Thursday, July 26, 2007

Jangan Timbulkan Soal Baru

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Mendesak, Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekembalinya dari Korea Selatan, akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada.
"Kita ingin supaya yang kita lakukan terkait pemilu, pilkada, dan kegiatan politik apa pun itu betul-betul tidak menimbulkan persoalan baru, tetapi memberikan solusi dan kebaikan, termasuk fairness dalam kehidupan berdemokrasi," ujar Presiden di Seoul, Korea Selatan, Rabu (25/7).
Menurut Presiden, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang munculnya calon perseorangan dalam pilkada, ia telah mengomunikasikannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Tanah Air. "Saya mendengar, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi muncul berbagai pendapat dan diskursus. Saya kira ini wajar saja dalam negara demokrasi," ujarnya.
Presiden melanjutkan, "Yang penting, mari pahami dulu yang diputuskan MK itu. Juga kita pahami sistem dan demokrasi yang berlangsung selama ini serta situasi khusus di negeri kita ini."
Sebagai kepala negara, Presiden Yudhoyono berkepentingan agar semua pendapat dan masukan dapat diletakkan dalam tatanan sistem dan kerangka bernegara serta berpolitik sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Di Jakarta, Selasa malam, Jusuf Kalla menegaskan, terkait putusan MK itu, langkah pertama pemerintah adalah mempelajari dan menerima putusan MK. Tentang konsekuensi lebih jauh atas putusan MK, ia belum dapat mengemukakannya.
Kekacauan politik
Namun, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) tentang calon perseorangan dalam pilkada. Jika tidak, kekacauan politik dapat terjadi, terutama di daerah yang dalam waktu dekat akan menggelar pilkada. Di Maluku Utara jabatan gubernur akan berakhir 25 November ini. Masa jabatan sejumlah bupati dan wali kota juga akan berakhir pada September dan Oktober 2007.
Saifullah, yang didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Natalis Situmorang, Rabu di Jakarta, menegaskan, kekacauan dapat terjadi karena, dari sejumlah penelitian, ternyata sebagian besar warga menginginkan calon perseorangan dalam pilkada. Padahal, putusan MK belum bisa dilaksanakan selama belum ada peraturan pelaksanaannya.
Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, putusan MK itu harus ditindaklanjuti dengan pengaturan teknis tentang hal yang belum diatur undang-undang. "Misalnya, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dari berapa persen pemilih," katanya.
Sebenarnya, ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengisi kevakuman hukum atas putusan MK, yakni revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan tata cara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau pembuatan perpu oleh Presiden. Namun, Jimly mengingatkan, harus ada langkah cepat merumuskan aturan yang dapat digunakan sebagai dasar calon perseorangan dalam pilkada itu.
Maluku Utara tertutup
Dari Ternate dilaporkan, meski belum ada penetapan calon kepala daerah yang berhak mengikuti Pilkada Maluku Utara 2007, Ketua KPU Maluku Utara Rahmi Husen menandaskan belum bisa mengakomodasi pasangan calon perseorangan. Saat ini KPU Maluku Utara tengah melakukan verifikasi atas lima pasangan calon kepala daerah yang mendaftar melalui jalur parpol.
Menurut Rahmi, meski merupakan langkah luar biasa, putusan MK itu dibacakan bertepatan dengan penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah Maluku Utara. Padahal, belum ada ketentuan teknis untuk melaksanakan putusan itu.
Aturan teknis bagi pengajuan calon perseorangan, lanjut Rahmi, perlu segera dirumuskan sehingga dapat dijadikan acuan pelaksana pilkada. Namun, KPU Maluku Utara belum bisa menerima pencalonan perseorangan karena tak berani berspekulasi.
