Tragedi Pasuruan Layak Maju ke Pengadilan HAM

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

Sebanyak 13 tersangka penembakan segera diserahkan ke Oditur Militer.

JAKARTA - Lembaga pemantau perkara kemanusiaan, Imparsial, menilai kasus penembakan terhadap warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, adalah pelanggaran yang layak diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. "Ini termasuk kejahatan kemanusiaan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nasidiq kemarin.
Ada dua syarat yang membuat sebuah kejadian masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Syarat pertama, menurut Rachland, adalah aparat negara sebagai aktor pelaku penembakan secara terencana dan sistematis. "Syarat ini sudah terpenuhi," ujarnya.
Syarat kedua, kata Rachland, menyangkut adanya kesengajaan. Pada saat kejadian, 13 anggota pasukan marinir pelaku penembakan membawa senjata api laras panjang dengan peluru tajam. Artinya, menurut dia, "Kasus ini sudah diprediksi sebelumnya dengan antisipasi yang sudah disiapkan."
Rachland menambahkan, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang diadili tidak hanya pelaku di lapangan. Atasan langsung yang berada pada garis komando juga harus disidik.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan berpendapat senada. Pengadilan hak asasi manusia layak diterapkan pada kasus Pasuruan. "Kami menemukan indikasi unsur kesengajaan menembaki warga," ujar Sinung, ketua divisi pendampingan hukum dan konflik lembaga itu.
Namun, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio, berpendapat sebaliknya. Pelanggaran hak asasi manusia, menurut dia, tidak terjadi pada kasus Pasuruan. "Kejadian itu muncul karena spontanitas. Saya tidak melihat ada unsur pembantaian dalam tragedi ini," ujarnya. Karena itu, pengadilan hak asasi manusia yang menerapkan koneksitas--yakni adanya pelanggaran pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak sipil dan militer--tidak bisa diberlakukan.
Menurut Rudi, sepanjang syarat koneksitas tidak terpenuhi, proses hukum cukup dilakukan di peradilan militer. Dia mengakui banyak kalangan berkeinginan kasus pembunuhan warga sipil diadili di peradilan umum. Tapi keinginan itu baru akan terwujud jika Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer kelak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh rancangan tersebut belum rampung, "Maka aturan lama yang dipakai," paparnya.
Sementara itu, tuntutan agar pelaku penembakan terhadap warga Desa Alas Tlogo diadili di pengadilan umum datang dari sejumlah kalangan. Salah satunya disuarakan Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid.
Mantan Presiden RI itu meminta 13 prajurit marinir, yang kini ditahan di Markas Polisi Militer TNI Angkatan Laut di Surabaya, diadili di Pengadilan Negeri Pasuruan. "Tidak peduli prosesnya lama. Mau setahun, dua tahun, kita tunggu di pengadilan," ujarnya.
Sejauh ini proses hukum terhadap 13 anggota marinir sudah dimulai. Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Utama V Surabaya Kolonel CPM Totok Budi Santoso mengatakan, dalam waktu dekat, berkas perkara pemeriksaan terhadap 13 tersangka penembakan diserahkan kepada Oditur Militer.
Mereka, kata Totok, dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghilangan Nyawa Secara Tidak Sengaja dan Pasal 359 tentang Kelalaian yang Menyebabkan Meninggalnya Seseorang. "Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, kami memanggil delapan saksi mata," ujar Totok.
Pihaknya juga akan menyerahkan senapan yang dipakai 13 prajurit marinir menembak warga ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur. "Kami transparan dan terbuka menerima masukan dari luar," kata Totok.

RADEN RACHMADI KUKUH S WIBOWO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Stabilisasi Harga Minyak Goreng Berlanjut

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

"Pajak ekspor akan ditetapkan atau tidak ditetapkan melihat hasil PSH sampai akhir Juni."

