DPR Upayakan Hak Interpelasi Soal Lumpur Lapindo

REPUBLIKA - Kamis, 31 Mei 2007 8:46:00

JAKARTA - Kaukus Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) I Jawa Timur mengupayakan hak interpelasi DPR untuk penangangan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pemerintah dinilai tidak optimal dalam menangani luapan lumpur itu selama satu tahun ini.
''Kami tengah kumpulkan tanda tangan untuk interpelasi Lapindo. Untuk waktu yang tidak lama, ini bisa diproses. Kita menilai, belum ada tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam menangani lumpur tersebut dalam setahun ini,'' kata Joko Susilo dari anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta, Rabu (30/5).
Dia mengharapkan, dalam pekan depan, penggalangan pendapat untuk interpelasi ini bisa diserahkan hasilnya ke DPR. Sampai kemarin, suara untuk interpelasi Lapindo sudah mencapai 16 orang. Padahal, batas minimal diajukannya interpelasi itu adalah 13 suara. Dari pengumpulan suara itu, sampai saat ini belum ada sumbangan tanda tangan dari Partai Demokrat. ''Dengan disampaikannya pekan depan, diharapkan, penjelasan pemerintah soal lumpur ini tak ditunda-tunda lagi. Malah, kalau bisa, dalam masa sidang ini, kita sudah mendapatkan jawabannya dari pemerintah,'' tegasnya.
Aryo Widjanarko dari Komisi XI Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), menyatakan, pemerintah belum melakukan langkah optimal untuk menangani masalah yang menyengsarakan warga Sidoardjo tersebut. Bahkan, lanjut dia, informasi yang diterima dari Bapennas, sampai saat ini belum ada kejelasan sikap pemerintah dalam alokasi anggaran guna memperbaiki infrastruktur disana. Tak hanya itu, status hukumnya pun belum jelas. ''Seharusnya, pihak yang paling bertangggung jawab dalam perkara ini, segera ditindak.''
Aryo membandingkan, Jawa Timur telah menyumbangkan pendapatannya kepada negara sebesar Rp 48 Triliun. Untuk itu, seharusnya, pemerintah mengeluarkan dana yang setimpal untuk penanggulangan lumpur yang sudah semakin meluas dampaknya itu.
Timbulkan konflikDampak lumpur ini juga sangat dikhawatirkan oleh Wakil Ketua Komisi III Soeripto dari FPKS. Menurutnya, semburan lumpur ini bisa berpotensi konflik bila penanganannya tak segera dituntaskan. ''Akibat kejadian ini sudah mulai muncul people's power, dan itu adalah murni dari warga yang tidak disponsori oleh pihak tertentu. Ini semua harus segera dicermati dan jangan dianggap sepele. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.''
Anggota Komisi VI DPR dari Frkasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan fraksinya akan mendukung usul pengajuan hak interpelasi tersebut. Bahkan menurut Hasto, PDIP telah membentuk tim untuk melakukan investigasi langsung ke lapangan. ''Kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan membantu melakukan advokasi kepada masyarakat Sidoardjo.'' n wed

Ikhtisar:
--- Pemerintah dianggap belum optimal tangani penderitaan para korban lumpur Lapindo.
--- Soal penanganan lumpur lapindo jangan dianggap sepele.