Ketua KPU Sulawesi Selatan Mappinawang juga mengatakan, calon perseorangan kemungkinan besar belum bisa mengikuti Pilkada Sulsel, November 2007. Apalagi, tahapan Pilkada Sulsel sudah berlangsung. "Saat ini tahapan Pilkada Sulsel sudah jalan dan waktu pemilihan sudah ditetapkan. Kalau mau dimundurkan waktunya untuk mengakomodasi calon perseorangan, akan sulit," ujarnya di Makassar, Selasa.
Dari Bali, pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar meragukan putusan MK itu dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Selain belum ada aturan teknisnya, selama ini calon perseorangan juga bisa diakomodasi oleh parpol.
"Kami justru khawatir adanya peluang pencalonan perseorangan ini menjadikan banyaknya calon dalam pilkada tidak terbendung lagi. Asalkan memiliki uang banyak, siapa pun boleh mencalonkan diri. Pilkada menjadi tidak sehat," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali AA Ngurah Oka Ratmadi di Denpasar, Rabu.
Bahkan, Ketua DPD Partai Golkar Bali Cokorda Gede Budi Suryawan mengaku kecewa dengan putusan MK itu. Meski demikian, putusan itu menjadi tantangan bagi parpol di Bali, yang pada tahun 2008 akan menggelar pemilihan gubernur.
Mendorong demokratisasi
Walau demikian, Rahmi menilai putusan MK bisa mendorong demokratisasi yang lebih baik dan sebagai cambuk bagi parpol untuk membenahi diri. Apalagi, selama ini terjadi semacam oligarki pada parpol karena menjadi satu-satunya jalur bagi seseorang untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Akibatnya, parpol mengabaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
"Fungsi parpol banyak yang belum jalan, seperti pendidikan politik ke masyarakat yang masih lemah. Putusan MK adalah pemicu bagi partai sehingga mampu mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi masyarakat," tuturnya.
Sebaliknya, pengamat politik Universitas Warmadewa, Denpasar, I Nyoman Wiratmaja, meragukan kemampuan warga menangkap makna calon perseorangan seperti diputuskan MK, karena selama ini warga masih mengenal tokoh pilihan mereka melalui partai. Warga juga banyak yang belum melek media.
Bahkan, Wiratmaja mengkhawatirkan calon independen atau perseorangan yang muncul dalam pilkada adalah orang partai, atau mewakili aspirasi orang kuat yang tidak memiliki baju politik, atau justru menjadi pelampiasan karena terbuang dari partai.
"Jangan-jangan ini akal-akalan dan calon perseorangan itu adalah wajah lama. Ini kan sama saja bohong," ujar Wiratmaja lagi. (SUHARTONO/ INU/NWO/IDR/ANG/REN/AYS)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Musibah: Banjir Melebar ke Wilayah Utara dan Selatan

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Makassar, Kompas - Banjir di Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berlangsung 10 hari dan merenggut 70 jiwa, mulai surut. Jika hari Senin ketinggian air mencapai 3 meter, pada Rabu (25/7) air surut hingga 1 meter. Di beberapa kawasan air bahkan mulai mengering serta menyisakan sampah dan kerusakan infrastruktur. Puluhan rumah penduduk rusak.
Jumlah korban meninggal di Morowali dikhawatirkan bertambah mengingat sampai kemarin lebih dari 40 warga yang belum ditemukan. Ribuan pengungsi belum menerima bantuan.
Situasi yang hampir sama buruknya tampak di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Banjir terutama tampak mengusik penduduk di Kabupaten Luwu, Sulsel, dan kabupaten hasil pemekaran, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.
Banjir bandang di Kabupaten Luwu, sejak Selasa pukul 22.00 hingga Rabu pukul 09.00, menewaskan sedikitnya sembilan orang. Tujuh korban tertimbun longsor bersama rumahnya. Dua lainnya hanyut terbawa air. Jumlah korban masih simpang siur karena informasi lain menyebutkan 13 orang meninggal.
Adapun di Minahasa Tenggara, dilaporkan seorang tewas dan sekitar 60 rumah dan bangunan sekolah hancur.
Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Luwu Rudi Dappi, Rabu sore, mengatakan, banjir bandang di daerahnya mengakibatkan sedikitnya enam desa di Kecamatan Larompong dan Suli terisolasi. Menurut Rudi, banjir sebenarnya sudah terjadi sejak tiga hari lalu, tetapi belum terlalu deras.
Banjir juga merendam Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu, hingga Siwa di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap. Akses jalan darat di wilayah ini, yang merupakan jalur trans-Sulawesi, terputus akibat tertimbun longsor dan lumpur. Beberapa jalan besar terendam hingga 2 meter. Hal ini menyebabkan kemacetan parah.
"Saya sudah lima jam terperangkap macet di poros Masamba-Makassar. Di sisi kiri dan kanan jalan ketinggian air mencapai 2 meter. Mobil saya sudah tertutup lumpur," ujar Syahruddin, Kepala Bagian Humas Luwu Utara.
Dalam kaitan bencana tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para kepala daerah sungguh-sungguh memerhatikan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan terkait dengan perubahan cuaca dan ancaman terhadap kemungkinan bencana alam.
Dengan memerhatikan peringatan dini, seluruh aparat pemerintah daerah di pelosok diharapkan dapat mengantisipasinya untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk lagi.
"Saya minta kepala daerah dan aparat pemerintah sungguh- sungguh memerhatikan apa pun yang menjadi peringatan BMG, agar keadaan terburuk bisa diantisipasi. Banjir dan longsor yang terjadi di Morowali mungkin saja terjadi karena adanya perubahan cuaca," ujar Presiden Yudhoyono saat memberikan keterangan kepada pers yang menyertai kunjungan kenegaraan di Seoul, Korea Selatan, Rabu sore waktu setempat.
Minahasa juga banjir
Banjir juga menghajar wilayah Sulawesi Utara. Hujan lebat Rabu dini hari hingga pagi hari menimbulkan banjir bandang di empat kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kondisi tersebut diperparah oleh pasangnya air laut dari luapan air sungai.
Korban tewas di Minahasa Tenggara bernama Robby Sekeon (35), warga Wioy, Kecamatan Ratahan, sedangkan tiga warga yang sempat tertimbun dapat diselamatkan.
Penjabat Bupati Minahasa Tenggara Albert Pontoh menyebutkan, rumah warga yang rusak dan bangunan sekolah hancur mencapai 60 buah. Longsor terjadi di 37 lokasi di empat kecamatan. "Saya harus berjalan kaki 10 kilometer untuk menuju Belang dari Ratahan. Kendaraan tidak bisa lewat di jalan yang sudah tertutup longsoran lumpur dan bebatuan," katanya.
Camat Belang Umar Sumaryadi mengatakan, wilayahnya cukup parah tertimpa musibah tersebut. Sekitar 50 rumah milik warga yang berada di pinggir sungai hancur diterjang air. Saat ini sekitar 7.000 warga Belang mengungsi ke tempat lebih aman, seperti rumah ibadah dan rumah penduduk di daerah yang lebih tinggi.
Di lokasi lain, banjir di Kelurahan Sedau, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mulai surut, Rabu. Sebagian besar dari 1.532 warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Kini tercatat tinggal 50 pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan di Kantor Camat Singkawang Selatan.
Banjir di daerah itu terjadi sejak Senin sore, diawali dengan hujan lebat selama beberapa hari yang dilanjutkan dengan pasang naik air laut. Akibatnya, Sungai Sedau meluap dan menggenangi daerah sekitarnya.
Hujan sempat mengguyur pada Selasa malam, tetapi cuaca cerah pada Rabu membuat genangan air menyurut. Hanya sebagian kecil dari rumah warga yang masih terendam air hingga ketinggian 60 sentimeter. Sebelumnya, banjir yang menggenangi 347 rumah sempat mencapai ketinggian 1,5 meter.
