Insentif pajak bagi emiten diprioritaskan

BISNIS - Jumat, 08/06/2007

JAKARTA: Pemerintah belum menetapkan kenaikan pajak transaksi saham dan memilih untuk mendahulukan pengurangan pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang go public. Menurut rencana, insentif pajak itu akan diberlakukan dalam dua bulan mendatang. "Kami tidak mengumumkan pajak transaksi saham. Jadi tidak ada hari ini rencana kami melakukan pengenaan pajak itu. Ini saya tegaskan, jika pemerintah akan melakukan suatu kebijakan maka akan ada kajian dan itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan melihat dari seluruh aspek," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemarin. Dia mengatakan Departemen Keuangan tengah mempersiapkan insentif bagi perusahaan yang masuk ke bursa. "Kami sudah membicarakan tentang insentif itu dengan Bapepam, bahkan dirjen pajak sudah mempersiapkan bagaimana melakukannya. Saat ini sudah ada perhitungan mengenai berapa insentif yang dianggap pantas," tuturnya.Menkeu mengatakan pihaknya akan mencermati usulan dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) tentang perbedaan perlakuan PPh antara swasta dan publik sebesar 5%-10%. "Saya dengarkan itu dan saya perhatikan."Sebelumnya, Ketua AEI Airlangga Hartarto mengatakan penurunan pajak penghasilan menjadi 20% atau lebih rendah 5% hingga 10% bagi perusahaan publik dibandingkan perusahaan swasta lainnya, dinilai dapat menjadi insentif bagi pemodal."Minimnya perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek karena ada anggapan bahwa tidak ada keuntungan signifikan bagi mereka, misalnya pajak yang diberlakukan sama dengan swasta lainnya," paparnya.Dia mengatakan AEI optimistis jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya dapat bertambah jika diikuti dengan stimulus fiskal. Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan akan ada perusahaan dari luar yang mencatatkan sahamnya di Indonesia.

Kendalikan hot money
Secara terpisah, Menko Perekonomian Boediono menyatakan insentif pajak bagi perusahaan yang hendak masuk ke bursa ditujukan terutama untuk mendorong agar dana di pasar finansial (hot money) masuk ke sektor-sektor produktif.Dia mengatakan insentif itu diharapkan dapat menjaring emiten baru, dan karenanya menambah suplai saham yang diperdagangkan. Di saat aliran dana masuk berlimpah, suplai baru itu akan berfungsi sebagai peredam kemungkinan terjadinya lonjakan harga."Kalau banyak dana masuk, tapi suplai sahamnya sedikit, maka yang dibeli hanya saham itu-itu juga, lalu harganya naik. Tapi itu sebenarnya tidak banyak? memengaruhi sektor produktif. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan dari insentif," ujarnya di Jakarta, kemarin.
(rahayuningsih@bisnis.co.id/bastanul. siregar@bisnis.co.id)
Oleh Rahayuningsih & Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pro-kontra sikapi kenaikan PE CPO jadi 6,5%

BISNIS - Jumat, 08/06/2007

JAKARTA: Kalangan pengusaha kelapa sawit berbeda pendapat dalam menyikapi rencana pemerintah menambah pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO)? 5%. PE tambahan itu akan dikenakan jika hingga akhir Juni harga minyak goreng masih di atas Rp7.000 per kg. "Bila akhir Juni tidak ada perubahan, kami akan mengenakan PE tambahan 5% (PE sekarang 1,5%)," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu seusai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas tentang persiapan pemerintah menghadapi konferensi perubahan iklim global, di? Jakarta, kemarin.Dia mengemukakan kebijakan ini merupakan lanjutan dari program stabilisasi? harga (PSH) minyak goreng yang dilakukan beberapa minggu ini. Kenaikan PE, jelasnya, menjadi salah satu upaya pemerintah menyeimbangkan harga minyak goreng.Menanggapi rencana pemerintah itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mendukung kenaikan PE 5%, asal untuk CPO saja."Jika hal itu [kenaikan PE] jalan yang terbaik tidak apa-apa, asalkan harga domestik [minyak goreng] turun dan dikhususkan pada CPO saja." Jika kenaikan PE itu berorientasi pada penurunan harga minyak goreng dalam negeri dan tidak menekan harga di tingkat pembelian tandan buah segar petani (TBS).Kedua, PE tambahan dapat menahan laju ekspor dan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan indusri turunan CPO agar tidak semata-mata mengekspor komoditas tersebut."Sasarannya harus jelas, yakni untuk menarik investor agar bisa membuat prosesor atau downstream [industri turunan] karena adanya bahan baku, sehingga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat." Sebaliknya, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun justru menolak kenaikan PE. Alasannya, kenaikan PE itu justru tidak efektif dan lebih baik dioptimalkan program stabilisasi harga (PSH) dan dilanjutkan DMO."Dengan PE itu [kenaikan 5%] masih akan tinggi [harga minyak goreng], dan masih dibutuhkan subsidi. Bukan PE kurang tinggi, tapi justru akan menekan harga tandan buah segar [TBS] di tingkat petani." Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak mengumumkan rencana? PE karena justru akan menaikkan harga CPO dunia dan akan menimbulkan PSH tidak berjalan maksimal akibat tekanan harga dunia yang semakin tinggi.Namun, Sahat membantah jika kenaikan PE 5% akan menekan TBS di tingkat petani. Karena, saat ini masing-masing pemerintah daerah menerapkan harga pembelian TBS berdasarkan harga kenaikan CPO dunia.Namun, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad, menegaskan kenaikan PE justru akan membunuh petani kelapa sawit skala kecil di dalam negeri karena tidak lagi memperoleh keuntungan.Kenaikan PE dikhawatirkan merugikan petani. Sebab setiap kenaikan 1% PE CPO menurunkan harga TBS US$0,14 per ton. "Kalau naiknya 5%, hitung saja berapa yang harus ditanggung petani."? Bustanul Arifin, Pengamat Pertanian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengusulkan penerimaan negara hasil dari PE CPO yang baru sebesar 6,5% sebagian dapat dialokasikan ke investasi hilir serta R&D minyak sawit dari hulu ke hilir.
(M02, Aprika Rani Hernanda, Lutfi Zaenudin) (erna.girsang@bisnis .co.id/gajah.kusumo@bisnis.co.id/ lutfi. zaenudin@bisnis.co.id)Oleh Erna S. U. Girsang, Gajah Kusumo
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BI Rate turun lagi 25 basis poin; Dana global tetap masuk

BISNIS - Jumat, 08/06/2007

JAKARTA: Bank Indonesia meyakini dana global masih mengalir ke dalam negeri, sementara aliran dana Januari-Mei 2007 mencapai US$8,5 miliar pada sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, dan saham. Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Budi Mulya mengatakan aliran dana yang masuk ke dalam negeri masih dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga yang menarik. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin memutuskan BI Rate turun 25 basis poin menjadi 8,50%."Selama Januari-Mei ada flows ke instrumen SBI sebesar US$3,96 miliar, lalu SUN US$3,2 miliar, dan saham US$1,3 miliar. Kalau dijumlah sekitar US$8,5 miliar," tuturnya kemarin.Derasnya aliran dana asing itu membuat posisi terakhir dana di instrumen SBI mencapai US$6 miliar (sekitar Rp53 triliun). Sementara itu, posisi dana asing di SUN sebesar US$9,4 miliar (sekitar Rp83 triliun) dan kapitalisasi saham milik asing US$62 miliar."Ekses global itu masih tinggi dan mereka terus mencari penempatan dana di sejumlah emerging market seperti Indonesia," kata Budi.Para pemodal asing dan ekses likuiditas global, menurut Budi, melihat prospek Indonesia yang membaik diiringi oleh ketahanan fiskal, neraca pembayaran, dan imbal hasil nilai tukar rupiah yang menarik.Sementara itu, Menko Perekonomian Boediono optimistis masih akan ada ruang penurunan sampai ke tingkat 8% pada akhir tahun jika inflasi tahunan masih stabil dan terkendali di tingkat 6%.Dia menegaskan penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin dari 8,75% menjadi 8,5% sudah mengonfirmasi membaiknya stabilitas makro ekonomi sepanjang semester I/2007. "Pemerintah akan merespons langkah moneter dengan terus memperbaiki iklim investasi serta mengamankan arus barang, terutama menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok."Bloomberg menyebutkan penurunan BI Rate serta laju inflasi telah menarik minat investor asing untuk melipatgandakan aset mereka di obligasi negara.Lembaga keuangan asing, seperti Pacific Investment Management Co (Pimco)-yang merupakan pembeli surat utang emerging market terbesar di dunia-dan Prudential Investment Management diketahui menaikkan porsi investasi mereka dari 8% pada awal tahun menjadi 17,7% per Mei di obligasi negara.Dirut PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Erry Firmansyah mengatakan aliran dana yang masuk ke pasar modal menunjukkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian nasional."Itu positif bagi pasar modal, karena dapat meningkatkan nilai transaksi harian di BEJ. Maraknya aliran dana asing harus diikuti dengan penguatan fundamental dalam negeri agar dana yang masuk tidak cepat keluar."Erry menjelaskan porsi kepemilikan asing di pasar modal masih mendominasi. Namun, hal itu tidak perlu dikhawatirkan sejauh kondisi perekonomian nasional masih baik dan menjanjikan keuntungan bagi pemodal asing. Secara terpisah, Head of Research Recapital Securities Satrio Utomo menilai masuknya asing ke pasar domestik memerhatikan outlook jangka pendek, menengah, dan jangka panjang investasi di sini. Akses modal itu tentu akan membantu menopang indeks tetap berada pada level tinggi.?? Indeks harga saham gabungan BEJ kemarin ditutup pada level 2.093,81, turun 8,63 poin dari penutupan sehari sebelumnya pada level 2.102,44.RupiahAliran dana asing yang masuk juga berpengaruh positif terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Bank sentral mencatatkan rupiah dalam dua bulan terakhir ini memperlihatkan apresiasi yang cukup tajam. Volatilitas rupiah pada April sebesar 1,5, sementara pada Mei menjadi 2,5.Nilai tukar rupiah mencatatkan penguatan dari rata-rata sebesar Rp9.093/US$ pada April menjadi Rp8.838/US$. "Hari ini [kemarin] memang sempat dibuka di level Rp8.800 mendekati Rp9.000, karena tekanan pasar uang global juga demikian," ujar Budi Mulya.

