Menperin usulkan insentif bagi perusahaan yang akan go public

Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Menperin mengusulkan kepada menkeu agar memberikan insentif terhadap perusahaan manufaktur yang akan masuk ke pasar modal (go public) berupa penundaan pembayaran pajak. Insentif itu dimaksudkan untuk mendorong perusahaan manufaktur masuk ke lantai bursa sebagai salah satu strategi mendapatkan pendanaan dalam aksi ekspansi guna menghadapi persaingan di pasar bebas."Selama ini terdapat perusahaan yang mengalami keterbatasan sumber daya finansial dan akses ke perbankan untuk membiayai ekspansi. Pasar modal diharapkan bisa memberikan solusi pembiayaan alternatif," kata Menperin Fahmi Idris pada Seminar Indonesia Investor Forum II bertema Reidentifikasi Sektor Industri Potensial: Menangkap Pembiayaan Pasar Modal, kemarin. Namun, Menperin tidak merinci secara spesifik tentang aturan insentif baru tersebut. Dia hanya mengatakan pemberian insentif perpajakan kepada perusahaan yang akan go public tersebut sesuai dengan PP No.1/2007 tentang pemberian fasilitas PPh. Menko Perekonomian Boediono mengatakan pengembangan sektor riil saat ini tidak dapat dipisahkan? dari kegiatan di pasar modal.? "Karena hasil dari penjualan saham perusahaan di pasar modal akhirnya juga digunakan untuk ekspansi bisnis. Jadi tidak benar adanya pembatasan sektor riil dan sektor keuangan."Oleh sebab itu, kata Boediono, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan baru yang ditujukan untuk makin menggerakkan sektor riil.Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi. "Beberapa perusahaan terbuka seperti PT Excelcomindo Pratama Tbk dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk baru saja merealisasikan perluasan investasi."Menurut data BKPM, PT Excelcomindo Pratama Tbk akan merealisasikan tambahan? investasi senilai US$532,21 miliar untuk menyelenggarakan jasa telepon, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebesar US$391,57 miliar untuk pengembangan pabrik kertas industri dan kertas budaya. Sementara itu, Mobile-8 Telekom Tbk mengajukan izin investasi perluasan senilai US$421,68 miliar.Menurut Fahmi, perusahaan yang bergerak di tiga sektor manufaktur yakni industri makanan dan minuman, elektronik, dan tekstil memiliki potensi paling besar untuk masuk lantai bursa. Menperin menambahkan institusi pasar modal perlu? mereformasi diri? dengan memangkas birokrasi perizinan yang berbelit-belit, sehingga menjadi lembaga yang lebih dipercaya.?
(Neneng Herbawati) (yusuf. waluyo@bisnis.co.id)
Oleh Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

BKPM garap Kendal jadi kawasan industri otomotif

Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengembangkan kawasan baru bagi industri otomotif yaitu di Kendal, Jateng, menyusul makin padatnya kawasan industri di Jakarta. "Saat ini industri otomotif di Jakarta sudah sesak. Jabar dan Jateng bisa jadi alternatif," kata Kepala BKPM Muhammad Lutfi seusai acara Investor Forum 2 di Jakarta, kemarin.Dia mengatakan salah satu daerah yang dinilai strategis untuk pengembangan kawasan industri baru buat sektor otomotif adalah Kendal.BKPM akan menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah khusus pengembangan industri otomotif dan menjadi bagian dari program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Lutfi menuturkan Kendal merupakan daerah strategis untuk pengembangan KEK, khususnya industri otomotif. Selain dekat dengan fasilitas pelabuhan Tanjung Emas, kabupaten ini juga dekat dengan industri pendukung sektor otomotif. "Jarak Kendal dengan pelabuhan Tanjung Emas Cuma 20 menit, dan potensi pasar otomotif itu di pulau Jawa."Dia menambahkan faktor pendukung lain yang dimiliki Kendal adalah upah minimum rata-rata (UMR) di kawasan ini relatif masih kompetitif dibandingkan Jakarta atau daerah lain yaitu di bawah Rp700.000. Faktor pendukung lainnya, jelas Lutfi, infrastruktur kelistrikannya di Kendal juga menunjang. Namun, Lutfi menegaskan, rencana pengembangan KEK dan industri otomotif itu masih dalam kajian. Dia berharap dua-tiga tahun lagi bisa terealisasi dengan pengembangan kapasitas produksi otomotif di daerah itu sekitar 150.000 unit.Kepala BKPM menambahkan pihaknya akan mendorong pemerintah pusat memberikan insentif untuk KEK dan wilayah khusus industri otomotif itu. "Selanjutnya BKPM akan meminta Pemda Jateng memfasilitasi industri yang akan mengembangkannya di kemudian hari. Setelah itu, kami akan jual ke luar negeri bahwa Kendal lokasi strategis untuk pengembangan industri otomotif."Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo menilai rencana ini sangat positif buat industri otomotif yang memang saat ini terkendala dengan persoalan transportasi dan kemacetan lalu lintas di sekitar Jakarta."Kalau jadi, itu potensial untuk China. Juga yang lain yang mau masuk seperti Renault atau Tata yang tadinya mau mengambil Texmaco."? Jika pemerintah serius menyiapkan Kendal sebagai KEK otomotif, lanjutnya, insentif yang ditawarkan harus lebih bagus dibandingkan yang berlaku secara nasional maupun yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dan Banten.
(neneng. herbawati@bisnis.co.id/ahmad. muhibbuddin@bisnis.co.id)
Oleh Neneng Herbawati & Ahmad Muhibbuddin
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Paket ekonomi terbit pekan ini

