'Inpres No. 6/2007 tak tepat sasaran'

BISNIS - Kamis, 14/06/2007

JAKARTA: Paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres No. 6/2007 dinilai tidak tepat sasaran dan tidak langsung ke inti masalah yang dihadapi pelaku ekonomi terutama di sektor riil, sementara itu bank BUMN akan sesuaikan jadwal pencapaian target efisiensi. "Paket itu lebih berpihak kepada pelaku ekonomi kelas menengah ke atas ketimbang kelas ke bawah. Juga tidak langsung masuk ke inti masalah, yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Isi paket itu didominasi sektor keuangan. Sektor pertanian dan industri kecil seolah diabaikan," kata Revrisond Baswir, ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB), dalam diskusi publik bertajuk Paket Ekonomi: Nyaring Bunyinya, Kosong Isinya di Jakarta, kemarin.Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM pada 8 Juni. Paket kebijakan itu sendiri mencakup 141 tindakan di empat bidang besar, yakni perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.Selain Revrisond, ekonom TIB lain yakni Dradjad H. Wibowo, Iman Sugema, dan Hendry Saparini.Menurut Dradjad, dari sisi konseptual paket tersebut hanya akan memperkuat pasar modal, sektor konsumsi, dan sektor keuangan. Sementara itu dari sisi implementasi, paket itu tidak menyertakan arahan menyangkut komponen pendukung dan reformasi birokrasi.Hendry menambahkan paket itu juga tidak ditunjang anggaran yang jelas. "Publik perlu paham paket baru ini bukan kebijakan, tapi baru akan mengeluarkan kebijakan, baru akan menyusun, baru akan mengkaji, dan seterusnya. Tidak ada langkah riil," sambung Iman.Sesuai jadwalSementara itu, Dirut BNI Sigit Pramono mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan itu dan siap menyesuaikan jadwal yang akan disepakati pemegang saham dan bank sentral."Meski sebetulnya upaya perbaikan efisiensi sudah merupakan inisiatif yang memang secara terus menerus dilakukan bank," katanya tadi malam.Berdasarkan paket ini bank BUMN ditargetkan bisa lebih efisien pada Oktober 2007. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah memberikan apresiasi positif menanggapi paket kebijakan ekonomi. "Saya kira itu [efisiensi bank BUMN] sudah hal yang bagus, kita tunggu implementasinya nanti."Terkait minat pemerintah memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investasi di bidang keuangan, dia mengatakan, koordinasi diperlukan guna menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif. "Tinggal menciptakan iklim yang diperbaiki saja, saya kira inventasi di bidang keuangan, sudah banyak sekali yang tertarik," tandas Burhanuddin.Menanggapi kritik yang bermunculan, secara terpisah Menko Perekonomian Boediono mengatakan paket ekonomi itu sebagai arah kebijakan itu yang ditujukan untuk lebih mendisiplinkan kinerja birokrasi.Menurut dia, paket itu akan jadi acuan bagi pemerintah untuk menghilangkan peraturan yang tidak dibutuhkan dan membentuk peraturan yang dianggap perlu. "Kita akan perbaiki nanti implementasinya."
(Fahmi Achmad) (bastanul.siregar@bisnis.co.id)
Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia