Airbus BELUGA

Pesawat ini sejatinya pesawat angkut, sehingga disebut A300-600ST. Artinya, dasarnya memang dari Airbus A300-600 yang dikembangkan dan difungsikan sebagai Super Transporter. BELUGA biasa berkeliling antar pabrik Airbus yang tersebar di berbagai negara Eropa Barat.



Pengembagannya dimulai Agustus 1991. Terbang perdana 13 September 1994 dan 'entry into service' bersama Airbus pada bulan Januari 1996.
Mesin yang dipakai adalah : "two 262.4kN (59,000lb) class General Electric CF6-80C2A8 turbofans".

Inilah aksi si BELUGA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Menperin usulkan insentif bagi perusahaan yang akan go public

Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Menperin mengusulkan kepada menkeu agar memberikan insentif terhadap perusahaan manufaktur yang akan masuk ke pasar modal (go public) berupa penundaan pembayaran pajak. Insentif itu dimaksudkan untuk mendorong perusahaan manufaktur masuk ke lantai bursa sebagai salah satu strategi mendapatkan pendanaan dalam aksi ekspansi guna menghadapi persaingan di pasar bebas."Selama ini terdapat perusahaan yang mengalami keterbatasan sumber daya finansial dan akses ke perbankan untuk membiayai ekspansi. Pasar modal diharapkan bisa memberikan solusi pembiayaan alternatif," kata Menperin Fahmi Idris pada Seminar Indonesia Investor Forum II bertema Reidentifikasi Sektor Industri Potensial: Menangkap Pembiayaan Pasar Modal, kemarin. Namun, Menperin tidak merinci secara spesifik tentang aturan insentif baru tersebut. Dia hanya mengatakan pemberian insentif perpajakan kepada perusahaan yang akan go public tersebut sesuai dengan PP No.1/2007 tentang pemberian fasilitas PPh. Menko Perekonomian Boediono mengatakan pengembangan sektor riil saat ini tidak dapat dipisahkan? dari kegiatan di pasar modal.? "Karena hasil dari penjualan saham perusahaan di pasar modal akhirnya juga digunakan untuk ekspansi bisnis. Jadi tidak benar adanya pembatasan sektor riil dan sektor keuangan."Oleh sebab itu, kata Boediono, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan baru yang ditujukan untuk makin menggerakkan sektor riil.Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi. "Beberapa perusahaan terbuka seperti PT Excelcomindo Pratama Tbk dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk baru saja merealisasikan perluasan investasi."Menurut data BKPM, PT Excelcomindo Pratama Tbk akan merealisasikan tambahan? investasi senilai US$532,21 miliar untuk menyelenggarakan jasa telepon, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebesar US$391,57 miliar untuk pengembangan pabrik kertas industri dan kertas budaya. Sementara itu, Mobile-8 Telekom Tbk mengajukan izin investasi perluasan senilai US$421,68 miliar.Menurut Fahmi, perusahaan yang bergerak di tiga sektor manufaktur yakni industri makanan dan minuman, elektronik, dan tekstil memiliki potensi paling besar untuk masuk lantai bursa. Menperin menambahkan institusi pasar modal perlu? mereformasi diri? dengan memangkas birokrasi perizinan yang berbelit-belit, sehingga menjadi lembaga yang lebih dipercaya.?
(Neneng Herbawati) (yusuf. waluyo@bisnis.co.id)
Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BKPM garap Kendal jadi kawasan industri otomotif

Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengembangkan kawasan baru bagi industri otomotif yaitu di Kendal, Jateng, menyusul makin padatnya kawasan industri di Jakarta. "Saat ini industri otomotif di Jakarta sudah sesak. Jabar dan Jateng bisa jadi alternatif," kata Kepala BKPM Muhammad Lutfi seusai acara Investor Forum 2 di Jakarta, kemarin.Dia mengatakan salah satu daerah yang dinilai strategis untuk pengembangan kawasan industri baru buat sektor otomotif adalah Kendal.BKPM akan menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah khusus pengembangan industri otomotif dan menjadi bagian dari program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Lutfi menuturkan Kendal merupakan daerah strategis untuk pengembangan KEK, khususnya industri otomotif. Selain dekat dengan fasilitas pelabuhan Tanjung Emas, kabupaten ini juga dekat dengan industri pendukung sektor otomotif. "Jarak Kendal dengan pelabuhan Tanjung Emas Cuma 20 menit, dan potensi pasar otomotif itu di pulau Jawa."Dia menambahkan faktor pendukung lain yang dimiliki Kendal adalah upah minimum rata-rata (UMR) di kawasan ini relatif masih kompetitif dibandingkan Jakarta atau daerah lain yaitu di bawah Rp700.000. Faktor pendukung lainnya, jelas Lutfi, infrastruktur kelistrikannya di Kendal juga menunjang. Namun, Lutfi menegaskan, rencana pengembangan KEK dan industri otomotif itu masih dalam kajian. Dia berharap dua-tiga tahun lagi bisa terealisasi dengan pengembangan kapasitas produksi otomotif di daerah itu sekitar 150.000 unit.Kepala BKPM menambahkan pihaknya akan mendorong pemerintah pusat memberikan insentif untuk KEK dan wilayah khusus industri otomotif itu. "Selanjutnya BKPM akan meminta Pemda Jateng memfasilitasi industri yang akan mengembangkannya di kemudian hari. Setelah itu, kami akan jual ke luar negeri bahwa Kendal lokasi strategis untuk pengembangan industri otomotif."Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo menilai rencana ini sangat positif buat industri otomotif yang memang saat ini terkendala dengan persoalan transportasi dan kemacetan lalu lintas di sekitar Jakarta."Kalau jadi, itu potensial untuk China. Juga yang lain yang mau masuk seperti Renault atau Tata yang tadinya mau mengambil Texmaco."? Jika pemerintah serius menyiapkan Kendal sebagai KEK otomotif, lanjutnya, insentif yang ditawarkan harus lebih bagus dibandingkan yang berlaku secara nasional maupun yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dan Banten.
(neneng. herbawati@bisnis.co.id/ahmad. muhibbuddin@bisnis.co.id)
Oleh Neneng Herbawati & Ahmad Muhibbuddin
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Paket ekonomi terbit pekan ini

BISNIS - Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Pemerintah pekan ini mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru yang isinya mencakup pembaruan dari tiga paket sebelumnya, yaitu paket perbaikan investasi, percepatan infrastruktur, dan reformasi sektor keuangan. "Dalam paket baru ini akan dimasukkan juga paket keempat, yakni kebijakan di sektor usaha kecil dan menengah," tutur Menko Perekonomian Boediono di hadapan peserta Indonesia Investor Forum ke-2, di Jakarta, kemarin. Paket kebijakan baru ini, menurut dia, akan memasukkan juga tentang PP Pelaksanaan Penanaman Modal, dan penyingkatan waktu pengurusan perizinan investasi di Indonesia. Selain itu, lanjutnya, dimasukkan pula beberapa proyek infrastruktur yang sudah siap untuk ditawarkan kepada swasta dengan mekanisme PPP (public private partnership)."Banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang sekarang sudah siap untuk ditawarkan kepada swasta agar ikut membangunnya."Menko Boediono mengatakan dalam paket baru itu akan dibahas pula langkah perbaikan keuangan a.l. di sektor nonbank. Nanti, lanjutnya, pasar modal dan asuransi akan melihat paket itu juga. Mengenai kebijakan di sektor UKM, diharapkan dapat memperbaiki aturan-aturan yang dirasa menghambat sektor tersebut.Di tempat yang sama, staf ahli Menko Perekonomian M. Ikhsan menyatakan paket kebijakan baru itu sudah selesai, dan tinggal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dibahas di sidang kabinet. "Besok [hari ini] dijadwalkan dilaksanakan sidang kabinet dan paket ini akan dibahas di situ. Nanti Presiden yang akan memilih apa nama paket kebijakan baru ini."Selain paket kebijakan perekonomian baru ini, kata Ikhsan,? pemerintah akan mengeluarkan sejumlah paket peraturan perpajakan dalam bentuk PP ataupun Peraturan Menteri Keuangan. "Jadi, masih banyak peraturan yang akan kami keluarkan sebagai upaya mendorong iklim investasi."Secara terpisah, Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan semangat kebijakan paket investasi itu untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, termasuk UKM. "Paket kebijakan investasi itu akan menjadi payung besar? pembenahan sektor riil, termasuk regulasi yang menjadi beban akan dihapuskan. Untuk paket kebijakan sebelumnya yang sudah jalan, akan dievaluasi dan yang belum akan kita benahi," tuturnya kepada Bisnis.Dalam paket kebijakan yang baru, pengembangan UKM akan dimulai dari pola pembiayaan, peluang dan akses pasar, dan peningkatan kewirausahaan.Selain itu, berbagai perda yang menghambat investasi akan diminta untuk dihapuskan melalui instruksi presiden (inpres). Menurut sumber Bisnis, peraturan daerah menyangkut penanaman modal sangat banyak, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Untuk Sumut saja, misalnya, sekitar 29 Perda, Sumbar 4 perda, Riau 10 perda, Sumsel 19 perda, Bangka Belitung 12 perda, Jabar 39 perda, Jateng 11, Surabaya 23 perda, dan beberapa provinsi lainnya. Kredit sektor riilEdy menambahkan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan juga menjadi bagian dari paket tersebut.? Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi penjaminan kredit perbankan untuk sektor riil yang prospektif."Perbankan saat ini mengetahui industri mana saja yang layak mendapat kucuran kredit. Karena itu, pemerintah dan BI akan berkoordinasi untuk memfasilitasi, memantau, dan mengawasi di lapangan." Bahkan dalam paket itu, pemerintah juga akan menertibkan perusahaan-perusahaan berjangka yang memperdagangkan indeks, komoditas, nilai tukar dan lainnya.Menyangkut pengembangan di sektor infrastruktur, kebijakannya lebih mengarah ke soal pertanahan, pengembangan perkeretaapian, dan kelistrikan yang lebih rinci. "Pembahasan paket kebijakan investasi ini? sangat intens dan hati-hati. Kami anggota tim seperti melakukan uji tesis setiap minggu, untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada."Edy memberi contoh soal target yang sudah ditentukan, misalnya, pelaksanaan Indonesia National Single Window yang mulai dilaksanakan akhir 2007 akan dibarengi dengan sistem pelayanan informasi investasi terpadu secara online. "Calon investor nanti bisa mengajukan izin cukup dengan online,? bahkan hingga bongkar barang? di pelabuhan orangnya tidak perlu datang."Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi ketika dikonfirmasi tadi malam mengatakan instansinya tidak mengetahui paket kebijakan itu secara rinci. "Yang saya tahu paket kebijakan itu akan dibawa oleh Menko Perekonomian besok [hari ini] ke rapat kordinasi terbatas di Istana. Isinya difokuskan untuk menggerakkan sektor riil dan UKM."Namun, dia membenarkan mengenai persiapan layanan? investasi terpadu yang akan dilakukan secara online. Persiapannya sudah mengarah ke sana, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada budget yang disiapkan.
(02) (diena. lestari@bisnis.co.id/neneng. herbawati@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari & Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bush Pilih Zoellick Pimpin Bank Dunia

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Wolfowitz lengser setelah diterpa badai skandal pemberian kompensasi besar kepada Shaha Riza Ali, anggota staf bank sekaligus kekasihnya.

