Pemerintah Tidak Cari Bantuan untuk Lapindo

KOMPAS - Selasa, 22 Mei 2007

BPLS Tuding Ada Rekayasa Isu Nasi Basi

Palembang, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah sama sekali tidak berniat mencari bantuan dari pihak asing untuk menangani kasus lumpur panas Lapindo. Alasannya, sesuai keputusan presiden, penyelesaian kasus lumpur panas adalah tanggungjawab PT Lapindo.

"Jadi kalau membutuhkan bantuan dari pihak mana pun juga, yang harus mencari adalah Lapindo. Kita sudah meminta pihak Lapindo untuk mencari teknologi yang bisa mengatasi kasus Lapindo," kata Wapres di Palembang, Senin (21/5).
Wapres juga memastikan bahwa kunjungannya ke Jepang yang dimulai hari Selasa (22/5) ini, sama sekali tidak akan membicarakan tawaran bantuan Jepang dalam kasus lumpur panas, melainkan mengenai hubungan Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi.
Sebelumnya, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menawarkan pinjaman untuk membiayai pembangunan penahan lumpur bernilai Rp 1 triliun.
Di Jakarta, Kepala Divisi Pemasaran BP Migas Budi Indianto menyatakan, belum jelasnya rencana relokasi pipa gas Pertamina ke lokasi yang benar-benar aman, akan mengacaukan keseluruhan rencana penyaluran gas di wilayah Jawa Timur.
"Relokasi pipa yang sedang dikerjakan Badan Penganganan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum jelas jadwalnya. Ini yang membuat kita khawatir karena banyak pasokan gas baru yang akan masuk dari lapangan di sekitar Jawa Timur," katanya.
Rekayasa
Di Surabaya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mencurigai adanya rekayasa berkait dengan ditemukannya makanan basi untuk para pengungsi. "Saya lihat ada hal yang kurang pas. Kalau kurang nyaman di pengungsian, diberi uang kontrak juga tidak mau," kata Deputi BPLS Bidang Sosial Sutjahjono Sujitno.
Fakta ditemukannya beberapa kali nasi basi mendorong para pengungsi minta diberi uang tunai Rp 15.000 per orang per hari untuk makan. Bahkan, sebagian pengungsi melakukan mogok makan untuk menolak ransum yang disediakan pihak Lapindo. Namun, tuntutan pengungsi itu sulit dikabulkan. (LKT/BOY/INA/DOT)