'Jangan cemaskan over prices di bursa'

BISNIS - Rabu, 27/06/2007

JAKARTA: Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany menilai di balik pertumbuhan pasar modal Indonesia terdapat potensi terjadinya over prices. Namun, menurut dia, pelaku pasar tidak perlu khawatir karena realitas harga saham yang terlalu tinggi itu belum terjadi sekarang. Sementara itu, lonjakan tertinggi dalam dalam enam bulan pertama terjadi pada satu saham lapis kedua, yaitu PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk, yang mencapai 2.988%."Kita harus mewaspadai bahwa di pasar modal ada ketidakseimbangan masuknya modal, terutama modal asing, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan produk pasar modal, sehingga ada loss theory. Kalau kami katakan over prices ada potensi, tapi saat ini belum. Jadi, pemain pasar modal jangan khawatir," tuturnya saat penganugerahan Bisnis Indonesia Award, di Jakarta, kemarin.Menyikapi hal itu, pemerintah terus mewaspadai aliran modal asing dan memperkuat produk pasar modal. Paket kebijakan ekonomi yang baru dikeluarkan diharapkan bisa menjawab tantangan itu.Secara terpisah, analis Sinarmas Sekuritas Samuel Sudeswanto Yeung memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam jangka pendek bisa menembus level 2.200, sedangkan pada akhir tahun dapat memecahkan rekor di level 2.400.Pada perdagangan kemarin, indeks naik tipis 1,34 poin atau 0,06% ke level 2.153,54. Sentimen eksternal tidak cukup menopang indeks untuk bertahan di posisi tertinggi 2.167,45 yang tercatat selama perdagangan kemarin.Saat ini, menurut Samuel, pasar domestik memang sedang minim sentimen penggerak, sehingga indeks tidak bergerak signifikan. Dia meminta investor agar mencermati aksi window dressing yang bakal meramaikan pasar menjelang penyusunan kinerja emiten semester pertama.Samuel memperkirakan laporan keuangan emiten per Juni bakal lebih baik dari semester I/2006 dan juga kuartal I/2007. Di sisi makro, inflasi yang tetap terkendali pada Juni diharapkan membantu kinerja emiten.Berdasarkan data, rasio harga dibandingkan dengan laba per saham (price to earning ) indeks Bursa Efek Jakarta saat ini mencapai 22,05 kali. Dari 13 negara yang dipantau Bloomberg, rasio P/E Indonesia merupakan tertinggi ketiga setelah indeks Nikkei 225 Jepang (38,32 kali) dan China (41,44 kali).(Lihat tabel)Rasio P/E menunjukkan ukuran harga yang dibayar investor untuk saham terhadap laba per saham yang dihasilkan perusahaan. P/E yang lebih tinggi mengartikan investor membayar lebih banyak untuk tiap laba yang diperoleh. Return tertinggiSepanjang semester I/2007 saham PT Anugrah Tambak Perkasindo Tbk tercatat sebagai emiten dengan kenaikan harga terbesar dari total 342 emiten di BEJ. Total kenaikan harga saham emiten yang berkonsentrasi di usaha perikanan ini melesat 2.988,24% sejak Desember 2006. PT Agis Tbk berada di urutan kedua dengan total kenaikan harga saham 1.330,23%. (lihat tabel)Analis Bhakti Securities Budi Ruseno menilai pergerakan saham lapis kedua ini sangat wajar. Menurut dia, ada tiga prinsip dasar yang menyebabkan pergerakan saham di bursa, yaitu kinerja perusahaan yang baik, faktor teknis yang memengaruhi pergerakan saham, dan adanya sentimen pasar yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi nasional. "Banyaknya perusahaan yang melakukan aksi korporasi biasanya digunakan investor short term trading untuk berspekulasi. Hal ini yang menaikkan saham lapis kedua."Kondisi seperti ini, menurut Budi, akan berakhir saat munculnya alternatif investasi lain, seperti penawaran saham perdana baru.Sementara itu, Kepala Riset BNI Securities Fendi Susianto menilai perkembangan Anugrah Tambak sangat mencolok. Hal ini disebabkan oleh pelaku pasar merespon positif emiten yang terhitung baru dalam industri pertambangan itu. Menurut Fendi, saham-saham di sektor pertambangan dan energi terdorong naik seiring dengan perkembangan makro global pada semester I/2007.Karena itu, saham-saham di sektor pertambangan sangat berperan menaikkan IHSG yang belakangan menguat.Pergerakan saham sektor pertambangan energi didukung oleh faktor fundamental yang kuat akibat pergerakan harga minyak bumi dunia.Salah satu yang menikmati keuntungan itu adalah PT Citra Tubindo Tbk. Perusahaan ini memenangkan dua penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Award untuk kategori CEO terbaik dan emiten terbaik yang tercatat di papan utama.
(08) (pudji.lestari@bisnis.co.id/abraham. runga@bisnis.co.id)
Oleh Pudji Lestari & Abraham Runga
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Percepat tangani musibah lumpur'

BISNIS - Rabu, 27/06/2007

SIDOARJO: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan percepatan penanganan musibah lumpur Sidoarjo sesuai Perpres No. 14/2007. "Penanganan lumpur Sidoarjo harus dilakukan lebih intensif dan ada percepatan di lapangan," ujar Presiden dalam kunjungan kerjanya ke wilayah musibah lumpur di Porong, Sidoarjo, kemarin.Percepatan yang diminta adalah manajemen penanganan lumpur, dampak sosial, dan relokasi infrastruktur penting. Dalam pertemuan maraton dengan pihak-pihak terkait, telah ada kesepakatan untuk proses percepatan.Untuk menangani dampak sosial, 522 kepala keluarga (KK) sudah diverifikasi oleh Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (sebelum BPLS). Sedikitnya 359 KK telah dibayar ganti ruginya oleh Lapindo, sementara sisanya harus dibayar hari ini. Presiden juga menegaskan akan ada penjadwalan kembali terhadap pemberian ganti rugi 10.000 KK yang rumah dan asetnya tergenang lumpur.Penjadwalan itu dilakukan mulai 1 Juli sampai 14 September berupa pembayaran ganti rugi 20% kepada 1.000 KK setiap minggu, sehingga seluruhnya akan selesai dalam 10 minggu senilai Rp100 miliar.Sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80%, menurut Yudhoyono, harus dibayarkan sesuai Perpres No. 14/2007, yaitu pembayaran dengan masa tenggang satu bulan sebelum kontrak rumah habis.Dia memerintahkan kepada Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo agar membantu proses pemindahan rumah 766 KK (7,51%) yang masih ditampung di Pasar Baru Porong.Presiden juga menginstruksikan proses pemindahan instalasi PLN, jalan tol, kereta api, jalan arteri, selesai sebelum akhir tahun ini, sehingga awal 2008 sudah bisa ditenderkan.Dirut PT Lapindo Brantas Nirwan Bakrie menyatakan kesiapannya untuk memenuhi Perpres No. 14/2007 sesuai arahan dari Presiden.Belum berartiSementara itu, kehadiran Presiden Yudhoyono ke Sidoarjo dinilai belum memberi arti. Muhammad Mirdasy, anggota DPRD Jatim yang juga mantan Sekretaris Pansus Lumpur DPRD Jatim, mengatakan kehadiran Presiden diharapkan bisa memberikan solusi konkrit bagi pemulihan bencana lumpur."Kami sebetulnya agak kecewa karena Presiden selama dua hari ini hanya rapat-rapat saja. Meski sebelumnya [beberapa bulan lalu] Presiden pernah ke lokasi, tapi apa salahnya jika dalam tiga hari di sini disempatkan turun langsung ke lokasi," kata dia kepada Bisnis, kemarin.
(06/k21/Arif Pitoyo) (lutfil.hakim@bisnis.co.id)
Oleh Lutfil Hakim
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bank dapat terbitkan derivatif resi gudang

BISNIS - Rabu, 27/06/2007

JAKARTA: Perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pedagang berjangka kini diberi peluang untuk menerbitkan produk derivatif resi gudang. Ketentuan tentang penerbitan derivatif resi gudang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2007, yang baru ditandatangani presiden pada 22 Juni 2007. Menurut Deputy Director Directorate of Legal Affairs Bank Indonesia Ramlan Ginting, produk derivatif resi gudang ini akan diterbitkan dalam unit penyertaan dengan nilai lebih rendah dari yang tertera pada dokumen barang itu.Produk turunan resi gudang itu dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Bappebti."Jadi bukan semua bank berhak menerbitkan unit penyertaan resi gudang ini, mereka harus mengajukan permohonan ke Bappebti, selanjutnya badan pengawas akan memberi persetujuan," tutur Ramlan kepada Bisnis kemarin.Ramlan menambahkan pembahasan rinci tentang produk derivatif resi gudang ini memang belum ada. Namun, bentuknya diperkirakan mirip option saham, nilai yang tertera di resi gudang akan dipecah-pecah oleh bank pemegang resi gudang menjadi unit penyertaan.Unit penyertaan ini, akan diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta untuk tujuan lindung nilai produk itu. "BI mungkin mengeluarkan peraturan baru lagi setelah sebelumnya mengeluarkan PBI No. 9."Saat ini empat bank BUMN sepakat menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme resi gudang. Bank itu a.l. PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Ekspor Indonesia.Kesepakatan tersebut tertuang dalam deklarasi berdirinya Indonesia Trade Forum (ITF) yang ditandatangani oleh empat pimpinan bank pelat merah itu bersama tiga BUMN lainnya, PT Kliring Berjangka Indonesia, PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Sucofindo.Sementara itu, Direktur BBJ Jahja W. Sudomo mengatakan produk derivatif resi gudang ini sebenarnya berbentuk unit penyertaan yang mirip dengan reksa dana. Pengertian derivatif resi gudang yang dimuat dalam PP tersebut, lanjut Sudomo, sebaiknya berbentuk kontrak untuk mengalihkan perubahan harga atau risiko harga tanpa pengalihan hak milik.