(02/Bastanul Siregar/Rahayuningsih/ Pudji Lestari)
(fahmi. achmad@ bisnis.co.id /anugerah. perkasa@bisnis.co.id)
Oleh Fahmi Achmad & Anugerah Perkasa
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Peluang Calon Independen Kandas

KORAN TEMPO - Jum’at, 08 Juni 2007

Pelarangan calon independen dianggap pelanggaran konstitusi.

JAKARTA -- Perjuangan untuk mengegolkan calon independen (nonpartai) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun ini kandas. Hingga tenggat waktu pendaftaran calon gubernur kemarin, Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan keputusan untuk mengubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang tidak memberikan ruang untuk calon independen.
"Saya tidak bisa mendaftar lagi," kata Sarwono Kusumaatmadja, calon gubernur, saat mengikuti sidang uji materi Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Mahkamah Konstitusi kemarin. "Apalagi saya memilih jalur independen."
Kemarin Mahkamah Konstitusi menggelar rapat pleno pertama uji materi terhadap UU Pemerintahan Daerah yang diajukan Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Lombok Tengah, yang gagal menjadi calon pemimpin daerah independen karena undang-undang tersebut mengharuskan calon diajukan oleh sedikitnya 15 anggota DPRD. Menurut dia, ini bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak warga negara untuk dicalonkan.
Dalam sidang itu sejumlah saksi ahli diminta berbicara, di antaranya pakar hukum tata negara Harun Alrasid. "Harus diakomodasi adanya calon independen dalam pilkada," kata dia. Lagi pula, Harun melanjutkan, Pasal 28-D UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "Jadi tidak menutup kemungkinan hadirnya calon dari nonpartai." Hal yang sama dikatakan saksi pakar lainnya, Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan sidang kemarin barulah pleno pertama. Biasanya uji materi membutuhkan tiga kali pleno. Paling cepat Mahkamah akan mengambil keputusan pada akhir bulan. Namun, apa pun keputusannya nanti--mengabulkan adanya calon independen atau tidak--hal itu tak akan lagi mempengaruhi pencalonan Gubernur Jakarta karena tenggatnya telah berakhir pukul 24.00 kemarin.
Di luar ruang sidang, perdebatan juga terjadi. Menurut Ryaas Rasyid, mantan anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang menggodok undang-undang tersebut, adanya calon independen dapat menimbulkan kecemburuan partai. Ia mempertanyakan, "Partai politik saja belum tentu bisa mencalonkan, masak tiba-tiba sekumpulan individu bisa."
Bahkan anggota Panitia Khusus dari Fraksi Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, menuduh ada agenda politik kelompok tertentu dalam pengusulan calon independen ini. "Sebenarnya ada pasangan calon yang layak, tapi tidak didaftarkan partai. Kalau mau, ya, bilang saja. Masak harus tunggu adanya calon independen," ujarnya. "Ini kompetisi politik, jadi harus siap menang dan kalah."
Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida mendukung keberadaan calon independen karena di matanya ada banyak figur calon gubernur yang memiliki kapasitas tapi tak dilirik partai politik. "Individu juga berhak mencalonkan diri," kata La Ode dalam jumpa pers di gedung MPR/DPR. Ia berpendapat pelarangan individu mencalonkan diri adalah pelanggaran konstitusi, karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-D memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
RINI KUSTIANI SORTA TOBING KURNIASIH BUDI AQIDA SWAMURTI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jasa Marga Belum Diizinkan Jual Saham Tol Palimanan

KORAN TEMPO - Jum’at, 08 Juni 2007

Menurut dia, peran Jasa Marga dalam proyek Cikampek-Palimanan lebih menguntungkan jika menjadi mayoritas.

JAKARTA -- PT Jasa Marga (persero) belum mendapat izin dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menjual 15 persen saham PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsensi proyek jalan tol Cikampek-Palimanan.
"Kami sudah memasukkan surat minggu lalu ke Kementerian BUMN dan masih diproses," ujar Okke Merlina, juru bicara Jasa Marga, di Jakarta kemarin.
Namun, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan keputusan penjualan saham merupakan keputusan Jasa Marga. Menurut dia, peran Jasa Marga dalam proyek Cikampek-Palimanan lebih menguntungkan jika menjadi mayoritas.
Sofyan membantah jika disebut keputusan penjualan saham berasal dari pemerintah selaku pemegang saham, yang diambil dalam rapat di kantor Wakil Presiden. Dia berjanji akan mendalami masalah ini sebelum memberikan penjelasan yang tuntas.
Sebelumnya, sumber Tempo mengungkapkan bahwa rapat di kantor Wakil Presiden yang dipimpin Mohammad Abduh, anggota staf khusus Wakil Presiden, memutuskan Jasa Marga harus menjual 15 persen saham Lintas hanya senilai Rp 937,5 juta. Penjualan ini memuluskan rencana PLUS Expressways Berhad (Malaysia) membeli Lintas.
Wakil Ketua Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Joseph Umar Hadi menyatakan seharusnya Jasa Marga tidak menjual 15 persen saham Lintas. "Mengapa dijual? Jasa Marga jangan mundur, justru beli saja semua saham Lintas."
Joseph juga mempertanyakan berkurangnya saham Jasa Marga di Lintas dari 33 persen menjadi 15 persen. Komisi Infrastruktur, kata dia, akan mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Marga supaya menjelaskan masalah itu.
Masalah lain yang akan ditanyakan, kata dia, adalah proses penggabungan tiga ruas jalan tol menjadi satu ruas Cikampek-Palimanan pada 2005. "Hingga kini kami belum mendapat penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum mengenai soal tersebut."
Penjualan saham itu, menurut Joseph, akan mempengaruhi rencana initial public offering Jasa Marga dalam waktu dekat. Sebelumnya, seorang analis bursa saham menjelaskan, jika saham Lintas hanya dijual Rp 927,5 juta, Jasa Marga berpotensi mengalami kerugian Rp 121,76 miliar.
RIEKE RAHADIANA BUDI RIZA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bunga Bank Turun Tiga Bulan Lagi

KORAN TEMPO - Jum’at, 08 Juni 2007

" Kalau suku bunga lebih turun lagi, nanti kredit juga akan meningkat," katanya.

JAKARTA -- Bunga pinjaman bank berpeluang terus menurun setelah kemarin Bank Indonesia kembali memangkas bunga patokan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 8,50 persen dari sebelumnya 8,75 persen.
Namun, penurunan bunga pinjaman, menurut Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sukatmo Padmosukarso, diprediksi baru terjadi satu hingga tiga bulan ke depan. "Penurunan bunga tidak bisa sak deg, sat nyet (seketika)," katanya kemarin.
Direktur PT Bank Mandiri Tbk. Sentot A. Sentausa menambahkan, bunga pinjaman bank memang berpeluang turun. Namun, bank tidak bisa serta-merta langsung menurunkan bunga kredit atau pinjaman beberapa jam atau sehari setelah BI menurunkan bunga patokan. Sebab, katanya, bank masih menanggung tingkat bunga bawaan dari bulan-bulan sebelumnya. "Tunggu satu-tiga bulan lagi," ujarnya.
Dia memastikan bunga Bank Mandiri akan cenderung menurun. Dia merujuk pada langkah manajemen yang menurunkan bunga kredit hingga 100 basis poin (1 persen) sejak BI menurunkan bunga pada awal tahun lalu. "Sekarang suku bunga kredit produktif kami sekitar 13-15 persen, turun dari sebelumnya 16 persen," ujarnya.
Penurunan BI Rate kemarin adalah yang kelima sejak awal tahun ini. Waktu itu BI Rate masih berada di level 9,75 persen. "Membaiknya kondisi perekonomian lokal dan global jadi pertimbangan kami dalam menurunkan suku bunga," kata Direktur Perencanaan Strategis BI Budi Mulya saat jumpa pers di Jakarta kemarin.
Dia menyebutkan, hingga triwulan pertama 2007, perekonomian Indonesia tumbuh signifikan mencapai 5,97 persen, lebih tinggi dari perkiraan bank sentral. Laju inflasi inti tahunan (year on year) juga terkendali di level 5,62 persen, merupakan laju inflasi terendah dalam enam tahun terakhir.
Kondisi moneter juga relatif stabil, yang ditunjukkan oleh penguatan rupiah sebesar 2,9 persen dari 9.093 per dolar Amerika Serikat pada April menjadi Rp 8.800 per dolar pada Mei lalu. "Ini memberikan jaminan bagi landasan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut," ujarnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan penurunan BI Rate seharusnya bisa direspons positif oleh pelaku pasar, perbankan, dan pengusaha. Sebab, penurunan bunga bisa mengurangi biaya bisnis, biaya investasi, dan menggerakkan investasi dalam negeri." Kalau suku bunga lebih turun lagi, nanti kredit juga akan meningkat," katanya.
SURYANI IKA SARI ANTON APRIANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Serahkan Bukti Tambahan Kasus Munir

KORAN TEMPO - Jum’at, 08 Juni 2007

"Kita akan mempertajam mengenai siapa pelaku pembunuhan Munir untuk mengajukan PK."

