Laba asuransi umum kian tergerus

BISNIS - Kamis, 12/07/2007

JAKARTA: Laba perusahaan asuransi umum pada 2006 makin tergerus akibat menurunnya hasil underwriting yang di antaranya dipicu oleh maraknya perang tarif di industri itu serta membengkaknya klaim. Hanya 43 perusahaan, atau hampir separuh dari perusahaan asuransi kerugian, yang mencatatkan? hasil operasional positif selama 2006. Jumlah ini turun 10 perusahaan dibandingkan dengan pencapaian pada 2005. Penurunan hasil operasional itu dipicu oleh penurunan total hasil underwriting sebesar 1,14%. Hal itu terangkum dalam analisa umum data statistik perusahaan asuransi kerugian 2005 dan 2006 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berdasarkan laporan keuangan anggota. Pengurus AAUI Willy S. Dharma mengatakan penurunan hasil underwriting itu disebabkan oleh penurunan rate akibat perang tarif yang marak terjadi di industri asuransi. Di sisi lain, lanjutnya, biaya menutup klaim juga meningkat. Hasil underwriting merupakan pendapatan perusahaan yang dikurangi biaya dari proses dan kegiatan seleksi risiko, mulai dari penerimaan surat permintaan atau permohonan asuransi hingga penerbitan polis.Dia memberi contoh di asuransi kendaraan bermotor,? yang menjadi penyumbang premi cukup besar di industri asuransi, terkena imbas kenaikan biaya klaim. Tahun lalu, terjadi kenaikan suku cadang dan jasa bengkel. "Selain itu, kemungkinan terjadi klaim di asuransi kendaraan bermotor juga semakin tinggi dengan makin banyaknya kendaraan," ujar Willy, yang juga Presdir PT Asuransi Adira Dinamika, ketika dihubungi Bisnis kemarin. Pada 2006, terdapat kenaikan rasio klaim neto sebesar 22,26%, sedangkan klaim bruto tercatat hanya sebesar 0,55%. Klaim tinggi terjadi saat musibah gempa bumi di Yogyakarta dan Pangandaran. Di sisi lain, tahun lalu juga terjadi kenaikan jumlah beban usaha sebesar 8,49% dibandingkan dengan 2005.Willy mengakui semua hal itu berdampak pada perolehan laba perusahaan asuransi umum. Berdasarkan data AAUI, terjadi penurunan jumlah perusahaan asuransi umum yang mencetak laba. Pada 2005, sebanyak 78 perusahaan berhasil mencetak laba, sedangkan 2006 turun menjadi 72 perusahaan, walaupun secara industri, nominal laba mencatatkan pertumbuhan 7,7%.Perusahaan yang bisa mencetak laba, menurut dia, kebanyakan terbantu oleh naiknya hasil investasi, meski tak jarang yang membukukan hasil investasi jeblok, karena kesalahan penempatan investasi. Pertumbuhan investasi di industri asuransi hanya sebesar 14,93%, namun pertumbuhan hasil investasi mencapai 47,38%. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya 13 perusahaan asuransi umum yang memperoleh hasil investasi di atas 10% pada 2006 dibandingkan dengan 2005 yang hanya enam perusahaan asuransi umum. Jika tidak ada upaya perbaikan, baik dari regulator maupun pelaku industri, terhadap perang tarif sehingga rate premi semakin hancur, maka penurunan laba akan terulang tahun ini. Tambah retensi Dihubungi terpisah, Wakil Ketua AAUI Harry Kaporo mengatakan penurunan laba juga disebabkan oleh besarnya premi yang ditahan untuk menambah retensi sendiri.Dia menjelaskan pertumbuhan premi neto di industri asuransi sebesar 10,60% menunjukkan sebagian perusahaan memperbesar retensi sendiri, sehingga liabilitas juga meningkat. Tingginya liabilitas yang ditanggung, akan mengurangi premi neto. Harry mengakui perang tarif juga masih menjadi persoalan dalam? industri asuransi dan menyebabkan penurunan laba. "Tapi saya tidak tahu metode seperti apa yang tepat untuk mengatasi perang tarif tersebut." Ketua Umum AAUI Frans Y. Sahusilawane mendesak pemerintah segera campur tangan mengatasi masalah itu.
(hanna.prabandari@ bisnis.co.id)
Oleh Hanna Prabandari
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Penggunaan energi baru dapat insentif

BISNIS - Kamis, 12/07/2007

AMLAPURA, Bali: Pemerintah akan memberikan insentif bagi penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.Sementara itu, dewan energi nasional yang bertugas merumuskan kebijakan energi nasional segera dibentuk selambatnya enam bulan setelah RUU Energi disahkan menjadi UU. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengemukakan departemennya akan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan karena penggunaan energi dari fosil perlu lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga merasa perlu untuk melakukan diversifikasi penggunaan energi yang ramah lingkungan."Ke depan, 90% pengembangan listrik di pedesaan akan menggunakan energi yang terbarukan walau harus diakui energi itu tidak bisa dikembangkan hingga ratusan MW," katanya seusai peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Amlapura, Karangasem, Bali, kemarin.Pengembangan energi baru dan terbarukan, tambahnya, perlu digenjot apalagi? menjadi amanat di RUU tentang Energi yang segera menjadi UU.Saat ini RUU Energi telah selesai di tingkat pertama (Panja). RUU itu selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna DPR pekan ini. Jika disetujui di sidang paripurna, RUU tersebut menjadi UU yang pertama kali yang berkenaan dengan energi.Dewan? EnergiSalah satu butir isi RUU Energi juga mengamanatkan pembentukan Dewan Energi selambat-lambatnya enam bulan ke depan menyusul rampungnya pembahasan RUU Energi di tingkat Panja.Menurut Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi, Dewan Energi itu nantinya akan mengatur semua kebijakan mengenai energi nasional."Termasuk di dalamnya Dewan Energi akan membuat konsep mengenai cadangan energi nasional, insentif dan disinsentif pemanfaatan energi," ujarnya kepada Bisnis.Insentif diberikan untuk penggunaan energi terbarukan (renewable energy) yang hingga saat ini pemanfaatannya masih tertinggal dibandingkan energi yang konvensional.Pemerintah hingga 2025 berupaya untuk megurangi pemanfaatan bahan bakar fosil, terutama minyak bumi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan energy mix dari bahan bakar terbarukan di kisaran 15% dari total penggunaan energi nasional. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro Rabu malam memaparkan asumsi subsidi untuk BBM dalam APBN-P 2007 menjadi Rp50.6 triliun dengan volume 36 juta kilo liter. Nilai itu dengan memperhitungkan margin Pertamina 5%. Pemerintah dan DPR juga setuju asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$60 per barel.?
(k2/01/Firman Hidranto) (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)
Oleh Rudi Ariffianto
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Koperasi harus back to basic

BISNIS - Kamis, 12/07/2007

Hari ini Indonesia memperingati Hari Koperasi ke-60. Sayangnya, di tengah hiruk-pikuk peringatan itu, kita berharap cemas bahwa koperasi akan terjebak oleh popnya ideologi pasar bebas, sekaligus oleh pragmatisme materialistik. Sebut saja, dalam Rancangan Undang-undang UMKM yang dibahas di DPR, peran koperasi dalam UMKM tidak jelas. Bila UMKM sebagai bagian dari ekonomi rakyat tidak dibangun dalam wadah koperasi, maka sistem koperasi tidak akan berkembang secara mendasar dan bottom-up. Naskah RUU Perkoperasian? perlu diwaspadai. Naskah RUU Perkoperasian mulai menggunakan istilah 'saham', padahal saham adalah istilah khas untuk badan-badan usaha kapitalistik, yaitu istilah perseroan terbatas (PT atau NV) yang berdasar "asas perorangan". Padahal, koperasi adalah badan usaha yang berdasar Pasal 33 UUD 1945, artinya berdasar paham "kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism and brotherhood)" atau lebih populer berdasar ukhuwah.Koperasi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 memiliki mekanisme khas dalam operasinya, tidak berdasar ekonomi mainstream yang memberhalakan pasar-bebas, yaitu memuja efisiensi ekonomi semata-mata, tetapi berdasar moralitas sosial, yaitu mencapai efisiensi sosial atau efisiensi yang berkeadilan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, koperasi-baik badan usaha maupun sistem koperasi dan mekanisme kooperatif yang menyertainya-merupakan bagian integral dari perekonomian nasional. Beberapa hal mendasar dalam UU Koperasi No. 12/ 1967? adalah tentang perkataan "kesadaran berpribadi" (individualita menurut istilah Bapak Koperasi) dan "kesetiakawanan" (kolektivita menurut istilah Bapak Koperasi), yang merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain. Namun, landasan mental ini justru dicabut oleh UU Koperasi No. 25/1992. Maka rusaklah koperasi. Jadilah koperasi berwatak homo economicus mengabaikan moralitas sebagai homo socius yang wajib ber-ukhuwah. Inilah sebabnya koperasi yang bertitik-tolak pada "saling bekerjasama", menolak persaingan ala pasar-bebas, yaitu persaingan yang saling mematikan. Bagi koperasi, persaingan sebatas perlombaan, yang kalah berlomba tetap dipelihara dan diberdayakan. Doktrin koperasi adalah dengan bekerja sama efisiensi ekonomi dan efisiensi sosial meningkat. Selain itu, RUU Perkoperasian belum menempatkan peran perempuan dalam pembangunan UMKM dan koperasi. Dalam Kongres Perempuan Internasional pada 1995 di Beijing yang melahirkan Beijing Platform for Actions yang setiap tahun dimonitor PBB, peran perempuan dalam perekonomian sangat ditekankan. Di Indonesia, jumlah penduduk perempuan mencapai 50%. Bila perempuan tidak diberdayakan dan dimampukan sebagai aktor produktif dalam perekonomian, mereka tidak bisa menjadi aset, bahkan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan yang menjadikannya mampu memberdayakan diri (self-empowered) menjadi tuntutan nyata. Bila catatan yang ada menunjukkan bahwa koperasi-koperasi perempuan lebih berjaya dibandingkan dengan koperasi-koperasi laki-laki pada umumnya, memberikan petunjuk bahwa "paham kebersamaan" dapat lebih berkekuatan hidup di lingkungan perempuan. SokoguruKoperasi juga merupakan sokoguru perekonomian nasional, artinya kegiatan ekonomi rakyat di bawah mendukung perekonomian besar di atasnya (hubungan vertikal). Ini sering tidak dimengerti, maka sering dicemooh. Padahal adalah nyata bahwa koperasi cengkih dan koperasi tembakau adalah sokoguru industri rokok kretek. Koperasi kopra adalah sokoguru industri minyak goreng, dan seterusnya. Para pedagang sektor informal (termasuk PKL) telah menyediakan kehidupan murah bagi buruh-buruh miskin berupah kecil dari perusahaan-perusahaan besar kaya yang formal-modern. Dengan kata lain, sektor informal menjadi sokoguru dari perusahaan-perusahaan besar itu. Maka petani tembakau dan petani cengkih, serta para penjual rokok dan para pecandu rokok perlu diatur agar dapat memiliki "andil internal" (co-ownership) pabrik-pabrik rokok, para pelanggan patut ikut memiliki saham supermarket. Demikian pula pelanggan telepon harus dapat difasilitasi untuk diutamakan bisa memiliki saham PT Telkom, PT Indosat dan seterusnya. Adalah keliru dari dimensi mutualism and brotherhood bila Indosat, BNI 46, dan lain-lain badan usaha milik nasional dijual ke pihak luar sebelum ditawarkan lebih dahulu kepada nasabah (clienteles) yang memiliki hubungan common bonds (produksi, konsumsi, distribusi dan teritori). Di sinilah kita kemudian mewujudkan demokrasi ekonomi dalam "Triple-Co", yaitu bahwa di dalam badan-badan usaha terutama yang kapitalistik sifatnya, dapat lebih berwatak kebersamaan kooperatif dengan dilaksanakannya co-ownership (pemilikan bersama), co-determination (keputusan bersama) dan co-responsibility (tanggung jawab bersama). Tidak antibesarKoperasi tidak harus merupakan badan usaha kecil-kecilan. Koperasi-koperasi bisa bergabung menjadi usaha-usaha besar. Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak antiusaha besar. Usaha besar tidak dipersoalkan selama dimiliki oleh banyak orang untuk mencegah konsentrasi pemilikan aset ekonomi. Dengan demikian, tidak relevan lagi mempertanyakan keberadaan koperasi dalam menghadapi globalisasi, yang memang memerlukan usaha-usaha besar yang efisien (tanpa mengabaikan bahwa yang kecil-kecil dan efisien pun bisa bertahan hidup dengan kukuhnya). Kemerdekaan Indonesia mengemban cita-cita Bapak Koperasi membentuk masyarakat merdeka yang demokratis melalui upaya melaksanakan "transformasi ekonomi" dan "transformasi sosial". Transformasi ekonomi yang dimaksudkan itu adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas individualisme dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sesuai semangat dan moralitas agama ber-ukhuwah berdasar demokrasi ekonomi.Sementara itu, transformasi sosial diperlukan untuk membentuk hubungan sosial-ekonomi yang partisipatori-emansipatori. Di zaman penjajahan berlaku sistem ekonomi subordinasi, artinya yang di atas mendominasi yang di bawah. Wujud nyatanya adalah hubungan ekonomi "tuan-hamba", "taoke-koelie", "juragan-buruh", semacam "economic slavery system", seperti zaman cultuurstelsel, di mana yang kuat dan berkuasa berkedudukan dominan dan yang lemah tanpa posisi-tawar kedudukannya tersubordinasi. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada hakikatnya adalah Cultuurstelsel baru, wujud sistem ekonomi subordinasi.Sayangnya, kita belum melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial seperti diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 bahkan makin dekat dengan neoliberalisme. Suatu keprihatinan besar.Gerakan terpecahDisayangkan, perhatian ke arah pembahasan UU Koperasi tidak dapat diharapkan mendalam karena gerakan koperasi terpecah. Pengadilan telah memutuskan kemenangan ada di pihak Dekopin legal. Pengadilan telah memerintahkan agar SK 176/2005 Menegkop-UKM sebagai dasar Rapat Anggota Sewaktu-waktu, yang menjadi dasar berdirinya Dekopin illegal, harus dicabut dan dibatalkan. SK ini dengan bijaksana telah dicabut oleh Menegkop-UKM. Bahkan, kemenangan Dekopin legal dimantapkan oleh Mahkamah Agung pada 13 Juni 2007. Sayangnya, Dekopin illegal tidak membubarkan diri.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Bidik Sukanto Tanoto