(berliana.elisabeth@ bisnis.co.id)
Oleh Berliana Elisabeth S.
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Presiden: Negara Tidak Talangi Ganti Rugi Lapindo

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

Pemerintah hanya menalangi pembangunan infrastruktur.

SURABAYA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo Brantas Inc.
"Untuk keperluan ganti rugi korban dan pengelolaan semburan lumpur, dana talangan dari negara belum diperlukan karena Lapindo telah bersedia membayar,"
kata Presiden dalam konferensi pers di ruang Dakota, Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya, tadi malam.
Presiden didampingi bos Grup Bakrie, Nirwan Bakrie, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Sunarso, dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.
Yudhoyono menjelaskan, Lapindo telah menyanggupi membuka escrow account (rekening penampungan sementara) untuk pembayaran ganti rugi. Jumlahnya Rp 100 miliar, yang telah tersimpan di PT Bank Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia.
"Ini untuk pembayaran 20 persen, untuk uang muka ganti rugi hingga batas akhir 4 September 2007," kata Yudhoyono.
Pembayaran untuk sisa 80 persen ganti rugi akan dilunasi dalam kurun waktu dua tahun bersamaan dengan habisnya jatah uang kontrak rumah yang telah dibayarkan Lapindo.
Nirwan Bakrie menyatakan tunduk dan mematuhi kebijakan Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Dia juga menyatakan kesanggupan membayar segala ganti rugi warga yang menjadi korban dan menyediakan sejumlah peralatan untuk keperluan mengelola semburan lumpur.
Presiden pun menegaskan bahwa warga empat desa: Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo, yang telah mendapat persetujuan dari Tim Nasional Penanganan Lumpur, segera mendapat ganti rugi penuh dan mulai dibayarkan hari ini.
Negara, kata Yudhoyono, hanya akan menalangi pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur. Tahun ini targetnya adalah pembebasan lahan untuk keperluan infrastruktur baru. Dengan demikian, mulai 2008, konstruksi pembangunan infrastruktur, yang meliputi jalan tol, jalan arteri, rel kereta api, saluran air minum, serta fasilitas telepon dan listrik, bisa segera dimulai.
Menurut Yudhoyono, selama ini Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yang mengatur penyelesaian semburan lumpur Lapindo menjumpai banyak kendala. Karena itu, dia meminta dilakukan percepatan dan intensifikasi terhadap proses pelaksanaan peraturan itu. "Yang paling dirasakan adalah proses pembayaran ganti rugi kepada korban."
Dia menginstruksikan kepada Bupati Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur, dan Badan Pertanahan Nasional agar membantu warga menyelesaikan proses administrasi kepemilikan tanahnya.
SUNUDYANTORO
______________________________________________________________

13 Bulan tanpa Hasil
Hari ini genap 13 bulan tragedi lumpur Lapindo Brantas Inc. menyembur. Waktu 13 bulan rupanya belum cukup untuk menyeret tersangka kasus ini ke pengadilan. Berkas 13 tersangka, yang ditetapkan sejak Juni tahun lalu, selalu dikembalikan kejaksaan karena tidak lengkap.
Pangkal persoalannya, pemerintah gamang bersikap: antara memutuskan apakah luapan lumpur itu kesalahan Lapindo dan bencana alam. Sejumlah kalangan menuding petaka itu karena Lapindo tak memasang casing (penutup) saat mengebor. Inilah kronologinya:

Kronologi
29 Mei 2006
Sumur Banjar Panji-1 milik Lapindo Brantas Inc. menyemburkan lumpur.

5 Juni 2006
Medco (salah satu pemegang saham Lapindo Brantas Inc.) menulis surat bahwa pada 18 Mei 2006 sudah mengingatkan perlunya casing dalam pengeboran.

Juni-Juli 2006
Polisi menetapkan 13 tersangka kasus Lapindo.

Agustus 2006
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Ketua DPR RI Agung Laksono menyebutkan bahwa pemerintah sebaiknya menghentikan proses hukum.

Maret 2007
Untuk kedua kalinya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas tersangka karena tidak lengkap.

5 Maret 2007
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mewakili korban Lapindo melakukan class action terhadap perusahaan milik keluarga Bakrie itu.

15 Juni 2007
BPK menilai Departemen Energi dan BP Migas ikut bertanggung jawab dalam bencana lumpur Lapindo.


BP Migas Lolos
Badan Pemeriksa Keuangan dalam auditnya menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak mengawasi kegiatan eksplorasi Lapindo dengan semestinya. Namun, polisi tak menjadikan pejabat BP Migas sebagai tersangka, tapi hanya saksi.

13 Tersangka Itu
Para tersangka yang dijerat dengan Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 41 dan 42 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang kelalaian yang menimbulkan banjir lumpur.
Imam P. Agustino (Direktur Utama Lapindo Brantas Inc.)
Rahenold, (Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa, kontraktor pengeboran)
Subie (Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa)
Slamet B.K. (Drilling Supervisor PT Medici Citra Nusa)
Willem Hunila (company man Lapindo Brantas Inc.)
Edi Sutriono (supervisor drilling)
Nur Rahmat Sawolo (Vice President Drilling PT Energi Mega Persada, yang dikaryakan di Lapindo Brantas Inc.)
Yenny Nawawi (Direktur Utama PT Medici Citra Nusa)
Slamet Rianto (Manajer Drilling PT Medici Citra Nusa)
Soleman (rig manager)
Lilik Marsudi (juru bor)
Sardianto (mandor)
Aswan Siregar(mantan Direktur Lapindo Brantas Inc.)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Koalisi Tandingan Mulai Digalang

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

"Kami ingin mengimbangi koalisi Golkar dan PDIP."

JAKARTA - Sejumlah partai di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar kemarin membentuk semacam koalisi. Ini gerakan politik mereka untuk membendung koalisi PDIP dan Golkar yang digalang di Medan dua pekan lalu. "Kami ingin mengimbangi koalisi Golkar dan PDIP," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin kemarin.
"Koalisi" ini digagas PPP dan Partai Amanat Nasional. Mereka lalu mengajak sejumlah partai lain bergabung, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Bulan, dan Partai Bintang Reformasi. Pertemuan pertama digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, semalam, sekitar pukul 19.30.
Hadir dalam pertemuan tertutup ini beberapa perwakilan partai, antara lain Zulkifli Hasan (PAN); Bursah Zarnubi dan Ade Daud Nasution (PBR); Mahfud Sidik, Mustofa Kamal, dan Untung Mahdud (PKS); Irgan Chairul Mahfud (PPP); Pastor Saud Hasibuan (PDS); Jhoni Alen (Partai Demokrat); dan Ali Muchtar Ngabalin (PBB). "Sedang dibicarakan (pembentukan) koalisi solusi," kata Bursah.
Meski tak terang-terangan mengatakan tujuannya untuk membentuk koalisi, Zulkifli dari PAN menjelaskan, pertemuan tertutup ini untuk mengkonsolidasikan pembahasan paket undang-undang partai politik. "Untuk mempermudah kerja pansus nantinya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, PDIP dan Golkar tengah bergandengan tangan untuk mengegolkan klausul kenaikan electoral threshold (batas minimal perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai syarat mengikuti pemilihan umum mendatang) dari 3 persen menjadi 5 persen. Hal ini tentu ditolak partai-partai kecil yang hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia tersebut. "Kami akan memperjuangkan agar partai-partai kecil juga diperhatikan haknya," kata Zulkifli.
"Ada upaya dari partai-partai yang mengaku besar untuk melanggengkan tiraninya dan membatasi ruang gerak partai kecil dan sedang," ujar Mahfud dari PKS. Ia belum bisa menjamin koalisi yang sedang digalang ini bisa permanen. Yang pasti, semua peserta sedang berupaya menyamakan visi dan misi. "Perlu ada semacam penyatuan langkah," kata Mahfud lagi.
Selain soal electoral threshold, PAN dan PPP juga mempersoalkan jumlah daerah pemilihan dan menuntut syarat sarjana bagi calon presiden. Syarat itu dicurigai sebagai upaya untuk menjegal Megawati Sukarnoputri.
Paket undang-undang politik ditargetkan selesai pada akhir tahun ini dengan melibatkan dua panitia khusus. "Kami bikin paralel (bersamaan) agar cepat selesai," kata Ketua DPR Agung Laksono.
Di kubu sebelah, isu koalisi Golkar-PDIP mulai menuai protes. Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, kemarin mengatakan, "Rapat pleno kemarin memutuskan pertemuan di Medan akan dievaluasi karena banyak protes."
Namun, Ketua PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pertalian dengan Golkar akan diteruskan. "Pertemuan semacam ini akan bergerak terus. Kan tujuannya untuk mempertegas komitmen partai terhadap tegaknya NKRI dan Pancasila serta kemajemukan bangsa. Tidak ada agenda apa-apa," ujarnya. Meski bergandengan tangan dengan Golkar, Tjahjo mengatakan PDIP tetap akan menjadi oposisi.
ERWIN DARIYANTO SANDY INDRA PRATAMA IMRON ROSYID

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pengacara Lapindo Tuduh Medco Berbohong

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

Polisi kesulitan mengaitkan peran BP Migas.