JAKARTA -- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri kemarin menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. Dia antara lain memberikan bahan-bahan bukti tambahan dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir.
"Bahan tambahan ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Salman Maryadi, "untuk meyakinkan tim jaksa atas adanya bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) kasus Munir."
Salman menolak memberikan keterangan lebih terperinci mengenai bukti-bukti baru itu. Alasannya, tim jaksa masih akan menganalisisnya. "Saya tidak bisa menyampaikan di sini," katanya. "Kita akan mempertajam mengenai siapa pelaku pembunuhan Munir untuk mengajukan PK."
Berkaitan dengan keterangan Raymond Latuihamalo alias Ongen, yang disebut-sebut sebagai saksi kunci, Salman mengatakan hal itu tidak ada hubungannya dengan keterangan yang sudah diambil sebelumnya oleh polisi. Menurut dia, keterangan Ongen kepada kepolisian tidak akan terpengaruh oleh keterangannya di televisi. Jaksa, katanya, akan berpegang pada yang sudah disampaikan kepada polisi.
Bambang Hendarso juga menolak memberikan penjelasan mengenai bukti tambahan yang dibawanya. Ia hanya menyebutkan polisi akan memeriksa kembali Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai saksi bagi tersangka mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan. "Itu mungkin saja," ujarnya.
Pemeriksaan terhadap terpidana yang dibebaskan Mahkamah Agung itu dijadwalkan akan dilakukan hari ini pukul 10.00 WIB, setelah kemarin ia batal diperiksa dengan alasan anaknya sedang sakit. "Sebagai saksi, saya hanya akan memberikan keterangan tentang yang saya tahu," kata Polly, yang ditemui di Markas Besar Polri kemarin.
Dalam kesempatan itu Polly kembali menyatakan dirinya tak mengenal Ongen Latuihamalo. Ia bahkan mengaku belum tahu keterangan Ongen di televisi yang mengatakan melihat seseorang bersama Munir di Coffee Bean, Bandara Changi, Singapura, pada hari ketika Munir diracun.
YUDHA SETIAWAN DESY PAKPAHAN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Calon Gubernur Dituding Main Uang

KORAN TEMPO - Jum’at, 08 Juni 2007

"Saya dimintai setoran Rp 400 miliar," kata Sarwono.

JAKARTA -- Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih dua bulan lagi, tapi sejumlah kalangan menengarai adanya permainan politik uang dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Ibrahim Fahmi Badoh, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, mengatakan praktek money politics bisa terjadi sejak penjaringan calon di partai politik.
Menurut Ibrahim, peluang politik uang kali ini lebih besar karena kedua kandidat terkuat--Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo--memiliki akses atas pemerintah dan badan legislatif. "Para kandidat pasti meminta bantuan rekan-rekan mereka," kata Ibrahim kemarin.
Sarwono Kusumaatmadja, calon gubernur yang gagal mendapat tiket, mengaku tak sanggup membayar setoran ke partai. Dia mengaku pernah dimintai uang Rp 400 miliar oleh sebuah partai besar. Menurut dia, permintaan itu bisa jadi sengaja untuk menyingkirkan dirinya. "Saya tak bisa bayar. Saya tidak terpilih jadi calon di partai karena pasti ada calon lain yang menyanggupi membayar uang," katanya.
Sarwono sempat mendapat dukungan Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi belakangan dukungan dua partai ini pun gembos. PAN berbalik mendukung Fauzi Bowo.
Hingga tadi malam, yang merupakan hari terakhir pendaftaran calon gubernur, baru dua pasangan yang telah mendaftar ke komisi pemilihan umum daerah. Mereka adalah pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang didukung Partai Keadilan Sejahtera, dan Fauzi Bowo-Prijanto yang didukung koalisi partai besar.
Ihwal permainan politik uang, Ibrahim menyayangkan undang-undang yang tak mengatur ketat asal-usul dan pemakaian dana pemilihan. Selain itu, uang pun banyak mengalir lewat tim sukses bayangan. "Kandidat bisa berkelit itu political cost, bukan money politics," kata Ibrahim.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Syaiful Mujani mengatakan biaya pencalonan seorang gubernur tak bakal kurang dari Rp 50 miliar. Menurut dia, yang termahal adalah biaya kampanye, pengerahan massa, dan setoran kepada partai politik.
Semakin tak populer seorang calon, semakin mahal biayanya. Si calon, misalnya, harus menebar atribut kampanye di semua pelosok daerah pemilihan. "Adang dan Fauzi termasuk kategori itu, berangkat dari (popularitas) nol," kata Syaiful.
Saepul Tavip, koordinator tim sukses Faisal Basri, mengaku telah menghabiskan Rp 1 miliar lebih, tapi sebagian besar uang terpakai untuk sewa sekretariat, cetak atribut, dan aneka kegiatan amal. Tim Faisal juga sempat menyetor Rp 50 juta ke sebuah partai. Itu, menurut Tavip, tarif resmi bagi calon gubernur yang ingin masuk bursa. "Calon wakil gubernur bayar separuhnya," ujarnya.
Berbeda dengan calon tersingkir, calon yang mendapat tiket membantah menyetor ke partai. "Tak ada mahar. Kami memiliki kesamaan visi," kata Adang Daradjatun. Fauzi Bowo setali tiga uang. "Saya tak pakai mahar." Sejauh ini Fauzi mengaku hanya menyiapkan dana untuk kampanye. "Itu dari uang pribadi saya," ujar Fauzi beberapa waktu lalu.
MUSTAFA REZA SORTA ENI POERNOMO
____________________________________________________

Duel Adang Vs Fauzi
Meski dukungan agar calon independen bisa ikut bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta makin kuat, laju Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto tidak terbendung. Adang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi Bowo didukung oleh Koalisi Jakarta, yang dimotori Partai Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan.
Mereka dipastikan menjadi bintang dalam pemilihan gubernur yang digelar 8 Agustus mendatang. Calon-calon lainnya gagal prematur. Contohnya Agum Gumelar-Didiek J. Rachbini, yang dimunculkan Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid, yang batal maju karena tidak mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional, sehingga gagal meraih minimal 15 persen suara.

Pengganjal Calon Independen
Menurut penelitian Lembaga Survei Indonesia, 80 persen responden mendukung adanya calon independen. Namun, calon independen terganjal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengharuskan calon didukung partai politik dengan suara minimal 15 persen. Berbagai pihak mengajukan uji materiil pasal itu kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sudah terlambat karena pendaftaran ditutup kemarin malam. Mahkamah Konstitusi baru bisa mengumumkan sidang uji materiil itu paling cepat akhir bulan.

Harta Para Calon
Adang Daradjatun (2005)Rp 19,32 miliar
Fauzi Bowo (2001)Rp 16,63 miliar

Layu Sebelum Berkembang
Sarwono Kusumaatmadja-Jeffrie Geofanny(PKB-PAN, tapi PKB menarik dukungan setelah Sarwono menolak keinginan Abdurrahman Wahid berpasangan dengan Dyah "Oneng" Pitaloka.)
Agum Gumelar-Didiek J. Rachbini(Diusung PKB, tapi tidak bisa memenuhi kuota 15 persen suara karena gagal mencari koalisi.)
Faisal Basri (Tidak didukung partai)
Rano Karno(Tidak didukung partai)

PR untuk Calon
Banjir tahunan
Kemacetan lalu lintas
Jumlah penganggur yang membengkak
Wabah demam berdarah
Pendidikan murah
Kriminalitas

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Depkeu Benahi Ribuan Rekening Liar

