peti kemas di pelabuhan sudah berhasil diturunkan. Bahkan, beberapa komponen biaya, pembayarannya sudah diubah dari dollar AS ke rupiah," ujar Jusman.
Mengenai tata ruang pelabuhan, akan dipisahkan secara jelas antara dermaga dan lapangan peti kemas untuk ekspor dan impor.
Manajer Humas Jakarta International Container Terminal (JICT) Agus Barlianto mengungkapkan, persoalan pungli tidak akan bisa dihapus. Praktik itu tetap terjadi jika tidak ada komitmen yang tegas dari pengguna jasa dan otoritas pelabuhan.
"Para sopir truk itu sendiri yang kadang-kadang membuka peluang pungli. Karena alasan ingin cepat dilayani, mereka menyodorkan uang pelicin. Padahal, tanpa uang itu, mereka pasti dilayani. Sopir sendiri memberikan uang karena mereka sudah meminta uang operasional tambahan," ujarnya.
Menurut Agus, sesuai aturan perusahaan, karyawan yang memungut pungli akan dikenai sanksi. "Tentu saja kami akan mengawasi lebih ketat," ujarnya.
Selain itu, untuk menekan pungli, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, seperti pesan layanan singkat "SMS tracking". SMS tersebut mempermudah pengguna jasa pelabuhan melakukan pencarian status dan posisi peti kemas di lapangan JICT. Mereka juga bisa mengetahui jadwal kapal, melakukan pencarian dokumen, dan simulasi biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transaksi impor secara tepat waktu.
"Kami juga sudah melakukan percepatan proses peti kemas ekspor sampai dengan pencetakan kartu masuk terminal (KMT) yang dilakukan di tempat konsolidasi peti kemas. Untuk saat ini baru dilaksanakan di Gede Bage, Bandung," kata Agus.
Selain pungli, pengguna jasa juga mengeluhkan persoalan sempitnya lahan parkir truk pengangkut peti kemas di JITC dan Terminal Peti Kemas Koja. Banyaknya persimpangan jalan di pintu masuk pelabuhan menimbulkan kemacetan yang luar biasa di dalam area hingga di luar pelabuhan sepanjang 5 kilometer pada Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Kemacetan ini rutin terjadi pada sore hingga dini hari.
Di tempat terpisah, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Metropolitan Departemen Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga menegaskan, pekerjaan perbaikan Jembatan Buntu, yang menghubungkan jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), akan selesai dalam dua bulan mendatang.
"Perbaikan akan dikerjakan dengan cepat, bahkan mungkin akan selesai dalam 1,5 bulan mendatang," kata Danis.
Pungli di Tanjung Mas
Pungli juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Pungli itu terjadi mulai di depan pintu gerbang pabrik. Seorang eksportir mebel, sebut saja Lina di Yogyakarta, mengatakan, sejak truk peti kemas parkir di depan pabrik, oknum polisi sudah datang ke pabrik untuk meminta uang minimal sekitar Rp 50.000 per truk per hari.
"Pungli di sepanjang perjalanan, pintu masuk pelabuhan hingga pengapalan. Oknum polisi, petugas pelabuhan berseragam maupun tidak," kata Lina.
Untuk pengurusan dokumen asal barang, biaya sebenarnya cuma Rp 1.000 per dokumen, tetapi petugas biasanya meminta Rp 10.000 per dokumen. Jika tidak diberikan tambahan, kelancaran pengurusan dokumen bisa-bisa tersendat dan kontainer tidak segera diangkut ke kapal.
Akhirnya, kata Lina, biaya pengiriman yang dititipkan melalui sopir truk harus ditambah minimal Rp 100.000. Hal itu terpaksa dilakukan supaya barang bisa sampai di tangan konsumen tepat pada waktunya.
Secara terpisah, Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Harmen Sembiring, mengatakan, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengejar kondisi pelabuhan di Indonesia sama seperti di Malaysia dan Singapura. Masalahnya, akses masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia tidak lancar karena kondisi sarana infrastruktur dan waktu operasional pelabuhan.
Asisten General Manager Pelayanan Logistik Pelabuhan Northport Malaysia Lim Seok Hua mengatakan, pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih dilakukan oleh pemerintah yang sangat birokratis. Akibatnya, banyak aturan yang menghambat sehingga tidak memperhitungkan sisi komersial perdagangan.
"Perlu mengubah pola pengelolaan pelabuhan di Indonesia menjadi privatisasi. Pihak swasta yang mengelola bukan lagi pemerintah. Jika sudah diprivatisasi, pekerja akan lebih giat bekerja sehingga yang ditarget adalah peningkatan layanan, pengusaha senang, dan memberi keuntungan," kata Lim Seok Hua.
(RYO/THT/OSA/OTW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Swasembada 2009: Revitalisasi 52 Pabrik Gula Butuh Dukungan

