Pajak transaksi saham bakal naik

BISNIS - Kamis, 07/06/2007

JAKARTA: Sepekan setelah kalangan pelaku usaha meminta insentif pajak untuk perusahaan masuk bursa, Dirjen Pajak Darmin Nasution justru menyiapkan rencana menaikkan tarif pajak transaksi saham dari posisi 0,1% ke kisaran yang 'lebih pantas menurut ukuran regional'. Dirjen Pajak menegaskan pemerintah masih melakukan simulasi (exercise) atas rencana kenaikan tarif pajak tersebut. Namun, Darmin tidak menyebutkan angka atau kisaran persis besarnya kenaikan itu. "Kami memang sedang lakukan exercise untuk itu. Besarnya? berapa, jangan dulu lah. Pokoknya sampai ke tingkat yang lebih pantas menurut ukuran regional," ujarnya saat didesak apakah kenaikan itu sampai 0,3% seperti yang diterapkan China.Darmin mengatakan rencana kenaikan transaksi saham itu sebetulnya pernah dijajaki di era menteri keuangan terdahulu, Jusuf Anwar. Ketika itu, kenaikan tarifnya ditimbang sampai 0,3% dari posisi yang masih bertahan sampai hari ini, 0,1%.Namun, menurut dia, rencana itu akhirnya urung diterapkan. Sebab, selain dinilai saatnya belum tepat, rencana itu keburu ditolak keras oleh para investor pelaku pasar modal. Sekarang, "jangan dulu-lah," katanya mengelak. Senada dengan Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dimintai penegasan atas persoalan yang sama, memilih jawaban mengambang. Dia tidak mengonfirmasi ataupun membantah rencana pemerintah menaikkan pajak transaksi saham tersebut."Pokoknya pemerintah akan melihat semua posibilitas. Kami rasa, kalau berbagai keputusan yang strategis nanti dianalisis, dipikirkan, dan dibahas secara hati-hati. Kita akan melihat berbagai kemungkinan."KhawatirKetua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartanto menyatakan para pelaku pasar modal sudah menangkap sinyal menyangkut rencana pemerintah menaikkan tarif pajak transaksi saham seperti yang diterapkan China."Terus terang, kami, para pelaku di pasar modal, khawatir. Di satu sisi pemerintah belum memberikan insentif penurunan pajak perusahaan yang akan go public seperti yang dijanjikan. Kalau ini belum diberikan, transaksi kami malah kena potong 0,3%, modal kami bisa lari."Kalaupun pemerintah tidak memiliki cara lain untuk mengantisipasi kemungkinan penarikan dana secara besar-besaran itu, Erlangga berani memastikan kenaikan tarif pajak tersebut sudah otomatis menurunkan volume transaksi harian pasar modal yang kini mencapai Rp6 triliun.Karena itu, menurut dia, keliru bila pemerintah meniru mentah-mentah apa yang dilakukan pasar modal China, di mana kenaikan tarif pajak transaksi saham yang ditempuhnya terbukti hanya menimbulkan koreksi selama beberapa hari."Kita harus lihat faktor fundamental-nya. Di kita, faktor ini relatif tinggi [berisiko], masih didorong sentimen regional. Jadi, kalau ada tindakan pemerintah seperti itu, dari 0,1% ke 0,3%, itu kan sangat signifikan, investor regional bisa berpaling ke regional lain."Menurut dia, Indonesia tidak bisa disamakan dengan China yang memberlakukan pajak transaksi saham guna membendung masuknya modal asing. Negeri ini masih membutuhkan dana dari luar, karena dana dari dalam negeri tidak banyak.Airlangga mengatakan hampir 60% dari transaksi di Bursa Efek Jakarta berasal dari pemodal asing dengan nilai portofolio mencapai Rp550 triliun. Modal itu bisa saja berpindah jika mereka merasa tidak nyaman bertransaksi di dalam negeri. Menurut dia, penurunan pajak penghasilan menjadi 20% atau lebih rendah 5%-10% dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya, dinilai dapat menjadi insentif bagi pemodal."Minimnya perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, karena ada anggapan bahwa tidak ada keuntungan signifikan bagi mereka misalnya pajak yang diberlakukan sama dengan swasta lainnya." Dirut PT BEJ Erry Firmansyah mengatakan masih menunggu informasi yang lebih pasti mengenai rencana pemerintah menaikkan transaksi saham. Karena itu, dia belum bisa memberikan penilaian.Nilai transaksi harian BEJ terbaru mencapai Rp4,96 triliun, menyumbang pendapatan negara sebesar Rp4,96 miliar dari pajak sebesar 0,1% per transaksi.Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah rekening saham di China pada 29 Mei mencapai 100,27 juta. Lebih dari seperempat, atau sekitar 26,6 juta rekening itu, telah dibuka awal 2006. Di Indonesia, data Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) menyebutkan jumlah rekening investor bursa jumlahnya hanya 162.612.Di sisi lain, indeks harga saham Shanghai sepanjang tahun ini melonjak 62%, melanjutkan lonjakan serupa pada 2006 yang mencapai 130%. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang tahun ini baru naik 16,45%, sementara tahun lalu naik 53%.Depkeu China sempat menurunkan tarif pajak transaksi dari 0,2% menjadi 0,1% untuk menggairahkan pasar seiring dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 10%.Secara terpisah, Direktur Trimegah Securities Rosinu menyatakan tidak setuju dengan rencana kebijakan pemerintah menaikkan pajak transaksi saham hingga tiga kali lipat menjadi 0,3% dari semula 0,1%.Hal senada dikemukakan oleh Direktur Panin Sekuritas Winston Sual. Menurut dia, pemerintah jangan terburu-buru menaikkan pajak transaksi. Ini karena kebijakan itu berpeluang menghambat likuiditas pasar yang sedang bagus.
(Pudji Lestari, Rahayuningsih)
(bastanul.siregar@bisnis. co.id/arif.gunawan@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar & Arif Gunawan S.
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hanya 34% wajib pajak yang serahkan SPT

BISNIS - Kamis, 07/06/2007

JAKARTA: Dari total 4,2 juta wajib pajak (WP) aktif, terdiri atas 2,9 juta WP pribadi dan 1,3 juta WP badan (perusahaan), hanya 400.000-an atau 33% untuk WP pribadi dan 34% untuk WP badan, yang menyerahkan SPt (surat pemberitahuan) pajak tahunan. "Sebetulnya tidak enak bagi kami menceritakan angka-angka ini. Ini angka lima tahun terakhir, termasuk tahun ini. Tapi ya, beginilah. Ini menggambarkan, masih banyak potensi pajak yang belum tergali," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Selasa malam.Ditanya lebih rinci berapa persen dari total SPt masuk itu yang tidak nihil-kewajiban pajaknya nol karena sudah dipotong pihak ketiga-Darmin mengatakan akan merinci? angka-angka tersebut pada pekan ini.Dalam catatan Bisnis, sekitar dua tahun silam Ditjen Pajak juga pernah merilis fakta-fakta tersebut. Bahkan, saat itu terungkap, total dana deposito yang ditulis WP di SPT-nya hanya Rp10-an triliun-jauh dibandingkan data Bank Indonesia yang menyebut Rp400-an triliun.Darmin menambahkan gambaran tentang masih belum tergalinya potensi pajak itu juga bisa terlihat dari perbandingan antara jumlah kepala keluarga di Indonesia dan jumlah warga yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).Menurut dia, dengan populasi 220-an juta jiwa dan 80-an juta kepala rumah tangga, mestinya paling kurang 40% dari total kepala rumah tangga di Indonesia atau sekitar 30 juta orang sudah memiliki NPWP-tidak seperti sekarang yang hanya tercatat 2,9 WP pribadi aktif.Perbesar kontribusiDarmin menganggap penting upaya? memperbesar kontribusi penerimaan negara dari PPh (Pajak Penghasilan) orang pribadi. Sebab bagaimanapun, besaran itu juga menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian sebuah bangsa."Di negara maju, kontribusi PPh orang pribadi itu dominan. Di kita itu kecil sekali, yang dominan badan. Padahal, kalau kue perekonomian kita dibagi, jatuhnya ke orang juga. Dan makin sehat perekonomian, makin dominan peran pajak pribadi," katanya.Dia menjelaskan upaya ekstensifikasi WP pribadi yang berjalan selama ini baru akan tampak hasilnya dua tahun mendatang. Termasuk juga program modernisasi kantor pajak yang khusus untuk Pulau Jawa rampung seluruhnya tahun ini."Apa yang dilakukan sekarang tidak mesti hasilnya sekarang. Bisa satu atau dua tahun lagi," katanya menjawab pertanyaan pers menyangkut tidak optimalnya penerimaan kantor pajak modern, yang bahkan lebih rendah ketimbang saat kantor pajak belum modern.
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

RUU PPh dan PPN rampung tahun ini

BISNIS - Kamis, 07/06/2007

JAKARTA: Panitia Khusus Paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak menargetkan pembahasan RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diselesaikan pada tahun ini juga. Pansus berpandangan target tersebut diperlukan agar Paket UU Pajak yang terdiri atas dua RUU tersebut ditambah RUU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang sudah diselesaikan bisa diberlakukan pada awal 1 Januari 2008. "Kita akan segera tetapkan jadwal pembahasan RUU PPh dan PPN sebelum kita daftarkan pengesahan RUU KUP ke Bamus DPR 14 Juni nanti, supaya bisa disahkan di paripurna 19 Juni," ujar Ketua Pansus Pajak Melchias Mekeng (F-PG), kemarin.Melchias yang memimpin rapat pansus dengan agenda tunggal pandangan mini fraksi RUU KUP itu menjelaskan jadwal tersebut juga meliputi mekanisme pembahasannya, apakah akan dibahas secara paralel atau satu per satu, dan RUU mana yang didahulukan.Dalam pandangan minifraksi itu sendiri, sembilan fraksi menyatakan menerima, dan satu fraksi, yakni F-PAN memberikan nota keberatan. F-BPD yang dalam rapat-rapat pansus sebelumnya segerbong dengan F-PAN, dalam rapat itu menyatakan dapat menerima.Inya Bay (F-BPD), yang mengeluarkan pandangan mini fraksinya, malah tidak menyertakan berkas resmi pandangan mini fraksinya tersebut. Dia berbicara tanpa teks. "Untuk berkas resminya akan kami susulkan besok," katanya disambut tawa forum.Tiga keberatanAdapun pandangan minifraksi F-PAN yang dibacakan Marwoto Mintohardjono menyebut tiga keberatannya pada empat pokok isu di RUU KUP, yaitu dalam pokok istilah pembayar pajak, pembentukan badan penerimaan perpajakan, dan pasal keberatan dan banding.Dalam hal istilah pembayar pajak, F-PAN tidak dapat menerima semua alasan yang diajukan pemerintah a.l. istilah wajib pajak sudah populer sehingga tidak perlu sosialisasi lagi, istilah pembayar pajak kurang tepat karena akan menimbulkan implikasi penerimaan.Lalu, istilah pembayar pajak akan membuat rancu istilah lain seperti pemungut dan pemotong pajak serta akan mengakibatkan penggantian formulir-formulir perpajakan yang sudah dicetak sehingga menimbulkan tambahan biaya. "Alasan-alasan ini tidak masuk akal," kata Marwoto.Begitu pula dengan isu BPP, menurut dia, badan tersebut akan membuat lebih fokus kinerja badan perpajakan, mengacu pada praktik terbaik di dunia internasional yang memisahkah dengan tegas antara akuntansi penerimaan dan pengeluaran.Untuk pasal keberatan dan banding, F-PAN berpandangan, rumusan pasal tersebut akan membuat temuan pemeriksaan menjadi tidak berarti, menurunkan fungsi pemeriksaan, membuat makin anjlok tingkat kepatuhan pajak, serta berlawanan dengan UU lain."Ada kontradiksi antara pasal 25 dan 27 dengan pasal 18 ayat (1) RUU KUP, dan dengan UU PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). Ini semua pada gilirannya akan menurunkan penerimaan negara," tandas Marwoto.Di luar F-PAN, kecuali F-PKB yang meski menerima tapi menyatakan akan meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan bilamana terjadi penurunan penerimaan yang signifikan-semua fraksi di Pansus RUU KUP menerima sepenuhnya RUU itu.Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berharap RUU KUP dapat meningkatkan administrasi perpajakan, memperkuat pelayanan, memberi jaminan kepastian hukum, dan memberi dukungan bagi pelaku ekonomi.
(bastanul.siregar@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Prospek ekonomi di genggaman investor