REPUBLIKA - Jumat, 08 Juni 2007

JAKARTA -- Departemen Keuangan (Depkeu) akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk membenahi ribuan rekening liar yang saat ini tak jelas status kepemilikan maupun peruntukannya. Diharapkan, PMK tersebut terbit pekan depan.
''Keluarnya PMK ini untuk menertibkan ribuan rekening liar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan yang kita dapatkan melalui survei maupun monitoring,'' kata Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (7/6).
Peraturan itu, jelas Menkeu, memberi pedoman kepada kementerian atau lembaga pemerintahan, termasuk di daerah, dalam mengurus rekening negara. ''Yang banyak ditemukan BPK di daerah,'' kata dia.
Kementerian atau lembaga pemerintah akan diberi arahan bagaimana proses dan prosedur membuka rekening maupun melaporkan. ''Dan kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, harus ditutup. Kalau memang saldo itu adalah milik negara harus dikembalikan.''
Data Depkeu per akhir Februari 2007 menunjukkan ada 3.195 rekening tak bertuan senilai Rp 17,6 triliun. Temuan Depkeu ini lebih banyak dibanding yang berhasil ditelusur BPK, yakni 1.303 rekening senilai Rp 8,5 triliun. Namun, hingga kini Depkeu baru menutup 88 rekening liar senilai Rp 5,3 triliun.
Ribuan rekening liar yang ada itu dikategorikan dalam bentuk rekening bendahara penerimaan atau pengeluaran yang jumlahnya Rp 4,07 triliun, rekening tampungan sementara sebesar Rp 301,5 miliar, dan rekening jaminan yang mencapai Rp 2,6 triliun.
Lainnya adalah rekening titipan pihak ketiga senilai Rp 3,5 triliun, rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain Rp 2,1 triliun, rekening yang belum jelas dan belum diklarifikasi Rp 142,6 miliar, dan yang terbesar adalah rekening di lingkungan Depkeu yang ditutup tahap pertama sebesar Rp 4,7 triliun.
Pemerintah, kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Aziz, harus bersikap tegas terhadap pemegang rekening liar. ''Sanksi pidana dapat dijatuhkan ke penanggung jawab rekening yang merugikan negara,'' kata Harry.
Fakta AngkaRp 17,6 Triliun Nilai 3.195 rekening liar versi Depkeu (evy )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sisa Trauma di Alas Tlogo

REPUBLIKA - Jumat, 08 Juni 2007

Bendera setengah tiang masih berkibar di Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Kab Pasuruan, Jatim. Sepekan pascatragedi berdarah, kondisi Desa Alas Tlogo mulai normal. Masyarakat setempat mulai beraktivitas seperti biasa, meski banyak yang masih trauma. Para korban penembakan, seperti Khoirul Anwar dan Erwanto yang dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang, kondisinya juga terus membaik.
Meski serpihan proyektil peluru anggota Marinir TNI AL masih bersarang di tubuh Khoirul Anwar hingga kemarin (7/6) karena belum dioperasi, bocah yang sudah piatu itu terlihat segar. Selang di dadanya pun sudah dibuka. Dia tidak lagi sering merengek dan menangis.
Membaiknya dua pasien korban tembak itu, membuat pihak RSSA berencana memindahkan mereka dari ruang isolasi 13 ke ruang inap biasa. Alasan rumah sakit, sebagaimana diungkapkan Humas RSSA Malang, Sri Endah Noviayanti, agar keluarga korban bisa leluasa mengunjunginya. Kerabat korban penembakan itu selama ini memang banyak yang hendak menjenguk. Namun, mereka dibatasi.
Sementara kondisi masyarakat di Desa Alas Tlogo juga sudah berangsur-angsur normal. Mereka yang umumnya petani mulai menggarap ladang-ladang yang disengketakan TNI AL. Murid-murid SD pun sudah banyak yang kembali belajar di sekolahnya. Hanya, di antara mereka banyak yang diantar orang tuanya.
Maklum, masih banyak yang mengaku trauma. ''Sebenarnya kami masih sangat khawatir, kejadian penembakan terjadi lagi. Makanya, saya masih tidak berani jauh ke dalam ladang mencari rumput,'' ungkap Madani salah seorang warga Lekok yang diamini Mu'alim.
Hanya, dia mengaku sangat tidak mungkin menghentikan kegiatannya sehari-hari itu. Alasannya, sumber pendapatan sehari-hari semua warga Lekok yang mayoritas petani itu ada di ladang yang disengketakan itu. ''Kalau tidak kerja, dari mana kami makan,'' tutur Mu'alim. Ketakutan serta kehawatiran itu memang tidak hanya dialami Mu'alim dan Madani. Hampir semua warga masih takut. Sebab, tragedi penembakan yang dilakukan 13 anggota Marinir TNI AL yang menewaskan empat warga sipil itu benar-benar menyayat pilu mereka.
Bagaimana tidak pilu, empat nyawa warga sipil melayang. Mereka adalah Dewi Khotijah (30 tahun), Mistin, Sutam, dan Rohkman yang selama ini dikenal dekat dengan anggota Marinir yang bertugas di kawasan tersebut. Bahkan, Dewi Khotijah selama ini hampir setiap hari memberikan suguhan berupa makan, minum, dan menyediakan tempat shalat bagi mereka.
Namun, kebaikan Khotijah itu justru dibalas dengan tembakan maut. Wanita yang sedang hamil empat bulan ini tewas mengenaskan di ujung senapan anggota Marinir. Kepalanya di sisi kanan pecah. Mata kanan dan sebagian otaknya berhamburan di dalam rumahnya. Kepergian yang memilukan itu membuat ibunya, Sundari, histeris sampai berkali-kali pingsan, tidak sadarkan diri.
Begitu juga suaminya, Sahid. Dia yang berusaha menyelamatkan anak pertamanya, Lutfianto, hanya bisa meratapi kepergian istrinya. Bahkan, hingga kini dia masih terlihat shock. Kondisi serupa dialami keluarga Samad. Putrinya, Mistin, meninggal dunia diberondong peluru ketika menggendong anaknya yang bernama Khoirul Anwar.
Perasaan serupa juga dialami keluarga Sariyep. Suaminya, Sutam (40 tahun), ditembak anggota Marinir di depan matanya. Ibu satu anak ini tidak habis pikir, mengapa suaminya ditembak hingga mati. Sehingga, dia sampai saat ini belum mau makan. ''Ibu masih mengurung diri terus, tidak mau makan,'' kata Siti Sulihah, putri dari pasangan Sariyep-Sutam ini.
Sulihah, gadis berusia 13 tahun ini, juga tidak henti-hentinya menangisi kepergian ayahnya. Apalagi, melihat sang ibu terus mengurung diri meratapi kepergian suaminya. Kisah sedih mereka itu, bermula ketika warga meminta buldozer milik PT Rajawali tidak meratakan lahan milik warga.
Namun, permintaan tersebut justru dibalas dengan tembakan anggota Marinir setelah mendapatkan komando dari komandannya. Warga yang meminta agar tanamannya tidak diratakan itu bukannya tanpa alasan. Mereka mengaku memiliki bukti-bukti lengkap tentang kepemilikan tanahnya. Kades Alas Tlogo, Imam Supnadi, mengakui soal bukti-bukti kepemilikan itu. Selama ini, warga Desa Alas Tlogo memang paling gencar mempermasalahkan tanah yang diklaim milik TNI AL tersebut, karena mereka merasa punya bukti kuat kepemilikannya.
Namun, klaim warga berujung getir. Sebab, kasus yang sempat dibawa ke Pengadilan Negeri Bangil pada 12 Maret 2007, justru mentah. PN Bangil menolak gugatan warga. Alasannya, TNI AL dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah itu, karena memegang sertifikat yang dikeluarkan BPN Malang tahun 1993.
Warga pun banding atas putusan tersebut. Namun, putusan banding belum turun, tragedi berdarah terjadi. Karena itu, masyarakat dan beberapa tokoh meminta agar penyelesaian kasus tersebut diselesaikan di tingkat elite. Apalagi, kasus sengketa tanah ini tidak hanya melibatkan satu desa, namun 11 desa yang ada di tiga kecamatan di Pasuruan. Seperti Kecamatan Nguling, Lekok, dan Grati.
Bupati Pasuruan, Jusbakir, pun berharap senada. Menurut dia, kasus yang menewaskan warganya harus diselesaikan pemerintah pusat. ''Kami akan mengirim surat ke pemerintah, agar tanah itu diserahkan warga. Puslatpur TNI AL akan kami usulkan dipindah ke daerah lain,'' ujar dia. Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, Ahad (3/6). Dia menjelaskan sengketa tanah yang melibatkan warga dan TNI sebagaimana yang terjadi di Pasuruan tidak bisa diselesaikan di daerah. (aji )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pintu Calon Independen Perlu Dibuka