WASHINGTON -- Teka-teki tentang siapa Presiden Bank Dunia pengganti Paul D. Wolfowitz mulai tersibak setelah kemarin Presiden Amerika Serikat George W. Bush akan mengajukan nama Robert Zoellick, bekas Wakil Menteri Luar Negeri Amerika.
"Pengalaman dan karier panjang Zoellick di perdagangan, keuangan, dan diplomasi internasional membuatnya unik untuk menerima tantangan ini," kata pejabat senior Gedung Putih kemarin.
Menurut tradisi bank itu, Amerika mengajukan nama calon presiden bank tersebut, biasanya warga negara Abang Sam, tapi harus mendapat persetujuan 24 anggota Dewan Direktur Bank Dunia.
Zoellick disiapkan menggantikan Wolfowitz, yang mundur pada 30 Juni mendatang. Wolfowitz lengser setelah diterpa badai skandal pemberian kompensasi besar kepada Shaha Riza Ali, anggota staf bank sekaligus kekasihnya.
Setelah nama Zoellick disebut, dewan direktur mengeluarkan pernyataan positif. Menurut mereka, pemimpin bank yang baru haruslah punya catatan kepemimpinan yang sudah terbukti dalam menata organisasi besar internasional.
Wakil Presiden Senior Bank Dunia Francois Bourguignon mengatakan Zoellick punya pengalaman yang akan berguna untuk jabatan barunya ini. "Dulu dia berunding atas nama Amerika dalam Putaran Doha, jadi dia sangat tahu masalah-masalah perdagangan dunia dan peran perdagangan dalam mempercepat pembangunan di negara miskin dan berkembang," katanya.
Zoellick, 53 tahun, menjadi wakil Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice pada 2005 setelah empat tahun menjabat Wakil Perdagangan Amerika Serikat. Dia kemudian menjadi pejabat eksekutif lembaga keuangan internasional Goldman Sachs hingga kini.
Sebagai wakil menteri, Zoellick menangani perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Sudan. Sebelum masuk Departemen Luar Negeri, dia juga menjadi pemeran utama dalam perundingan yang membawa Cina dan Taiwan masuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memperlancar perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura, Cile, Australia, dan Maroko.
Ketua WTO Pascal Lamy dan Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Kouchner sama-sama menyambut baik pencalonan Zoellick itu. Tapi, "Dia (Zoellick) harus menegakkan kembali kepercayaan diri Bank Dunia setelah bab gelap Wolfowitz itu," kata Kouchner.
BBC AFP AP IWANK

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah Protes Penggerebekan Sutiyoso di Sydney

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Pemerintah secara resmi mengajukan protes kepada pemerintah Australia kemarin.

JAKARTA -- Kasus didatanginya Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso oleh polisi federal Australia saat berada di Sydney, Selasa lalu, berbuntut panjang. Pemerintah secara resmi mengajukan protes kepada pemerintah Australia kemarin.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda semalam memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu Wirajuda mengatakan ada dua hal yang dipermasalahkan. Pertama, aspek prosedural. "Cara polisi masuk hotel tanpa minta izin itu sangat tidak pantas," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Soeryo Legowo, seusai pertemuan itu.
Yang kedua adalah substansi pemanggilan. "Bagi Indonesia, kasus Balibo sudah selesai dan sudah ditutup," kata Hassan.
Farmer seusai pertemuan mengatakan ia akan menghubungi Sutiyoso. Tapi ia enggan menjelaskan lebih lanjut tanggapan pemerintahnya. "Tidak enak jika berbicara kepada wartawan sebelum bisa menghubungi Sutiyoso," katanya.
Sutiyoso, yang tengah berada di Sydney untuk menghadiri undangan Menteri Utama Negara Bagian New South Wales Morris Lemma, diminta polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Balibo, yang menewaskan lima wartawan di Timor Timur pada 1975. Sidang itu digelar di pengadilan Negara Bagian New South Wales. Tapi Sutiyoso menolak panggilan itu dan mempersingkat kunjungannya sehari lebih cepat.
Sutiyoso mengaku marah terhadap perlakuan petugas polisi Australia, yang memasuki kamarnya di Hotel Shangri-La tanpa mengetuk pintu dan menggunakan kunci master. "Saya sangat marah dan merasa dilecehkan atas kasus itu," kata Sutiyoso di kantornya di Jakarta kemarin.
Ia menuntut pemerintah Australia meminta maaf atas perlakuan tersebut secara resmi karena dirasakannya sudah melecehkan dan menyinggung harkat-martabat Indonesia. "Sekarang ini minta maaf paling penting," ujarnya.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat juga menilai pemerintah Australia tidak memperhatikan hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Pemerintah Australia tidak bisa serta-merta memproses hukum ketika Sutiyoso menghadiri undangan di New South Wales," kata Gayus, anggota Komisi Hukum DPR.
Namun, ia menilai tindakan Australia itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika tidak, dia melanjutkan, negara-negara lain yang juga melaksanakan ratifikasi deklarasi hak asasi manusia PBB dapat melakukan hal yang serupa dengan pemerintah Australia.
"Kalau tidak diselesaikan, korban pelanggaran HAM akan mengadu ke lembaga internasional, sehingga negara-negara yang ikut meratifikasi boleh menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM," ujarnya.
Dalam peristiwa Balibo tersebut, Sutiyoso mengatakan ia tidak berada di Balibo bersama pasukannya. Tapi, soal di mana ia berada, Sutiyoso enggan mengatakannya. "Kalian tidak perlu tahu," ujarnya.
Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosfiah, yang dianggap oleh pihak Australia bertanggung jawab dalam kasus Balibo, mengatakan bahwa Sutiyoso tidak mengetahui peristiwa itu. "Sutiyoso tidak ada di sana (Timor Timur) waktu itu," kata Yunus.
NUR ROCHMI ZAKY INDRAWAN OKTAMANDJAYA KURNIASIH ERWIN DEWI ANGGRAENI


Kasus Balibo Bisa Jadi Kejahatan Perang
Mark Tedeschi, pengacara pemerintah Australia, kemarin mengumumkan ada "bukti tak terbantahkan" bahwa lima wartawan yang tewas di Balibo, Timor Timur, pada Oktober 1975, itu dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Para wartawan itu tidak terbunuh karena terjebak baku tembak, tapi secara sengaja dibunuh tentara Indonesia yang masuk ke Balibo," kata pengacara pada penyelidikan koroner atas kematian para wartawan itu.
Menurut Tedeschi, kasus ini termasuk kejahatan perang dan dapat diadili pengadilan persemakmuran Australia. Dia meminta Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran, yang menangani kasus federal, mengangkat kasus ini sebagai kejahatan perang.
Selama ini kasus tersebut disidang di pengadilan koroner Negara Bagian New South Wales, Australia, sehingga yurisdiksinya tak mencakup wilayah Indonesia. "Sedikitnya tiga wartawan ditembak oleh tentara Indonesia setelah diperintahkan oleh Kapten Yunus Yosfiah. Dia (Yunus) juga ikut dalam penembakan tiga orang ini," kata Tedeschi.
Menurut Tedeschi, seorang wartawan ditembak secara terpisah dan yang kelima ditikam sampai mati oleh Christoforus Da Silva, tentara Indonesia. Wartawan yang jadi korban adalah Malcolm Rennie dan Brian Peters dari Inggris, Greg Shackleton dan Tony Stewart dari Australia, serta Gary Cunningham asal Selandia Baru.
Yunus Yosfiah, yang kemudian menjadi Menteri Penerangan, memang memimpin operasi TNI di Balibo untuk memerangi Fretilin. Tapi, "Tidak benar saya terlibat (penembakan wartawan)," kata dia. Yunus juga membantah keterlibatan Sutiyoso dalam kasus Balibo itu. "Sutiyoso tidak ada di sana waktu itu," kata Yunus.
AFP AAP ABC ERWIN DARIYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sepetak Tanah Warisan Leluhur

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Tanah sengketa tersebut berada di perbatasan Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur.

Pagi berdarah di Pasuruan, Selasa kemarin, punya riwayat panjang. Perebutan ratusan hektare tanah antara warga Desa Alas Tlogo dan Sumber Anyar dan TNI Angkatan Laut itu adalah kasus lama. Tanah sengketa tersebut berada di perbatasan Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur.
Ketegangan memenuhi udara pada Minggu lalu, tepatnya ketika sebuah perusahaan swasta mulai menjalankan traktor di tanah sengketa. "Warga memprotes tanahnya digarap pihak lain," kata Purwoko, Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Nguling, kepada Tempo kemarin.
Purwoko mengaku sudah meminta perusahaan swasta itu menghentikan aktivitasnya. Permintaan melalui petugas marinir di Grati, Pasuruan, itu dipenuhi. Namun, esoknya, giliran tanah warga di Desa Alas Tlogo yang dibajak untuk ditanami tebu oleh perusahaan swasta tersebut.
Ketegangan antara warga dan pasukan marinir yang mengawasi tanah sengketa pun memanas. Warga Desa Alas Tlogo dan Sumber Anyar kompak menolak keterlibatan perusahaan swasta. Warga tak menggubris penjagaan aparat marinir yang makin intensif.
Tanah yang diperebutkan meliputi 543 hektare di Desa Sumber Anyar dan 539 hektare di Desa Alas Tlogo. Menurut warga, tanah sengketa ini adalah warisan leluhur. Namun, Purwoko menjelaskan, pada 1962 tiba-tiba tanah warga dikuasai TNI Angkatan Laut untuk Proyek Permukiman Angkatan Laut (Prokimal).
Ketika rezim Orde Baru terguling dan gelombang reformasi bergulir, warga mengungkit kepemilikan tanah mereka. Persoalannya, tanah tersebut telah disewakan kepada perusahaan swasta, menyusul keputusan pengadilan setempat yang memenangkan TNI Angkatan Laut dalam sengketa tanah ini.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan pernah memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak TNI Angkatan Laut. Hasilnya, disepakati warga akan direlokasi dengan ganti rugi tanah 500 meter per segi untuk tiap keluarga. Dan selama relokasi belum terwujud, warga dibolehkan menggarap tanah sengketa. "Faktanya, tanah disewakan ke pihak swasta" ucap Purwoko.
Menurut Herlambang Perdana, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut membuat warga terpaksa berhadapan langsung dengan aparat marinir. "Itu sebenarnya bermula dari tanah rakyat yang diklaim Prokimal," tutur Herlambang, yang juga mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, kemarin.
ZED ABIDIEN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ditemukan Lagi, 2.000 Rekening Liar Milik Kementerian

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

"Ini bisa tumbuh terus."