JAKARTA -- Pengacara Lapindo Brantas Inc. menganggap surat peringatan PT Medco E&P Brantas tentang pemasangan casing atau pelindung pengeboran pada sumur minyak dan gas di Porong, Sidoarjo, menyesatkan opini publik.
Anggapan itu disebutkan dalam duplik pengacara Lapindo yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2007. Lapindo bersama pemerintah digugat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam kasus semburan lumpur panas Lapindo.
"Isi surat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada," kata pengacara Lapindo, Akhmad Muthosim, ketika dihubungi Tempo, Senin lalu.
Menurut Akhmad, pada rapat pembahasan pemasangan casing, 18 Mei 2006, tidak ada keberatan apa pun dari Medco. Tapi, dia melanjutkan, enam hari pascakejadian meluapnya lumpur panas, yakni 5 Juni 2006, Medco membuat surat nomor MGT-088/JKT/06, yang isinya menyatakan bahwa Medco telah memberikan peringatan pada pertemuan pada 18 Mei 2006. "Nah, ini tidak benar. Tidak ada peringatan Medco dalam rapat 18 Mei itu," ujarnya.
Dia menilai, melalui surat itu, Medco telah menyampaikan kebohongan kepada publik, karena surat tersebut sudah tersebar dan beredar di media massa juga.
Menurut Akhmad, hingga kini belum ada rencana tindak lanjut terhadap surat Medco itu. Sebab, hal itu sepenuhnya bergantung pada keputusan manajemen Lapindo.
PT Medco E&P Brantas adalah bekas anak usaha PT Medco Energi International Tbk.
Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro belum bisa dimintai konfirmasi. Begitu juga Sekretaris Perusahaan Medco Energi Andy Karamoy, yang mengaku berada Jepang sejak dua pekan lalu.
Corporate Communication Officer Medco Energi Erita Yohan mengaku pihaknya, juga bagian legal perusahaan, belum mendapat informasi mengenai duplik itu. Tapi dia menyatakan masalah seharusnya sudah menjadi urusan Grup Prakarsa, yang telah membeli Medco E&P Brantas senilai US$ 100. Dengan transaksi itu, kata dia kemarin, polemik yang muncul kemudian tidak lagi menjadi kontrol Medco Energi. Urusan legal pun, "Sudah serah-terima ke Grup Prakarsa."
YLBHI justru merasa diuntungkan oleh isi duplik pengacara Lapindo. Menurut pengacara YLBHI, Taufik Basari, hal itu bisa menjadi pancingan agar informasi lainnya keluar. Kepada Tempo yang menghubunginya melalui telepon kemarin, Taufik mengatakan Lapindo telah membuka peperangan dengan Medco.
"Beberapa kalangan Medco juga sudah tahu, sekarang tinggal menunggu reaksinya (Medco)," ujarnya.
Dia berpendapat Medco seharusnya mengklarifikasi pernyataan dalam duplik itu.
Terkait dengan semburan lumpur panas Lapindo, Kepolisian Daerah Jawa Timur berkeyakinan kejadian itu akibat kelalaian petugas pengeboran dari Lapindo, PT Medici Citra Nusa, dan PT Tiga Mas Jaya. "Hingga kini kami sudah menjerat 13 orang dengan status tersangka. Belum ada tambahan lagi," tutur Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar I Nyoman Sukena kemarin.
Sukena menambahkan, polisi belum menemukan bukti keterlibatan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam kasus itu. Karena itu, polisi kesulitan mengaitkan peran BP Migas, termasuk menjerat para pemimpinnya menjadi tersangka. "Belum, belum ada bukti konkret," ujarnya.
WAHYUDIN FAHMI KUKUH S WIBOWO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kala Karaoke Lebih Menarik Ketimbang Presiden

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

Hajatan dengan tiga panggung itu untuk sementara bisa melenyapkan rasa getir korban Lapindo.

Kebesaran nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rupanya bukanlah "magnet" yang memikat warga korban lumpur panas Lapindo Brantas Inc. Datang dengan dua helikopter yang meraung-raung di langit Porong, Sidoarjo, kemarin, tamu penting itu hanya disambut oleh sebagian warga Porong.
Tak jauh dari tempat yang "heboh" dan penuh dengan aparat keamanan yang tergopoh-gopoh itu, Abdul Karim, 50 tahun, dan Sunarto, 50 tahun, berdiri cuek saja. Rasa kecewa mengendap di dasar hatinya. Lelaki tua tersebut telah kehilangan tiga rumahnya akibat terendam lumpur. "Percuma, dari dulu Presiden hanya janji doang tanpa ada bukti," katanya seraya meninggalkan kerumunan warga yang sengaja melihat kedatangan Presiden.
Karim memilih menyaksikan lomba karaoke dangdut yang diikuti korban Lapindo. Lomba dadakan itu diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Sidoarjo di lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong, tempat yang juga akan dikunjungi Presiden.
Sunarto juga memilih melakukan hal serupa. Koordinator korban lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo ini malah memilih menjadi pembawa acara dalam lomba karaoke dangdut ketimbang melihat Yudhoyono.
"Mending jadi pembawa acara sambil lihat penyanyi cantik daripada lihat SBY. Ujung-ujungnya juga menangis," kata Sunarto. "Kami tidak butuh tangisan. Kami butuh dihibur dengan ganti rugi."
Sebagian korban lumpur memang apatis dengan kedatangan Presiden. Suharjo adalah contoh yang lain. Warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I itu mempertanyakan manfaat kehadiran Presiden. "Kalau tidak ada hasilnya, buat apa? Sudah terlalu banyak pejabat yang berkunjung dan bikin kami bosan," ujarnya.
Seperti halnya Karim, Sunarto, dan Suharjo, warga di lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong pun tenggelam dalam kemeriahan lomba karaoke dangdut. Hajatan dengan tiga panggung itu untuk sementara bisa melenyapkan rasa getir korban Lapindo.
Karim tetap tak percaya meski kedatangan Presiden akan menuntaskan masalah lumpur. "Dulu Presiden juga berjanji pembayaran akan segera dilakukan," ujarnya dengan nada kesal. Lelaki itu memiliki tiga rumah dan tanah seluas 770 meter persegi yang tenggelam oleh lumpur. Menurut dia, mestinya dia memperoleh ganti rugi Rp 1,87 miliar.
Guntoro, warga Sidoarjo lainnya yang juga menjadi korban luapan lumpur, berharap Presiden bisa mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk korban lumpur Lapindo. "Jangan hanya untuk tebar pesona dan untuk menjawab interpelasi DPR."
ROHMAN T SUNUDYANTORO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Waktu Pendaftaran Pemilih Diperpanjang

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

"Yang tak punya kelengkapan jangan memaksa mendaftar."

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya memperpanjang masa pendaftaran pemilih selama dua hari. Warga Jakarta yang belum terdaftar diberi waktu hingga 28 Juni, pukul 18.00. "Setelah itu, kami tak ingin mendengar keluhan warga belum terdaftar," kata Ketua KPUD Jakarta Juri Ardiantoro di kantornya kemarin.
Juri menegaskan warga yang belum terdaftar harus datang langsung--tak boleh diwakilkan--ke kantor Komisi Pemilihan tingkat kota madya. Pendaftaran, kata dia, tak bisa dilakukan di panitia pemungutan suara tingkat kelurahan atau kecamatan.
Warga yang hendak mendaftar pun wajib membawa fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pengantar dari pengurus rukun tetangga. "Yang tak punya kelengkapan jangan memaksa mendaftar."
Juri memastikan perpanjangan waktu ini tak akan mengubah tahapan dan jadwal pemilihan langsung Gubernur Jakarta pada 8 Agustus nanti. "Kami hanya mencoba mengakomodasi permintaan masyarakat," ujar Juri.
Menurut Juri, perpanjangan waktu ini juga merupakan tantangan bagi lembaga penelitian dan partai politik, yang menyatakan banyak warga yang belum terdaftar. "Kami ingin bukti ada pemilih yang belum didaftar panitia," kata Juri.
Sebelumnya, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial menyatakan sekitar 1,2 juta warga Jakarta yang punya hak pilih tak terdaftar. Survei itu juga menyebutkan kurang-lebih 1 juta orang termasuk kategori pemilih siluman, yakni nama mereka tercantum sebagai pemilih, tapi belum cukup umur atau domisilinya tak jelas.
Hampir pada saat yang sama, Partai Keadilan Sejahtera mengklaim 30 persen kadernya di Jakarta belum terdaftar. PKS berkali-kali meminta KPUD memperpanjang masa pendaftaran. Kemarin Manajer Kampanye PKS Igo Ilham mengatakan akan memanfaatkan masa perpanjangan itu untuk mengajak warga segera mendaftar.
MUSTAFA SILALAHI BADRIAH

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Setiap Tahun 1.000 Pekerja Indonesia di Malaysia Diperlakukan Tak Wajar

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

Sebanyak 300 tenaga kerja Indonesia telah dipulangkan dalam 8 bulan terakhir.