REPUBLIKA - Jumat, 08 Juni 2007

JAKARTA -- Peneliti bidang politik dari LIPI, Syamsudin Haris, berpendapat tidak ada ketentuan di UUD 1945 yang melarang pencalonan kepala daerah secara perseorangan atau independen. Karena itu, pintu bagi calon independen perlu dibuka, setidaknya hingga 5-10 tahun mendatang, sembari menunggu sehatnya mekanisme pencalonan melalui partai.
''Dalam UUD 1945 tidak ada pasal yang membatasi calon perseorangan,'' kata Syamsudin ketika memberi keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang pleno pertama uji materiil UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (7/6).
UU Pemda, kata dia, juga tidak memuat ketentuan yang menyebutkan partai politik (parpol) sebagai satu-satunya wadah dalam pencalonan kepala daerah.
Hal senada juga diungkapkan saksi ahli lain, guru besar ilmu politik UI, Ibramsyah. Dia menganalogikan penghilangan calon independen dalam pilkada sama halnya dengan meniadakan salah satu sisi dari demokrasi. Anggota Komisi III DPR, Nusyahbani Kantjasungkana, dalam kesempatan yang sama mengakui mekanisme pencalonan di parpol sangat tidak sehat dan tak jelas arahnya ke mana. Faktanya, kata dia, koalisi parpol yang dibangun hanya untuk memenangkan pemilu, tapi tidak memenangkan platform mereka.
Jika mekanisme parpol sehat, semestinya mereka mencalonkan pejabat publik yang memenuhi platform partai. Harapannya, dengan hal itu perolehan suara pada pemilu berikutnya meningkat. ''Ini logika politik yang sehat.''
Dalam sidang yang sama, hadir pula Faisal Basri, calon independen yang tak lolos seleksi parpol. Belajar dari pengalamannya saat melamar ke enam partai, Faisal menyimpulkan mekanisme pencalonan yang disaring parpol tak memberi kepastian.
Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, memberi waktu tujuh hari kepada semua pihak melengkapi keterangan saksi ahli secara tertulis beserta kesimpulannya. Sidang putusan akan dijadwalkan kembali setelah kelengkapan tersebut diterima MK.
Di Gedung DPR/MPR, Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, menegaskan, calon independen merupakan cermin hak politik rakyat. Bila dilarang, berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. ''Calon parpol sekarang hanya mengusung kepentingan partai, bukan masyarakat.'' Hak berpolitik dan bernegara, tambahnya, dijamin pasal 28D ayat 3 UUD 1945. (ann/wed/ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Setahun Warga Terintimidasi'

REPUBLIKA - Jumat, 08 Juni 2007

Semua aksi Marinir bisa menjerat tanggung jawab komando tertinggi.

JAKARTA -- Sebelum berpuncak pada tragedi hujan peluru tajam dari senjata prajurit Marinir yang merenggut empat nyawa sipil pada 30 Mei lalu, sedikitnya ada lima peristiwa intimidasi sepanjang 2006 yang dialami warga Alastlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Yaitu mulai 29 Maret, 6 April, 6 Juli, 20 November, dan 14 Desember.
Itulah isi laporan penyelidikan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang diungkapkan dalam jumpa pers bersama mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/6). Beberapa LSM lokal juga ikut terlibat dalam investigasi tersebut.
Sementara pada 2007, lanjut laporan itu, tercatat dua kasus teror, yakni pada 10 Januari dan 5 Maret. Semua itu sangat menggelisahkan warga Desa Alastlogo, yaitu penduduk di atas lahan yang kepemilikannya diklaim TNI AL untuk dibuat pusat latihan tempur (puslatpur).
''Rangkaian kekerasan sejak setahun lalu itu berupa pengambilan paksa alat pertanian warga, perusakan kebun dan barang (batu bata) oleh tank-tank Marinir, pematokan lahan, bahkan sampai pemukulan. Aksi itu sempat mengundang dua kali protes warga dengan memblokir jalan provinsi,'' bunyi laporan LSM itu.
Kemudian empat hari menjelang peristiwa penembakan maut pada akhir bulan lalu, warga Desa Alas Tlogo, mengalami intimidasi beruntun dan ancaman penembakan saat Marinir mengawal pengerjaan lahan oleh PT Rajawali Nusantara. ''Saat itu warga meminta Rajawali Nusantara menghentikan pengolahan lahan, namun dijawab Marinir bahwa perintah atasan harus terus dilakukan,'' kata Koordinator Kontras, Usman Hamid.
Sedangkan dari kesaksian warga bernama Musniatun dan Munaji, yang berdiri 1,5 meter dari komandan Marinir saat peristiwa penembakan, terungkap, Marinir hanya mendapatkan ancaman verbal, bukan senjata tajam seperti dituduhkan TNI selama ini. Jumlah warga yang berkumpul di lokasi pun hanya 50-60, bukan 300. Yang lain hanya berdiri di halaman rumah.
Arah penembakan ternyata ditujukan pada beberapa warga yang vokal. Dari titik awal kejadian, Marinir maju hingga 50-60 meter. Mayoritas luka diderita warga juga di belakang tubuh sehingga menegaskan bahwa mereka dikejar, dipukul, dan ditembaki dari belakang, bukan menyerang Marinir. Usman menyimpulkan, Marinir telah menggunakan kekuatan berlebihan. ''Ini dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat,'' ujarnya.
Dia juga mendesak dibawanya kasus ini ke peradilan umum bahkan peradilan HAM. ''Komandan Marinir/TNI AL dalam garis komando sampai unit pasukan pelaku penembakan patut diduga mengetahui bahwa peristiwa itu akan terjadi, tetapi tidak mengambil tindakan pencegahan,'' kata Usman.
Bisa jerat PanglimaMantan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, mengingatkan, pengertian pelanggaran HAM berat dalam UU Peradilan HAM adalah terencana, sistematis, atau meluas. ''Jadi (kasus) ini juga akan bisa menuntut tanggung jawab komandan. Jangan hanya mengorbankan prajurit rendahan. Tuntutan bisa sampai Panglima TNI, tak hanya komandan Korps Marinir.''
Namun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, menanggapi, saat ini rezim hukumnya adalah peradilan militer. ''Biarlah POM TNI AL yang menangani.(rto/djo )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Adang dan Fauzi Daftar Pilkada

REPUBLIKA - Jumat, 08 Juni 2007 8:05:00

JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta dipastikan berlangsung sesuai jadwal. Kekhawatiran semula pilkada hanya diikuti satu pasang calon gubernur (cagub) dan calon wagub tak terbukti.
Hingga masa pendaftaran ditutup pukul 24.00 WIB, dua pasang calon yang diusung partai politik (parpol) telah mengembalikan formulir pendaftaran beserta kelengkapan administrasinya. Demikian pula dengan para calon independen.
Pasangan yang diusung PKS, Adang Daradjatun-Dani Anwar, mengembalikan formulir pendaftaran ke KPUD DKI sekitar pukul 20.00 WIB, sekaligus menjadi pendaftar pertama. Adang-Dani didampingi Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Triwisaksana.
''Kami mendengar berbagai informasi yang mengatakan bahwa ada satu pasangan calon lain yang mendaftar. Karena itu, kami siap ikut serta pilkada,'' kata Triwisaksana memberi alasan. Sehari sebelumnya, PKS sempat membuka opsi menunda pendaftaran Adang-Dani kalau jumlah calon hanya dua.
Cagub, Adang Daradjatun, mengatakan, telah memiliki strategi untuk memenangi pilkada. ''Siapa pun calon yang maju, kita persilakan. Dengan kita mendaftar, berarti kita telah ikuti asas yang ada,'' katanya.
Setelah pasangan Adang-Dani mendaftar, lima calon independen juga mendatangi KPUD untuk mengembalikan berkas formulir pendaftaran. Mereka adalah Kwee Siong Wei tanpa pasangan, Suryanto tanpa pasangan, Mulyo Wibisono-Teddy Suratmadji, Tjuk Sugiarto-HA Widodo, dan Adia Munandar-Rahmadi Mamudi.
Sementara, pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto datang ke KPUD sekitar pukul 22.20 WIB. Bila pada deklarasi 1 Juni 2007 pasangan itu didukung 13 parpol, saat mendaftar kemarin dukungan bertambah menjadi 20 parpol, termasuk PKB dan PAN. ''PKB pasti mendukung, tapi saat ini sedang menyelesaikan proses administrasinya,'' jelas Foke.
Para pendukung Agum Gumelar, cagub yang didukung PKB, klaim dia, telah mengalihkan suara ke Foke. Latar belakang pencalonannya, kata Foke, karena pilkada kali ini merupakan yang pertama dipilih langsung oleh rakyat. ''Saya berkomitmen untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, melanjutkan proses pembangunan sebelumnya, dan berusaha memahami aspirasi warga,'' janjinya.
Dia yakin bakal memperoleh dukungan masyarakat Jakarta yang dibuktikan dengan dukungan 20 parpol. ''Saat Pemilu 2004, total suara yang diraih mencapai 75 persen.''
Sekitar pukul 23.10 WIB, calon independen Sarwono Kusumaatmadja-Jeffrie Geovani mendaftarkan diri ke KPUD. Menurut ketua tim sukses Sarwono-Jeffrie, Uncu Natsir, suara yang diraih Sarwono pada Pemilu 2004 sebagai anggota DPD sebesar 455.550 pemilih. ''Jumlah suara ini lebih besar dari Golkar, PPP, PKB, PAN, PDS, dan PBR.''
Ketua KPUD DKI, Juri Ardianto, mengatakan, pihaknya menerima siapa pun yang mendaftarkan diri. Masalah disahkan atau tidak, katanya, itu tergantung hasil verifikasi. ''KPUD rencananya mengesahkan calon kepala daerah resmi beserta pilkada 2007 pada 1 Juli,'' kata Juri.
Kemarin siang, satu pasangan cagub sempat dideklarasikan PKB, yakni Agum Gumelar-Didik Rachbini. Ketua Dewan Syura DPP PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengklaim pasangan tersebut meraih dukungan 17 persen suara. Meski, Gus Dur tak merinci dukungan parpol, selain PKB dan PAN.
Namun, Ketua DPW PAN DKI, Andi Anshar, menyatakan, dukungan PAN telah dialihkan ke pasangan Foke-Prijanto. Menurut Andi, Agum tak mampu menggalang 15 persen suara hingga pukul 24.00 WIB yang dijadikan syarat oleh PAN. (ind )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