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Menteri Kehutanan Kaban menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto.

JAKARTA--Kepolisian Daerah Riau segera memeriksa pengusaha Sukanto Tanoto, pemilik kelompok usaha Raja Garuda Mas. Salah satu perusahaan taipan ini, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), diduga terlibat dalam penjarahan hutan. Ketika dimintai konfirmasi oleh Tempo kemarin, Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi tak membantah informasi ini.
Menurut seorang penyidik dari Kepolisian Riau, Sukanto sudah dipanggil untuk dimintai keterangan pada Jumat pekan lalu. Tapi dia tak datang. "Dia berada di Singapura," kata Sutjiptadi. "Jadi kami menunggu dia pulang dulu."
Penyidikan kasus ini bermula saat aparat Kepolisian Riau menangkap 25 truk pengangkut kayu di Pangkalan Kerinci, 9 Februari lalu. Dari pemeriksaan diketahui kayu alam itu akan dipasok ke pabrik kertas RAPP. "Jadi, sebagai pemilik, Sukanto harus bertanggung jawab," kata penyidik itu.
Untuk mengusut temuan itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto menerjunkan tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Tim dari Markas Besar Polri dan Polda Riau telah menyegel tumpukan bahan baku di pabrik RAPP.
Sejauh ini Kepolisian Riau telah mengusut 21 perusahaan yang diduga terlibat. Puluhan tersangka sudah diajukan ke kejaksaan. Sebagian sedang diadili. Dua pejabat di Dinas Kehutanan Riau juga telah dijadikan tersangka. "Mereka pejabat dan perusahaan nakal yang mencukur hutan di Riau," masih kata sang penyidik.
Sutjiptadi menyatakan selama ini hanya rakyat kecil yang dituding sebagai perambah hutan. "Padahal untuk menurunkan kayu dari belantara diperlukan alat berat. Pemiliknya tentu perusahaan besar," katanya. "Rakyat kecil dijadikan kambing hitam."
Perusahaan besar yang dimaksudkan tak lain adalah PT RAPP. Sebagian besar dari 21 perusahaan yang telah disidik kuat diduga terkait dengan RAPP. Selain mengusut RAPP, polisi tengah membidik satu perusahaan besar lain.
Dalam pemeriksaan nanti, menurut Sutjiptadi, polisi akan mengembangkan kasus hingga ke jajaran manajemen. "Kami akan mencari siapa yang paling bertanggung jawab, termasuk ke jajaran komisaris perusahaan tersebut."
Kasus ini sempat mengundang reaksi Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban. Pekan lalu ia menuding polisi bertindak serampangan, bahkan bermain mata, dalam menangani kasus tersebut. Menteri Kaban menilai perusahaan yang tengah diusut polisi memiliki izin lengkap. Dia bahkan sempat meminta Kepala Polri Jenderal Sutanto mengevaluasi kinerja Kepala Polda Riau.
Kemarin Menteri Kaban menemui Jenderal Sutanto dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Markas Besar Polri di Jakarta. Kepada wartawan, Kaban menolak menjelaskan agenda pertemuan. Saat dimintai keterangan, dia hanya mengacungkan jempol sebelum bergegas pergi. "Ini hanya pertemuan biasa, tak ada apa-apa," kata Hendarso.
Di Riau, penyidikan jalan terus. Menteri Kaban bahkan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan, menyusul pemeriksaan dua tersangka mantan pejabat dinas kehutanan di Riau. Selain memanggil Kaban, kata Sutjiptadi, aparatnya juga akan memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal. "Secara organisasi, izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Riau adalah tanggung jawab dia (Rusli Zainal)," katanya.
Selasa lalu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto telah menyatakan hal serupa, "Yang jelas, dalam beberapa hari ini akan ada pejabat yang diperiksa terkait dengan illegal logging."
Ketika dihubungi kemarin, eksekutif Raja Garuda Mas, Tjandra Putra, menyatakan tak tahu-menahu perihal pemanggilan tersebut. Juru bicara RAPP, Troy Pantow, juga mengungkapkan hal yang sama. "Saya baru tahu dari Anda," katanya.
SETRI YASRA NURLIS E MEUKO DESY PAKPAHAN


Dari Mana Kekurangannya?

Meski sudah memiliki 700 ribu hektare tanaman industri, Riau Andalan Pulp and Paper, pabrik bubur kertas milik Sukanto Tanoto, diduga masih menggunakan kayu curian seperti yang disegel polisi Februari silam.
Riau Andalan "rakus" bahan baku karena skalanya yang raksasa. Ada sekitar 15 ribu karyawan yang bekerja di pabrik yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, ini. Produksi setahun mencapai 2 juta ton bubur kertas. Kertas yang dihasilkan, bermerek PaperONE, beredar di 51 negara.
Untuk menghasilkan kertas sebanyak itu, dibutuhkan bahan baku 9,1 juta meter kubik kayu per tahun. Hanya 30 persen dari kebutuhan itu, menurut lembaga swadaya masyarakat Jikalahari, yang dapat dipasok lahan hutan tanaman industri yang mereka kelola.

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Freddy Numberi Siap Dipanggil Badan Kehormatan DPR

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Pengacara bekas Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri, Muhammad Assegaf, juga memiliki data anggota Dewan yang menerima duit hingga Rp 775 juta pada masa Freddy.

JAKARTA ---Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, melalui kuasa hukumnya, Tumpal Halomoan Hutabarat, menyatakan siap dipanggil Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ihwal penyaluran dana nonbujeter.
"Pada saat dipanggil Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pun dia hadir tanpa minta restu Presiden," kata Tumpal kepada Tempo kemarin.
Menurut Tumpal, Freddy tak tahu-menahu soal penyaluran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah anggota Dewan yang menjadi mitra kerjanya. Freddy baru mengetahui adanya aliran dana itu justru dari pemberitaan media massa.
Sebelumnya terungkap 39 anggota Komisi Pertanian DPR diduga menerima dana Departemen Kelautan semasa dipimpin Freddy Numberi. Pengacara bekas Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri, Muhammad Assegaf, juga memiliki data anggota Dewan yang menerima duit hingga Rp 775 juta pada masa Freddy.
Tumpal mengatakan yang mengetahui pengeluaran dana untuk anggota DPR adalah mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan Andin H. Taryoto. Sementara itu, kliennya hanya mengetahui penggunaan dana nonbujeter itu untuk biaya operasional Departemen yang tidak dialokasikan dalam anggaran, serta untuk bantuan sosial kepada masyarakat. "Itu pun melanjutkan kebijakan (menteri) terdahulu," ujarnya.
Freddy, menurut Hutabarat, sudah enam kali melarang pemungutan dana nonbujeter, di antaranya pada Januari 2005 dan terakhir pada April 2005 saat rapat pejabat eselon I di Purwakarta. Setelah mengganti Andin dengan Widi Pratikto, ia memerintahkan Sekjen Departemen Kelautan yang baru itu membuat edaran larangan penerimaan dan pemungutan dana nonbujeter. Pada November 2006, Freddy menyerahkan sisa dana yang terkumpul, Rp 639 juta, ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan meminta KPK membuktikan secara hukum bahwa anggotanya, Fachri Hamzah, bersalah menerima gratifikasi dana dari Departemen Kelautan semasa Rokhmin Dahuri. "Keputusan KPK akan kami jadikan dasar hukum untuk mempersoalkan keputusan Badan Kehormatan. Fachri diberi sanksi tidak menjabat apa pun di DPR hingga masa keanggotaannya habis pada 2009 nanti. Sanksi dan rekomendasi Badan Kehormatan itu dianggap PKS telah mencemarkan nama baik Fachri.
BUDI SAIFUL HARIS KURNIASIH BUDI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kalla Islah dengan Abdurrahman Wahid

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Dengan demikian, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membatalkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Kalla senilai Rp 1,1 triliun.