KUALA LUMPUR -- Setiap tahun sedikitnya 1.000 orang warga Indonesia yang bekerja di Malaysia dan diperlakukan tidak wajar atau tidak digaji mencari perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur.
"Kebanyakan mereka adalah pembantu rumah tangga," kata Tatang Razak, yang mengepalai satuan tugas perlindungan warga Indonesia di KBRI, Senin malam lalu.
"Mayoritas mereka tak digaji selama dua, tiga, atau empat tahun masa kerja. Sebagian dari mereka dianiaya dan beberapa mengalami pelecehan seksual," kata Tatang kepada AFP.
KBRI bakal membantu mereka memperoleh gaji lewat mediasi dengan para majikan atau perusahaan penyalur tenaga kerja Malaysia. Saat ini 80 pembantu tinggal di tenda sementara di KBRI. Sebanyak 300 tenaga kerja Indonesia telah dipulangkan dalam 8 bulan terakhir.
Theresa Kok, pengacara dan anggota Partai Aksi Demokrat Malaysia, sempat mengunjungi KBRI bersama dua politikus untuk menggali informasi guna dibawa ke parlemen. "Kami terkejut ada 1.000 lebih kasus tiap tahun dan para majikan tak diseret ke pengadilan," ujar Kok.
Sementara itu, polisi Malaysia kemarin telah melepas majikan Ceriyati Dapin, 33 tahun, pembantu rumah tangga asal Brebes yang Sabtu dua pekan lalu mencoba kabur dari lantai 15 apartemen di Sentul, Kuala Lumpur, karena tak tahan dianiaya.
Menurut Kepala Polisi Distrik Sentul K. Kumaran, majikan perempuan berusia 35 tahun itu bebas setelah sepekan ditahan. Polisi belum menyelesaikan investigasi. Tapi majikan itu ada kemungkinan bakal dituntut.
Terkait dengan kasus Ceriyati, sebelumnya telah digelar pertemuan Kementerian Hal Ehwal Keselamatan Dalam Negeri, Persatuan Pembantu Rumah Tangga Asing (PAPA), dan 19 perusahaan penyalur tenaga kerja Malaysia yang dibekukan izin operasionalnya.
"Para penyalur itu harus menyerahkan laporan terperinci daftar majikan nakal yang tidak memberi hak pekerja serta yang menganiaya," kata Datuk Raja Zulkepley Dahlan, Presiden PAPA, kepada Tempo kemarin.
Adapun Direktur Hukum dan Operasional Imigrasi Pusat Malaysia Datuk Ishak Mohammad mengatakan 19 agen itu tengah diselidiki pihak Imigrasi.
AFP AP TH SALENGKE (KUALA LUMPUR)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Hukuman Mati Masih Diperlukan'

REPUBLIKA - Rabu, 27 Juni 2007

Penerapan hukum ini bisa efektif melawan kejahatn narkoba.

JAKARTA -- Di tengah makin meningkatnya peredaran narkoba, kampanye antihukuman mati bisa kontraproduktif. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan, hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan narkoba masih diperlukan dan sangat memungkinkan diterapkan untuk mencegah munculnya korban-korban baru.
Pernyataan Wapres itu disampaikan saat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (26/6). Menurutnya, hukuman mati itu memberikan makna yang sangat besar bagi bangsa. Melalui hukuman itu, negara bisa mencegah masyarakat ditulari oleh kejahatan yang sangat berbahaya itu. ''Kita ingin melihat generasi muda, kehidupannya tidak ikut terseret (narkoba),'' ujarnya Wapres dengan tegas.
Wapres mengakui penerapan hukuman mati itu memang tidak mudah. Diperlukan proses hukum yang panjang melalui meja pengadilan, peninjauan kembali, dan grasi. Barulah, setelah itu eksekusi mati bisa dilaksanakan oleh negara. Namun ia yakin penerapan hukuman ini bisa efektif melawan kejahatan narkoba seperti yang telah dilakukan pemerintah Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu dinilainya berhasil menekan penyalahgunaan narkoba.
Menurut Wapres, kedua negara jiran itu berhasil menerapkan hukuman dengan keras dan ketat bagi pelaku kejahatan narkoba. Hukuman mati itu menjadi satu instrumen penting, meskipun jenis hukuman itu bukanlah satu-satunya jalan yang bisa digunakan untuk melawan narkoba. Pemerintah bisa pula melakukan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna yang telah menjadi korban. ''Hukuman mati itu memungkinkan dan perlu, tetapi tidak mudah melaksanakannya,'' ujar Wapres.
Selain mengikuti puncak peringatan HANI, di tempat yang sama, Wapres juga meresmikan Unit Terapi dan Rehabilitasi milik BNN. Ia sempat pula meninjau rumah sakit yang terletak di lokasi yang sama. Di sela-sela peninjauan itu, Wapres juga menampik rencana melegalkan pemakaian ganja. Dengan tegas ia membantah isu tersebut. ''Tidak ada itu. Kalau campur-campur makanan sedikit barang kali ada. Tapi kalau untuk melegalkan, tidak adalah,'' tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Lampung, Brigjen Suharijono Kamino, mengungkapkan, lalu lintas penyelundupan narkoba dari Sumatera dan Jakarta yang terpantau lewat alat Tolgate Seaport di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, terbesar di Sumatera dalam dua tahun terakhir. ''Penangkapan penyelundupan narkoba terutama ganja, mengalami peningkatan dan terbesar. Ini bukan saja dari kota-kota di Sumatera, tetapi juga dari Jakarta,'' katanya, usai acara pemusnahan barang bukti narkoba dan miras di Bandar Lampung, Skemarin.
Pengusutan dan penyidikan terhadap pelaku narkoba pun terus dilakukan, termasuk bagi kalangan oknum polisi harus mendapat tindakan tegas dan kita ajukan ke peradilan umum. ''Kami pun tak akan pandang bulu terhadap anak pejabat yang terlibat narkoba,'' tandas Suharijono. djo/mur
Fakta Angka
65 OrangPelaku narkoba di Indonesia yang divonis mati sejak tahun ...

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Tuntaskan Proses Hukum Lapindo'

REPUBLIKA - Rabu, 27 Juni 2007

JAKARTA -- Sejumlah kalangan di DPR meminta pemerintah segera menjalankan proses hukum terhadap Lapindo Brantas. Lapindo dinilai telah melanggar hukum kepada ribuan warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur.
''Proses hukum Lapindo harus dituntaskan, sehingga ada keputusan hukum tetap dan jelas tentang sanksi, kewajiban, dan pertanggungjawaban Lapindo,'' ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq, Selasa (26/6) di Gedung DPR/MPR. Harapan yang sama juga ditegaskan anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Hasto Kristanto. ''PDIP memberi dukungan dalam konteks untuk mengurangi masalah sosial. Namun, proses hukum juga harus diselesaikan secara simultan,'' ujarnya.
Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis, menegaskan, bencana lumpur Lapindo sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, tidak bisa dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah. ''Kami minta kepada pemerintah agar ada kepastian hukum soal Lapindo karena sampai saat ini belum jelas. Ada kesan tebang pilih di sini.'' Dia contohkan, Dirut PT Newmont saja bisa dipenjara, tapi mengapa Lapindo seolah-olah dibiarkan. ''Ini bisa berpengaruh buruk terhadap investasi,'' katanya.
Panitia Anggaran, sambung Emir, siap menyetujui dana talangan jika pemerintah memang mengajukan usulan melalui APBN Perubahan. ''Kalau untuk kepentingan rakyat, apa pun kami lakukan meski dengan utang.'' Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah memberi dana talangan untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo. ''Kami berjanji mencarikan formula yang tepat agar pemberian dana talangan tidak melanggar UU,'' kata Muhaimin saat menerima perwakilan korban lumpur Lapindo di Gedung DPR, Selasa (26/6).
Semula, katanya, DPR mendesak Lapindo segera membayar ganti rugi warga. Namun, karena masalah ini berlarut-larut, pemerintah diminta turun tangan dengan mencairkan dana talangan terlebih dulu. Salah satu pengusul interpelasi lumpur Lapindo asal Fraksi PDIP, Jacobus Majong Padang, menegaskan, Presiden harusnya bertindak cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi, masalah sosial, dan proses hukum. ''Kita masih belum tahu, siapa yang bertanggung jawab. Ini tanda tanya besar, apa karena human error, masalah teknis, atau bencana alam.'' eye/wed

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah Tolak Talangi Lapindo

REPUBLIKA - Rabu, 27 Juni 2007

Proses verifikasi dan pembayaran kompensasi dipercepat.