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

majalengka, KOMPAS - Sebanyak 52 pabrik gula di Indonesia, yang sebagian dalam kondisi memprihatinkan, saat ini membutuhkan dukungan untuk direvitalisasi. Langkah ini untuk mendukung target mewujudkan swasembada gula tahun 2009.
Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Selasa (19/6), pada dialog dengan petani tebu, perbankan, dan unsur pemerintah di Pabrik Gula (PG) Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjanji mendukung modernisasi dan revitalisasi PG itu. Ia meminta instansi dan pihak terkait, termasuk perbankan, ikut berperan dalam mendukung revitalisasi itu.
Selain ke PG Jatitujuh, Wapres juga mengunjungi PG Rendeng di Kabupaten Kudus dan PG Trangkil milik PT Kebon Agung di Kabupaten Pati (Jawa Tengah). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Marie E Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, serta direktur sejumlah bank.
Wapres bahkan juga menargetkan revitalisasi PG itu selesai maksimal tiga tahun, sebab waktu pembuatan fisik pabrik hanya butuh waktu dua tahun. "Kalau bisa, minggu depan draf (revitalisasi) sudah diserahkan di meja saya," ujar Kalla. Ia juga menegaskan, tiga bulan lagi ingin melihat perkembangan rencana modernisasi PG itu.
Revitalisasi PG, kata Fahmi Idris, sudah direncanakan. Program itu membutuhkan setidaknya Rp 3,46 triliun untuk 52 PG. Sejumlah bank juga sepakat menggulirkan dana untuk keperluan itu.
Namun, kata Fahmi, studi kelayakan dari pengucuran dana itu tetap diperhatikan, misalnya adanya luasan kebun tebu yang mencukupi. Jika tak mempunyai dukungan kebun yang cukup, rencana revitalisasi bisa dinilai kurang fisibel. Selain itu, perlu juga diperhatikan ketersediaan tenaga kerja, lokasi, dan faktor lain.
Kesejahteraan petani
Pentingnya revitalisasi PG juga muncul dalam dialog Wapres dengan petani tebu anggota Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di PG Rendeng. Apalagi, sejumlah PG yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Jateng diakui sudah uzur.
Misalnya, ujar Sulkhan (63), petani tebu asal Kudus, usia PG Rendeng yang lanjut, dibangun tahun 1840, membuat rendemen tak beranjak dari 6 persen. Ini membuat kesejahteraan petani tebu setempat tak beranjak.
Direktur Utama PTPN IX S Hartoyo mengakui, delapan PG di wilayahnya memang tua dan sudah waktunya direhabilitasi. Untuk tahap awal, PG Mojo di Kabupaten Sragen dan PG Rendeng yang akan direhabilitasi dengan dana sekitar Rp 800 miliar, termasuk untuk membiayai pembangunan instalasi pengolahan raw sugar (gula mentah) menjadi white sugar (gula putih).
PTPN IX juga berniat memperluas area kebun tebu dan area tanaman barunya. (nit/har/sup)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ekspedisi: "Mengejar" Pencari Kayu di Bengawan Solo