BISNIS - Kamis, 07/06/2007

"Katanya [perekonomian] makin membaik, tapi kok supir taksi dan pedagang pasar Kopro masih ngeluh saja ya," seorang rekan berkomentar pendek ketika membaca bagian dari The Economic Overview dalam The Report: Emerging Indonesia 2007 yang dirilis Oxford Business Group. Kemarin, Oxford Business Group-organisasi penerbitan, riset, dan layanan konsultasi asal Inggris-menggelar konferensi pers tentang terbitnya laporan itu, yang peluncurannya dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Penerbitan laporan yang digarap oleh Oxford ini bertujuan sebagai panduan bagi komunitas investor internasional tentang kondisi Indonesia yang semakin kompetitif sebagai tujuan investasi. Laporan itu menyebutkan bahwa prospek perekonomian Indonesia pada 2008 sangat cerah dengan angka pertumbuhan yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan yang pelan tapi pasti terus meningkat, pada akhirnya membuka ruang bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga. Diharapkan pada akhir tahun ini suku bunga dapat berada di bawah 8%, sehingga akan mendorong masuknya investasi dan consumer spending. Semakin cerianya prospek perekonomian Indonesia ini tak lepas dari stabilitas harga minyak mentah internasional dan juga mitra dagang Indonesia yang semakin nyaman dengan kondisi Tanah Air yang dicerminkan dengan perbaikan angka pertumbuhan itu. Tetapi untuk menjaring investor, pemerintah perlu lebih cakap melakukan promosi bersaing dengan negara-negara lain termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, China, Vietnam dan India. Perekonomian Indonesia, menurut laporan itu,-sejauh ini-berada di tujuan yang benar, meskipun perubahan ke arah yang lebih baik tidak dapat dilakukan dengan cepat. Bila pergerakan perbaikan perekonomian ini semakin cepat maka ketertarikan investor akan semakin besar. Lima tantanganMeskipun demikian, Pemimpin Redaksi Oxford Business Group Andrew Jeffreys menyatakan Indonesia saat ini masih menghadapi kelima tantangan dalam upaya meningkatkan perekonomian, yaitu pengangguran, investasi di sumber daya alam, inflasi, keamanan, dan daya saing di tingkat regional. "Masalah pengangguran dan berbagai isu tentang ketenagakerjaan merupakan hal prioritas yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah."Investasi di sumber daya alam dapat diartikan perlunya dorongan untuk meningkatkan usaha di sektor yang berbasis alam dan inflasi masih tinggi. "Keamanan perlu mendapatkan perhatian karena paska tragedi WTC di AS, investor sangat menaruh perhatian pada keamanan satu negara sebagai tujuan investasi," katanya. Terkait dengan daya saing di tingkat regional, hal ini perlu dilakukan karena China, dan India masih dinilai sebagai negara yang lebih menarik sebagai tempat berinvestasi.Jeffreys menyatakan diperlukan strategi yang tepat untuk 'mencuri' hati para investor tersebut. Antara lain liberalisasi yang dicerminkan dengan privatisasi, perdagangan internasional, perbaikan infrastruktur, perbaikan pendidikan dan keamanan, serta reformasi pemerintah dan legislatif. Terkait dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Tanah Air saat ini, Menko Perekonomian Boediono dalam setiap kesempatan tak jemu-jemunya meyakinkan kalangan investor bahwa perekonomian Indonesia dalam jalur yang benar. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi 1997 berada di level minus 14%. Namun, keterpurukan tidak berlangsung lama karena dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pertumbuhan pada 2002 berada di level 4%-4,5%. Tahun 2003-2004 (5%), 2005-2006 (5,5%-5,6%), 2007 (6%), dan 2008 (6,5%-6,9%).Menko mengakui investasi merupakan kunci pokok untuk kebangkitan ekonomi di satu negara. Selain dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi, upaya untuk perbaikan infrastruktur di Tanah Air merupakan prioritas dari pemerintah dalam jangka pendek. Laporan Oxford ini disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, infrastruktur mendapatkan perhatian utama. Hal tersebut diharapkan dapat mempromosikan kesepakatan PPP (public private partnership) dan BOT (build-operate-transfer). Tak perlu khawatirKepala Negara sendiri dalam kata sambutan pada saat peluncuran laporan ini menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kondisi ekonomi Indonesia. "Yang akan diraih adalah pencapaian target pertumbuhan yang lebih konkret, sehingga saya dapat menjanjikan Indonesia akan lebih makmur, demokratis. Jadi tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kondisi ekonomi makro," tegasnya. Memang situasi makro ekonomi Indonesia secara fundamental semakin membaik, tapi yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menerjemahkan perbaikan itu agar dapat 'tersentuh' secara nyata oleh sektor riil. Bagaimana mengubah sektor riil saat ini masih bergerak selamban kura-kura, berubah berlari sekencang kuda pacuan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari investor agar berinvestasi di tanah air. Laporan kondisi perekonomian nasional yang dibuat oleh Oxford Business Group ini dari konsep dasarnya tak mengusung hal baru. Meski demikian, sebagai panduan untuk investor- laporan ini bolehlah dikatakan menambah warna dari laporan yang lebih dulu diterbitkan oleh sejumlah departemen atau lembaga survei.
(diena.lestari@bisnis.co.id/gajah. kusumo@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari & Gajah Kusumo
Wartawan Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

PP kawasan perdagangan bebas segera terbit

BISNIS - Kamis, 07/06/2007

JAKARTA: Pemerintah pekan depan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang menetapkan Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai kawasan perdagangan bebas, menyusul dikeluarkannya Perpu tentang KPB No. 1/2007 pada 4 Juni menggantikan UU No. 36/2000. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang kawasan Perdagangan Bebas (KPB) sudah ditandatangani Presiden pada 4 Juni, dan secara isi tidak terlalu banyak perubahan dari UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas."Hanya empat pasal yang mengalami perubahan. Pasal dua, tiga, empat dan peralihan. Perubahannya tidak banyak, tetapi pemerintah segera mengeluarkan PP yang menetapkan daerah sebagai kawasan perdagang bebas, termasuk BBK," jelas Lutfi kepada Bisnis kemarin.Dia menambahkan PP soal penetapan daerah sebagai KPB sedang difinalisasi. "Pekan depan akan diterbitkan. PP akan lebih luwes dan lebih mudah pelaksanaannya di lapangan daripada mengubah total sebuah undang-undang."Pasal dua dalam Perpu berubah menjadi, batas-batas KPB dan Pelabuhan Bebas ditetapkan PP dari sebelumnya harus ditetapkan undang-undang.? Begitu pula dengan pasal tiga, mengenai kegiatan ekonomi seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perbankan dan lain-lain cukup ditetapkan oleh PP."Untuk pasal empat, mengenai KPB dan pelabuhan bebas merupakan wilayah hukum NKRI juga ditetapkan lewat PP. Untuk Bab VIII, dalam Perpu ada tambahan pasal Ketentuan Peralihan."Payung BBKJohanes Kennedy Aritonang, Ketua Kadinda Provinsi Kepulauan Riau, menegaskan pengesahan perpu ini merupakan langkah maju dari pemerintah karena dengan demikian Batam-Bintan-Karimun sudah memiliki payung hukum yang jelas."Kami menilai pemerintah sudah penuhi komitmennya untuk membuat landasan hukum bagi kawasan Batam-Bintan-Karimun," ujarnya kepada Bisnis kemarin.Mengenai substansi, dia mengaku tidak mempermasalahkannya karena pengesahan perpu ini diharapkan menjawab keresahan pengusaha tentang kepastian hukum.Dia mengharapkan iklim investasi di Batam akan semakin baik dengan pemberlakuan perpu ini dan arus pemodal asing juga diharapkan terus meningkat, sehingga peluang kerja bisa makin terbuka luas."Apapun bentuknya lebih baik dijalani dulu, yang penting payung hukum sudah ada dan kita tunggu implementasinya di lapangan," kata Jadi Rajagukguk, Wakil Ketua Bidang Promosi dan Investasi Kadinda Provinsi Kepri.
(Suyono Saputra)
(neneng. herbawati@bisnis.co.id)
Oleh Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Malaysia Segera Kuasai Tol Palimanan

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

"Siapa yang bertanggung jawab jika diaudit BPK?"