G-8 Gagal Capai Kesepakatan; AS Tetap Menolak Usulan Kanselir Jerman

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Heiligendamm, Kamis - Keinginan Kelompok Delapan Negara atau G-8 untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca makin sulit terwujud. Meski pertemuan baru saja dibuka, pembahasan isu perubahan iklim sudah mentok. AS tetap menolak usulan Jerman mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen pada tahun 2050.
Sikap dan posisi AS tentang isu perubahan iklim tidak berubah. Meski demikian, menurut Presiden AS George W Bush, Kamis (7/6), AS siap menjadi pihak yang memimpin perlawanan terhadap perubahan iklim. Namun, ternyata kesediaan AS itu bersyarat. Bush bersikeras minta agar China dan India juga terlibat dalam kesepakatan apa pun tentang pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.
Alasan Bush, dalam kesepakatan apa pun negara berkembang tetap harus ikut terlibat, apalagi, kata Bush, selama ini kelompok negara berkembang dianggap sebagai penghasil polusi terbesar. "Peran kami ini sebagai jembatan rakyat di Eropa, India, dan China. Jika kita ingin bernegosiasi dengan mereka, penting memberi kesempatan menentukan target internasional. Tahun 2008, penghasil emisi gas rumah kaca harus bersatu. Takkan ada perubahan jika China dan India tak ikut terlibat," kata Bush.
Menanggapi pernyataan Bush, Perdana Menteri (PM) India Manmohan Singh menyatakan, upaya-upaya untuk menanggulangi pemanasan global sebaiknya tidak merintangi seluruh proses pembangunan negara miskin. Komentar PM Singh menjadi indikasi sikap India yang ragu-ragu dalam menerima persyaratan apa pun. Ada kekhawatiran upaya-upaya itu bisa memperlambat perkembangan India yang cepat.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri India menyatakan, alokasi pengeluaran untuk memperlambat pemanasan global "harus bisa dibagi dengan adil". Hal ini bukan hanya salah India, tetapi juga negara-negara lain. Pasalnya, dalam catatan tahun 2000, India hanya memproduksi 4 persen emisi gas rumah kaca global. Banyak pihak percaya sejak perkembangan ekonomi India melejit gila-gilaan, emisi gas rumah kaca juga diyakini meningkat tajam. India bukan anggota G-8, tetapi diundang untuk hadir di pertemuan G-8 bersama dengan Brasil, China, Meksiko, dan Afrika Selatan.
Seusai pertemuan G-8, para pemimpin negara menyepakati adanya pengurangan "penting" emisi gas rumah kaca dan menjaga kesepakatan pasca-Protokol Kyoto tahun 2009. "Kami sepakat dan sadar emisi karbon dioksida harus dihentikan terlebih dahulu. Kemudian harus disusul pengurangan penting lainnya," kata Kanselir Jerman Angela Merkel kepada wartawan.
Negara-negara anggota G-8 juga sepakat "mempertimbangkan" usulan dari Jerman tentang pengurangan emisi gas rumah kaca sampai 50 persen tahun 2050. Namun, para pemimpin tampaknya tidak menunjukkan komitmen yang lebih jelas. Padahal, selama ini Merkel telah berusaha keras memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca global dalam teks G-8.
Menurut Merkel, pengurangan emisi gas rumah kaca sangat penting agar suhu global tidak akan meningkat hingga lebih dari 2 derajat Celsius di atas ambang tingkat pre-industri. Jika itu terjadi, dalam pandangan Uni Eropa, hal itu akan memicu perubahan "berbahaya" dalam sistem iklim.
Dalam kesempatan yang terpisah, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy juga bersikeras meminta agar G-8 segera menetapkan target internasional yang jelas untuk bisa mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. "Kita sekarang harus menetapkan target yang jelas sesuai tingkat internasional. Target ini tidak bisa dinegosiasikan. Peran PBB juga tidak bisa ditawar. Kepada rekan AS, kami tidak bisa lagi menunggu. Kita sudah cukup lama menunggu," kata Sarkozy.
Alihkan perhatian
Bush sekaligus juga menyangkal tudingan bahwa AS tidak mau berbuat apa-apa dalam melawan perubahan iklim. AS telah banyak berbuat dan terbukti tingkat emisi gas rumah kaca di AS menurun tahun lalu. "Yang penting adalah kami masih tetap mengutamakan lingkungan tanpa harus meninggalkan perkembangan teknologi yang paling baru," ujarnya.
Tanpa bermaksud mengesampingkan masalah lingkungan, Bush meminta G-8 untuk tetap memerhatikan isu-isu kemanusiaan, termasuk pemberian bantuan bagi Afrika. "Isu emisi memang sangat penting. Negara-negara kaya dan sejahtera juga harus bisa menyelamatkan hidup orang lain di negara lain," kata Bush.
Sampai saat ini AS adalah anggota G-8 satu-satunya yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto PBB yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca maksimal sampai tahun 2012. Bush berencana mendorong 15 negara penghasil polusi terbesar di dunia untuk menyepakati pengurangan emisi itu pada akhir tahun 2008.
Senada dengan pernyataan Bush, PM Inggris Tony Blair juga menekankan ada perkembangan dalam pertemuan di kawasan wisata Heiligendamm di Jerman utara itu. "Saya kira ada poin penting yang kami sepakati sehingga bisa mengurangi emisi dengan cara tepat," ujarnya.
Isu serius
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemanasan global mempunyai dampak serius bagi Indonesia yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, pemanasan global bisa menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Pemanasan global dan perubahan iklim berdampak pada pola tanam petani, kemunduran masa tanam, dan gagal panen.
Saat berpidato pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rabu, Presiden Yudhoyono menyatakan, pemerintah harus mengambil kebijakan efisiensi energi dan mendorong penggunaan bahan bakar terbarukan. Selain itu, membuat program penyesuaian musim tanam dari pola iklim setempat, mengembangkan tanaman tahan kering, dan efisiensi pemakaian air irigasi.(REUTERS/AFP/AP/INU/LUK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kunjungan ke China: Jusuf Kalla Disambut Upacara Kenegaraan

Jumat, 08 Juni 2007

Beijing, Kompas - Tiga kali kunjungan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam dua tahun terakhir menimbulkan impresi kepada Pemerintah China. Pada kunjungan ketiga hari Kamis (7/6), Wapres disambut dengan upacara kenegaraan di pelataran Balai Agung Rakyat oleh Wapres China Zeng Qinghong.
Upacara kenegaraan yang dilangsungkan di pelataran timur Balai Agung Rakyat membuat Lapangan Tiananmen ditutup sementara. Para pengunjung yang biasanya memadati lapangan untuk menuju "Kota Terlarang" terpaksa menyaksikan dari kejauhan.
Saat memulai pertemuan bilateral, Wapres China Zeng Qinghong secara terbuka menyatakan penghormatan kepada Jusuf Kalla yang secara sungguh-sungguh mempererat hubungan di antara kedua negara. "Tiga kali kunjungan dalam masa dua tahun menunjukkan perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla bagi peningkatan hubungan antara Indonesia dan China," kata Zeng.
Duta Besar Indonesia untuk China, Sudrajat, sebelumnya menyampaikan, hubungan ekonomi di antara kedua negara meningkat sangat pesat. Tahun 2006, nilai perdagangan di antara kedua negara telah mencapai 19,06 miliar dollar AS.
"Apabila Wapres menginginkan pada tahun 2008 nilai perdagangan mencapai 20 miliar dollar AS, saya yakin pada tahun itu nilai perdagangan bahkan akan bisa mencapai 22 miliar dollar AS," ujar Sudrajat.
Sudrajat menambahkan, keinginan Wapres untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar 10.000 megawatt (MW) diperkirakan akan segera bisa terpenuhi. Hingga saat ini kontrak yang sudah disepakati dengan perusahaan China sudah mencapai 5.700 MW.
Sarat bisnis
Kunjungan Wapres ke China sarat dengan pembicaraan bisnis. Kemarin Wapres menerima kunjungan dari pimpinan China Railway Engineering Corporation (CREC) dan China National Overseas Engineering Corporation (Covec), Sino Hydro Corporation, serta China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
CREC dan Covec berniat untuk ikut dalam pembangunan rel kereta api (KA) di Indonesia. Pertengahan Mei lalu, mereka sudah menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan 517 kilometer (km) rel kereta api di Kalimantan Tengah dengan Gubernur Teras Narang.
Kemarin, Gubernur Riau Rusli Zainal menyampaikan keinginan untuk juga membangun jaringan rel kereta api di daerahnya. "Di Provinsi Riau kami membutuhkan jaringan kereta api untuk mengangkut hasil bumi. Bayangkan, untuk kelapa sawit saja kami memiliki 1,5 juta hektar perkebunan yang sudah berproduksi. Belum untuk pulp and paper. Jaringan jalan yang ada sudah tidak memadai untuk bisa mengangkut hasil bumi itu," kata Zainal.
Menurut Zainal, setidaknya daerahnya membutuhkan pembangunan rel kereta api sepanjang 400 km. Jaringan rel kereta itu akan menghubungkan Dumai-Duri-Pekanbaru-Muara Jambi di Provinsi Jambi.
Gubernur Riau menyadari investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu tidak sedikit. Presiden CREC Li Changjin menjelaskan, untuk pembangunan setiap kilometer rel kereta untuk KA dengan kecepatan 250 km per jam dibutuhkan sekitar 15 juta dollar AS. Biaya itu akan lebih murah untuk KA yang kecepatannya lebih rendah dari itu.
"Saya memperkirakan kebutuhan biaya sekitar Rp 3 triliun. Saya kira bagi Riau itu merupakan investasi yang wajar karena memang itu kebutuhannya. Namun, sekali lagi tentunya harus dilakukan pengkajian lebih mendalam dan kami pun akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kereta Api," kata Zainal.
Kebijakan Satu China
Dalam pertemuan bilateral, Wapres China mempertanyakan sikap Indonesia berkaitan dengan "Kebijakan Satu China". China keberatan dengan diizinkannya pesawat Presiden Taiwan mendarat di Batam belum lama ini.
Jusuf Kalla menegaskan, kebijakan Indonesia terhadap China tidak berubah. Kalaupun Indonesia berhubungan dengan Taiwan, itu terbatas pada urusan perdagangan dan investasi serta menjaga kepentingan 100.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia MS Hidayat menilai, hasil pembicaraan bilateral cukup konstruktif. Pemerintah China menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk bisa memenuhi swasembada pangan.
China juga menawarkan tambahan pinjaman 200 juta dollar AS dari pinjaman 800 juta dollar AS yang sudah diberikan dan antara lain dipakai untuk membangun Bendungan Jatigede di Jawa Barat dan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura). (TOM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kasus Indosat; Pemeriksaan Awal Bapepam: Tidak Ada Pelanggaran