BISNIS - Kamis, 31/05/2007

JAKARTA: Pemerintah pekan ini mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru yang isinya mencakup pembaruan dari tiga paket sebelumnya, yaitu paket perbaikan investasi, percepatan infrastruktur, dan reformasi sektor keuangan. "Dalam paket baru ini akan dimasukkan juga paket keempat, yakni kebijakan di sektor usaha kecil dan menengah," tutur Menko Perekonomian Boediono di hadapan peserta Indonesia Investor Forum ke-2, di Jakarta, kemarin. Paket kebijakan baru ini, menurut dia, akan memasukkan juga tentang PP Pelaksanaan Penanaman Modal, dan penyingkatan waktu pengurusan perizinan investasi di Indonesia. Selain itu, lanjutnya, dimasukkan pula beberapa proyek infrastruktur yang sudah siap untuk ditawarkan kepada swasta dengan mekanisme PPP (public private partnership)."Banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang sekarang sudah siap untuk ditawarkan kepada swasta agar ikut membangunnya."Menko Boediono mengatakan dalam paket baru itu akan dibahas pula langkah perbaikan keuangan a.l. di sektor nonbank. Nanti, lanjutnya, pasar modal dan asuransi akan melihat paket itu juga. Mengenai kebijakan di sektor UKM, diharapkan dapat memperbaiki aturan-aturan yang dirasa menghambat sektor tersebut.Di tempat yang sama, staf ahli Menko Perekonomian M. Ikhsan menyatakan paket kebijakan baru itu sudah selesai, dan tinggal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dibahas di sidang kabinet. "Besok [hari ini] dijadwalkan dilaksanakan sidang kabinet dan paket ini akan dibahas di situ. Nanti Presiden yang akan memilih apa nama paket kebijakan baru ini."Selain paket kebijakan perekonomian baru ini, kata Ikhsan,? pemerintah akan mengeluarkan sejumlah paket peraturan perpajakan dalam bentuk PP ataupun Peraturan Menteri Keuangan. "Jadi, masih banyak peraturan yang akan kami keluarkan sebagai upaya mendorong iklim investasi."Secara terpisah, Deputi Menko Perekonomian bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan semangat kebijakan paket investasi itu untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, termasuk UKM. "Paket kebijakan investasi itu akan menjadi payung besar? pembenahan sektor riil, termasuk regulasi yang menjadi beban akan dihapuskan. Untuk paket kebijakan sebelumnya yang sudah jalan, akan dievaluasi dan yang belum akan kita benahi," tuturnya kepada Bisnis.Dalam paket kebijakan yang baru, pengembangan UKM akan dimulai dari pola pembiayaan, peluang dan akses pasar, dan peningkatan kewirausahaan.Selain itu, berbagai perda yang menghambat investasi akan diminta untuk dihapuskan melalui instruksi presiden (inpres). Menurut sumber Bisnis, peraturan daerah menyangkut penanaman modal sangat banyak, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Untuk Sumut saja, misalnya, sekitar 29 Perda, Sumbar 4 perda, Riau 10 perda, Sumsel 19 perda, Bangka Belitung 12 perda, Jabar 39 perda, Jateng 11, Surabaya 23 perda, dan beberapa provinsi lainnya. Kredit sektor riilEdy menambahkan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan juga menjadi bagian dari paket tersebut.? Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi penjaminan kredit perbankan untuk sektor riil yang prospektif."Perbankan saat ini mengetahui industri mana saja yang layak mendapat kucuran kredit. Karena itu, pemerintah dan BI akan berkoordinasi untuk memfasilitasi, memantau, dan mengawasi di lapangan." Bahkan dalam paket itu, pemerintah juga akan menertibkan perusahaan-perusahaan berjangka yang memperdagangkan indeks, komoditas, nilai tukar dan lainnya.Menyangkut pengembangan di sektor infrastruktur, kebijakannya lebih mengarah ke soal pertanahan, pengembangan perkeretaapian, dan kelistrikan yang lebih rinci. "Pembahasan paket kebijakan investasi ini? sangat intens dan hati-hati. Kami anggota tim seperti melakukan uji tesis setiap minggu, untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada."Edy memberi contoh soal target yang sudah ditentukan, misalnya, pelaksanaan Indonesia National Single Window yang mulai dilaksanakan akhir 2007 akan dibarengi dengan sistem pelayanan informasi investasi terpadu secara online. "Calon investor nanti bisa mengajukan izin cukup dengan online,? bahkan hingga bongkar barang? di pelabuhan orangnya tidak perlu datang."Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi ketika dikonfirmasi tadi malam mengatakan instansinya tidak mengetahui paket kebijakan itu secara rinci. "Yang saya tahu paket kebijakan itu akan dibawa oleh Menko Perekonomian besok [hari ini] ke rapat kordinasi terbatas di Istana. Isinya difokuskan untuk menggerakkan sektor riil dan UKM."Namun, dia membenarkan mengenai persiapan layanan? investasi terpadu yang akan dilakukan secara online. Persiapannya sudah mengarah ke sana, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada budget yang disiapkan.
(02) (diena. lestari@bisnis.co.id/neneng. herbawati@bisnis.co.id)
Oleh Diena Lestari & Neneng Herbawati
Bisnis Indonesia