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

Ina Susilo dan Subhan SD

Bengawan Solo, yang melintas tepian hutan jati Randublatung, Kabupaten Blora, menjadi jalur bagi upaya pencurian kayu. Tim Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007 , Jumat (15/6), bahkan sempat memergoki aksi mereka.
Ranu (30) buru-buru memutar haluan perahu jukungnya yang tengah melaju di Bengawan Solo. Dalam sekejap haluan yang sebelumnya mengarah ke hulu, berputar ke arah hilir.
Begitu dua temannya, Suradi (40) dan Sahid (45), melompat ke atas, Ranu memacu perahu bermesin tempel itu sekencang-kencangnya. Potongan kayu yang mereka gergaji di tepian sungai pun ditinggalkan begitu saja.
Menggunakan teropong, dari kejauhan Tim Ekspedisi Bengawan Solo Kompas 2007 mengamati perahu jukung berukuran 7 meter x 0,9 meter itu terus melaju.
Perahu karet milik Pangkalan Marinir Surabaya berkemampuan 40 PK yang digunakan Tim Ekspedisi sejak 5 Juni lalu pun terus dipacu. Hanya beberapa menit, perahu itu terkejar.
Di tepian Bengawan Solo, yang membelah Pegunungan Kapur Kendeng, itu ketiganya turun, lalu berjongkok berjajar. Wajah mereka pucat diliputi ketakutan.
"Tidak tahu Pak. Saya baru datang. Saya cuma mengambil batang-batang pohon yang tersisa di sungai," kata Sahid ketika Tim Ekspedisi bertanya siapa yang memotong kayu besar tadi.
Setelah didekati lebih jauh, barulah mereka mengaku bahwa pohon besar yang tersisa setinggi 1 meter itu adalah hasil tebangan mereka. Setelah ditebang, pohon itu mereka gergaji menjadi balok atau papan.
Semula, ketiga lelaki ini mengaku hanya mengambil kayu sisa dari pohon yang telah tumbang di Bengawan Solo. Kayu ini dikumpulkan dan dijual kepada para perajin di Pasar Krawu atau Menden, Blora.
Biasanya, mereka menampung dulu kayu yang didapat. Setelah terkumpul satu colt diesel, mereka baru menjual. Harganya Rp 300.000-Rp 450.000 per colt.
Dikira aparat Perhutani
Dalam perbincangan lebih lanjut, Suradi dan dua tetangganya itu akhirnya mengakui ketakutan saat melihat perahu karet yang ditumpangi Tim Ekspedisi datang dari kejauhan. Sebab, perahu karet tim itu mirip perahu yang biasa digunakan aparat Perum Perhutani saat berpatroli.
"Sinten sing mboten wedi lek diuber-uber karo aparat (Siapa yang tidak takut kalau dikejar-kejar aparat)," ujarnya sambil tersenyum malu.
Setahun lalu, mereka memang pernah dua kali ditangkap aparat Perhutani. Meski tidak sampai diproses lebih lanjut, mereka mengaku terpaksa membayar Rp 100.000 untuk bisa dibebaskan. Menurut Suradi, "uang damai" yang diminta aparat berkisar Rp 100.000-Rp 300.000, tergantung jumlah kayu yang sedang diangkut.
Mencari kayu adalah pekerjaan sampingan bagi Sahid, Suradi, Ranu, dan banyak warga sekitar hutan jati Randublatung di perbatasan Jateng-Jatim. Pekerjaan pokok mereka tetaplah petani. Sesekali mereka juga mencari ikan di Bengawan Solo.
Seperti desa-desa lain di tepian Bengawan Solo di Bojonegoro, sawah dan permukiman mereka kerap diterjang banjir di musim hujan. Bertani juga sering tidak membuahkan hasil memuaskan. Maka, mencari kayu lalu menjadi andalan.
Hanya saja, mereka tidak sadar atau tak mau peduli bahwa penebangan pohon-pohon di sekitar aliran Bengawan Solo justru memperparah ancaman bahaya bagi hunian mereka.
Pencurian kayu, menurut petugas Kesatuan Pemangku Hutan Perum Perhutani yang ditemui Tim Ekspedisi, memang masih terjadi kendati jumlahnya menurun dari tahun ke tahun. Di wilayah Kuasa Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, misalnya, 4.716 pohon jati dicuri pada 2006, sedangkan sampai April 2007 sudah 512 pohon yang hilang.
Hal serupa terjadi di KPH Cepu yang luasnya 33.047,3 hektar (ha). Pada tahun 2006, 1.312 pohon jati dicuri, sedangkan sampai 2007 telah hilang 320 batang.
Di KPH Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 10.901 pohon jati senilai Rp 3,661 miliar dicuri pada 2005. Jumlah itu menurun pada 2006 menjadi 5.138 pohon senilai Rp 1,691 miliar, dan sampai Mei 2007 tercatat 329 pohon dicuri dengan kerugian Rp 301 juta.
Para pencuri kayu jati itu biasanya beraksi secara berkelompok, sampai 40 orang. "Mereka juga bersenjata tajam," kata Bagio, salah satu petugas lapangan di hutan jati Bojonegoro.
Itu sebabnya menangkap pencuri kayu juga tak mudah. Bisa berbahaya kalau hanya sendirian.
Pemahaman warga untuk menjaga hutan perlu ditumbuhkan. Tanpa itu, kerusakan lingkungan akan makin parah. Bukan hanya soal kerugian negara yang memprihatinkan, ancaman terjadinya banjir dan longsor pun makin besar....

