Abbas Lantik Kabinet Darurat

REPUBLIKA - Senin, 18 Juni 2007 8:34:00

RAMALLAH -- Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengambil sumpah 11 anggota kabinet darurat, di Ramallah, Tepi Barat, Ahad (17/6), menyusul buntunya penyelesaian pertikaian antara kubu Fatah dan Hamas. Abbas menunjuk Salman Fayyad, menteri keuangan di kabinet bersatu pimpinan Perdana Menteri (PM) Ismail Haniya, sebagai pengganti Haniya yang berasal dari faksi Hamas.
Susunan kabinet baru ini diumumkan setelah sebelumnya Abbas mengeluarkan dekrit. Dekrit ini menjadi dasar bahwa pembentukan kabinet baru tak perlu mendapatkan persetujuan parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Hamas.
Abbas juga menyatakan, angkatan bersenjata di bawah Hamas tak diakui keberadaannya. ''Hanya ada satu otoritas, hukum, dan angkatan bersenjata yang sah di seluruh tanah air kita, baik di Tepi Barat maupun Gaza,'' katanya.
Usai pelantikan, Fayyad yang pernah bekerja di Bank Dunia di Washington, AS, dari 1987-1995 ini mengatakan, pemerintahan baru akan mencari upaya mengakhiri kekacauan serta menghadirkan keamanan warga Palestina. ''Kita akan bekerja dengan tangan bersih dan secara sistematis,'' katanya.
Kabinet darurat ini didominasi kubu independen, baik dari kalangan aktivis HAM maupun ekonom. Hanya satu menteri yang berasal dari kubu Fatah, yakni Abdel Razak Yehiyeh yang menjabat sebagai mendagri.
Di Jalur Gaza, PM Ismail Haniya mengabaikan keputusan Abbas yang memecatnya. Haniya menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru merupakan tindakan ilegal. Ia mengklaim tetap sebagai perdana menteri yang sah.
''Langkah Abbas tak memiliki dasar hukum,'' katanya. Menanggapi dekrit yang dikeluarkan Abbas, Haniya memecat kepala keamanan internal dan dirjen kepolisian Palestina.
Pejabat senior Palestina menyatakan, pemerintah AS mengindikasikan akan segera menyalurkan bantuan bersamaan dengan bekerjanya kabinet baru. Konjen AS di Jerussalem, Jacob Walles, yang telah bertemu Abbas, Sabtu (16/6), mengatakan, AS bakal mencabut embargo keuangan atas Palestina jika kabinet baru terbentuk. Namun, dana itu kemungkinan tak mencapai Gaza, daerah yang dikuasai Hamas.
PM Israel, Ehud Olmert, menyambut baik terpilihnya mantan perwakilan IMF untuk Palestina ini sebagai pengganti Haniya. Olmert berjanji membuka peluang baru bagi tercapainya proses perdamaian. ''Peluang baru yang sudah sejak lama tidak kita miliki. Pemerintahan Palestina tanpa Hamas merupakan mitra kami,'' katanya sesaat sebelum bertolak ke AS menemui Presiden George W Bush.
Gaza yang kini dikuasai Hamas, diisolasi dari dunia luar oleh Israel. Ada kekhawatiran akan segera terjadi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Sebab, telah terlihat antrean orang di luar pabrik roti dan pasar swalayan.
Dor Alon, salah satu perusahaan minyak Israel, menyatakan akan menghentikan pasokan minyak ke pom bensin di Gaza. Perusahaan itu hanya akan mengirim bahan bakar minyak untuk keperluan pembangkit listrik.
Penduduk Gaza terlihat panik dan khawatir kekurangan persediaan makanan bila kemudian Israel membombardir Gaza. ''Israel harus meningkatkan isolasinya terhadap Gaza. Tak ada yang boleh lewat, kecuali pasokan listrik dan air,'' kata Menteri Infrastruktur Israel, Benjamin Ben-Eliezer. (ap/afp/fer )