Kemarin warga yang pulang dari pengungsian mulai membersihkan rumah masing-masing. Sementara itu, aktivitas belajar di SMP Negeri 6 Singkawang Selatan kembali normal setelah diliburkan akibat banjir, Selasa.
"Dari 430 siswa, sekitar 20 persen masih belum masuk," kata Bustani, guru SMPN 6.
Bencana alam
Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor juga terjadi di bagian barat Sumatera Utara. Hingga kini musibah itu merenggut lima korban tewas. Tiga korban berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu Burhan Ritonga (40), Jernawat (35), dan Nurlina Ritonga (5). Mereka satu keluarga yang hidup dalam satu rumah. Adapun dua korban lainnya berasal dari Tapanuli Tengah.
"Sampai hari ini, korban banjir sangat memerlukan bantuan material bangunan. Banyak fasilitas umum yang rusak hingga sekarang belum diperbaiki. Bantuan logistik makanan sebagian sudah sampai ke tangan mereka," kata Bupati Tapanuli Selatan Ongku P Hasibuan, Rabu.
Menurut Ongku, para pengungsi dari delapan desa yang terkena banjir masih menginap di rumah warga dan fasilitas umum. Seorang korban longsor bernama Parlindungan Ritonga hingga kini dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan di rumah sakit. (REN/REI/ZAL/WHY/NDY/HAR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Piala Asia 2007: Irak Cetak Sejarah, Tantang Arab Saudi di Final

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Kuala Lumpur, Rabu - Tim Irak mengukir sejarah. Untuk pertama kalinya, mereka lolos ke final Piala Asia setelah memukul juara dua kali, Korea Selatan, melalui adu penalti 4-3. Tim Negeri Seribu Satu Malam itu akan menantang Arab Saudi di final di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/7).
Arab Saudi lolos ke final setelah memukul juara bertahan, Jepang, 3-2 (1-1), pada semifinal di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa (25/7). Striker Malek Maaz menjadi penentu kemenangan tim Singa Padang Pasir setelah gol keduanya di menit ke-57 menjebol gawang Yoshikatsu Kawaguchi.
Korea Selatan dan Jepang, dua tim yang tersingkir di semifinal, masih menjalani laga perebutan posisi tiga dan empat di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sabtu lusa. Laga ini menjadi penentu tim yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2011, bersama tim juara dan runner-up.
Sabri pahlawan
Kembali ke laga Irak. Adu penalti Irak versus Korsel digelar setelah kedua tim bermain imbang 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Kiper Irak, Noor Sabri, menjadi pahlawan timnya setelah melakukan penyelamatan krusial saat menepis tendangan Yeom Ki-hun.
Tim polesan Pelatih Jorvan Vieira itu memastikan kemenangan setelah tendangan Kim Jung-woo membentur tiang gawang. Irak pun lolos ke final Piala Asia untuk pertama kalinya. Sebelumnya, prestasi tertinggi mereka adalah peringkat keempat di Piala Asia 1976.
Bernyanyi di ruang ganti
Terkait lolosnya Arab Saudi ke final, striker Malek Maaz menyatakan kegembiraannya dengan hasil tersebut. "Pertandingan tadi begitu luar biasa. Saya gembira karena bisa mempersembahkan dua gol," kata Malek.
Para pemain Arab Saudi bernyanyi-nyanyi di ruang ganti. Mereka juga dikunjungi Pangeran Nawaf bin Faisal, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF). "Kami mendapat ucapan selamat dari Pangeran Nawaf. Ia menyebut kami sebagai tim impian yang membawa martabat bangsa," kata Yasser Al Qahtani, kapten Arab Saudi, saat ditemui di mix zone seusai laga. "Kini konsentrasi kami adalah laga final. Kami tahu tim Irak karena mereka bermain seperti kami."
Sebaliknya, para pemain Jepang tertunduk lesu saat keluar dari ruang ganti pemain. "Tentu saja kami sangat kecewa dengan hasil tersebut," kata salah seorang pemain Jepang singkat.