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK menilai transaksi derivatif berupa lindung nilai (hedging) PT Indosat Tbk merupakan hal yang wajar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tetapi, otoritas pasar modal tetap akan meneliti kasus Indosat ini.
"Kami telah bertemu direksi Indosat dan akuntan publik yang memeriksa laporan keuangannya. Berdasarkan keterangan mereka, langkah lindung nilai terhadap utang dollar AS perseroan adalah hal yang wajar dan tak melanggar aturan. Itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian terhadap fluktuasi kurs rupiah," kata Fuad Rahmany, Ketua Bapepam, Kamis (7/6), di Jakarta.
Kasus Indosat mencuat awal pekan ini, ketika anggota Komisi XI DPR, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan mengatakan, Indosat diduga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 323 miliar akibat salah kelola dalam transaksi derivatif pada tahun 2004-2006.
"Bapepam masih akan menelaah kasus ini. Namun, dari akuntan publik, Ernst & Young telah menyatakan transaksi derivatif itu wajar," ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck mengatakan, kebijakan lindung nilai itu untuk mengelola potensi risiko dari fluktuasi kurs. Itu praktik umum yang dilakukan perusahaan di seluruh dunia yang memiliki utang valas, sementara pendapatan usahanya dalam mata uang lokal. "Perseroan memiliki kebijakan lindung nilai paling sedikit 50 persen dari total utang dalam denominasi dollar AS. Pada akhir triwulan I-2007, kewajiban jangka panjang Indosat dalam dollar AS berjumlah 584 juta dollar AS. Sebanyak 400 juta dollar AS atau 69 persen di antaranya telah dilakukan program lindung nilai," ujar Wong.
Kerugian derivatif, sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan tahun 2004 sampai 2006, sebesar Rp 653 miliar. Porsi yang belum terealisasi merupakan transaksi atas nilai pasar wajar (marked to market) yang berjumlah lebih dari 50 persen.
"Dalam hal lindung nilai ini, untuk sisi utang kami mungkin merugi, namun dari sisi pendapatan kami meraih keuntungan. Jadi, sebaiknya dilihat dari sisi kerugiannya saja," kata Wong.
Sementara itu, Dradjad Wibowo berpendapat, lindung nilai memang hal yang wajar. Tetapi, jika menimbulkan kerugian demikian besar, patut dipertanyakan, apakah mengandung unsur kelalaian atau kesengajaan. (OTW/TAV/JOE)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Perjalanan: Visualisasi Mimpi dan "Sense of Details"

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Suryopratomo

Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Beijing Municipality Planning Exhibition, Kamis (7/6) pagi, tampak biasa-biasa saja. Wapres diperkenalkan mengenai ibu kota Beijing baik masa lalunya maupun masa kini.
Kesan itu menjadi berubah ketika Wakil Presiden (Wapres) beserta rombongan terbatas diminta masuk ke dalam satu ruangan untuk menonton sebuah film pendek. Dalam bioskop kecil yang dilengkapi tempat duduk bergerak, Wapres diajak untuk melihat Beijing masa depan.
Beijing 1 Oktober 2069 atau 120 tahun setelah Republik Rakyat China berdiri mampu divisualkan secara jelas. Penonton diberi gambaran yang lebih nyata mengenai pembangunan yang akan dilakukan Beijing dan seperti apa keadaan ibu kota China itu 62 tahun yang akan datang, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mereka kuasai.
Sebuah mimpi memang. Namun, mimpi mereka itu tidak hanya diucapkan sehingga menjadi abstrak dan sulit ditangkap dengan jelas oleh nalar, tetapi mimpi yang mampu membawa setiap orang masuk dalam kenyataan yang harus diraih.
Kalau China dalam masa 18 tahun sejak Deng Xiaoping melancarkan pembaruan bisa berkembang maju seperti sekarang, memang menjadi tidak mengherankan. Sebab, baik yang namanya pemimpin maupun para pemikir di negeri ini mampu menerjemahkan mimpi-mimpi mereka dalam bentuk visual sehingga mampu dicerna rakyatnya.
Sungguh sangat mereka sadari bahwa manusia pada hakikatnya selalu berpikir secara visual. Jutaan bahkan miliran pikiran yang bergerak dalam otak manusia direfleksikan secara visual.
Disiplin profesi
Arah masa depan yang lebih jelas ingin dicapai itu membuat semua orang di China menjadi hidup dalam kepastian. Itulah yang kemudian membuat setiap orang menjadi berani dengan pilihan hidupnya.
Kedisiplinan terhadap profesi menjadi sangat terasa. Apa pun pekerjaan yang dilakukan, entah itu menjadi polisi, dosen, pengusaha, atau menjadi birokrat dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan penuh kebanggaan. Penghargaan terhadap orang bukan diukur oleh materi yang dimiliki, tetapi oleh karya yang dihasilkan.
Kebanggaan terhadap profesi itulah yang membuat setiap orang lalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di bidangnya. Ketika setiap orang secara bersama-sama melakukan hal itu, tidak usah heran apabila hasilnya menjadi signifikan dan membawa kemajuan. Perbuatan baik yang dilakukan 1,3 miliar orang niscaya akan memberi kemajuan bagi seluruh negeri.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof Komaruddin Hidayat merasakan kedisiplinan masyarakat China dalam menjalankan profesinya.
Kalau kita coba bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, Komaruddin menangkap keadaan yang sebaliknya. Di Indonesia orang cenderung untuk "lompat profesi".
"Coba saja lihat ada penyanyi yang baik lalu mencoba pindah menjadi pemain sinetron. Ada dosen yang bukan menekuni bidang ilmunya, tetapi malah ingin menjadi birokrat. Ada pengusaha yang mau menjadi politisi," kata Komaruddin.
Dengan kondisi seperti itu, memang tidak keliru apabila kita menjadi bangsa yang tidak pernah memiliki keahlian khusus. Bahkan, ada semacam joke yang mengatakan, "Bangsa Indonesia mampu melakukan apa saja, kecuali apa yang menjadi tanggung jawabnya." Sebuah satire yang terasa ironis.
Belajar ke China
Tidak salah apabila memang kita diajarkan untuk tidak perlu ragu kalaupun harus belajar ke China. Negeri dengan sejarah panjang 3.000 tahun itu telah melewati pasang surut yang luar biasa. Dari pengalaman sejarahnya itulah kemudian bangsa China berupaya untuk maju.
Salah satu kekuatan yang lain dari mereka adalah kemampuan untuk memahami sesuatu dengan sangat detail. Dengan sense of details, bangsa itu mampu memahami apa pun dengan rinci.
Kunjungan Wapres ke Beijing Municipality Planning Exhibition lagi-lagi menunjukkan kondisi itu. Bagaimana detail kota Beijing seluas 300 kilometer persegi bisa diterjemahkan dalam maket kota yang sesungguhnya di sebuah lantai bagian dari gedung tempat ekshibisi itu.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kagum terhadap maket kota yang dibuat. Menurut dia, semua ini bisa dilakukan karena adanya kebijakan kota yang sangat jelas.
"Pembangunan kota tidak akan pernah bisa berjalan baik apabila keputusan dari kepala daerah selalu berubah," kata Djoko Kirmanto.
Pembangunan akan berjalan baik apabila ada arah kebijakan yang bersifat jangka panjang. Dan, arah itu bukan hanya sekadar diucapkan, tetapi juga divisualkan sehingga setiap orang bisa mengerti akan arah yang dituju pembangunan jangka panjang itu.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Fauzi Bowo dan Adang Mendaftar; Pintu Calon Independen Tertutup