JAKARTA - Pemerintah memutuskan masa program stabilisasi harga minyak goreng yang sedianya berakhir Mei 2007 diperpanjang hingga akhir Juni 2007. Sejalan dengan kebijakan ini, penetapan kenaikan pajak ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan ditentukan dengan harga setelah program stabilisasi selesai.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan pers seusai rapat minyak goreng di kantor Wakil Presiden kemarin, menyebutkan produsen ditargetkan memasok minyak goreng sekitar 45 ribu ton per minggu atau sekitar 130 ribu ton sampai dengan akhir Juni.
Bayu mengatakan kebijakan untuk meningkatkan pajak ekspor CPO dan kewajiban memenuhi pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) juga akan diputuskan pada akhir Juni dengan stabilitas harga sebagai indikatornya. "Pajak ekspor akan ditetapkan atau tidak ditetapkan melihat hasil PSH sampai akhir Juni," ujarnya.
Kebijakan pajak ekspor dan DMO, kata dia, belum dipastikan akan diterapkan karena perhatian pemerintah lebih pada stabilisasi harga, bukan pasokan. Menurut dia, produksi CPO Indonesia mencapai 16 juta ton, jauh melebihi kebutuhan domestik yang hanya 4 juta ton.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mendukung keputusan pemerintah memperpanjang program stabilisasi itu. Ketua Gapki Derom Bangun mengatakan produsen CPO siap memasok kebutuhan sekitar 130 ribu ton sampai akhir Juni.
Produsen, menurut Derom, juga mendukung pelaksanaan program DMO, karena bisa mendorong pemerintah batal menaikkan bea keluar (pungutan ekspor) CPO.
Dia menambahkan, agar DMO berjalan baik, pertama-tama pemerintah harus menyiapkan angka pasti kebutuhan minyak goreng dalam negeri, berapa besar yang akan disubsidi, serta berapa andil masing-masing produsen CPO disesuaikan dengan total produksi dan luas lahan sawit mereka. Dan terakhir, juga harus ditetapkan perusahaan pemroses CPO.
Harga minyak goreng yang pada Mei mencapai Rp 8.200-8.300 per kilogram, saat ini berkisar Rp 7.000-8.100.

OKTAMANDJAYA AGUS S budiriza

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Di Alas Tlogo Bung Karno Bertapa

KORAN TEMPO - Selasa, 05 Juni 2007

Hanya petai cina dan mangga yang bisa bertahan di tanah tandus itu. Tapi panennya lama.
Jangan bayangkan Desa Alas Tlogo seindah namanya. Alas Tlogo berarti hutan dan telaga. Tapi Alas Tlogo ini bukanlah tanah yang hijau dan teduh penuh pepohonan. Kampung itu bukan pula kampung subur makmur seperti ungkapan dalam bahasa Jawa ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi. Tanah di desa yang terletak di Kabupaten Pasuruan itu tandus. Hanya petai cina dan mangga yang bisa bertahan di tanah tandus itu. Tapi panennya lama.
Walhasil, 4.000 penduduk desa seluas 553 hektare ini hidup dalam kekurangan. "Meski hidup kami susah, tanah itu tetap penting. Kami tetap akan mengolahnya," ujar Imam Supnadi, sang kepala desa.
Pada Januari sampai April warga menanam jagung. Setelah itu, warga beralih menanam singkong dan ubi jalar. Tapi tetap saja hasilnya jauh dari cukup. Dari seperempat hektare tanaman singkong, misalnya, maksimal bisa dipanen 1 ton, yang kemudian laku dijual Rp 2.000 per kilogram. "Walau dapat Rp 2 juta, uangnya tetap tidak cukup buat biaya hidup empat sampai lima bulan," kata Imam.
Lantaran penghasilan yang sangat minim, hampir semua warga yang kebanyakan lulusan sekolah dasar itu kemudian mencari kerja tambahan secara serabutan. Mereka kebanyakan menjadi buruh tani dan kuli bangunan. Kalau sedang musim panen tebu, banyak warga yang menjadi kuli tebang tebu di Pabrik Gula Kedawung, dengan upah Rp 10 ribu per hari. Pulangnya mereka dibolehkan membawa daun tebu untuk dijual kepada pemilik sapi.
Ketandusan yang mengakibatkan kemiskinan itu bukan bawaan alam kawasan itu. Dulu, pada 1930, konon seseorang bernama Pujug Panon, yang merupakan nenek moyang warga, datang ke sana dan membabat hutan dengan telaga yang tak kunjung kering meski di musim kemarau. Letaknya diyakini oleh warga di ujung jalan desa, yang menjadi tempat penembakan. "Makam beliau ada di Desa Tampung (Kecamatan Lekok)," kata Imam. "Untuk menghormati leluhur kami itu, kami masih rajin mengadakan pengajian setiap malam Jumat Legi."
Bukan hanya kuburan itu yang dikeramatkan, tapi juga pesarean yang diyakini sebagai tempat bertapanya Bung Karno. "Letaknya, ya, dekat TKP itu. Jadi kami ini bertahan pada pendirian, bukan hanya karena punya bukti kepemilikan tanah, tapi kami juga punya sejarah yang penting dipertahankan," ujar Imam.
Untuk menghormatinya, setiap tahun warga melakukan kegiatan bersih-bersih desa dan mengaji di depan pesarean. Pantangan pun diberlakukan. Warga yang mencabut atau menebang pohon di sekitar pesarean Bung Karno, biasanya langsung terserang demam. Begitu pula jika mencabuti dan menebang tanaman sembarangan di sekitar makam Pujug Panon di Desa Tampung, Kecamatan Lekok.
ABDI PURMONO