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

IPTEK: Le Bourget 2007 dan Penerbangan Hijau

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

NINOK LEKSONO

"Efisiensi EasyJet = Tarif Rendah = Emisi Rendah"(EasyJet)

Setiap dua tahun sekali, pada tahun ganjil, di Bandara Le Bourget, di utara Paris, berlangsung pameran kedirgantaraan paling akbar di dunia. Tahun ini, pameran di Le Bourget itu adalah yang ke-47 kalinya dan ajang yang bernama resmi Salon International de L’Aeronautique et de L’Espace itu kali ini menghadirkan lebih dari 2.000 pemamer dari 42 negara dan dimeriahkan oleh 140 pesawat, baik dari jenis jet tempur, penumpang, angkut, bisnis, maupun helikopter.
Seperti terjadi selama satu dekade terakhir, persaingan antara raksasa pembuat pesawat Eropa (Airbus) dan Amerika (Boeing) kuat mewarnai pameran spektakuler tahun ini. Seperti dilaporkan kantor berita kemarin, Airbus langsung menggebrak dengan mengumumkan order besar pada pembukaan pameran, Senin (18/6), khususnya produk unggulan A-320, A-350XWB, dan superjumbo A-380.
Selain persaingan memperebutkan pasar pesawat terbang komersial, Pameran Paris kali ini juga berlangsung seiring dengan menguatnya isu lingkungan, khususnya masalah pemanasan global. Gejala pemanasan global sendiri disebabkan oleh penumpukan debu dan gas, terutama karbon dioksida, ke atmosfer sehingga radiasi sinar Matahari yang tiba di Bumi sulit dilepas kembali ke angkasa, membuat suhu di muka bumi meningkat. Gas karbon dioksida tadi terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, baik untuk pembangkitan listrik maupun untuk transportasi.
Menanggapi isu ini, kalangan kedirgantaraan pun berusaha menciptakan mesin-mesin pesawat yang memancarkan emisi gas buang rendah. Pesawat-pesawat generasi baru diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Penerbangan vs lingkungan
Menurut laporan Stern Review on the Economics of Climate Change, emisi karbon dioksida penerbangan mencakup 1,6 persen dari seluruh emisi gas rumah kaca global, dan diramalkan akan meningkat menjadi 2,5 persen pada tahun 2050. Proyeksi kenaikan disebabkan oleh meningkatnya transportasi udara pada tahun-tahun mendatang. Namun, secara keseluruhan kontribusi industri penerbangan dalam pemancaran karbon dioksida dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan pencemar udara lainnya. Ibaratnya, kalau industri penerbangan dihentikan seluruhnya pun, pengaruhnya akan kecil saja pada terjadinya perubahan iklim.
Meskipun demikian, perusahaan seperti EasyJet memutuskan untuk ambil bagian dalam pelestarian lingkungan melalui Environmental Code yang diwujudkan dalam tiga langkah, yakni efisien di udara, efisien di darat, dan berusaha memimpin upaya menciptakan masa depan penerbangan yang lebih hijau.
Pertama, upaya di atas diwujudkan dengan investasi untuk pesawat baru. Pesawat-pesawat baru menggunakan bahan bakar secara lebih efisien dibandingkan dengan model lama.
Kedua, melalui pemanfaatan pesawat secara efisien, dengan menarik jumlah penumpang lebih banyak. Karena jumlah penumpang per pesawat lebih banyak, maka pesaing yang menerbangi rute sama dengan pesawat sama namun dengan penumpang lebih sedikit akan kalah efisien, yaitu harus menggunakan bahan bakar per penumpang lebih banyak.