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Bush Pilih Zoellick Pimpin Bank Dunia

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Wolfowitz lengser setelah diterpa badai skandal pemberian kompensasi besar kepada Shaha Riza Ali, anggota staf bank sekaligus kekasihnya.

WASHINGTON -- Teka-teki tentang siapa Presiden Bank Dunia pengganti Paul D. Wolfowitz mulai tersibak setelah kemarin Presiden Amerika Serikat George W. Bush akan mengajukan nama Robert Zoellick, bekas Wakil Menteri Luar Negeri Amerika.
"Pengalaman dan karier panjang Zoellick di perdagangan, keuangan, dan diplomasi internasional membuatnya unik untuk menerima tantangan ini," kata pejabat senior Gedung Putih kemarin.
Menurut tradisi bank itu, Amerika mengajukan nama calon presiden bank tersebut, biasanya warga negara Abang Sam, tapi harus mendapat persetujuan 24 anggota Dewan Direktur Bank Dunia.
Zoellick disiapkan menggantikan Wolfowitz, yang mundur pada 30 Juni mendatang. Wolfowitz lengser setelah diterpa badai skandal pemberian kompensasi besar kepada Shaha Riza Ali, anggota staf bank sekaligus kekasihnya.
Setelah nama Zoellick disebut, dewan direktur mengeluarkan pernyataan positif. Menurut mereka, pemimpin bank yang baru haruslah punya catatan kepemimpinan yang sudah terbukti dalam menata organisasi besar internasional.
Wakil Presiden Senior Bank Dunia Francois Bourguignon mengatakan Zoellick punya pengalaman yang akan berguna untuk jabatan barunya ini. "Dulu dia berunding atas nama Amerika dalam Putaran Doha, jadi dia sangat tahu masalah-masalah perdagangan dunia dan peran perdagangan dalam mempercepat pembangunan di negara miskin dan berkembang," katanya.
Zoellick, 53 tahun, menjadi wakil Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice pada 2005 setelah empat tahun menjabat Wakil Perdagangan Amerika Serikat. Dia kemudian menjadi pejabat eksekutif lembaga keuangan internasional Goldman Sachs hingga kini.
Sebagai wakil menteri, Zoellick menangani perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Sudan. Sebelum masuk Departemen Luar Negeri, dia juga menjadi pemeran utama dalam perundingan yang membawa Cina dan Taiwan masuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memperlancar perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura, Cile, Australia, dan Maroko.
Ketua WTO Pascal Lamy dan Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Kouchner sama-sama menyambut baik pencalonan Zoellick itu. Tapi, "Dia (Zoellick) harus menegakkan kembali kepercayaan diri Bank Dunia setelah bab gelap Wolfowitz itu," kata Kouchner.
BBC AFP AP IWANK