JAKARTA--Upaya penjualan mayoritas saham PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsesi jalan tol Cikampek-Palimanan, kepada PLUS Expressways Berhad (Malaysia) semakin mulus. PT Jasa Marga akhirnya bersedia menjual 15 persen sahamnya di Lintas Marga kepada PT Bhaskara Utama Sedaya seharga Rp 937,5 juta.
"Penjualan proyek-proyek itu akan berlarut-larut jika Jasa Marga masih memiliki saham di Lintas. Namun, setelah Jasa Marga bersedia menjual sahamnya, persoalan menjadi beres," kata sumber Tempo yang dekat dengan Jasa Marga kemarin.
Sumber itu tidak bersedia menjelaskan siapa yang memerintahkan Jasa Marga menjual sahamnya. "Yang jelas, keputusannya saat rapat di kantor Wakil Presiden pada 29 Mei lalu."
Notula rapat yang diperoleh Tempo menyebutkan rapat tersebut dipimpin oleh anggota staf khusus Wakil Presiden, Mohammad Abduh. Namun, hingga tadi malam dia tidak dapat dimintai konfirmasi soal ini. Telepon genggamnya tidak diangkat.
Bhaskara adalah perusahaan yang dimiliki PT Bukaka Teknik Utama, PT Gapura Buana, dan Saratogasedaya Utama. Bhaskara merupakan pemegang 85 persen saham Lintas
Sebelumnya, penjualan saham Lintas juga menjadi gunjingan karena diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 yang melarang penjualan saham sebelum proyek beroperasi secara komersial.
Direktur Utama Jasa Marga Frans S. Sunito menolak mengomentari penjualan saham itu. "Jangan tanya itu dulu, deh," katanya kemarin.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengaku belum tahu perihal jual-beli saham Jasa Marga. "Nanti saya cek."
Rapat di kantor Wakil Presiden menghasilkan tujuh keputusan, antara lain Jasa Marga tidak akan mengambil keuntungan dalam transaksi itu dengan menyetujui harga penjualan Rp 937,5 juta.
Pada 6 Mei silam, Direktur PT Bank Mandiri Tbk. Abdul Rachman mengatakan, dari Rp 6,5 triliun yang dibutuhkan proyek itu, Rp 4,5 triliun dibiayai dari kredit Mandiri dan PT Bank Central Asia Tbk. Kekurangannya senilai Rp 2 triliun akan dipenuhi oleh Lintas.
Sebelumnya, Komisaris Lintas Marga Stefanus Ginting mengungkapkan, dari penjualan 55 persen saham, PLUS akan menyetor Rp 1 triliun.
Menurut sumber Tempo, jika 15 persen saham milik Jasa Marga hanya dihargai Rp 937, 5 juta, berarti Bhaskara membeli pada harga nominal. "Ini yang dimaksud bahwa Jasa Marga tidak akan mengambil keuntungan."
Hal tersebut, dia melanjutkan, bisa menjadi masalah di kemudian hari jika Jasa Marga diaudit. "Sebab, nilai proyek tersebut sekarang naik, jadi tidak layak jika dilego seharga nilai nominal."
Kenaikan nilai proyek terjadi karena Lintas telah mendapat surat perjanjian pengusahaan jalan tol dan persetujuan kredit dari Mandiri serta BCA. "Belum lagi masuknya PLUS."
Seorang analis perusahaan sekuritas menjelaskan hal senada. Menurut dia, jika PLUS mendapat 55 persen saham dengan menyetor Rp 1 triliun, kepemilikan saham Jasa Marga pada Lintas secara teoretis akan terdilusi (susut) menjadi 6,75 persen. Jumlah tersebut, menurut dia, setara dengan Rp 122,7 miliar.
"Nah, kalau cuma dihargai Rp 937,5 juta, berarti Jasa Marga merugi Rp 121,76 miliar. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian ini jika sewaktu-waktu Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit?" tanya dia.
RIEKA RAHADIANA WAHYUDIN FAHMI MOHAMAD TEGUH

______________________________________________________
Hambatan di Jalan Tol
Proyek jalan tol tidak semulus jalan bebas hambatan. Pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan adalah contohnya. Sejak 1995, proyek ini jalan di tempat. Salah satu sebabnya adalah investornya berduit cekak sehingga perlu melakukan manuver untuk menyiasatinya.
PT Lintas Marga Sedaya, yang menguasai tiga ruas tol Cikampek-Palimanan, hingga kini belum menyetor jaminan pelaksanaan, apalagi uang tanah.

1995 - TIGA RUAS
Jalan tol Cikampek-Palimanan ini dulunya dibagi tiga ruas:
a. Sabang-Subang (awalnya dipegang PT Concord Benefit Enterprises Tbk., lalu karena pailit diserahkan ke PT Bukaka Teknik Utama)
b. Subang-Dawuan (PT Bhaskara Lokabuana)
c. Dawuan-Palimanan (PT Interra Resources Tbk.)

PT Jasa Marga punya saham 33 persen di tiap ruas.
Panjang: 114 km
Biaya Investasi: Rp 5,9 triliun (Rp 51,7 miliar per km)
Biaya Pembebasan: Rp 500 miliar (Rp 4,3 miliar per km)

2005 -- PELEBURAN YANG BERMASALAH
Ada upaya menyatukan tiga ruas jalan tol itu dan dikuasai satu perusahaan, yakni PT Lintas Marga Sedaya.
Pohon Kepemilikan
PT Saratogasedaya Utama (induk PT Interra Resources)
PT Gapura Buana (PT Bhaskara Lokabuana jual saham ke Gapura)
PT Bukaka Teknik Utama (pengganti PT Concord Benefit Enterprises Tbk. yang bangkrut)
PT Bhaskara Utama Sedaya (85 persen saham)
PT Jasa Marga (15 persen saham)

PT Lintas Marga Sedaya
Penguasa konsesi jalan tol Cikampek-Palimanan.


MEI 2007 -- PENJUALAN YANG DIPERTANYAKAN
Jasa Marga, dalam rapat di kantor Wakil Presiden, "sepakat" melepas sahamnya di PT Lintas, yang banyaknya 15 persen, sehingga PT Bhaskara Utama Sedaya memiliki 100 persen.
Lintas Marga berupaya menjual 55 persen saham kepada PLUS Expressways Berhad asal Malaysia. Padahal, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, investor jalan tol dilarang melego kepemilikannya sampai proyek beroperasi secara komersial.

naskah: NURKHOIRI RIEKA RAHADIANA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ongen: Munir Terlihat Bersama Seseorang di Changi

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

Kesaksian Ongen menjadi bukti baru dalam upaya peninjauan kembali keterlibatan Pollycarpus.

JAKARTA -- Penyanyi dan pengarang lagu Raymond Latuihamalo alias Ongen mengaku melihat Munir bersama seseorang di Coffee Bean, Bandar Udara Changi, Singapura. Namun, siapa persisnya dan apa yang dibicarakan, Ongen mengatakan tak memperhatikannya.
Pengakuan ini bisa punya arti penting. Sebelumnya, ditemukan bukti bahwa Munir diracun di Changi dan meninggal dalam penerbangan Garuda menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004.
"Memang Munir ada di dalam Coffee Bean bersama seseorang. Tapi, karena menyangkut berita acara pemeriksaan, kami berkomitmen tidak memberitahukannya (ke publik)," kata Ongen dalam konferensi pers kemarin.
Ongen mengaku tidak mengenal Munir. Ia hanya mengenal Almarhum sebagai seorang aktivis hak asasi manusia. Saat singgah di Changi, Ongen sempat mampir di Coffee Bean guna membeli minuman untuk makan obat sakit kepala. Ongen juga menyatakan tak mengenal Pollycarpus Budihari Priyanto, terdakwa pembunuh Munir yang kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung.
Sembari memegang Alkitab, Ongen menegaskan tak terlibat pembunuhan Munir. "Alangkah sialnya saya, cuma karena berada di satu tempat kemudian dituduh terlibat," katanya.
Ongen menjelaskan tujuan keberangkatannya ke Belanda pada 6 September 2004 itu adalah mempromosikan album lagu-lagu rohaninya. Ia mengaku baru tahu kabar meninggalnya Munir setiba di Bandara Schiphol, Belanda, saat polisi menahan semua penumpang.
Karena pengakuannya ini, Ongen mengaku telah empat kali diperiksa polisi sebagai saksi. Salah satunya termasuk diajak dua penyidik polisi melakukan prarekonstruksi kejadian di Singapura.
Keterangan Ongen menjadi bukti baru dalam upaya peninjauan kembali keterlibatan Pollycarpus. Ini juga merupakan salah satu kunci dalam pergeseran kesimpulan polisi tentang lokasi peracunan Munir yang semula dinyatakan di dalam pesawat Garuda menjadi di Changi.
Polisi mendasarkan kesimpulannya pada hasil uji laboratorium forensik di Amerika Serikat yang menyatakan racun arsenik yang membunuh Munir memiliki kecepatan reaksi setengah sampai satu setengah jam. "Di situ terungkap tempat kejadian perkara adalah di Changi," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto.
Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Besar Bambang Kuncoko, mengatakan hasil pemeriksaan terhadap Ongen dapat memperkuat novum peninjauan kembali keterlibatan Pollycarpus. Tapi, ia menambahkan, polisi belum menetapkan tersangka baru selain Indra Setiawan dan Rohainil Aini, bekas direktur utama dan anggota staf pengamanan pilot Garuda yang telah ditahan.
Pengacara Pollycarpus, Muhammad Assegaf, menyatakan kliennya tidak pernah bertemu dengan Ongen di Coffee Bean. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, katanya, Pollycarpus langsung menuju hotel dengan bus jemputan dari Garuda. "Dia juga tidak tahu di mana letak Coffee Bean, apalagi sampai bertemu dengan Ongen," kata Assegaf.
DESY PAKPAHAN MUSLIMA HAPSARI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hikayat Tiga Jadi Satu

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

Pada setiap perusahaan itu PT Jasa Marga memiliki saham 33 persen.

Pada 1995 pemerintah melelang tiga ruas jalan tol, yakni Sadang-Subang, Subang-Dawuan, dan Dawuan-Palimanan. Pemenangnya, untuk masing-masing ruas, adalah PT Concord Benefit Enterprises Tbk., PT Bhaskara Lokabuana, dan PT Interra Resources Tbk. Pada setiap perusahaan itu PT Jasa Marga memiliki saham 33 persen.
Lantaran krisis moneter, pada 1997 proyek ditangguhkan. Concord dipailitkan oleh Mahkamah Agung pada 26 Juni 2001. Tapi dua tahun kemudian proyek diputuskan dilanjutkan. Pada 13 Oktober 2003, Menteri Pekerjaan Umum mencabut penetapan Concord sebagai pemenang tender dan memberikan konsesi kepada PT Bukaka Teknik Utama selaku pemenang cadangan pertama proyek Sadang-Subang.
Walau begitu, hingga 2005 proyek masih mangkrak. Pada 15 Februari tahun itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerbitkan surat yang menyetujui penggabungan tiga proyek tersebut menjadi satu, yakni Cikampek-Palimanan, tanpa tender.
Proyek pun dikerjakan oleh perusahaan patungan tiga investor tersebut, PT Lintas Marga Sedaya, yang berdiri pada 2 Maret 2005. Mayoritas saham, 85 persen, dimiliki PT Bhaskara Utama Sedaya, yang didirikan oleh PT Gapura Buana, PT Bukaka Teknik Utama, dan Saratogasedaya Utama (perusahaan induk Interra) pada 4 Agustus 2004.
Agar cocok dengan nama pemegang konsesi Cikampek-Palimanan, Gapura menjual sahamnya kepada Bhaskara Lokabuana. Sedangkan saham Saratoga dijual kepada Interra. Nah, saham Jasa Marga dalam Lintas Marga justru mengecil, yakni 15 persen. "Itu maunya Direktur Utama Jasa Marga terdahulu," ujar sumber Tempo.
Lintas Marga belum bisa memenuhi syarat dalam perjanjian pengusahaan jalan tol yang diteken pada 21 Juli 2006. Perusahaan yang dipimpin oleh Sandiaga S. Uno itu belum menyetorkan dana jaminan, rekening pembebasan lahan, dan belum memperoleh kredit pembiayaan dari bank. "Kami tak bisa meneruskan proyek, biaya membengkak," kata Komisaris Utama Lintas Marga Stefanus Ginting.
Namun, Lintas Marga berupaya menjual 55 persen saham kepada PLUS Expressways Berhad asal Malaysia--yang berujung pada pemilikan konsesi Cikampek-Palimanan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, investor dilarang melego kepemilikan sampai proyek beroperasi secara komersial. "Kami bukan broker," ujar Stefanus.
Pemerintah malah menganggap penjualan itu sah dengan alasan tender digelar pada 1995, sedangkan aturan terbit pada 9 November 2005. "Pokoknya jalan terus," kata Djoko Kirmanto pekan lalu.
Namun, Lintas Marga meneken Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cikampek-Palimanan pada 21 Juli 2006. Lagi pula yang dilelang pada 1995 bukan proyek Cikampek-Palimanan, melainkan Sadang-Subang, Subang-Dawuan, dan Dawuan-Palimanan.
JOBPIE SUGIHARTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Beredar Isu Tsunami, Ribuan Warga Mengungsi

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

Pengungsian besar-besaran itu terjadi setelah warga menerima pesan singkat melalui telepon seluler mengenai adanya ancaman gempa bumi dan tsunami yang akan menerjang pada hari ini.