Kiat EasyJet lainnya untuk efisien adalah dengan menghindari bandara sibuk (congested hub airport), seperti London Heathrow dan Frankfurt Main. Bandara hub ini cenderung meminta pesawat untuk terbang lebih lama di ruang tunggu (holding pattern) dan perlu waktu lebih lama untuk taksi menuju dan dari landasan pacu (runway), yang berarti juga menggunakan bahan bakar lebih banyak.
Berikutnya, EasyJet memfokuskan diri pada penerbangan jarak pendek. Pada tahun 2006, jarak penerbangan maskapai ini rata-rata hanya 954 kilometer (km). Selain bisa memberi pilihan lebih banyak kepada para penumpang di Eropa, perusahaan ini memancarkan karbon jauh lebih sedikit. Dibandingkan dengan penerbangan London-Nice yang jauhnya 1.050 km, penerbangan jarak jauh London-Miami memancarkan emisi 10 kali lebih banyak, London-Singapura memancarkan emisi 16 kali lebih banyak, dan London-Sydney 18 kali lebih banyak.
Sementara di antara langkah yang ditempuh di darat adalah penggunaan peralatan darat seminimal mungkin, pembatasan penaikan katering hanya dua kali sehari, penerapan layanan hanya satu kelas, dan meminimalkan limbah. Perawatan pesawat pun dilakukan dengan bahan kimia yang mematuhi persyaratan lingkungan ketat.
Lalu, untuk membantu mewujudkan masa depan penerbangan yang lebih hijau, EasyJet akan memanfaatkan posisi sebagai Ketua Asosiasi Maskapai Tarif Rendah Eropa (ELFAA) untuk menegakkan pemantauan emisi karbon bagi penerbangan yang berasal atau tiba di Eropa, memberi penghargaan kepada maskapai yang efisien secara lingkungan, dan menghukum mereka yang tidak efisien.
Sebagai ketua asosiasi, EasyJet juga akan mendorong diterimanya Single European Sky untuk seluruh Uni Eropa guna meningkatkan keselamatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas sistem manajemen lalu lintas udara Eropa yang sangat terfragmentasi dan tidak efisien.
Kepada para pembuat mesin pesawat EasyJet juga akan meminta agar teknologi yang dikembangkan untuk pesawat jarak jauh (yang ramah lingkungan) bisa diterapkan juga untuk pesawat jarak pendek masa depan.
EasyJet sendiri membuat desain pesawat yang ia sebut sebagai EcoJet, yang ditargetkan bisa memangkas emisi CO>jmp 2008m<>h 7028m,0<>w 7028m<2>jmp 0m<>h 9738m,0<>w 9738m< hingga 50 persen pada tahun 2015. EcoJet yang digambarkan oleh EasyJet mungkin mengingatkan orang pada pesawat Avanti rancangan pabrik Piaggio yang efisiensi bahan bakarnya 40 persen lebih tinggi dibandingkan pesawat jet bisnis.
Kontribusi
Menyusul keluarnya desain pesawat baru, seperti EcoJet yang ditargetkan bisa memangkas emisi karbon hingga setengahnya, kalangan ahli kedirgantaraan mulai membahas mungkin tidaknya hal itu dicapai, atau malah mempertanyakan, apakah EcoJet bisa terbang.
Akan tetapi, terlepas dari munculnya reaksi kritis itu, apa yang diprakarsai oleh EasyJet kuat memancarkan semangat lingkungan. Ini tentu kontribusi yang baik, mengingat gejala pemanasan global sudah menjadi kenyataan yang sulit disangkal (lihat misalnya Unstoppable Global Warming, Fred Singer & Dennis Avery, 2007).
Dalam konteks ini, kontribusi setiap industri—betapa pun kecil seperti penerbangan—akan tetap sangat berarti.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hentikan Sementara Pengiriman TKI