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Blokade Jalan Tol Berlanjut

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

BPLS dianggap mandul, tak berani menekan Lapindo.

SIDOARJO -- Aksi ratusan warga dari empat desa, terutama Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang memblokade ruas jalan tol Gempol-Porong, Senin (4/6) siang berlanjut dan memasuki hari ketiga. Hingga sore kemarin, massa korban semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc itu masih bergerombol di KM 42 arah Gempol.
Ruas jalan tol yang selama ini memang sudah ditutup untuk umum, atau hanya sebatas dimanfaatkan akses truk pengangkut pasir dan batu (sirtu) untuk penguatan tanggul lumpur Lapindo, itu oleh massa dipasangi barikade dengan tumpukan batu dan potongan pohon. Ini dilakukan karena tuntutan mereka yang meminta ganti rugi gagal panen, biaya evakuasi, dan masuk peta areal dampak semburan lumpur, belum direspon pemerintah atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), apalagi oleh Lapindo.
Massa mendirikan tenda posko di sisi selatan ruas jalan tol. Mereka secara bergiliran berjaga selama 24 jam, untuk melarang setiap truk pengakut sirtu melaju menuju ke lokasi tanggul di kawasan sekitar semburan lumpur. Di posko itu juga terbentang spanduk berisi berbagai tuntutan terkait dampak semburan lumpur Lapindo.
''Soal ganti rugi gagal panen itu, sebelumnya sudah diputuskan oleh Timnas maupun Lapindo. Perhitungannya setahun dua kali panen diberi ganti rugi sekitar Rp 7 juta untuk sawah 1 ha. Jumlah itu belum dibayar sama sekali oleh Lapindo. Bahkan, dengan digantinya Timnas oleh BPLS, sepertinya keputusan itu dianggap tidak ada sama sekali,'' kata Rokhim, warga Besuki.
Tak sebaik TimnasPara pengenunjuk rasa mengemukakan, kehadiran BPLS menggantikan Timnas, semula memberi harapan lebih kepada warga. ''Namun kenyataannya BPLS tidak sebaik Timnas, bahkan malah mandul. Tidak ada keberanian menekan Lapindo, agar memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai putusan awal,'' tegas Imron.
Soal tuntutan pemetaan baru yang memasukan Desa Besuki, sebagai areal dampak langsung yang juga harus diberi ganti rugi, lanjut Imron, itu merupakan kesepakatan bersama dengan warga Desa Pejarakan, Mindi, maupun Kedungcankring. Mengingat, kondisi pemukiman empat desa itu, merupakan daerah rawan tergenang lumpur, sehingga layak untuk mendapatkan ganti rugi.
A Zakaria, ketua Gerakan Masyarakat Korban Lumpur (Gempur) dari perwakilan warga Desa Pejarakan, juga mengatakan, empat desa itu berpotensi kena aliran banjir lumpur Lapindo. ''Bahkan itu pernah terjadi pada 19 Januari lalu. Dan saat ini air sumur milik warga sudah tercemar,'' ujarnya. Dikatakan, sebelum digantikan BPLS, Timnas pernah berjanji bahkan telah membuat kesepakatan memberi ganti rugi dan mengevakuasi warga. ''Tetapi Lapindo berdalih empat desa tersebut tidak ada dalam peta ganti rugi berdasarkan Perpres No 14/2007. BPLS pun rupanya tidak bisa berbuat apa-apa,'' tegasnya.
Zulkarnaen, Humas BPLS ketika dikonfirmasi mengatakan, soal tuntutan warga empat desa, yang saat ini masih melanjutkan aksinya memblokade jalan tol itu, sudah direspon. ''Namun BPLS memang tidak mempunyai kewenangan memutuskan tuntutan itu, terutama menyangkut pembuatan peta baru agar mereka mendapatkan ganti rugi," ujarnya. (tok )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Jumlah Penduduk Miskin Diperkirakan Bertambah