SURABAYA -- Pemerintah tak akan mencairkan dana talangan untuk menyelesaikan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo. Tapi, Lapindo diminta mempercepat pembayaran kompensasi.
''Kita percaya Lapindo punya kemampuan memenuhi kewajiban itu. Memang ada pemikiran, apakah pemerintah perlu memberi dana talangan. Dana talangan tidak diperlukan manakala Lapindo dengan cash flow yang ada bisa memenuhi kewajibannya. Sejauh ini Lapindo memiliki kesanggupan memenuhi semua itu,'' kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers di Surabaya, Jatim, Selasa (26/6).
Menurut SBY, pemerintah fokus dulu untuk memberi kesempatan, memastikan, dan mempersilakan Lapindo memenuhi kewajibannya. ''Bila ada perkembangan, tentu kita carikan solusi yang lain,'' jelasnya. Presiden juga menyatakan terima kasih kepada para tokoh dan elite politik yang mendampingi warga mendapatkan hak-haknya. ''Tapi, saya juga memohon saudara-saudara untuk tidak memperkeruh situasi dan kadang menjadikan ini sebagai komoditas politik.''
Dalam kesempatan itu, SBY juga meminta agar proses verifikasi dan pembayaran kompensasi warga dipercepat. Dari 522 korban lumpur yang sudah diverifikasi, 359 sudah diproses. Sisanya, 163 orang akan dituntaskan semua. ''Dua puluh persen ganti rugi di muka akan dibayarkan antara 1 Juli-14 September.''
Sementara, ketidakhadiran SBY di hadapan warga, menuai kekecewaan. Ketika SBY berputar-putar di atas kawasan luapan lumpur Lapindo menggunakan helikopter, ratusan warga Renokenongo menggelar demonstrasi. Warga empat desa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur 4D), yakni Desa Mindi, Pejarakan, Besuki, dan Kedungcangkring, juga melakukan aksi serupa. Bahkan, mereka sempat memblokade jalan tol Porong-Gempol di sekitar Desa Besuki, Kec Jabon.
Kemarin, PT Minarak Lapindo Jaya kembali membayar ganti rugi, walau hanya untuk 11 kepala keluarga. Yakni enam warga Siring, dua warga Jatirejo Porong, dan tiga warga Kedung Bendo Tanggulangin. Luas tanah yang mereka miliki 29.507 meter persegi dengan nilai transaksi Rp 14,958 miliar. Sesuai Perpres 14/2007, warga hanya menerima 20 persen dari total transaksi, yakni Rp 2,991 miliar.
''Kami tetap komitmen untuk menuntaskan pembayaran jual beli kepada korban lumpur,'' kata Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla. Hingga kini, Lapindo telah menyelesaikan transaksi bagi 210 warga senilai Rp 19,6 miliar atau 20 persen dari Rp 98 miliar yang harus dilunasi.
Wapres Jusuf Kalla di Bogor mengingatkan, dana talangan hanya salah satu alternatif untuk menyelesaikan proses ganti rugi tanah dan bangunan warga. ''Yang utama, Lapindo harus tetap membayar ganti rugi. Kita lihat kesanggupannya.'' n osa/tok/djo/ant ( )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Dana DKP Diminta Lewat Lisan dan Proposal

REPUBLIKA - Rabu, 27 Juni 2007 8:39:00

JAKARTA -- Untuk meminta dana kepada Rokhmin Dahuri ketika menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, prosesnya tak berbelit-belit. Cukup lewat lisan atau proposal sederhana, Rokhmin biasanya langsung menyanggupinya.
Temuan itu diungkapkan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), usai memeriksa Rokhmin di tahanan Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/6). Rombongan BK DPR yang menemui Rokhmin, terdiri dari Yunus Yosfiah (FPPP), Ahmad Rawi (FKB), Mutamimul Ula (FPKS), Darus Agap (FBPD), Zainal Abidin Husein (FPBR), dan Gayus Lumbuun (FPDIP).
Rokhmin, terdakwa kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), itu memperkirakan telah menggelontorkan dana Rp 4-5 miliar kepada para wakil rakyat di Senayan. ''Ada dua hal yang dijelaskannya. Ternyata, ada permintaan dana ke Rokhmin melalui proposal, tapi ada juga yang lisan dari anggota Dewan. Permintaan itu terkait dengan berbagai kegiatan di luar DPR, seperti studi banding dan lain-lain,'' ungkap Wakil Ketua BK DPR, Gayus Lumbuun.
Ada lagi aliran dana nonbujeter ke dewan untuk pembahasan RUU terkait DKP. Itu dilakukan lewat staf di DKP dan diserahkan melalui Kepala Bagian Sekretariat Sekjen (Kabagsetjen) DPR. BK juga akan memeriksa kembali keterangan Kabagsetjen tentang temuan-temuan tersebut. Apalagi, ada informasi bahwa aliran dana itu diberikan juga dalam pembahasan RUU Perikanan. Informasi itu menyatakan, untuk tiap orang anggota dewan dalam pembahasan RUU itu mendapatkan Rp 1 juta. ''Biasanya, untuk pembahasan satu RUU itu bisa mencapai dana Rp 7-8 miliar,'' ujar Gayus mengutip keterangan Rokhmin.
Uji silangUntuk memperjelas soal aliran dana tersebut, selain memeriksa kembali Kabagsetjen DPR, BK akan mendengarkan keterangan dari terdakwa lainnya, yaitu mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto, yang kemarin Pengadilan Tipikor divonis 18 bulan penjara. Rencananya, BK akan menguji silang keterangan Rokhmin dan data lainnya dengan Andin pada Kamis (28/6).
Dalam keterangan Rokhmin, juga terungkap, dana nonbujeter itu mengalir ke orang-orang yang kini menjabat di jajaran pemerintahan. Karena DPR sendiri sudah berupaya menegakkan disiplin para anggotanya, Gayus meminta kepada pemerintah untuk ikut melakukan tindakan yang sama kepada mereka.
''Mereka kini telah menjabat anggota kabinet yang juga menerima aliran dana itu. Jadi, pemerintah juga harus membenahi jajarannya,'' ujar Hayus. Setelah meminta keterangan Rokhmin, BK rencananya akan meminta keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi. Berdasarkan data yang dimiliki BK, dana nonbujeter DKP yang mengalir ke anggota Dewan masa Freddy Numberi mencapai Rp 800 juta.
Meski menyebutkan sekitar 30 anggota Dewan dilaporkan menerima dana DKP, Gayus menjelaskan, baru lima orang yang diperiksa BK. Ditanya sanksi apa yang akan diberikan BK, ia menjawab tiga kemungkinan. Sesuai UU susduk, anggota DPR penerima gratifikasi diberi peringatan, pemindahan dari pimpinan alat kelengkapan DPR, hingga pemecatan. Gayus memperkirakan, proses evaluasi hingga pemberian sanksi akan memakan waktu satu bulan.
Pemeriksaan KPKSementara itu, anggota DPR dari FPKS Fahri Hamzah dan anggota DPR dari FPPP Endin AJ Soefihara, kemarin memenuhi panggilan KPK. Fahri kembali memaparkan panjang lebar bahwa dana itu diterima pada periode 2002-2004, sebelum dia menjadi anggota DPR. Rokhmin memberinya sebagai uang jasa konsultan yang disediakan Fahri.
Tetapi, kali ini Fahri tidak bersedia menyebutkan nominal yang dia terima. ''Sudah ada perjanjian dengan penyidik untuk tidak membeberkannya ke publik,'' tepis Fahri. Dia pun berkilah tidak mencatat data yang disodorkan penyidik. Belakangan dia menyatakan, nilainya kurang dari yang selama ini diberitakan. Setelah didesak berulangkali, dia menyebutkan kisaran Rp 150 juta.
Sedangkan Endin tidak banyak berkomentar ketika tiba di KPK selepas tengah hari. Dia hanya mengatakan kedatangannya untuk melakukan klarifikasi soal penerimaan dana DKP. Selain itu, dia lebih banyak menjawab tidak tahu, termasuk ketika ditanya apakah memang ada pemindahan dana ke rekening dia. wed/dri/ann