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

Mennakertrans Akan Panggil PJTKI yang Memberangkatkan Ceriyati

Jakarta, Kompas - Menyusul terungkapnya kasus Ceriyati, tenaga kerja Indonesia atau TKI yang melarikan diri dari majikannya, pemerintah diminta menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Langkah itu bisa menjadi desakan bagi Malaysia untuk memperbaiki perjanjian bilateral perlindungan hukum TKI.
"Saya setuju jika momentum ini dimanfaatkan untuk menarik (deportasi) kembali buruh-buruh migran dari Malaysia. Atau, mereka dikumpulkan ke suatu tempat dengan biaya tanggungan pemerintah, sampai Malaysia memberikan jaminan (perbaikan perjanjian bilateral). Setidaknya, hentikan pengiriman sementara TKI (baru) ke sana," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Indonesia Anis Hidayah Wahyu Susilo di Jakarta, Selasa (19/6).
Anis khawatir jika sikap pemerintah hanyalah reaktif dan kemudian tidak berbuat apa-apa sebagai upaya perbaikan. Padahal, katanya, yang lebih dibutuhkan ke depan adalah antisipasi dan sikap responsif pemerintah.
Ia lalu memberi contoh kasus Nirmala Bonad, TKI asal Nusa Tenggara Barat yang juga dianiaya majikannya di Malaysia. Kasus yang mencuat tiga tahun lalu itu sampai sekarang ternyata belum jelas penyelesaian hukumnya.
Berkaitan dengan pengiriman TKI itu, Anis mengimbau pemerintah tak hanya terpaku pada perhitungan ekonomis atau hilangnya potensi devisa, tetapi bagaimana meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam hal pengiriman TKI. Sebab, ini menyangkut langsung nasib keselamatan sekitar 300.000 TKI di sana.
Untuk itu, Anis mengusulkan agar pemerintah mendorong kembali lahirnya nota kesepahaman (MOU) di bidang perlindungan TKI dengan Pemerintah Malaysia. Sebab, perjanjian sebelumnya, yaitu MOU tentang Penempatan TKI, tidak mengakomodasi perlindungan hukum TKI. Bahkan, terdapat banyak kekurangan. Misalnya, tentang penguasaan paspor oleh majikan. Ketentuan ini yang salah satunya dinilai merugikan dan melemahkan posisi tawar TKI.
Sudah diproses
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno menyatakan, kasus Ceriyati binti Dapin (34) sudah ditangani secara cepat dan tegas. Ceriyati sudah dibawa ke rumah sakit dan ditangani secara medis.
"Majikan Ceriyati sudah ditahan polisi. Proses hukum tetap jalan. Agency yang menempatkan Ceriyati ke majikannya yang bernama Ivone Siew juga ditangkap," kata Erman seusai Pencanangan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi di Sragen, Jawa Tengah, Selasa.
Dalam acara ini Mennakertrans melepas 106 TKI dari Jateng ke Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hongkong.
Erman mengatakan, Depnakertrans juga akan memanggil Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Ceriyati. (SON/JON)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Lapindo Tolak Temui Warga