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

JAKARTA -- Garis kemiskinan yang merupakan penentu miskin tidaknya seseorang, diperkirakan bakal naik tahun ini. Naiknya garis kemiskinan itu ditandai melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari, sehingga tak terjangkau masyarakat kelas bawah.
''Sepanjang masih ada indikasi kenaikan harga, beban rumah tangga naik, harga-harga naik, garis kemiskinan dipastikan naik,'' ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, Senin (4/6).
Namun, ketika ditanya bagaimana posisi garis kemiskinan saat ini, Rusman enggan menjelaskan. Dia minta masyarakat bersabar menunggu hasil perhitungan BPS melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas). ''Nanti 1 Juli (pengumuman hasil Susenas). Itu sensitif,'' katanya setengah berbisik.
Susenas mengambil sampel 86 ribu rumah tangga miskin berdasarkan data bantuan langsung tunai (BLT) yang dijalankan tahun lalu. Sampel tersebut berada di seluruh provinsi, sehingga bisa menggambarkan tingkat kemiskinan per provinsi.
Selama Februari 2005-Maret 2006, garis kemiskinan naik 18,39 persen dari Rp 129.128 per kapita per bulan menjadi Rp 152.847 per kapita per bulan. Melambungnya harga makanan menyebabkan garis kemiskinan naik, terutama beras.
Angka kemiskinan juga dipengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Rusman, program BLT, beras raskin, pengobatan dan sekolah gratis atau program keluarga harapan (PKH), dapat menjadi faktor pengurang jumlah rakyat miskin. Pemerintah menargetkan persentase jumlah penduduk miskin berkurang dari 17,75 persen (39,05 juta orang) menjadi 15-16,8 persen.
Ekonom senior, Dradjad Wibowo, menilai kenaikan garis kemiskinan sudah pasti karena terjadi inflasi tiap tahun. Hanya, apakah akan menambah jumlah rakyat miskin atau tidak, dia belum yakin. ''Kemungkinannya akan stagnan atau meningkat, kalau turun tidak mungkin,'' katanya. Di antara penyebabnya adalah harga beras dan minyak goreng yang meroket beberapa waktu terakhir.
Fakta Angka18,39 Persen Kenaikan garis kemiskinan selama Februari 2005-Maret 2006(evy )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Deteksi Dini yang Membuat Panik