Apa pun hasil final nanti akan bersejarah. Arab Saudi berpeluang menjadi tim Asia pertama yang juara empat kali. Mereka sebelumnya juara tahun 1984, 1988, dan 1996. Sementara jika Irak menang, itu akan menjadi gelar pertama bagi negeri yang hingga kini dilanda konflik itu.
(SAM/prasetyo eko,dari Hanoi, Vietnam)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Harga Diri: Kejujuran yang Berujung Pemecatan

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Andy Riza Hidayat

Berbuat jujur memang tidak mudah karena tak selamanya kejujuran berujung manis. Kejujuran kerap membentur tembok besar yang akhirnya hanya menyisakan kepahitan.
Gambaran itu tergurat di raut wajah belasan guru dari 27 guru anggota Komunitas Air Mata Guru (KAMG) yang menghadapi pemberhentian dan pengurangan jam mengajar. Ternyata melaporkan dan menolak terlibat kecurangan justru mengantarkan mereka sebagai pecundang.
Dina Andriani Siregar (26) salah satu dari belasan guru yang mendatangi Kantor Kompas, Senin (23/7) sore. Kepedihan Dina terasa lebih dalam daripada para guru lain. Guru muda lulusan Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan (Unimed), Sumatera Utara, itu tak bisa mengajar untuk tahun ajaran 2007-2008.
Ia lebih muda dari guru yang lain. Maklum, baru satu setengah tahun mengajar di Yayasan Perguruan Methodist Tanjung Morawa, Deli Serdang. Pemberhentian dirinya dari kegiatan mengajar yang tanpa ada alasan itu tak bisa diterima Dina.
Sebagai guru muda, Dina sudah sekuat tenaga berusaha menjadi guru yang baik sesuai ilmu yang diperoleh di kampus. Kenyataan bicara lain. Sekolah tidak lagi memakainya sebagai tenaga pengajar. Lebih pahit lagi, pengumuman itu disampaikan menjelang tahun ajaran baru.
Perempuan lajang itu pun tak sempat melamar pekerjaan ke tempat lain. Namun, niatnya menjadi guru tetap terjaga. Dua lamaran telah dilayangkan ke lembaga pendidikan lain.
Dina dan 26 guru itu adalah yang melaporkan kecurangan dan menolak terlibat kecurangan selama ujian nasional, April lalu. Kecurangan yang diduga kuat dilakukan secara sistematis terbukti ada di Medan dan daerah lain di Sumut.
Tolak
Dina mengingat-ingat kesalahan yang mungkin pernah dibuatnya. Sambil menggeleng- gelengkan kepala, ia berkata, dirinya tidak membuat kesalahan fatal. Bahkan, sebelum dipecat, Dina mengajar 33 jam seminggu. Ia bahkan sempat dipercaya mewakili sekolah mengikuti pelatihan guru se-Sumut
Kalau bisa disebut kesalahan, Dina yang berasal dari Pangaribuan, Tapanuli Utara, itu menduga keterlibatannya dalam KAMG. Sebelum ujian nasional berlangsung, sekolah memintanya hadir saat ujian nasional. Permintaan itu dirasa aneh karena guru bidang studi yang diujikan tidak boleh hadir kala ujian berlangsung. Rupanya sekolah memintanya menjadi salah satu tim sukses. Dina menolak.
Sejak itu namanya masuk dalam "daftar hitam" guru di SMA Methodist Tanjung Morawa, Deli Serdang. Di sekolah tersebut, terdapat tujuh nama yang mendapat perlakuan tidak mengenakkan. Mereka adalah Palti, Eflina, Roida, Naina, Natalius, Rive (Rivenaun Panggabean), dan Dina. Tujuh nama itu pula yang tersebar dalam SMS orang-orang yang harus disingkirkan di Yayasan Perguruan Methodist Tanjung Morawa.