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Jakarta, Kompas - Persidangan tahap awal di Mahkamah Konstitusi atau MK, Kamis 7 Mei 2007, yang belum mengeluarkan putusan soal calon independen akhirnya membuyarkan spekulasi politik mengenai akan diperpanjangnya masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.
Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar, Kamis, mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta. Adang-Dani datang lebih dulu, sekitar pukul 20.00, sedangkan Fauzi-Prijanto pukul 22.30.
Fauzi-Prijanto datang ke KPU Jakarta bersama 20 pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Jakarta. PAN dan PKB yang sebelumnya mengusung calon Agum Gumelar-Didik J Rachbini akhirnya ikut bergabung dalam Koalisi Jakarta.
PKB akhirnya mendukung Fauzi Bowo-Prijanto. Siang harinya, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid menyatakan, mendukung Agum Gumelar-Didik J Rachbini. Namun, setelah PAN menyatakan memberi suara untuk Fauzi, Agum tak jadi mendaftarkan diri ke KPUD karena kurang memenuhi syarat, minimal 15 persen suara.
Fauzi kepada pers semalam mengatakan, 20 parpol itu didukung 75 persen suara di DPRD DKI Jakarta. Fauzi berjanji membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara Adang didampingi Dani Anwar dan rombongan pengurus DPW PKS DKI datang ke KPUD pukul 20.00 untuk mendaftarkan diri. Mereka diterima Ketua KPU Jakarta Juri Ardiantoro. Ketua DPW PKS DKI Tri Wicaksono menegaskan, pasangan Adang-Dani Anwar siap menghadapi oligarki elite partai.
Sebelumnya, PKS sempat mewacanakan akan menunda pendaftaran Adang sambil menunggu putusan MK. Sementara kubu Fauzi "membalas" dengan merencanakan menyiapkan calon pendamping. Spekulasi buyar setelah MK ternyata baru menggelar sidang tahap awal.
Dengan mendaftarnya Adang- Dani serta Fauzi-Prijanto, maka Pilkada Jakarta akan berlangsung sesuai jadwal. Keinginan publik Jakarta akan hadirnya calon nonparpol untuk Pilkada 2007 akhirnya tertutup.
Meskipun diusung partai politik, kandidat gubernur bukanlah orang partai. Adang adalah mantan Wakil Kepala Polri, sedangkan Fauzi masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta 2002- 2007. Prijanto adalah perwira tinggi TNI berpangkat mayor jenderal. Dani Anwar, fungsionaris PKS, adalah satu-satunya orang parpol. (ksp/win)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Mantan Mendagri Yogie S Memet Wafat

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Bandung, Kompas - Mantan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat R Moh Yogie Suardi Memet (78), Kamis (7/6), meninggal dunia di Rumah Sakit Advent, Bandung. Almarhum meninggalkan istri Emmy Sariamah (75), dua anak, Billy Ibrahim (49) dan Danny Iskandar (46), serta lima cucu.
Menurut Danny, ayahnya sudah sebulan terakhir dirawat secara intensif di Rumah Sakit Advent, Bandung. Yogie meninggal pukul 14.15 karena gagal ginjal. Saat itu, istri dan kedua anak, serta mantan Gubernur Jabar R Nuriana, berada di sampingnya.
"Bapak sudah empat kali masuk rumah sakit. Kata dokter, selain ginjal ada masalah jantung juga," kata Danny. Sebelumnya, Yogie rutin menjalani cuci darah tiga kali seminggu.
Yogie masih berada di kamar rumah sakit empat hari lalu. Hari Rabu lalu, Yogie masuk ruang perawatan intensif (ICU) karena kinerja jantungnya terus menurun. Keadaan itu membuat proses cuci darah terakhir tidak bisa dilakukan. Kondisi Yogie terus memburuk dan akhirnya meninggal.
Jenazah kemudian dibawa ke rumahnya di Jalan Ciumbuleuit Nomor 114, Bandung. Menurut rencana, hari ini almarhum akan disembahyangkan di Masjid Pusat Dakwah Islam dan dikebumikan setelah shalat Jumat di Taman Makam Pahlawan Cikutra dengan upacara militer.
"Tidak ada pesan terakhir. Mungkin bapak menunggu dulu ulang tahun ibu tanggal 3 Juni. Bapak panutan bagi kami sekeluarga," kata Danny.
Disiplin tinggi
Di mata keluarganya, Yogie dikenal sangat disiplin, juga kepada anak-anaknya yang kemudian merasakan bahwa disiplin tinggi itu sebagai modal utama menjalani hidup.
Yogie dilahirkan di Cirebon, 16 Mei 1929, sebagai anak keempat dari 11 bersaudara pasangan R Memet Bratasuganda dan Ny Alniyah. Yogie pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (1985-1993) serta Menteri Dalam Negeri (1993-1998). Juga pernah menjadi Panglima Daerah Militer Siliwangi (1978-1983).
Zaini Abdul Kadir (68), yang bertugas sebagai ajudan Yogie hingga akhir hayatnya, mengatakan, Yogie sudah merasakan penyakitnya sejak empat tahun lalu.
Setelah melepaskan jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung yang disandangnya sejak tahun 1998, empat tahun lalu, kondisinya terus memburuk dan harus menjalani cuci darah secara rutin. Yogie sempat ditawari untuk berobat di Belanda, namun ia menolak.
Semasa hidupnya, Yogie menerima banyak penghargaan atas jasa-jasanya, antara lain Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II, Bintang Kartika Eka Phaksi Nararya, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer I sampai VI, Satya Lencana PBB Garuda VI, dan lain-lain. (bay)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BAHASA: Normal

KOMPAS - Jumat, 08 Juni 2007

Eh, ada apa kok Kompas memusuhi ODHA? ODHA singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Keterangan foto kedua pada halaman muka Kompas, 24 Mei 2007, menyatakan bahwa "kebersamaan manusia normal terhadap para penderita HIV dapat menjadi semangat tersendiri bagi ODHA untuk menjalani kehidupan sehari-hari".
Selain ada masalah dengan konstruksi "(k)ebersamaan … terhadap" yang aneh dan salah (tapi tidak dibahas di sini), istilah normal dalam kalimat itu kan berarti harian ini sedang mengejek ODHA sebagai manusia tak normal?
Ah, ya tidak, toh. Isi berita secara keseluruhan sangat simpatik pada tantangan yang dihadapi ODHA.
Normal berarti sesuai dengan norma, yang aslinya (Latin) berarti siku, bukan yang biasa ditekuk-tekuk di tengah lengan, melainkan alat pertukangan. Bangunan normal adalah yang, berkat pemakaian siku dengan tepat oleh tukang ahli, berdiri gagah tegak lurus dengan bumi bak Monas, bukan seperti Menara Pisa.
Nah, karena para tukang Romawi sangat pandai memanfaatkan norma membangun tegak lurus, bangunan mereka yang biasa terlihat adalah yang normal. Tukang yang tak bisa memakai norma dengan normal pun tak laku dan harus ganti pekerjaan. Makna normal pun berkembanglah: sesuai dengan standar, patokan, acuan, hukum, ukuran, atau kebiasaan; rata-rata; tidak lain dari yang lain.
Satu alat pertukangan lain, penggaris (regula), lewat proses yang sama juga naik pangkat dan mendapatkan makna yang sangat berdekatan dengan norma dalam bentuk bahasa Inggris rule, regulation, dan seterusnya. Sama seperti normal masih bisa berarti tegak lurus, rule juga masih bisa berarti penggaris.
Tak normal tak dengan sendirinya berarti kurang dari normal atau subnormal. Secara ketat tak normal hanya berarti berbeda dari kebiasaan, walaupun abnormal merujuk pada perbedaan yang tak dikehendaki, bahkan dalam bahasa Indonesia sering dipakai dalam arti tidak waras. Ada pula supernormal dan paranormal yang biasanya bukan urusan tukang bangunan, apalagi yang waras.
Namun, apabila dikotomi normal-tak normal dikemukakan, posisi tak normal selalu terdesak. Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, dengan tegas mengartikan normal dengan rumusan-rumusan negatif: "tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah … tanpa cacat; tidak ada kelainan … bebas dari gangguan jiwa". Jelas bahwa tak normal dipahami sebagai menyimpang dari kaidah, cacat, berkelainan, punya gangguan jiwa.
Penulis keterangan foto itu mungkin hanya ingin menyatakan bahwa ODHA adalah manusia yang sedang berada dalam keadaan tak biasa. Namun, dengan menyebut manusia bukan ODHA sebagai manusia normal, ODHA langsung ditempatkan dalam posisi inferior, terpojok. ODHA sudah menghadapi cukup banyak tantangan dan tentu tak butuh peremehan semacam ini.
Dikotomi normal-tak normal juga sering dipakai media massa dalam berita tentang homoseksual, transeksual, dan orang cacat, entah dengan nada membela entah dengan menyalahkan. Kiranya normal saja apabila suatu hari terdengar berita bahwa ODHA dan mereka semua membuat pernyataan bahwa mereka masing-masing dan bersama-sama adalah pribadi dan komunitas yang merupakan bagian dari umat manusia normal penghuni bumi yang satu ini. Masing-masing dengan tantangan hidup berbeda. Perlu dimengerti. Tak butuh dikasihani, apalagi dijauhi. Amit-amit dibenci.
SAMSUDIN BERLIAN Pengamat Bahasa

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...