JAKARTA -- Departemen Keuangan kembali menemukan 2.000 rekening baru yang tidak jelas atau liar. Rekening ini dimiliki 23 kementerian dan lembaga negara.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao menuturkan rekening itu umumnya disimpan di daerah. Itu sebabnya baru ketahuan belakangan. Berbagai dana nonbujeter kementerian dan lembaga negara diduga disimpan di rekening tersebut.
"Ini baru temuan awal, hanya nomor-nomor rekening yang masuk. Belum ketahuan nilainya dan pihak-pihak yang mengirim dana ke rekening tersebut," kata Hekinus dalam acara perayaan ulang tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-24 di Jakarta kemarin.
Sebagian dana di daerah itu, kata dia, merupakan dana dekonsentrasi atau dana bantuan untuk daerah. Namun, yang menjadi masalah, rekening-rekening itu tidak masuk dalam daftar rekening resmi--yang terdaftar di Departemen Keuangan. "Ini bisa tumbuh terus dan akan kami tertibkan supaya aliran dana tidak keluar dari sistem."
Hekinus akan memeriksa lebih lanjut rekening-rekening tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab atas rekening ini. Dia menolak menyebutkan secara detail instansi tersebut. "Tidak etis, karena pemeriksaan belum menyeluruh."
Dengan adanya temuan baru ini, berarti total rekening liar yang sudah ditemukan mencapai 5.195. Sebelumnya, hingga Februari 2006, telah ditemukan 3.195 rekening liar dengan nilai Rp 17,6 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.303 rekening senilai Rp 8,5 triliun.
Sebanyak 3.195 rekening liar tersebut, menurut Hekinus, telah diklasifikasi menjadi tujuh kelompok (lihat tabel). Sedangkan yang 2.000 rekening belum bisa dikelompokkan karena masih temuan awal. "Tapi ada juga pos dari dana bujeter kementerian dan lembaga negara," kata dia.
Pemerintah, kata dia, akan terus menertibkan rekening liar tersebut. Penutupan terhadap rekening liar sebelumnya memberikan kontribusi ke penerimaan negara hingga Rp 5,5 triliun.
Menurut dia, adanya rekening liar ini menyebabkan laporan keuangan pemerintah pusat selalu dinilai disclaimer atau tak diberi opini oleh BPK.
Kepala BPKP Didi Widayadi mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan pengawalan yang baik sehingga praktek-praktek penyimpangan bisa diminimalkan. Adanya rekening liar ini, kata dia, seharusnya diselidiki dengan baik konteks pemanfaatan dananya. "Akuntabilitas harus ditekankan di sini sehingga pengelolaan keuangan ke depan semakin baik," ujar Didi.
ANTON APRIANTO


Kelompok Rekening Liar

No
Kelompok
Rekening
Nilai (Rp Miliar)

1
Rekening bendahara penerimaan atau pengeluaran
1.309
4

2
Rekening escrow (penampungan sementara)
5
0,301.5

3
Rekening jaminan
1.221
2.600

4
Rekening titipan pihak ketiga
173
3.500

5
Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain
256
2.100

6
Rekening belum klarifikasi
214
0,142.6

7
Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang ditutup pada tahapI
17
4.700

Sumber: Departemen Keuangan

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Marinir dan Warga Bentrok, Lima Orang Tewas

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Komandan Pusat Latihan Tempur Grati dicopot.

PASURUAN -- Lima orang tewas dan tujuh lainnya luka terkena tembakan dalam bentrokan antara ratusan warga dan belasan anggota pasukan marinir di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, kemarin.
Salah satu korban meninggal adalah bayi 3 tahun bernama Choirul bin Sutrisno. Dia tertembak saat digendong sang ibu, Mistin, 27 tahun, yang juga meninggal dengan luka tembak di bagian dada. Choirul tewas saat dioperasi di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Kota Malang. Di dadanya bersarang peluru tajam senjata laras panjang.
Tiga korban tewas lainnya adalah Sutam, 45 tahun, Siti Khotijah (20), dan Rohman (41), semuanya dari Desa Alas Tlogo. "Siti Khotijah sedang hamil lima bulan," tutur Sani, kerabat korban, di Rumah Sakit Syaiful Anwar.
Saksi mata di lokasi kejadian, Bura'i, yang masih kerabat Sutrisno, menerangkan Mistin dan Choirul tertembak ketika sedang berada di dalam rumah. "Peluru yang dilepaskan anggota marinir menerobos dinding kayu rumah Sutrisno," kata Bura'i.
Insiden ini berawal pada kemarin pagi, ketika pasukan marinir dari Markas Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut di Grati menjaga lahan yang tengah menjadi subyek sengketa antara warga dan TNI Angkatan Laut.
Sejak pekan lalu, pasukan marinir memang intensif mengawasi lahan itu. Menurut Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Letnan Kolonel Tony Syaiful, sengketa tanah itu sebenarnya sudah selesai di tingkat pengadilan. "Pemenangnya TNI Angkatan Laut," katanya.
Warga yang kalah, kata Tony, akan direlokasi dengan kompensasi ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi per keluarga. Namun, solusi ini ditentang warga.
Tiba-tiba warga mendatangi mobil patroli marinir. "Warga yang tiba-tiba menyerang lebih dulu," kata Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin.
Safzen menduga warga menyerbu karena ada yang memprovokasi. "Saya menduga kejadian ini tidak tiba-tiba," kata Safzen.
Setelah Komandan Patroli Marinir Letnan Budi Santoso berhasil membujuk warga agar membubarkan diri, Safzen menjelaskan, tiba-tiba massa datang lagi dengan membawa senjata tajam.
Dari arah massa pula, katanya, muncul aba-aba agar warga menyerang. Warga segera merangsek. Mereka sempat berhenti ketika senapan seorang marinir menyalak. Sejenak kemudian, bentrokan pecah. Lemparan batu warga dibalas dengan rentetan tembakan. Lima prajurit marinir luka-luka dalam kejadian ini.
Safzen mengakui semua anak buahnya dibekali senjata lengkap dengan peluru tajam. Dari 13 anggota pasukan, 10 di antaranya memegang senjata laras panjang dan 2 orang memegang pistol. Di lokasi kejadian, Tempo sedikitnya menemukan 33 selongsong peluru yang berserakan.
Buntut insiden ini, Safzen langsung memecat Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir Grati Mayor Husni Sukarwo. Sebagai pengganti, ditunjuk Mayor Ludi Prasetyo. "Pencopotan itu untuk memudahkan proses hukumnya," ujar Safzen. Pengusutan juga langsung digelar oleh Polisi Militer TNI AL terhadap 13 prajurit yang terlibat bentrokan langsung.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan dan prihatin atas insiden itu. "Saya menyampaikan permohonan maaf dan rasa duka mendalam kepada keluarga yang meninggal atau luka-luka," kata Djoko dalam jumpa pers yang didampingi Kepala Staf TNI AL Marsekal Slamet Sugiyanto di Istana Negara, Jakarta.
ABDI PURNOMO KUKUH S WIBOWO BIBIN BINTARIADI SUTARTO

___________________________________________________
Darah di Ladang Tebu
Senapan marinir menyalak di Desa Alas Tlogo, Grati, Pasuruan, kemarin. Pemicunya adalah perebutan lahan yang diklaim oleh Angkatan Laut tapi ditempati warga. Sebanyak 5 warga tewas, termasuk satu balita dan dua perempuan karena peluru menembus dinding rumah kayu mereka. Inilah kronologinya:

Sabtu, 26 Mei 2007
Sebuah perusahaan negara yang menyewa tanah sengketa dari Angkatan Laut mulai menggarap lahannya untuk dijadikan ladang tebu.

Kamis, 31 Mei 2007
Warga yang menempati lahan itu marah karena janji relokasi tak terwujud. Mereka menebangi pohon dan menghalangi jalan raya Pasuruan-Probolinggo.
Marinir bertemu warga.
Versi marinir: Selesai apel pagi, 13 marinir berpatroli dipimpin Letnan Budi Santoso. Mereka bersenjata 10 laras panjang dan dua pistol.
Versi warga:Marinir menjaga traktor perusahaan penyewa tanah dari Angkatan Laut yang membuka lahan pertanian di sana.

Situasi memanas.
Versi Marinir: Warga membawa celurit, batu, dan kayu. Salah satu celurit hampir menebas kepala Kopral Totok. Tentara melepas tembakan peringatan, dan ada yang menembakkan peluru ke tanah, memantul mengenai warga.
-- Versi Warga
Mereka berteriak dari kejauhan, memprotes pengolahan lahan itu karena relokasi yang dijanjikan belum disediakan. Protes tidak ditanggapi, mereka mendekat. Marinir tidak melakukan tembakan peringatan terlebih dulu, dan langsung memberondong mereka.

- Rumah Warga
Sebagian berdinding bambu dan papan
- Jalan makadam
500 meter
- Jalan desa beraspal
500 meter
Ladang tebu
pohon yang ditebangi warga
Lahan 2 hektare yang sudah digarap
Lahan 5 hektare yang hendak digarap

Mereka Meregang Nyawa
Choirul bin Sutrisno, 3 tahun Kena peluru saat digendong ibunya, Mistin, dalam rumah. Meninggal di rumah sakit.
Mistin, 25 tahunIbu Choirul ini tertembak dan langsung tewas saat menggendong anaknya di dalam rumah.
Dewi Khotijah, 35 tahun
Sutam, 40 tahun
Rohman, 41 tahunTewas dalam perjalanan ke rumah sakit.

Api Sengketa Tanah
1960
Angkatan Laut membeli tanah 3.569 hektare seharga Rp 77,6 juta untuk pusat pendidikan.
1963
Tanah selesai dibayar, tapi sebagian warga belum pindah. Karena belum ada dana, pembangunan terkatung.
1984
Angkatan Laut menjadikannya lahan perkebunan dengan mempekerjakan warga lokal.
1986
Angkatan Laut menyelesaikan proses sertifikasi lahan.
1998
Bupati Pasuruan mengusulkan agar warga yang menempati lahan direlokasi dengan luas 500 meter persegi tiap keluarga. Angkatan Laut pada dasarnya setuju, tapi menunggu dana Departemen Keuangan. Pertengahan tahun, warga mengajukan gugatan ke pengadilan meminta tanah dikembalikan ke mereka.
1999
Pengadilan menyatakan tanah milik Angkatan Laut karena ada sertifikat.
2001
Warga menebang 12 ribu pohon mangga siap panen, merusak pompa dan jaringan pengairan. Angkatan Laut memutuskan menjadikan wilayah itu sebagai pusat latihan tempur.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sutiyoso Merasa Dilecehkan

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007

Pemerintah RI kirim surat protes ke Australia.

