Koalisi Tandingan Mulai Digalang

KORAN TEMPO - Rabu, 27 Juni 2007

"Kami ingin mengimbangi koalisi Golkar dan PDIP."

JAKARTA - Sejumlah partai di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar kemarin membentuk semacam koalisi. Ini gerakan politik mereka untuk membendung koalisi PDIP dan Golkar yang digalang di Medan dua pekan lalu. "Kami ingin mengimbangi koalisi Golkar dan PDIP," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin kemarin.
"Koalisi" ini digagas PPP dan Partai Amanat Nasional. Mereka lalu mengajak sejumlah partai lain bergabung, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera, Partai Bintang Bulan, dan Partai Bintang Reformasi. Pertemuan pertama digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, semalam, sekitar pukul 19.30.
Hadir dalam pertemuan tertutup ini beberapa perwakilan partai, antara lain Zulkifli Hasan (PAN); Bursah Zarnubi dan Ade Daud Nasution (PBR); Mahfud Sidik, Mustofa Kamal, dan Untung Mahdud (PKS); Irgan Chairul Mahfud (PPP); Pastor Saud Hasibuan (PDS); Jhoni Alen (Partai Demokrat); dan Ali Muchtar Ngabalin (PBB). "Sedang dibicarakan (pembentukan) koalisi solusi," kata Bursah.
Meski tak terang-terangan mengatakan tujuannya untuk membentuk koalisi, Zulkifli dari PAN menjelaskan, pertemuan tertutup ini untuk mengkonsolidasikan pembahasan paket undang-undang partai politik. "Untuk mempermudah kerja pansus nantinya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, PDIP dan Golkar tengah bergandengan tangan untuk mengegolkan klausul kenaikan electoral threshold (batas minimal perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai syarat mengikuti pemilihan umum mendatang) dari 3 persen menjadi 5 persen. Hal ini tentu ditolak partai-partai kecil yang hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia tersebut. "Kami akan memperjuangkan agar partai-partai kecil juga diperhatikan haknya," kata Zulkifli.
"Ada upaya dari partai-partai yang mengaku besar untuk melanggengkan tiraninya dan membatasi ruang gerak partai kecil dan sedang," ujar Mahfud dari PKS. Ia belum bisa menjamin koalisi yang sedang digalang ini bisa permanen. Yang pasti, semua peserta sedang berupaya menyamakan visi dan misi. "Perlu ada semacam penyatuan langkah," kata Mahfud lagi.
Selain soal electoral threshold, PAN dan PPP juga mempersoalkan jumlah daerah pemilihan dan menuntut syarat sarjana bagi calon presiden. Syarat itu dicurigai sebagai upaya untuk menjegal Megawati Sukarnoputri.
Paket undang-undang politik ditargetkan selesai pada akhir tahun ini dengan melibatkan dua panitia khusus. "Kami bikin paralel (bersamaan) agar cepat selesai," kata Ketua DPR Agung Laksono.
Di kubu sebelah, isu koalisi Golkar-PDIP mulai menuai protes. Agung, yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, kemarin mengatakan, "Rapat pleno kemarin memutuskan pertemuan di Medan akan dievaluasi karena banyak protes."
Namun, Ketua PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pertalian dengan Golkar akan diteruskan. "Pertemuan semacam ini akan bergerak terus. Kan tujuannya untuk mempertegas komitmen partai terhadap tegaknya NKRI dan Pancasila serta kemajemukan bangsa. Tidak ada agenda apa-apa," ujarnya. Meski bergandengan tangan dengan Golkar, Tjahjo mengatakan PDIP tetap akan menjadi oposisi.
ERWIN DARIYANTO SANDY INDRA PRATAMA IMRON ROSYID