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

Musibah tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 lalu masih menjadi trauma bagi Munira, warga Blang Krueng, Kab Aceh Besar. Saat kemarin alat deteksi dini tsunami tiba-tiba berbunyi, trauma itu menjadi dorongan sangat kuat yang membuatnya lari secepat mungkin. Dia tidak banyak berpikir soal harta benda yang ditinggalkanya di rumah.
Sekitar pukul 10.30 WIB, kemarin, alat pendeteksi dini tsunami (Tsunami Early Warning System, TEWS) yang dipasang di kawasan pesisir Pantai Kajhu, Kec Baitussalam, Aceh Besar, itu memang berbunyi selama sekitar 30 menit. Saat itu, Munira sedang memandikan anaknya, M Najiullah (2 tahun). Karena panik, begitu melihat banyak warga yang berlarian menyelamatkan diri, dia pun langsung lari sambil menggendong anaknya.
Saat berlari menyelamatkan diri itulah dia mendapati mobil pengangkut semen yang lewat dan mengangkut banyak orang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menitipkan Najiullah kepada penumpang mobil tersebut. Dia sendiri tidak mengetahui tujuan mobil itu. Begitu warga tahu bahwa alat deteksi dini itu berbunyi karena kesalahan teknis, situasi pun mulai reda. Saat itulah Munira kebingungan mencari anaknya. Munira bersama suaminya, Jamaluddin, kemudian terus mencari anak mereka di seputaran Masjid Kopelma Darussalam.
Selain M Najiullah, seorang murid TK Permata Sunah Darussalam bernama Muhammad Salim (6) juga hilang saat warga panik mendengar sirene alat deteksi dini tsunami. Kepala TK Permata Sunah, Maisarah, mengatakan saat kepanikan terjadi seluruh murid dikumpulkan. Cuma, sebagian murid yang usianya lebih tua, lebih dulu lari menyelamatkan diri, dan sebagian di antaranya dijemput orang tua masing-masing.
''Kami berlari bersama sekitar 20 murid. Ada sebagian yang naik becak dan ada yang lari sendiri, tapi Muhammad Salim ini tidak terlihat di manapun, kami tidak tahu dia lari ke mana,'' kata Maisarah. Ia bersama sejumlah guru dan murid TK Permata Sunah lari menyelamatkan diri ke Masjid Kopelma Darussalam yang telah dipenuhi warga.
Kepanikan warga akibat kesalahan teknis itu juga membuat sejumlah warga Kota Banda Aceh dilaporkan luka-luka. Salah seorang warga, Cut Azizah (47 tahun), asal barak hunian sementara Tibang Kec Kuta Alam, Banda Aceh, terluka pada kelingking kanannya keseleo dan bahu kanannya luka karena sepeda motor yang dikendarainya tertabrak saat menyelamatkan diri. Akibat tabrakan yang terjadi di sekitar Jl T Nyak Arief tersebut, Cut Azizah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan ringan.
Warga lainnya, Amri Rauf (47), asal Lhongbata Banda Aceh juga terluka akibat sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil yang diparkir di sisi jalan sehingga ia mengalami luka sobek di dahi, kepala, dan pipi.
Waktu itu dia panik dan terburu-buru menjemput anaknya di kawasan Ulee Kareng. Dia berharap bisa segera menyelamatkan diri dan anaknya. Namun, kepanikan itu membuatnya hilang konsentrasi dan akhirnya menabrak mobil. Setelah kepanikan warga akibat bunyi sirene di Pantai Kahju mereda, giliran sirene di kawasan Blang Oi, Banda Aceh, berbunyi pada sekitar pukul 14.30 WIB. Bunyi sirene yang terdengar sekitar 15 menit itu pun menimbulkan kepanikan yang sama. Warga berebut lebih dulu menyelamatkan diri.
Sehari kemarin benar-benar menjadi hari yang menakutkan bagi sebagian warga Aceh. Di Kota Banda Aceh dan Kab Aceh Besar, aktivitas perkantoran dan belajar mengajar di sekolah terhenti. Kepala SMU Neger 7 Banda Aceh, Firaisma Alamsyah, mengatakan, dia terkejut mendengar sejumlah murid yang belajar di kelas tiba-tiba panik dan berteriak air laut naik setelah mendapatkan telepon dari keluarganya. Saat itu, dia menginstruksikan sejumlah guru menenangkan muridnya, namun siswa tersebut telanjur panik dan secara spontan mereka berlarian pulang.
Sebagian besar karyawan kantor pemerintah dan swasta di Kota Banda Aceh dan sekitarnya juga pulang kantor sebelum waktunya. Sebagian besar mereka langsung pulang dan menjemput anak-anaknya di sekolah setelah mendengar isu air laut naik. Beberapa saat kemudian memang aparat keamanan menenangkan warga dengan memberi penjelasan lewat pengeras suara. Mereka mengatakan bahwa isu terjadinya tsunami itu tidak benar. Setelah itu, warga pun kembali ke rumah masing-masing.
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) kini menyelidiki penyebab bunyinya alat deteksi dini tsunami meski tidak dipicu gempa. ''Hingga kini belum diketahui pasti penyebabnya, tapi kemungkinan karena kerusakan jaringan. Kita masih lakukan investigasi,'' kata kepala BMG Mata Ie, Aceh Besar, Syahnan. di Banda Aceh, Senin (4/6).
Dia menjelaskan sirene alat deteksi dini tsunami itu menggunakan tenaga listrik yang didukung baterai dengan jaringan GSM serta satelit yang berhubungan dengan seluruh jaringan alat deteksi dini tsunami di Indonesia. Jaringan tersebut terkoneksi ke pusat gempa nasional yang terbagi dalam 10 regional. ''Selama ini pengontrolan bukan pada kita, tapi masih dilakukan Jakarta,'' kata Syahnan. Dia menjelaskan bahwa saat ini Aceh memiliki enam alat deteksi dini tsunami yang telah tersambung langsung dengan jaringan pusat di Jakarta dan Medan.
Sedangkan anggota Tim TEWS dari BPPT, Erzi Agson, mengungkapkan dalam kondisi normal, alat tersebut tidak akan otomatis berbunyi jika tidak ada yang membunyikan. Karena itu, dia pun menduga adanya kesalahan teknis pada alat tersebut sehingga tiba-tiba berbunyi meski tidak dipicu gempa. (ant )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...

