Interpelasi Lumpur Lapindo Tak Terbendung

KOMPAS - Senin, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Usulan interpelasi terkait kasus semburan lumpur Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/7). Interpelasi ini tampaknya juga tak mungkin lagi dibendung oleh lobi pemerintah. Mayoritas fraksi di DPR menghendaki proses interpelasi ini terus dilanjutkan.
Demikian hasil perbincangan Kompas dengan pimpinan sejumlah fraksi di DPR, Minggu. Hanya Fraksi Partai Demokrat (F-PD) yang tegas menolak pengajuan hak interpelasi itu. F-PD hanya memiliki 60 kursi dari total 550 kursi di DPR.
F-PD menilai pemerintah dan Lapindo Brantas Inc memiliki keseriusan dalam menangani bencana lumpur panas di Sidoarjo. "Banyak komitmen yang sudah diselesaikan," ujar Wakil Ketua F-PD Sutan Bhatoegana.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dengan 109 kursi di DPR, memastikan all-out mengegolkan interpelasi. Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo akan mengupayakan seluruh anggotanya ikut menandatangani usulan interpelasi itu.
"Interpelasi ini terkait penderitaan rakyat. Semua partai punya konstituen di Jatim. Target politik kita agar pemerintah lebih serius dan lebih cepat menangani permasalahan ini," ujar Tjahjo.
Fraksi Partai Golkar (F-PG), dengan 129 kursi, tak melarang anggotanya ikut dalam interpelasi. Ketua F-PG Priyo Budi Santoso menegaskan, "Partai Golkar tidak melarang anggotanya ikut andil dalam interpelasi ini. Teruskan saja. Toh tujuannya mulia."
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie, dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mendukung pengajuan hak interpelasi itu pula.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Hisjam Rosidi, Minggu, menegaskan, Pemkab Sidoarjo tetap mengedepankan langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo. (sut/apa)