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, merasa dilecehkan Pemerintah Australia. Sutiyoso meminta Pemerintah Australia melayangkan permohonan maaf.
''Saya marah karena diperlakukan tidak wajar,'' kata Sutiyoso di Jakarta, Rabu (30/5). Menurut Sutiyoso, kedatangannya ke Australia atas undangan resmi Gubernur Negara Bagian New South Wales (NSW), Morris Lemma. Usai mengunjungi Australian National Maritime Harbour, Selasa (29/5) sore, pada malam harinya Sutiyoso dijadwalkan bertemu pengusaha Indonesia. ''Karena ada jeda waktu dua jam, saya putuskan beristirahat di kamar Hotel Shangri-La. Pintu kamar dalam keadaan terkunci,'' kata dia. Ketika beristirahat itulah, sekitar pukul 16.30 waktu setempat, dia dikejutkan kehadiran dua polisi.
Mereka, kata Sutiyoso, masuk kamarnya menggunakan master key yang diminta ke pihak hotel. Saat itu, dua polisi Australia tersebut meminta Sutiyoso hadir di pengadilan setempat untuk dimintai keterangan soal kematian lima wartawan Australia di Balibo, Timtim, tahun 1975 atau yang dikenal Balibo Five.
''Saya katakan, kalau saya tidak ada kaitannya dengan perkara itu,'' ceritanya. Merasa dilecehkan, Sutiyoso kemudian meminta protokol NSW menyampaikan rasa tersinggungnya kepada Gubernur Negara Bagian NSW. Dia menduga, ada LSM Australia anti-Indonesia yang memberi informasi keliru mengenai kasus tersebut. Kendati marah, Sutiyoso merasa tidak dijebak. Namun, program sister city antara Jakarta dan Sydney akan dipikirkan kembali jika ada permintaan maaf Pemerintah Australia.
''Kalau mereka arogan, apa perlu kita lanjutkan hubungan dengan Australia. Sementara, saya selalu mengakomodasi, melindungi, serta menolerir permintaan maaf Kedubes Australia di Jakarta,'' jelasnya. Mengenai apa yang terjadi pada 1975, Sutiyoso menegaskan, saat itu dia berpangkat kapten dan menjabat sebagai wakil komandan tim. Selama periode itu, dia mengaku tak pernah bertugas di Balibo.
Menindaklanjuti pelecehan terhadap Sutiyoso itu, kemarin petang, Menlu Nur Hassan Wirajuda memanggil Dubes Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Menurut juru bicara Deplu, Kristiarto Legowo, Farmer memenuhi panggilan tersebut dan tiba di Deplu pukul 18.00 WIB. Dalam pertemuan yang berlangsung 45 menit itu, ungkap Kristiarto, Hassan menyampaikan protes Pemerintah RI kepada Pemerintah Australia. ''Indonesia menilai apa yang dilakukan polisi Negara Bagian New South Wales itu tidak patut. Ini tak bisa diterima,'' katanya.
Langkah yang dilakukan pengadilan negara bagian itu justru berpotensi mengganggu hubungan RI-Australia. Menurut Kristiarto, Farmer akan menyampaikan protes Pemerintah RI itu ke Australia. Juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal, semalam menggelar jumpa pers di Binagraha, Jakarta, terkait insiden Sutiyoso tersebut. Menurut Dino, apa yang menimpa Gubernur DKI itu sebagai hal yang tak layak dan tidak dapat diterima sama sekali.
Bagi Indonesia, tegas Dino, masalah Balibo sudah ditutup. ''Sama sekali tidak ada dasar bagi polisi Australia meminta keterangan Sutiyoso ke proses hukum di NSW.'' Kemarin, Dubes RI di Canberra, Australia, Hamzah Thayeb, telah mengajukan protes keras ke Pemerintah Australia. Isi surat protes itu sangat menyayangkan perlakuan terhadap Gubernur DKI yang dikategorikan sebagai invasion of privacy. ind/osa/fer

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Nestapa ODHA di Tanah Suci

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007

Akibat salah pergaulan, Adek (bukan nama sebenarnya) rela mengotori masa mudanya dengan kebiasaan tercela. Dia begitu akrab dengan narkoba. Waktunya banyak dihabiskan untuk aktivitas yang merusak dirinya. Di luar kesadarannya, kebiasaan tersebut kemudian membuat dirinya menjadi positif HIV/AIDS (orang dengan HIV/AIDS, ODHA). Pria berumur 26 tahun itu kemudian berniat ingin memperbaiki hidupnya.
Bersamaan dengan itu, datanglah seseorang yang menawarinya bekerja di Arab Saudi. Tawaran inipun diterimanya dengan senang hati. ''Tawaran bekerja di Madinah aku bayangkan pintu menuju pertobatanku, namun sesampainya di Madinah niat pertobatanku berubah menjadi penyiksaan lantaran aku mengidap HIV/AIDS,'' kata Adek asal Kampung Melayu, Kecamatan Tebet, Jaksel. Begitulah derita hidup yang harus dijalani Adek.
Bersama seorang warga negara Myanmar, pertengahan April 2007, Adek di diborgol kedua kaki dan tanganya oleh petugas imigrasi (jawazat) Kota Madinah. Keduanya terdeteksi HIV/AIDS oleh petugas kesehatan setempat saat mengurus izin tinggal (iqomah). Untuk mendapatkan izin tersebut, yang bersangkutan memang harus menjalani prosedur check-up. Dari pemeriksaan itulah dia kemudian diketahui positif mengidap virus HIV/AIDS.
Dengan pengamanan ketat dari petugas imigrasi, keduanya kemudian digelandang dengan kaki dirantai bak tahanan teroris untuk dibawa menuju lembaga pemasyarakatan ke Sarfiyah (salah satu wilayah di Madinah). ''Fisik dan psikisku drop. Aku digelandang dengan kaki dirantai menuju lembaga pemasyarakatan dengan pengawalan ketat,'' tutur dia mengisahkan.
Di ruang tahanan yang penuh sesak bercampur ratusan tahanan yang mengidap berbagai jenis penyakit, kondisi Adek menjadi semakin memburuk. Tas miliknya yang berisi obat-obatan dan berbagai perbekalan telah disita oleh pertugas imigrasi. ''Saya telat obat selama tiga hari, hidungku berdarah-darah dan diareku terus berlangsung karena kekebalanku dari hari ke hari melemah,'' kata Adek melanjutkan ceritanya di RS Kramat saat mengikuti seminar sehari Penatalaksanaan HIV/AIDS belum lama ini.
Menurut pandangan dia, nasib buruk yang dialaminya itu tak lepas dari kinerja Konsulat Jenderal RI di Madinah. Dia memandang, lembaga tersebut tak pernah memberi perlindungan dan memperjuangkan dirinya supaya bisa secepatnya pulang ke Indonesia. Semestinya, kata Adek, dia bisa segera dideportasi karena kasus yang menimpanya itu bukanlah kasus kriminal.
Dalam kondisi lemah, dia meminjam handphone milik tahanan lain yang satu ruangan dengannya. Adek kemudian menghububgi keluarganya di Jakarta meminta bantuan sejumlah politisi dan pejabat berpengaruh agar dia bisa cepat kembali. Pada akhir April 2007, Adek akhirnya bisa pulang ke Tanah Air dalam keadaan kritis. ''Dengan bantuan sejumlah dokter dan pejabat di Jakarta aku bisa pulang dengan kondisi kritis, karena aku sudah telat obat lebih dari tiga hari,'' ujar dia.
Menurut Zubairi Djoerban (ketua Masyarakat Peduli Aids Indonesia/MPAI) memang pengidap HIV/AIDS tidak boleh telat obat hingga tiga hari. Kalau sampai telat, virus yang datang lagi akan lebih kuat dan sangat mematikan. ''Karena itu kami menekankan agar orang dengan HIV/AIDS selalu berhati-hati dan ingat dengan waktu meminum obat,'' ungkap dia.
Untunglah, Adek kemudian berhasil melewati kondisi kritis tersebut. Dia akhirnya bisa menjalani kehidupan sebagai mana mestinya. Dalam forum tersebut, dia juga mengisahkan asal-muasal HIV/AIDS yang dideritanya. ''Dua sepupuku dan aku tertular HIV/AIDS karena lingkungan dan keluargaku pecandu narkoba. Dua sepupuku sudah meninggal, kini tinggal aku dan istriku,'' ungkap Adek .
Kedua saudara sepupunya itu memang baru diketahui setelah HIV/AIDS yang diidapnya sudah berada pada stadium akut. Kepastian ini diperoleh setelah kedua saudara sepupu Adek ini menjalani injection drugs use IDU paada 1999. Sedangkan Adek baru diketahui positif HIV/AIDS di tahun 2003.
Akibat serangan virus ganas itu, kekebalan kedua sepupunya itu terus menurun, Iwan (26) bukan nama sebenarnya, kakak sepupunya, meninggal pada 2000 saat menjalani rawat inap di RS Dharmais Jakarta Barat. Sedangkan Budi (22) juga bukan nama sebenarnya, adik sepupunya, meninggal di Sumatra Utara saat melakukan perjalanan dengan sebuah kapal pada 2001. Waktu itu, dia tiga hari telat minum obat dan kemudian kritis sampai akhirnya meninggal.
Ibarat api sudah telanjur berkobar, siapa pun yang mendekat akan terbakar. Kenyataan pahit dan penyesalan harus diterima Adek. Istri yang amat dicintainya, dan telah memberi seorang anak laki-laki juga positif HIV/AIDS. Kemungkinan besar, istrinya tertular dari Adek sendiri melalui hubungan suami istri. ''Itulah yang aku tak menyadari. Aku masih normal. Virus yang menyerangku tidak mengganggu kebutuhan biologisku, itulah kebesaran Allah,'' kata dia.
Yang mencengangkan, ungkap Adek, saat dia dipastikan terinfeksi HIV/AIDS istrinya telah mengandung tiga bulan. Waktu itu, kemungkinan besar istrinya juga sudah positif HIV/AIDS. Namun, ternyata Allah menakdirkan lain. Biasanya, wanita hamil yang terinfeksi HIV/AIDS sangat berisiko menularkan penyakit itu kepada janinnya. ''Alhamdulillah, anakku negatif, dialah yang membangkitkan hidupku, yang membuat hari-hariku bahagia,'' ungkap dia sambil menggendong dan menciumi buah hatinya yang baru berumur 3 tahun itu. uki