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan presiden Abdurrahman Wahid sepakat berdamai di Jakarta kemarin. Dengan demikian, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membatalkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Kalla senilai Rp 1,1 triliun.
Menurut kuasa hukum Abdurrahman, Ikhsan Abdullah, pertemuan itu merupakan kehendak kedua belah pihak. Setelah keduanya sepakat melakukan islah (berdamai), kata dia, gugatan Abdurrahman dicabut. "Baik itu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun gugatan pidana yang sedang diproses di Polda Jakarta," kata Ikhsan kepada Tempo melalui telepon kemarin.
Abdurrahman menggugat perdata Jusuf Kalla Rp 1,1 triliun karena pernyataan Wakil Presiden dinilai mencemarkan nama baiknya. Dalam sebuah acara, Kalla mengatakan pencopotannya dari jabatan Kepala Bulog pada Maret 2000 karena dia tidak mau menyetor uang kepada Abdurrahman Wahid, yang saat itu menjabat presiden. Kalla juga mengatakan skornya dengan Abdurrahman 1-1 setelah Abdurrahman lengser dari kursi presiden akibat kasus dana Bulog.
Selain menggugat Kalla, Abdurrahman menggugat Harian Umum Duta Masyarakat dan situs berita Detik.com sebagai tergugat II dan tergugat III. "Dengan islah itu, gugatan terhadap tergugat II dan tergugat III juga kami cabut," kata Ikhsan.
Menurut anggota staf di kantor Wakil Presiden, Kalla menyatakan islah ditempuh guna menghentikan preseden buruk bahwa mantan pemimpin selalu bermusuhan dengan pemimpin yang tengah menjabat. "Kalau itu diteruskan, kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar," katanya, mengutip Kalla. Lagi pula, "Sesama nahdliyin dan pemimpin umat, kami sepakat saling memaafkan."
Sumber tersebut menggambarkan pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit sejak pukul 16.00 WIB. Begitu sampai di ruang pertemuan, keduanya bersalaman dan berpelukan saling memaafkan. Abdurrahman Wahid lantas menelepon pengacaranya agar membatalkan gugatan terhadap Kalla yang diajukan ke pengadilan. Tidak ada tokoh Nahdlatul Ulama atau Partai Golkar yang ikut dalam pertemuan ini.
SUTARTO MUHAMMAD NUR ROCHMI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Permintaan Setiawan Djody Ditolak

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

"PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) tak bisa dibeli," kata Hisnu di tempat yang sama.

JAKARTA -- Departemen Pekerjaan Umum menolak permintaan Setiawan Djody, bos kelompok usaha Setdco, agar diizinkan kembali menggarap proyek jalan tol Pandaan-Malang.
"Saya kira tak bisa diperpanjang (kalau kontrak sudah diputus)," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai pelantikan pejabat eselon I di departemennya kemarin.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum Hisnu Pawenang sependapat. "PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) tak bisa dibeli," kata Hisnu di tempat yang sama.
Menurut dia, perjanjian dengan PT Setdco Intrinsic Nusantara, bekas pemegang konsesi jalan tol Pandaan-Malang, tak berlaku lagi karena sudah diputus pada 5 Juni 2007. "Setdco bisa ikut proyek lagi, tapi ikut tender lagi."
Sebelumnya, Djody menyatakan bersedia membayar Rp 26 miliar untuk mengganti jaminan bank bodong proyek tol Malang-Pandaan di PT Bank Mandiri. "Tapi ada kompensasinya," katanya. Imbalannya, Setdco Intrinsic, yang 35 persen sahamnya dimiliki PT Setdco Graha Nusantara, diizinkan kembali menggarap proyek tol itu.
"Masak kami akan beli saham Telkomsel, masalah begini saja tidak bisa menangani," ujarnya. Kelompok Setdco berniat membeli kembali 35 persen saham Singapore Telecom di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) senilai US$ 1,6 miliar (Koran Tempo, 11 Juli 2007).
Kasus bank jaminan pelaksanaan (performance bond) bodong terungkap setelah Departemen Pekerjaan Umum memutus kontrak karena Setdco Intrinsic tak memiliki modal proyek US$ 350 juta. Ketika pemerintah akan mencairkan uang jaminan, ternyata surat garansi tak tercatat di Mandiri. Menteri Djoko menilai kasus itu penipuan. "Hukum akan terus berjalan," katanya, Kamis pekan lalu.
Surat garansi terbit dari Bank Mandiri cabang Gambir, Jakarta, yang diteken oleh Momon Suhilman, anggota staf general affair dengan nomor karyawan M.275, pada 3 Juli 2006. Mandiri, Senin malam lalu, melaporkan kasus itu ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.
RIEKA RAHADIANA

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Polisi Akan Periksa Gubernur Riau

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Terkait dengan izin pemanfaatan kayu di dua kabupaten.

PEKANBARU -- Kepolisian Daerah Riau segera memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai saksi kasus pembalakan liar.
"Untuk sementara sebagai saksi. Selanjutnya bergantung pada proses penyidikan," kata Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi kepada wartawan di gedung Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru, kemarin.
Rencana pemeriksaan itu, kata dia, merupakan permintaan Kepolisian Resor Palalawan dan Polres Indragiri Hulu. Kepala Polda akan meminta izin terlebih dulu dari Presiden untuk meminta keterangan kepada Rusli. Selain gubernur, sejumlah bupati di Riau juga akan dimintai keterangan menyangkut kasus pembalakan liar.
Keterangan Rusli sangat diperlukan karena berkaitan dengan penerbitan izin pemanfaatan kayu di dua kabupaten itu. "Gubernur perlu mengklarifikasinya," kata Sutjiptadi.
Izin yang dipermasalahkan adalah yang dikeluarkan pemerintah daerah di atas tahun 2002. Sebab, sejak tahun itu hanya Menteri Kehutanan yang berwenang mengeluarkan izin.
Namun, menurut penyidikan polisi di Riau, ada beberapa pemerintah daerah yang melanggar aturan itu. "Perkembangannya nanti melihat hasil penyidikan dari beberapa kasus lain yang terkait," kata Ajun Komisaris Besar Polisi Zulkifli, juru bicara Polda Riau.
Sampai kemarin, Rusli tak bisa dihubungi. Dia sedang rapat dengan beberapa pejabat Provinsi Riau di kantor gubernur tadi malam. "Nanti akan saya keluarkan keterangan resmi dari pemerintah provinsi, ya," kata Surya Maulana, Kepala Humas Pemerintah Provinsi Riau, melalui telepon tadi malam.
Gubernur, kata Surya, akan menghormati proses hukum yang berlaku. "Namun, kami belum menerima panggilan resmi dari polisi," katanya. "Intinya, kami harap kita semua menghormati asas praduga tak bersalah."
NURLIS E MEUKO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kepala Polda Aceh Risau Soal Lambang Partai GAM

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

"Jika sudah sah, mau lambang neraka pun, tugas polisi melindungi."

BANDA ACEH -- Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Komisaris Jenderal Bahrumsyah Kasman mengatakan penggunaan bendera Partai GAM berlambang Gerakan Aceh Merdeka dapat meresahkan masyarakat. Bahrumsyah menyampaikan hal itu kemarin dalam acara pelantikan lima perwira di markas Polda Aceh di Banda Aceh.
Dengan alasan itu, Kepala Polda meminta para pengurus Partai GAM tidak menggunakan bendera organisasi perjuangan kemerdekaan itu sebagai lambang partai politik. Sejauh ini polisi juga telah meminta para aktivis partai lokal itu tidak memasang atribut berlambang bulan sabit dan bintang berwarna putih di latar merah itu.
"Setidaknya sampai nanti partai itu lolos dari verifikasi oleh kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Kepala Polda. "Kalau sudah disahkan oleh lembaga yang kompeten, mau lambang GAM, lambang tengkorak, atau lambang neraka sekalipun, tugas polisi melindungi mereka," ia menegaskan.
Tentang keresahan yang mungkin timbul itu, Bahrumsyah mencontohkan banyaknya kasus kriminal di Aceh setelah kesepakatan damai diteken di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Ketika itu banyak pelaku yang tertangkap mengaku mantan anggota GAM. Ada pula kelompok yang mengatasnamakan GAM, lalu mengintimidasi warga. "Jajaran kami telah memproses 229 mantan anggota GAM yang melakukan tindakan kriminal, mulai penculikan, pemerasan, sampai intimidasi."
Untuk menjaga semangat perdamaian di Aceh, Kepala Polda mengatakan sebaiknya papan nama Partai GAM yang terpasang di kantor pusat partai itu ditutup dulu. "Saya juga mengimbau agar masyarakat Aceh tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memancing kecurigaan pemerintah pusat terhadap situasi Aceh yang telah mulai kondusif," katanya.
Dari pengamatan Tempo, imbauan itu dipatuhi Partai GAM. Selubung kain kuning masih menutup papan nama di kantor partai itu, yang berlokasi di kawasan Lueng Bata, Aceh Besar.
Mantan anggota Panitia Khusus Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Ahmad Farhan Hamid, mengakui penggunaan nama dan lambang GAM merupakan hal yang sensitif bagi beberapa pihak. "Tapi pendirian Partai GAM sebenarnya fenomena biasa," ujarnya kemarin. "Pemerintah pusat tidak perlu bereaksi berlebihan."
Anggota DPR asal Aceh ini mengatakan, pascapemilihan kepala daerah, memang ada gejala lahirnya partai-partai lokal baru di wilayah itu. Selain Partai Rakyat Aceh (PRA), saat ini di Aceh terdapat Para (Partai Perempuan di Aceh), PAAS (Partai Aceh Aman Sejahtera), Gabthat (Generasi Aceh Beusaboh That dan Takwa), dan Partai GAM.
Menurut Farhan, GAM dalam nama partai bukan akronim tertentu. Timbulnya partai baru, kata dia, karena ada kesempatan yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Selain itu, ada keinginan masyarakat memperkuat partai lokal tanpa intervensi partai di pusat. "Tunggu 10 hingga 15 tahun lagi untuk mencapai keseimbangan politik di Aceh," ujarnya.
ADI WARSIDI KURNIASIH BUDI

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pembantu Indonesia Gantung Diri di Malaysia

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Para pembantu itu sering bekerja dalam waktu yang lama dan kondisi yang keras guna mendapat upah sekitar Rp 1,2 juta sebulan.