KUPANG -- Ribuan warga di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur sejak Selasa malam hingga kemarin mengungsi ke berbagai tempat yang dianggap aman. Pengungsian besar-besaran itu terjadi setelah warga menerima pesan singkat melalui telepon seluler mengenai adanya ancaman gempa bumi dan tsunami yang akan menerjang pada hari ini.
Ribuan warga Kabupaten Rote Ndao dilaporkan panik dan berhamburan ke luar rumah, kemudian berebutan lari mengungsi ke gunung-gunung. Aksi yang sama dilakukan warga Kecamatan Malaka Barat di Kabupaten Belu dan warga di pesisir Pantai Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Isu tsunami juga membuat ratusan nelayan Kota Kupang berhenti melaut sejak akhir pekan lalu.
Wakil Bupati Rote Ndao Bernard E. Pelle, yang kemarin dihubungi melalui telepon selulernya di Baa, mengatakan dirinya sempat ikut panik dan menghambur ke luar rumah. Sebelumnya ia mendengar kabar burung adanya gelombang pasang setinggi 3-4 meter menerjang pulau paling selatan Indonesia itu.
"Kami sudah menurunkan tim ke lapangan, tapi ternyata tidak ada gelombang pasang atau tsunami seperti yang diinformasikan," katanya. "Setelah pasti bahwa kabar itu tak benar, pemerintah kabupaten kembali menurunkan tim untuk melakukan imbauan agar warga kembali ke rumah. "Tapi sebagian warga menolak. Kami hanya meminta warga tetap waspada," Bernard menambahkan.
Dia menjelaskan, segera setelah kabar itu beredar, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika mengecek kebenaran dan sumber informasi itu. Tapi Kepala BMG Kupang Rivai Marulak menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan peringatan akan adanya tsunami atau gelombang pasang dalam beberapa hari belakangan ini.
Camat Malaka Barat Remigius Asa, yang dihubungi terpisah, mengatakan pengungsian oleh warga di pesisir Pantai Selatan sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Saya sudah minta para pastor melakukan sosialisasi melalui mimbar gereja bahwa tidak ada gempa besar atau tsunami seperti yang diisukan," kata Remigius. "Namun, warga tetap mengungsi."
Rivai Marulak mengatakan tsunami hanya akan terjadi apabila ada gempa bumi dengan kekuatan besar. "Tapi gempa bumi tak bisa diramalkan. Saya sendiri bingung siapa yang pertama kali mengeluarkan isu itu."
JEMS DE FORTUNA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Tuntutan Calon Gubernur Independen Menguat

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

"PKS akan diuntungkan."

JAKARTA -- Tuntutan munculnya calon independen dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian kuat. Sejumlah kalangan terus mendesak Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi (judicial review) terhadap undang-undang yang menghambat kandidat gubernur dari luar jalur partai.
Sekitar 50 warga dan aktivis Poros Jakarta untuk Demokrasi kemarin unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Mereka mendesak Mahkamah membatalkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Koordinator Poros Jakarta Edi Saidi mengatakan pasal yang mengharuskan calon gubernur didukung partai peraih 15 persen suara melanggar hak individu warga. Warga yang tak bergabung dengan partai kehilangan hak menjadi calon. "Sudah seharusnya pasal itu dibatalkan," ujar Edi.
Lagi pula, menurut Edi, penjaringan calon hanya lewat jalur partai lebih rawan politik uang. Partai bisa sesuka hati meminta setoran kepada setiap pendaftar. Sebaliknya, demi mendapat tiket, si calon akan memenuhi permintaan partai.
Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan belum bisa memastikan kapan pengujian pasal calon independen selesai. Hari ini Mahkamah memang menjadwalkan sidang pleno uji materi Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2004 itu. "Tapi itu baru pleno pertama. Untuk sampai putusan, perlu waktu lama," ujar Jimly.
Menurut Jimly, putusan biasanya keluar setelah tiga sidang pleno. Jika setiap pleno perlu satu pekan, putusan paling cepat keluar akhir bulan. "Kalau perdebatannya seru, bisa lebih lama lagi," kata dia.
Jajak pendapat mutakhir Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 8 dari 10 warga Jakarta setuju adanya calon independen. Dari 1.000 responden yang diwawancarai, 59,3 persen menyatakan akan memilih calon nonpartai itu.
Desakan yang menuntut munculnya calon independen pun mengalir dari kalangan peneliti dan akademisi yang bergabung dalam Gerakan Jakarta Merdeka (GJM). Ketuanya, M. Fadjroel Rachman, mengatakan calon independen merupakan kebutuhan agar warga tak jadi korban permainan elite partai.
Untuk memunculkan calon independen, GJM meminta Partai Keadilan Sejahtera menunda pendaftaran pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar hingga tenggat pukul 24.00 hari ini. "Kami menuntut keberanian politik PKS," kata Fadjroel dalam sebuah diskusi di Wisma Antara, Jakarta, kemarin.
Pengamat politik Center for Strategic and International Studies, Indra J. Piliang, mengatakan PKS akan mendapat keuntungan jika calon independen muncul. Sebab, calon independen tak akan mengganggu pendukung PKS yang cukup solid. "Calon independen akan berhadapan dengan Fauzi, bukan Adang," kata Indra.
RINI KUSTIANI SOFIAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Para Mantan Jenderal Berkumpul Lagi

KORAN TEMPO - Kamis, 07 Juni 2007

Di antara hasil pertemuan yang mereka inginkan adalah mereka meminta sistem pertahanan Hankamrata difungsikan kembali.

BOGOR -- Sejumlah mantan jenderal TNI dan tokoh nasional lainnya kemarin berkumpul di Sentul, Bogor. Di antara hasil pertemuan yang mereka inginkan adalah mereka meminta sistem pertahanan Hankamrata difungsikan kembali.
Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Jenderal (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, Subiakto Cakrawerdaya, Letjen (Purn.) Kiki Syahnakrie, Salahuddin Wahid, H.S. Dillon, Sayidi Sambesi, Sys N.S., Ray Sahetapi, Dimyati Hartono, Arif Mudasir, Yudi Misnandi, dan penggagas acara ini Yasril Ananta Baharrudin.
Dalam pertemuan yang diberi nama Informal Leader Gathering itu Sayidi Sambesi menekankan tentang lemahnya pertahanan keamanan rakyat semesta, yang dulu dikenal sebagai "Hankamrata" dan sempat dipakai oleh Orde Baru untuk menempatkan tentara hingga ke pelosok. "Sering kali para penuntut kebijakan bersandar para pengertian sistem Hankamrata, tapi operasionalnya tidak mereka jalankan," Sayidi mengungkapkan.
Ia menilai upaya menyatukan kekuatan rakyat saat ini sudah sangat sulit. Untuk itu, bidang politik pertahanan-keamanan akan memberikan masukan soal perlunya rekonsiliasi sistem pertahanan, karena kondisi Hankamrata sudah berbeda. Salah satu sarannya adalah mengembangkan pertahanan berbasis teknologi dengan bekerja sama secara regional dengan negara tetangga, "Menciptakan keamanan itu mahal, lebih mahal lagi jika tidak aman," ujarnya.
Sedangkan Ryamizard menyatakan pertemuan ini, selain untuk silaturahmi para tokoh nasional, memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa dan negara juga rakyatnya. "Kami di sini bersatu untuk kepentingan bersama, memberikan gagasan terbaik untuk semuanya, ada tokoh parpol, ahli ekonomi, sosial-budaya, semua bersatu untuk memberikan sumbangsih pemikiran," ujar Ryamizard kepada Tempo.
Ini adalah pertemuan kedua mereka. Mereka mengaku tidak mengagendakan kritik terhadap pemerintah. Yasril Ananta, penggagas pertemuan ini, mengatakan pertemuan tersebut hanya untuk mencari solusi bagi masalah bangsa. "Kami akan mengadakan pertemuan ketiga pada Juli mendatang. Setelah itu, baru kami luncurkan buku Untukmu Ibu Pertiwi sebagai buah pemikiran kami bersama. Buku ini bisa digunakan untuk pemerintah atau rakyatnya," Yasril menjelaskan.
DEFFAN PURNAMA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Terungkap Tiga Kali Perintah Tembak

REPUBLIKA - Kamis, 07 Juni 2007

Belasan anggota Marinir sempat dua kali tak menggubris.

