Proyek PLTN Jalan Terus, Masyarakat Diajak Aktif Mencari Solusi Energi

KOMPAS - Kamis, 07 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Pemerintah tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Namun, penolakan masyarakat atas rencana jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan energi listrik di Jawa-Bali itu tetap dihargai.
"Saat ini, masalah keberlanjutan penyediaan energi jangka panjang tetap harus diperhitungkan," kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo, Rabu (6/6) di Jakarta.
Hudi menanggapi penolakan masyarakat dan aktivis lingkungan hidup atas rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria dengan mengajak berdialog secara terbuka. Ia beranggapan, informasi mengenai penerapan teknologi nuklir, terutama untuk pembangkit listrik, masih dengan persepsi yang berbeda.
Persepsi bagi yang menolak, lanjut Hudi, didasarkan pada kecelakaan yang pernah menimpa reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet, tahun 1986. Padahal, kini keadaannya telah berbeda.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sukarman Aminjoyo mengatakan, regulasi perizinan pembangunan PLTN akan tetap dilanjutkan. Diharapkan, pada pertengahan 2008 regulasi selesai. "Regulasi dijalankan setelah ada penetapan pemilik proyek PLTN. Tahun 2010, diharapkan pembangunan konstruksi PLTN dimulai," ujarnya.
Sukarman mengajak masyarakat untuk terus mencari solusi keberlanjutan penyediaan energi listrik jangka panjang.
PLTN Muria direncanakan mampu menyuplai energi listrik 4.000-6.000 megawatt untuk tambahan pasokan energi listrik di Jawa-Bali dan diharapkan beroperasi tahun 2016-2017. Perkiraan kebutuhan listrik untuk Jawa-Bali pada tahun 2020 mencapai 90.000 megawatt.
Sementara menurut laporan tahunan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), pada tahun 2005 di dunia terdapat 442 reaktor nuklir yang beroperasi di 30 negara. Pada saat yang sama, di Asia sedang dibangun 26 reaktor nuklir lagi.
Di Jepara, Pimpinan Orkes Puisi Sampak GusuRan, Anis, dan kelompoknya bersama kalangan lembaga swadaya masyarakat dari berbagai daerah merencanakan aksi jalan kaki menuju Istana Presiden di Jakarta jika unjuk rasa penolakan rencana pembangunan PLTN di Muria, Selasa, tidak direspons pemerintah.
"Acara yang digelar di Jepara akan dilanjutkan di Kudus pada tanggal 12 Juni 2007 dan juga di Pati pada tanggal 19 Juni 2007. Bila tak ada respons positif dari pemerintah, awal Agustus kami akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Anis.
Kondisi wilayah Gunung Muria (1.602 meter) sudah mengalami banyak perubahan sejak 10 tahun terakhir.
Bahkan, menjelang akhir April 2007, tim geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) menemukan patahan/retakan memanjang dari Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus-Desa Tempur, Kecamatan Keling, hingga Benteng Portugis Keling di Jepara. (NAW/SUP)