Penembakan: TNI AL Tunggu Proses Hukum

KOMPAS - Selasa, 05 Juni 2007

Pasuruan, Kompas - Setelah gagal mencapai kesepakatan dengan warga, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Moekhlas Sidik akhirnya menyerahkan penyelesaian sengketa tanah Pusat Latihan Tempur atau Puslatpur Marinir ke proses hukum yang sedang berjalan.
Selama proses hukum belum tuntas, ia berjanji tidak akan ada lagi kekerasan yang dilakukan prajurit TNI AL terhadap warga. Juga tidak ada latihan prajurit Marinir di permukiman warga. Rencana pembuatan pusat pendidikan dan pelatihan TNI AL juga ditunda. Selain itu, relokasi untuk warga juga tidak akan dilaksanakan dulu.
Hal itu ditegaskan Moekhlas di akhir pertemuan dengan perwakilan warga 11 desa yang tinggal di lingkungan Puslatpur Marinir Grati, Pasuruan, Jawa Timur.
Pertemuan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (4/6), itu juga dihadiri Gubernur Jatim Imam Utomo, Bupati Pasuruan Jusbakir Aldjufri, dan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen Syamsul Mappareppa. Dari pihak warga, hadir para kepala desa dan tokoh masyarakat dari 11 desa.
Dalam pertemuan yang berlangsung panas tersebut, kedua pihak bersikukuh dengan keinginannya masing-masing.
Sebelum pertemuan, warga bahkan sudah emosi karena pertemuan tak segera dimulai meski sudah hampir pukul 10.00. Padahal, warga sudah menunggu sejak pukul 08.30. Mereka lalu berteriak-teriak dan akan meninggalkan pendopo kabupaten untuk kembali memblokade Jalan Raya Probolinggo-Pasuruan.
Moekhlas sebenarnya sudah berada di pendopo pada pukul 09.00, tetapi ia mengadakan rapat terlebih dahulu dengan Gubernur, Bupati, dan Panglima Kodam. Mendengar teriakan warga, ia akhirnya keluar dan pertemuan pun dimulai.
Dalam pertemuan, sejumlah warga dengan nada emosional menyampaikan keluhannya tentang intimidasi yang dilakukan prajurit Marinir TNI AL selama ini. Juga soal penerbitan sertifikat tanah yang tidak sesuai dengan prosedur sampai perawatan korban penembakan di rumah sakit yang tidak memadai.
Pertemuan sempat terhenti 10 menit karena dua orang keluarga korban penembakan berteriak histeris dan pingsan.
Tolak relokasi
Dalam pertemuan Moekhlas kembali menawarkan relokasi bagi warga yang tinggal di 6.302 rumah di areal Puslatpur Marinir. Namun, tawaran itu dengan tegas ditolak seluruh kepala desa dan perwakilan warga yang hadir.
Seluruh kepala desa meminta agar bukan warga yang direlokasi, melainkan keberadaan Puslatpur yang perlu dievaluasi. Pasalnya, warga khawatir intimidasi akan terus berlanjut jika tinggal di dekat Puslatpur. (apa)