ALOR STAR -- Seorang pembantu asal Indonesia kemarin ditemukan meninggal karena gantung diri di rumah majikannya di kawasan Taman Bersatu Jaya, Alor Star, Negara Bagian Kedah, Malaysia.
Kepala Departemen Penyelidik Kriminal Kepolisian Kota Star Mohd Feisal Libertus Abdullah mengatakan perempuan itu diidentifikasi sebagai Sugiarti, 33 tahun, yang sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana selama tiga tahun.
"Majikannya menemukan dia tergantung di samping tangga rumah dua tingkat itu dengan tali nilon di sekitar lehernya pada pukul 6.45 pagi," kata Feisal.
Polisi sejauh ini tidak mencurigai adanya pelanggaran hukum dalam kasus ini dan menetapkan Sugiarti meninggal secara mendadak. Mayat Sugiarti lalu dibawa ke Rumah Sakit Alor Star untuk penyelidikan lebih lanjut.
Feisal menyatakan perempuan itu dilaporkan telah mengalami depresi selama tiga hari terakhir setelah mengungkapkan bahwa dia punya masalah keluarga di Indonesia.
Orang Malaysia banyak yang bergantung pada tenaga kerja asing yang menjadi pembantu di rumah atau apartemen mereka. Para pembantu itu sering bekerja dalam waktu yang lama dan kondisi yang keras guna mendapat upah sekitar Rp 1,2 juta sebulan.
Ceriyati binti Dafin, pembantu asal Brebes, Jawa Tengah, baru-baru ini menjadi pusat perhatian media di Malaysia setelah mencoba kabur dari apartemen majikannya. Dia tak tahan atas siksaan yang dideritanya.
BERNAMA AFP IWANK

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Nenek Itu Menikahi Putra Bin Ladin

KORAN TEMPO - Kamis, 12 Juli 2007

Jane malah yakin pernah bertemu dengan Usamah bin Ladin di sebuah pesta di London pada 1970-an.

Seperti sebuah film roman picisan. Pertemuan ajaib itu terjadi pada September tahun lalu, ketika Jane Felix-Browne, desainer interior Inggris, asyik menunggang kuda di tengah sengatan mentari Mesir di dekat Piramid Besar Giza.
Jane sebenarnya jauh dari muda. Usianya kini 51 tahun. Kala itu ia sedang menjalani perawatan atas multiple sclerosis, penyakit yang menyerang saraf pusat, yang dideritanya sejak sembilan tahun lalu.
Saat itulah seorang pemuda melintas. Dia Umar bin Ladin, pengusaha besi bekas di Jeddah, Arab Saudi. Masih kinclong, 27 tahun, sang pemuda naksir berat nenek di atas pelana kuda itu.
Jantung Jane, yang sudah menikah lima kali dan punya tiga putra dan lima cucu, ternyata juga berdetak hebat. Keduanya jatuh cinta. Tiga hari kemudian, Umar datang dengan sebuah pengakuan yang mengejutkan: dia adalah putra keempat Usamah bin Ladin, sang pemimpin Al-Qaidah yang paling dicari di seantero dunia.
Namun, perasaan Jane terhadap Umar tak berubah. Ini mungkin karena, menurut pengakuan Jane, dia sebenarnya sudah mengenal beberapa anggota keluarga Bin Ladin lewat pernikahannya dengan seorang pria Arab di London. Ketika itu Jane masih gadis kencur berusia 16 tahun. Jane malah yakin pernah bertemu dengan Usamah bin Ladin di sebuah pesta di London pada 1970-an.
Akhirnya, Jane, jemaat gereja di Cheshire itu, pun berganti nama menjadi Zaina Mohamad. Dia menikah dengan Umar secara Islam di Mesir dan Arab Saudi pada April lalu. Pasangan itu kini sedang menunggu pengesahan atas perkawinan mereka dari pemerintah Arab di Riyadh. Umar juga mengajukan visa ke pemerintah Inggris agar dapat mengunjungi Jane.
"Saya menikahi pria yang saya cintai. Saya menikahi seorang pria yang anteng dan sangat manis," kata Zaina, yang sering mengobrol dengan suaminya berjam-jam setiap hari lewat Internet atau telepon. "Saya merasa sangat susah hidup tanpa dia, dan saya tahu dia juga begitu." Hubungan jarak jauh sungguh membuat pengantin baru ini gundah. "Sungguh kami ingin hidup normal," kata Zaina.
Zaina sadar suaminya bukan orang biasa. Dia mengaku sulit bagi suaminya melancong ke luar Arab Saudi lantaran menyandang nama Bin Ladin. Tapi, "Saya kan menikahi putranya, bukan ayahnya," kata dia.
Menurut Umar, seperti dituturkan Zaina, Umar pernah dilatih menjadi tentara di Afganistan oleh Usamah. Tapi, pada 2000, dia meninggalkan ayahnya karena merasa tak cocok jadi tentara.
"Dia bilang dia tak pernah berhubungan dengan ayahnya sejak hari ketika ia meninggalkannya. Umar juga tak tahu apakah ayahnya bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001," kata Zaina, sang menantu Bin Ladin.
THE TIMES AFP IWANK

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

'Kampanye Sudah Berlangsung'

REPUBLIKA - Kamis, 12 Juli 2007

Panwasda layangkan surat teguran ke KPUD.

JAKARTA --- Jadwal kampanye legal masih sepuluh hari lagi, yaitu baru akan berlangsung pada 22 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Tapi, manuver kedua pasangan calon gubernur (cagub)-wakil gubernur (cawagub) dinilai Panitia Pengawas Pilkada (Panwasda) DKI ada yang secara terselubung berkedok sosialisasi sudah menyerempet rambu larangan berkampanye pada 2 - 21 Juli.
''Saat ini kampanye seakan sudah berlangsung. Sebab, gerakan para calon ada yang sudah masuk kategori kampanye di luar jadwal resmi. Mereka berdalaih sosialisasi, padahal istilah itu tidak dikenal dalam aturannya,'' kata Ketua Panwasda, Suhartono, kepada Republika, tadi malam. Namun, Panwasda tidak langsung menindak mereka pasangan Adang-Dani dan Fauzi Prijanto melainkan hari ini akan melayangkan surat teguran dulu ke KPUD. Pasalnya, para calon atau tim suksesnya beralasan, kegiatan 'sosialisasi' di masa larangan berkampanye, bersandar pada Peraturan KPUD DKI No 6/2007 tentang Tata Cara Kampanye.
Panwas secara spesifik mempermasalahkan pasal 2 ayat 3 peraturan tersebut yang menjelaskan tentang definisi kampanye. Di sini KPUD dianggap melakukan pelanggaran administratif, yaitu menentang UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan KPUD menyebutkan, yang disebut kampanye harus memenuhi unsur dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye atau juru kampanye, unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, unsur menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1 UU No 32/2004, serta unsur waktu yang telah ditetapkan KPU Provinsi. Kelima unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk dikatakan sebagai kampanye.
Pemahaman kampanye secara kumulatif itu dianggap Suhartono merupakan pelanggaran administratif. ''Itu mereduksi makna kampanye seperti tertera dalam UU,'' ujarnya. Ketua KPUD Juri Ardiantoro, menjelaskan alasan dibalik adanya pasal 2 ayat 3 tersebut. KPUD, kata dia, tidak ingin membatasi masyarakat atau pasangan calon untuk berkomunikasi secara lebih memadai.
''Kami mempertimbangkan faktor masyarakat membutuhkan informasi yang cukup tentang calon. Sebaliknya calon pun membutuhkan kesempatan yang cukup untuk memperkenalkan dirinya ke publik,'' tutur Juri. Atas dasar itu KPU memutuskan untuk tidak melakukan pembatasan secara mutlak. Namun, Juri mengingatkan, kegiatan tim kampanye bukan tanpa batasan. Kegiatan penyampaian visi misi mungkin saja terjerat ketentuan hukum, contohnya jika sampai menggagungu ketertiban umum.
Nasihat AgumSementara Letjen (Purn) Agum Gumelar meminta kedua pasangan calon bersikap fair. Figur yang batal ikut melaju menjadi cagub DKI ini juga meminta dalam pelaksanaan kampanye kedua kubu harus memberikan sikap menyejukkan demi pelaksanaan pilkada yang aman dan damai. Kepada masyarakat, Agum berharap menjauhkan sikap-sikap yang dapat menimbulkan perpecahan.
Secara khusus dia mengimbau kepada Fauzi dan Prijanto untuk tidak menganggap Adang Daradjatun-Dani Anwar -- yang diusung PKS -- sebagai musuh yang harus dihancurkan. ''Harus dibuang jauh-jauh pemikiran seperti ini. Pasangan Adang-Dani harus dianggap rival yang dibatasi dalam koridor demokrasi ... dan masing-masing harus saling menerima hasil pilkada,'' kata Agum yang diundang makan siang oleh Fauzi-Prijanto di Hotel Darmawangsa, Jakarta, kemarin. ind/zak

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bertahan di Tengah Bendungan