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Pemerintah Protes Penggerebekan Sutiyoso di Sydney

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Pemerintah secara resmi mengajukan protes kepada pemerintah Australia kemarin.

JAKARTA -- Kasus didatanginya Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso oleh polisi federal Australia saat berada di Sydney, Selasa lalu, berbuntut panjang. Pemerintah secara resmi mengajukan protes kepada pemerintah Australia kemarin.
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda semalam memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu Wirajuda mengatakan ada dua hal yang dipermasalahkan. Pertama, aspek prosedural. "Cara polisi masuk hotel tanpa minta izin itu sangat tidak pantas," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Soeryo Legowo, seusai pertemuan itu.
Yang kedua adalah substansi pemanggilan. "Bagi Indonesia, kasus Balibo sudah selesai dan sudah ditutup," kata Hassan.
Farmer seusai pertemuan mengatakan ia akan menghubungi Sutiyoso. Tapi ia enggan menjelaskan lebih lanjut tanggapan pemerintahnya. "Tidak enak jika berbicara kepada wartawan sebelum bisa menghubungi Sutiyoso," katanya.
Sutiyoso, yang tengah berada di Sydney untuk menghadiri undangan Menteri Utama Negara Bagian New South Wales Morris Lemma, diminta polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Balibo, yang menewaskan lima wartawan di Timor Timur pada 1975. Sidang itu digelar di pengadilan Negara Bagian New South Wales. Tapi Sutiyoso menolak panggilan itu dan mempersingkat kunjungannya sehari lebih cepat.
Sutiyoso mengaku marah terhadap perlakuan petugas polisi Australia, yang memasuki kamarnya di Hotel Shangri-La tanpa mengetuk pintu dan menggunakan kunci master. "Saya sangat marah dan merasa dilecehkan atas kasus itu," kata Sutiyoso di kantornya di Jakarta kemarin.
Ia menuntut pemerintah Australia meminta maaf atas perlakuan tersebut secara resmi karena dirasakannya sudah melecehkan dan menyinggung harkat-martabat Indonesia. "Sekarang ini minta maaf paling penting," ujarnya.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat juga menilai pemerintah Australia tidak memperhatikan hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Pemerintah Australia tidak bisa serta-merta memproses hukum ketika Sutiyoso menghadiri undangan di New South Wales," kata Gayus, anggota Komisi Hukum DPR.
Namun, ia menilai tindakan Australia itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika tidak, dia melanjutkan, negara-negara lain yang juga melaksanakan ratifikasi deklarasi hak asasi manusia PBB dapat melakukan hal yang serupa dengan pemerintah Australia.
"Kalau tidak diselesaikan, korban pelanggaran HAM akan mengadu ke lembaga internasional, sehingga negara-negara yang ikut meratifikasi boleh menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM," ujarnya.
Dalam peristiwa Balibo tersebut, Sutiyoso mengatakan ia tidak berada di Balibo bersama pasukannya. Tapi, soal di mana ia berada, Sutiyoso enggan mengatakannya. "Kalian tidak perlu tahu," ujarnya.
Letnan Jenderal Purnawirawan Yunus Yosfiah, yang dianggap oleh pihak Australia bertanggung jawab dalam kasus Balibo, mengatakan bahwa Sutiyoso tidak mengetahui peristiwa itu. "Sutiyoso tidak ada di sana (Timor Timur) waktu itu," kata Yunus.
NUR ROCHMI ZAKY INDRAWAN OKTAMANDJAYA KURNIASIH ERWIN DEWI ANGGRAENI