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Korban Lumpur Panas Kecewa

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

Presiden Beri Waktu 10 Minggu untuk Menyelesaikan Ganti Rugi

Sidoarjo, Kompas - Korban lumpur panas di Sidoarjo kecewa karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bertemu langsung dengan para pengungsi di Pasar Baru Porong, Selasa (26/6).
Warga menutup bekas Jalan Tol Surabaya-Gempol yang merupakan akses truk berisi pasir dan batu untuk memperkuat tanggul. Di Pasar Baru Porong, sejumlah pengungsi dari Desa Renokenongo yang menolak menerima uang kontrak Rp 5 juta untuk dua tahun berunjuk rasa di pasar.
Warga menggelar berbagai spanduk yang bertuliskan kekecewaan mereka karena tidak dapat berkeluh kesah secara langsung dengan Presiden Yudhoyono mengenai penderitaan pengungsi. Sebelumnya, mereka mendengar kabar, Presiden berencana berdialog langsung dengan para pengungsi.
Salah seorang warga Renokenongo, Pitanto, mengatakan, banyak hal yang ingin diungkapkan oleh warga kepada Presiden, terkait dengan lambannya proses ganti rugi yang diberikan PT Minarak Lapindo Jaya.
"Kami minta Presiden datang ke sini (pengungsian) dan melihat langsung kenyataan, jangan hanya melihat dari helikopter," ujar Pitanto.
Sebenarnya, Presiden Yudhoyono hari Minggu lalu sudah mendengar keluh kesah para wakil korban lumpur Lapindo di kediamannya di Cikeas, Bogor. Setelah bertemu dengan korban, Presiden memutuskan ke Surabaya dan berkantor di sana selama tiga hari.
Namun, Pitanto menegaskan, mendengar keluhan wakil korban saja tidak cukup karena apa yang mereka sampaikan belum bisa menggambarkan dengan jelas situasi sebenarnya di Pasar Baru Porong. Ia mengatakan, para pengungsi sudah lelah mendengar janji pemerintah dan Lapindo Brantas Inc untuk secepatnya membayar ganti rugi kepada para pengungsi.
Ekspresi kekecewaan warga tak hanya ditumpahkan di Pasar Baru Porong. Sebagian warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, juga berunjuk rasa di bekas Jalan Tol Surabaya-Gempol. Mereka menutup akses bekas jalan tol itu dan hanya memperbolehkan kendaraan pribadi, sepeda motor, dan kendaraan besar yang tidak berhubungan dengan kegiatan penguatan tanggul. Warga memblokir jalan tol sekitar tiga jam sejak pukul 12.00. Akibatnya, belasan truk yang hendak ke pusat pusat semburan terhenti. Warga juga membagi-bagikan stiker, yang berisi pesan agar Lapindo membayar ganti rugi.
Humas Tim Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnaen mengatakan, agar bisa menguatkan tanggul, truk diarahkan lewat Jalan Raya Porong dan menuju ke pusat semburan melalui Desa Siring. "Akibat penutupan ini, peninggian tanggul di Desa Renokenongo hingga Perumtas terhenti karena jalan tol ini menjadi satu-satunya akses, tapi untuk tanggul lainnya tidak masalah," ujar Zulkarnaen.
Beri waktu 10 minggu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semalam, memerintahkan pencairan uang muka ganti rugi tanah dan bangunan yang terendam lumpur Lapindo dipercepat. Presiden memberikan batas waktu sepuluh minggu uang muka ganti rugi harus sudah diperoleh semua korban lumpur.
Hal itu merupakan satu dari beberapa hal yang diperintahkan Presiden kepada BPLS, pemerintah daerah, dan manajemen Lapindo Brantas Inc di Wisma Perwira, Pangkalan Udara TNI AL, Sidoarjo, Selasa.
Presiden mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers setelah rapat selama dua hari dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, manajemen Lapindo Brantas Inc, Dewan Pengarah BPLS, dan Badan Pelaksana BPLS.
Percepatan pencairan uang muka itu akan ditunjukkan dengan penyelesaian semua bidang yang telah diverifikasi oleh Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo dan telah masuk ke PT Minarak Lapindo Jaya tetapi belum direalisasikan pencairan uang mukanya.
Dari 522 bidang yang telah diverifikasi Tim Nasional, sebanyak 359 bidang telah dicairkan uang muka ganti ruginya sebesar 20 persen dari total ganti rugi. Adapun 163 bidang lainnya akan dicairkan hari ini.
Setelah bidang-bidang itu diselesaikan pencairan uang muka ganti ruginya, Presiden memerintahkan agar dalam sepuluh minggu selanjutnya atau dari 1 Juli 2007 sampai dengan 14 September 2007, semua korban lumpur harus sudah menerima uang muka ganti rugi. Dalam waktu satu minggu harus ada bidang tanah atau bangunan milik 1.000 keluarga yang diganti rugi.
Untuk mencapai hal itu dan agar tidak ada kendala dana, Presiden memerintahkan Lapindo Brantas Inc memasukkan dana sebesar Rp 100 miliar ke escrow account (atas nama joint BPLS dan Lapindo) setiap minggu. Adapun sisa ganti rugi sebesar 80 persen dari total ganti rugi akan diberikan satu bulan sebelum masa kontrakan habis.
Pemimpin Lapindo Brantas Inc Nirwan Bakrie mengatakan Lapindo akan mengikuti arahan Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. "Dalam rapat dua hari ini kami telah melihat apa yang harus diperbaiki, dan kami akan perbaiki dan kemudian mengikuti Perpres No 14/2007," kata Nirwan.
Dengan adanya kesanggupan dan komitmen dari Lapindo Brantas Inc ini, Presiden mengatakan rencana pengalokasian dana talangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk pencairan ganti rugi korban lumpur tidak diperlukan lagi. Namun, Presiden dalam kesempatan itu tidak menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada Lapindo jika dalam waktu 10 minggu pemberian ganti rugi itu tidak dapat diselesaikan.
Persyaratan administrasi
Lumpur panas di Sidoarjo yang meluap setahun lebih menyisakan banyak masalah. Penanganan permasalahan di berbagai sektor seolah jalan di tempat. Jangankan upaya penghentian semburan dan pengaliran lumpur ke Sungai Porong, masalah sosial terkait ganti rugi jauh dari tuntas.
Masalah pelik terutama menyangkut pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur. Persyaratan administrasi yang lengkap membuat korban nyaris putus asa. Hingga kini PT Minarak Lapindo Jaya baru membayar tak lebih dari 400 bidang tanah dari belasan ribu bidang yang ada di empat desa yang terendam lumpur, yakni Desa Siring, Jatirejo, Kedungbendo, dan Renokenongo.
Dampak lumpur terhadap kondisi perekonomian yang lumpuh juga tidaklah kecil. Wakil Ketua Kadin Jatim Shahputra mengatakan, selama semburan lumpur Lapindo di Porong, kerugian mencapai Rp 3,5 triliun. Kerugian itu dialami pengusaha berbagai sektor, terutama yang berorientasi ekspor.
Kedatangan ratusan warga korban lumpur Lapindo ke Jakarta disambut anggota DPR. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Permadi, bahkan turut berorasi di tengah-tengah warga. Permadi menekankan, tidak ada gunanya Presiden Yudhoyono berkantor di Porong.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemarin berada di Lido, Sukabumi, menyatakan, Presiden Yudhoyono sedang mengadakan rapat untuk membahas rencana alternatif untuk memberikan dana talangan kepada Lapindo Brantas Inc, yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada ribuan warga korban semburan lumpur panas di Sidoarjo. (AB8/APA/ETA/NEL/ SUT/INU/JON/MAM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pertumbuhan: Investasi Pemerintah Rendah, Swasta Melesat

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi investasi pemerintah selama semester pertama tahun 2007 diperkirakan akan di bawah target atau besarnya masih kurang dari 10 persen produk domestik bruto atau PDB.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2007, besarnya PDB adalah Rp 3.779 triliun. Adapun target investasi sampai akhir tahun 2007 adalah 12,3 persen dari PDB.
Investasi yang dimaksud terdiri dari belanja modal pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), swasta (terdiri dari penanaman modal asing dan dalam negeri), kemitraan antara pemerintah dan swasta (PPP), perbankan, dan lain lain (terdiri dari penawaran saham perdana oleh suatu perusahaan, dan obligasi korporasi).
"Salah satu penyebab realisasi investasi di bawah target karena belanja modal pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah," kata Menkeu dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah mengenai arah dan pokokpokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2007 dan 2008, Selasa (26/6) di Jakarta.
Sampai Mei 2007, belanja modal pemerintah baru mencapai Rp 8,9 triliun atau 12,26 persen dari target setahun senilai Rp 73,130 triliun.
Berbeda dengan kinerja pemerintah, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama semester I-2007, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi, akan meningkat 40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Untuk realisasi sampai dengan Mei 2007, nilai PMA 3 miliar dollar AS lebih atau setara Rp 30 triliun. Realisasi PMDN 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 13,5 triliun. Semuanya ini di atas target," katanya.
Sayangnya, PMA dan PMDN, menurut Lutfi, hanya menyumbang 14 persen dari semua unsur investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Investasi lainnya akan lebih banyak dari belanja pemerintah dan BUMN.
Rendahnya realisasi investasi semester I-2007 tidak mengendurkan semangat pemerintah untuk tetap mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tahun ini. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan setinggi itu, pemerintah harus mencapai pertumbuhan 6,6 persen semester kedua, sebab pada semester pertama hanya ditargetkan 6 persen.
"Ya caranya dengan kombinasi pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi," kata Menkeu.
Dia menambahkan, untuk meningkatkan investasi sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah. "Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa membelanjakan uangnya untuk pembangunan infrastruktur. Dengan langkah ini, bukan hanya investasi lain akan masuk, tenaga kerja pun akan terserap," katanya.
Anggota Komisi XI DPR Drajad H Wibowo mengatakan, pemerintah memang terlalu optimistis dengan target pertumbuhan sampai 6,3 persen, padahal semua faktor pemicu pertumbuhan tidak mencapai target sebagaimana diinginkan. "Saya tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,3 persen pada akhir tahun, terutama dengan menggenjot investasi dan konsumsi di semester dua. Saya tidak melihat adanya indikasi yang bisa menguatkan kedua faktor tersebut akan jauh lebih baik di semester II nanti," katanya.
Menurut Drajad H Wibowo, inilah untuk pertama kali, pemerintah merevisi turun target penerimaan. (TAV)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

