NU Tolak Khilafah

KOMPAS - Selasa, 14 Agustus 2007

Jakarta, Kompas - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menolak penerapan sistem khilafah di Indonesia. Ide khilafah atau pemerintahan tunggal bagi umat Islam di seluruh dunia akan mendekonstruksi negara.
"Politik transnasional tidak cocok diterapkan di Indonesia karena sistem politik yang dibawa dari Timur Tengah tersebut tidak sesuai dengan situasi politik di Indonesia," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (13/8).
Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang khas dengan ideologi Islam dan perundang-undangan yang mengacu kepada Al Quran dan Hadis. Tegaknya khilafah diyakini mampu menegakkan syariat Islam dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia.
Menurut Hasyim, di negara-negara Timur Tengah sendiri ide pembentukan pemerintahan tunggal Islam ditolak. Negara-negara tersebut tetap menggunakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, republik Islam, atau emirat. Di Eropa, ide khilafah yang diusung Hizbut Tahrir juga ditolak karena mempermasalahkan sistem dan konstitusi negara.
"Adalah tidak mungkin jika Hizbut Tahrir di Indonesia tidak akan mempersoalkan sistem republik, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila," katanya menambahkan.
PBNU juga meminta kepada warganya yang ada di dalam dan luar negeri untuk tidak terlibat di dalam gerakan politik transnasional apa pun. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sistem politik transnasional tidak menghasilkan apa pun kecuali hilangnya nilai dan budaya lokal.
Secara terpisah, calon terpilih anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Baso dalam Seminar Perdamaian dan Kebangsaan mengatakan, faham keagamaan transnasional bebas masuk ke Indonesia selama tetap menghargai nilai-nilai lokalitas dan basis politik kebangsaan di Indonesia. Apabila ingin menunggalkan cara masyarakat Indonesia dalam beragama, berpolitik, ataupun menjalankan tradisinya, faham tersebut harus ditolak. (MZW)