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

OP Minyak Goreng Gagal Tekan Harga

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007

JAKARTA -- Operasi pasar (OP) minyak goreng yang dilakukan sejumlah daerah tak berhasil menekan harga. Harganya di pasar tetap melambung di atas Rp 8.000 per kg. Tak sesuai target pemerintah, untuk menurunkan harga minyak goreng hingga Rp 6.500 per kg pada akhir Mei ini.
Di beberapa pasar di Bandung, harga minyak curah kelas dua mencapai Rp 8.500 per kg. Kenyataan ini membuat pedagang apatis terhadap tekad pemerintah menurunkan harga minyak goreng. ''OP sia-sia. Harga tetap tinggi dan sulit diprediksi,'' kata Robin (27 tahun), distributor minyak curah di Bandung, Rabu (30/5).
Menurut dia, dampak pelaksanaan OP hanya terasa dua hari. Namun, setelahnya, harga minyak merangkak naik Rp 200 setiap harinya. Per Rabu (30/5), harga minyak goreng di tingkat distributor Rp 7.900-Rp 8.000 per kg. Padahal, sehari sebelumnya cuma Rp 7.850 per kg.
Asep, pedagang ayam goreng di Jl Martadinata, Bandung, tak menyangka kenaikan harga minyak goreng berlangsung lebih dari tiga bulan. Dia mengeluh, akibat tak pernah turunnya harga minyak goreng pendapatannya berkurang hingga 50 persen. ''Biasanya, saya untung Rp 5.000 per ekor, tapi sekarang hanya setengahnya.''
Di Malang, Jatim, meski OP telah dilakukan hampir dua pekan, harga minyak goreng tak beranjak turun. Harga di pasaran berkisar Rp 8.000-Rp 8.200 per kg. ''Selama harga minyak goreng tetap di atas Rp 7.000 per kg, kami terus melakukan OP,'' kata Kepala Diskoperindag Kab Malang, Syakur Kullu.
Hal yang sama juga terjadi di Surabaya. Hingga akhir Mei ini, harga minyak goreng berfluktuasi di kisaran Rp 7.800-Rp 7.900 per kg. ''Kalau OP untuk pedagang besar saja, harga di tingkat pengecer tetap tinggi,'' kata Hariadi, pedagang Pasar DTC Wonokromo Surabaya.
Keinginan warga Semarang, Jateng, untuk mendapatkan minyak goreng di harga Rp 6.500 per kg cuma impian. ''Pekan lalu memang sempat turun, tapi kini malah naik menjadi Rp 9.000 per kg,'' kata Harmini (37 tahun), ibu rumah tangga di kawasan Pucang Gading, Kab Demak.
Padahal, kata Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Disdag Prov Jateng, Edison Ambarura, OP telah digelar di 15 kota. Koordinasi dengan pengusaha CPO dan prosesing minyak goreng pun telah dilakukan. Suhono (46 tahun), pedagang di Pasar Wage, Purwokerto, mengaku harga minyak goreng sulit turun meski OP digelar. ''Lambat tapi pasti, harga terus naik,'' katanya.
Sudah lebih dari sebulan, harga migor di Denpasar, Bali, bertahan di kisaran Rp 8.500-Rp 9.250 per kg. ''Katanya harga akan turun, tapi kenyataannya masih tetap tinggi,'' kata Ngurah Wijaya, pengecer migor di Kota Denpasar. n ren/rig/win/aji/edo/juw/owo/wab/aas/oed/mur/ina

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Warga Pasuruan dan TNI AL Bentrok, Empat Tewas

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007

PASURUAN -- Warga Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Pasuruan, Jatim, terlibat bentrok dengan aparat TNI AL. Dalam insiden yang terjadi di lahan terbuka itu, empat warga desa tewas tertembak di kepala. Tujuh korban lain luka tembak dan harus dirawat serius di RSU Sudarsono, Pasuruan, dan RS Syaiful Anwar, Malang.
Empat korban tewas adalah Khotijah (20 tahun), Mistin (27 tahun), Rahman (23 tahun), dan Sulton (45 tahun). Di antara korban luka tembak adalah Khoirul (4 tahun) yang dadanya tertembus peluru. Bentrok bermula ketika sejumlah warga berusaha menghalangi buldozer yang diduga hendak meratakan tanaman jagung milik warga. Aksi menggarap lahan itu ditolak warga karena status tanah itu masih bermasalah. Warga Alas Tlogo dan TNI AL tersangkut sengketa tanah seluas 3.569 hektare. Kedua pihak menganggap tanah tersebut milik sah masing-masing. Petugas pun dilempari batu oleh warga.
Sementara, Kadispen Koarmatim, Tony Syaiful, menjelaskan, insiden berawal ketika tiga karyawan lepas Inkopal Grati menggarap lahan seluas 3.569 hektare itu menggunakan tiga traktor. Lokasi tanah yang digarap memang berdekatan dengan Desa Alas Tlogo.
''Rupanya, saat menggarap lahan itu, warga menolak. Dan, karyawan Inkopal dilempari batu,'' katanya. Karena lahan itu masuk wilayah pusat latihan tempur (Puslatpur) Marinir, ada 12 petugas TNI AL melakukan perlindungan. Menurut Tony, aparat TNI AL itu telah memberi tembakan peringatan. Namun, bukannya berhenti, warga bertambah kalap. ''Dua kali penembakan mereka makin brutal, kita tidak inginkan insiden itu terjadi.''
Menurut pengaduan warga yang disampaikan ke Wakil Bupati Pasuruan, Muzammil, aparat TNI AL tidak hanya menembak warga yang terlibat bentrok di lokasi sengketa, tapi juga warga yang ada di rumah. ''Saya tidak tahu persis, tapi begitulah yang dilaporkan warga. Ada yang bilang, warga di dalam rumah sedang gendong anak juga ditembak,'' katanya.
Menurut Muzammil, warga mengajukan tiga tuntutan atas insiden itu. Pertama, tindak tegas pelaku penembakan. Kedua, PT Rajawali selaku kontraktor tanah sengketa harus meninggalkan Pasuruan. Dan ketiga, tanah warga harus dikembalikan. ''Kita hanya menyetujui tuntutan warga. Namun, sengketanya sendiri bukan kewenangan bupati.''
Bupati Pasuruan, Jusbakir Aldjufri, menyatakan, sengketa tanah itu sebenarnya sudah masuk tahap penyelesaian secara damai. Warga yang masih di dalam lokasi kawasan Puslatpur Marinir akan direlokasi. Masing-masing keluarga berhak mendapat 500 meter persegi. ''Belum sempat selesai, sudah terjadi insiden lagi,'' katanya.
Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, meminta bentrok itu diusut tuntas. ''Saya minta maaf kepada warga dan menyesalkan bentrokan itu terjadi,'' katanya. tok/aji/ant

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

DPR Upayakan Hak Interpelasi Soal Lumpur Lapindo

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007 8:46:00

JAKARTA - Kaukus Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) I Jawa Timur mengupayakan hak interpelasi DPR untuk penangangan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pemerintah dinilai tidak optimal dalam menangani luapan lumpur itu selama satu tahun ini.
''Kami tengah kumpulkan tanda tangan untuk interpelasi Lapindo. Untuk waktu yang tidak lama, ini bisa diproses. Kita menilai, belum ada tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam menangani lumpur tersebut dalam setahun ini,'' kata Joko Susilo dari anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta, Rabu (30/5).
Dia mengharapkan, dalam pekan depan, penggalangan pendapat untuk interpelasi ini bisa diserahkan hasilnya ke DPR. Sampai kemarin, suara untuk interpelasi Lapindo sudah mencapai 16 orang. Padahal, batas minimal diajukannya interpelasi itu adalah 13 suara. Dari pengumpulan suara itu, sampai saat ini belum ada sumbangan tanda tangan dari Partai Demokrat. ''Dengan disampaikannya pekan depan, diharapkan, penjelasan pemerintah soal lumpur ini tak ditunda-tunda lagi. Malah, kalau bisa, dalam masa sidang ini, kita sudah mendapatkan jawabannya dari pemerintah,'' tegasnya.
Aryo Widjanarko dari Komisi XI Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), menyatakan, pemerintah belum melakukan langkah optimal untuk menangani masalah yang menyengsarakan warga Sidoardjo tersebut. Bahkan, lanjut dia, informasi yang diterima dari Bapennas, sampai saat ini belum ada kejelasan sikap pemerintah dalam alokasi anggaran guna memperbaiki infrastruktur disana. Tak hanya itu, status hukumnya pun belum jelas. ''Seharusnya, pihak yang paling bertangggung jawab dalam perkara ini, segera ditindak.''
Aryo membandingkan, Jawa Timur telah menyumbangkan pendapatannya kepada negara sebesar Rp 48 Triliun. Untuk itu, seharusnya, pemerintah mengeluarkan dana yang setimpal untuk penanggulangan lumpur yang sudah semakin meluas dampaknya itu.
Timbulkan konflikDampak lumpur ini juga sangat dikhawatirkan oleh Wakil Ketua Komisi III Soeripto dari FPKS. Menurutnya, semburan lumpur ini bisa berpotensi konflik bila penanganannya tak segera dituntaskan. ''Akibat kejadian ini sudah mulai muncul people's power, dan itu adalah murni dari warga yang tidak disponsori oleh pihak tertentu. Ini semua harus segera dicermati dan jangan dianggap sepele. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.''
Anggota Komisi VI DPR dari Frkasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan fraksinya akan mendukung usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Bahkan menurut Hasto, PDIP telah membentuk tim untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. ''Kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan membantu melakukan advokasi kepada masyarakat Sidoardjo.'' n wed

Ikhtisar:
--- Pemerintah dianggap belum optimal tangani penderitaan para korban lumpur Lapindo.
--- Soal penanganan lumpur lapindo jangan dianggap sepele.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