IPTEK: Mitos Hipermobilitas

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

NINOK LEKSONO
Pertumbuhan seluler terus membuat pabrikan telepon seluler (ponsel) berbunga-bunga. Selain pembuat ponsel, pihak yang ikut besar hati dengan pertumbuhan penggunaan sarana komunikasi mobile ini adalah juga pengelola internet. Februari lalu, Vice President Google, yang juga dikenal sebagai penganjur internet, Vinton G Cerf, mengatakan, yang akan menjadi pendorong pertumbuhan worldwide web bukan personal computer atau PC, tetapi ponsel. Ini karena negara seperti India menyerap jutaan ponsel setiap bulannya (AFP/JP, 21/2).
Optimisme Cerf, tokoh yang juga dipandang sebagai salah seorang bapak pendiri internet, mungkin ada benarnya. Di Indonesia pun pemahaman orang mengenai internet sudah banyak beralih dari komputer meja ke gadget mobile, lebih-lebih ketika ponsel pintar dan layanan 3G semakin luas.
Mencari informasi kini semakin luwes, tidak terikat waktu, tempat, dan hanya melalui satu media. Bahkan, dari sudut pandang industri media, demikian pula dari sisi jurnalistik, makin populernya ponsel sebagai alat akses informasi membawa perubahan gaya (style). Misalnya saja konsep conciseness atau keringkasan penulisan berita dipaksa untuk diterapkan dalam format berita SMS yang hanya mengakomodasi 160 karakter.
Dari sudut pandang ketersediaan infrastruktur teknologi, banyak hal seperti telah siap tersedia. Massa kritis kepemilikan ponsel—yang di Indonesia telah mencapai 60-an juta—telah tercapai. Akan tetapi, apakah semua infrastruktur tersebut akan sepenuhnya termanfaatkan? Untuk menjawabnya, orang masih harus melihat sisi lain.
Dalam edisi 7 Juni lalu, The Economist menyajikan laporan menarik tentang teknologi dan masyarakat, yaitu bagaimana perilaku pengguna teknologi komunikasi dikaji oleh antropolog.
Laporan ini mendapat respons cukup luas di kalangan blogger dan pengamat telekomunikasi. Apakah benar pengguna ponsel akan memanfaatkan semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi, misalnya untuk mencari berita atau mengerjakan urusan lainnya, di mana saja, kapan saja? Pengalaman memperlihatkan, meski tersedia, layanan telepon video tidak meledak penggunaannya. Hal yang sama diyakini juga berlaku untuk bekerja di mana saja menggunakan ponsel, walaupun tentu masih harus diperjelas apa yang dimaksud dengan "bekerja" di sini karena menghubungi rekan sekerja dengan ponsel melalui telepon SMS mungkin sudah bisa digolongkan bagian dari bekerja.
Temuan menarik
Stefana Broadbent, antropolog yang memimpin User Adoption Lab di Swisscom, operator telekomunikasi paling besar di Swiss, telah menemukan pola-pola penggunaan teknologi komunikasi berdasar riset di sejumlah negara Eropa.
Misalnya saja, meski ponsel membuat mudah orang untuk berkomunikasi dengan teman yang lebih banyak, ternyata pada umumnya pengguna memanfaatkan 80 persen waktu untuk berkomunikasi hanya dengan empat orang.
Lainnya, di tengah maraknya wacana tentang "konvergensi" dalam industri telekomunikasi, ternyata orang menggunakan teknologi yang berbeda untuk cara dan maksud berbeda. Telepon fixed-line dianggap sebagai "kanal kolektif, alat organisasional yang dipakai banyak orang (shared), dengan sebagian besar panggilan dibuat di tempat umum karena dianggap ada kaitan dengan anggota rumah lainnya". Sementara itu, telepon seluler dilakukan untuk perencanaan mendadak (last minute), atau untuk mengoordinasikan rapat atau perjalanan. Sementara SMS adalah untuk "keintiman, emosi, dan efisiensi". E-mail untuk administrasi, tukar-menukar foto, dokumen, dan musik. Instant messaging (IM) dan telepon VoIP dianggap sebagai "kanal sepanjang waktu (continous channel), terbuka di latar belakang sementara orang melakukan hal lain.
Jadi, menurut Broadbent, "Setiap kanal komunikasi menjalankan fungsi yang makin lama makin berlainan."
Mitos hipermobilitas
Jaringan seluler yang semakin baik, meluasnya jaringan 3G, dan Wi-Fi, kini telah bisa membuat orang tidak harus selalu di belakang meja untuk mengerjakan tugasnya. Namun, Broadbent menemukan dalam penelitiannya, meskipun orang punya sarana, ternyata minat untuk bekerja saat bepergian atau di luar kantor (on the move) kecil saja. Atas dasar itulah peneliti ini menilai faham hipermobilitas —yang mengasumsikan orang terus bekerja di mana saja—sesungguhnya hanya mitos belaka.
Broadbent melakukan penelitian terhadap orang yang menghabiskan lebih dari separuh waktunya di luar kantor—salesman, konsultan, pilot, wartawan, fotografer—dan menemukan, bahwa mereka berkomunikasi ketika bepergian, mengumpulkan informasi, tetapi mereka tetap mengerjakan pekerjaannya di meja setelah kembali ke kantor.
Broadbent menemukan bahwa kamar hotel dan bandara "bukan lingkungan tepat untuk bekerja serius". Paling jauh, di tempat itu orang hanya ber-e-mail.
Bila penelitian Broadbent benar, sesungguhnya demam ponsel pintar atau gadget lain, seperti personal digital assistance (PDA) dan komunikator bisa menjadi obyek penelitian tersendiri. Beragam gadget itu diciptakan dengan konsep untuk membawa kantor ke mana saja, dan memang alat-alat tersebut dilengkapi berbagai kemampuan untuk itu.
Namun, rupanya alam psikologi manusia tidak begitu saja diubah oleh teknologi. Bekerja, ya di kantor, mungkin itu bawah sadar yang banyak dibawa orang yang mungkin juga membawa ponsel pintar.
Bila hipermobilitas benar hanya mitos, berarti yang menang adalah style dan fashion.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Galungan: Ketika Bambu Penjor Kian Jauh