Kasus Balibo Bisa Jadi Kejahatan Perang
Mark Tedeschi, pengacara pemerintah Australia, kemarin mengumumkan ada "bukti tak terbantahkan" bahwa lima wartawan yang tewas di Balibo, Timor Timur, pada Oktober 1975, itu dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Para wartawan itu tidak terbunuh karena terjebak baku tembak, tapi secara sengaja dibunuh tentara Indonesia yang masuk ke Balibo," kata pengacara pada penyelidikan koroner atas kematian para wartawan itu.
Menurut Tedeschi, kasus ini termasuk kejahatan perang dan dapat diadili pengadilan persemakmuran Australia. Dia meminta Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran, yang menangani kasus federal, mengangkat kasus ini sebagai kejahatan perang.
Selama ini kasus tersebut disidang di pengadilan koroner Negara Bagian New South Wales, Australia, sehingga yurisdiksinya tak mencakup wilayah Indonesia. "Sedikitnya tiga wartawan ditembak oleh tentara Indonesia setelah diperintahkan oleh Kapten Yunus Yosfiah. Dia (Yunus) juga ikut dalam penembakan tiga orang ini," kata Tedeschi.
Menurut Tedeschi, seorang wartawan ditembak secara terpisah dan yang kelima ditikam sampai mati oleh Christoforus Da Silva, tentara Indonesia. Wartawan yang jadi korban adalah Malcolm Rennie dan Brian Peters dari Inggris, Greg Shackleton dan Tony Stewart dari Australia, serta Gary Cunningham asal Selandia Baru.
Yunus Yosfiah, yang kemudian menjadi Menteri Penerangan, memang memimpin operasi TNI di Balibo untuk memerangi Fretilin. Tapi, "Tidak benar saya terlibat (penembakan wartawan)," kata dia. Yunus juga membantah keterlibatan Sutiyoso dalam kasus Balibo itu. "Sutiyoso tidak ada di sana waktu itu," kata Yunus.
AFP AAP ABC ERWIN DARIYANTO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Sepetak Tanah Warisan Leluhur

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

Tanah sengketa tersebut berada di perbatasan Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur.

Pagi berdarah di Pasuruan, Selasa kemarin, punya riwayat panjang. Perebutan ratusan hektare tanah antara warga Desa Alas Tlogo dan Sumber Anyar dan TNI Angkatan Laut itu adalah kasus lama. Tanah sengketa tersebut berada di perbatasan Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur.
Ketegangan memenuhi udara pada Minggu lalu, tepatnya ketika sebuah perusahaan swasta mulai menjalankan traktor di tanah sengketa. "Warga memprotes tanahnya digarap pihak lain," kata Purwoko, Kepala Desa Sumber Anyar, Kecamatan Nguling, kepada Tempo kemarin.
Purwoko mengaku sudah meminta perusahaan swasta itu menghentikan aktivitasnya. Permintaan melalui petugas marinir di Grati, Pasuruan, itu dipenuhi. Namun, esoknya, giliran tanah warga di Desa Alas Tlogo yang dibajak untuk ditanami tebu oleh perusahaan swasta tersebut.
Ketegangan antara warga dan pasukan marinir yang mengawasi tanah sengketa pun memanas. Warga Desa Alas Tlogo dan Sumber Anyar kompak menolak keterlibatan perusahaan swasta. Warga tak menggubris penjagaan aparat marinir yang makin intensif.
Tanah yang diperebutkan meliputi 543 hektare di Desa Sumber Anyar dan 539 hektare di Desa Alas Tlogo. Menurut warga, tanah sengketa ini adalah warisan leluhur. Namun, Purwoko menjelaskan, pada 1962 tiba-tiba tanah warga dikuasai TNI Angkatan Laut untuk Proyek Permukiman Angkatan Laut (Prokimal).
Ketika rezim Orde Baru terguling dan gelombang reformasi bergulir, warga mengungkit kepemilikan tanah mereka. Persoalannya, tanah tersebut telah disewakan kepada perusahaan swasta, menyusul keputusan pengadilan setempat yang memenangkan TNI Angkatan Laut dalam sengketa tanah ini.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan pernah memfasilitasi pertemuan antara warga dan pihak TNI Angkatan Laut. Hasilnya, disepakati warga akan direlokasi dengan ganti rugi tanah 500 meter per segi untuk tiap keluarga. Dan selama relokasi belum terwujud, warga dibolehkan menggarap tanah sengketa. "Faktanya, tanah disewakan ke pihak swasta" ucap Purwoko.
Menurut Herlambang Perdana, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut membuat warga terpaksa berhadapan langsung dengan aparat marinir. "Itu sebenarnya bermula dari tanah rakyat yang diklaim Prokimal," tutur Herlambang, yang juga mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, kemarin.
ZED ABIDIEN

