Prasarana Pendidikan: Ratusan Ribu Ruang Kelas Rusak

KOMPAS - Senin, 13 Agustus 2007

Bandung, Kompas - Ratusan ribu ruang kelas, khususnya di sekolah dasar atau SD, kini dalam kondisi rusak berat. Data yang dihimpun pekan lalu dari sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan saja menunjukkan setidaknya 88.000 ruang kelas dalam kondisi rusak.
Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 58.511 ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki segera. Jika semua diperbaiki, setidaknya diperlukan biaya Rp 2,8 triliun.
Di Jawa Tengah, kondisinya tidak jauh berbeda. Puluhan ribu ruang kelas dalam kondisi rusak. Di Kabupaten Pati, misalnya, 50 persen dari gedung SD yang jumlahnya 702 kini rusak berat. Jika satu sekolah terdiri enam kelas, ruang kelas yang rusak lebih dari 2.000. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan di Brebes.
Terkait dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo yakin pada akhir tahun 2008 tidak akan ada lagi sekolah rusak. "Sekolah-sekolah yang rusak itu akan diperbaiki dengan dana 50 persen dari pusat, 30 persen dari provinsi, dan 20 persen pemerintah/kota," kata Gatot, Sabtu (11/8).
Setiap ruang, kata Gatot, mendapat dana Rp 35 juta, sedangkan untuk SMP Rp 40 juta.
Akan tetapi, target itu kemungkinan sulit terwujud. Sebab, di Pati saja paling tidak dibutuhkan waktu tiga tahun lagi untuk menyelesaikan rehabilitasi semua sekolah yang rusak. "Tahun 2007 Pati memperoleh DAK dari APBN untuk 92 sekolah," kata Bambang Santoso, salah satu kepala seksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
Jika setiap tahun anggaran yang diterima sama, kata Bambang, itu artinya diperlukan waktu tiga tahun untuk memperbaiki sekolah yang rusak.
Perbaikan sekolah rusak sebenarnya mendapat dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tetapi pelaksanaan di lapangan tak selalu mulus.
Di Jawa Barat, umpamanya, tahun lalu, para bupati/wali kota bersama gubernur dan Menteri Pendidikan Nasional telah membuat nota kesepahaman pembagian peran (role sharing) dalam pembangunan sekolah.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah pusat akan menganggarkan Rp 1,42 triliun, provinsi Rp 851,6 miliar, dan kabupaten/kota Rp 567,8 miliar. "Tapi sekitar dua bulan lalu kami mendapat kabar bahwa dana role sharing dari pusat belum jelas," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Rusdiana. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten di Jabar dengan jumlah ruang rusak paling banyak, 6.285 ruang.
Karena ketidakjelasan itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung kini sedang memetakan kembali sekolah mana yang akan diprioritaskan. (YNT/HEN/SUP/MDN/ WIE/FUL/DOE)