Lain lagi yang dialami Rivenaun Panggabean (32), rekan kerja Dina. Rive kini hanya dijatah 10 jam mengajar dari yang sebelumnya 30 jam.
"Status wali kelas saya juga dicabut. Saya tidak pernah menerima alasan dari sekolah mengapa ada keputusan ini," tutur Rive yang mengajar selama tujuh tahun. Sama halnya dengan Dina, pada saat ujian nasional berlangsung Rive memberanikan diri bersikap jujur. Saat itu dia menarik dua lembar jawaban yang diedarkan guru di tempatnya mengawas di SMA Desa Maju, Desa Negara, Kecamatan Tanjung Morawa. Pihak sekolah diwakili Kepala Sekolah P Silitonga mengatakan, pengurangan jam mengajar bisa terjadi pada siapa pun, sesuai dengan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Dina dan Rive merasa sendiri. Beban yang menimpa mereka hanya bisa disampaikan ke teman-temannya di KAMG.
Dina, Rive, dan guru yang tergabung dalam KAMG menunggu uluran tangan pemangku keputusan. DPRD Sumut, yang pernah memediasi pertemuan antara pihak yayasan, para guru, dan dinas pendidikan, diharapkan mencarikan solusi.
Dalam pertemuan yang berlangsung 4 Juli 2007 itu disepakati, tidak akan ada sanksi bagi guru pelapor kecurangan ujian nasional. Namun, hingga hari ini mereka belum bertindak. "Wakil rakyat yang berasal dari kampung kami mencibir kami ini komunitas air mata buaya," kata Rynaldi A Gultom, guru SMP Tri Murti Medan.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Timbas Tarigan membenarkan adanya kesepakatan perlindungan bagi guru itu. Hanya saja, DPRD secara resmi belum menerima informasi soal guru yang menerima sanksi.
Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan tetap memberi perlindungan kepada sejumlah guru di Medan yang mengalami tekanan pascapembongkaran kasus ujian nasional beberapa waktu lalu.
Untuk perlindungan para guru tersebut, ia mengatakan, panduannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "Perlindungan itu kemudian merujuk pada aturan yang berlaku. Pegawai negeri sipil mengikuti ketentuan perundangan untuk pegawai negeri sipil. Untuk guru swasta disesuaikan dengan kontrak kerja yang mengikat hubungan kerja antara guru dan penyelenggara satuan pendidikan," ujarnya.
Fasli mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan para guru itu sendiri. Pasti akan dilindungi. Departemen Pendidikan Nasional telah bekerja sama dengan LKBH di 33 provinsi," ujarnya. (INE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Benturan Peradaban Harus Dihindarkan

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Bangkok, Kompas - Kondisi keamanan di Asia Tenggara harus tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat di negara kawasan ini harus membangun hubungan baik, termasuk kesepakatan untuk terus berdialog dengan komunitas agama di Asia Tenggara supaya benturan peradaban dapat dihindarkan.
Demikian pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai bertemu Perdana Menteri (PM) Thailand Surayud Chulanont di Kantor PM di Bangkok, Rabu (25/7). Sebelum bertemu Surayud, Din bertemu dengan Pelaksana Biksu Agung Buddha Thailand, Somdet Phra Buddhacharya, dan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand Sawanit Kongsiri.
Pertemuan Din dan Surayud berlangsung sekitar 45 menit. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan mengenai berbagai situasi global dan regional Asia Tenggara serta sejumlah solusi yang harus dilakukan.
"Menghadapi situasi ini, semua pihak harus mau berdialog dan membangun kerja sama antarbangsa demi perdamaian dan kesejahteraan," ujar Din.
Surayud mengungkapkan kebanggaannya kepada Muhammadiyah atas peran besarnya memajukan bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Ini memberi banyak manfaat bagi usaha mencerdaskan rakyat Indonesia.