REPUBLIKA - Kamis, 12 Juli 2007

Entah sampai kapan, 28 keluarga, warga Kedungbrubus, Kec Pilangkenceng, Kab Madiun, ini bisa kuat bertahan. Mereka tidak mau pindah dari dalam bendungan Kedungbrubus, yang saat ini hampir rampung pembangunanya.
Mereka seakan tidak gentar, meski rumah-rumah mereka akan tergenangi jika bendungan tersebut difungsikan. ''Kalau pemerintah tega menenggelamkan kami dalam bendungan ini ya silakan. Pokoknya warga yang masih berada di sini tidak mau pindah,'' ujar Jumadi, salah seorang warga.
Bersamaan dengan akan selesainya pembangunan bendungan tersebut, perwakilan 28 keluarga yang masih bertahan tidak mau pindah itu, sering mendatangi kantor Pemkab Madiun, untuk mengadukan nasibnya. Mereka tetap menuntut, agar direlokasi ke Notopuro, seperti janji Pemkab Madiun saat rencana pembangunan bendungan digulirkan pada 2002 lalu. Namun, Pemkab Madiun sendiri, juga tetap pada pendirian, lahan relokasi warga berada di Kedungkelis.
Kedungkelis dan Notopuro memang dua tempat yang jauh berbeda. Notopuro berada di dekat pintu masuk area bendungan. Daerah tersebut potensial untuk menjadi daerah ramai jika waduk tersebut dibuka untuk pariwisata. Dari keramaian itu, warga bisa lebih mudah merintis usaha. Sebaliknya, Kedungkelis berada di daerah pinggiran yang tidak banyak menjanjikan. Karena itulah, warga sementara ini memilih bertahan di lahan bendungan, daripada harus pindah ke Kedungkelis.
Pilihan untuk bertahan di area bendungan ini tentu bukan keputusan tanpa risiko. Pilihan ini membuat mereka kerap menghadapi masalah. Namun, 28 keluarga yang terdiri atas 135 jiwa itu seakan tidak memedulikannya. Padahal, untuk bisa sekolah di SD, anak-anak mereka setiap hari harus menempuh perjalanan sejauh 5 kilometer. Kondisi inipun membuat orang tua mereka setiap hari harus menyediakan waktu untuk mengantar sekolah.
Selain itu, mereka juga harus menghadapi kenyataan akses jalan menuju perumahannya juga terputus. Akibatnya, 28 keluarga itu menjadi seperti terasing dari penduduk lain yang ada di kampung tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa menempuh perjalanan melelahkan agar bisa menemukan warung yang menjual sambako.
''Biarlah kondisi seperti ini kami jalani. Kami ini hanya menagih janji pemerintah. Dulu kami ini mau pindah, karena dijanjikan tempat di Notopuro. Ternyata tempat itu di Kedungkelis. Berarti kami dibohongi,'' tutur Jumadi. Sambil bertahan di tengah bendungan, warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sebagian besar dari mereka hidup sebagai petani. Untunglah, lahan pertanian mereka tidak berada di areal bendungan, sehingga mereka tetap memiliki mata pencaharian.
Ngototnya warga yang tetap menuntut relokasi di Notopuro tersebut karena ada beberapa faktor. Di antaranya, lokasi Notopuro memang memiliki prospek ekonomi, karena terletak di pintu masuk bendungan Kedungbrubus. Sementara lokasi Kedungkelis, berada di tepi hutan yang sepi. Di Notopuro, warga bisa membuka warung makan, toko souvenir, tempat parkir, dan sebagainya, jika kelak bendungan tersebut diaktifkan dan dijadikan objek pariwisata.
''Tentu saja warga setelah pindah, sangat berharap bisa mengubah nasib. Jangan sampai pindah di tempat baru yang kemudian kondisi ekonomi malah terpuruk,'' ujar Sumini, salah seorang warga yang lain. Menurut dia, tidak mudah memulai hidup dari awal jika tempat yang dihuninya tidak banyak menyediakan potensi berkembang. Jika dipaksa pindah ke lokasi yang tidak menjanjikan, dia khawatir pada akhirnya warga harus menanggung kerugian yang sangat besar.
Pemkab Madiun membantah, kalau sejak awal rencana pembangunan bendungan, telah menjanjikan relokasi warga ke Notopuro. Pemkab saat itu hanya mengusahakan untuk merelokasi warga ke Notopuro, karena di daerah tersebut terdapat lahan milik Perhutani. ''Karena lahan itu milik Perhutani, Pemkab tidak bisa menjamin relokasi di Notopuro. Pemkab hanya mengusahakan. Pemkab sendiri sudah berulangkali meminta lahan relokasi di Notopuro. Namun, terus ditolak oleh Perhutani,'' ujar Kasubdin Humas, Dinas Infokom Madiun, Mardii.
Dengan kenyataan seperti itu, Pemkab Madiun, menurut Mardii, sangat berharap agar warga yang belum mau pindah memahaminya dan segera menyusul warga lain yang sudah pindah ke Kedungkelis. Selanjutnya dia mengungkapkan, sebenanya pembangunan bendungan tersebut tidak ada masalah. Karena dari 155 keluarga di Kedungbrubus, yang belum mau pindah hanya 28 keluarga.
Penjelasan Mardii ini tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Tomo Budiharsoyo, berjanji menjembatani warga dengan Pemkab Madiun. Dia berharap, dengan adanya 'jembatan' untuk berkomunikasi, persoalan di Bendungan Kedungbrubus segera menemukan jalan keluar.
Dia juga berharap agar Bupati Madiun, Djunaidi Mahendra, segera menuntaskan masalah itu. ''Bagaimanapun, 28 keluarga itu juga warga Kab Madiun. Jangan sampai mereka menjadi korban. Apalagi dalam waktu yang tidak lama, bendungan itu akan difungsikan,'' ujar Tomo.Menurut data di kantor Bappeda Kabupaten Madiun, pembangunan bendungan Kedungbrubus ini menghabiskan anggaran senilai Rp 62 miliar. Dana sebesar itu berasal dari APBN sebesar Rp 39,9 miliar dan APBD Kab Madiun sebesar Rp 22,6 miliar. Proses pembangunannya berlangsung multi years, mulai 2002 dan baru selesai pada akhir 2007.
Lahan untuk pembangunan bendungan tersebut mencapai 900 hektare. Fungsi bendungan ini lebih banyak untuk memasok air ke bendungan Notopuro. Selain itu juga untuk mengendalikan banjir Sungai Notopuro dan mengairi sekitar 500 hektare lahan pertanian secara langsung. Ke depan bangunan ini juga diproyeksikan menjadi objek wisata. Total biaya yang diperlukan untuk menjadikan bendungan tersebut sampai bisa menjadi tempat wisata diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. juw

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Lini Tengah Indonesia Rawan

REPUBLIKA - Kamis, 12 Juli 2007

JAKARTA -- Kapten Ponaryo Astaman dan gelandang Mahyadi Panggabean kemungkinan besar tidak dapat memperkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Pelatih Ivan Venkov Kolev mengaku kondisi tersebut bakal berdampak pada lini tengah Indonesia.
''Absennya Ponaryo dan Mahyadi jelas berdampak pada permainan tim,'' ujar Kolev, ketika ditemui usai sesi latihan di Stadion Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Rabu (11/7). Ponaryo dan Mahyadi merupakan dua pemain gelandang Indonesia. Ketika lawan Bahrain pada Senin (10/7), keduanya ditarik keluar lapangan karena cedera. Ponaryo mengalami cedera pada punggung kaki kanan, sementara Mahyadi cedera engkel kiri.
Kolev mengakui kondisi tersebut berdampak pada penampilan tim. Namun, pelatih kelahiran Bulgaria itu sedikit tenang karena ada Eka Ramdani dan Syamsul Bachri. ''Ketika turun menggantikan Ponaryo dan Mahyadi, Eka dan Syamsul bermain sangat bagus,'' ujar Kolev. Tim dokter timnas memprediksi Ponaryo minimal butuh waktu empat hari untuk pemulihan. Sementara Mahyadi kemungkinan besar akan absen hingga Piala Asia 2007 berakhir pada akhir Juli ini.
Di barisan lini tengah, Kolev hanya memiliki Atep sebagai pemain gelandang tersisa selain Eka dan Syamsul. Kolev kemungkinan akan memplot defender Ismed Sofyan menutupi kekosongan pemain di lini tengah. Kolev sengaja datang langsung ke stadion untuk menyaksikan laga Arab Saudi lawan Korea Selatan. Dia datang khusus untuk mempelajari karakter permainan Arab Saudi yang menjadi lawan Indonesia di laga kedua nanti.
''Saya akan pelajari strategi Arab untuk dibahas bersama pemain,'' ujarnya. Sementara Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Mohammad bin Hammam, sudah mengetahui soal kekacauan distribusi tiket pada laga Indonesia lawan Bahrain. Menurut Sekjen PSSI, Nugraha Besoes, Hammam tidak akan mempersulit kondisi Indonesia dengan memberi semacam sanksi. Hammam justru akan membantu Indonesia mencari solusi soal distribusi tiket. Hammam melakukan itu karena Indonesia menjadi tempat partai puncak Piala Asia 2007.
Koordinator Tiket, Iskandarsyah Abdulwadud, mengatakan kekacauan tersebut terjadi karena kesalahan pihak keamanan. ''Kami sebenarnya ingin membuka loket tiket pada pukul 12, tetapi tidak berani karena tidak ada jaminan dari pihak keamanan,'' ujar Iskandarsyah. ''Pihak keamanan baru datang pukul tiga.'' dip

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Deep Tunnel Ditargetkan Selesai 2015

REPUBLIKA - Kamis, 12 Juli 2007

JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta memperlihatkan keseriusan untuk membangun terowongan multiguna (multi purpose deep tunnel/MPDT) senilai Rp 16,25 triliun. Dalam setahun ke depan, uji kelayakan pembangunan terowongan yang diperkirakan memakan biaya dua juta dolar AS tersebut mulai dikerjakan.
''Kalau hasil studinya menyatakan visible, Wapres pasti setuju,'' kata Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, usai memaparkan rencana pembangunan MPDT kepada Wapres, Jusuf Kalla, Rabu (11/7). Menurut Sutiyoso, Wapres meminta dibuat studi kelayakan terlebih dulu untuk melihat prospek terowongan sepanjang 22 kilometer itu. Namun, katanya, secara prinsip Wapres menyetujui pembangunannya mengingat besarnya manfaat bagi masyarakat.
Deep tunnel itu nantinya dibangun dengan diameter 12 meter di kedalaman 15 meter di bawah permukaan sungai. Terowongan itu bakal membentang dari sisi Sungai Ciliwung di Jl MT Haryono melalui pintu air Manggarai, Banjir Kanal Barat, hingga ke Muara Angke.
Selain difungsikan sebagai penampung air banjir yang setiap tahun menyapa warga Jakarta, MPDT bisa juga digunakan untuk mengalirkan air limbah dari perumahan penduduk, perkantoran, dan pabrik. Bila sedang tak banjir, terowongan tiga tingkat itu bisa pula dipakai untuk jalan tol.
Lalu, ada pula fungsi layanan publik, seperti jaringan kabel telepon, pipa gas, dan listrik. Manfaat lainnya, tambah Sutiyoso, air yang masuk ke tunnel bisa diolah kembali menjadi air minum. Sedangkan air limbahnya bisa digunakan kembali sebagai pupuk setelah diproses.
Ketua Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, Achmad Lanti, menjelaskan, studi kelayakan MPDT setidaknya butuh waktu dua tahun. ''Pemerintah pusat akan menanamkan modal Rp 5 triliun untuk proyek ini. Jika benar-benar bisa dibangun, proyek besar itu akan selesai paling cepat pada 2015,'' kata Achmad.
Ada empat aspek yang akan dikaji dalam studi kelayakan, yakni kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan ekologi dan sosial budaya, serta kelayakan finansial. Untuk merealisasikan pembangunan terowongan ini, Pemprov DKI akan menggaet swasta, BUMN, dan BUMD. djo

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bank Dunia: Ekonomi RI Menguat