SURABAYA --- Samad (53), kepala Dusun (Kasun) Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6), memberikan testimoni di Fakultas Sastra Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur. Ayah dari korban tewas Mistin dan kakek dari korban luka Choirul yang kini dirawat di RS Syaiful Anwar Malang, itu mengaku sempat mendengar adanya tiga kali perintah menembak menjelang insiden yang merenggut nyawa empat warga pada 30 Mei lalu oleh berondongan senjata anggota Marinir.
''Saya mendengar perintah tembakan itu, karena saya saat itu memang melakukan negosiasi dengan anggota Marinir dengan jarak sekitar 15 meter dari warga (yang menjadi sasaran tembak),'' ungkap Samad dalam testimoni yang juga menampilkan Kepala Bidang Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Athoillah SH, serta dihadiri Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris, Kepala LBH Pos Malang Syaiful Arif SH, dan Kepala PusHAM Unair Bambang Budiono itu.
Menurut pria berkacamata itu, perintah tembakan pertama dikatakan komandan dari belasan anggota Marinir saat menerima surat protes dari warga, tentang pengelolaan lahan Alastlogo oleh PT Rajawali Nusantara. ''Surat yang berisi proses di PN Surabaya itu langsung dimasukkan kantong, kemudian komandan itu bilang mana yang mengantar surat itu, tembak saja. Tapi perintah itu tak digubris,'' ucapnya.
Setelah itu, warga terlihat ramai, kemudian sang komandan mengeluarkan perintah kedua untuk menembak. ''Siapa yang ngoceh (bicara terus-menerus), tembak saja. Tapi perintah itu juga tak digubris,'' tegas Samad. Sang komandan, untuk ketiga kalinya, ngotot memerintahkan belasan anggotanya menembak. ''Pasang peluru tajam..!'' begitu yang terdengar Samad dan membuatnya segera tiarap di dekat lutut para anggota Marinir.
Perintah ketiga itu, menurut dia, akhirnya berlanjut dengan bunyi ''dor-dor-dor'' yang diarahkan ke warga. ''Saya sempat berdiri untuk meminta tembakan dihentikan. Saya katakan, 'stop, jangan teruskan! Seberapa sih kekuatan warga? Jumlahnya enggak banyak','' teriaknya waktu itu. Upaya menghalangi tembakan tersebut justru membuat lima orang anggota Marinir menodongkan senjata ke arahnya. ''Mereka mengatakan, 'kamu melawan ya?'. Kemudian saya dipukul dan ditendang seperti bola,'' tutur Samad.
Setelah itu, dia dibawa ke barak. ''Tapi, saat mereka lengah, saya melarikan diri ke arah selatan. Saya sempat mengetahui komandan lari ke belakang dengan mengeluarkan tembakan ke atas dan akhirnya anggota Marinir lainnya berdatangan,'' paparnya.
Perlawanan dan provokatorDitanya kemungkinan saat itu ada perlawanan dari warga, Samad mengatakan, tak mungkin dilakukan. ''Saya ada di depan mereka dalam jarak sekitar 15 meter. Kalau mereka (warga) melakukan lemparan atau apa, saya pasti tahu. Bahkan saya juga akan kena,'' ucapnya dalam testimoni yang juga dihadiri
Sementara Irjen Angkatan Laut Mayjen Safzen Noerdin, menengarai ada provokator. Saat bentrokan maut itu terjadi, ia masih menjabat sebagai Komandan Korps Marinir.
''Indikasi itu harus terus diselidiki, karena banyak hal yang mengarah ke situ (provokasi),'' katanya, usai serah terima jabatannya sebagai Komandan Korps Marinir kepada Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono di Jakarta, kemarin.
Fakta Angka13 Anggota marinir yang jadi tersangka penembakan warga. (zam/ant/rto/tok )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kajian Pindah Gedung BEJ Usai September

REPUBLIKA - Kamis, 07 Juni 2007

JAKARTA -- Kajian pemindahan gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) diharapkan selesai paling lambat September 2007. PT Procon Indah dan wakil dari pemegang saham BEJ ditunjuk menilai layak tidaknya ide pemindahan tempat perdagangan saham tersebut.
Menurut Dirut BEJ, Erry Firmansyah, rencana pemindahan gedung BEJ ini sebenarnya sudah didengungkan sejak Oktober 2005. Beberapa pemegang saham ada yang mengusulkan agar BEJ memiliki gedung sendiri.
Saat ini, gedung BEJ di Jl Sudirman, Jakarta, menyewa ke PT First Jakarta International (FJI). Sewa gedung ke FJI ini berakhir pada September 2007. Erry berharap keputusan pindah gedung selesai sebelum masa sewa berakhir.
''Usulannya ada tiga, beli gedung sendiri, strata title (hak milik), dan long term lease,'' ujar Erry usai RUPS BEJ, Rabu (6/6). Harga sewa gedung BEJ selama ini dianggap Erry relatif mahal, sekitar Rp 18 miliar per tahun. Nilai itu termasuk sewa kantor Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) di gedung yang sama.
Jika rencana ini direalisasikan, menurut Erry, ada beberapa syarat yang diajukan pemegang saham. Lokasi gedung BEJ yang baru harus bebas dari three in one, berada di kawasan segitiga emas (Jl Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan), dan dekat dengan akses jalan tol.
Gedung itu juga harus bisa menjadi ikon perdagangan saham. Di mana lokasi yang diincar, Erry enggan mengungkap. ''Kalau beli gedung harganya Rp 1 triliun, dari mana duitnya, tapi kalau Rp 100 miliar, ya kita pikirkan lagi.'' Banyak pihak menyebut, BEJ sedang mengincar lokasi yang baru di Rasuna Epicentrum, kawasan Kuningan. Namun, beberapa waktu lalu, Sekretaris Perusahaan PT Bakrie Develpoment Tbk, Nuzirman Nurdin, membantah jika pihaknya yang menawarkan BEJ pindah ke Rasuna Epicentrum. ''Bukan kita yang menawarkan, tapi BEJ yang datang ke kita,'' katanya.
Rasuna Epicentrum diincar BEJ karena memang kawasan itu memenuhi syarat. ''Dari banyak developer yang masuk, setelah disaring, kita malah nomor satu,'' kata Nuzirman.
Sementara itu, Deputy Building Manager FJI, Lily Muliana, sebelumnya juga mengatakan, perusahaannya mengenakan biaya sewa BEJ berkisar antara Rp 14 miliar-Rp 15 miliar per tahun. Tarif tersebut merupakan harga khusus yang diberikan ke BEJ.
''Kami telah memberi special rate untuk BEJ. Sebagai pemilik dan pengelola gedung, kami juga memberi service terbaik kepada BEJ dan tenant lainnya,'' kata Lily.(una )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Wah, Ada Kasur Hanyut di Waterway'

REPUBLIKA - Kamis, 07 Juni 2007

Mulai Sabtu ini (9/6), masyarakat Jakarta dapat menikmati 'hiburan' baru berupa angkutan air yang melintas sepanjang 1,7 kilometer dari Halimun di Jl Sultan Agung, hingga Karet. Angkutan pariwisata ini beroperasi dalam dua jadwal yaitu mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WIB kemudian berhenti dan dilanjutkan pada pukul 16.00 sampai 18.00. Nama resmi dari fasilitas ini adalah waterway.
Satu kali perjalanan dari Dermaga Halimun sampai Dermaga Karet memakan biaya Rp 1.500 per orang. Untuk kembali lagi ke Halimun dari Karet, penumpang angkutan air harus merogoh Rp 1.500. Totalnya Rp 3 ribu untuk perjalanan pulang balik. Penumpang juga bisa berhenti di Dermaga Dukuh Atas yang terletak antara Halimun dan Karet.
Angkutan air yang beroperasi hanya pada Sabtu dan Ahad ini ditujukan sebagai alternatif berwisata di tengah Jakarta. Perjalanan dari Halimun sampai Karet kemudian kembali lagi ke Halimun diperkirakan memakan waktu 15 menit. Dua unit kapal berkapasitas masing-masing 28 orang disediakan setiap masa operasi.
Pemandangan yang disuguhkan dari dalam kapal motor bernama Kerapu itu sebenarnya tidak istimewa. Semua orang yang kerap melintasi rute Manggarai dan jalanan di depan Hotel Shangri-la rasanya paham pemandangan apa yang bakal dilihatnya. Gedung tinggi, busway, mobil, motor, dan beton di sisi sungai menjadi pemandangan biasa penumpang angkutan air.
Yang sedikit tidak biasa adalah pemandangan lebih dekat tentang sungai yang sehari-hari menjadi lalu lintas sampah. Jangan kaget bila sepanjang perjalanan penumpang bakal menjumpai sofa atau kasur yang hanyut di sungai. Kemudian rumah kumuh di bawah jembatan yang di atasnya berdiri Jalan Sudirman lengkap dengan patung jenderal itu pun bisa terlihat.
Menuju Halimun dari Dukuh Atas terdapat saluran yang membuka jalur dari Sungai Ciliwung ke penampungan air di belakang gedung Landmark. Di situ gumpalan busa berwarna putih dari limbah rumah tangga terlihat.Tumpukan sampah plastik, kertas, daun, juga ada di atas sungai dengan warna cokelat pekat itu.
Angkutan air ini kemarin diresmkan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Untuk meresmikannya, Sutiyoso sempat menikmati fasilitas tersebut dengan menyusuri Sungai Ciliwung dari Dermaga Halimun sampai Karet dan balik lagi ke Halimun. Perjalanan Sutiyoso dari Halimun ke Karet terbilang mulus. Saat kembali lagi ke Halimun, kapal yang dinaikinya terhambat sampah. Baling-baling Kapal Kerapu VI tersangkut sampah. Kapal pun berhenti dan anak buah kapal kemudian mengangkat baling-baling dan menyisihkan sampah yang menyangkut.
Saat peresmian kemarin memang tidak tercium bau tak sedap. Namun, biasanya pengguna bus yang melewati Jembatan Kuningan di atas sungai itu harus menutup hidungnya menghindari sengatan bau sampah. Penumpang angkutan air yang murah meriah ini memang harus memaklumi bila perjalanan wisatanya terhambat sampah dan bau. Ketidaknyamanan penumpang angkutan air tampaknya tidak berhenti di situ. Meski dermaga terletak di titik strategis, Dinas Perhubungan tidak menyediakan tempat parkir bagi kendaraan pribadi milik calon penumpang.
Kendati begitu, faktor keamanan dalam angkutan air tersebut terlihat sangat diperhatikan. Setiap kapal hanya boleh mengangkut 28 penumpang plus seorang nakhoda dan dua anak buah kapal. Nakhoda kapal tidak diperbolehkan mengangkut penumpang ke-29. Selain itu, di bawah setiap jok diletakkan pelampung berwarna orange cerah.
Sutiyoso mengatakan bahwa angkutan pariwisata air merupakan cikal bakal dimanfaatkannya sungai sebagai alternatif transportasi di Jakarta. ''Angkutan ini merupakan bagian dari pola transportasi makro selain mass rapid transit, monorel, dan busway,'' ujar dia. Tujuan utama digagasnya angkutan air adalah upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Angkutan air, menurut dia, tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat.
Setiap tahun sekitar Rp 33 miliar digelontorkan dari APBD untuk membersihkan seluruh sungai di Jakarta. Dalam keadaan normal atau kemarau, rata-rata 40 meter kubik sampah per hari diangkut dari Manggarai sampai ke hilir Sungai Ciliwung di Muara Angke. Tetapi, apabila Jakarta diterjang banjir, volume sampah meningkat drastis hingga ratusan meter kubik per hari. Sementara panjang Banjir Kanal Barat dari Manggarai hingga Angke adalah 17 kilometer.
Apabila saat ini angkutan air ditujukan sebagai wahana wisata, ke depannya tidak tertutup kemungkinan menjadi angkutan air sebagai transportasi massal. Setelah merampungkan rute Karet hingga Halimun, dalam waktu dekat Pemprov DKI akan memulai pembangunan infrastruktur untuk melanjutkan perjalanan angkutan air menjadi sepanjang 3,6 kilometer sampai Manggarai.
Menyusuri Sungai Ciliwung tentunya tidak bisa dibandingkan dengan menyusuri Sungai Kapuas di Kalimantan Atau Sungai Chao Praya di Thailand. Pemandangan, aroma, dan warna airnya sudah pasti berbeda. Tapi, angkutan air di Jakarta yang memaparkan kondisi sungai dan bantaran sungai diharapkan memberi manfaat bagi penyadaran masyarakat Jakarta untuk senantiasa menjaga kebersihan sungai. (ind )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Wapres Diusulkan Hadiri Interpelasi

