DKI Sulit Cari Lahan Program Tanah Gratis

REPUBLIKA - Senin, 28 Mei 2007

Tanah di Jakarta sedikit jumlahnya yang dimiliki negara.

JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta tampaknya tidak akan dapat berpartisipasi dalam program pemerintah pusat yang hendak membagi tanah untuk rakyat miskin. Alasannya, tak ada lahan di Jakarta yang bisa diberikan bagi rakyat miskin.
Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengatakan di Jakarta tanah yang masih lowong saja sudah tidak ada. ''Mana ada yang bisa dibagi,'' ujarnya, akhir pekan lalu. Tanah di Jakarta, sambung Sutiyoso, sedikit jumlahnya yang dimiliki negara. Hampir seluruhnya merupakan milik pribadi. Tetapi dia mengaku belum menginventarisir berapa luas tanah di Jakarta yang dapat dijadikan bagian dari program bagi tanah untuk rakyat miskin.
Meski kesulitan untuk mencarikan tanah untuk rakyat miskin, dia mengatakan Pemprov masih memiliki kompensasi bagi modal kerja masyarakat. Caranya melalui pembangunan rumah susun. ''Karena rumah susunnya sudah dibangunkan pemerintah maka uang yang seharusnya untuk tempat tinggal bisa buat modal kerja,'' tuturnya. Sehingga justru rakyat dari kelas menengah bawah di Jakarta justru bisa memiliki rumah susun dan usaha sendiri.
Kendati minim lahan, tetapi Sutiyoso akan berbicara dengan pemerintah pusat supaya rakyat miskin di Jakarta tetap dapat menikmati program tersebut. Alasan dia, rakyat miskin di Jakarta banyak jumlahnya. Senada dengan Sutiyoso, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Managap Manurung, mengatakan tidak ada banyak tanah di Jakarta milik pemerintah yang belum dimanfaatkan. ''Mau cari tanah di mana di Jakarta ini ?'' tanyanya.
Rencana pemerintah pusat tersebut pertama kali terungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Selasa (22/5). Kepala BPN, Djojo Winoto, mengatakan waktu itu pemerintah tengah menyiapkan lahan yang diperuntukkan untuk orang miskin. Pemerintah pusat tidak cuma mengurus lahan yang bakal dibagi, mereka juga sedang mengembangkan kriteria rakyat miskin yang berhak memperoleh bantuan tanah gratis.
Rencana pemerintah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan konsep yang matang sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Iwantono yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyambut baik apresiasi terhadap rencana tersebut. Ia mengatakan ada keperluan untuk memberikan lahan bagi rakyat miskin karena saat ini terjadi ketimpangan penguasaan aset termasuk penguasaan tanah.
Namun ia mengingatkan bahwa secara teknis rencana tersebut tidak mudah. Untuk mengurus surat-surat, katanya, tentu diperlukan waktu yang lama. ''Untuk mengurus satu surat tanah di Jakarta saja bisa memerlukan waktu satu tahun,'' katanya. Selain itu, jangan sampai pemberian tanah tersebut salah alamat. ''Jangan sampai tanah diberikan kepada mereka yang tidak bisa bertani, nanti tanah tersebut di jual kembali,'' katanya.
Anggota DPR Priyo Budisantoso juga mendukung rencana tersebut. Namun sampai saat ini DPR belum mengetahui konsepnya. ''Apakah bedanya dengan transmigrasi. DPR belum dapat laporan,'' katanya. Untuk itu, lanjutnya, DPR akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjelaskan masalah tersebut. ''Jika konsep belum matang bisa jebol,'' katanya. ind/ant