REPUBLIKA - Kamis, 12 Juli 2007 8:00:00

WASHINGTON -- Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia mengalami perkembangan amat pesat dalam satu dekade terakhir. Bahkan, kondisi fiskal Indonesia mencapai pertumbuhan tertinggi sejak 1973, ketika mendapatkan keuntungan berlimpah dari minyak.
''Sepuluh tahun lalu sewaktu Asia Timur dilanda krisis ekonomi, Indonesia merupakan negara terparah yang terkena dampaknya. Sekarang, ketika ekonomi di kawasan mulai membaik, Indonesia tak mudah diserang dan lebih kuat dari sebelumnya,'' kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Jim Adams, saat mengumumkan rilis Bank Dunia ''Spending for Development: Making the Most of Indonesia'', Selasa (10/7) di Washington, AS.
Studi Bank Dunia merupakan hasil kerja sama antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Belanda. Berdasarkan studi Bank Dunia, pemerintah telah mengambil kebijakan yang tepat dalam hal pengurangan subsidi BBM pada 2005. Pemerintah juga dinilai sukses menurunkan anggaran pembayaran utang, dan di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan negara. Keberhasilan itu berbuah naiknya cadangan anggaran negara 15 miliar dolar AS, dari total APBN 70 miliar dolar AS.
Menurut Adams, kesuksesan itu tak lepas dari kelihaian pemerintah mengelola makroekonomi. ''Saya mendapat kesan kuat, kebijakan pemerintah sudah dalam arah yang tepat.'' Meski dalam beberapa hal Bank Dunia memberi acungan jempol, namun lembaga donor itu juga menorehkan catatan. Indonesia harus lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan publik --kesehatan dan pendidikan -- maupun infrastruktur. ''Tiga sektor ini harus jadi perhatian khusus pemerintah.''
Peningkatan sistem kesehatan, pendidikan, dan perbaikan infrastruktur menjadi titik kritis ekonomi Indonesia ke depan. ''Tantangan saat ini adalah mengarahkan reformasi di layanan publik dan infrastruktur,'' tambah ekonom senior Bank Dunia yang juga pimpinan riset, Wolfgang Fengler.
Pengamatan Bank Dunia sejak 2001, kata Fengler, pemerintah telah mengambil kebijakan yang sifatnya mendasar. Saat ini, porsi anggaran pendidikan berada di urutan pertama, yakni 17 persen dari total APBN. Sementara, anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri turun drastis dari posisi tertinggi pada 2001 (25 persen APBN) menjadi urutan kelima (11 persen APBN) tahun 2006.
Studi Bank Dunia lainnya menunjukkan, kebijakan desentralisasi telah mengubah fundamental fiskal Indonesia. Pada 2006, pemerintah daerah (pemda) mendapat tambahan anggaran delapan miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS. Pada 2007 dinaikkan menjadi 28 miliar dolar AS. ''Pemda saat ini mengelola hampir 40 persen APBN. Tantangannya, bagaimana dana itu bisa dikelola secara efektif,'' kata Fengler.
Menanggapi laporan Bank Dunia tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo, mengatakan, pujian itu merupakan lagu lama. Bank Dunia melontarkannya agar terkesan seolah-olah utang Bank Dunia berhasil mengangkat kesejahteraan negara pengutang. Padahal, tidak seperti itu. ''Ingat, sebelum krisis, Bank Dunia memuji-muji Indonesia setinggi langit, ternyata salah kan. Tahun 2004 juga begitu, dan salah lagi.''
Anggota Tim Indonesia Bangkit (TIB), Iman Sugema, menilai laporan itu sebagai hal yang biasa. ''Bank Dunia kan perlu menyalurkan kredit. Jadi, tak mungkinlah menjelek-jelekkan Indonesia. Iman menegaskan laporan itu tidak mencerminkan kondisi riil. Sebab, hingga kini masalah kemiskinan, pengangguran, dan instabilitas harga masih belum tertangani secara baik. ap/afp/has/hri

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Masyarakat Memprotes Pungutan Sekolah

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Wali Murid Diminta Proaktif

Jakarta, Kompas - Protes keras masyarakat soal biaya pendidikan yang muncul di beberapa daerah langsung mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah. Bahkan, kepala sekolah di sejumlah daerah telah menerima teguran dan ancaman akan dipecat karena memungut biaya pendidikan yang tinggi.
Rabu (11/7) siang, puluhan pelajar di Provinsi Banten berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Mereka memprotes mahalnya biaya sekolah, terutama biaya pendaftaran siswa baru dan juga biaya daftar ulang yang ditetapkan sepihak oleh sekolah.
Protes itu melengkapi protes lain yang dilontarkan sejumlah organisasi nonpemerintah dan pemerintah daerah (Kompas, 11/7). Protes muncul antara lain di Kota Bandung, Padang, dan Bandar Lampung.
Para pengunjuk rasa, para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia, mendesak Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Departemen Agama Banten untuk menegur sekolah-sekolah yang memungut biaya tinggi.
Mereka juga meminta agar pungutan dalam bentuk dana sumbangan pendidikan (DSP), dana pembangunan pendidikan (DPP), biaya daftar ulang, serta kewajiban membeli buku dan lembar kerja siswa di sekolah dihilangkan.
Alasan mereka, pihak sekolah kerap dengan sewenang-wenang menetapkan besaran pembayaran, terutama DSP dan DPP. Selain memberatkan, sebenarnya pihak sekolah telah mendapat anggaran pembangunan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Pada hari yang sama, Wakil Bupati Serang Andy Sujadi memanggil sejumlah kepala sekolah untuk meminta keterangan dari mereka. Mereka melakukan pertemuan dengan wakil bupati dan Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Alam Darussalam di Kantor Dinas Pendidikan Serang.
Andy mengatakan, semua sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA dilarang memungut biaya pendaftaran, terutama biaya ataupun sumbangan pembangunan. Apalagi, Bupati Serang Taufik Nuriman telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan.
Reaksi keras pemda
Di beberapa daerah, reaksi keras soal pungutan uang pendaftaran siswa muncul dari pemerintah daerah setempat.
Di Kota Bandar Lampung, Wali Kota Eddy Sutrisno akan memberikan sanksi keras kepada kepala SMA yang menarik biaya daftar ulang dan biaya penerimaan siswa baru. Sanksi bisa berupa pencopotan jabatan, mutasi jabatan, penundaan gaji, atau penundaan kenaikan pangkat berkala. Pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Bandar Lampung.
Jika ada bukti lengkap pelanggaran, kepala sekolah yang memungut biaya pendaftaran dan daftar ulang akan mendapatkan sanksi. Untuk itu, wali murid diminta proaktif dengan melaporkan bukti kuitansi daftar ulang kepada Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Bandar Lampung.
Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Bandar Lampung tanggal 29 Juni 2007 mengenai Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2007/2008, sekolah tidak diperkenankan memungut biaya, kecuali sudah dibicarakan dengan komite sekolah.
Di Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Darno menginstruksikan agar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Yogyakarta mengembalikan dana yang telah ditarik dari orangtua calon siswa baru. "Penarikan itu tidak sesuai dengan peraturan wali kota. Mengenai teknis (pengembalian uang) silakan diatur," ujarnya.
Orangtua calon siswa SMKN 3 Yogyakarta saat daftar ulang harus membayar Rp 1.170.000.
Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2007, sumbangan pendidikan mensyaratkan prinsip musyawarah, kerelaan, kemampuan ekonomi, dan subsidi silang. "Waktu pengumuman, anak saya diberi tahu harus membayar Rp 1.170.000, ya hari ini saya membayarnya," ujar Arto, salah satu orangtua murid.
Atas kejadian itu, Kepala Sekolah SMKN 3 telah dipanggil Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Wali Kota Palu Rusdy Mastura tidak menyangka biaya masuk di sejumlah SMA negeri di Palu mencapai Rp 1,5 juta.
Menurut dia, biaya masuk Rp 1,5 juta jelas memberatkan orangtua murid, apalagi bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat Palu banyak yang menjadi nelayan, petani, tukang becak, sopir angkutan, dan buruh.
Rusdy mengatakan, ia akan memanggil semua kepala sekolah SMA negeri di Palu untuk menanyakan alasan menarik biaya masuk sebesar itu.
Untuk SD negeri dan SMP negeri, kata Rusdy, Pemkot Palu telah menetapkan tidak ada biaya masuk atau biaya pendaftaran.
Namun, Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR)—sebuah LSM di Palu—menemukan banyak SD dan SMP negeri memungut biaya pendaftaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengakui penggratisan biaya sekolah sulit dilakukan di daerah perkotaan karena biaya satuan pembiayaan di perkotaan cenderung besar. Pungutan biaya pendaftaran serupa juga terjadi di daerah Semarang, Bandung, dan Makassar dengan berbagai nama.
Di Jakarta, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, Depdiknas tak bisa lagi mengintervensi kebijakan pemerintah daerah dan sekolah dalam penerimaan siswa baru termasuk pungutan pendaftaran.(HEN/YNT/REI/RWN/REN/RAZ/ ELN/BRO/YOP/BIM/RWN/PRA/NTA)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Piala Asia 2007: Memalukan, Lampu Padam Saat Korsel Versus Arab Saudi

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Penyelenggaraan Piala Asia 2007 di Jakarta kembali ternoda oleh matinya lampu stadion utama Gelora Bung Karno. Insiden ini memalukan Indonesia, satu dari empat tuan rumah Piala Asia 2007, karena terjadi di pengujung pertandingan Korea Selatan versus Arab Saudi.
Kejadian mati lampu itu dimulai menit ke-85 dan berlangsung sekitar 25 menit, saat kedua tim bermain imbang 1-1. Padamnya sebagian lampu stadion membuat lapangan menjadi remang-remang sehingga wasit Mark Alexander asal Australia langsung menghentikan laga. Sejumlah penonton yang kecewa dengan kejadian tersebut berteriak kecewa mengecam panitia.
Pelatih Korea Selatan (Korsel) Pim Verbeek juga menyatakan kekecewaannya atas kejadian tersebut. "Karena mati lampu, saya tidak bisa berkonsentrasi lagi," ujar pelatih asal Belanda ini.
Ketua Panitia Lokal Piala Asia 2007 di Jakarta, Nugraha Besoes, mengatakan, insiden mati lampu itu disebabkan generator pusat kelebihan beban. "Genset pusat tidak kuat menahan beban. Baru kali ini Gelora Bung Karno dipenuhi banyak perlengkapan. Kami masih punya waktu dua hari untuk mengecek semua itu," kata Nugraha Besoes.
Mengenai hal itu, General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Fachmi Mochtar mengatakan, terputusnya sebagian aliran listrik di Gelora Bung Karno bukan karena gangguan pasokan listrik PT PLN. Pihaknya sudah mengecek di lapangan tidak ada gangguan jaringan.
"Padamnya listrik kemungkinan ada kerusakan kabel di stadion," kata Fachmi. Selama perhelatan Piala Asia 2007 penerangan stadion dipasok tiga jaringan.
Kasus mati lampu ini merupakan tamparan kedua bagi Indonesia selaku tuan rumah Piala Asia. Semua kantor berita internasional melansir kasus mati lampu itu. Belum lagi, laga tersebut ditayangkan televisi secara langsung ke penjuru dunia. Sehari sebelumnya, jelang Indonesia lawan Bahrain, terjadi kekacauan penanganan tiket yang memicu amukan penonton.
Jangan mabuk kemenangan
Sementara itu, para pemain, tim ofisial, dan juga suporter Indonesia diingatkan untuk tidak larut dalam mabuk kemenangan setelah Selasa lalu tim Merah-Putih melibas Bahrain 2-1 pada laga perdana mereka di Piala Asia 2007. "Kemenangan yang disikapi berlebihan seolah tim ini sudah juara adalah kesalahan besar," kata Daniel Roekito, pengamat dan Pelatih Persik Kediri.
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault di sela-sela kunjungannya ke Garut menyatakan, kemenangan bukan tujuan akhir, tetapi yang lebih penting adalah proses. Indonesia menang karena kerja sama tim yang solid meski secara fisik kalah tinggi dari pemain lawan.
Sementara itu, cedera Ponaryo Astaman dan Mahyadi Panggabean ternyata cukup parah. Ponaryo mungkin harus absen saat Indonesia jumpa Arab Saudi Sabtu mendatang. Mahyadi harus absen hingga akhir turnamen.(OTW/NAL/IYA/RAY/BIL/SAM)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Gunung api: Pengungsi Kekurangan Makanan