Pada kesempatan itu Surayud meminta Muhammadiyah untuk membantu pendidikan umat Islam, terutama di bagian selatan Thailand.
Din mengatakan, Muhammadiyah siap bekerja sama dengan Pemerintah Thailand, khususnya dalam memajukan pendidikan kalangan umat Islam di beberapa provinsi di selatan Thailand. Bahkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kerja sama dalam bidang pendidikan itu dapat terealisasi, misalnya dalam bentuk pertukaran pengalaman di kalangan guru dan mubalig, pertukaran pemuda Muslim dan Buddha Thailand dengan pemuda Muslim dan Buddha dari Indonesia.
Somdet menambahkan, usaha membangun dialog antaragama yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah kerja besar yang perlu didukung. "Semangat Indonesia yang terus mengajak perdamaian, jika diikuti semua negara, akan membawa perdamaian dunia," ujarnya.
Din yang didampingi istri juga diterima Raja Bhumibol Adulyadej dan permaisuri di Istana Chitralada, Bangkok. Din akan ke bagian selatan Thailand untuk berdialog dengan tokoh Muslim di Patani. Ia berada di Thailand hingga Sabtu. (Imam Prihadiyoko)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kayu Sitaan Simpang Siur

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Menhut Menyesalkan Pernyataan Kepala Polda Riau

Pekanbaru, Kompas - Jumlah atau volume kayu yang disita pihak Kepolisian Daerah Riau atas dugaan pembalakan liar di areal hutan tanaman industri PT Bina Duta Laksana di Desa Belantak Raya, Kecamatan Sungai Gaung, Indragiri Hilir, masih simpang siur.
Kepala Polda Riau Brigjen (Pol) Sutjiptadi menyebutkan, kayu sitaan mencapai satu juta meter kubik (Kompas, 25/7), tetapi Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Ajun Komisaris Besar Istu Hari menyatakan jumlah kayu belum dapat dihitung.
"Kami masih mengukur volume kayu sitaan itu. Berdasarkan penghitungan sementara, jumlahnya mencapai 50.000 meter kubik," ujar Istu di Pekanbaru, Rabu (25/7).
Untuk mengukur kayu itu dibutuhkan bantuan tenaga dari dinas kehutanan. Sampai kemarin pengukuran belum selesai.
Menurut Istu, pemeriksaan terhadap kasus pembalakan liar masih terus berlangsung. Sebanyak 12 saksi sudah dipanggil untuk memberikan keterangan. "Saksi berasal dari perusahaan, masyarakat di sekitar lingkungan HTI (hutan tanaman industri), dan empat saksi ahli. Berdasarkan keterangan saksi, kayu-kayu itu untuk memasok kebutuhan PT Indah Kiat (pabrik pengolah bubur kertas)," ujarnya.
Dari perusahaan, lanjut Istu, polisi telah memeriksa seorang direktur dan general manager PT Bina Duta Laksana (BDL). Dasar pemeriksaan menyangkut aspek perusakan lingkungan yang telah terjadi akibat pembalakan liar.
Sutjiptadi sendiri tidak bersedia memberikan keterangan tambahan tentang kayu sitaan tersebut. Ketika ditanya, ia mengatakan, "No comment, no comment. Hari ini tidak ada keterangan."
Pembalakan liar di kawasan HTI PT BDL diduga melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No 34/2002 mensyaratkan areal yang dapat dijadikan HTI adalah lahan padang alang-alang, semak belukar, atau lahan kritis yang tidak memiliki potensi kayu. Padahal, berdasarkan temuan polisi, areal HTI PT BDL merupakan hutan belantara yang penuh kayu dengan diameter yang mencapai 40 cm.
Kerja sama
Hingga kemarin PT BDL belum dapat dihubungi. Namun, Nurul Huda, dari bagian Humas PT Indah Kiat, mengatakan bahwa PT BDL bukan dalam tanggung jawab dan tidak memiliki kaitan manajemen dengan perusahaannya.
