Amien Rais: Presiden Takut Tangani Korupsi

Rabu, 23 Mei 2007

"Ada juga yang untuk menyumbang RI-2."

JAKARTA -- Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Amien Rais menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki keberanian menuntaskan kasus korupsi.
"Jika yang korupsi adalah kawan Presiden, Presiden harus berani mengusutnya," kata Amien dalam sebuah acara diskusi mengenai pemberantasan korupsi di Jakarta kemarin.
Tokoh Partai Amanat Nasional itu tidak secara spesifik menyebut kasus korupsinya. Tapi ia mempersoalkan lagi informasi mengenai transfer dana misterius dari pihak asing kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2004.
Amien meminta masalah ini diusut, meskipun ia mengaku pesimistis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mampu melakukannya dengan baik dan transparan.
Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng ketika dimintai tanggapan soal tudingan Amien mengatakan, "Presiden tidak pernah takut menangani kasus korupsi. Tidak ada yang kebal hukum."
Buktinya, Andi melanjutkan, siapa saja yang terseret kasus korupsi bisa diperiksa dan diadili. "Dari pejabat negara sampai jenderal sekalipun. Kita lihat faktanya saja."
Pada kesempatan itu Amien juga kembali mendesak para penerima dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang diberikan melalui mantan menteri Rokhmin Dahuri agar mengakuinya. "Baik yang sengaja, khilaf, lupa, maupun yang untuk partai atau perseorangan. Biar terbuka semua."
Mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu, Didik Supriyanto, pun meminta Komisi Pemilihan Umum segera mengecek ulang dana kampanye calon presiden pada Pemilu 2004 untuk menelusuri kucuran dana dari Departemen Kelautan dan dana ilegal lainnya. "Setelah ada laporan Pak Amien itu, mestinya Komisi segera menelusuri kebenarannya."
Terkait dengan sinyalemen masuknya dana asing, kata Didik, Panitia Pengawas pernah melakukan konsultasi dengan PPATK. "PPATK mengakui ada dana asing dalam jumlah besar masuk. Namun, Ketua PPATK menyatakan dana itu tidak masuk ke rekening pasangan calon presiden," ujarnya.
Dalam sidang pengadilan pidana korupsi yang digelar kemarin, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan Andin H. Taryoto yang duduk sebagai terdakwa mengungkapkan bahwa dana nonbujeter dari departemennya mengalir ke hampir semua kalangan. Selain ke sejumlah politikus dan partai politik, katanya, "Ada juga yang untuk menyumbang RI-2 (wakil presiden), anak RI-2, Sekretaris Militer Presiden, dan dana Lebaran di Istana."
Kecuali Amien Rais, Slamet Effendi Yusuf dari Partai Golkar, dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, semua orang dan organisasi yang disebut dalam catatan Andin dan Rokhmin sebagai penerima dana membantah atau memilih bungkam.
Bantahan juga disampaikan oleh Presiden. Dalam sebuah pidato dua hari lalu Presiden meminta para tokoh agar berhati-hati berbicara agar tidak menimbulkan fitnah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun kemarin menegaskan dana kampanye yang digunakannya bersama Presiden Yudhoyono sepenuhnya berasal dari sumber yang sah. Kalla menyatakan laporan dana kampanyenya telah diaudit oleh akuntan. "Jadi, kalau hari ini berputar-putar isu tentang dana kiri-kanan, itu tidak benar," katanya.
NUR ROCHMI OKTAMANDJAYA YUDHA SETIAWAN