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

FRANS SARONG
Ketut Jogbag (62), Selasa (26/6) siang, larut dengan kesibukan khususnya. Meski usianya sudah tergolong senja, kedua tangannya tetap lincah bergerak, membalutkan lembaran janur pada batang bambu yang melengkung.
"Hari ini adalah hari penampahan," ujar ayah lima anak dan lima cucu itu ketika ditemui di kediamannya di Jalan Letda Kajeng, Banjar Yang Batu Kangin, Denpasar, Bali. Hari penampahan adalah hari gembira bagi umat Hindu menyongsong perayaan Galungan hari Rabu ini. Penampahan ditandai pembunuhan sejumlah hewan untuk lawar dan sesajen. Juga kesempatan terakhir pemancangan penjor. "Karena itu, saya segera merampungkan hiasan ini," ujarnya.
Kegiatan Ketut Jogbag sebenarnya hanya satu contoh dari kesibukan serupa yang dilakukan ribuan keluarga di Bali. Maklum saja, Bali yang kini berpenduduk 3,4 juta jiwa, lebih dari 90 persen di antaranya adalah pemeluk Hindu.
Seperti disaksikan, sebagian keluarga Hindu di Bali sudah merampungkan hiasan penjornya dan memancangkannya di sekitar pintu pagar rumah, sejak Senin lalu. Namun, sebagian lainnya, termasuk Ketut Jogbag, memanfaatkan kesempatan terakhir, Selasa, memancangkan penjornya. "Keluarga saya memilih pemancangan penjor hari ini agar hiasannya terlihat masih segar pada perayaan Galungan," tutur pensiunan polisi yang kini menjadi pengemudi mobil bak terbuka itu.
Galungan pada intinya adalah perayaan kemenangan dharma (perbuatan baik) atas adharma (perbuatan jahat). Merujuk buku Seri Sejarah Mitologi Hari Raya Galungan dan Kuningan (disusun oleh RSI Bintang Dhanu Manik Mas dan IN Djono Gingsir, 2005), galungan berasal dari kata gal dan lungan. Kata gal berasal dari kata penggal atau panggul, sedangkan lungan berarti patah atau patahan.
Hari raya Galungan sesuai mitologinya adalah perayaan kematian seorang raja yang dikenal kejam dan bengis bernama Ki Maya Dewana dalam sebuah pertempuran sengit melawan Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Kedua dewa terakhir dikenal sakti dan bijaksana.
Bahan baku utama penjor adalah sebatang bambu yang lingkar bagian pangkalnya lebih kurang sebesar lengan orang dewasa, dan bagian ujungnya melengkung. Hiasannya terdiri atas rangkaian daun janur muda.
Sejak lama hiasan penjor biasanya dirangkai sendiri anggota keluarga, sebagaimana dilakukan Ketut Jogbag. Belakangan tak sedikit keluarga di Bali merasa tak perlu lagi meramu sendiri penjornya. Penjor siap pancang sudah banyak terjual di tepi jalan. Nyoman Sarma (58), warga Nusa Indah, Denpasar, salah satu contoh pengusaha khusus penjor.
Ia bersama karyawannya sejak Senin lalu sibuk melayani permintaan pembeli penjor untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Pada hari-hari biasa, dari perusahaan milik Nyoman Sarma terjual 4-10 penjor per minggu. "Menyongsong Galungan kali ini, penjor kami lakunya lumayan. Selama dua hari sejak Senin lalu sudah 90 penjor terjual," ujar Nyoman Sarma.
Dari percakapan dengan Ketut Jogbag dan Nyoman Sarma diperoleh keterangan, janur yang merupakan salah satu bahan baku utama hiasan dalam upacara di Bali, sejak lama harus didatangkan dari Jawa, Lombok atau pulau lainnya. Sebaliknya, bambu khusus sebagai bahan baku utama penjor hingga sekarang masih dipasok dari Bali, tetapi jumlahnya kian menyusut.
Ketut Jogbag mengatakan, bambu khusus itu hingga 10 tahun lalu bisa didapat langsung dari kawasan kota itu. Ini karena kawasan sekitar daerah aliran sungai atau daerah curam lainnya di Denpasar masih dipadati rumpun bambu. Namun, karena keserakahan manusia, kawasan itu terus saja digerogoti, diuruk hingga rata jalan, dan dalam waktu sekejap berubah jadi kawasan yang dipenuhi bangunan.
Warga pun kian sulit mendapatkan bambu penjor berharga murah apalagi cuma-cuma. Bambu penjor berubah jadi barang dagangan yang harga jualnya kian mahal karena didatangkan dari kabupaten lain di Bali.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Nanoteknologi, Peluang Kita Diusulkan Masuk Kurikulum Pendidikan

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi ketertinggalan dari negara lain melalui pengembangan nanoteknologi atau teknologi berskala satu per satu miliar meter. Dengan nanoteknologi, kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat diberi nilai tambah guna memenangi persaingan global.
Demikian disampaikan Ketua Masyarakat Nanoteknologi Indonesia Dr Nurul Taufiqu Rochman di Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tangerang, Selasa (26/6). "Negara yang menguasai nanoteknologi diyakini dapat memenangi persaingan global pada masa mendatang," kata Nurul.
Dengan menciptakan zat hingga berukuran satu per miliar meter (nanometer), sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan. "Misalnya, kita bisa menciptakan baja dengan kekuatan 10 kali lebih kuat dari yang ada, membuat pipa leding tahan karat, bahkan secara teori bisa membuat berlian dari karbon," katanya.
Penelitian Nurul tentang pembersihan timbal (Pb) dari pipa air tembaga melalui nanoteknologi hasilnya telah dipatenkan di Jepang dan telah diaplikasikan untuk industri di negara itu. Saat ini sedikitnya delapan hasil penelitian Nurul terkait nanoteknologi dipatenkan, termasuk dua alat pembuat partikel berskala nanometer berbahan lokal.
Nanoteknologi juga berguna dalam pembuatan serat optik di dunia telekomunikasi, robot-robot mungil yang mampu membunuh virus dalam tubuh, telepon genggam, dan berbagai teknologi mutakhir lainnya.
Dengan nanoteknologi pula, kekayaan alam menjadi tak berarti karena sifat-sifat zat bisa diciptakan sesuai dengan keinginan. "Karena itu, kita harus mampu memberi nilai tambah atas kekayaan alam kita. Arang yang diekspor ke Korea dan Jepang, misalnya, bisa dibuat menjadi alat semikonduktor untuk membuat komputer. Pasir zirkomia, yang banyak ditemukan di Kalimantan dan diekspor, sebenarnya memiliki nilai tambah 1.000 kali lipat jika dijadikan partikel berskala nano. Zirkomia bisa menjadi bahan yang tahan terhadap panas tinggi," papar Nurul.
Hasil penelitian Nurul tentang nanosilika menunjukkan bahan itu dapat digunakan sebagai penguat beton hingga dua kali lipat. Padahal, silika ini sangat banyak, yaitu di pasir dan sekam padi.
Pengenalan nanoteknologi
Pengenalan mengenai nanoteknologi harus segera dilakukan di berbagai level pendidikan. "Jepang sudah mengenalkannya sejak di sekolah dasar. Di Indonesia belum ada, bahkan di universitas pun belum berkembang," kata Nurul, pencipta Nano-Edu, pengantar mengenai nanoteknologi untuk pelajar.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk memasukkan nanoteknologi ke pendidikan dasar dan menengah.
"Nanoteknologi tengah menjadi pemimpin teknologi masa depan, kita perlu mengenalkannya sejak dini. Mungkin bisa dimasukkan dalam pelajaran Fisika," kata Suyanto. (AIK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Terorisme Tetap Agenda Prioritas

KOMPAS - Rabu, 27 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Masalah terorisme di Indonesia sepatutnya tetap menjadi agenda prioritas bagi pemerintah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, sebab negara berkewajiban menjamin rasa aman warganya. Meskipun demikian, penanganan terorisme tetap harus berpegang pada koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia.
Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengemukakan itu, Selasa (26/6), menanggapi maraknya protes dari sejumlah pihak terhadap upaya Polri menangkap para tersangka teroris. "Jangan sampai isu pemberantasan terorisme justru bergeser ke hal-hal yang tidak perlu, apalagi dipolitisasi. Kami di DPR juga akan selalu mengingatkan, pemerintah atau Polri tetap harus mematuhi prinsip HAM," kata Trimedya.
Sementara itu, Forum Umat Islam (FUI) mendesak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dibubarkan karena melanggar HAM dan hanya mengejar kelompok teror dari pihak tertentu. "Densus 88 hanya dibentuk untuk memerangi Islam dan jihad dengan dukungan biaya dari Amerika," kata Munarman dari tim advokasi FUI.
Rencananya, tim advokasi FUI akan mendaftarkan gugatan kelompok (class action) dari para korban Densus 88 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu ini. Munarman menyebut salah satu korban adalah pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba’asyir.
Ba’asyir mengatakan, di Indonesia tidak ada teroris. Menurut dia, peledakan bom selama ini adalah tindakan kontrateroris untuk membela umat Islam yang disakiti oleh AS di luar negeri. "Saya kurang setuju dengan cara yang mereka lakukan karena mengebom di daerah aman, bukan daerah konflik," kata Ba’asyir.
Dujana mengaku melawan
Sebelumnya, Senin lalu, istri tersangka teroris Abu Dujana (37), Sri Mardiyati, mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait proses penangkapan Dujana. Pengacara Mardiyati, Akhmad Kholid, mengatakan, gugatan itu karena berdasarkan keterangan anak Dujana, Sidiq Abdullah (8), Dujana ditembak dalam keadaan menyerah tanpa perlawanan.
Keterangan itu berbeda dengan pengakuan Dujana dalam wawancara dengan Kompas, pekan lalu. Ia mengaku spontan melawan saat ditangkap. "Saya disekap, didekap, saya pun melawan dengan spontan. Harga diri dan kehormatan," kata Dujana.
Pengacara Dujana, Asluddin Hajani, juga membenarkan, Dujana ditembak saat melawan dan bergumul dengan polisi. "Waktu ditembak yang pertama ia tetap melawan karena ngaku belum terasa. Setelah itu ditembak lagi baru menyerah," kata Asluddin.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto mengatakan, setiap warga negara berhak mengajukan gugatan hukum apa pun. Polri akan menghormati hal itu.
Trimedya menegaskan, Polri harus tetap konsisten jika yakin penembakan yang mereka lakukan sudah benar. Maraknya protes jangan membuat pemberantasan terorisme terhambat. (MZW/SF)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...