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

TERNATE, KOMPAS - Gunung Gamkonora di Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (11/7) kemarin, terus menyemburkan material debu dan batu yang diikuti asap dari puncaknya. Pengungsi pun terus bertambah, namun persediaan bahan makanan, tenda, dan masker sangat terbatas.
Muntahan material vulkanik hingga semalam terus terjadi seperti dua hari sebelumnya. Kemarin, antara pukul 07.00-18.00, setidaknya terjadi 12 kali letusan. Rentetan letusan itu membuat warga panik. Kepanikan yang dialami seorang pengungsi di Tosoa, Baidiso (70), bahkan mengakibatkan dia meninggal dunia pada Rabu dini hari pukul 01.00.
Pemantauan Kompas kemarin, letusan gunung setinggi 1.635 meter di atas permukaan laut itu menimbulkan getaran yang cukup kuat. Permukaan tanah terasa berguncang dan kaca-kaca rumah penduduk di kawasan Gamsungi dan Jere pecah berantakan.
Mengeluh
Kondisi letusan gunung yang demikian membuat warga memilih segera mengungsi ke tempat yang aman. Namun, derasnya arus pengungsi tidak dibarengi persediaan pangan maupun masker dan lainnya. Karena itu, warga Jere dan Gimsungi, dua desa terparah akibat letusan gunung itu, mengeluhkan penanganan pengungsi yang demikian.
Dalam kaitan itu, Bupati Halmahera Barat Namto H Robi mengatakan, bantuan masker baru mereka terima dari Jakarta kemarin siang 10.000 buah. "Segera kami bagikan," katanya.
Upaya evakuasi warga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat. Sejumlah truk disiapkan untuk mengangkut warga ke Desa Tosoa. Air bersih pun dikirimkan ke lokasi terpencil di kampung-kampung pengungsi. Data Satkorlak setempat menunjukkan, jumlah warga yang mengungsi 8.621 jiwa. Mereka berasal dari sembilan desa.
Warga pada umumnya enggan mengungsi ke Tosoa, lokasi pengungsian resmi pemerintah setempat. Mereka menilai Tosoa sangat jauh dari kampungnya, sekitar 25 kilometer, sehingga sulit untuk mengontrol rumah. "Kitorang harus bayar ojek Rp 30.000 kalau mau mengontrol rumah," kata Kader Dot (58), pengungsi.
Kemarin, para pengungsi masih tinggal di pondok yang terbuat dari batang pohon dengan atap daun pinang hutan. "Jangankan dapat tenda, beras saja belum kami terima," ujar Kader.
Para pengungsi pada umumnya hanya makan singkong dan pisang yang didapat dari ladang sekitar lokasi pengungsian. Sebagian dari mereka bahkan mulai mengalami gangguan pernapasan dan demam.
Menurut Bupati Namto H Roba, Pemkab Halmahera Barat baru menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara 4 ton beras, 50 karton mi instan, 100 lembar terpal, dan 5 tenda Selasa lalu.
Kamis sore
Hingga kemarin Provinsi Maluku Utara masih mendata jumlah pengungsi dan kebutuhan logistik. Bantuan bahan makanan paling cepat baru dikirimkan Kamis sore ini, setelah rapat koordinasi di Ternate, ibu kota Maluku Utara.
Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku Utara Asril Ahmad mengatakan, bantuan bahan makanan dan tenda belum dikirim karena masih menunggu data pengungsi. "Besok (Kamis) akan dirapatkan lagi semua kebutuhan pengungsi. Setelah itu baru akan dikirimkan bantuan untuk pengungsi," ujar Asril.
Dari pengungsian di Tosoa dilaporkan, persediaan bahan makanan semakin menipis. Tambahan bahan makanan belum ada yang sampai ke barak pengungsian. Persediaan bahan makanan diperkirakan hanya cukup untuk dua hari ke depan.
Dari posko kesehatan, jumlah pengungsi yang sakit terdata 317 orang. Mereka mengalami sakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), malaria, dan diare. Pengungsi yang sakit belum tertangani secara baik karena kekurangan tenaga medis dan obat-obatan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Rabu siang mengirimkan empat dokter dan delapan tenaga medis ke dua lokasi pengungsian.
Energi seismik
Dari Bandung dilaporkan, penelitian mengenai Gunung Gamnokora akan dikhususnya pada penghitungan energi seismik terkait dengan aktivitasnya serta penelitian mengenai kemungkinan gempa yang terjadi di dalam gunung.
Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Departemen Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono, di Bandung, kemarin, berdasarkan pengamatan, ketinggian asap letusan memang sudah lebih rendah, yakni sekitar 2.000 meter, meski awannya masih terlihat hitam. Namun, katanya, akan dilihat apakah hal itu disebabkan penurunan aktivitas atau karena melebarnya kolom kawah gunung.
Menurut dia, meski terlihat berbeda, kemungkinan energi tetap sama atau lebih tinggi bisa saja terjadi. (ANG/ZAL/CHE/EVY)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Transportasi: Mempertaruhkan Keselamatan demi Setoran

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Cornelius Helmy

"Ayo cepat berangkat. Jangan lama-lama, memangnya ini angkutan kota pakai sering berhenti segala."
"Kalau mau cepat, bawa saja mobilnya sendiri. Atau kalau tidak bisa, pindah saja ke mobil yang lain."
"Iya, tapi balikin duitnya."
Perang mulut itu terjadi antara sopir bus dan penumpangnya di tengah hiruk-pikuk pedagang asongan dan tangisan bayi di salah satu bus antarkota jurusan Jakarta-Cirebon, Selasa (10/7). Itu terjadi saat bus berhenti menunggu penumpang sembari melapor ke pengawas bus di sekitar Subang, Jawa Barat.
"Mau bagaimana lagi, saya lebih baik membiarkan mereka mencari bus lain bila memang maunya cepat. Kami harus memenuhi uang setoran kalau tidak mau rugi," kata Wandy (53), sopir bus itu.
Wandy yang asal Arjawinagun, Cirebon, ini mengatakan, beban uang setoran sangat terasa bila musim libur sekolah tiba. Uang setoran yang diminta pemilik bus naik dua kali lipat. Jika biasanya Rp 600.000- Rp 700.000, pada masa liburan ini mereka harus menyetor Rp 1 juta-Rp 1,2 juta per hari. Lebih berat lagi, di beberapa lokasi pemberhentian penumpang, pungutan liar masih terus terjadi. Ujung-ujungnya, ekonomi keluarga para sopir bus tak pernah membaik. Para pengusaha bus lebih cepat tahu dan tanggap jika terjadi lonjakan jumlah penumpang.
Bagi sopir seperti Wandy, dengan uang setoran sebesar itu dan banyaknya pungli di jalan, sulit baginya untuk mendapat penghasilan lebih. Pada saat usianya yang sudah tidak muda lagi, ia hanya bisa mengemudi satu bus di rute Jakarta-Cirebon sekali sehari. Ia khawatir keterbatasan fisik justru akan berakibat buruk di perjalanan.
"Kalau dulu, setelah istirahat saya bisa menarik satu perjalanan lagi. Tetapi, sekarang saya memilih istirahat. Baru besoknya saya pergi lagi," katanya.
Bagi lelaki yang sudah 25 tahun menjalani profesi itu, bukan uang yang utama. Dari enam anaknya, empat sudah berkeluarga dan memberikan empat cucu. Tinggal dua anak yang masih duduk di bangku sekolah.
"Saya tidak ngotot lagi untuk nyopir lebih dari satu kali dalam sehari. Yang terpenting saya bisa mendapat penghasilan cukup untuk sehari-hari saja," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Marwan, "sopir tembak" asal Jakarta. Menurut dia, sopir juga manusia yang butuh istirahat. Memang ada beberapa sopir yang pergi-pulang Cirebon-Jakarta dalam satu hari. Sebagian lagi memilih sekali perjalanan, lalu istirahat.
Kejar waktu
Akan tetapi, dengan keterbatasan fisik, banyak cara ditempuh awak bus untuk menyiasati hal tersebut. Salah satunya adalah menunggu penumpang lebih banyak dengan sering berhenti di tempat-tempat strategis. Namun, cara itu sering memancing emosi penumpang, seperti yang dialami Wandy. Busnya berangkat dari Terminal Pulo Gadung, Jakarta, sekitar pukul 10.00 dan baru tiba di Cirebon yang jaraknya sekitar 258 kilometer tersebut sekitar pukul 15.30.
Untuk mendapat banyak penumpang, salah seorang sopir bus di trayek Kuningan-Jakarta punya cara lain lagi. Sejak berangkat sekitar pukul 04.00 dari Cirebon, sopir memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di dalam Kota Cirebon dan di jalan rusak di Kabupaten Cirebon. Itu dilakukan untuk mengejar para pekerja di sekitar Subang dan Indramayu yang akan berangkat ke tempat kerjanya pagi hari di daerah berbagai pabrik di Karawang.
Awak bus yakin akan mendapat penumpang lebih banyak di Subang dan Indramayu ketimbang berlama-lama menunggu di Cirebon.
Meski kenyamanan penumpang terganggu oleh gaya mengemudi sopir dan banyaknya penumpang yang bergelantungan, bus itu tiba di Jakarta sekitar pukul 08.00.
"Pasang setengah harga pun dilakukan. Asalkan penumpang lebih banyak daripada pasang harga penuh, tapi penumpang sedikit," kata Wandy.
Beban setoran yang mengimpit sopir dan perawatan kendaraan angkutan yang sering terabaikan oleh pengusaha pemiliknya menjadi benang kusut persoalan transportasi umum di negeri ini. Banyak bus yang alat pengukur kecepatannya sudah tak berfungsi. Yang ada hanya klakson, lampu sein, dan lampu besar.
Apalagi di banyak tempat kondisi infrastruktur jalan dan rambu tidak memadai serta terjadinya kongkalikong dalam uji petik kelaikan armada angkutan.
Akumulasi persoalan itulah yang menjadi pemicu seringnya terjadi kecelakaan di jalan. Untuk mengejar setoran, sopir terpaksa mempertaruhkan keselamatan. Mereka memuat penumpang sebanyak-banyaknya, lalu memacu kendaraan sekencang-kencangnya. Tak usah heran, maut bisa menyergap kapan saja, di mana saja....