4 Warga Tewas Ditembak Marinir; Panglima TNI Minta Maaf

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

PASURUAN,KOMPAS - Empat warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dan delapan orang luka-luka setelah ditembak oknum Marinir TNI AL, Rabu (30/5). Peristiwa ini dipicu sengketa tanah seluas 539 hektar.
Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), dan Khotijah (25), Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan. Warga Alas Tlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.
“Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RSSA Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan," kata Solichin, tokoh Desa Alas Tlogo, kakak kandung korban Rahman.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin di Surabaya menyesalkan insiden tersebut. Dikatakan, pihaknya akan menanggung biaya pengobatan korban dan pemakaman korban yang meninggal. “Saya atas nama pimpinan TNI AL dan Korps Marinir meminta maaf kepada keluarga yang terkena musibah," katanya.
Berdasarkan informasi dari sejumlah warga Alas Tlogo dan Polres Pasuruan, peristiwa itu terjadi pukul 09.30. Mulanya sebuah traktor yang dikawal sepuluh oknum TNI menggarap lahan yang sudah ditanami ketela pohon oleh warga dan hendak diganti menjadi tebu. Para tentara membawa senjata laras panjang dan pistol.
Kemudian sekitar 50 warga Alas Tlogo mendatangi lokasi tanah yang mau dirombak itu. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warga hanya mau mengingatkan agar tanah yang sudah ditanami ketela pohon itu tidak dirombak atau digarap dulu karena proses hukum terhadap tanah belum selesai.
Letter C
Imam menjelaskan sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.
Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Melihat banyak warga mendatangi lokasi penggarapan lahan, oknum tentara itu gelisah, apalagi setelah puluhan warga meneriaki tentara. Tembakan peringatan sebanyak dua kali pun dikeluarkan, setelah itu tembakan diarahkan ke arah warga. Warga berlarian, sebagian terkena tembak dan terjatuh.
Kemudian para oknum tentara itu gelap mata. Mereka menembaki rumah warga. Beberapa ibu-ibu yang sedang memasak dan memotong ketela pohon di luar rumah ikut ditembaki. Seorang ibu bernama Mistin (25) yang sedang menggendong anaknya Khoirul (4) ikut tertembak dan langsung meninggal, sedangkan anaknya yang juga terkena tembakan di dada kanan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sjaiful Anwar di Malang.
Selain Mistin, yang meninggal karena tembakan, Utam (40) dan Khotijah (25). Adapun yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (4), Rohman (23), dan Erwanto (18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).
Melihat teman dan saudaranya ditembak, warga kemudian marah dan bergerak ke jalan utama penghubung Probolinggo-Pasuruan di Kecamatan Lekok yang berjarak dua kilometer dari desa mereka. Beberapa pohon yang ada di pinggir jalan kemudian ditebang warga. Ratusan warga kemudian menduduki jalan dan melarang kendaraan lewat.
Sebanyak empat wartawan yang hendak meliput pemblokadean jalan sempat dipukuli dan dilempari batu oleh warga. Menurut Anas Muslimin, salah seorang wartawan, keempat wartawan itu adalah kontributor Trans TV Irsa Priyongko, kontributor Metro TV Krisna, wartawan Radar Bromo Zaenal Arif, dan kontributor SCTV Jandi Ari. Irsa dipukul punggungnya dengan kayu sedangkan Krisna kakinya keseleo setelah terjatuh menghindari kejaran warga.
Bupati Pasuruan Jusbakir yang datang ke Desa Alas Tlogo bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen Syamsul Mapareppa membantah telah menyuruh oknum tentara mengusir warga. Ia membantah mendapatkan laporan pada Selasa (29/5) dari kepala desa. Baik Jusbakir dan Syamsul berjanji menuntaskan dan pelakunya akan dihukum.
Safzen menegaskan, akibat peristiwa tersebut Komandan Pusat Latihan Tempur Grati hari Kamis (31/5) ini diganti dari Mayor (Mar) Husni Sukarwo kepada Mayor (Mar) Ludi Prasetyo. Semua personelnya, sekitar 140 orang, diperintahkan tetap berada dalam kesatriaan agar tidak menyulut konflik baru. Ke-13 personel yang berpatroli Rabu dan terlibat insiden dengan warga juga diperiksa.
Menurut Safzen, kejadian berawal saat 13 personel yang dipimpin Letnan (Mar) Budi Santoso berpatroli selepas apel pagi, sekitar pukul 08.00. Anggota tersebut membawa 10 senjata laras panjang dan dua senjata laras pendek, sedangkan pemimpin regu tidak membawa senjata. Sekitar pukul 09.30, regu patroli melintas Desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Letnan Budi meminta warga mengurungkan niat unjuk rasa.
Namun, sekitar 10 menit kemudian muncul massa dengan membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, berteriak-teriak, dan menyerang. Sebanyak lima anggota patroli pun terluka. Menghadapi situasi tidak terkontrol itu, anggota Marinir menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan. "Tapi, ada yang meminta warga untuk tidak takut. Jangan takut, itu peluru hampa, peluru bohongan,serang terus," kata Safzen menirukan teriakan warga.
Untuk menunjukkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam, senjata ditembakkan ke tanah. "Mungkin ada peluru recoset yang kena batu dan memantul terkena warga. Setelah ada warga yang terkena, warga mundur dan anggota segera melapor ke markas. Marinir jelas dalam posisi membela diri," tutur Safzen yang didampingi Komandan Pasukan Marinir I Brigadir Jenderal Mar Arief Suherman dan Komandan Komando Latihan Marinir Kolonel Dedi Suhendar.
Akibat insiden itu, lima personel Marinir yang berpatroli terluka. Mereka adalah Kopral Dua Warsim, Kopral Dua Helmi, Sersan Dua Abdurahman, Prajurit Satu Suyatno, dan Prajurit Kepala Sariman.
Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan insiden bentrok antara masyarakat Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan prajurit TNI Angkatan Laut, yang berujung pada penembakan sehingga jatuh korban tewas dan luka-luka di pihak warga.
Hal itu disampaikan Djoko kepada Kompas, Rabu (30/5). Menurut Djoko, ia menyampaikan duka cita mendalam bagi para keluarga korban tewas dalam kejadian itu dan berjanji akan menuntaskan insiden tersebut melalui jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah.
"Siang tadi (kemarin) saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Sekarang sudah mulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana," ujar Djoko.
Selain itu Djoko juga menyayangkan persoalan sengketa tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingat pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.
Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka.
Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat.
Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.
Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.(APA/INA/ODY/DWA)(APA/INA/ODY)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