REPUBLIKA - Kamis, 07 Juni 2007

JAKARTA -- Perbedaan persepsi dalam menafsirkan tata tertib (tatib) DPR pasal 174 diharapkan tak terjadi lagi ketika DPR mengundang pemerintah untuk kali kedua dalam sidang interpelasi. Rencananya, Kamis (14/6) depan Badan Musyawarah (Bamus) DPR mengadakan rapat untuk mengurai perbedaan pendapat yang terjadi.
''Saya kira dalam Bamus pekan depan sebelum melangkah untuk mengundang Presiden lagi, DPR harus satu persepsi tentang tatib pasal 174 ini, karena tatib itu bisa multitafsir,'' ujar Wakil Ketua Fraksi PPP DPR, Ahmad Muqowwam, Rabu (6/6) di Jakarta.
Jika mengamati pasal 174 ayat 1, jelas Muqowwam, DPR memang berhak mengundang Presiden. Dan, hal itu secara administratif sudah dilakukan. Namun, ayat 4 pasal yang sama menyebutkan, presiden bisa mewakilkan ke menteri untuk menjawab. ''Ayat 4 inilah yang menimbulkan perbedaan persepsi,'' jelasnya.
Sebagai jalan tengah, dia mengusulkan agar Wapres yang memberi jawaban sebagai pengganti Presiden. Di dalam lembaga kepresidenan, Wapres termasuk di dalamnya. Alangkah eloknya, kata ketua Komisi V DPR ini, kalau Presiden datang, lalu yang berbicara atau membaca penjelasan pemerintah adalah Wapres.
''Harus dicari langkah yang paling moderat agar tak terjadi katup antara pemerintah dan DPR. Ini pernah dilakukan Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati dalam interpelasi sebelumnya,'' katanya.
Ujung interpelasi adalah puas atau tidak terhadap jawaban pemerintah. Bila tidak, DPR dapat mengajukan hak menyatakan pendapat yang di dalamnya berlaku hak angket.
Hak menyatakan pendapat ini dibatasi sampai akhir masa sidang. Sesuai tatib, bila sampai masa sidang berakhir, hak menyatakan pendapat tak keluar, maka hak itu dianggap 'mati suri'.
Hak interpelasi mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB soal nuklir Iran itu, dinilai anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Akil Mochtar, memiliki agenda tersembunyi. Dia menduga, beberapa pihak memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan pamor. Siapa yang dimaksud, Akil tak mau terbuka.
Mengenai pembicaraan via telepon antara Ketua DPR, Agung Laksono, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai sidang paripurna yang akhirnya ditunda, Akil berpendapat sebaiknya Agung menempuh jalur formal. ''Sehingga tidak memunculkan kecurigaan macam-macam.''
Yang melaporkan hasil sidang paripurna, tambah sekretaris Fraksi PDIP, Jacobus Mayong Padang, semestinya para menteri yang ditugaskan Presiden, bukan Ketua DPR. ''Ini merusak esensi dan tatanan bernegara,'' katanya. (eye/djo )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pilkada DKI Terancam Molor

REPUBLIKA - Kamis, 07 Juni 2007 8:14:00

JAKARTA -- Batas akhir pendaftaran calon gubernur (cagub) dan calon wagub dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta akan ditutup hari ini (7/6) pukul 24.00 WIB. Namun, Pilkada di Ibu Kota ini terancam hanya diikuti satu pasangan cagub-cawagub.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana, menyatakan, PKS kemungkinan menunda pendaftaran Adang Daradjatun-Dani Anwar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI. Penundaan ini, kata Triwisaksana, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) selesai bersidang.
''Kami tunggu putusan MK yang keluar besok (hari ini). Akan kurang meriah kalau hanya diikuti sedikit pasangan,'' kata Triwisaksana, Rabu (6/6). MK dijadwalkan melakukan uji materiil UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah hari ini.
Jika pasangan Adang-Dani ada kemungkinan tak mendaftar, tak demikian halnya dengan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Ketua DPD Partai Demokrasi Kebangsaan, Andi Ramses Marpaung, memastikan pasangan cagub-cawagub yang diusungnya akan daftar ke KPUD. Kendati, dia belum menentukan jam berapa pasangan yang didukung 13 partai politik (parpol) tersebut akan mendaftar.
Kekhawatiran bakal hanya satu pasangan yang mendaftar, makin menguatkan pentingnya calon independen yang tak didukung parpol dibolehkan ikut pilkada. Pengamat politik CSIS, Indra J Piliang, mengungkapkan, calon independen akan memperluas pilihan masyarakat, sehingga dapat mengurangi jumlah yang enggan memilih atau golput.
KPUD, menurut Indra, tak harus melangsungkan pilkada tepat pada 8 Agustus 2007 sesuai jadwal semula. KPUD dapat memperpanjang masa pendaftaran calon bila hanya satu pasangan yang mendaftar. Menurut Direktur LSI, Saiful Mujani, sudah seharusnya masyarakat Jakarta mengusung calon independen. Apalagi, banyak tokoh brilian di Jakarta yang tak dipilih parpol.
Sebanyak 53,9 persen responden yang disurvei LSI menginginkan calon independen. Sementara, tambah Saiful, survei Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI menunjukkan, 77,8 persen responden menginginkan adanya calon ketiga dalam Pilkada Jakarta.
Data lain yang dipaparkan aktivis, Fadjroel Rachman, juga memperlihatkan masyarakat Jakarta mengidamkan calon independen. Pada pemilu legislatif dan pilpres 2004, ungkap Fadjroel, parpol dikalahkan golput. Jumlah golput mencapai 33,23 persen pemilih atau 2,144 juta jiwa.
Sementara, PKS sebagai pemenang pemilu legislatif Jakarta hanya memperoleh 15,28 persen atau 985 ribu pemilih. Sedangkan, Partai Demokrat didukung 14,06 persen pemilih, PDIP delapan persen, dan Partai Golkar 5,56 persen. ''Artinya, Jakarta bukan milik partai politik,'' kata dia.
Direktur Eksekutif Central for Election Reform (Cetro), Hadar Navis Gumay, menegaskan, calon independen sudah menjadi tuntutan masyarakat. Pada 2004-2005, Cetro menyurvei kelompok masyarakat melek politik, seperti LSM, anggota parpol, anggota DPRD, dan akademisi. ''Ada 72 persen responden menyatakan harus ada calon independen,'' kata Hadar.
Hadar mengakui banyak pihak menganggap aturan calon independen tak bisa langsung diterapkan dan harus merevisi UU 32/2004 serta membuat UU baru tentang pilkada yang semuanya harus lewat DPR. Padahal, katanya, untuk DKI Jakarta, calon independen bisa masuk melalui revisi UU 34/1999 tentang Pemerintahan Provinsi DKI yang sedang berjalan. ( ind/rto )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Arah G-8 Semakin Tidak Jelas

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Di Luar Pertemuan Para Demonstran Selalu Mencari Celah untuk Membuat Rusuh

Heiligendamm, Rabu - Arah Kelompok Delapan Negara atau G-8 (Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Jepang, dan Rusia) dari hari ke hari dianggap semakin tidak jelas. Selain tema pertemuan yang terlalu beragam, hubungan antaranggota G-8 juga tidak solid.
Pertemuan rutin tingkat tinggi dua tahunan G-8 kembali dibuka, Rabu (6/6) di Heiligendamm, Jerman utara.
Aksi-aksi demonstran membuat pertemuan G-8 menjadi paling menghebohkan sepanjang sejarah pertemuan kelompok negara industri termaju itu. Poster bertuliskan "Bush adalah Pembunuh" terpampang jelas di hadapan polisi pengawal pertemuan. Sejumlah poster bernada melecehkan G-8 marak di sekitar tempat pertemuan.
Wibawa para pemimpin pun dibuat runtuh. Para aktivis sangat kreatif dengan aksi-aksi mereka yang terasa lucu sekaligus sangat sarkastis. Di dalam sebuah kapal, misalnya, ada delapan aktivis berdiri dengan bertopengkan wajah kedelapan pemimpin G-8. Kemudian aktivis lain menggoyang-goyangkan kapal yang membuat "pemimpin" G-8 berjumpalitan dari kapal dan jatuh ke air.
Semua aksi itu dilakukan sebagai refleksi dari kekecewaan dunia, yang menilai G-8 justru menciptakan prahara global, bukan mendamaikan dunia. Perang Irak dinilai sebagai salah satu hasil ciptaan anggota G-8, khususnya Inggris dan AS.
Janji G-8 untuk membantu pembasmian kemiskinan di Afrika, yang dicanangkan oleh G-8 di Gleneagles, Skotlandia, tahun 2005, juga dianggap hanya janji palsu.
Buntu soal pemanasan global
Dalam pertemuan itu akan dibahas beragam persoalan. Namun, ada dua masalah penting yang diperkirakan menjadi fokus pembahasan, yakni perubahan iklim dan bantuan untuk kawasan Afrika.
Namun, banyak pihak khawatir pertemuan G-8 kali ini tidak akan menghasilkan keputusan yang akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. G-8 yang selama ini menjadi harapan bagi negara-negara miskin justru semakin tidak jelas arah dan semangat perjuangannya. Salah satu contoh adalah tentang masalah perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara AS dan negara-negara anggota lain.
Sejak beberapa hari lalu Presiden AS George W Bush dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengaku optimistis dengan proses dan hasil pertemuan G-8 itu, terutama tentang isu perubahan iklim. Pembahasan tentang isu perubahan iklim ini diperkirakan bisa buntu.
AS diyakini tetap tidak mau menyepakati target dan ketentuan batas waktu untuk mengurangi emisi gas buangan menjadi 50 persen pada 2050. Padahal, Kanselir Jerman Angela Merkel mendorong munculnya kesepakatan mengenai isu yang penting untuk mengekang pemanasan global itu.
"Untuk saat ini kami belum siap mengadopsi usulan itu. Saya harap G-8 memiliki sikap dan posisi sama, tidak hanya berkutat pada teknis cara mengurangi emisi itu," kata penasihat senior Bush, James Connaughton.
Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mei lalu, sekitar 2.000 peneliti memberikan rekomendasi bahwa dunia harus bisa segera menstabilkan tingkat emisi dalam delapan tahun mendatang untuk menjaga agar suhu global tidak naik ke tingkat berbahaya.
AS-Rusia
Di dalam pertemuan, posisi G-8 juga tidak solid. Selain ketidakjelasan nasib pemanasan global, ketegangan hubungan AS-Rusia juga dikhawatirkan akan membayang-bayangi pertemuan G-8, bahkan akan bisa mengalihkan perhatian dunia dari persoalan perubahan iklim.
Perang kata-kata antara Bush dan Presiden Rusia Vladimir Putin terjadi selama beberapa hari terakhir. Bahkan, Bush—sehari sebelum sampai di Jerman—sempat mengeluarkan komentar yang tajam tentang demokrasi di Rusia. "Reformasi Rusia dahulu pernah menjanjikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, janji itu tidak tercapai dan keluar jalur. Ini justru menimbulkan kesulitan bagi perkembangan demokrasi," kata Bush saat berkunjung ke Praha.
Namun, kritik Bush itu langsung dibantah Rusia dengan menegaskan bahwa Rusia adalah "negara demokrasi". Ketegangan hubungan di antara dua negara itu berawal dari rencana AS menciptakan sistem pertahanan peluru kendali di Eropa tengah, yakni di Polandia dan Ceko.
Menurut Rusia, sistem pertahanan AS itu merupakan langkah agresif yang justru akan mengancam keamanan Rusia. Bahkan, Putin mengancam akan segera mengarahkan rudal Rusia ke arah sistem pertahanan itu jika benar-benar terwujud.
Untuk menenangkan hati Rusia, AS mencoba menawarkan posisi pemantau sistem itu kepada Rusia, tetapi Rusia menolak. Untuk mengurangi ketegangan Bush menyatakan Rusia bukanlah ancaman. "Rusia tak akan menyerang Eropa. Rusia bukan musuh. Tidak akan ada tanggapan militer karena kami tidak sedang perang dengan Rusia dan Rusia juga bukan ancaman," ujarnya.
Bush menekankan pentingnya membangun pertahanan itu untuk mengantisipasi serangan dari Iran. "Kami ingin mempertahankan hubungan baik dengan Rusia. Namun, itu hanya bisa terwujud jika ada kesamaan sikap dan pandangan," kata Bush.
Polisi kerepotan
Gelombang demonstrasi tidak kunjung bisa diredakan. Bahkan, demonstrasi dari berbagai kelompok antiglobalisasi, kelompok anarki, dan antikemiskinan itu bentrok dengan aparat keamanan.
Seperti yang terjadi hari Rabu. Polisi terpaksa menggunakan meriam air (water cannon) untuk menghalau ribuan demonstran dari sekeliling pagar tempat pertemuan sepanjang 12 kilometer. Sambil menutupi sekeliling bangunan, ada pula demonstran yang melempari aparat dengan batu.
"Kami harus siaga menghadapi aksi dari orang-orang yang berpotensi membahayakan," kata seorang polisi.
Ada juga kelompok lain yang memblokade jalanan dari arah bandara menuju ke tempat pertemuan G-8 di kawasan Heiligendamm. Bukan hanya jalanan dari bandara yang diblokade, tetapi juga dari stasiun. Padahal, jalanan yang diblokade itu satu-satunya jalan yang akan dilalui semua pemimpin negara yang hadir. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Emiten: Bapepam Diminta Periksa Kasus Indosat