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

SIDOARJO, KOMPAS - Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kesulitan memanggil manajemen Lapindo Brantas Inc untuk dipertemukan dengan warga korban lumpur dari Jatirejo dan 70 pedagang di Jalan Raya Jenggolo, Jatirejo, Porong, Sidoarjo.
Kepala BP BPLS Sunarso, Selasa (19/6), mengatakan, pihaknya sudah menghubungi Lapindo untuk dipertemukan dengan warga, tetapi Lapindo menolak. "Enggak tahu kenapa Lapindo tidak mau ketemu warga," kata Sunarso saat ditanya alasan Lapindo.
Kepala Humas BP BPLS Ahmad Zulkarnain, yang berupaya menghubungi pihak Lapindo agar bertemu dengan warga, mendapat jawaban bahwa Lapindo tak mau berhadap-hadapan dengan warga karena takut ditekan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan ini menjadi syarat dari warga sebelum semburan air bercampur pasir—terjadi di bekas rumah makan milik Herman di Jalan Raya Jenggolo—ditanggulangi oleh BP BPLS. Dalam pertemuan ini warga akan menagih ganti rugi yang dijanjikan Lapindo.
Penolakan Lapindo itu membuat BP BPLS sulit menanggulangi semburan air yang semakin tinggi. Genangan air yang diakibatkan semburan terus meluas. Kemarin, semburan air mencapai ketinggian rata-rata 2 meter, bahkan bisa mencapai 6 meter. Adapun genangan air mulai masuk ke badan Jalan Raya Jenggolo yang merupakan jalur utama dari Surabaya ke daerah timur/selatan Jawa Timur.
Salah satu perwakilan warga dan pedagang, Ali Usman, mengatakan, sebelum ada pertemuan dengan Lapindo, pihaknya akan tetap menolak segala upaya menanggulangi semburan. "Kami masih menunggu itikad baik dari Lapindo," ujarnya.
Vice President Administration and Human Resources Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teryana mengatakan, Lapindo selalu membuka diri untuk membicarakan masalah yang dihadapi korban lumpur, tetapi keberadaan BPLS sebagai lembaga yang berwenang menangani lumpur mesti ada di depan.
Prinsip Bernoulli dicoba
Meski menolak segala upaya menanggulangi semburan air dan gas, warga tetap memberikan kesempatan kepada tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk bereksperimen di titik semburan itu.
Tim yang diprakarsai oleh alumnus teknik mesin ITS, Djaja Laksana, ini mencoba menggunakan Prinsip Bernoulli guna mematikan semburan. Intinya adalah semburan air dihentikan menggunakan tekanan semburan itu sendiri atau counter pressure.
Dari pengukuran awal diketahui tekanan semburan adalah 1 kg/cm>sup<2>res<>res< sehingga diperlukan pipa 10 meter untuk menutup. Akan tetapi, setelah dipasang 12 meter semburan tetap saja tidak berhenti. Djaja menyatakan itu karena salah ukur tekanan. (apa)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

KUNJUNGAN SELEBRITI: Beckham Dikabarkan ke Yogyakarta

KOMPAS - Rabu, 20 Juni 2007

Yogyakarta, Kompas - Bintang sepak bola David Beckham dikabarkan tiba di Yogyakarta, Selasa (19/6) malam. Ia tiba dari Singapura dengan menggunakan pesawat jet khusus di Bandara Adisutjipto. Namun, sampai berita ini diturunkan belum ada pihak yang bisa mengonfirmasi kedatangan suami Victoria tersebut.
Kabar rencana kedatangan Beckham sudah berembus sejak siang. Menurut petugas di bandara, sejak siang beberapa kru televisi dan wartawan surat kabar sudah nongkrong di ruang kedatangan VIP.
Sore hari, wartawan bahkan seperti berduyun-duyun datang ke Bandara Adisutjipto. Namun, mereka hanya menunggu tanpa kejelasan. Beberapa bahkan mulai kabur sejak pukul 19.00.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Cabang PT Angkasa Pura I Bambang Sugito membenarkan adanya pesawat carter dari Singapura yang tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Namun, dia mengaku tidak mengetahui siapa yang berada di dalam pesawat jet tersebut.
David Beckham, menurut informasi yang diperoleh Kompas, datang dari Singapura dengan mencarter pesawat jet. Diperkirakan bintang Real Madrid yang akan pindah ke Los Angeles Galaxy itu akan berlibur beberapa hari di sekitar Yogyakarta.
Pihak resepsionis di Executive Lounge di Bandara Adisutjipto juga menyampaikan hal yang sama. Executive Lounge ini biasanya dilalui sebagai pintu keluar tamu atau orang yang menggunakan pesawat carter. Namun, ketika ditunggu dari pukul 19.30 sampai 21.15 tidak ada yang keluar dari pintu itu. Demikian juga dari bagian kedatangan umum.
Akan tetapi, salah seorang petugas di Executive Lounge mengatakan, David Beckham sudah keluar dari pintu Executive Lounge. (PRA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...