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kalla dan Gus Dur Damai

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Kalau Saling Bermusuhan, Kita Tak Akan Pernah Jadi Bangsa Besar

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui KH Abdurrahman Wahid untuk berdamai terkait dengan gugatan perdata pencemaran nama baik yang diajukan kuasa hukum Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan laporan untuk kasus yang sama ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Perdamaian dilakukan dalam pertemuan kedua tokoh ini di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (11/7) petang.
Pertemuan tertutup dan tidak masuk dalam jadwal acara yang diumumkan itu berlangsung 20 menit di sebuah kamar di lantai lima hotel tersebut. Kedatangan Wapres ke hotel juga tidak mencolok karena minimnya petugas keamanan dan protokol Istana Wapres yang biasanya datang mendahului di setiap acara yang dihadiri Wapres.
"Sebagai sesama Muslim, kami saling memaafkan. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, kan? Dengan demikian, gugatan ke pengadilan dicabut," ujar Gus Dur yang ditemui seusai pertemuan.
Saat ditemui di ruangan hotel tempat sebelumnya Gus Dur menerima Wapres, Gus Dur ditemani putri keduanya, Yenny Zannuba Wahid, yang belum sebulan mundur dari tugasnya sebagai staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kuasa hukum Gus Dur, Ikhsan Abdullah, juga terlihat di ruang hotel yang dijaga ketat oleh empat petugas keamanan hotel itu.
Mengenai pertemuan perdamaiannya dengan Wapres, Gus Dur bertutur, "Tadinya dia (Jusuf Kalla) lewat orang ingin ketemu saya untuk minta maaf. Buat saya, enggaklah kalau minta maaf. Itu kan seperti saya tinggi, dia di bawah. Sudah sama sajalah, imbang dan saling memaafkan."
Ketika pertemuan terjadi, terlihat beberapa deputi dan staf Wapres, di antaranya Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesejahteraan Rakyat Azyumardi Azra.
Sudahi permusuhan
Seusai pertemuan perdamaian, Wapres dalam siaran pers yang disebarkan beberapa stafnya mengemukakan, perdamaian itu ditempuh karena ia tidak ingin meneruskan preseden yang selama ini terjadi, yaitu permusuhan antara pemimpin baru dan pemimpin sebelumnya."Kalau itu yang terjadi (saling bermusuhan), kita tidak akan pernah menjadi bangsa besar," ujar Wapres.
Menurut Gus Dur, pertemuan berlangsung baik. Wapres diperkarakan Gus Dur karena komentarnya belum lama ini terkait dengan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam siaran persnya, Wapres juga menyebut, sebagai sesama Muslim dan pemimpin umat, dirinya dan Gus Dur sudah saling memaafkan.
Kuasa hukum Gus Dur, Ikhsan Abdullah, mengemukakan, setelah perdamaian ini, gugatan perdata pencemaran nama baik Gus Dur oleh Wapres ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dicabut.
Pencabutan serupa dilakukan juga untuk laporan Gus Dur ke Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dilayangkan 25 April 2007. "Gugatan dan laporan akan kami cabut Senin pekan depan," ujar Ikhsan.
Terhadap gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam sidang terakhir, majelis hakim menyarankan dan meminta kedua belah pihak melakukan upaya perdamaian. (INU/OSD)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sudah Miskin Tertimpa Bencana Pula

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Kitorang so hidup susah, masih hadapi bencana lagi," ungkap Ferry Mou (37), warga Kampung Baru, Kecamatan Ibu, Halmahera Barat, Maluku Utara.
Kebahagiaan hati Ferry atas kelahiran putra pertamanya pada Senin (9/7) pagi itu sirna oleh bunyi gemuruh Gunung Gamkonora. Hanya selang beberapa jam setelah si buah hati lahir, Ferry harus tergopoh-gopoh belasan kilometer mencari tempat aman. Istrinya, Marlin (30), ikut mengungsi sembari menggendong bayinya dengan tertatih-tatih lemas.
Bagi keluarga Ferry, ini adalah pengungsian yang kedua kali. Tahun 2001 keluarga muda tersebut merupakan bagian dari ribuan warga Bacan, Bitung, dan Tobelo yang terpaksa mengungsi ke Kampung Baru karena konflik horizontal. Mereka berdatangan mendiami wilayah kaki gunung untuk mencari kehidupan baru sambil bercocok tanam palawija dan cengkeh.
Sekarang warga tidak bisa menikmati panenan hasil kebun. Tidak ada yang berani memetik cengkeh atau sayur-mayur di kebun yang berlokasi di kaki Gamkonora yang sudah berselimutkan debu panas.
Baru saja mulai merajut hidup baru di pengungsian, warga kembali ditimpa prahara. Dengan hati yang gulana, seluruh anggota keluarga bergegas memboyong harta benda yang bisa dibawa. Rumah dan hewan ternak ditinggal karena mustahil dipikul, dikepit, dan ditenteng.
"Kami sudah bosan hidup mengungsi dan mengungsi," kata Elsi Dehango (50), yang mengungsi sekitar 5 kilometer dari Kampung Baru.
Belitan kemiskinan sangat sulit lepas dari mereka. Mereka juga menganggap perhatian pemerintah sangat minim.
Menurut Elsi, kebijakan pemerintah menjual beras murah melalui raskin seharga Rp 1.000 per kilogram tidak pernah mereka nikmati.
"Jangankan dapat uang dari pemerintah, raskin saja tidak kami dapat," tuturnya.
Kondisi pengungsi memprihatinkan. Mereka membangun tenda-tenda darurat berbekal kayu yang ditutupi dedaunan. Setiap "tenda" berukuran 3 x 4 meter dihuni 15-20 orang.
Para pengungsi mengaku tak berdaya dengan kemiskinan dan bencana alam. Berkeluh kesah adalah kesia-siaan karena jarang pejabat provinsi dan kabupaten menjenguk, termasuk saat Gamkonora mengguncang hidup mereka. Bagi warga, Gamkonora selama ini cukup bersahabat sesuai arti namanya. Gam berarti "kampung", Konora bermakna "di tengah". Aura Gamkonora dianggap sebagai "penengah" pertikaian sosial yang dulu menerpa. (JEAN RIZAL LAYUCK)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Hidayat Nur Wahid Belum Pikirkan Jadi Calon Presiden

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Pengguliran wacana calon presiden 2009 pada saat ini dinilai tidak tepat. Masyarakat lebih membutuhkan solusi atas berbagai masalah bangsa yang semakin mengimpit.
Hal tersebut diungkapkan tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (11/7). Ia menanggapi pengusungan dirinya oleh Panitia Persiapan Kepemimpinan Nasional (PPKN) sebagai calon presiden (capres) 2009.
PPKN mencalonkan Hidayat sebagai salah satu dari 10 tokoh yang layak diajukan sebagai capres pada 2009. Mereka yang dicalonkan dinilai konsisten untuk menegakkan syariat Islam dan UUD 1945 sesuai Piagam Jakarta (Kompas, 6/7). Hidayat mengakui sudah dihubungi Ketua PPKN Fauzan Al Anshary dan diminta kesediaannya. Namun, ia menolak untuk dicalonkan.
Pencalonan itu dinilai tidak tepat waktunya. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi maraknya berbagai aksi separatisme dan terorisme. Rakyat pun masih menghadapi kondisi ekonomi yang makin sulit dengan semakin membubungnya harga berbagai kebutuhan pokok.
"Pengusungan capres saat ini terlalu elitis dan hanya menimbulkan pertikaian antarelite bangsa," katanya.
Pengusungan wacana capres hanya membuat rakyat semakin tidak simpati dengan berbagai kerja politik. Hidayat berharap semua komponen bangsa lebih baik berkonsentrasi menyelesaikan berbagai masalah bangsa.
Hidayat menegaskan, PKS konsisten untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur. Oleh karena itu, PKS sejak semula tidak mendorong untuk mengubah Pasal 29 UUD 1945 menjadi sesuai dengan Piagam Jakarta. PKS menginginkan setiap umat beragama bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
Isu yang menyebutkan jika menang dalam Pilkada Jakarta, PKS akan menerapkan berbagai aturan syariat Islam dinilai fitnah dan upaya pihak tertentu untuk memburukkan citra PKS.
"Masyarakat harus jeli menyikapi isu yang memojokkan PKS," kata Hidayat. (MZW)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Kapal Tenggelam di Maluku

KOMPAS - Kamis, 12 Juli 2007

Ambon, Kompas - Kapal penumpang KM Wahai Star yang bertolak, Senin (9/7) pagi, dari Pelabuhan Leksula, Pulau Buru, menuju Ambon, Maluku, tenggelam dihantam gelombang besar di perairan sekitar Pulau Manipa. Hingga Rabu malam, kapal tanker milik Pertamina berhasil mengevakuasi 22 penumpang, termasuk dua korban anak-anak yang tewas.
Pelaksana Harian Administrator Pelabuhan Ambon Karin Tuanaya menjelaskan, Wahai Star seharusnya tiba di Pelabuhan Ambon pada Selasa pagi, tetapi hingga Selasa siang pihak Syahbandar Pelabuhan Ambon tidak bisa melakukan kontak radio dengan kapal tersebut.
Berdasarkan manifes, Wahai Star mengangkut 59 penumpang, termasuk 17 awak kapal dan nakhoda. Sebanyak 26 penumpang naik dari Leksula dan 16 lainnya dari pelabuhan transit Namrole yang juga terletak di bagian selatan Pulau Buru. Karin menduga jumlah penumpang kapal itu lebih banyak karena Wahai Star bisa saja menaikkan penumpang dari beberapa pelabuhan kecil yang dilewati.
Karin menjelaskan, Adpel Ambon tidak bisa mengirimkan kapal untuk mencari Wahai Star karena gelombang laut tinggi, sekitar 4 meter. (ANG)

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...