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK memanggil manajemen Indosat terkait persoalan transaksi derivatif yang diduga berpotensi merugikan negara.
"Kalau memang (transaksi derivatif tersebut) merupakan suatu aksi korporasi yang ada dalam kewenangan Bapepam-LK, dan jika mereka (Indosat) sudah melakukan pelaporan keterbukaan atau disclosure sesuai aturan, ya nanti Bapepam yang akan menetapkan," kata Menkeu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Darmin Nasution, yang pada tahun 2004 dan 2005 menjabat sebagai Ketua Bapepam-LK, mengakui, saat itu dirinya tidak memperoleh informasi sama sekali mengenai transaksi derivatif Indosat yang membukukan rugi cukup besar tersebut. "Rasanya memang tidak ada informasi masuk waktu itu. Saya sama sekali tidak tahu. Saya bisa katakan, hal ini baru menarik perhatian saya pada waktu masuk ke sini (Direktorat Jenderal Pajak) dan baru tahu pembayaran pajaknya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Menurut Darmin, pihak pertama yang menjadi pertahanan dalam persoalan transaksi derivatif ini seharusnya kantor akuntan publik (KAP) yang digunakan perseroan untuk mengaudit laporan keuangannya pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini Indosat menggunakan Ernst & Young. "Kalau akuntan publik (menyatakan) baik-baik saja, ya tentunya Bapepam-LK juga tidak terlalu memerhatikan saat itu," kata Darmin.
Mengenai keterlibatan KAP, Darmin mengatakan, Dirjen Pajak kemungkinan akan meminta keterangan juga. "Bisa saja kami tanya KAP-nya, apakah mereka memang menganggap itu (transaksi derivatif) merupakan persoalan atau memang wajar. Soal orang rugi atau untung sebenarnya itu wajar saja terjadi. Oleh sebab itu, jangan langsung apriori dulu dengan Indosat," katanya.
Pengamat pasar modal, Yanuar Rizky, menjelaskan, kasus transaksi derivatif Indosat tidak terdeteksi karena Bapepam selama ini hanya melakukan pemeriksaan normatif terhadap laporan keuangan emiten. "Bapepam hanya memeriksa apakah laporan keuangan emiten sudah memenuhi standar keterbukaan (disclosure) atau belum. Bapepam tak menganalisa kewajaran angka dalam neraca. Ini membuat Bapepam hanya seperti kantor pos, dan bukan pengawas yang melakukan kontrol," kata Yanuar.
Yanuar menyadari tenaga audit Bapepam tidak sebanding dengan jumlah laporan keuangan emiten yang harus diperiksa.
Menurut dia, Bapepam juga tidak melakukan fungsi kontrol terhadap KAP pemeriksa laporan keuangan emiten.
"Di Amerika Serikat, otoritas pasar modalnya kerap meminta auditor lain memeriksa laporan keuangan yang telah diaudit auditor tertentu. Ini untuk meminimalisasi penyelewengan auditor dengan perusahaan yang diauditnya," kata Yanuar.
Temasek diperiksa
Secara terpisah, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pemeriksaan kasus Temasek Holding terkait kepemilikan saham melalui anak usahanya, Singapore Technologies Telemedia (STT) dan Singapore Telecommunications Limited (SingTel), di Indosat dan Telkomsel.
"KPPU akan memanggil SingTel dan STT untuk meminta penjelasan lebih jauh," kata Iqbal.
Menurut Iqbal, KPPU tetap berpendapat ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Temasek, terutama Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat.
Pasal itu, antara lain, melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang mengakibatkan satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
"Kami melihat ada indikasi bisnis yang tidak sehat. Faktanya bisa dilihat dari biaya telekomunikasi yang masih mahal. Logikanya, makin banyak operator, biaya telekomunikasi seharusnya lebih murah, tapi mengapa sampai sekarang tetap mahal. Di industri penerbangan saja bisa terjadi, mengapa di sektor telekomunikasi tidak bisa?" ujarnya.
Melalui siaran persnya, penasihat hukum Temasek Holdings, Todung Mulya Lubis, menyatakan, gugatan dan tuduhan terhadap Temasek sama sekali tidak berdasar. Sebagai perusahaan investasi, Temasek tidak terlibat dalam pengambilan keputusan investasi dan kegiatan operasional SingTel (yang memiliki saham di Telkomsel) maupun ST Telemedia (yang memiliki saham di Indosat), apalagi terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. "Mayoritas saham di PT Telkom dikuasai oleh Pemerintah Indonesia yang juga memiliki saham di Indosat. Dengan demikian, tindakan antikompetisi atau persaingan tidak sehat sangat tidak mungkin terjadi," katanya. (otw/tav/faj)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Insiden PasuruanDankormar Harus Izin Panglima TNI

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Untuk memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkait dengan insiden penembakan di Pasuruan, Komandan Korps Marinir harus terlebih dahulu mendapat izin dari Panglima TNI.
Demikian dikatakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto, Rabu (6/6), seusai memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Korps Marinir (Dankormar) di Markas Komando Korps Marinir, Cilandak, Jakarta.
Seperti diwartakan, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, Selasa, menyatakan telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Dankormar untuk memberi keterangan seputar insiden tersebut. Rencananya acara itu digelar Jumat besok.
Kepada wartawan, Slamet juga menegaskan tetap pada penawaran relokasi bagi warga di sekitar lahan milik Pusat Latihan Tempur TNI AL, sekaligus memberikan lahan seluas 500 meter persegi ditambah uang Rp 10 juta per keluarga. Sebab, tidak mudah untuk memindahkan lokasi latihan mengingat akan ada banyak pertimbangan yang harus diambil dan dilakukan.
Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, yang juga hadir dalam acara sertijab Dankormar, menyatakan, DPR berencana memanggil Panglima TNI dan KSAL Rabu depan terkait insiden penembakan di Pasuruan. "Kami melihat itu sebagai tindakan yang melanggar hukum," katanya.
Batal diperiksa
Di Pasuruan, Jawa Timur, Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) Lantamal V kemarin batal memeriksa lima warga Desa Alas Tlogo sebagai saksi dalam kasus penembakan oleh anggota Marinir. Menurut Komandan POM AL Lantamal V Kolonel (Laut) Totok Budi Susanto, pemeriksaan batal karena warga belum siap.
"Mungkin masih takut, tetapi yang penting pemeriksa dari POM AL sudah siap di Polres Pasuruan. Kapan pun warga siap, kami siap memeriksa," katanya.
Akan tetapi, menurut Kepala Desa Alas Tlogo Imam Sugnadi, warganya justru sudah siap memberikan keterangan.
Pemeriksaan semula dijadwalkan Senin lalu, tetapi batal karena ada pertemuan warga dan Panglima Armada RI Kawasan Timur.
Sementara itu, Samad, ayah korban meninggal Mistin dan kakek korban luka Choirul Anwar, kemarin memberikan testimoni kepada sivitas akademika Jawa Timur dan kalangan LSM di Kampus Universitas Airlangga.
Menurut dia, penembakan didahului perintah komandan patroli Marinir yang saat itu mendampingi pekerja PT Rajawali membajak lahan yang disengketakan. (DWA/INA/APA/MKN)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Semangat HidupPerjalanan Menuju "Happy Ending"