Warga Ajukan Banding

REPUBLIKA - Selasa, 05 Juni 2007

PASURUAN -- Perundingan antara TNI AL dan perwakilan warga Desa Alas Tlogo, Kec Lekok, Pasuruan, menemui jalan buntu. Masing-masing pihak mengklaim tanah bersengketa seluas 3.600 hektare di desa tersebut milik mereka.
Karena tak ada kata sepakat, warga memilih mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim soal tanah sengketa tersebut. Menurut Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Sugandi, warga merasa masih memiliki hak hukum atas lahan yang disengketakan.
''Kami masih memiliki bukti kepemilikian tanah berupa letter C, pethok D, dan kerawangan. Semua bukti itu kita kumpulkan,'' ujar Imam di Pendopo Kab Pasuruan, Jatim, Senin (4/6).
Sejumlah pengacara, kata Imam, siap membantu dan mendampingi warga mengajukan gugatan banding. Pada Maret lalu, gugatan warga ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan karena dianggap tak memiliki bukti hukum yang kuat. Sengketa itu pun dimenangkan TNI AL.
Dengan mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim, kata Imam, tawaran Gubernur Jatim, Imam Utomo, untuk merelokasi warga otomatis ditolak. Gubernur menawarkan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga dan bantuan Rp 10 juta per rumah sebagai kompensasi relokasi.
Pangarmatim, Laksda TNI Moekhlas Sidik, tak mempermasalahkan langkah warga Desa Alas Tlogo tersebut. ''Ya sudah, kalau menolak jalan musyawarah, silakan banding ke Pengadilan Tinggi,'' ujar Moekhlas menutup pembicaraan dengan warga.
Dalam pertemuan itu, Pangarmatim menjelaskan rencana TNI AL untuk membangun pusat latihan tempur (Puslatpur) yang terdiri atas lapangan terbang (400 hektare), lapangan tembak (100 hektare), lapangan penerjunan pasukan, barak, dan tempat pendidikan.
Namun, paparan Pangarmatim tak memuaskan warga. Belum usai Moekhlas menjelaskan, warga berteriak protes. Perundingan pun tak dilanjutkan. Pangamartim langsung berdiri dan meninggalkan lokasi pertemuan.
Untuk mendudukkan tanah sengketa tersebut pada proporsinya, Komisi II DPR bidang Pertanahan akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN). ''Selasa besok (hari ini) kami rencananya mengadakan rapat kerja dengan BPN soal lahan bermasalah yang melibatkan TNI,'' kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Priyo Budi Santoso.
Komisi II, kata Priyo, mengungkap lebih dari 2.000 lahan bersengketa. ''Kita akan merinci, dari jumlah itu, berapa kasus yang melibatkan TNI,'' katanya. Selama ini, papar Priyo, ada lahan berperkara yang digunakan sebagai tempat latihan militer. (tok/wed/ina )

BaCa SeLeNgKaPnYa disini...