RENUNGAN WAISAK 2551/2007: Hidup Itu Saling Bergantungan

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

Mahathera Nyanasuryanadi

Sejumlah negara telah merayakan Waisak pada hari purnama 2 Mei lalu. World Fellowship of Buddhists menetapkan bahwa Hari Buddha jatuh saat bulan purnama pada bulan Mei. Apabila ada dua purnama, yang dipilih adalah yang pertama.
Namun, negara-negara yang memerhatikan kalender Imlek merayakan Waisak tanggal 31 Mei agar bertepatan dengan bulan 4 (si-gwee) penanggalan Tionghoa. Untuk menyesuaikan perhitungan berdasar peredaran Bulan dengan peredaran Matahari, kalender Imlek memiliki bulan sisipan (lun). Beberapa negara lain, berdasar tradisi Mahayana, merayakan hari kelahiran Pangeran Siddharta yang kemudian menjadi Buddha pada 8 si-gwee, tepatnya 24 Mei 2007. Di Indonesia, Waisak baru dirayakan 1 Juni 2007 sesuai perhitungan astronomi.
Tiga peristiwa
Ada tiga peristiwa yang sekaligus diperingati pada hari Waisak, yaitu saat kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan Parinirwana atau meninggalnya Buddha Gotama.
Peringatan itu terutama untuk mengenang kehadiran Buddha serta menangkap makna dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia sekarang. Yang diperingati adalah peristiwa, bukan waktu. Bagaimanapun satu momen waktu ada dalam keseluruhan waktu, sedangkan setiap satu detik mengandung waktu lampau, kini, dan yang akan datang. Melalui waktu lampau, orang dapat melihat waktu sekarang dan yang akan datang. Pada waktu sekarang, orang dapat melihat waktu lampau dan yang akan datang. Melalui waktu yang akan datang, orang dapat melihat waktu lampau dan sekarang.
Detik Waisak, saat purnama sidi, tepatnya jatuh pukul 08.03.27 menjadi sebuah kesempatan untuk memasuki keheningan yang penuh kedamaian. Dalam keheningan kita memusatkan perhatian, yang seperti dikemukakan Anthony de Mello, membuat kita dapat menyadari kehadiran Tuhan, menyertai hirupan dan embusan napas. Kita belajar mendengarkan irama dari napas dan denyut kehidupan sosok tubuh kita. Kita mendengar irama dari desir angin, gesekan dedaunan, kicau burung, simfoni bisikan alam yang menakjubkan. Satu suara memengaruhi semua suara, semua suara memengaruhi satu suara. Setiap eksistensi saling memengaruhi.
Kita menemukan bahwa segala sesuatu di dalam dan di luar diri kita tidak berdiri sendiri. Segalanya saling berhubungan dan saling bergantungan. Semua mengambil bagian dalam hidup yang sama. Matahari, Bintang, Bumi, lautan, pohon, burung, ikan, dan manusia mempunyai asal ontologis yang sama. Tidak ada fenomena di alam semesta ini yang tidak memengaruhi hidup manusia, dari setetes air di dasar samudra sampai gerakan galaksi yang ada jutaan tahun cahaya jauhnya.
Mengatasi penderitaan
Setiap orang tahu, jika jantung berhenti berdetak, maut menjemput. Namun, sejauh mana manusia memerhatikan hal-hal di luar tubuhnya yang juga menentukan kelangsungan hidupnya? Bila ozon yang melapisi Bumi lenyap, manusia akan mati. Setiap orang tahu, jika paru-parunya rusak, ia akan sekarat. Seharusnya ia juga menyadari bahwa hutan adalah paru-paru yang ada di luar tubuh manusia. Tanpa tumbuh-tumbuhan, bagaimana manusia dapat hidup? Jadi, kita tidak boleh membiarkan jutaan hektar hutan dibabat, atau mencemari udara, sungai, dan sebagainya.
Manusia tidak dapat hidup sendiri. Selalu ada interaksi dan interdependensi. Maka, kita seharusnya saling melindungi. Bagaimana manusia dapat hidup bahagia di atas penderitaan orang lain? Kita tentu amat peduli dengan mereka yang kelaparan dan yang ketakutan, yang tak berdaya menghadapi tekanan. Waisak mengingatkan kita bahwa mengatasi penderitaan adalah tema sentral ajaran Buddha.
Segala hal yang kita pikirkan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan menciptakan sebuah riak dalam hubungan yang saling bergantungan. Tak ada kontak, tak ada persepsi, tak ada keterlibatan yang tidak penting. Setiap hubungan memberi kita kesempatan untuk belajar bagaimana mengesampingkan keakuan, memberi dan menerima dengan cinta dan hati yang terbuka. Buddha mengatakan, segala sesuatu didahului dan dibentuk oleh pikiran. Hidup kita kini adalah cermin pikiran-pikiran pada masa lalu. Pikiran kita kini menciptakan kehidupan masa depan. Para ahli fisika kuantum mencoba untuk menjelaskan bahwa seluruh semesta muncul dari pikiran!
Rhonda Byrne mengungkapkan rahasia dari banyak orang yang sukses: saat ia memikirkan suatu pikiran, ia juga menarik pikiran-pikiran serupa ke dirinya. Pikiran bersifat magnetis dan memiliki frekuensi. Ketika kita berpikir, pikiran-pikiran itu dikirim ke Semesta dan secara magnetis pikiran akan menarik semua hal serupa yang berada di frekuensi yang sama. Segala sesuatu yang dikirim ke luar akan kembali ke sumbernya: si pemikir. Dia menyebutnya mukjizat berpikir positif. Jika kita merasa benci atau iri, itu menjadi jalan kita dan dunia akan merespons sesuai dengan itu sehingga kita sendiri menderita. Jika kita memiliki kesadaran, belas kasih, dan kebijaksanaan, itu menjadi jalan kita dan dunia akan merespons sesuai dengan itu sehingga membawa kebahagiaan bagi kita. Hukum tarik-menarik ini, yang dipandang sama pentingnya dengan hukum gravitasi, menunjukkan sebuah bentuk interdependensi atau kesalingbergantungan.
Apa saja yang ada di jagat raya ini dimungkinkan hadir karena terkondisikan dengan adanya kehadiran yang lain. Ketika ini hadir, itu terjadi; karena munculnya ini, maka muncullah itu. Sebaliknya, ketika ini tidak ada, itu tidak ada; dengan berhentinya ini, maka berhentilah itu. Kesalingbergantungan atau hubungan yang terkondisi sebagai sebab-akibat ini merupakan esensi ajaran Buddha. Karena itu dikatakan, barang siapa melihat sebab-musabab yang saling bergantungan, ia melihat Dharma.
Ada banyak sebab yang saling terkait. Tidak hanya dalam peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, gempa, tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan, hukum tersebut juga bekerja dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, mental dan psikologi, dan lain-lain. Hukum sebab-musabab yang saling bergantungan menjelaskan kenapa dan bagaimana makhluk-makhluk terlahir di dunia. Mengapa ada yang terlahir sehat, ada yang cacat, ada yang cantik ada yang jelek. Karma tak lain dari perbuatan dalam konteks sebab akibat, yang sering diilustrasikan sebagai menabur dan menanam benih. Setiap orang akan memetik buah yang sesuai benih yang ia tanam. Ada karma individual, ada karma kolektif.
Konsep kesatuan
Kesalingbergantungan tidak dapat dipisahkan dari konsep kesatuan. Satu dalam semua, semua dalam satu. Kesatuan tidak dapat eksis tanpa perbedaan. Dapat dikatakan, kesatuan adalah perbedaan, dan perbedaan adalah kesatuan. Manusia hidup bersama pun dalam perbedaan, dan perbedaan itu sudah menjadi kebutuhan. Perbedaan menjadi suatu yang saling melengkapi, saling mendukung. Pemahaman akan kesatuan dan perbedaan semakin perlu ketika sebuah komunitas tidak lagi dapat menutup diri menghadapi globalisasi yang membuat dunia kehilangan batas-batas budaya, rasial, bahasa, dan geografis.
Pluralisme menjadi sebuah keniscayaan. Dalam kehidupan spiritual berarti kita tidak dapat memaksakan kebenaran kita sendiri kepada orang lain. Berdasar cara pandang ini seharusnya kita mengembangkan inklusivisme dan universalisme agar dapat menghadirkan kedamaian. Adapun sikap sektarian hanya akan menimbulkan disharmoni. Tidak pelak lagi, inilah yang ingin dikemukakan Empu Tantular dalam pernyataan bhinneka tunggal ika, tan hana dharmma mangrwa, berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran bermuka dua.
Saat berhadapan dengan misteri alam semesta, kita bertanya dari mana semua itu berasal? Apa arti semua itu? Planet, bintang, musim, makhluk, mereka semua muncul dan menghilang. Setiap akhir menjadi awal dari permulaan yang baru. Setiap kematian memberi kelahiran dari bentuk baru kehidupan. Jika kita mau melihat secara mendalam, dapat dikatakan hidup dan mati adalah dua realitas yang sama. Tumbuh-tumbuhan lahir, hidup untuk beberapa saat, lalu kembali ke bumi. Daun-daun dan bunga yang segar akan menjadi layu dan busuk. Setelah mereka terurai, menjadi pupuk yang menyuburkan taman kita. Pupuk dan daun atau bunga saling membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, dari unsur yang membusuk itu muncul kembali tumbuh-tumbuhan dengan daun dan bunga segar. Tumbuh-tumbuhan dan tanah saling bergantung. Begitu pula dengan sinar matahari, awan, hujan, dan segala yang ada di alam semesta ini.
Dengan cara pandang ini, Biksu Thich Nhat Hanh mengajak kita semua melihat kepada diri sendiri. Kita akan menemukan baik bunga maupun pupuknya. Semua orang mempunyai kemarahan, kebencian, kekhawatiran, berbagai bentuk tekanan, dan banyak sampah busuk lainnya. Seperti tukang kebun yang tahu bagaimana mengubah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang membusuk menjadi pupuk, dan mengubah pupuk menjadi bunga, kita dapat belajar seni mengubah sampah dalam diri menjadi sesuatu yang indah. Apa itu yang indah? Cinta, pengertian, kebijaksanaan, dan kedamaian yang membuat hidup kita bahagia. Dengan mengubah diri, kita dapat membawa perubahan pada dunia luar.
Ketika tidak lagi bisa mengendalikan atau menghentikan sebuah situasi yang sulit, kita dapat belajar untuk menemukan sebuah keseimbangan.
Selamat Hari Waisak 2551.

Mahathera Nyanasuryanadi
Ketua Umum Sangha Agung Indonesia; Pembina Majelis Buddhayana Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Insiden Sydney: Sutiyoso: Australia Harus Meminta Maaf

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menuntut pemerintah Australia memberi klarifikasi dan meminta maaf, atas pelecehan yang dilakukan polisi federal negara itu terhadap dirinya.
Sikap polisi yang menerobos masuk ke dalam kamar hotel tempatnya menginap dan memaksa Sutiyoso menandatangani surat panggilan, dinilai tidak senonoh. Apalagi gubernur berada di negara itu sebagai pejabat negara atas undangan resmi.
Tuntutan Sutiyoso itu diungkapkan di Balai Kota DKI Jakarta, sekitar dua jam setelah dia mendarat di Jakarta, Rabu (30/5).
Sutiyoso, Selasa (29/5) sore, didatangi polisi New South Wales di kamar hotelnya, yang kemudian menyampaikan permintaan agar mantan perwira tinggi TNI itu menghadiri sidang terkait dengan kasus terbunuhnya lima wartawan asing di Balibo, Timor Timur, 1975 (Kompas, 30/5).
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan Departemen Luar Negeri (Deplu) harus mengeluarkan nota diplomatik terkait dengan insiden diplomasi yang menimpa Sutiyoso.
"Itu urusan Departemen Luar Negeri. Deplu harus, dan saya kira telah memrotes Australia," ujar Jusuf Kalla, saat ditanya seusai meresmikan layanan perpustakaan nasional dan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu.
Panggil Dubes Australia
Menindaklanjut insiden yang dialami Sutiyoso, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, kemarin langsung memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Sehari sebelunya Menlu sudah mengontak Farmer atas insiden yang mempermalukan Gubernur DKI itu. Menlu juga bertemu dengan Sutiyoso.
Juru bicara Deplu, Kristiarto Legowo, mengatakan, Menlu telah menyampaikan protes atas insiden yang menimpa Sutiyoso, meminta klarifikasi, dan pertanggungjawaban atas insiden itu.
"Pemerintah Indonesia menganggap, tindakan yang dilakukan kepolisian Australia itu sebagai sesuatu yang tidak pantas, mengingat Sutiyoso adalah seorang pejabat tinggi negara yang berkunjung ke Australia atas undangan pemerintah di sana," katanya.
Kepada wartawan, Menlu Hassan menyatakan dirinya akan menelpon Menlu Australia, Alexander Downer, Rabu malam untuk membahas masalah ini.
Kristiarto menambahkan, secara tertulis Kedutaan Besar RI di Canberra juga menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Australia
Bill Farmer baik kepada Menlu maupun kepada wartawan, menyatakan akan meneruskan protes, permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban itu kepada pemerintah Pusat di Canberra. Dia juga berencana berbicara langsung dengan Sutiyoso.
Protes dan kecaman
Sehubungan dengan insiden yang dialami Sutiyoso di Sydney, muncul kecaman dan protes terhadap pemerintah Australia, dari sejumlah kalangan di Tanah Air. Sementara ratusan anggota Forum Betawi Rempug berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Demikian pula beberapa perwakilan lurah dan camat se-Jakarta Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengecam keras perlakuan pemerintah Australia terhadap Sutiyoso.
"Jelas ini suatu pelecehan dan menunjukkan arogansi. Pemerintah Australia harus minta maaf. Pemerintah harus protes," ucap Ketua DPR Agung Laksono.
Protes dan kecamatan juga disampaikan Asosiasi Pemerintah Povinsi Seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Jawa Barat, dan keluarga besar pendidikan Al Ma'mun Eduaction Center. Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor Malik Haramain, dan Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas juga menyampaikan protes keras.
Peristiwa Balibo
Dalam berita Kompas 20 Oktober 1975 dilaporkan, peristiwa Balibo terjadi pada 16 Oktober 1975, saat dua faksi bersenjata Timor Timur, yakni UDT dan Apodeti, melakukan serangan mortir besar-besaran untuk merebut kota Balibo dari Fretilin. Setelah serangan itu lima wartawan Australia ditemukan tewas di Balibo.
Sutiyoso mengakui, pada 1975 dia bersama timnya melakukan operasi intelijen di Timor Timur. Namun Sutiyoso yang saat itu berpangkat kapten dan menjabat sebagai wakil kepala tim tidak pernah masuk ke Balibo. (eca/cal/osd/har/sut/oki/ap)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tragedi Grati: Bak Api dalam Sekam