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Ditemukan Lagi, 2.000 Rekening Liar Milik Kementerian

KORAN TEMPO - Kamis, 31 Mei 2007

"Ini bisa tumbuh terus."

JAKARTA -- Departemen Keuangan kembali menemukan 2.000 rekening baru yang tidak jelas atau liar. Rekening ini dimiliki 23 kementerian dan lembaga negara.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao menuturkan rekening itu umumnya disimpan di daerah. Itu sebabnya baru ketahuan belakangan. Berbagai dana nonbujeter kementerian dan lembaga negara diduga disimpan di rekening tersebut.
"Ini baru temuan awal, hanya nomor-nomor rekening yang masuk. Belum ketahuan nilainya dan pihak-pihak yang mengirim dana ke rekening tersebut," kata Hekinus dalam acara perayaan ulang tahun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-24 di Jakarta kemarin.
Sebagian dana di daerah itu, kata dia, merupakan dana dekonsentrasi atau dana bantuan untuk daerah. Namun, yang menjadi masalah, rekening-rekening itu tidak masuk dalam daftar rekening resmi--yang terdaftar di Departemen Keuangan. "Ini bisa tumbuh terus dan akan kami tertibkan supaya aliran dana tidak keluar dari sistem."
Hekinus akan memeriksa lebih lanjut rekening-rekening tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada kementerian dan lembaga negara yang bertanggung jawab atas rekening ini. Dia menolak menyebutkan secara detail instansi tersebut. "Tidak etis, karena pemeriksaan belum menyeluruh."
Dengan adanya temuan baru ini, berarti total rekening liar yang sudah ditemukan mencapai 5.195. Sebelumnya, hingga Februari 2006, telah ditemukan 3.195 rekening liar dengan nilai Rp 17,6 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.303 rekening senilai Rp 8,5 triliun.
Sebanyak 3.195 rekening liar tersebut, menurut Hekinus, telah diklasifikasi menjadi tujuh kelompok (lihat tabel). Sedangkan yang 2.000 rekening belum bisa dikelompokkan karena masih temuan awal. "Tapi ada juga pos dari dana bujeter kementerian dan lembaga negara," kata dia.
Pemerintah, kata dia, akan terus menertibkan rekening liar tersebut. Penutupan terhadap rekening liar sebelumnya memberikan kontribusi ke penerimaan negara hingga Rp 5,5 triliun.
Menurut dia, adanya rekening liar ini menyebabkan laporan keuangan pemerintah pusat selalu dinilai disclaimer atau tak diberi opini oleh BPK.
Kepala BPKP Didi Widayadi mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan pengawalan yang baik sehingga praktek-praktek penyimpangan bisa diminimalkan. Adanya rekening liar ini, kata dia, seharusnya diselidiki dengan baik konteks pemanfaatan dananya. "Akuntabilitas harus ditekankan di sini sehingga pengelolaan keuangan ke depan semakin baik," ujar Didi.
ANTON APRIANTO


Kelompok Rekening Liar

No
Kelompok
Rekening
Nilai (Rp Miliar)

1
Rekening bendahara penerimaan atau pengeluaran
1.309
4

2
Rekening escrow (penampungan sementara)
5
0,301.5

3
Rekening jaminan
1.221
2.600

4
Rekening titipan pihak ketiga
173
3.500

5
Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain
256
2.100

6
Rekening belum klarifikasi
214
0,142.6

7
Rekening di lingkungan Departemen Keuangan yang ditutup pada tahapI
17
4.700

Sumber: Departemen Keuangan

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...