Meski demikian, Nurul mengakui, PT BDL memiliki kerja sama operasi dalam bidang mitra HTI dengan PT Arara Abadi yang merupakan grup PT Indah Kiat. "Kami tidak punya wewenang penuh memberikan komentar tentang temuan Kepala Polda Riau terhadap dugaan illegal logging (pembalakan liar) yang menimpa PT BDL," ujar Nurul.
Ketua Tim Pemberantasan Pembalakan Liar Riau Wan Abubakar mengatakan, kasus pembalakan liar oleh perusahaan di kelompok hutan Sungai Gaung sudah berlangsung lama. Namun, upaya hukum belum dapat menghentikan kegiatan tersebut.
Di Jakarta, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban terkesan sangat hati-hati menanggapi temuan kayu di Riau itu.
Ia justru mengingatkan adanya kesepakatan antara dirinya dan Kepala Polri tentang temuan-temuan kayu seperti itu.
Menurut kesepakatan itu, katanya, temuan tersebut mestinya dilaporkan dulu kepada Kepala Polri, sementara aparat dinas kehutanan akan melapor ke Menhut. Setelah dilakukan penyelidikan, barulah temuan itu diungkap kepada publik.
Sementara itu, Polda Jawa Tengah baru-baru ini juga menyita 11.402 batang kayu yang diduga hasil pembalakan liar. Bersamaan dengan itu, polisi menangkap 84 pelaku.
Kayu yang disita berupa kayu jati log, kayu rimba log, kayu jati olahan, dan kayu rimba olahan. (art/sah/ham/mdn)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penduduk Mulai Mengungsi, Sekolah Diliburkan

KOMPAS - Kamis, 26 Juli 2007

Magelang, Kompas - Menyusul kematian misterius delapan warga, suasana di Dusun Beran, Desa Kanigoro, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (25/7), terlihat sepi.
Menurut Kepala Desa Kanigoro Gadang Rintoko, aktivitas masyarakat belum normal karena masih dirundung duka.
Selain kesedihan, penyakit ini juga menimbulkan rasa cemas dan khawatir di kalangan masyarakat. "Karena khawatir ini adalah wabah penyakit menular, 57 keluarga sementara ini mengungsi ke rumah kerabat terdekat di dusun atau desa tetangga," ujar Gadang.
Atas permintaan warga, SD Negeri Kanigoro I terpaksa meliburkan murid-muridnya dan tidak mengadakan kegiatan belajar-mengajar selama seminggu.
Jumlah murid di SD Kanigoro I terdata 129 orang. Keseluruhan siswa sekolah ini berasal dari Dusun Beran dan Pete.
Belum diketahui
Hingga kemarin dinas kesehatan setempat belum bisa menyimpulkan penyebab kematian itu. Berdasarkan gejala klinis yang diderita, Kepala Dinas Kesehatan Magelang Hendarto menduga penyebabnya adalah keracunan. "Namun, untuk mengetahui secara pasti penyebab sebenarnya, kami masih menunggu hasil pengujian dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang," katanya. Adapun gejala klinis tersebut adalah kejang, pusing, mual, muntah, dan diare.
Kemarin penyakit misterius itu sudah merambah pula dusun dan desa atau bahkan kecamatan tetangga. Selain delapan orang meninggal, hingga kemarin total pasien yang dirujuk dan kini dirawat di RSU Tidar berjumlah 10 orang. Seorang di antaranya, Ngatemi (40), kini kritis. Selain itu, masih ada 10 orang lagi dirawat di Puskesmas Grabag.
Untuk mengantisipasi agar korban tidak bertambah banyak, dinas kesehatan terus mengawasi konsumsi makanan dan air bersih di Dusun Beran dan sekitarnya.
Sebuah posko kesehatan juga disiapkan untuk memberikan pertolongan secepatnya bagi warga yang mengalami gejala-gejala serupa. (EGI)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...