Pancasila Pelan-pelan Mulai Dilupakan

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Penghapusan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menimbulkan sikap alergi dan sinis masyarakat terhadap Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara pun pelan-pelan mulai dilupakan. Akibatnya, komitmen bangsa Indonesia untuk menggunakan nilai-nilainya sendiri dalam membangun bangsa semakin hilang.
Hal itu disampaikan Guru Besar Emeritus Universitas Gadjah Mada Koento Wibisono Siswomihardjo dalam seminar ”Pancasila Menghadapi Tantangan Bangsa” di Jakarta, Rabu (6/6).
”Pancasila yang pada dasarnya identik dengan identitas nasional saat ini justru dilecehkan dan dipertanyakan eksistensi dan kredibilitasnya,” kata Koento.
Menurut Koento, Pancasila nyaris tidak lagi tampil dalam berbagai wacana keilmuan maupun program pemerintah.
Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus segera dilakukan dengan meletakkannya dalam satu keutuhan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Siswono Yudo Husodo dalam seminar memperingati Hari Lahir Pancasila dan Penggali Pancasila di Jakarta, semalam, mengatakan, revitalisasi Pancasila perlu diikuti langkah sistematis untuk membumikan nilai-nilai intrinsik Pancasila. Menurut dia, esensi ajaran Pancasila perlu terus dipegang.
Runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat melanggengkan kekuasaannya, kata Siswono, juga meruntuhkan kepercayaan warga kepada Pancasila.
Ketua Yayasan Bung Karno, Guruh Soekarnoputra pun menuturkan, sejak Orde Baru banyak pemahaman yang tidak benar dan utuh tentang Pancasila dan Soekarno. Bahkan, empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai telah menimbulkan sejumlah hal yang menyimpang dari nilai dasar Pancasila.
Secara terpisah Rachmawati Soekarnoputri menuturkan, kurang penuhnya pemahaman terhadap Pancasila dan Soekarno, antara lain disebabkan desoekarnoisasi yang terjadi pada masa Orde Baru. (NWO/MZW)