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

Bumi Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang bertahun-tahun seperti api dalam sekam, akhirnya meledak dahsyat, Rabu (30/5). Darah rakyat tumpah di tanah. Nyawa pun melayang. Tragedi ini mengingatkan falsafah masyarakat Jawa tentang tanah: sedumuk bathuk senyari bumi ditohi pati. Sejengkal tanah akan dibela sampai titik darah terakhir.
“Kalau tanah itu diambil, warga mau kerja apa? Warga mau makan apa? Makanya tolong mengerti kami," kata Kepala Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Imam Sugnadi, dengan bercucuran air mata.
Mayoritas dari warganya memang sangat bergantung kepada tanah karena pekerjaan yang mereka bisa hanyalah bertani. Salim (40), misalnya, adalah salah satu orang yang menggarap lahan seluas sekitar 20 meter persegi yang disengketakan itu. Lahan itu ditanami secara tumpangsari dan terdiri dari tanaman jagung, ketela pohon, dan singkong.
Hasil dari lahan ini dijadikannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dia, istrinya, dan dua anaknya yang masih sekolah di sekolah dasar. Hasil dari lahan sebagian dijual dan sebagian lainnya dipakai untuk kebutuhan makan sehari-hari. Pada intinya, dia menghitung, hidup selama satu tahun dipakai untuk memenuhi hidup pada tahun berikutnya.
Kalau bagi masyarakat tanah itu sumber nafkah, tumpuhan hidup, bagi TNI AL tanah itu adalah asetnya. Pada tahun 1960, TNI AL membeli tanah di Grati seluas 3.569,205 hektar yang meliputi dua kecamatan yaitu Lekok dan Nguling untuk membangun Pusat Pendidikan TNI AL.
Pada tahun 1963 TNI AL menyelesaikan pembayaran tanah dan penggantian bangunan. Namun, masih ada beberapa penduduk yang belum pindah. Ternyata sejak dibebaskan tidak juga segera dibangun Pusat Pendidikan TNI AL. Malah sejak tahun 1966 digunakan jadi lahan pertanian untul palawija dan jarak.
Inilah yang mengusik hati rakyat bahwa mereka merasa dibohongi. Mereka mau melepas tanah karena untuk kepentingan pertahanan negara. Tetapi, ternyata untuk pertanian yang dikelola Puskopal. Apalagi setelah pada tahun 1984 “disewakan" kepada PT Grati Agung untuk perkebunan tebu, maka rakyat pun semakin merasa dibohongi. Mereka sakit hati karena status sosialnya merosot dari pemilik lahan menjadi buruh tani tebu.
Pada tahun 1993, BPN menerbitkan sertifikat terhadap 14 bidang. Kendati demikian warga yang merasa dibohongi tetap tidak mau pindah. Mereka sanggup mengembalikan uang yang sudah diterima dari TNI AL.
Melihat penderitaan warganya, Bupati Pasuruan pada 20 November 1993 mengusulkan ke Komandan Lantamal III Surabaya agar dimukimkam kembali warga bukan anggota TNI AL di daerah Prokimal Grati.
* * *
BAHANA reformasi berhembus juga ke Grati. Awal 1998 warga kembali menyerukan agar tanah mereka dikembalikan. Hal ini ditanggapi Buparti Pasuruan yang mengirim surat ke KSAL agar warga bukan anggota TNI diberi tanah seluas 500 meter persegi. Namun, usulan ini sampai sekarang tidak ditanggapi.
Warga menempuh jalur hukum tetapi mereka kalah di Pengadilan Negeri Pasuruan pada November 1999. Rakyat semakin kepepet. Urusan perut tidak bisa ditunda. Akhirnya 23 September 2001 mereka menebangi pohon mangga, mengambil alih tanah secara paksa. Warga pun mulai menggarap lahan itu.
Situasi bertahun-tahun bak api dalam sekam. Tanda-tanda akan terjadi tsunami sosial sudah tercium baunya. Untuk itulah 5 Februari 2007 lalu, Muspida Pasuruan bertemu dengan Pangko Armatim di Surabaya membahas masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat membawa permasalahan ke tingkat lebih tinggi. Pihak Armatim ke Mabes TNI AL, sedanh Bupati Pasuruan ke Gubernur Jatim dan Mendagri. Belum lagi ada keputusan apa-apa, meledaklah tragedi 30 Mei itu.
Antropolog Universitas Jember, Dr Latief Wiyata mengungkapkan, peristiwa tersebut merupakan reaksi dari kekecewaan yang terpendam. Emosi warga begitu mudah disulut akibat sampai sekarang belum ada figur yang bisa dijadikan panutan, baik di tingkat desa hingga nasional.
Dalam situasi yang serba tidak jelas menyangkut solusi atas sengketa tanah tersebut, kata Latief, warga terus dipertontonkan rekasi masyarakat yang kehilangan hak di berbagai daerah. “Perubahan dan informasi yang begitu cepat diterima masyarakat melalui media, juga salah satu pemicu reaksi destruktif penduduk Grati," ujarnya.
Kendati demikian jika ada tokoh panutan yang mampu memberikan jalan terbaik dalam sengketa tahan tersebut, peristiwa yang menewaskan warga tidak akan mungkin terjadi. “Semua pihak memang perlu arif, dan paling utama bagaimana figur panutan semua pihak, segera muncul dan mampu menyelesaikan perselisihan," kata Latief.
Tragedi Grati menambah deretan tragedi tanah di Jawa Timur. Seperti, Nipah (Madura), Jenggawah (Jember), Harjokuncaran (Malang), Nglegok (Blitar). Tragedi ini memperingatkan agar semua pihak berhati-hati dan arif menyikapi konflik pertanahan. (ETA/INA/APA/ANO)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Lumpur panas: Solidaritas untuk Korban Lapindo

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

Bandung, Kompas - Solidaritas terhadap satu tahun tragedi lumpur Lapindo juga disuarakan di Bandung. Massa dari dua kelompok yang berbeda, Rabu (30/5), mengadakan aksi solidaritas dengan menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung.
Massa datang dari Gerakan Aktifis Ramah Lingkungan (Geral), Mahasiswa Pancasila Jawa Barat (Mapancas Jabar), Taliwargi Masyarakat Sumedang (TAMAS), dan Komunitas Jatinagor, dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Islam Bandung. Mereka sempat menggelar aksi teatrikal di jalan dan di depan pagar Gedung Sate.
Perwakilan Geral, Aap Salpudin, menyatakan, peristiwa satu tahun lumpur Lapindo membuktikan kalau bencana bukan terjadi karena alam semata. Namun, lebih karena keserakahan manusia, yang membuat lingkungan terlantar dan rusak demi uang. Oleh karena itu mereka menuntut agar pemulihan lingkungan segera dilakukan.
Sementara itu, HMI dalam aksinya menyuarakan tentang kinerja Susilo Bambang Yudhoyono dan JusuF Kalla yang tidak juga lekas menyelesaikan perkara ini. Padahal, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, kerusakan dan banyak anak yang putus sekolah.
Mereka juga menilai pemerintah terlalu memihak pengusaha kaya dibandingkan rakyat kecil. Oleh karena itu, mereka mendesak agar pemerintah melakukan tekanan pada Lapindo Brantas Inc agar bertanggung jawab.
Tinggalkan Pasar Porong
Di Jakarta, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengimbau warga Sidoarjo, yang menjadi korban luberan lumpur Lapindo Brantas Inc dan telah mendapatkan uang kontrak, segera pindah dari Pasar Porong.
Menurut Aburizal, sudah banyak warga yang mendapatkan uang kontrak rumah dan ganti rugi. "Bahkan ada satu orang yang mendapat Rp 56 miliar untuk rumah dan tanahnya yang luas," katanya. (che/lok)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pesawat Cassa 212 TNI AL Tergelincir

KOMPAS - Kamis, 31 Mei 2007

Suplai Bahan Makanan bagi Prajurit di Pedalaman Papua Terganggu

Jayapura, Kompas - Sebuah pesawat milik TNI Angkatan Laut tergelincir di Bandar Udara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Rabu (30/5). Tidak ada korban jiwa, tetapi peristiwa ini bakal mengganggu kelancaran suplai bahan makanan bagi prajurit TNI AD yang bertugas di pedalaman Papua.
Pesawat jenis Cassa 212 dengan kode panggilan U 620 yang diterbangkan pilot Letnan Satu Laut (P) Hidayat Marpaung itu tergelincir keluar landasan pacu saat mendarat di Bandar Udara Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pesawat yang mengangkut bahan makanan bagi para prajurit Batalyon Infrantri (Yonif) 521 Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, Jawa Timur, yang bertugas di Oksibil itu berangkat dari Bandar Udara Sentani, Jayapura, pukul 06.26 WIT. Dalam penerbangan tanpa penumpang, Marpaung didampingi kopilot Letnan Satu Laut (P) Sahib serta dua mekanik pesawat, Sersan Satu Ansor dan Kelasi Kepala Ely Yudi.
Saat mendarat sekitar pukul 07.30, Marpaung telah berusaha mengerem pesawat. Namun, sampai landasan pacu habis, pesawat masih melaju kencang. Pesawat akhirnya terperosok di semak-semak di sebelah kiri landasan, sekitar 20 meter dari ujung landasan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oksibil Y Duma Roni menjelaskan, pesawat akhirnya dapat ditarik kembali ke landasan pacu sekitar pukul 09.45. "Setelah diperiksa, ternyata roda depan pesawat bengkok. Bagian sayap kiri pesawat juga rusak akibat gesekan dengan permukaan tanah. Moncong pesawat juga penyok akibat benturan. Dengan kondisi seperti itu, pesawat tidak mungkin diterbangkan kembali ke Sentani," kata Roni.
Roni menyatakan, landasan pacu Bandar Udara Oksibil sangat layak untuk didarati pesawat tipe Cassa 212. "Landasan pacu seluruhnya telah diaspal dan landasan pacu itu memiliki panjang 900 meter," kata Roni.
Bandar Udara Oksibil terletak di ketinggian 1.219,2 meter di atas permukaan laut, di antara deretan pegunungan yang mengelilingi Oksibil. Cuaca sering berubah dengan cepat, diikuti turunnya kabut tebal. Kondisi seperti itu membuat pendaratan di Oksibil memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam XVII/Trikora Mayor (Inf) M Maksum menyatakan, pesawat itu sedang mengangkut bahan pangan bagi prajurit yang sedang diperbantukan di sejumlah pos TNI AD di perbatasan RI-Papua Niugini.
"Bahan makanan itu harus didistribusikan kepada prajurit yang tersebar di berbagai pos perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari Oksibil seharusnya bahan makanan itu dikirimkan dengan helikopter ke sejumlah pos," kata Maksum.
Kecelakaan itu akan mengganggu kelancaran suplai logistik bagi sejumlah prajurit yang bertugas di pedalaman Papua.
Sejak awal tahun ini pengiriman bahan makanan bagi para prajurit beberapa kali tersendat karena kerusakan sejumlah pesawat milik TNI AD dan TNI AU yang ada di Papua. Beberapa kali Kompas mendapati pengiriman logistik yang terlambat sampai beberapa hari dari jadwal yang ditentukan. (row)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...