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Agnes Aristiarini

"Jari-jariii…." Sapaannya yang khas sudah lama menghilang dari layar kaca. Lewat acara inilah Pepeng Ferrasta Soebardi menjungkirbalikkan "pakem" tampil di televisi yang formal menjadi penuh canda.
Pertanyaan yang diajukannya gampang-gampang susah, dengan hadiah uang lumayan besar.
Di satu episode ia bergaya ala Mr Flintstone. Kali lain ia berpakaian Bali. Pertanyaan yang diajukannya sering kali unik, seperti "Apa nama masjid di Keraton Kesultanan Pontianak?"
Kelucuannya tak hilang meski harus terbaring sakit. Tujuh bulan terakhir Pepeng berada di tempat tidur karena multiple sclerosis—penyakit yang menyerang saraf pusat—sejak Maret 2005. Permintaan maaf karena janji untuk bertemu terpaksa mundur gara-gara macet dan hujan lebat, dijawabnya via SMS, "Gak papa, saya tunggu. Saya lagi males ke mana-mana kok he-he."
Ruang geraknya berubah total. Pepeng yang biasa aktif dan dalam sebulan bisa hanya seminggu di rumah, menjadi statis. Pada awal sakit, ia masih menyelesaikan S2 Psikologi di Universitas Indonesia dengan predikat sangat memuaskan. Meskipun ia sudah di kursi roda.
Lingkupnya makin sempit di seputar rumah dan rumah sakit, sampai kemudian mengerjakan segala sesuatu di kamar berukuran 3 meter x 5 meter. Separuh dindingnya dilapisi anyaman bambu dengan deretan buku. Ada buku rohani, psikologi, juga tentang multiple sclerosis. Separuh dinding bagian atas ditempeli surat, kartu ucapan, undangan, dan nomor telepon sinse.
Membangun semangat
Siang itu, Pepeng menonton program HBO di televisi yang dipasang di ujung ruangan. Di bawah televisi ada kasur berseprai putih. "Saya tidur di situ. Sekarang waktu saya sejam sehari, 23 jam untuk dia. Waktu masih ada suster saya punya dua jam," seloroh Utami Sutoto, istrinya.
Dari kamar pria kelahiran Sumenep, 23 September 1954, itu terdengar suara mesin jahit tak putus-putus. Di situlah Utami menghabiskan sisa waktunya. "Kata anak-anak, kalau sudah di ruang kerja mata saya berbinar-binar," ujar Utami yang suka merancang dan memproduksi mukena serta pakaian Muslim ini.
Pepeng tak mau suasana senyap. Dari balik dinding kamar, ia menikmati suara istrinya mengatur keseharian rumah tangga atau anak-anak yang berbicara lepas dengan teman-teman mereka. "Saya tak mau diperlakukan seperti orang sakit," kata pemain film Rojali dan Juleha (1979), Sama-sama Enak (1986), dan Anunya Kamu (1986) ini.
Fisik boleh terkurung, aktivitas jalan terus. Teleponnya pun bolak-balik berdering. "Saya masih punya kesibukan. Anak-anak membantu menyelenggarakan seminar. Saya juga memberi pelatihan smart marriage dan parenting. Bedanya, dulu saya mendatangi keramaian, sekarang mendatangkan keramaian ke rumah," ujar ayah empat anak yang memandu telekuis Jari-jari (1992-2001) dan talkshow Warna-Warni (1998-2002) di televisi itu.
Ia pun mendaftar teman-temannya. Ada kelompok pencinta alam dan kesenian dari Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia, alumni antropologi, hingga teman-teman baru dari internet. "Saya bilang, dosa lu gak liat gue, dateng deh semua."
Pepeng jatuh bangun untuk sampai tahap ini. Airmatanya meleleh malam-malam, takut anak-anak tak bisa menyelesaikan sekolah. Mamas (21), si sulung, kuliah di Limkokwing, Malaysia; Mio (20) di Universitas Padjadjaran, Bandung; Lalo (16) masih SMA; sedangkan Izra (14) masih kelas II SMP.
SMS dari Mamas dan Mio yang menanyakan kapan mengirim uang bisa membuat "antena" rusak. Treeng, nguiing, juedeer... begitu istilah Pepeng. "Saya down, terpaksa ditata lagi. Memisahkan apa yang saya mau dan tak mau. Memikirkan apa yang membuat saya gembira dan eksis. Kalau anak-anak bisa kuliah sampai empat semester, pasti ada kemurahan Tuhan."
Ia menyimpulkan, untuk maju orang harus fokus pada cita-cita dan membuang masalah. Dengan begitu, banyak hal bisa dikerjakan, sekaligus melupakan rasa sakit.
"Saya tidak sakit. Ini bukan sick, tetapi pain. Sekarang lagi sakit semua, tetapi ada kebahagiaan yang menjadi fokus karena saya bisa bicara dan bertemu banyak orang."
Perjuangan istri
Walau begitu, kebiasaan lama Pepeng kadang muncul. "Bedanya, dulu, kalau berantem saya harus menghadapi dia sampai selesai. Sekarang, begitu ada tanda-tanda bakal dipetuahi, tinggalin saja, he-he-he," papar Utami.
Sebaliknya, Utami juga tak berani dekat-dekat saat emosi Pepeng buruk. Bila sedang dimusuhi, ia telepon saudara-saudara Pepeng. "Datang dong, Pepeng lagi songong. Itu bahasa Betawi, artinya nyebelin."
Begitu ada mereka, ketawa-ketawa, lupalah Pepeng. Ia mengajak istrinya bicara dan perdamaian tercipta.
Belajar dari pengalaman, Pepeng tak mau memasang target tinggi. Ia ingin mencapai happy ending, yang bisa berarti kesembuhan atau kematian, tetapi ia juga tak ingin emosinya naik turun saat gagal.
Maka, ia membuat banyak perhentian untuk mendapatkan happy ending antara. Salah satunya, melihat anak-anak selesai sekolah. Kalau mau ditambah, melihat mereka menikah. Ada kesempatan lagi, ia ingin melihat cucu.
Kalaupun tak semua didapat, selalu ada pencapaian di perhentian. "Kecil-kecil, tetapi memberi kebahagiaan karena berhenti dalam keadaan berhasil."

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Proyek PLTN Jalan Terus, Masyarakat Diajak Aktif Mencari Solusi Energi

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Namun, penolakan masyarakat atas rencana jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan energi listrik di Jawa-Bali itu tetap dihargai.
"Saat ini, masalah keberlanjutan penyediaan energi jangka panjang tetap harus diperhitungkan," kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo, Rabu (6/6) di Jakarta.
Hudi menanggapi penolakan masyarakat dan aktivis lingkungan hidup atas rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria dengan mengajak berdialog secara terbuka. Ia beranggapan, informasi mengenai penerapan teknologi nuklir, terutama untuk pembangkit listrik, masih dengan persepsi yang berbeda.
Persepsi bagi yang menolak, lanjut Hudi, didasarkan pada kecelakaan yang pernah menimpa reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet, tahun 1986. Padahal, kini keadaannya telah berbeda.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sukarman Aminjoyo mengatakan, regulasi perizinan pembangunan PLTN akan tetap dilanjutkan. Diharapkan, pada pertengahan 2008 regulasi selesai. "Regulasi dijalankan setelah ada penetapan pemilik proyek PLTN. Tahun 2010, diharapkan pembangunan konstruksi PLTN dimulai," ujarnya.
Sukarman mengajak masyarakat untuk terus mencari solusi keberlanjutan penyediaan energi listrik jangka panjang.
PLTN Muria direncanakan mampu menyuplai energi listrik 4.000-6.000 megawatt untuk tambahan pasokan energi listrik di Jawa-Bali dan diharapkan beroperasi tahun 2016-2017. Perkiraan kebutuhan listrik untuk Jawa-Bali pada tahun 2020 mencapai 90.000 megawatt.
Sementara menurut laporan tahunan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pada tahun 2005 di dunia terdapat 442 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara. Pada saat yang sama, di Asia sedang dibangun 26 reaktor nuklir lagi.
Di Jepara, Pimpinan Orkes Puisi Sampak GusuRan, Anis, dan kelompoknya bersama kalangan lembaga swadaya masyarakat dari berbagai daerah merencanakan aksi jalan kaki menuju Istana Presiden di Jakarta jika unjuk rasa penolakan rencana pembangunan PLTN di Muria, Selasa, tidak direspons pemerintah.
"Acara yang digelar di Jepara akan dilanjutkan di Kudus pada tanggal 12 Juni 2007 dan juga di Pati pada tanggal 19 Juni 2007. Bila tak ada respons positif dari pemerintah, awal Agustus kami akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Anis.
Kondisi wilayah Gunung Muria (1.602 meter) sudah mengalami banyak perubahan sejak 10 tahun terakhir.
Bahkan, menjelang akhir April 2007, tim geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan patahan/retakan memanjang dari Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus-Desa Tempur, Kecamatan Keling, hingga Benteng Portugis Keling di Jepara. (NAW/SUP)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pancasila Pelan-pelan Mulai Dilupakan

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Penghapusan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menimbulkan sikap alergi dan sinis masyarakat terhadap Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara pun pelan-pelan mulai dilupakan. Akibatnya, komitmen bangsa Indonesia untuk menggunakan nilai-nilainya sendiri dalam membangun bangsa semakin hilang.
Hal itu disampaikan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada Koento Wibisono Siswomihardjo dalam seminar ”Pancasila Menghadapi Tantangan Bangsa” di Jakarta, Rabu (6/6).
”Pancasila yang pada dasarnya identik dengan identitas nasional saat ini justru dilecehkan dan dipertanyakan eksistensi dan kredibilitasnya,” kata Koento.
Menurut Koento, Pancasila nyaris tidak lagi tampil dalam berbagai wacana keilmuan maupun program pemerintah.
Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus segera dilakukan dengan meletakkannya dalam satu keutuhan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Siswono Yudo Husodo dalam seminar memperingati Hari Lahir Pancasila dan Penggali Pancasila di Jakarta, semalam, mengatakan, revitalisasi Pancasila perlu diikuti langkah sistematis untuk membumikan nilai-nilai intrinsik Pancasila. Menurut dia, esensi ajaran Pancasila perlu terus dipegang.
Runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat melanggengkan kekuasaannya, kata Siswono, juga meruntuhkan kepercayaan warga kepada Pancasila.
Ketua Yayasan Bung Karno, Guruh Soekarnoputra pun menuturkan, sejak Orde Baru banyak pemahaman yang tidak benar dan utuh tentang Pancasila dan Soekarno. Bahkan, empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai telah menimbulkan sejumlah hal yang menyimpang dari nilai dasar Pancasila.
Secara terpisah Rachmawati Soekarnoputri menuturkan, kurang penuhnya pemahaman terhadap Pancasila dan Soekarno, antara lain disebabkan desoekarnoisasi yang terjadi pada masa Orde Baru. (NWO/MZW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dijajaki, Kerja Sama Indonesia dan Jerman

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Beijing, Kompas - Indonesia dan Jerman bersepakat untuk menjajaki kemungkinan kerja sama bidang pertahanan di antara kedua negara. Diharapkan dalam waktu dekat disepakati sebuah nota kesepahaman.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, kunjungan kerjanya selama lima hari di Jerman menghasilkan sesuatu yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kerja sama di antara kedua negara.
"Dari pertemuan konsultasi dengan Sekjen Departemen Pertahanan Jerman Dr Peter Eickenboom, Rabu (6/6), disepakati perlu dijajakinya kerja sama lebih lanjut," kata Sjafrie.
Beberapa bidang yang dianggap perlu untuk diperdalam kemungkinan kerja samanya adalah bidang latihan dan pendidikan, hukum militer, penanggulangan bencana, kerja sama sipil-militer, pelatihan bagi pasukan penjaga perdamaian, serta kerja sama bidang penelitian dan pengembangan, khususnya mengenai kemungkinan transfer teknologi.
"Kami bersepakat untuk menunjuk semacam working group yang ditugaskan untuk mendalami masalah ini. Dari hasil kerja itulah diharapkan bisa dibuat nota kesepahaman bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara," kata Sjafrie yang dalam pertemuan di Berlin itu didampingi Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Makmur Widodo.
Selain bertemu Sekjen Dephan Jerman, Sjafrie juga mendapat kesempatan untuk meninjau komando operasi bersama Jerman, melihat bagaimana cara Jerman mengendalikan pasukannya yang bertugas menjaga perdamaian, serta meninjau pusat pelatihan kapal selam.
"Saya mendapat kesempatan untuk juga meninjau pabrik kapal selam HDW yang kebetulan sedang memperbaiki dua kapal selam milik kita, Nanggala," ujar Sjafrie. (tom)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...