Anggota DPR Ancam Walk Out

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007 8:02:00

JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR mengancam akan melakukan aksi keluar sidang (walk out) jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menghadiri sidang interpelasi yang mempertanyakan dukungan pemerintah atas sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, hari ini (5/6).
''Jika Presiden tak datang, para penggagas beserta anggota fraksinya akan walk out dari sidang paripurna DPR. Kami juga punya opsi lain bila paripurna tetap dilangsungkan, yakni mengadukan Presiden dan Ketua DPR ke Mahkamah Konstitusi,'' kata anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang juga salah satu penggagas hak interpelasi, Ali Mochtar Ngabalin, Senin (4/6).
SBY diadukan ke Mahkmah Konstitusi (MK) karena dianggap melecehkan institusi DPR. ''Proses interpelasi ini butuh waktu panjang. Kalau kemudian hanya diwakilkan ke menteri, tidak perlu ada hak interpelasi,'' cetus Ali.
Ancaman aksi keluar sidang juga diutarakan penggagas hak interpelasi lainnya, yaitu Yuddy Chrisnandi. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar ini, ketidakhadiran Presiden sama artinya tak menghormati DPR sebagai lembaga demokrasi. ''Presiden juga tak menghormati lebih dari 280 anggota DPR yang menghendaki jawaban langsung,'' katanya. Mengutip Tatib DPR pasal 174 ayat 1, 2, 3, Presiden harus hadir dalam sidang interpelasi. Baru pada ayat 4 pasal yang sama, Presiden bisa mewakilkan kepada menterinya untuk memberi penjelasan.
Itu pun dengan syarat jika terjadi dialog. ''Presiden datang saja dulu. Kalau terjadi dialog, baru dia menugaskan menterinya untuk itu,'' jelas Yuddy. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Pareira, mengimbau anggota dewan tidak walk out. Bila menteri yang diutus ternyata tak mampu memberi jawaban, maka DPR bisa menolak dan memanggil Presiden untuk kedua kalinya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Seskab, Sudi Silalahi, tak dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran SBY. ''Alasannya akan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna. Kami tak bisa menyampaikan sebelum rapat,'' kata Sudi.
Sangat tak etis, ujar dia, jika alasan SBY disampaikan ke publik sebelum rapat berlangsung. ''Lagi pula, saya dan Pak Hatta [Mensesneg] hingga saat ini belum mengetahui alasan ketakhadiran Presiden. Tak baik kalau kami menduga-duga.''
Mensesneg, Hatta Rajasa, menambahkan, surat undangan menghadiri sidang interpelasi telah dibalas SBY. ''Presiden menyatakan terima kasih atas undangan Ketua DPR. Untuk itu, Menko Polhukam serta menteri yang lain ditugaskan untuk menjelaskan,'' kata Hatta.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengakui fraksinya yang merekomendasikan agar SBY tak hadir. Rekomendasi itu sesuai dengan Tatib DPR pasal 174. ''Tak ada niat apa pun dari SBY untuk merendahkan lembaga negara lainnya,'' jelas dia.
Syarif berharap kekecewaan anggota DPR tak diwujudkan dengan melakukan walk out. ''DPR kan ingin mendengar penjelasan pemerintah, bukan mau bertemu Presiden. Jadi, kalau yang datang menterinya, ya sama saja, itu bagian pemerintah juga. Yang penting kan penjelasannya.'' (eye/wed )