Hindari Pakai "Bintang Kejora"

KOMPAS - Jumat, 06 Juli 2007

Barnabas Suebu Akui Ada Kekecewaan Rakyat Papua

Jakarta, Kompas - Keinginan untuk menjadikan bendera "Bintang Kejora" sebagai simbol kultural Papua, secara psikopolitik, perlu dihindari. Bendera itu telanjur menjadi simbol gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sehingga usul menjadikannya sebagai simbol kultural justru membuka terjadinya bias.
Demikian diingatkan mantan Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Kamis (5/7). Hal ini disampaikan terkait dengan kemunculan Bintang Kejora dalam Kongres Adat Papua.
Menurut Ferry, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua memang bisa mengatur simbol kultural, sepanjang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Penentuan corak dan warnanya harus melalui kesepakatan daerah. Pengibarannya pun dilakukan seperti bendera provinsi atau daerah lain. Ketentuan itu dinyatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Secara terpisah, mantan anggota Pansus UU Otonomi Khusus Papua RK Sembiring Meliala menolak jika Bintang Kejora disebut sebagai simbol kultural Papua. Jika merunut sejarah, bendera itu jelas simbol OPM yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ada kekecewaan rakyat
Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengakui adanya kekecewaan warga Papua atas pelaksanaan otonomi khusus. Hal itu karena pemanfaatan dana otonomi khusus dirasakan kurang menyentuh rakyat, terutama di kampung yang miskin.
Seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu anggota Kongres Amerika Serikat asal Samoa, Eni Faleomavega, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, Barnabas menambahkan, otonomi khusus Papua sudah lima tahun berlaku. Namun, baru tahun ini dana otonomi khusus (otsus) sekitar Rp 1 triliun turun dan dirasakan rakyat miskin di Papua.
"Mereka kecewa dengan otsus karena dananya tidak diterima," ujarnya. Wujud kekecewaan itu memang bisa muncul beragam.
Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal menyatakan, Presiden Yudhoyono menjelaskan kepada Eni Faleomavega tentang kebijakan baru terhadap Papua, yang menekankan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberantasan kemiskinan.
Kesempatan bagi putra daerah diperbesar. Pendanaan bagi pembangunan Papua juga ditingkatkan untuk mengatasi ketertinggalannya. (dik/har/jon/nwo)